upaya pengentasannya melalui pertumbuhan ekonomi inklusif filepersentaase penduduk berusia 15 tahun...
Post on 16-Mar-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI JAWA TIMUR
Upaya Pengentasannya Melalui Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Kemiskinan dan Pengangguran
FGD “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Mengentas Kemiskinan dan Pengangguran
Sasana Nayaka, 26 Nopember 2018
- 5.00
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 37.30
17.09 12.22
7.16 7.84
37.28
19.08 11.42 8.18 6.44
Struktur ekonomi Lamongan. 2013 - 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,013 2,014 2,015 2,017 -
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
61.24 58.53
60.71 61.20
46.98 44.57
47.33
39.48
22.15 22.96 20.15 20.54
17.32 15.77 11.72
16.13
7.18 6.59 10.90 11.89
3.17 5.73 5.17 6.37
Persentase orang yang bekerja menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Lamongan, 2013 - 2017
Jumlah orang yang bekerja
Pertanian
Perdagangan
Jasa
Konstruksi
Industri
Tidak Punya Ijazah SD
SD/MI/ Paket A
SMP/ MTs/ Paket B
SMA/SMK/MA/ Paket C
SMK/MAK
D1/D2 /D3
D4/S1
S2/S3
- 10.00 20.00 30.00 40.00
Persentaase penduduk berusia 15 tahun ke Atas menurut pendudikan tertinggi yang ditamatkan, 2017
Jawa Timur Lamongan
2013 2014 2015 2016 2017 -
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
4.32
1.75
9.85
6.74
5.89
6.34 6.94
8.70
11.24
7.81
7.04
8.75
Pertumbuhan 5 Kategori Utama Ekonomi Lamongan, 2013 - 2017
Industri Pengolahan
Perdagangan
Informasi dan Komunikasi
Konstruksi
Pertanian
2,013 2,014 2,015 2,017 -
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
61.24 58.53
60.71 61.20
46.98 44.57
47.33
39.48
22.15 22.96 20.15 20.54
17.32 15.77 11.72
16.13
7.18 6.59 10.90 11.89
3.17 5.73 5.17 6.37
Persentase orang yang bekerja menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Lamongan, 2013 - 2017
Jumlah orang yang bekerja
Pertanian
Perdagangan
Jasa
Konstruksi
Industri
2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152017 -
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2.73 2.21
5.03
3.93 3.40
5.67 6.31 6.30
4.92
3.62
6.14
4.75 4.93 4.30 4.10 4.12 4.36 4.52
5.06 5.00
8.51
7.72
6.79 6.42
5.08
4.25
5.33
4.09 4.30 4.19 4.47
4.00
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA LAMONGAN DAN JAWA TIMUR
Kabupaten Lamongan Jawa Timur
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.25 0.22 0.23
0.29 0.27
0.31
0.27 0.30 0.30
0.32
0.35 0.32 0.31
0.36 0.36 0.36 0.37
0.42 0.40 0.40
Gini Ratio Lamongan dan Jawa Timur, 2008 - 2017
Kabupaten Lamongan Jawa Timur
2013 2014 2015 2016 2017 160.00
165.00
170.00
175.00
180.00
185.00
190.00
195.00 192.00
186.10
182.64
176.92
171.38
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan 2013 - 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
16.18
15.68
15.38
14.89
14.42
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan 2013 - 2017
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pentingnya pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai solusi pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pentingnya pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai solusi pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi.
*) Forum ECOSOC Thematic Discussion on the Main Theme of the Council “Indonesia’s Experience in Addressing Multidimensional Poverty”, di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2017)
SDGs untuk Kurangi Jumlah Orang Miskin ???
Strategi mengentaskan kemiskinan: Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan Ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.
Strategi mengentaskan kemiskinan: Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan Ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.
"Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan," kata Bambang
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan: 2003 –2017
Sumber: BPS, Susenas
Bagaimana status angka kemiskinan saat ini (1) ?
Bagaimana potret kemiskinan Kab. Lamongan?
