transaksi uang elektronik pada produk e-money …
Post on 26-Nov-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
CIMONE KOTA TANGERANG DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Indri Septiani NIM. 16110830
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H/2020 M
TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
CIMONE KOTA TANGERANG DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Indri Septiani NIM. 16110830
Pembimbing:
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA, MCHC.
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H/2020 M
v
PERESEMBAHAN
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang aku sayangi
Ayah dan mamah ku tercinta, motivator terbesar dalam hidupmu yang tak pernah bosan mendoakan dan memebriku kasih sayang serta selalu sabar atas
pengorbananya mengantarkanku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta dan kasih sayang ayah dan mamah kepadaku.
Keluarga besar Junaedi
Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA, MCHC yang selalu sabar, memberikan motivasi, menasehatiku serta tak lelah membimbingku dan
memberikan revisi. Jasamu akan selalu kukenang.
Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dra. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya dan selalu memberikan motivasi untuk
sampai dititik ini.
Teman-temanku satu angkatan, yang telah menemani berjuang selama 4 tahun di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) yang tidak bisa kusebutkan satu
persatu.
vi
MOTO
“Terus berusaha, bersabar dan yakin dengan proses serta kemampuan mu sendiri dan jangan bersedih sesungguhnya Allah SWT bersama kita”
vii
بسم الله الرحمن الرحيمKATA PENGANTAR
Puji dan Syukur seiring dengan rahmat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Transaksi Uang
Elektronik Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Cimone Kota Tangerang Ditinjau dari Fikih Muamalah”. Hanya
kepadanya kita memanjatkan puja dan puji, memohon pertolongan dan
ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari segala
keburukan dan amal kejahatan. Dialah Tuhan sang pencipta hukum yang
tiada hukum paling Agung melainkan hukum ciptaan-Nya.
Salawat serta salam teriring mahabbah kepada baginda Nabi
Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti
ajaran beliau sampai akhir zaman. Dialah pamungkas para Nabi yang
kemuliaanya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainya. Dialah
insan kamil yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah
Allah SWT. Rasul yang sangat mencintai ummatnya, Ridha Allah SWT agar
bis hidup berdampingan dengan Rasul-Nya kelak di surga merupakan cita-
cinta setiap umat-Nya.
Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak sedikit menemui hambatan
dan cobaan. Namun, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan
kesabaran, ikhtiyar dan tawakal. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa
skripsi ini hanyalah setitik debu untuk meniti jalan menuju orang-orang besar
dan keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang jauh dari
kata kesempurnaan. Namun penulis sudah berusaha untuk memberikan yang
terbaik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan semua bisa dilalui berkat
viii
bimbingan motivasi dan do’a yang tak henti-hentinya dari orang-orang
sekitar penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Oleh karena itu sepatutnya penulis berterimakasih yang sedalam-
dalamnya kepada:
1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj.
Huzaemah Tahido Yanggo, MA beserta stafnya yang telah
memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA, terimakasih
atas semangat, masukan dan motivasinya untuk penulis. Terimaksih
atas segala kesabaran yang Ibu berikan kepada penulis dalam
mendengarkan keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA,
MCHC yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan penuh
kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, terimakasih atas
jasamu yang selalu memberikan wawasan dalam bidang ilmu-ilmu
Al-Qur`an, serta kesabaran dalam mengajari penulis dari semester 1
sampai semester akhir.
5. Penghormatan tiada tara kepada orang tuaku tercinta yaitu Bapak
Endang Suryana, SE dan Ibu Jubaedah yang tak pernah berhenti
memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayangnya
serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat
menghadapi rintangan yang ada di depanku dan selalu mengerti setiap
kondisi yang aku alami selama proses pengerjaan skripsi ini.
Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas
ix
semua pengorbananmu, kalian ikhlas mengorbankan keringat tanpa
letih dan memberikan perhatian yang terbaik dalam segala hal.
6. Untuk neneku tersayang Ibu Rukiyah, terimaksih kasih sayang yang
engkau berikan kepada ku, serta selalu memberikan doa dan
dukungan kepada ku selama aku belajar diperkuliahan.
7. Untuk semua Bibi-bibi ku Bi Njun, Bi Rohimah, Bi juher.
Terimakasih selalu memberikan semangat dan doa untuk ku, untuk
setiap usahaku dan selalu menghiburku disaat kondisi terpuruk.
8. Untuk sepupuku Acha dan Suharta, terimakasih atas segala bantuan
dan motivasinya, selalu menemani perjalanan disaat bimbingan
dengan Dosen. Dan selalu menghiburku disaat kondisi keadaanku
sulit.
9. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, Ruwaidah, Fitriani, Binti, Ersa,
Kiki dan teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
Terimaksih atas segala bantuan dan motivasinya kalian adalah obat
pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh,
khusus doa untuk kalian semua semoga cita-cita kita tercapai.
10. Untuk seseorang yang di relung hati percayalah bahwa hanya ada satu
namamu yang selalu kusebut-sebut dalam benih setiap do’aku,
semoga keyakinan dan takdir ini terwujud, insya Allah jodohnya kita
bertemu atas izin dan ridho Allah SWT. Terimakasih atas segala
bantuan dan motivasinya serta kesabaran dalam menemani ku
menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini baik secara moril maupun materil.
Semoga setiap bantuan yang diberikan untuk penulis tercatat sebagai amal
ibadah dan diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini
jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta
x
saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan memohon
dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi
dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para
pembaca. Âmin Yâ Rabbal ‘âlamîn.
Jakarta, 12 Muharram 1442 H
31 Agustus 2020 M
Penulis
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................... ii
PERNYATAAN PENULIS ................................................................... iii
PERSEMBAHAN .................................................................................. iv
MOTO .................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .......................................................................... vi
DAFTAR ISI .......................................................................................... x
PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................... xii
ABSTRAKSI .......................................................................................... xviii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1 B. Permasalahan ........................................................................ 5
1. Identifiksi Masalah ........................................................ 5 2. Pembatasan Masalah ..................................................... 6 3. Perumusan Masalah ....................................................... 6
C. Tujuan Penelitian .................................................................. 6 D. Manfaat Penelitian ................................................................ 7 E. Tinjauan Pustaka .................................................................. 7 F. Teknik Penulisan .................................................................. 14 G. Sistematika Penulisan ........................................................... 14
BAB II KONSEP UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH .......................................................... 17
A. Konsep Uang Dalam Islam .............................................. 17 B. Konsep Uang Elektronik ................................................. 23 C. Hukum Uang Elektronik Ditinjau dari Fikih Muamalah . 32 D. Beberapa Akad yang Dapat Digunakan pada Transaksi
Uang Elektronik ............................................................... 39
xii
E. Larangan-larangan dalam Fikih Muamalah ..................... 53
BAB III GAMBARAN UMUM PRODUK E-MONEY BANK MANDIRI SYARIAH ........................................................ 62
A. Gambaran Umum Produk E-Money .............................. 62 1. Pengertian Produk E-Money .................................. 63 2. Sejarah Penerbitan E-Money .................................. 64 3. Prosedur Pembelian E-Money ............................... 65 4. Mekanisme Top Up/isi ulang pada Produk E-
Money ..................................................................... 67 5. Batasan Transaksi Produk E-Money ...................... 69 6. Penyelesaian Kartu Hilang atau Rusak ................. 70
B. Metodologi Penelitian ................................................... 70 1. Jenis Penelitian ....................................................... 70 2. Pendekatan Penelitian ............................................ 71 3. Sumber Data ........................................................... 71 4. Teknik Pengumpulan Data ..................................... 72 5. Metode Analisis Data ............................................. 73
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU CIMONE KOTA TANGERANG ......................................................................... 74
A. Temuan Penelitian Tentang Analisis Akad Fikih Muamalah Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone ..................................... 74
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap hukum Transaksi Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone .............................................................. 77
C. Analisis Kesesuaian Implementasi Produk E-Money dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah ...................................... 80
BAB V PENUTUP ................................................................................. 89
A. Kesimpulan ........................................................................ 89 B. Saran ................................................................................. 90
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 92
xiii
LAMPIRAN ........................................................................................... 97
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Review Tinjauan Pustaka ......................................................... 8
Tabel 1.2 Hasil Analisis Produk E-Money Bank Syariah Mandiri ......... 86
xv
PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang
satu keabjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur`an
(IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:
1. Konsonan
th : ط a : أ
zh : ظ b : ة
‘ : ع t : ث
gh : غ ts : ث
f : ف j : ج
q : ق h : ح
k : ك kh : خ
l : ل d : د
m : م dz : ذ
n : ن r : ز
w : و z : ش
h : ه s : س
’ : ء sy : ش
y : ي sh : ص
dh : ض
xvi
2. Vokal
Vokal Tunggal Vokal Panjang Vokal Rangkap
Fathah : a أ: â ي: ai
Kasrah : i ي:î و: au
Dhammah : u و :û
3. Kata Sandang
a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :
al-Baqarah : البقسة
al-Madînah : المدینت
b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan
sesuai dengan bunyinya.
Contoh :
ل ا ج لس : ar-Rajul
یدة asy-Sayyidah: الس
asy-Syams : الشمس
ازمي ad-Dârimî : الد
c. Syaddah (Tasydid)
Syaddah(Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ـــ),
sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini
berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di akhir
xvii
kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh
huruf-huruf syamsiyah.
Contoh :
Âmannâ billâhî : امنب ببلل
فھبء الامن س : Âmannâ as-Sufahâ’u
Inna al-Ladzîna : إن الرین
كع Wa ar-rukka‘i : والسd. Ta Marbutha(ة)
Ta Marbutha(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata
sifat (na‘at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.
Contoh :
al-Af’idah : الأفئدة
سلامیت al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah : الجبمعت الإ
Sedangkan Ta Marbutha (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-
washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf
“t”.
Contoh :
Âmilatun Nâshibah‘: عبملت نبصبت
al-Âyat al-Kubrâ : الأیت الك بسى
e. Huruf Kapital
Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi
apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang
Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini,
seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan
xviii
lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang,
maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata
sandangnya. Contoh : `Ali Hasan al-`Âridh, al-`Asqallânî, al-Farmawî
dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-
nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur`an, Al-
Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.
xix
ABSTRAKSI
Indri Septiani. NIM 16110830. TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU CIMONE KOTA TANGERANG DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 1441 H/2020 M. Dosen Pembimbing : Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA, MCHC. PT Bank Syariah Mandiri ikut serta dalam Gerakan Naasional Non Tunai (GGNT) yang dicenayangkan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan kartu uang elekronik yang bersinergi dengan induknya Bank Mandiri yang dinamakan BSM E-Money. E-Money adalah kartu prabayar berbasis smard card co-branding antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional dengan menggunakan logo Bank Syariah Mandiri. Namun kehadiran BSM E-Money ini disinggung oleh Ketua Umum MUI KH Maʻruf Amin bahwa produk co-branding yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu E-Money belum sesuai syariah karena belum pernah ada audit tentang produk tersebut dan uang elektronik bank Badan Usaha Milik Negara belum mendapat sertifikasi halal. Dan E-Money diterbitkan sebelum adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, maka terdapat ketidakjelasan aspek syariah terhadap produk E-Money. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari wawancara dengan Elwa Sutrisni bagian customer service Bank Syariah Mandiri dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar. Kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, akad pada produk E-Money sudah sesuai dengan konsep akaf fikih muamalah yaitu akad antara penerbit dengan pemegang menggunakan akad sharf dan dilengkapi akad wadiʻah, penerapanya ketika nasabah menukarkan uang tunai dengan uang elektronik dengan jumlah nilai yang sama dan secara kontan, setelah transaksi selesai uang elektronik tersebut otomatis langsung dititipkan kepada Bank Syariah Mandiri. Kedua, tinjauan fikih muamalah mengenai hukum transaksi pada produk E-Money ialah boleh karena sudah terhindar dari transaksi ribaʻ, maisir, gharar, tadlîs dan israf serta terdapat kemshlahatan untuk memudahkan transaksi digital dijaman sekarang. Ketiga, produk E-Money belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasiobal No. 116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah, ketidaksesuaian tersebut karena jika kartu hilang uang didalamnya tidak dapat dikembalikan. Kata kunci : E-Money, Kajian Fikih Muamalah, Bank Syariah Mandiri.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini uang adalah salah satu alat pembayaran utama yang
berlaku di indonesia. Meskipun uang tunai masih menjadi peran utama
dalam perekonomian indonesia. Saat ini perkembangan teknologi dalam
transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran digital banyak
digemari oleh masyarakat Indonesia. Dengan metode pembayaran ini,
masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai yang terlalu banyak
ketika berpergian atau berbelanja, karena menggunakan uang digital
lebih cepat, mudah dan aman. Bukan hanya itu, metode pembayaran ini
juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, pemerintah
memberlakukan transaksi E-Money untuk membayar akses jalan tol di
seluruh Indonesia sejak Oktober 2017.1 Inilah salah satu titik awal
masyarakat Indonesia beralih ke transaksi non tunai atau disebut uang
elektronik.
Uang adalah alat pembayaran yang berbentuk uang kertas atau kartu
kredit atau uang digital yang dikeluarkan lembaga keuangan. Transaksi
elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan
komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainya. Sedangkan
uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur
sebagai berikut:
1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit.
1 Novia, “Perkembangan dan Keuntungan Transaksi Cashles dalam proses
bisnis”, https://www.jurnal.id, diakses tanggal 8 April 2019.
2
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau
chip.
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang
mengatur mengenai perbankan.2
Kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di
Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya
penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi
teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang
elektronik juga semakin berkembang. Peralihan dari pembayaran tunai
atau cash ke pembayaran non tunai awalnya diinisiasi oleh Peraturan
Bank Indonesia (PBI No. 20/6/PBI/2018) tentang uang elektronik pada
tahun 2009 dan di atur dalam undang undang Informasi dan transaksi
elektronik (ITE) No. 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa transaksi
elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan
komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainya. Kemudia
gagasan transaksi non tunai kembali diperkuat dengan dibentuknya
Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT) oleh Bank Indonesia pada tahun
2014. Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT) yang dicanangkan oleh
Bank Indonesia telah berhasil menambah jumlah uang elektronik yang
beredar di masyarakat. Selanjutnya secara perlahan dalam perekonomian
Indonesia semakin menjamur dan fasilitas pembayaran non tunai sejak
saat itu.
Bank indonesia mencatat jumlah uang elektronik yang beredar pada
tahun 2013 sebesar 36,225,373 dan mengalami peningkatan pada tahun
2 https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/PBI-200618.aspx,
Peraturan Bank Indonesia No 20/6/2018 tentang uang elektronik diakses pada tanggal 13 Maret 2020.
3
2017 yaitu 90,003,848 dan terus mengalami kenaikan pada jumlah uang
elektronik di bulan januari tahun 2020 sebesar 313,785,298.