14,42%(171,38 ribu orang)
Keadaan Maret 2017 2015.00 2016.00 2017.00 85.00 13
17182.64 176.92 171.38
15.3814.89
14.42
Penduduk Miskin Persentase (P0)
Tahun
Potret Kemiskinan
Jumlah Penduduk
Miskin (ribu
orang)
% Pendud
uk Miskin
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bul
an)
2015 182,64 15,38 303 780
2016 176,92 14,89 321 002
2017 171,38 14,42 335 783
Perubahan 2015 – 2016 -5,72 -0,49 5,67%
Perubahan 2016 – 2017 -5,54 -0,47 4,60%
P2 = 0,66
GK Maret 2016 = Rp 321.002/kapita/bln GK Maret 2017 = Rp 335.783/kapita/bln
P2 = 0,66
P1 = 2,40P1 = 2,40P1 = 2,53P1 = 2,53
KUALITAS KEMISKINAN
KUALITAS KEMISKINAN
*) Keadaan Maret
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
171.38
283.9623.56
Jml Penduduk Miskin (Dlm 000) Persentase Penduduk Miskin
Potret Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur, Maret 2017
31
Karakteristik Kemiskinan% Penduduk Miskin usia 15 Tahun Keatas
MenurutPendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Lamongan dan Jawa Timur, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
<SD Tamat SD/SLTP SLTA+0
10
20
30
40
50
60
32.17
54.57
13.26
23.01
51.51
25.48
21
Karakteristik Kemiskinan (Pendidikan KRT)
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
Karakteristik KemiskinanPersentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun
Keatas Menurut Menurut Sektor Bekerja di Kab. Lamongan dan Jatim, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
0
10
20
30
40
50
60
40.1333.81
26.06
36.9639.83
23.21
23
Karakteristik Kemiskinan (Sektor Bekerja)
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
Karakteristik KemiskinanPersentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun
Keatas Menurut Menurut Status Bekerja di Kab. Lamongan dan Jatim, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
0
10
20
30
40
50
60
40.1343.08
16.79
36.96
45.6
17.44
25
Karakteristik Kemiskinan (Status Bekerja)
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
Karakteristik KemiskinanPersentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima
Beras Miskin (Raskin)/Rastra Menurut Penerima, Rata-rata Jumlah dan Harga Pembelian di Kab. Lamongan dan Jatim, Tahun 2017
Sumber: BPS, Susenas
Ruta Miskin Penerima Raskin (%) Rata-rata Raskin/Rastra (Kg)
Rata-rata Harga Raskin per Kg (Rp)
Provinsi Jawa TimurBadan Pusat Statistik
PENDUDUK USIA KERJA
933.333 orang
ANGKATAN KERJA
634.845 orang
BEKERJA
PENGANGGURAN
BUKAN ANGKATAN KERJA
SEKOLAH
MENGURUS RUMAH TANGGA
LAINNYA
298.488 orang
614.693 orang
PEKERJAFORMAL
207.528orang
PEKERJAINFORMAL
407.165orang
64.248 orang
44.280orang
Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Lamongan, Agustus 2018
20.152orang
189.960 orang
Jenis KegiatanSelisih 2018 - 2017
L P Total1 Bekerja -9,251 11,914 2,663 2 Pengangguran -2,964 -3,184 -6,148 Angkatan Kerja -12,215 8,730 -3,485 4 Sekolah 2,426 -4,954 -2,528 5 Mengurus Rumah Tangga 5,684 -1,845 3,839 6 Lainnya 6,095 -479 5,616 Bukan Angkatan Kerja 14,205 -7,278 6,927 Total 1,990 1,452 3,442
Lapangan Usaha Selisih 2018 - 2017Primer -24,783 Sekunder 22,108 Tersier 5,338 Total 2,663
Status Pekerjaan Selisih 2018 - 2017
1 Berusaha sendiri 12,876 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak -8,561 3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 1,018 4 Buruh/karyawan/pegawai -1,470 5 Pekerja bebas di pertanian -5,284 6 Pekerja bebas di nonpertanian -3,965 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar 8,049 Total 2,663
Pergeseran Angakatan Kerja di Kab. Lamongan 2017-2018
PROFIL TENAGA KERJA Kab. Lamongan (1)2017-2018
PROFIL TENAGA KERJA Kab. Lamongan (1)2017-2018
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Agustus 2017Jumlah Penduduk Bekerja:
612.030 Orang
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Agustus 2017Jumlah Penduduk Bekerja:
612.030 Orang
39,48%
39,48%
Pertanian, Perikanan, Peternakan dll
(241.603 orang)
Pertanian, Perikanan, Peternakan dll
(241.603 orang)
20,54%
20,54%
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
(125.733 orang)
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
(125.733 orang)
11,89%11,89% Industri Pengolahan(72.770 orang)
Industri Pengolahan(72.770 orang)
16,13%16,13%Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
(98.697 orang)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
(98.697 orang)
6,37%6,37% Konstruksi(38.978 orang)
Konstruksi(38.978 orang)
Menurut Lapangan Pekerjaan UtamaAgustus 2018Jumlah Penduduk Bekerja: 614.693 Orang
Menurut Lapangan Pekerjaan UtamaAgustus 2018Jumlah Penduduk Bekerja: 614.693 Orang
Pertanian, Perikanan, Peternakan dll (219.484 orang)
Pertanian, Perikanan, Peternakan dll (219.484 orang)
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi(133.945 orang)
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi(133.945 orang)
Industri Pengolahan(92.165 orang)Industri Pengolahan(92.165 orang)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan(94.498 orang)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan(94.498 orang)
Konstruksi40.727 orang)Konstruksi40.727 orang)
35,71%
35,71%
21,79%
21,79%
14,99%14,99%
15,37%15,37%
6,63%6,63% 41
+2.663 orang
Menurut Status Pekerjaan Utama
Agustus 2017
Menurut Status Pekerjaan Utama
Agustus 2017
32,79%
32,79%
Buruh/Karyawan(197.146 orang)Buruh/Karyawan(197.146 orang)
26,69%26,69%Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap(163.380 orang)
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap(163.380 orang)
14,52%14,52%Pekerja Keluarga/Tak Dibayar(88.856 orang)
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar(88.856 orang)
12,55%12,55%Berusaha Sendiri(76.782 orang)Berusaha Sendiri(76.782 orang)
7,47%7,47%Pekerja Bebas di Non Pertanian(45.716 orang)Pekerja Bebas di Non Pertanian(45.716 orang)
4.79,%4.79,%Pekerja Bebas di Pertanian(29.316 orang)Pekerja Bebas di Pertanian(29.316 orang)
1.77%1.77%Berusaha Dibantu Buruh Tetap10.834 orang)Berusaha Dibantu Buruh Tetap10.834 orang)
Menurut Status Pekerjaan UtamaAgustus 2018
Menurut Status Pekerjaan UtamaAgustus 2018
31,83%
31,83% Buruh/Karyawan
(195.676 orang)Buruh/Karyawan
(195.676 orang)
25,19%25,19%Berusaha Dibantu Buruh
Tidak Tetap(154.819 orang)
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap
(154.819 orang)
15,76%15,76%Pekerja Keluarga/Tak
Dibayar(96.905 orang)
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
(96.905 orang)
14,59%14,59% Berusaha Sendiri (89.658 orang)
Berusaha Sendiri (89.658 orang)
6,79%6,79% Pekerja Bebas di Non Pertanian(41.751 orang)
Pekerja Bebas di Non Pertanian(41.751 orang)
3,91%3,91% Pekerja Bebas di Pertanian(24.032 orang)
Pekerja Bebas di Pertanian(24.032 orang)
1,93%1,93% Berusaha Dibantu Buruh Tetap(11.852 orang)
Berusaha Dibantu Buruh Tetap(11.852 orang)
42
PROFIL TENAGA KERJA Kab. Lamongan (2)2017-2018
PROFIL TENAGA KERJA Kab. Lamongan (2)2017-2018
Bagaimana angka kemiskinan dihitung?