Perkembangan jumlah uang elektronik 4 tahun dari 2017 sampai tahun
2020 terlihat sangan signifikan. Kenaikan jumlahnya mencapai
223,781,450. Selain jumlah uang elektronik yang terus meningkat,
jumlah nominal transaksi uang elektronik setiap tahunya pun selalu
meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik bank indonesia pada
bulan maret 2020. Bank indonesia mencatat jumlah transaksi uang
elektronik pada tahun 2017 sebesar 12,375,469 dan meningkat pada
bulan januari tahun 2020 mencapai 15,872,433 transaksi. Jumlah
transaksi selama 4 tahun meningkat sebesar 3,496,964 transaksi. 3
peningkatan transaksi uang elektronik ini karena banyak pertumbuhan
transaksi secara online yang tersebar di merchant-merchant offline, e-
commerce, maupun transportasi daring. 4
Jika dilihat dari data diatas maka dapat dikatakan bahwa
penyelenggaraan uang elektronik sebagai instrument alat pembayaran
non tunai di wilayah Indonesia memberi manfaat bagi perekonomian
Indonesia saat ini dan menjadi inovasi pembayaran yang mudah, efisien,
dan aman. Banyak perusahaan-perusahaan perbankan atau non bank
menerbitkan inovasi uang elektronik. Hingga saat ini Bank Indonesia
mencatat penyelengaraan uang elektronik yang telah mendapat izin
regulator baik yang berbasis server atau kartu sebanyak 38 perusahaan.5
3Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Uang Elektronik
Beredar”, https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx, diakses pada 13 Maret 2020
4 Gilar Ramadhani, “6 Uang Elektronik yang Jadi Andalan Generasi Milenial Zaman Now”, Liputan 6, 12 Oktober 2019, https://m.liputan6.com/bisnis/read/4074871/6-uang-elektronik-yang-jadi-andalan-generasi-milenial-zaman-now, diakses pada tanggal 13 maret 2020
5 Gilar Ramadhani, “6 Uang Elektronik yang Jadi Andalan Generasi Milenial Zaman Now”, diakses pada tanggal 13 maret 2020
4
Saat ini perusahaan perbankan yang banyak menerbitkan uang elektronik
didominasi oleh bank konvensional. Adapun bank syariah sampai saat ini
yang menerbitkan uang elektronik adalah Bank Syariah mandiri
menerbitkan prodak E-Money, Bank Central Asia Syariah menerbitkan
prodak Flazz dan BNI Syariah menerbitkan prodak tapcash iB Hasanah
yang dipergunakan untuk transaksi pembayaran non tunai.
PT Bank Syariah Mandiri telah menerbitkan kartu uang elektronik
yang besinergi dengan induknya Bank Mandiri untuk menerbitkan uang
elektronik syariah yang dinamakan BSM E-Money. E-Money adalah
kartu pembayaran elektronik co-branding antara Bank Syariah Mandiri
dan Bank Mandiri dengan menggunakan logo Bank Syariah Mandiri dan
diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan di desain khusus oleh Bank
Syariah Mandiri dan dipasarkan oleh Bank Syariah Mandiri. 6 kehadiran
produk lembaga keuangan syariah tersebut diharapkan dapat bersaing
dalam paar uang elektronik yang sedang berkembang di indonesia.
Namun peluncuran produk tersebut justru memperluas pangsa pasar dari
bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional menimbulkan
pertanyaan besar, apakah produk ini bersinggungan dengan manajemen
bank induknya, jika ia berarti terdapat permasalahan syariat terkait
pengelolaan keuangan syariah haruslah terpisah dengan keuangan
konvensional.
Ketua Umum MUI KH Maʻruf Amin menyinggung bahwa produk
co-branding uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yaitu
E-Money belum sesuai syariah karena belum pernah ada audit tentang
produk tersebut dan uang elektronik bank badan usaha milik negara
6 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”, dipublikasikan
tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 24 Juli 2020
5
(BUMN) belum mendapat sertifikat halal.7 Hal ini menjadi menarik
karena penerbit E-Money di terbitkan sebelum adanya Fatwa DSN MUI
tentang uang elektronik syariah, sehingga baik dari perbankan maupun
pihak DSN MUI terdapat kesimpangsiuran masalah implementasi Fatwa
tersebut, seiring ketidajelasan aspek syariah terhadap produk E-Money
perlu mendapat kajian mengenai hukum transaksi uang elektronik pada
produk E-Money di tinjau dari Fikih Muamalah dari segi konsep akad,
mekanisme transaksi dan kesesuaian E-Money dengan Fatwa DSN MUI
No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
Dari latar belakang yang dipaparkan di atas penulis ingin
memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : “TRANSAKSI
UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-MONEY BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU CIMONE
KOTA TANGERANG DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH".
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penulis mengidentifikasi adanya
masalah, diantara lain:
a. Bagaimana perkembangan uang elektronik di indonesia?
b. Bagaimana hukum transaksi E-Money Bank Syariah Mandiri di
tinjau dari fikih muamalah?
c. Bagaiaman hukum co-branding antara Bank Syariah Mandiri
dengan Bank Mandiri Konvensional?
d. Bagaimanakah konsep transaksi yang dijalankan oleh produk E-
Money yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri?
7 Wiyanto, “Uang Elektronik BSM dan BNI Syariah Belum Syariah”, Inilahcom,
29 Maret 2016, https://inilah.com/new/2284131/uang-elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah, diakses pada 14 maret 2020
6
e. Apakah akad yang di gunakan oleh Bank Syariah Mandiri
dalam menjalankan produk E-Money sudah sesuai dengan akad
fikih muamalah?
f. Bagaimana implementasi produk E-Money di Bank Syariah
Mandiri dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah.
2. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas dan
lebih terarah, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah
yaitu hanya melakukan penelitian terhadap konsep akad fikih
muamalah pada produk E-Money, hukum transaksi uang elektronik
pada produk E-Money yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri
di tinjau dari Fikih Muamalah dan kesesuaian implementasi produk
E-Money dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah.
3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di
atas, makan penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan
menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini, adapun rumusan
masalaah tersebut antara lain:
a. Apakah akad pada transaksi E-Money di Bank Syariah mandiri
sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah?
b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap hukum transaksi
uang elektronik pada produk E-Money di Bank Syariah
Mandiri?
c. Apakah impelementasi produk E-Money di Bank Syariah
Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?
7
C. Tujuan Penelitian
Dengan dibuatnya penelitian ini penulis bertujuan untuk:
1. Mengetahui konsep akad fikih muamalah yang digunakan pada
transaksi uang elektronik produk E-Money yang diterbitkan oleh
Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui hukum transaksi uang elektronik pada produk E-Money
di Bank Syariah Mandiri menurut fikih muamalah.
3. Mengetahui kesesuaian pada produk E-Money di Bank Syariah
Mandiri dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
D. Manfaat penelitian
Manfaat yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini adalah:
1. Secara teoristis: Manfaat penelitian ini secara teoristis adalah
diharapkan sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan
tentang ekonomi syariah khususnya tentang uang elektronik berbasis
syariah.
2. Secara praktis: Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk
menambah wawasan masyarakat tentang penggunaan kartu E-Money
Bank Syariah Mandiri dan agar masyarakat memahami bagaimana
konsep transaksi menggunakan kartu E-Money Bank Syariah
Mandiri yang sesuai dengan prinsip syariah.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai berbagai aspek terkait uang elektronik telah
banyak dilakukan oleh para akademisi. Untuk menghindari adanya
kesamaan penelitian terdahulu, penulis mencari, membaca serta
mempelajari penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian
8
terkait dengan uang elektronik yang penulis dapatkan adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.1 Review Tinjauan Pustaka
1. Judul Jurnal Elektronik Money (E-Money) dalam Perspektif
Maqasid Syariah
Identitas Jurnal Afif Muammar, Ari Salman Alparisi,
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, tahun
2017.
Kesimpulan Jurnal ini membahas tentang uang elektronik yang
muncul sebagai instrumen pembayaran mikro
mampu melakukan proses pembayaran yang lebih
cepat, efisien dan aman. Dan kesesuaian uang
elektronik terhadap syariat islam menggunakan
pendekatan maqasid syariah
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah membahas tentang uang elektronik pada
produk E-Money yang sesuai dengan prinsip
syariah.
Perbedaan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah pada penelitian ini di tinjau dari maqasid
syariah saja. Sedangkan penulis melihat aspek
prinsip syariah ditinjau dari segi hukum fikih
muamalah dan kesesuaian produk dengan Fatwa
DSN MUI serta penulis menggambarkan
mekanisme produk secara spesifik dan mendalam
secara langsung dengan lembaga yang menerbitkan
9
produk uang elektronik tersebut.
2. Judul Jurnal E-money (Uang Elektronik) dalam Perspektif
Hukum Syariah
Identitas Choiril Anam, Mahasiswa Institut Agama Islam
Negeri Kediri, tahun 2018.
Kesimpulan Jurnal ini membahas tentang uang elektronik pada
dasarnya seperti uang biasa karena memiliki fungsi
sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli
barang. Dan dalam perspektik hukum syariah uang
elektonik adalah halal. Kehalalanya berdasarkan
kaidah qawaid fikhiyyah ”setiap transaksi dalam
muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkanya, maka saat itu
hukumnya berubah menjadi haram”.
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah membahas tentang uang elektronik pada
produk E-Money yang sesuai dengan prinsip
syariah. Dan penelitian ini menggunakan metode
kepustakaan.
Perbedaan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah pada penelitian ini memfokuskan kepada
kehalalan produk E-Money dalam perspektif
Hukum Syariah dan minat pengunaan terhadap
pruoduk uang elektronik. Sedangkan penulis
melihat aspek prinsip syariah ditinjau dari segi
hukum fikih muamalah, konsep akad dan batasan
transaksi menggunakan E-Money dan Kesesuaian
Produk dengan Fatwa Dewan Syariah nasional
10
serta penulis menggambarkan mekanisme produk
secara spesifik dan mendalam secara langsung
dengan lembaga yang menerbitkan produk uang
elektronik tersebut.
3. Judul Jurnal Tantangan dan Hambatan Implementasi
Produk Uang Elektronik Di Indonesia
Identitas Kirana Widyastuti, Putu Wari Hndayati, dan Iik
Wilarso, Mahasiswa jurusan Magister Teknologi
Informasi, fakultas Ilmu Komputer, Universitas
Indonesia.
Kesimpulan Jurnal ini membahas tentang perkembangan e-
commerce di indonesia semakin pesat dari
banyaknya toko-toko online yang bermunculan.
Hal ini membuka peluang bagi penggunaan jenis-
jenis e-payment sebagai media pembayaran pada
toko online. PT XYZ mengembangkan produk
uang elektronik bernama uang elektronik M
sebagai sistem pembayaran dengan e-payment.
Penelitian ini dilakukan untuk mengindentifikasi
tantangan dan hambatan dalam implementasi
produk uang elektronik.
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah meneliti tentang uang elektronik sebagai
pembayaran yang menggunakan sistem digital.
Perbedaan Perbedaan penelitian ini dengan penulis di lihat
dari aspek yang membahas tantangan dan hambatan
implementasi produk uang elektronik. Sedangkan
11
penulis melihat aspek prinsip syariah ditinjau dari
segi hukum fikih muamalah, konsep akad dan
batasan transaski yang sesuai dengan konsep fikih
muamalah serta penulis menggambarkan
mekanisme produk secara spesifik dan mendalam
secara langsung dengan lembaga yang menerbitkan
produk uang elektronik tersebut.
4. Judul Skripsi Penggunaan T-Cash dalam Pembayaran Elektonik
Perspektif Hukum Islam.
Identitas Rizki Lucia Tiyani, Mahasiswa Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun
2018.
Kesimpulan Skripsi ini membahas tentang penggunaan T-Cash
dalam sistem pembayaran elektronik ditinjau dari
hukum islam. Kebolehan menggunakan uang
elektronik sebagai alat pembayaran yang sesuai
prinsip syariah ialah mengikuti ketentuan yang
terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 116 tahun
2017 tentang uang elektronik syariah dan
penggunaan T-cash ini adalah salah satu cara untuk
menarik minat pelanggan khususnya pelanggan
telkomsel untuk menggunakan T-cash sebagai
salah satu pembayaran memalui media elektronik.
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah membahas tentang Kebolehan menggunakan
uang elektronik sebagai alat pembayaran yang
sesuai prinsip syariah ialah mengikuti ketentuan
12
yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 116
tahun 2017 tentang uang elektronik syariah.
Perbedaan Perbedaan penelitian dengan penulis ialah terhadap
objek penelitian yaitu penulis meneliti produk E-
Money yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri dan
dilihat dari aspek hukum uang elektronik di tinjau
dari fikih muamalah dan Kesesuaian produk
dengan Fatwa DSN MUI No. 116 tahun 2017
tentang uang elektronik syariah serta penulis
menggambarkan mekanisme produk secara spesifik
dan mendalam secara langsung dengan lembaga
yang menerbitkan produk uang elektronik tersebut.
5. Judul Skripsi Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money)
dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non
Tunai (Analisis melalui Pendekatan Perundang-
undangan dan Hukum Islam)
Identitas Linda Nur Hasanah, Mahasiswa Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, tahun 2018.
Kesimpulan Skripsi ini menjelaskan tentang meneliti
penggunaan uang elektronik dilihat dari segi
hukum undang-undang dan hukum islam,
menurutnya bahwa penggunan uang elektronik
menurut hukum islam boleh digunakan karena
kedudukanya sama dengan dengan uang kertas dan
sudah mempunyai dasar hukum yang telah
dikeluarkan Bank Indonesia dan diatur dalam
13
undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang transaksi
elektronik. Dan juga mempermudah dalam
bertransaksi dan memberikan banyak manfaat bagi
penggunanya.
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah menganalisis hukum uang elektronik dari
segi hukum islam.
Perbedaan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah pada penelitian ini memfokuskan kepada
kehalalan produk E-Money dalam perspektif
Hukum Syariah dan hukum undang-undang.
Sedangkan penulis melihat aspek prinsip syariah
ditinjau dari segi hukum fikih muamalah, konsep
akad dan batasan transaksi menggunakan E-Money
dan Kesesuaian Produk dengan Fatwa Dewan
Syariah nasional serta penulis menggambarkan
mekanisme produk secara spesifik dan mendalam
secara langsung dengan lembaga yang menerbitkan
produk uang elektronik tersebut.
6. Judul Skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang
Digital Bitcoin dengan Studi Pada DSN-MUI
dan Perusahaan Artabit
Identitas Nur Lailatus Sholihah, Mahasiswa Jurusan
Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi
Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2014.
Kesimpulan Skripsi ini membahas tentang mekanisme uang
14
berbasis bitcoin di perusahaan artabit adalah
pertama mengisi form di website lalu mengikuti
petunjuk (notifikasi email setelah order dilakukan)
seperti menstransfer IDR ke rekening artabit atau
mentransfer bitcoin ke bitcoin wallet yang telah
ditentukan. Dari tinjauan fikih muamalah melalui
studi fatwa DSN MUI menyatakan bahwa transaksi
pertukaran uang berbasis bitcoin belum dapat
dikatakan sebagai transaksi pertukaran yang sah
dalam islam.
Persamaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah membahas tentang transaksi uag digital
ditinjau dari segi fikih muamalah dan fatwa DSN
MUI.
Perbedaan Perbedaan penelitian dengan penulis ialah terhadap
objek penelitian yaitu penulis meneliti produk E-
Money yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri dan
dilihat dari aspek hukum transaksi uang elektronik
di tinjau dari hukum fikih muamalah dan konsep
akad yang digunakan serta kesesuaian produk E-
Money dengan Fatwa DSN MUI No. 116 tahun
2017 tentang uang elektronik syariah.
F. Teknik Penulisan
Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka teknik penulisan
dalam skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan
15
Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta
2017”.
G. Sistematika Penulisan
Agar lebih tersusun dan lebih terarah penulis menyusun penelitian
ini kedalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan teknik
penulisan, sistematika penulisan.
Bab II Konsep Uang Elektronik Di Tinjau Dari Fikih Muamalah:
Bab ini membahas tentang konsep uang dalam islam, konsep uang
elektonik, membahas dasar hukum uang elektronik ditinjau dari fikih
muamalah, membahas teori akad yang digunakan pada transaksi uang
elektronik dan larangan fikih muamalah terhadap transaksi uang
elektronik.
Bab III Gambaran Umum Produk E-Money Bank Syariah Mandiri
dan Metodologi Penelitian: Bab ini menguraikan tentang pengertian
produk E-Money, Sejarah Penerbitan E-Money, prosedur pembelian E-
Money, mekanisme Top Up/isi ulang pada Produk E-Money, batasan
transaksi produk E-Money, penyelesaian kartu hilang atau rusak, dan
menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan.
Bab IV Analisis transaksi uang elektronik pada produk E-Money
Bank Syariah Mandiri. Dalam bab ini akan menjelaskan temuan-temuan
penelitian tentang analisi akad fikih muamalah pada produk E-Money
Bank Syariah Mandiri, tinjauan fikih muamalah terhadap hukum
transaksi produk E-Money serta analisis kesesuaian implementasi
produk E-Money dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah.
16
Bab V Penutup, penulis akan mencantumkan kesimpulan dari
jawaban rumusan masalah dan saran.