Penghitungan garis kemiskinan menggunakan konsep kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar (cost of basic needs) yang disetarakan dengan kebutuhan minimum 2.100 kilo kalori per orang per hari. Seseorang disebut miskin apabila pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.
Perhitungan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)1, di mana pendekatan yang digunakan adalah basic needs atau kebutuhan dasar.
Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep moneter yang memandang kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan (uang) yang ditunjukkan oleh kemampuan pengeluaran rumah tangga.
1
2
3
!) UN, Handbook on Poverty Statistics: Concepts, Methods and Policy Use. https://goo.gl/xRiVLt
KOMPONEN GARIS KEMISKINAN (GK)
1. GK Makanan => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari (Widyakarya Pangan Nasional, 1998; FAO dan WHO Expert Consultation, Rome 2001). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yang dikonsumsi “kelompok 20 % terbawah penduduk tidak miskin” (population reference)
2. GK Non Makanan => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan)
36
Garis Kemiskinan: GK Makanan + GK Non-MakananBerbeda untuk setiap provinsi:(Maret 2018) Nasional : Rp. 401.220Jawa Timur : Rp. 373.574
Garis Kemiskinan: GK Makanan + GK Non-MakananBerbeda untuk setiap provinsi:(Maret 2018) Nasional : Rp. 401.220Jawa Timur : Rp. 373.574
●
Tidak Miskin
Miskin
Sangat Miskin (kronis)
Hampir Miskin
●
●
●●
●● A
●
● B
●●
●●
●
●
●●
●
Catatan: Metode yang sama digunakan BPS sejak tahun 1998
Proses Penghitungan Kemiskinan Makro
Populasi referensi
(20% penduduk di
atas GKS)
Indikator Pokok: P0, P1,
P2
Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) + Non Makanan
(GKNM) = GK
Indikator Lainnya: Gini ratio, indeks theil,
indeks L, distribusi pengeluaran bank dunia, penduduk menurut kelas
kemiskinan, DLL
Memperoleh nilai inflasi
Garis Kemiskinan Sementara (GKS)
= GK periode sebelumnya +
inflasi
Keterangan: penghitungan kemiskinan dibedakan menurut masing-masing provinsi wilayah perkotaan dan perdesaan. Provinsi total (kota+desa) merupakan rata-rata tertimbang dari angka perkotaan dan perdesaan
POPULASI REFERENSI
GARIS KEMISKINANSEMENTARA
INFLASI (IHK)
P – 1.
P - iP – i+20
.
.P - 100
PENGELUARAN NOMINALMENURUT PERCENTILE
GK = GKM + GKNM
REFERENCE
POPULATION (20%)
GARIS KEMISKINAN PERIODE SEBELUMNYA
Simulasi Pengambilan Populasi Referensi di Suatu Wilayah Perkotaan
POPULASI
Orang ke-1 (0,1%) Rp 50.000
Orang ke-1000(100%)
Rp 5.000.000
GKS = Rp102.000Orang ke-120 (12%) berada di bawah GKS
Orang ke-320(32%) Populasi
referensinya orang ke-121
(12,1%) sampai ke-320 (32%)
Diambil basket komoditi untuk
penghitungan GKM & GKNM
GARIS KEMISKINAN MAKANAN (GKM)
GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari
Hitung GKM (belum setara 2100 kalori) dengan rumus:
Hitung harga per kalori
Hitung GKM (setara 2100 kalori)GKMjp
*) = Garis Kemiskinan Makanan (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori)
Pjkp = Harga komoditiQjkp = Rata-rata kuantitas komoditi yang dikonsumsiVjkp = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi.Kjkp = Kalori dari komoditi
= Harga rata-rata kalori
52
1
52
1
.*)k
jkpk
jkpjkpjp VQPGKM
52
1
52
1
kjkp
kjkp
jp
K
VHK
2100 jpjp KHGKM
jpHK
BASKET KOMODITI MAKANAN
Kode *)
Nama KomoditiKode
*)Nama Komoditi Kode *) Nama Komoditi
2Beras (lokal, kualitas, dll.)