17
BAB II
KONSEP UANG ELEKTRONIK DI TINJAU DARI FIKIH
MUAMALAH
Dalam bab ini penulis akan mengkaji konsep uang elektronik ditinjau dari
fikih muamalah yaitu konsep uang dalam islam, uang elektronik, dasar
hukum mengenai uang elekttronik yang sesuai dengan syariah serta mengkaji
teori akad yang dapat digunakan pada transaksi uang elektronik.
A. Konsep Uang Dalam Islam
1. Pengertian Uang
Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat dapat diterima
secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah
tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk
melakukan pembelian barang dan jasa. 1 Dalam islam secara
etimologi uang berasal dari kata naqdu-nuqud, an-naqdu berrti yang
baik dari dirham, menggenggam dirham, an-naqdu juga berarti
tunai. Uang dalam literatur fikih disebut dengan tsaman atau nuqud
(jamak dari naqd) dan didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:
النقد هو كل ذلك الوسيط وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما مهما كان
2نوعلى أي حال يكو “Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media
pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam
kondisi seperti apa pun media tersebut.”
1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), h. 59. 2 Abdullah Bin Sulaiman Al-Mani, Buhuts Fi Al-iqtishad Al-islami, (Mekah:
al-Maktab al-Islami, 1996), h. 178.
18
ما اتخذ الن قدن النثمنا م اساالمعاد أو الأوراقلن وبةمضر المطب وعة3مالية صاحبة الاختصاصلمؤسسة الصادرة عن الونحوها ا
“Naqd adalah segala sesuatu yang dijadikan harga (tsaman)
oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang dicetak maupun
dari bahan lainya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan
pemegang otoritas.”
Menurut fikih ekonomi Umar Bin Khattab R.A, diriwayatkan
bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan
sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Menurut Imam
Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan
manusia sebagai media simpanan. Sementara menurut Ibnu
Taimiyyah uang dalam islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukur
nilai. 4
Adiwarman karim menjelaskan konsep uang dalam islam,
didalam islam uang adalam flow concept, dimana uang harus
mengalir dan tidak boleh mengendap dan hanya menimbun di suatu
tempat saja, islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk
spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik,
milik masyarakat karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak
berproduktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang
akan berdampak pada kelesuan ekonomi dan stagnansi (terhenti).
Dalam islam uang berfungsi sebagai alat pertukaran, namun uang
bukan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan
bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung yang artinya jika
3 Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashiirah Fi
Dhau’ Al-Fiqh Wa Al-syariah, (Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1999), hal. 23. 4 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), hal. 60
19
uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan
memberikan kegunaan.5
Dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang dijadikan
standar harga yang sah oleh suatu wilayah dalam bentuk logam atau
kertas sebagai alat pembayaran atau alat tukar untuk mendapatkan
barang.
Syarat-syarat uang adalah:
a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
b. Tahan lama
c. Bendanya mempunyai mutu yang sama
d. Mudah dibawa-bawa
e. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
f. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
g. Dicetak dan disahkan penggunaanya oleh pemegang otoritas
moneter (Pemerintah).6
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat uang
sebagaimana diatas harus terpenuhi agar tidak terjadi inflasi.
2. Fungsi Uang
a. Uang sebagai satuan nilai
Uang dalam fungsinya sebagai satuan pengukur nilai, maka
setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan
tertentu. Uang dipakai untuk menunjukan nilai berbagai macam
barang dan jasa ynag diperjualbelikan, menunjukan besarnya
5 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, Cetakan ke 7, tahun 2018), h. 77 6 Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280.
20
kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan uang
juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. 7
b. Uang sebagai media pertukaran
Uang adalah alat tukar yang digunakan oleh setiap individu
untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang
memiliki buah apel dan membutuhkan beras, kalau dalam
sistem barter pemilik apel mencari beras untuk dipertukarkan
dengan apel miliknya. Ketikan orang-orang sudah membuat
uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan
uang, kemudia dengan uang itu ia gunakan untuk membeli
beras.8
c. Uang sebagai media penyimpan nilai
Menurut para ahli ekonomi “uang sebagai satuan nilai” uang
sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk
mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang.9
Dan orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan
seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk
membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia
inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit
mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.10
d. Uang sebagai standar pembayaran tunda
Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa proses jual beli tidak
selalu selesai dengan uang kontan, sekiranya pemilik barang
menjual barangnya di pasar dan bertemu dengan pembeli yang
7 Etty puji Lestari, Peranan Uang Dalam Perekonomian, Modul 1, h. 12. 8 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
h. 12. 9 Etty puji Lestari, Peranan Uang Dalam Perekonomian, Modul 1, h. 12 10 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
h. 12.
21
sedang tidak membawa uang, lalu penjual menjual barang
dengan pembayaran tunda atau dihutangkan.11
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa fungsi
uang sangat banyak, fungsi uang secara umum adalah sebagai
satuan yang dipergunakan sebagai alat tukar menukar atau
sebagai harta simpanan.
3. Jenis-jenis Uang
a. Uang Barang (Commodity Money)
Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai
komoditas atau biasa diperjualbelikan apabila barang tersebut
digunakan bukan sebagai uang, misalnya binatang ternak
dijadikan uang pada masyarakat pengembala, namun pada
zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, barang
yang bisa dijadikan uang pada zaman sekarang adalah logam
mulia seperti emas, perak karena barang tersebut memiliki nilai
yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai
alat tukar. Emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi
bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh.
Selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang
mengakibatkan turunya harga jual.
b. Uang Logam (Metalic Money)
Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam
sejarah uang. Logam pertama yang digunaka manusia sebagai
alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan
orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir
logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan
11 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
h. 12
22
semakin meningkat dan meluas, meliputi perdagangan antar
negara muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.
Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar
yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan
karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam
terlebih dulu. Melihat kesulitan tersebut negara melakukan
percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi.
c. Uang Bank (Bank Money) atau An-Nuqud Al-Mussarrafiyyah
Uang bank disebut juga denganuang giral, yaitu uang yang
dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat
pembayaran giro lainya. Uang giral merupakan simpanan
nasabah bank yang dapat diambil setiap waktu dan dapat
dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.
d. Uang Kertas (Token Money) atau An-Nuqud Al-Waraqiyyah
Uang kertas yang digunakan zaman sekarang adalah dalam
bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas yaitu
janji bank untukn membayar uang logam kepada pemilik
banknote ketika ada permintaan. Karena kertas in didukung oleh
kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat pada umumnya
menerima uang kertas sebagai alat tukar untuk bertransaksi.
Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam
perekonomian diantaranya mudah dibawa, dapat dipecahkan
dalam jumlah berapapun dan biaya penerbitan lebih kecil
darpada uang logam. Namun, pemakaian uang kertas ini
mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminya stabilitas nilai
tukar. Tidak seperti logam emas dan perak yang mempunyai
nilai tukar yang stabil. Disamping itu, jika terjadi percetakan
23
uang kertas dama jumlah yang berlebihan akan menimbulkan
inflasi sehingga nilainuang kertas turun dan harga barang naik.12
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa banyak
jenis uang yang dijadikan standar nilai oleh pemerintah sebagai
alat pembayaran yang sah di wilayah tersebut salah satunya
uang kertas yang paling banyak digunakan sehari-hari oleh
masyarakat, kegunaan uang secara umum ialah sebagai alat
tukar menukar atau diputar untuk investasi sehingga uang
tersebut tidak mengendap.
B. Konsep Uang Elektronik
1. Pengertian Uang Elektronik Secara Umum
Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam
bentuk uang elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media
elektronik tertentu.13
Dalam salah satu publikasi pada bulan oktober 1996, Bank of
International Settlement (BIS) memberikan definisi tentang uang
elektronik sebagai nilai tersimpan atau produk prabayar dimana
catatan dana atau nilai uang yang tersedia bagi konsumen disimpan
pada perangkat yang dimiliki oleh konsumen (pengguna uang
elektronik). Definisi ini mencakup kartu prabayar (disebut dompet
digital) dan produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan
jaringan komputer seperti internet (penggunaan internet untuk
melakukan pembayaran kartu kredit atau untuk perbankan online
12Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t. 2014), h.
280. 13Bank Indonesia, “Uang Elektronik”, https://www.bi.go.id/id/edukasi-
perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx, diakses tanggal 4 Mei 2020.
24
umum). 14 Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya
dsimpan dalam sebuah chip mikroprosesor tertanam dalam kartu
plastik, seperti smardcasrd. Pada sisi lain, network based produk
menggunakan software khusus yang di-instal pada komputer pribadi
untuk menyimpan “nilai uang”. Pemuatan nilai uang keperangkat ini
mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM, dan produk ini
digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian
barang dan jasa melalui transfer uang ke perangkat elektronik yang
dimiliki merchant.15
Sebagai bank sentral yang memiliki peran menjaga kestabilan
moneter nasional, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi terkait
yang elektronik di dalam Peraturan Bank Indonesia no
16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no
11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Di dalam pasal 1 ayat 3
disebutkan uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran
yang memenuhi unsur sebagai berikut:
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu
kepada penerbit
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti
server atau chip, dan
c. Nila uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan
merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai perbankan
14Committe on Payment and Settlement System, “Survey of Development in
Elektronic Money and Internet and Mobile Payments”, https://www.bis.org/cpmi.publ/d38.htm, diakses tanggal 4 Mei 2020.
15Committe on Payment and Settlement System, Survey of Development in Elektronic Money and Internet and Mobile Payments (Bank for International Settlements, tahun 2004), h. 2
25
Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan, penulis
menyimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang
menggantikan uang tunai. Dan jumlah nilai nominal yang tersimpan
di media server atau chip dapat digunakan dan didistribusikan
sebagai alat tukar dimana, pengguna uang elektronik harus
menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan
dalam media elektronik sebelum menggunakanya untuk keperluan
bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan
dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan
setelahnya dapat mengisi kembali (top-up).
2. Bentuk-bentuk Uang Elektronik
a. Berdasarkan jangkauan penggunaanya uang elektronik
dibedakan menjadi 2 bentuk:
1) Single-purpose
Single-purpose adalah jenis uang elektronik yang
digunakan untuk melakukan pembayaran satu jenis
transaksi ekonomi, misalnya kartu prabayar yang hanya
dapat digunakan untuk pembayaran tol atau kartu prabayar
yang hanya digunakan untuk transportasi umum.16
2) Multi-purpose
Multi-purpose adalah jenis uang elektronik yang dapat
digunakan untuk beberapa jenis transaksi ekonomi,
misalnya kartu prabayar dapat digunakan untuk
pembayaran tol, pulsa, transportasi umum, dan dapat
digunakan untuk berbelanja dan jenis pembayaran lainya.
16 Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, Conventional
and Sharia System, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, t. 2001), h. 1367
26
b. Uang elektronik berdasarkan masa berlakunya medianya
dibedakan menjadi 2 bentuk:
1) Reloadable
Uang elektronik berbentuk reloadable adalah uang
elekronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan
arti lain, apabila masa berlaku uang elektronik sudah habis
dan nilai uang yang tersimpan sudah habis terpakai, maka
media uang elektrnonik tersebut dapat digunakan kembali
untuk pengisian ulang (top-up)
2) Disposable
Uang elektronik berbentuk disposable adalah uang
elektronik yang tidak padat diisi ulang, apabila masa
berlaku uang elektronik sudah habis dan nominal uang
elektronik habis terpakai maka media uang elektronik
tersebut tidak dapat digunakan kembali.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa uang
elektronik banyak jenisnya, namun yang paling banyak beredar
di Indonesia adalah uang elektronik yang digunakan untuk
pembayaran apa saja, seperti pembayaran restaurant, online
shoping, dan banyak lagi.
c. Uang elektronik berdasarkan Data Identitas pemegang
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/11/DKSP
Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronik Money),
Uang Elektronik dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1) Uang elektronik yang mana identitas Pemegangnya
terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
27
2) Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak
terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).17
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa ada dua
tipe uang elektronik berdasarkan data identitas pemegang, pada
umumnya jika uang elektronik tersebut berbentuk aplikasi maka
diminta identitas pemegang, namun jika uang elektronik
berbentuk kartu/chip saja maka identitas atau pin tidak
diperlukan.
d. Berdasarkan media yang digunakan untuk merekam nilai uang
yang telah dikonversi ke dalam format elektronik, produk e-
money umumnya dikategorikan ke dalam 2 kelompok:18
1) Card-Based Product (produk berbasis kartu)
Uang elektronik dalam bentuk card-based product sering
juga di sebut sebagai electronic purses. Card-based product
pada prinsipnya dimaksudkan untuk melakukan
pembayaran secara langsung (face to face), namun
demikian saat ini beberapa card-based product juga dapat
digunakan sebagai alat pembayaran via internet dengan
menambahkan alat tertentu pada komputer pengguna. Jenis
uang elektronik ini menggunakan media kartu dengan
teknologi Integreted Circuit (IC) atau dikenal dengan
sebutan IC Card yang mengandung microprocessor chip.
2) Software-Based Product (produk berbasis aplikasi)
Sering disebut sebagai digital cash. Produk E-Money yang
masuk dalam kategori ini pada prinsipnya merupakan suatu
aplikasi (software) yang kemudian di install dalam suatu
17 https://.bi.go.id/elicenting/helps/SE_161114-Emoney, diakses pada tanggal 19 Juni 2020.
18 Siti Hidayati, “Kajian Operasional E-Money”, (jakarta: Bi, 2006), h. 6-8.
28
Personal Computer (PC) yang dijalankan dengan operating
system yang standard. Produk ini dikembangkan untuk
melakukan transaksi melalui suatu jaringan internet.
Meskipun demikian beberapa produk card-based product
(seperti Mondex) juga dapat digunakan untuk melakukan
transaksi melalui internet dengan menggunakan alat bantu
tertentu.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa terapat dua
bentyuk uang elektronik yang dapat merekam nilai uang
elektronik tersebut, yaitu produk berbasisi kartu dan produk
berbasis aplikasi. Keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu
sebagai alat pembayaran atau transfer uang.
3. Para Pihak dalam Transaksi Uang Elektronik
Transaksi uang elektronik melibatkan beberapa pihak pada
pelaksanaanya. Dalam pelaksaan transaksi uang elektronik tidak
hanya penerbit kartu dengan merchant saja atau penerbit dengan
pemegangg kartu, melainkan ada beberapa pihak lainya yaitu
terdapat prinsipal, acquirer, penyelenggara kliring, penyelenggara
penyelesaian akhir, dan agen layanan keuangan digital.
Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009
Tentang Uang Elektronik (elektronik money) dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang
Elektronik Syariah menjelaskan para pihak yang terlibat dalam
transaksi uang elektroniki, yaitu:19
19https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/, fatwa Dewan Syariah No.
116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 8, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.
29
a. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang
menerbitkan uang elektronik.
b. Pedagang adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima
transaksi pembayaran dari pemegang.
c. Pemegang adalah pihak yang memegang uang elektronik.
d. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang
bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan
antar anggotanya dan berperan sebagai perebit dan/atau
acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang bekerjasama
dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
e. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:
1) Melakukan kerjasama dengan pedagang, sehingga
pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik
yang diterbitkan oleh penerbit selain acquirer yang
bersangkutan; dan
2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada
pedagang.
f. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank
yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan
masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka
transaksi uang elektronik.
g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga
selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab atas
penyelesaian atas hak dab kewajiban keuangan masing-masing
penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang
elektronik berdasarkan hasil perhitungan penyelenggara kliring,
dan
30
h. Agen layanan keuangan digital adalah pihak ketiga yang bekerja
sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama
penerbit dalam memberikan LKD.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pihak-pihak
yang telah dipaparkan diatas adalah pihak yang terlibat dalam
penyelengaraan kegiatan uang elektronik, tanpa adanya pihak-pihak
tersebut maka kehadiran uang elektronik akan sia sia saja.
4. Mekanisme dan Alur Uang Elektronik
Secara konseptual model penyelenggaraan uang elektronik (E-
Money) yang ideal adalah model dengan sistem dimana kartu yang
dimiliki konsumen dapat digunakan untuk melakuikan tansaksi
secara luas. Dengan kata lain satu kartu dapat digunakan oleh
masyarakat untuk berbagai macam pembayaran pada berbagai
merchant (pedagang) yang berbeda.20
Melihat surat edaran Bank Indonesia No. 11/16.DKSP perihal
penyelenggara uang elektronik (elektronic money) yang dikeluarkan
pada tahun 2014 dapat dijelaskan mekanisme dan alur uang
elektronik pada umumnya, diamana bank bertindak sebagai penerbit
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang
elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan
menginstruksikan bank untuk menerbit rekeningnya atas
pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga
melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai.
b. Atas dasar intuksi tersebut bank kemudian mendebit rekening
pemegang dan mengkredit rekening penampungan dana float
20Siti Hidayati, Kajian Operasional E-money (jakarta: Bank Indonesia,
2006), h. 53
31
dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang
elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan
kepada pemegang kartu uang elektronik.
c. Pemegang uang elektronik kemudian melakukan pembayaran
atas barang kepada pedagang dengan menggunakan uang
elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, uang elektronik
akan perpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke
media atau penampungan milik pedagang melalui media
tertentu.
d. Pedagang kemudian dalam periode yang telah di tentukan
melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh
dari pemegang uang elektronik kepada penerbit untuk
ditukarkan dengan nilau uang tunai (cash).
e. Atas penyetoran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi,
kemudian mengkredit rekening pedagang dan mendebit
rekening penampungan dana float.
Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme dan alur transaksi
uang elektronik yang telah dipaparkan diatas merupakan mekanisme
dan alur sederhana, yang mana selain bertindak sebagai penerbit
bank juga bertindak sebagai acquirer dan penyelenggara kliring.
Tidak semua mekanisme dan alur transaksi uang elektronik sama
seperti yang dijelaskan diatas, karena pada prakteknya ada juga
penerbit yang menyewa jasa acquirer dan penyelenggara kliring
untuk melakukan perhitungan atas hak dan kewajiban keungan
masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi
uang elektronik.
32
C. Hukum Uang Elektronik Ditinjau dari Fikih Muamalah
1. Al-Qur`an
يها ذين يا
منيا ا
ا ا
يات
م أ
كميا
م ا
نك باطل ة
ا ةا
ا
ن ا
ين
ارة تك تراض عن
م نك ...م
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian …” (Q.S. Al-Nisa’ [4]:29).
اةعثيا ...م ف
دك م ا
ةيرقك وذه
مدينة ا
نظر ال
ليها ف
ا
زا ا م طعام
تك
يأل ف
نه ةرزق م
ف طتل
ا ول
و
عرن م ي
ا ةك د .ا
“ ... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (Q.S. Al-Kahfi [18]:19).
ا يام ك ق ةين ذ
ان
دوا و
م يق
يا ول
م يسرف
يا ل
قنفذين اذا ا
.وا
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan [25]:67).
مس يطن من ال طه الش ب
ذي يتخ
يم ا
ما يق
ا ك
ايمين
ا يق
ةيا
الر ين
ذين يأ
ا
االلهل ةيا وا
الر يع مثل
يا انما ال
الهم ق
ك ةا اءه ذ من
ةيا ف
م الر يع وحر ال
ن صحب اك ا و
ااد ف ومن
االله
مره ا
وا
ف
ه ما سل
ف انت
ه ف
ة ن ر ار ميعظة م
دون
.وم فيها
“Orang yang makan (mengambil) riba‘ tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang ynag kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yangdemkkian itu adalah
33
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesuangguhnya jual beli itu sama dengan riba‘, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‘. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus behenti (dari mengambil riba‘), maka baginya apa ayang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba‘), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).
2. Hadis
عن ابى سعيد الخذري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا الذهبتبيعوا
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا 21)رواه مسلم( تبيعوا منها غائبا بناجز.
“Dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a. Katanya Rasulullah saw. bersabda: jangan menukar (jual beli) emas dengan emas, kecuali sama berat, dan jangan melebihkan yang satu atas yang lain. dan jangan menukar (jual beli) perak dengan perak, kecuali sama berat. Dan jangan menjual satu dengan hutang sedangkan yang lain dengan tunai (tetapi kedua-duanya harus tunai).” (H.R. Muslim)
وسلم: الذهب عليه صلى الله ول اللهان رس ذريالخ يدعن ابى سع لحمر والمبالت مرير والتعبالش يرعوالش رر بالبوالب ةضة بالفضبالذهب والف
. الاخذ والمعطى اربىفقد يد فمن زاد اواستزاد بالملح مثلا بمثل يدا ب22)رواه مسلم( فيه سواء.
“Dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a. Katanya Rasulullah saw. bersabda:Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, haruslah sama berat dan tunai, Maka siapa yang melebih-
21 Al-imam Muslim, Hadis Shahih Muslim, Jilid 1-4, Penerjemah: Ma’Mur
Daud, (Jakarta: KLANG BOOK CENTRE, Cetakan ke 7, tahun 2005), h. 176. 22 Al-imam Muslim, Hadis Shahih Muslim, Jilid 1-4, Penerjemah: Ma’Mur
Daud, h. 178-179.
34
lebihkan, sesungguhnya dia berbuat riba‘. Yang mengambilnya maupun yang memberi sama-sama berdosa.” (H.R. Muslim)
3. Kaidah Fikih
23ل الدليل علر التحريم صل فى المعاملات الاباحة حتى يدالأ “Hukum asal bermuamalah adalah boleh, hingga ada dalil yan menunjukan keharamanya.”
24 الضرر يزال “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”
جدتالمصلحةاينما و .الله كمح 25فثم “Dimana terdapat kemashlahatan, disana terdapat hukum Allah”.
4. Pendapat Ulama mengenai kebolehan dan keharaman uang
elektronik
a. Pendapat Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi
كة وعينى تكون لها سلود حتم الجوا بينهاجاز اسولو أن الن26 رهتها أن تباع بالذهب والورق نظرةلك
“Andaikan Masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”
b. Pendapat Ibnu Hazm
ل شيئ يجوز بيعه ثمن ...، ولا ندرى من أين وقع لكم الاقتصار ك27بالتثمين على الذهب والفضة ولا نص في ذلك ...
23 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),
(Palembang: CV. AMANAH, cetakan 1, tahun 2019), h. 61. 24 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), h. 78.
25 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), h. 61. 26 Imam Malik bin Annas Al-Ashbahi, Al-Mudawwanah Al-Kubro, jilid 3,
(Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Cetakan Pertama, tahun 1994), h. 90.
35
“segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh diguanakan sebagai alat bayar, dan tidak dapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”
c. Pendapat Ibnu Taimiyah
لاشرعي، بل واما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي، والأصل لا يتعلق ى ذلك لأنه فسطلاح، ولى العادة والامرجعه ع
مارهوالد ،ما يتعاملون بهعيارا لأن يكن م بل الغرض ،به المقصودالتعامل بها، فلهذا والدانانر لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى
ا درة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لكانت مق ،بها غرض لايتعلق ودل بها المقصها يحصورتها ولا بصبمادت
28.كيفما كانت “Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar’i, tapi rujukanya adalah pada kebiasaan dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuanya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi denganya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang), barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu barang harus diukur dengan perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar’i). sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apapun bentuknya.”
d. Pendapat menurut Buya Yahya Zainul Ma’arif
27 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 8, (t: Pustaka Azzam), h. 477. 28 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Islam Ibnu Taimiyyah, jilid 19,
Penerjemah: ‘Amir Al-Jazar-Anwar Al-Baaz, (t: Daarul Wafa’), h. 251.
36
Menurut beliau, akad yang digunakan harus jelas antara penerbit dan pemegang kartu dan hukum uang elektronik kalau akad yang digunakan adalah pinjaman dan jika ada tambahan bonus maka menjadi riba seperti aku pinjamkan uang kepada penerbit dan penerbit mengembalikan uang tersebut dan memberikan bonus kepada pemberi hutang, jika akadnya membayar jasa kepada penerbit kartu atau menitipkan uang kepada penerbit adalah halal, seperti penggunaan uang elektronik gopay untuk keperluan perjalanan dimana pemegang gopay membayar jasa driver, uang yang ada pada gopay langsung di potong sesuai jumlah pembayaran oleh pihak gojek. Dan hal ini menjadi kemudahan bertransaksi dan ini sah sah saja bukan suatu yang terlarang. Dan jika mendapat bonus itu bukan riba karena itu suka suka penerbit untuk memberikan kepada pengguna gopay untuk menarik pasar. Jadi yang dilihat adalah transaksinya apakah pengguna gopay membayar jasa atau hutang atau menitipkan uang untuk melakukan transaksi. 29
e. Pendapat menurut Ustadz Ammi Nur Baits Menurut beliau ketika menggunakan uang elektronik, kita deposite dan top up untuk mengisi E-Money tersebut dengan menggunakan akad hutang, jadi kita menyerahkan uang itu kepada penerbit E-Money dengan akad hutang dan uang itu boleh dimanfaatkan oleh penerbit E-Money, karena akadnya hutang, jika penerbit memberikan diskon untuk layanan yang menggunakan E-Money, maka kita dapat manfaat dari transaksi hutang. Menurut beliau Hadiah karena hutang ada 3: 1) Hadiah sebelum hutang lunas ini dilarang, merujuk pada
fatwa yang disampaikan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas jika ada orang yang memberikan hadiah atas pemberian hutang. Pilihanya ada 2: hadiah ditolak atau dihitung sebagai bagian dari penulasan hutang. Misalnya memberi hutang 1.000.000 dan hadiah yang diserahkan 100.000 ribu dan sisanya 900.000 ribu dan sisa uang 100.000 ribunya dibayar dengan hadiah.
2) Hadiah melunasi hutang ini hukumnya boleh dengan syarat tidak dijanjikan dan tidak disepakati dan tidak diminta, sehingga bukan atas permintan sipemberi hutang dan tidak disepakati di awal ini inisiatif penerima hutang, ini diperbolehkan.
29 Buya Yahya Zainul Ma’arif, “Hukum Gopay”, (Al-Bahjah TV, publikasi:
26 Februari 2019), https://youtu.be/bZVT0DGUsco, diakses tanggal 21 Juli 2020.
37
3) Hadiah setelah hutang lunas. Pemberian hadiah setelah hutang tidak ada batasan jika penerima ingin memberinya. Ini diperbolehkan menurut beliau.30 Degan demikian pemaparan pendapat para ulama mengenai
uang elektronik dan penulis menyimpulkan bahwa uang elektronik jika akad yang diterapkan jelas seperti akad wadî‘ah maka transaksi uang elektronik tersebut boleh serta objek transaksinya terhindar dari ribawi, tidak hanya itu uang elektronik harus memliki kemashlahatanya untuk kemudahan transaksi digital jaman sekarang, mak sah sah saja menggunakan uang elektronik tersebut.
5. Fatwa DSN MUI
Kehalalan uang elektronik yang sesuai syariah adalah uang
elektronik yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.
116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, adapun
ketentuan yang ada pada fatwa sebagai berikut:
a. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor
terlebih dahulu kepada penerbit
2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media yang teregistrasi
3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan
4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.31
30 Ustadz Ammi Nur Baits, “Hukum Pakai E-Money (Gopay, OVO, dll)”,
(Surabaya Mengaji, publikasi: 28 Agustus 2019), https://youtu.be/2-Hiopr9LQM, diakses tanggal 22 Juli 2020.
31 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 7.
38
b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Jumlah uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang
disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena
keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
d. Ketentuan biaya layanan fasilitas
Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat
mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada
pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:32
1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk
mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang
elektronik
2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan
kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Ketentuan dan batas penyelenggaraan dan penggunaan uang
elektronik wajib terhindar dari:
1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan
israf dan
2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat
f. Ketentuan khusus yang wajib dilaksanakan oleh penebit sebagai
berikut:33
1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit
harus ditempatkan di bank syariah
32 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa
No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 11. 33 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa
No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 12.
39
2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang
elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di
penerbit tidak boleh hilang.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa usng
elektronk haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2017 Tentang Uang
Elektronik Syariah. Jika uang elektronk tersebut sudah sesuai
dengan fatwa maka uang elektronik tersebut sudah sesuai dengan
prinsip syariah.
D. Beberapa Akad yang Dapat Digunakan pada Transaksi Uang Elektronik
Menurut bahasa akad adalah Ar-rabbth (ikatan),34 sedangkan secara
terminologi akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab
(pernyataan melakukan akad) dan qabul (penerima akad) sesuai dengan
kehendak syariah (Allah dan Rasul-nya) yang menimbulkan akibat
hukum pada objek perikatan. 35Sedangkan menurut istilah akad dapat
ditnjau dari dua segi yaitu:
1. Pengertian akad secara umum
Secara umum pengertian akad dari segi bahasa menurut
pendapat ulama Syafiʻiyah, Malikiyah, hanabilah, yaitu segala
sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginanya
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu
pembetukanya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli,
perwakilan, dan gadai.36
34 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Depok: Pt. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 3, tahun 2018), h. 4
35 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk , (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1997), jilid 4, h. 2918.
36 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV PUSTAKA MEDIA, 2001), h. 44
40
2. Pengertian akad secara khusus
Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh
ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul
berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.37
Dalam penyelengaraan uang elektronik, akad yang dapat
digunaan adalah akad sharf. Akad sharf secara bahasa adalah
tambahan, pertukaran dan perpindahan. Sedangkan secara istilah
akad sharf adalah bentuk jual beli naqdain (mata uang) baik sejenis
maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan
perak, atau emas dengan perak atau telah berbentuk perhiasan
maupun mata uang. Transaksi sharf ini dibolehkan, karena Nabi
Muhammad saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu
sama lainya ketika jenis barang sama dan ada kesamaan ukuran, atau
jenisnya berbeda walaupun ukuranya tidak sama dengan syarat jual
beli diserahterimakan dari tangan ke tangan (kontan).38
Akad sharf dalam implementasi uang elektronik dapa dilihat
pada syarat-syarat akad tersebut, yaitu:39
a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri
b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis
c. Terbebas dari hak khiyâr syarat
Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat khiyâr syarat
yaitu penjual atau pembeli mengajukan perjanian untuk
memperpanjang waktu tertentu, tujuanya agar dapat membatalkan
akad tersebut. hal ini tidak diperbolehkan karena syarat dalam
pelaksanaan akad sharf adalah serah terima langsung sebelum
37 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, h. 45 38 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie
Al-Kattani, dkk, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1997), jilid 5, h. 279 39 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid 5, h. 281
41
berpisah diri. Ketika masing-masing pihak telah melaksanakan
kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi tersebut telah
selesai.
d. Akad dilakukan secara kontan (tidak bolehh adanya
penangguhan)
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002
Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) menjelaskan bahwa
transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan
ketentuan sebagai berikut:40
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka
nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar
(kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara
tunai.
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penerapan akad
sharf adalah akad utama dalam transaksi uang elektronik, karena
sebelum uang elektronik menjadi milik pemegang haruslah ada
penukaran dari uang tunai ke uang elektronk yang disetorkan
terlebih dahulu ke penerbit.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah menyebutkan bahwa akad yang
dapat digunakan pada transaksi uang elektronik syariah adalah akad
wadi‘ah dan qardh, dan juga akan ini digunakan antara penerbit
dengan pemegang uang elektronik. Adapun akad yang digunakan
40 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, h. 3
42
antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik adalah akad
ijârah, ju‘alah, wakâlah bil-ujrah. Ketiga akad tersebut dapat juga
digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital.
a. Akad Wadi‘ah
Secara bahasa al-wad‘ artinya meninggalkan. Dan al-
Wadi‘ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakan di
tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam definisi syaraʻ
kata wadi‘ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang
dititipkan. Dan yang lebih rajih, kata wadi‘ah adalah akad,
hanya kata yang lebih benar untuk akad penitipan adalah al-îdâ‘
(penitipan) bukan wadi‘ah yaitu barang titipan.
Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah
dalam Madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari
seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik di
sampaikan terang-terangan dengan ucapan maupun dengan
secara tidak langsung.41
Wadi‘ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak
yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima
titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai
ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang
menerima titipan, dan titipan ini sewaktu-waktu dapat diambil
pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkanya. 42
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116 tahun 2017
tentang uang elektronik menjelaskan bahwa akad Wadi‘ah
adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik
41 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah: Abdul
Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 556 42 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,
Cetakan pertama), h. 59
43
kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik
dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai
kesepakatan.43
Berdasarkan sifatnya akad wadi‘ah terbagi menjadi (2) dua
yaitu: wadî‘ah yad-âmanah dan wadî‘ah yad-dhamânah.
Wadî‘ah yad-âmanah merupakan akad titipan barang atau uang
dimana pihak yang menerima titipan tidak dipekenankan
menggunalkan barang atau uang dan tidak bertanggung jawab
atas kerusakan dan kehilangan barang titipan yang bukan
diakibatkan karena kelalaian atau perbuatan yang menerima
titipan.
Adapun jenis wadî‘ah yad-dhamânah merupakan titipan
barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau
tanpa meminta izin pemilik barang atau uang dapat
memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung
jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan.
Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari peggunaan
barang atau titipan menjadi hak penerima titipan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah juga
menjelaskan bahwa apabila transaksi uang elektronik yang
digunakan adalahh akad wadi‘ah, maka berlaku ketentuan dan
batasan sebagai berikut:44
1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat
diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
43 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, h. 8. 44 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, h. 10.
44
2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh
digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin
pemegang kartu
3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan
digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka
akad titipan (wadi‘ah) berubah menjadi akad pinjaman
(qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan
tanggung jawab dalam akad qardh.
4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam
penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
b. Akad Qardh
Secara bahasa, qardh berarti al-qath‘u harta yang diberikan
kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena
merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan
pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut Ulama Hanafiyah
qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda
berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu
transaksi ynag dimaksudkan untuk memberikan harta yang
memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan
dengan yang sepadan juga.45
Madzhab-madzhab yang lain mendifinisikan qardh sebagai
bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang
lain (debitur) dengan mengganti harta sepadan yang menjadi
tanggunganya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil,
45 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah: Abdul
Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 373
45
qardh ini dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang
diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mistliyat, hewan, dan
barang dagangan.46
Sayid sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:
يه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه ذى يعطال القرض هو المالعليه هند قدرت47ع
“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqhrid) kepada penerima hutang (muqhtarid) untuk kemudia dikembalikan kepada (muqhrid), seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”
Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang
uang elektronik syariah menjelaskan yang dimaksud dengan
akad qardh adalah akad pinjaman uang elektronik kepada
penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib
mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang
kapan saja sesuai dengan kesepakatan. 48
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Akad
qardh dapat diberlakukan pada transaksi uang elektronik apabila
akad wadi‘ah yang digunakan adalah wadi‘ah yad-dhamanah.
Yang mana penerima titipan (penerbit) diizinkan oleh pihak
pemegang uang elektronik untuk memanfaatkan jumlah uang
yang tersimpan. Muhammad Mushthafa Abu As-Syinqhiti
menjelaskan bahwa:
46 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: GEMA
INSANI, 2011), h. 374 47 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013, Cetakan
Kedua), h. 273. 48 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 8.
46
“Pemanfaatan harta yang dititipkan seizin penitip
(pemiliknya), membuat akad wadiʻah (substansi) menjadi akad
qardh. Pemanfaatan harta yang dititipkan yang membuat harta
terpakai (terkonsumsi), meskipun harta ynag dititipkan berupa
uang atau harta yang mempunyai persamaan di publik (mal
mistli) selain uang yang memungkinkan dijaga, membuat akad
tersebut secara substansi tidak lagi termasuk akad wadi‘ah.49
Dapat disimpulkan bahwa Akad wadi‘ah adalah akad
titipan, dimana pihak pemberi titipan memberikan izin kepada
penerima titipan untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta
kembali. Dalam hal wadi‘ah berupa uang, dan pemberi titipan
memberikan izin kepada penerima titipan untuk menggunakan
uang tersebut, maka dalam fikih muamalah akad wadi‘ah seperti
itu substansinya menjadi akad qardh, oleh karena itu jika ada
penambahan yang dipersyaratkan atas akad wadi‘ah, atau
tambahan itu sudah menjadi kebiasaan, maka tambahan tersebut
dikategorikan sebagai riba‘.
Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang
uang elektronik syariah menjelaskan apabila transaksi uang
elektronik menggunakan akad qardh, maka berlaku ketentuan
dan batasan akad qardh sebagai berikut:50
1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat
diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
2) Penerbit dapat menggunakan uang hutangdari pemegang
uang elektronik.
49 Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Tabarru’),
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, Cetakan Pertama), hal. 89. 50 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, h. 10.
47
3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang
pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam
penggunaan dan pinjaman (utang) dari pemegang kartu
(dana float).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
c. Akad Ijârah
Menurut etimologi, ijârah adalah ba‘iul manfaah, (menjual
manfaat). Sedangkan menurut terminologi syara’ dikemukakan
oleh pendapat Jumhur ulama fikih bahwa ijârah adalah menjual
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan
bendanya. 51
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Ijârah, yang dimaksud dengan akad ijarah adalah
akad sewa antara mu’jir dengan musta’jir atau antara musta’jir
dengan ‘âjir untuk mempertukarkan manfa‘ah dan ujrah, baik
manfaat barang maupun jasa.52 Sedangkan dalam pasal 20 ayat
9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijârah adalah sewa
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
Dari definisi akad ijârah diatas dapat disimpulkan bahwa
akad ijârah adalah akad sewa-menyewa barang maupun jasa
yang disertai dengan pembayaran sewa atau jasa dengan jangka
waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
51 Rachnat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122 52 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, h. 3.
48
Fatwa Dewan Syariahh Nasional No. 112/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijârah, menyebutkan beberapa
bentuk akad ijârah sebagai berikut:53
1) Ijârah ‘alal-aʻyan adalah akad sewa atas manfaat barang.
2) Ijârah ‘ala al-asykhash/ijarah ‘alal-aʻmal adalah akad
sewa atas jasa/pekerjaan orang.
3) Ijârah muntahiyyah bit-tamlik adalah akad ijarah atas
manfaaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak
milik barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau
diakhirinya akad ijarah.
4) Ijârah maushufah fidz-dzimah adalah akad ijârah atas
manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad
hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas
dan kualitas).
5) Ijârah tasyghiliyyah adalah akad ijârah atas manfaat barang
yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas
barang sewa kepada penyewa.
Dapat disimpulkan bahwa Akad Ijârah pada konteks
transaksi uang elektronik digunakan ketika penerbit memakai
jasa principal, acquirer, penyelenggara kliring dan
penyelenggara penyelesaian akhir untuk kelancaran penggunaan
uang elektronik yang diterbitkan, baik dari perusahaan
perbankan maupun perusahaan selain perbankan. Akad ijârah
juga digunakan penerbit untuk meyewa jasa pedagang
(merchant) yang menyediakan jasa pembayaran uang
elektronik, tanpa adanya jasa alat pembayaran uang elektronik
53 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, h. 3-4.
49
maka penerbitan uang elektronik akan sia-sia. Dan apabila
penerbit menggunakan jasa agen keuangan layanan digital, ini
juga berlaku akad ijârah.
Pada prakteknya akad ijârah yang digunakan dalam
transaksi uang elektronik adalah ijârah ‘alal-asykhash/ijârah
‘alal-aʻmal, tepatnya para pihak melakukan akad sewa
menyewa atas jasa atau pekerjaan orang.
d. Akad Juʻalah
Akad juʻalah, juʻl atau juʻiliyah secara bahasa dapat
diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan
kepada seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaan
tertentu. Dan menurut ahli hukum akad juʻalah dapat
dinamakan janji memberikan hadiah, komisi atau upah tertentu,
maka juʻalah adalah kontrak atau komitmen dengan kehendak
satu pihak. 54
Sedangkan menurut syaraʻ, akad juʻalah adalah komitmen
memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu
atau tidak tertentu yang sulit diketahui.
Ulama Malikiyyah mendefinisikan akad juʻalah sebagai
akad atas manfaat yang diduga dapat tercapai, hal ini seperti
perkataan seseorang “Barang siapa yang dapat mengembalikan
barang tunggakan saya yang kabur atau lari, atau barang milik
saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau
menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air, atau
54 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah: Abdul
Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 432.
50
menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan mendapat
sekian”55
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-
MUI/XII/2007 Tentang Akad Juʻalah menjelaskan definisi,
juʻalah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan (rewadr/ʻiwadh/juʻal) atas pencapaian hasil (natijah)
yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Didalam fatwa tersebut
juga menyebutkan ketentuan mengenai akad juʻalah ini, yaitu:56
1) Pihak jaʻil harus memiliki kecakapan hukum dan
kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad.
2) Objek juʻalah (mahal al-‘aqd/majʻul ‘alaih) harus berupa
pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah.
3) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas
dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
4) Imbalan juʻalah (rewadr/ʻiwadh/juʻal) harus ditentukan
besaranya oleh ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat
penawaran, dan
5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka
(Sebelum pelaksanaan objek ju’alah).
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa akad juʻalah
adalah perjanjian memberikan hadiah atau upah kepada
seseorang yang telah ditentukan setelah melakukan pekerjaan.
e. Akad Wakâlah bil-ujrah
55 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah: Abdul
Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 432. 56 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, h. 4-5.
51
Secara bahasa arti wakâlah adalah melindungi.57Secara
terminologi wakâlah memiliki beberapa makna yang cukup
berbeda menurut para ulama:
1) Ulama Hanafiyyah, wakâlah adalah tindakan seseorang
menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan
tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. 58
2) Ulama Malikiyyah, wakâlah adalah tindakan seseorang
untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk
melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang
mana tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa
setelah mati, sebab jika diaitkan dengan tindakan setelah
mati berarti sudah berbentuk mati.59
3) Ulama syafi’iyyah, wakâlah adalah penyerahan
kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri
dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan
oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih
hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah
untuk membedakanya dengan wasiat.
4) Menurut Hasbhi Ash Shidieqiy, wakâlah adalah akad
penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang
menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak
(bertasharruf).
57 Wahbah Az-zuhaili, terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah:
Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 590. 58 Wahbah Az-zuhaili, terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Penerjemah:
Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 590. 59 Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Prodak Jasa Bank
Syariah”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum islam, Vol. 3, 2, (2013), h. 96.
52
5) Menurut Sayyid Sabiq, wakâlah adalah pelimpahan
kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal
yang boleh diwakilkan.
Bagian pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX2017 Tentang Akad
Wakâlah Bil Al-Ujrah menjelaskan definisi wakâlah adalah
akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain definisi dari
wakâlah, di dalam fatwa tersebut juga memberikan definisi
tentang wakâlah bil al-ujrah. Akad wakâlah bil al-urjah adalah
akad wakâlah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). 60
Ketika menggunakan akad wakâlah bil al-ujrah, harus
diperhatikan ketentuan ujrah yang telah diteruskan di dalam
fatwa tentang akad wakâlah bil al-ujrah. Adapun ketentuan
ujrah sebagai berikut:
1) Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh
dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Kuantitas dan kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka
nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati
dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan
tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
60 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Al-Ujrah, h. 6.
53
4) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas
manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai
kesepakatan.
Hukum wakâlah bil ujrah sama dengan ijârah, oleh
karenanya wakil berhak menerima upah setelah pekerjaan
perwakilanya selesai. Hal ini juga berlaku pada wakil penjualan,
pembelian, atau haji, mereka berhak mendapatkan upah setelah
pekerjaan mereka selesai. Meskipun, uang dari hasil penjualan
tersebut belum diterima. 61
Dapat disimpulkan akad wakâlah bil ujrah dapat digunakan
dalam transaksi uang elektronik apabila antara penerbit dengan
para pihak penyelenggara uang elektronik dan agen layanan
keungan digital tidak menggunakan akad ijârah. Sebagai
pengganti dari akad sewa menyewa jasa, penerbit mewakilkan
tugasnya kepada para pihak penyelenggara uang elektronik dan
agen layanan keuangan digital yang berkompeten di bidangnya
masing-masing.
E. Larangan Syariah dalam Fikih Muamalah
Dalam fikih muamalah pada dasarnya kegiatan apa saja
diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:
62ى التحريمدليل عل يدلالا أن المعاملات للإباحة الأصل في “Pada dasarnya dalam (segala) kegiatan muamalah (interaksi
sesama manusia) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkanya”.
61 Wahbah Az-Zuhailli, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Fiqih Islam
Wa Adillatuhu, Vol. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 109. 62 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang:
CV. AMANAH, cetakan 1, tahun 2019), h. 61
54
Dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi terdapat
larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur`an dan Hadis yang membatasi
kegiatan ekonomi termasuk kegiatan transaksi menggunakan uang
elektronik. Semua yang terlarang dalam Al-Qur`an dan Hadis semata-
mata untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Adapun
larangan-larangan dalam fikih muamalah sebagai berikut:
1. Riba’
Menurut etimologi, riba’ berarti az-ziyadah
(tambahan/berkembang/berbunga). Menurut terminologi, ulama
fiqih mendefinisikan riba’ sebagai berikut:63
a. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba’ adalah pertanbahan
sesuatu ynag dikhususkan.
b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba’ adalah tambahan pada
harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.
c. Muhammad al-Syarbini al-Khatib menjelaskan bahwa istilah
riba’ adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan
penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang
dipertukarkan.64
Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh syariah
islam berdasarkan al-Qur`an, Hadis, dan ijma’:65
a. Al-Qur`an
ؤمنين تم م ك
ةيا ان
من الر وذروا ما ة يا االله
منيا اتق
ذين ا
يها ا
.يا
63 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 259 64 Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah, (Prinsip-Prinsip
Perjanjian), (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2017), h. 61. 65 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 260-261.
55
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba’ (yang belum dipungut) jika kalian orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]:278)
م ك ميا
م رءوس ا
ك تم ف ت
وان ه ورسي
ن االله رب م ذنيا ب
أيا ف
عل
م تف
لان
ا ف
مين
ا تظل
و
تظلمين
“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]:279)
Dua ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan Al-Baqarah ayat
279 di atas terlihat bahwa Allah Mengharamkan riba’ secara
mutlak, yakni tambahan atas harga pokok, baik berjumlah
banyak maupun sedikit, tetap riba‘ hendaknya dalam
bertransaksi tidak merugikan orang lain dan tidak dirugikan,
haruslah sama-sama ridho.66
b. Hadis
ال لا عن ابى سعيد الخذري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ق
بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تبيعوا الذهب
ل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمث
67. )رواه مسلم(ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
66Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah, (Prinsip-Prinsip
Perjanjian), h. 64. 67 Al-imam Muslim, Hadis Shahih Muslim, Jilid 1-4, Penerjemah: Ma’Mur Daud,
(Jakarta: KLANG BOOK CENTRE, Cerakan ke 7, tahun 2005), h. 176.
56
“Dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a. Katanya Rasulullah saw. bersabda: jangan menukar (jual beli) emas dengan emas, kecuali sama berat, dan jangan melebihkan yang satu atas yang lain. dan jangan menukar (jual beli) perak dengan perak, kecuali sama berat. Dan jangan menjual satu dengan hutang sedangkan yang lain dengan tunai (tetapi kedua-duanya harus tunai).” (H.R. Muslim)
c. Ijma‘
Seluruh ulama sepakat bahwa riba‘ diharamkan dalam islam.
Menurut Ulama Syafi‘iyyah riba‘ terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:68
a. Riba‘ Fadhl
Riba‘ fadhl adalah jual beli ynag disertai dengan adanya
tambahan salah satu pengganti (Penukar) dari yang lainya. Riba‘
ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu
kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.
b. Riba‘ Nasi‘ah
Riba‘ nasi’ah adalah jual beli yang mana pembayaranya
diakhirkan tetapi ditambahkan melebihi dari harganya.
c. Riba‘ Yad
Riba‘ yad ini tidak mengandung unsur penambahan harta.