79 Telur itik/manila 144 Pepaya
3 Beras ketan 85 Susu kental manis 156 Minyak kelapa
5Jagung pipilan/beras jagung
86 Susu bubuk 159 Kelapa
8 Tepung terigu 91 Bayam 163 Gula pasir11 Ketala pohon/singkong 96 Buncis 164 Gula merah (gula air)12 Ketela rambat/ubi jalar 97 Kacang panjang 165,166 Teh Bubuk, Teh Celup
16 Gaplek 98 Tomat sayur 167,168Kopi Bubuk, Kopi instan
22 Tongkol/tuna/cakalang 101 Daun ketela pohon 174 Garam25 Kembung 108 Nangka muda 175 Kemiri26 Teri 113 Bawang merah 179 Terasi/petis27 Bandeng 115 Cabe merah 191 Kerupuk29 Mujair 117 Cabe rawit 187 Mie instan
57 Daging sapi 121Kacang tanah tanpa kulit
198 Roti manis/lainnya
60 Daging babi 127 Tahu 199 Kue kering/biskuit61 Daging ayam ras 128 Tempe 200 Kue basah62 Daging ayam kampung 134 Mangga 232 Rokok kretek filter73 Tetelan 140 Salak77 Telur ayam ras 142 Pisang ambon
Keterangan: *) kode komoditi Susenas September 2016
DASAR PENETAPAN 2100 KKAL/KAPITA/HARI
• Dalam metode BPS, batas kecukupan makanan ditetapkan mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan gizi 1987 yang menyebutkan bahwa untuk hidup sehat, dibutuhkan rata-rata 2100 kilo kalori perkapita/hari.
• Dasar 2100 kkalori: Rekomendasi dari The Food and Agriculture Organization (FAO) dan WHO (Human Energy Requirement: Expert consultation, Rome 2001)
• FAO memberi rekomendasi untuk negara-negara berkembang.
• Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan 2100 kkalori per orang per hari ditambah kebutuhan dasar nonmakanan
• Thailand: 2100 kkalori, Vietnam : 2100 kkalori, India: 2100 kkalori urban: 2400 kkalori rural, Bangladesh: 2112 kkalori urban 2122 kkalori rural, Pakistan: 2295 kkalori urban 2550 kkalori rural.
GARIS KEMISKINAN NON MAKANAN (GKNM)
r = rasio pengeluaran barang non makanan terhadap sub kelompok pengeluaran (hasil SPKKD 2004)
V = nilai pengeluaran per komoditi non makanan
GKNM adalah merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan
Diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan
iij VrGKNM
BASKET KOMODITI NON MAKANANKOMODITI
KODE *) NAMA
239, 240, 241, 242 Perumahan
245 Listrik
247 Air
268 Minyak tanah
272 Kayu bakar
273Pengeluaran kebutuhan lainnya untuk rumah (obat nyamuk, korek api, baterai, aki, dsb)
280 Perlengkapan mandi
281 Barang kecantikan
282 Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Kesehatan
302 Biaya pemeliharaan kesehatan lainnya
303, 304, 305, 306, 307 Pendidikan
255 Bensin
276 Benda pos
309, 310, 311, 312 Angkutan
317 KTP, SIM, akte kelahiran, foto copy, photo, dsb
319 Pakaian jadi laki-laki dewasa
320 Pakaian jadi perempuan dewasa
BASKET KOMODITI NON MAKANAN
Keterangan: *) kode komoditi Susenas September 2016
KOMODITIKODE *) NAMA
321 Pakaian jadi anak-anak323 Keperluan menjahit324 Alas kaki325 Tutup kepala283 Sabun cuci284 Bahan pemeliharaan pakaian326 Handuk, ikat pinggang, dsb330 Perlengkapan perabot rumah tangga331 Perkakas rumah tangga332 Alat-alat dapur/makan336 Kamera, kacamata, video camera, dll337 Arloji, jam, payung, tas, koper & perlengkapannya339 Mainan anak dan perbaikannya346 Pajak Bumi dan Bangunan347 Pajak kendaraan bermotor348 Pungutan/retribusi355 Perayaan hari raya agama357 Upacara agama atau adat lainnnya