Riba‘ yad terjadi karena tidak tunainya penyerahan harga atau
yang dibeli atas jual beli (pertukaran) benda yang sejenis. 69
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Riba‘
dapat terjadi pada transaksi uang elektronik, jika akad yang
digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik
adalah akad wadi‘ah yad al-dhamanah. Hal ini terjadi karena
akad wadi‘ah yad al-dhamanah penerbit dapat menggunakan
68 Rachmat Syafe‘i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 264. 69 Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah, (Prinsip-Prinsip
Perjanjian), (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2017), h. 62.
57
dana simpanan milik pemegang uang elektronik untuk
dihutangkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga
akadnya berubah menjadi akad qardh. Dan apabila ada
penambahan yang dijanjikan diperjanjikan di awal dari akad
qardh antara penerbit dan pemegang uang elektronik maka
tambahan tersebut dikategorikan riba‘ nasi‘ah.
2. Maisir
Menurut terminologi fikih muamalah, maisir adalah untung-
untungan, atau perjanjian untung-untungan. Adapun adapun
pengertian maisir yang dikemukakan oleh pakar hukum islam
sebagai berikut:70
a. Imam Syafi‘i menjelaskan bahwa maisir merupakan kegiatan
yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau
mendapatkan harta dari pihak lain.
b. Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Thabari menjelaskan bahwa
setiap perbuatan hukum yang termasuk untung-untungan,
manipulasi, penipuan adalah maisir.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 166/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan maisir adalah setiap
akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan
yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. 71
Dapat disimpulkan bahwa maisir merupakan perjudian, yakni
masing-masing mempertaruhkan hartanya. Yang mana bisa jadi
pihak rugi kehilangan hartanya dan pihak yang lain mendapat
keuntungan bagi pihak yang lainya. Maisir berpeluang terjadi dalam
70 Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah, (Prinsip-Prinsip
Perjanjian), (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2017), h. 227. 71 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, h. 9.
58
transaksi uang elektronik, dengan menggunakan akad qardh pihak
penerbit memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan
dengan dana titipan nasabah dengan tambahan yang diperjanjikan di
awal, perjanjian ini bersifat untung-untungan. Dimana pihak
peminjam menggunakan dana hutangnya untuk usaha, jika usaha
tersebut berjalan lancar maka kedua pihak mendapatkan keuntungan.
Namun jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka peminjam
harus tetap membayar hutang kepada penerbit dan ditambah dengan
bunga yang sudah dijanjikan diawal. Maka hal ini adanya pihak
yang tetap mendapatkan keuntungan, tetapi pihak yang mengalami
kerugian.
3. Tadlîs
Tadlîs berasal dari bahasa arab denganbbentuk mashdar dari
kata dallasa-yudallisu-tadlîsan yang mempunyai arti: tidak
menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Tadlîs juga
didefinisikan sebagai suatu transaki yang mana sebagian
informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya
penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainya. 72
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 166/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan tadlîs adalah
tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan
oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad
tersebut tidak cacat.73
72 Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jua-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis
Kualitas (penipuan atau kecurangan)”, Mizan: Jounal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017), h. 43.
73 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, h. 9.
59
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Tadlîs dapat
terjadi pada transaksi uang elektronik apabila penerbit tidak
menuliskan secara jelas dan aturang yang lengkap mengenai
penggunaan uang elektronik, termasuk kemungkinan buruk yang
sering dialami oleh pemegang kartu uang elektronik tersebut hilang
atau rusak. Jika kartu uang elektronik hilang adakah upaya yang
dapat dilakukan pemegang agar saldo uang elektronik tidak hilang,
jika tidak ada upaya untuk mengembalikan saldo pemilik nuang
elektronik, ini adalah salah satu kekurangan uang elektronik maka
hal ini perlu dicantumkan. Dengan adanya informasi tersebut, akad
antara penerbit dan pembeli uang elektronik haruslah jelas dan tidak
ada yang disembunyikan kekuranganya.
4. Gharar
Dari segi bahasa, gharar merupakan kata benda yang bersifat
pasif (bersifat lazim) karena menunjukan akibat, yaitu ketidakjelasan
(jahalah) terkadang digunakan kata ghurur (yang menunjukan amat
sangat tidak jelas), sedangkan bentuk yang menunujukan sifat
aktifnya (bersifat mutta’addi) adalah taghrîr (membuatnya tidak
jelas).
Menurut terminologi, ba‘i al-gharar adalah jual beli yang dapat
menimbulkan kerugian terhadap financsial bagi salah satu pihak
yang bertransaksi. Kerugian tersebut disebabkan adanya
ketidakjelasan dan keraguan dalam transaksi, ketidakjelasan tersebut
dapat berupa ketidakjelasan objek, shigat akad/perjanjian ataupun
ketidakjelasan ketika akad berlansung.
Dari beberapa makna gharar di atas, gharar dapat diartikan
sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur
ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya
60
mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan
kewajiban dalam suatu transaksi/jual-beli.
Pada dasarnya gharar dilarang dalam transaksi jual-beli dan
dalam akad muamalah. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa
pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan
Allah swt, atas pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang
tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyyah didalam gharar
terdapat unsur memakan harta milik orang lain dengan cara yang
bathil.74
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 166/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan gharar adalah
ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau
kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahanya.75
Peluang terjadinya gharar dalam transaksi uang elektronik
adalah gharar yang terjadi dari segi pernyataan akadnya. Apabila
penerbit tidak mencantumkan akad apa yang digunakan antara
penerbit dengan pemegang uang elektronik, akan menimbulkan
sesuatu yang tidak jelas karena tidak akan diketahui hak dan
kewajiban para pihak yang berakad.76 Hal ini akan membuat salah
satu pihak mengalami kerugian secara finansial. Misalnya antara
penerbit dengan pemegang kartu uang elektronik menggunakan akad
wadi‘ah, akad tersebut harus dicantumkan di buku panduan milik
pemegang uang elektronik, apakah akad yang digunakan wadi‘ah
yad amanah atau wadî ‘ah yad al-dhamânah. Jika disebutkan sifat
74 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi”, Al-
Iqtishad, Vol. 1, No, 1. (Januari: 2009), hal. 54-56 75 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 9. 76 Oni Syahroni, Kajian Uang Elektronik Syariah (E-money), (Depok, 2017), hal.
27.
61
dari akad wadi‘ah tersebut akan timbul hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh para pihak. Jika menggunakan akad wadî‘ah
yad-âmanah, maka penerbit berkewajiban menjaga dan melindungi
dana milik pemegang dan tidak diperkenankan memakai dana milik
pemegang sebagai piutang bagi dirinya. Jika penerbit tidak
menjelaskan akad apa yang digunakan dalam buku panduan, maka
penerbit dapat menggunakan dana milik pemegang sesuka hati dia
dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang kartu.
Dengan demikian pemaparan di atas penulis menyimpulkan
bahwa gharar bisa saja terjadi pada transaksi uang elektronik yaitu
terdapat ketidakjelasan penerapan konsep akad dan ketidakjelasan
informasi mengenai kekurangan atau kecatatan pada uang elektronik
tersebut.
62
BAB III
GAMBARAN UMUM PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH
MANDIRI
Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai produk
E-Money yang dipasarkan oleh Bank Syariah Mandiri.
A. Gambaran umum produk E-Money
1. Pengertian produk E-Money
Kartu E-Money adalah kertu prabayar berbasis smart card yang
diterbitkan oleh Bank Mandiri Konvensional bekerjasama dengan
Bank Syariah Mandiri. E-Money ini dipergunakan untuk transaksi
yang sesuai dengan prinsip syariah dan halal saja. E-Money adalah
salah satu bentuk uang digital yang diterbitkan oleh Bank Mandiri
dalam bentuk kartu untukmelayani kebutuhan transaksi di Indonesia
secara digital atau sebagai bantuan transaksi tunai. E-Money
mendukung teknologi (Radio Frequency Identification) yang
kemungkinan pengguna atau pemilik kartu melakukan transaksi
lewat penggantian dalam hitungan detik. Adapun manfaat kartu E-
Money sebagai berikut:1
a. Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian
b. Tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang
kembalian
c. E-Money menerapkan transaksi pembayaran lebih cepat
(hitungan detik)
1 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
63
Adapun karakteristik E-Money sebagai berikut:2
a. Isi ulang (top up), cek saldo, update saldo dan cetak transaksi
Bank Syariah Mandiri E-Money menggunakan Bank Syariah
Mandiri Card atau Mandiri Debit di ATM Mandiri, EDC
Mandiri Cabang Bank Syariah Mandiri, Cabang Mandiri dan
merchant Mandiri yang bertanda khusus E-Money
b. Maksimal salso Rp. 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank
Indonesia)
c. Dapat dipidahtangankan
d. Saldo tersimpan pada chip sehingga pada saat transaksi tidak
diperlukan tanda tangan dan PIN
e. Biaya transaksi top up/isi ulang menggunakan Bank Syariah
Mandiri Card
1) Di ATM Mandiri Rp. 2000
2) Di EDC Mandiri Rp. 6.500
Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa E-Money Bank
Syariah Mandiri meliki fitur/karakteristik yang mudah digunakan
oleh pengguna kartu dan juga memilki kemanfaatan yang cukup
memudahkan transaksi jaman sekarang.
2. Sejarah Penerbitan E-Money
Sejarah penerbitan E-Money ialah salah satu inisiatif project
Saturn yaitu layanan co-branding kartu prabayar mandiri E-Money
dengan Bank Syariah Mandiri, dimana Bank Mandiri Konvensional
menerbitkan kartu E-Money dan Bank Syariah Mandiri bekerjasama
dengan Bank Mandiri Konvensional untuk memasarkan kartu E-
2 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”,
dipublikasikan tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 24 Juli 2020
64
Money tersebut sebagai transaksi pembayaran yang sesuai dengan
ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dan dana Float milik nasabah
disimpan di Bank Mandiri Syariah. 3
Dengan demikian penulis meyimpulkan bahwa E-Money Bank
Syariah Mandiri bukan milik Bank Syariah Mandiri namun milik
induknya yaitu Bank Mandiri. Kehadiran E-Money sebagai promosi
dari kehadirah Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga yang
menjalankan bisnis berbasis syariah.
3. Prosedur pembelian kartu E-Money
a. Nasabah membeli kartu E-Money pada petugas teller
b. Petugas teller memberikan kartu E-Money dalam keadaan aktif
dan slip setoran kepada nasabah untuk pembayaran atas
pembelian kartu tersebut
c. Nasabah memberikan uang senilai Rp. 25.000 sesuai harga
kartu E-Money kepada petugas teller
d. Transaksi selesai dan nasabah melakukan isi ulang bisa melalui
Mobile Banking Bank Syariah Mandiri, Mesin ATM
menggunakan Bank Syariah Mandiri Card atau Merchant
Mandiri yang bertanda khusus E-Money seperti Alfa dan
Indomaret4
Dengan demikianlah penulisi meyimpulkan baha prosedur
pembelian kartu E-Money sangat mudah, ketentuan tersebut menjadi
pedoman bagi masyarakat yang ingin membeli kartu E-Money di
Bank Syariah Mandiri terdekat.
3 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020 4 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
65
4. Mekanisme top up/isi ulang kartu E-Money
a. Cara isi ulang kartu E-Money di ATM Mandiri5
1) Masukan Bank Syariah Mandiri Card di ATM Mandiri
2) Masukan PIN
3) Pilih menu transaksi lainya
4) Pilih menu lainya
5) Pilih menu Mandiri E-Money
6) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau
jumlah lainya
7) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang. Jika sudah sesuai
tekan “Ya”
8) Tempelkan kartu E-Money pada reader bertanda E-Money
9) Pilih jenis rekening
10) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu E-
Money bertambah
11) Simpan struk sebagai bukti transaksi
b. Top up/isi ulang menggunakan kartu Mandiri Debit:
1) Masukan kartu Debit Mandiri di ATM Mandiri
2) Masukan PIN Debit Mandiri
3) Pilih menu uang elektronik
4) Pilih menu Mandiri E-Money
5) Pilih menu isi ulang
6) Pilih nomial isi ulang yang tersedia pada tombol atau
jumlah lainya
7) Kinfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai
tekan “Ya”
5 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”,
dipublikasikan tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 24 Juli 2020
66
8) Tempelkan kartu E-Money pada reader bertanda E-Money
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu E-
Money bertambah
10) Simpan struk sebagai bukti transaksi
c. Cara isi ulang Kartu E-Money di EDC Cabang Bank Syariah
Mandiri/Bank Mandiri atau Merchant Retail
Isi ulang/top up menggunakan Bank Syariah Mandiri Card
1) Tekan menu
2) Pilih prepaid, tekan OK
3) Pilih top up, tekan OK
4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau
jumlah lainya
5) Pilih source “ATM Bersama”
6) Geser Bank Syariah Mandiri Card pada mesin EDC
Mandiri
7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukan PIN
Bank Syariah Mandiri Card
8) Tempelkan kartu E-Money pada reader bertanda E-Money
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu E-
Money bertambah6
Menggunakan kartu Mandiri Debit:
1) Tekan menu
2) Pilih prepaid, tekan OK
3) Pilih top up, tekan OK
4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombola tau
jumlah lainya
6 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”,
dipublikasikan tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 24 Juli 2020
67
5) Pilih source “Mandiri”
6) Gesek Bank Syariah Mandiri Card pada mesin EDC
Mandiri
7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukan PIN
8) Tempelkan Kartu E-Money pada reader bertanda E-Money
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu E-
Money bertambah.7
Dengan demikian penulis meyimpulkan bahwa mekanisme
isi ulang cukup mudah dengan berbagai cara untuk melakukan
isi ulang, mekanisme ini suah diinfokan oleh penerbit di website
milik Bank Syariah mandiri sebagai pedoman bagi pengguna E-
Money.
5. Batasan transaksi menggunakan kartu E-Money
Bank Syariah membatasi transaksi penggunaan E-Money
dengan merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan pihak
Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri tidak bekerja sama
dengan merchant yang emalukan kegiatan usaha yang haram atau
maksiat. Hal ini dapat diketahui dari merchant-merchant yang telah
bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri yaitu:8
a. Tol
b. Bus
1) Trans Jakarta
2) Trans Jogja
3) Batik Solo trans
c. Kereta
7 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”, dipublikasikan tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 24 Juli 2020
8 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
68
1) Commuteline jabodetabek
2) Railink Medan
d. Parkir
e. Bahan bakar minyak (BBM)
f. Belanja
1) Indomaret
2) Alfamaret
3) Alfamidi
4) Lawson
5) Circle-K
6) Superindo
7) 7 Elevan
8) Hypermart
9) Family Mart
g. Restoran
1) Solaria
2) Excelso
3) Es Teller 77
4) Holand Bakery
h. Rekreasi
1) Amazon
2) Waterboom Cikarang
3) Wonder water world Medan
Dengan demikian penulis meyimpulkan bahwa Bank Syariah
Mandiri melakukan batasan dengan pedagang. Bank Syariah
Mandiri hanya bekerjasama dengan pedagang yang menjual barang
halal atau E-Money sebagai alat pembayaran seperti bus, tol atau
pembayaran tiket masuk.
69
6. Penyelesaian kartu E-Money hilang atau rusak
Bank Syariah Mandiri tidak berkewajiban untuk mengganti
kerugian akibat kartu yang rusak, hilang dan di curi atau digunakan
oleh pihak yang tidak berwenang karena kelalaian pemegang kartu.
Nasabah dapat membeli kartu E-Money baru jika kartu hilang dicuri.
Hal ini karena saldo yang terdapat pada kartu E-Money bukan
merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kartu E-Money sama
seperti uang tunai, jika uang tunai hilang maka hal tersebut menjadi
tanggung jawab pemegang uang. Ini lah salah satu kekurangan uang
elektronik, jika kartu hilang atau rusak uang yang terdapat pada
kartu tidak dapat dikembalikan.9
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban
pemegang kartu E-Money ialah menjaga kartu tesebut dan pemegang
kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas
saldo yang tersimpan di dalam kartu E-Money, serta jika terdapat
pertanyaan atau sengketa transaksi isi ulang E-Money menggunakan
BSM Card, pemegang kartu dapat mengajukan pengaduan baik
secara tertulis atau lisan ke BSM Call 14040 dan Mandiri Call
14000 atau Cabang Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri
terdekat.
Demikian pemaparan gambaran umum di bab tiga tentang kartu
E-Money Bank Syariah Mandiri, penulis menyimpulkan bahwa alur
transaksi E-Money cukup mudah jika diterapkan dalam kebutuhan
transaksi untuk berbelanja ataupun pembayaran lainya mengunakan
kartu E-Money tersebut, namun kartu E-Money terdapat kekurangan
9 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
70
mengenai jika kartu hilang saldo milik pemegang kartu tidak dapat
dikembalikan dan pemegang kartu tidak mengetahui nomor yang
terdapat di kartu tersebut, sehingga tidak dapat dilacak oleh
pemegang. Hal yang harus dilakaukan jika kartu hilang, pengguna
E-Money langsung melaporkan hal tersebut kepada Bank Syariah
Mandiri terdekat untuk meminta memblokir kartu E-Money agar
tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
B. Metodologi Penelitian
Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah
menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum
dilakukan. Adapun metode penelitian hukum yang akan digunakan
dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan
yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks
waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan
alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya
manipulasi. Proses penelitian yang dimaksud antara kain melakukan
pengamatan terhadap sesuatu yang diamati, berinteraksi, dan terjun
ke lapangan secara langsung.10 Dari penelitian ini akan memperoleh
suatu karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.
Dalam penelitian ini penulis menggabungkan jenis peneltian
lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research).
Artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi
pustaka dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang
10 Zainul Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), Cet. ke. 3, h. 29
71
terkait dengan rumusan masalah. Kemudian hasil penelitian tersebut
dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi lapangan dengan
cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi
dan data yang ditemukan di lapangan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris normative,
yaitu pendekatan yang bergerak dari teori ke fakta/pengalaman
untuk menguji kebenaran teori atau teori sebagai pintu masuk ke
dalam permasalahan. Pendekatan ini diarahlkan kepada identitas
terhadap hukum nyata yang berlaku sepenuhnya di dalam
perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan dan diarahkan
kepada efektivitas hukum itu dalam kehidupan masyarakat.
Pendekatan ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
Pendekataan empiris digunakan agar penulis mendapatkan atau
memperoleh data secara langsung dari masyarakat ataupun dari
pihak yang bersangkutan. Hasil dari pengamatan langsung yang
dilakukan oleh penulis akan dikaji melalui hukum fikih muamalah
dan literature fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
Majlis Ulama Indonesia terkait dengan penelitian yang penulis
lakukan.
3. Sumber Data
Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam kategori
penelitian lapangan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh
sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder. Data primer yang diambil oleh penulis dengan
melakukan observasi partisipatif dan wawancara dengan Elwa
Sutrisni petugas Costumer Sevice.
72
Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah berbagai informasi yang terkait dengan
penelitian yang penulis lakukan. Adapun informasi tersebut
didapatkan penulis melalui jurnal, surat kabar, buku, artikel, media
internet, maupun data-data yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah
Mandiri.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data yaitu dengan metode penelitian:
a. Metode observasi
Teknik pengumpulan sata yang dilakukan dengan cara
penulis mengamati secara langsung tentang fenomena sosial dan
gejala psikis dengan jelas pengamatan dan pencatatan terhadap
objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.
b. Metode interview (wawancara)
Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan
informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan cara
tatap muka secara langsung atau tanpa tatap muka yaitu
daring/online melalui komunikasi dengan pihak yang
bersangkutan.
Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data
dengan cara bertanya lewat daring/online melalui email kepada
Elwa Sutrisni yang bertugas sebagai Costumer Service di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota
Tangerang untuk mendapatkann informasi atau keterangan dan
data.
73
c. Metode dokumentasi
Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan
data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto,
hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya.
5. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan,
memaparkan, menuliskan dan melaporkan keadaan suatu obyek
peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum. Pendekatan deskriptif
dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pencarian fakta dengan
interprestasi keterangan yang jelas, tepat, akurat, dan sistematis.
Sedangkan analitis berarti logis, mendalam sistematis, tajam dan
tersusun. Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah
pembahasan yang merupakan data yang telah tersusun dengan
melakukan analisa terhadap data-data tersebut.
Metode analisis data yang dikumpulkan hanya sebagian
gambaran atau pandangan, kemudian dari pandangan tersebut dibuat
narasi atau kalimat sendiri yang hanya untuk menjawab rumusan
masalah.
74
BAB IV
ANALISIS TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK E-
MONEY BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU CIMONE KOTA TANGERANG
Dalam bab ini penulis akan memaparkan temuan penelitian tentang analisis
kesesuaian E-Money dengan prinsip syariah dilihat dari implementasi akad,
dasar hukum E-Money serta kesesuaian E-Money dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik
Syariah.
A. Temuan Penelitian Tentang Analisis Akad Fikih Muamalah Pada Produk
E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone
Dalam implementasi uang elektronik, terdapat tiga bentuk akad yang
digunakan, yaitu akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik,
akad antara penerbit dengan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik
dan akad antara pemegang uang elektronik dengan pedagang.
1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik
Akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dalam hal
penerbitan, pengisian ulang dan tarik tunai uang elektronik
didasarkan pada transaksi tukar menukar/jual beli mata uang
berdasarka prinsip akad sharf, yaitu:
a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri
b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis
c. Terbebas dari hak khiyar syarat
Impelementasi transaksi menggunakan akad sharf dilihat pada
saat nasabah melakukan isi ulang ke teller Bank Syariah Mandiri
terdekat untuk menukarkan uang tunai dengan uang elektronik
sesuai jumlah uang tunai dan nasabah langsung memberikan uang
75
tunai kepada teller secara kontan, transaksi selesai dan saldo kartu E-
Money terisi sesuai jumlah pengisian uang tunai. Tujuan dari akad
sharf tersebut ialah memanfaatkan top up karena ada kebutuhan
untuk digunakan berbelanja atau digunakan sebagai pembayaran.
Akad transaksi penerbit dengan pemegang dilengkapi dengan
akad Wadi‘ah yad-amanah yaitu akad titipan barang atau uang
dimana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan
menggunakan barang atau uang dan tidak bertanggung jawab atas
kerusakan dan kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan
karena kelalaian atau perbuatan yang menerima titipan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/20017
Tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa apabila
transaksi uang elektronik yang digunakan akad Wadi‘ah, maka
berlaku ketentuan dan batasan sebagai berikut:
a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat
diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh
digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin
pemegang kartu
c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang ditipkan
digunakan penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan
(Wadi‘ah ) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan
tanggung jawab penerima sama dengan tanggung jawab dalam
akad qardh.1
Implementasi uang elekronik menggunakan akad Wadi‘ah pada
produk E-Money karakteristiknya sudah sesuai dengan fatwa
1 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 10
76
tersebut, hal ini dilihat bahwa uang yang tersimpan didalam kartu
dititipkan kepada penerbit serta dapat digunakan oleh pemegang
kartu kapan saja untuk melakukan transaksi dan dana float yang
tersimpan tidak digunakan/dikelola oleh Bank Syariah Mandiri.2
2. Akad antara penerbit dengan penyelenggara kegiatan uang
elektronik
Akad antara penerbit dengan penyelenggara kegiatan uang
elektronik (acquirer, penyelenggara kliring, dan penyelesaian akhir
menggunakan akad ijarah. Pihak-pihak yang menyediakan jasa/sewa
mendapatkan imbalan dari jasa/sewa yang disediakanya untuk
kelancaran penggunaan uang elektronik yang diterbitkan. Akad
ijarah juga digunakan penerbit untuk menyewa jasa pedagang
(merchant) yang menyediakan jasa pembayaran uang elektronik,
tanpa adanya jasa alat pembayaran uang elektronik maka penerbitan
uang elektronik akan sia-sia. Implementasi akad ijarah pada uang
elektronik ialah ketika pemegang kartu melakukan isi ulang melalui
3 cara yaitu:3
a. Isi ulang di ATM Mandiri dikenakan biaya sebesar Rp. 2000
b. Isi ulang menggunakan Card Bank lain dikenakan biaya sebesar
Rp. 6.500
c. Isi ulang melalui Alfamart dikenakan sebesar Rp. 1000 dan
Indomart dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500
Biaya inilah yang akan menjadi imbalan bagi penyelenggaraan
kegiatan uang elektronik yang telah memberikan jasa/sewa untuk
kelancaran proses transaksi menggunakan kartu E-Money.
2 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 29 Juli 2020 3 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
77
3. Akad antara pemegang uang elektronik dengan pedagang
Akad yang digunakan antara pemegang kartu uang elektronik
dengan pedagang adalah jual beli tunai, ketentuan pembayaranya
sama dengan uang tunai, uang elektronik akan dipotong sesuai
jumlah pembayaran kepada pedagang.
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Hukum Transaksi Produk E-Money
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone
ذ مس يطن من ال طه الش ب
ذي يتخ
يم ا
ما يق
ا ك
ايمين
ا يق
ةيا
الر ين
ذين يأ
ك ا
اءه مي ة من ةيا ف
م الر يع وحر ال
االله
ل ةيا وا
الر يع مثل
يا انما ال
الهم ق
ه ا
ة ن ر عظة م
ار و ن صحب اك ا و
ااد ف ومن
االله
مره ا
وا
ف
ه ما سل
ف انت
ف
دون
م فيها
“Orang yang makan (mengambil) riba‘ tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang ynag kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yangdemkkian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesuangguhnya jual beli itu sama dengan riba‘, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‘. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus behenti (dari mengambil riba‘), maka baginya apa ayang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba‘), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).
Dalam kegiatan bermuamalah dalam konteks ekonomi terdapat
larangan yang ada dalam Al-Qur`an yang membatasi kegiatan ekonomi
termasuk kegiatan transaksi menggunakan E-Money, seperti larangan
yang terdapat ayat diatas yaitu ribaʻ, transaksi E-Money haruslah
terhindar dari ribaʻ. Pada implementasi transaksi E-Money sudah
terhindar dari ribaʻ, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan antara
penerbit dan pemegang kartu ialah akad sharf, implementasi akad sharf
yaitu adanya penukaran uang tunai dengan uang elektronik dengan jenis
dan ukuran yang sama, serta secara kontan, hal ini sudah
78
diimplementasikan pada saat nasabah melakukan isi ulang ke teller Bank
Syariah Mandiri terdekat untuk menukarkan uang tunai dengan uang
elektronik sesuai ukuran jumlah uang tunai dan nasabah langsung
memberikan uang tunai kepada teller secara kontan, transaksi selesai dan
saldo kartu E-Money terisi sesuai jumlah pengisian uang tunai. Transaksi
penukaran sama jenis dan ukuran di perkuat dengan hadis Rasulullah
saw yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id Al-Khudri r.a.
: قال لا تبيعوا عن ابى سعيد الخذري ان رسول الله صلى الله عليه وسلمبالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق الذهب
ل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بالورق الا مثلا بمث 4بناجز. )رواه مسلم(
“Dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a. Katanya Rasulullah saw. bersabda: jangan menukar (jual beli) emas dengan emas, kecuali sama berat, dan jangan melebihkan yang satu atas yang lain. dan jangan menukar (jual beli) perak dengan perak, kecuali sama berat. Dan jangan menjual satu dengan hutang sedangkan yang lain dengan tunai (tetapi kedua-duanya harus tunai).” (H.R. Muslim)
5حتى يدل الدليل علر التحريم الأصل فى المعاملات الاباحة “Hukum asal bermuamalah adalah boleh, hingga ada dalil yan
menunjukan keharamanya.” Transaksi E-Money boleh dilakukan karena merujuk pada kaidah fikih yang memperbolehkan semua jenis bermuamalah dengan syarat tidak ada dalil yang mengharamkan transaksi tersebut. Adapun kebolehan melakukan transaksi menggunakan E-Money diperkuat dengan pendapat Ibnu Hazm yaitu:
4 Al-Imam Muslim, Hadis Shahih Muslim, jilid 1-4, Penerjemah: Ma’ruf Daud,
(Jakarta: KLANG BOOK CENTER, cetakan ke 7, tahun 2005), h. 176. 5 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang:
CV. AMANAH, cetakan 1, tahun 2019), h. 61.
79
صارقتالا ن أين وقع لكمولا ندرى م ،... ثمن هبيع وزيج ين كل شيئثمبالت6على الذهب والفضة ولا نص في ذلك ...
“segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh diguanakan sebagai alat bayar, dan tidak dapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak” Maksud dari pada pendapat beliau, sama halnya memperbolehkan penukaran/jual beli uang elektronik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Karena pada dasarnya E-Money merupakan proses dari perjalanan perkembangan uang, dimana E-Money tersebut diciptakan untuk memudahkan orang dalam melakukan pembayaran secara elektronik seperti masyarakat diwajibkan menggunakan uang elektronik pada pembayaran Tol. Hal ini menjadi kebutuhan bagi msyarakat khususnya di indonesia yang sudah menerapkan dan menyepakati pembayaran Tol menggunakan uang elektronik. Penerapan tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yaitu:
هي، بل مرجعي، ولاشرعحد طبع له فما يعرف يناروالد رهما الدلىعوام الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض فى اح، وذلك لأنهالعادة والاسطل
أن يكن معيارا لما يتعاملون به، والدارهم والدانانر لا تقصد لنفسها، بل هي مور الطبعية أو الشرعية، وسيلة إلى التعامل بها، فلهذا كانت مقدرة بالأ
،بها غرض ا يتعلقي ليلة المحضة التل لاوالوسها يحصورتها ولا بصبمادت7.بها المقصود كيفما كانت
“Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar’i, tapi rujukanya adalah pada kebiasaan dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuanya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi denganya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang), barang dimaksudkan untuk
6 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 8, (t: Pustaka Azzam), h. 477. 7 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Islam Ibnu Taimiyyah, jilid 19, Penerjemah:
‘Amir Al-Jazar-Anwar Al-Baaz, (t: Daarul Wafa’), h. 251.
80
dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu barang harus diukur dengan perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar’i). sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apapun bentuknya.” Kebolehan transaksi menggunakan E-Money tidak cukup dengan terhindar dari transakis ribaʻ, gharar, tadlis, maysir dan dharar, namun juga dilihat dari kemaslahatanya bagi umat, kemaslahantan ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu:
جدتالمصلحةاينما و .الله كمح 8فثم “Dimana terdapat kemashlahatan, disana terdapat hukum Allah”.
Adapun kemaslahatan yang terdapat pada kartu E-Money yaitu: 1. Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian 2. Tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang
kembalian 3. E-Money menerapkan transaksi pembayaran lebih cepat dalam
hitungan detik 4. E-Money dibutuhkan untuk pembayaran seperti Tol, kereta, parkir,
bus yang menerapkan sistem reader. Menurut pendapat Buya Yahya Zainul Maʻarif bahwa jika uang
elektronik memiliki kemanfaataan yang besar untuk mempermudah
transaksi pembayaran jaman sekarang dan terhindar dari ribawi maka sah
sah saja menggunaakan uang elektronik tersebut. 9
C. Analisis Kesesuaian Implementasi Produk E-Money dengan Fatwa DSN
MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
Kehalalan uang elektronik yang sesuai syariah adalah uang
elektronik yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.
116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, adapun
implementasi produk E-Money yang sesuai dengan fatwa ialah sebagai
berikut:
8 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), h. 61. 9 Buya Yahya Zainul Ma’arif, “Hukum Gopay”, (Al-Bahjah TV, publikasi: 26
Februari 2019), https://youtu.be/bZVT0DGUsco, diakses tanggal 21 Juli 2020.
81
1. Ketentuan uang elektronik harus memenuhi unsur sebagai berikut:10
a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor
terlebih dahulu kepada penerbit
b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media yang teregistrasi
c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
e. Jumlah uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang
disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena
keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana
Implementasi E-Money pada fatwa belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan di atas, hal ini dapat dilihat dari
mekanisme pembelian kartu E-Money, dimana nasabah datang
ke Bank Syariah Mandiri terdekat dan melakuan pembelian
kartu dengan petugas teller, harga kartu E-Money sebesar Rp.