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN(INCOME, NON INCOME)
KEBIJAKAN PILAR 1Pertumbuhan dan Perluasan Kesempatan Ekonomi: Pertumbuhan
Ekonomi berkualitas
Perluasan Kesempatan Kerja
Pembangunan Infrastruktur Dasar
KEBIJAKAN PILAR 2Social Inclusion – Equal Acces Akses ke
pendidikan (KIP dan pendidikan vokasi)
Akses ke kesehatan (KIS)
Akses ke infrastruktur dasar (subsidi listrik, subsidi energi,dll)
KEBIJAKAN PILAR 3Jaring Pengaman Sosial RastraPKHBerbagai Subsidi
GOOD GOVERNANCE AND INSTITUTIONS
(Akuntabilitas, birokrasi yang efisien, pemberantasan korupsi)
Upaya Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan
46
Simulasi Pengaruh Program Penurunan Kemiskinan terhadap Angka Kemiskinan
47
Pertumbuhan Garis Kemiskinan
Tingkat Pengeluaran Penduduk & Daya Beli => Distribusi Pengeluaran
Program pemerintah dapat berpengaruh terhadap : Pengendalian peningkatan garis kemiskinan Distribusi pengeluaran penduduk
Pengendalian harga komoditi
Tingkat Kemiskinan
Simulasi Pengaruh Program Penurunan Kemiskinan terhadap Angka Kemiskinan (2)
48
Simulasi Pertama : Pengendalian harga dapat menekan laju peningkatan Garis Kemiskinan (GK) dengan distribusi pengeluaran yang sama dapat menekan laju peningkatan P0
GKtGKBt+1 GKAt+1
P0t
P0 Bt+1
P0 At+1
Keterangan: Pada Periode tahun T, garis
kemiskinan adalah sebesar GKt dan tingkat kemiskinan adalah sebesar P0t
Keterangan: Pada Periode tahun T, garis
kemiskinan adalah sebesar GKt dan tingkat kemiskinan adalah sebesar P0t
Persentase penduduk
Pengeluaran per Kapita
Pada Periode tahun berikutnya (T+1), jika tidak ada pengendalian harga maka GKt akan meningkat menjadi GKAt+1 dan tingkat kemiskinan menjadi P0 At+1
Pada Periode tahun berikutnya (T+1), jika tidak ada pengendalian harga maka GKt akan meningkat menjadi GKAt+1 dan tingkat kemiskinan menjadi P0 At+1
Namun karena pada Periode T+1, terdapat pengendalian harga maka laju GKt akan ditahan peningkatannya menjadi GKBt+1 dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi P0 Bt+1
Namun karena pada Periode T+1, terdapat pengendalian harga maka laju GKt akan ditahan peningkatannya menjadi GKBt+1 dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi P0 Bt+1
Simulasi Pengaruh Program Penurunan Kemiskinan terhadap Angka Kemiskinan (3)
49
Simulasi Kedua : Pengaruh bantuan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan penduduk dapat menekan atau menurunkan persentase kemiskinan.
P02
Persentase penduduk
Pengeluaran per Kapita
P01
GKt
Keterangan: Pada Periode tahun T, garis
kemiskinan adalah sebesar GKt dan tingkat kemiskinan adalah sebesar P01
Keterangan: Pada Periode tahun T, garis
kemiskinan adalah sebesar GKt dan tingkat kemiskinan adalah sebesar P01
Jika terdapat bantuan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan pendapatan maka akan terjadi pergeseran distribusi pengeluaran penduduk.
Dengan demikian maka tingkat kemiskinan dapat menurun dari P01 menjadi P02
Jika terdapat bantuan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan pendapatan maka akan terjadi pergeseran distribusi pengeluaran penduduk.
Dengan demikian maka tingkat kemiskinan dapat menurun dari P01 menjadi P02
top related