25.000 serta menyetorkan pengisian ulang sesuai jumlah nilai
uang yang disetorkan oleh nasabah. Ketika nasabah sudah
mengisi atau top up maka kartu tersebut sudah teregistrasi dan
sudah dapat digunakan untuk keperluan berbelanja. Produk E-
Money Bank Syariah ini dapat dimiliki oleh nasabah maupun
non nasabah Bank Syariah Mandiri, dalam pembuatanya tidak
dicetakan buku tabungan, tidak memerlukan tanda pengenal,
tidak membutuhkan PIN dan tanda tangan serta tidak dicatat
10 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 7
82
dalam Costumer Information File (CIF) bank sebagaimana
pembuatan tabungan produk yang lain, maka E-Money sudah
sesuai dengan fatwa mengenai ketentuan umum tentang uang
elektronik syariah.11
2. Ketentuan biaya layanan fasilitas
Biaya layanan yang dikenakan dari penerbit kepada pemegang
dari penggunaan kartu E-Money adalah biaya pada saat melakukan
isi ulang/top up menggunakan kartu ATM dikenakan biaya sebesar
Rp. 2000, mesin EDC (Card Bank selain Bank Syariah
Mandiri/Bank Mandiri) yang tidak dalam jaringan penerbit, adapun
biaya yang dikenakan adalah sebesar RP. 6.500. pengisian melalui
Alfamart dikenakan biaya sebesar Rp. 1000 dan pengisian melalui
Indomart sebesar Rp. 1.500. Dan biaya lainya yaitu penerbit
mengenakan biaya kepada pengguna pada saat membeli kartu E-
Money yaitu sebesar Rp. 25.000 sebagai harga kartu tersebut.12
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah menuliskan bahwa dalam
penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya
layanan uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai
berikut:13
a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk
mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik
11 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020 12 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020 13 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 11
83
b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan
kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan
peraturan perundang-perundang yang berlaku
Biaya layanan yang dikenakan oleh Bank Syariah Mandiri pada
produk E-Money adalah biaya riil dan disampaikan kepada
pemegang didalam web resmi milik Bank Syariah Mandiri.
Implementasi tersebut sudah sesuai dengan fatwa.
3. Ketentuan dan batas penyelenggaraan dan penggunaan uang
elektronik waib terhindar dari:14
a. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlîs, risywah, dan israf
b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat
Penyelenggaraan dan penggunaan produk E-Money sudah
terhindar dari transaksi ribawi, gharar, risywah dan israf hal ini
dapat diketahui dari akad yang digunakan antara penerbit dan
pemegang adalah akad sharf yang mana ketika terjadi transaksi tukar
menukar, syarat dari pada akad sharf adalah tunai/kontan dan tidak
terpisah diri dari tempat transaksi sebelum transaksi selesai, dan
uang yang disetorkan kepada penerbit jenis dan ukuranya sama,
yaitu nasabah menyetorkan uang tunai kepada penerbit dan pihak
penerbit akan memberikan jumlah uang elektronik sesuai uang tunai
yang diberikan nasabah dan tidak melebihkan atau menambahkan
biaya tambahan, hal ini agar terhindar dari praktek ribaʻ. Hal ini
menjadi jelas mengenai akad antara penerbit dan pemegang kartu.
Adapun E-Money sudah terhindar dari israf yaitu boros. Karena
pihak Bank Syariah Mandiri membatasi isi saldo kartu E-Money
14 Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Fatwa No.
116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah, hal. 11
84
hanya sebesar Rp. 1.000.000 agar terhindar dari boros dan
berlebihan dalam melakukan transaksi atau berbelanja.
Transaksi menggunakan produk E-Money Bank Syariah
Mandiri sudah terhindar dari transaksi objek yang haram atau
maksiat, hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri sebagai penerbit
kartu E-Money tidak bekerjasama dengan merchant yang beroperasi
tidak sesuai dengan syariah seperti menjual daging babi atau khamr.
Bank syariah Mandiri membatasi merchant-merchant seperti tol,
restoran halal, kereta, parkir, bus dan tempat rekreasi. 15
4. Analisis Ketentuan penyelenggaraan yang wajib dilakukan oleh
penerbit E-Money
Produk BSM E-Money ialah salah satu produk hasil co-
branding antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Bank
Syariah Mandiri hanya sebagai agen penjual kartu E-Money kepada
masyarakat luas melalui kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang
tersebar di beberapa daerah. Dalam penyelengaraanya, nominal uang
elektronik yang ada pada kartu E-Money disimpan di Bank Syariah
Mandiri dan dana tersebut dapat dipakai kapan saja oleh pemegang
kartu E-Money, bahkan dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan
agar nominal simpanan tersebut terpisah dengan Bank induknya
yaitu Bank Mandiri Konvensional. Dana tersebut juga bukan
merupakan dana Pihak Ketiga, sehingga pihak Bank Syariah
Mandiri tidak menjadikan dana tersebut sebagai piutang atau
kegiatan lainya menggunakan dana milik pemegang kartu E-Money. 16
15 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020 16 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 29 Juli 2020
85
Kartu E-Money hilang atau dicuri akan menjadi tanggung jawab
pemegang kartu, Bank Syariah Mandiri tidak berkewajiban untuk
mengganti fisik kartu dan saldo yang hilang atas kerugian akibat
kartu yang rusak, hilang dan di curi atau digunakan oleh pihak yang
tidak berwenang karena kelalaian pemegang kartu. Nasabah dapat
membeli kartu E-Money baru jika kartu hilang atau dicuri. Hal ini
karena saldo yang terdapat pada kartu E-Money bukan merupakan
simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) dan kartu E-Money sama seperti uang
tunai, jika uang tunai hilang maka hal tersebut menjadi tanggung
jawab pemegang uang. 17
Dalam hal ketentuan kartu hilang atau dicuri produk E-Money
milik Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang
Elektronik Syariah memberikan ketentuan bahwa dalam kartu yang
digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah
nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
Prosedur pengaduan Bank Syariah Mandiri E-Money jika
terdapat pertanyaan atau sengketa transaksi isi ulang E-Money
menggunakan BSM Card maka pemegang kartu dapat mengajukan
pengaduan baik secara tertulis atau lisan ke BSM Call 14040 dan
Mandiri Call 1400 atau cabang Bank Syariah Mandiri dan Bank
Mandiri terdekat.18
Dapat dismpulakan bahwa hasil analisis produk E-Money Bank
Syarah Mandiri ditinjau dari fikih muamalah dan fatwa Dewan
17 Wawancara dengan Elwa Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone, Tangerang, 21 Juli 2020
18 PT Bank Syariah Mandiri, “Bank Syariah Mandiri E-Money”, dipublikasikan tahun 2017, https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020
86
Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang
Elektronik Syariah dari tabel berikut:
Tabel 1.2
No Permasalahan Analisis Fikih Muamalah
atau Fatwa
Keterangan
1. Kesesuaian akad Akad antara penerbit
dengan pemegang adalah
akad sharf dan di lengkapi
dengan akad wadi‘ah.
Akad yang digunakan
antara penerbit dengan
penyelenggara kegiatan
uang elektronik adalah
akad ijârah. Akad yang
digunakan antara
pemegang kartu dengan
pedagang adalah jual beli
atau pembayaran tertentu.
Sudah sesuai
dengan akad
fikih
muamalah
2. Hukum
transaksi
menggunakan
E-Money
Transaksi menggunakan
kartu E-Money harus
terhindar dari riba‘,
maysir, gharar, tadlîs dan
israf, serta transaksi
menggunakan kartu E-
Money haruslah terdapat
kemaslahatan bagi
masyarakat untuk
melakukan pembayaran
Sudah sesuai
dengan
prinsip
syariah
87
online, hal itu menjadi
dasar kebolehan E-Money
yang sesuai dengan prinsip
syariah.
3. Kesesuaian uang
elektronik yang
teregistrasi
Jumlah nominal uang
elektronik yng tersimpan di
media elektronik haruslah
teregistrasi dengan
pengisian ulang, maka
tersebut sudah teregistrasi
dan dapat dipakai
Sesuai dengan
Fatwa
4. Kesesuaian
biaya layanan
fasilitas
Biaya-biaya layanan
fasilitas harus berupa riil
untuk mendukung proses
kelancaran
penyelenggaraan uang
elektronik dan pengenaan
biaya-biaya layanan
fasilitas harus disampaikan
kepada pemegang kartu
secara benar sesuai syariah
dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sudah Sesuai
dengan Fatwa
5. Kesesuain batas
penyelenggaraan
dan penggunaan
uang elektronik
Penyelenggaraan dan
penggunaan uang
elektronik harus terhindar
dari riba‘, maysir, tadlis,
risywah dan israf serta
Sudah Sesuai
dengan Fatwa
88
harus terhindar dari
transaksi objek yang haram
atau maksiat.
6. Kesesuaian
penyelenggara
yang wajib
dilakukan oleh
penerbit
Jumlah nominal uang
elektronik yang ada pada
penerbit harus ditempatkan
di bank syariah dan jika
kartu tersebut hilang maka
jumlah nominal uangyang
ada di penerbit tidak boleh
hilang.
Belum Sesuai
dengan Fatwa
Tabel diatas merupakan tabel hasil analisis pada penelitian di
bab empat secara keseluruhan, adapun penulis mengomentari bahwa
ketidaksesuaian produk E-Money dengan fatwa hal tersebut harus
ada penyesuaian antara pihak bank agar ketika kartu hilang, rusak
atau dicuri, dana yang tersimpan di dalamnya dapat dikembalikan.
89
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab
sebelumnya, dan merujuk pada rumusan masalah yang terdapat di bab
pendahuluan, maka masalah “Transaksi Uang Elektronik Pada Produk E-
Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota
Tangerang Selatan” dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi terkait akad pada produk E-Money Bank Syariah
Mandri sudah sesuai dengan penerapan akad fikih muamalah yaitu
akad antara penerbit dengan nasabah menerapkan akad sharf sebagai
akad utama dalam penukaran uang tunai ke uang elektronik dan
dilengkapi dengan akad wadiʻah yad-âmanah dengan menitipkan
uang elektronik yang terdapat pada kartu chip E-Money kepada
penerbit yaitu Bank Syariah Mandiri, untuk dipergunakan oleh
pemegang kapan saja. Sedangkan akad antara penerbit dengan
penyelenggara kegiatan uang elektronik menerapkan akad ijârah,
pihak-pihak yang menyediakan jasa/sewa mendapatkan imbalan dari
jasa/sewa yang diberikanya untuk kelancaran transaksi
menggunakan E-Money.
2. Dari tinjauan hukum fikih muamalah bertransaksi menggunakan
produk E-Money Bank Syariah Mandiri diperbolehkan karena
kegiatan bermuamalah mengunakan E-Money terhindar dari
larangan ribaʻ, gharar, maisir, tadlîs dan israf. Kesyariahanya dapat
dilihat dari alur transaksi penukaran uang tunai dengan uang
elektronik sama jumlahnya. Sedangkan pada aspek pembatasan
objek transaksi tidak mengandung maksiat atau haram dikarenakan
Bank Syariah Mandiri hanya kerjasama dengan merchant-merchant
90
yang telah ditentukan dan nominal yang terdapat pada E-Money
dibatasi dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000, jumlah saldo dibatasi
agar dalam penggunaan E-Money terhindar dari israf (boros atau
berlebih-lebihan).
3. Jika dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, belum sepenuhnya
sesuai dengan fatwa, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tidak
terpenuhi pada implementasi kartu E-Money yaitu, jika dana float
yang terdapat di kartu E-Money hilang atau dicuri dan kartu rusak,
dana yang ada di dalam kartu E-Money juga hilang dan pihak Bank
Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab atas hal itu.
B. Saran
1. Saran untuk Lembaga Bank Syariah Mandiri, sebaiknya
memperbaiki sistem informasi dari produk E-Money, baik sistem
yang terhubung dengan merchant maupun sistem yang
menghubungkan antara pemegang kartu dengan Bank Syariah
Mandiri, agar jika terjadi kartu hilang, dana yang ada di dalam kartu
tidak hilang dan dapat dikembalikan kepada pemilik kartu tanpa
merugikan pemilik kartu E-Money.
2. Saran untuk Lembaga Bank Syariah Mandiri, Akan jauh lebih baik
lagi jika Bank Syariah Mandiri membuat uang elektronik syariah
yang diterbitkan sendiri dan didistribusikan langsung oleh Bank
Syariah Mandiri dengan mengikuti ketentuan-ketentuan prinsip
syariah dan ketentuan yang berlaku di dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik
Syariah agar menjadi pilihan bagi msyarakat muslim dan
mengembangkan produk uang elektronik di lembaga keuangan bank
yang berbasis syariah.
91
3. Saran untuk Lembaga Bank Syariah Mandiri, Saat Bank Syariah
Mandiri menerbitkan uang elektronik sendiri dan melakukan izin
terpisah dari induknya, yaitu Bank Mandiri Konvensional, sebaiknya
Bank Syariah Mandiri lebih memperhatikan ketentuan fatwa terkait
uang elektronik, dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi pihak Bank Syariah Mandiri saat akan
menerbitkan produk uang elektronik sendiri.
4. Saran untuk pengguna kartu E-Money, jika kartu hilang harap
langsung datang ke Bank Syariah Mandiri tedekat untuk melaporkan
kartu yang hilang dan meminta pihak Bank Syariah Mandiri untuk
memblokir kartu tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
92
DAFTAR PUSTAKA
Al-Ashbahi Imam Malik bin Annas, Al-Mudawwanah Al-Kubro, jilid
3, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Cetakan Pertama, tahun
1994)
Hasan Ahmad, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004).
Hasanah Linda Nur, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money)
dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (analisis
melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum islam),
(Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang), tahun 2018.
Hidayati Siti, “Kajian Operasional E-Money”, (jakarta: Ban
Indonesia, 2006).
Hosen Nadratuzzaman, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi”,
Al-Iqtishad, Vol. 1, No, 1. (Januari: 2009).
Ibrahim Duski, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),
(Palembang: CV. AMANAH, cetakan 1, tahun 2019)
Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 8, (t: Pustaka Azzam), h. 477.
Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Fatawa Islam Ibnu Taimiyyah, jilid 19,
Penerjemah: ‘Amir Al-Jazar-Anwar Al-Baaz, (t: Daarul
Wafa’)
Ismail, Perbankan Syariah, Cetakan pertama, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012).
Karim Adiwarman, Ekonomi Makro Islami, (Depok: PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 7, tahun 2018), h. 77
Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia,
Fatwa No. 116 tahun 2017 Tentang Uang elektronik Syariah.
93
Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia,
Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia,
Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah.
Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia,
Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah
Bil Al-Ujrah.
Lestari Etty puji, Peranan Uang Dalam Perekonomian, Modul 1.
Al-Mani Abdullah Bin Sulaiman, Buhuts Fi Al-iqtishad Al-islami,
(Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996).
Mubarak Jaih dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah (Akad
Tabarru’), Cetakan Pertama, (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, 2017).
Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Cetakan Kedua, (Jakarta:
Amzah, 2013), h. 273.
Muslim Al-imam, Hadis Shahih Muslim, Jilid 1-4, Penerjemah:
Ma’Mur Daud, (Jakarta: KLANG BOOK CENTRE, Cerakan
ke 7, tahun 2005)
Mujahidin Akhmad, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007).
Prasetia Luthfan Darma, Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-
Money) terhadap Perputaran Uang (Velocity of money) di
Indonesia, (Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif HIdayatullah Jakarta), tahun 2018.
Qal’ah Ji Muhammad Rawas, Al-Muamalat Al-Maliyah Al-
Mu’ashiirah Fi Dhau’ Al-Fiqh Wa Al-syariah, (Beirut: Dar
Al-Nafa’is, 1999).
94
Rivai Veithzal, Bank and Financial Institution Management,
Conventional and Sharia System, (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2001).
Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
Sahroni Oni dan Hasanuddin Muhammad, Fikih Muamalah Dinamika
Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,
Cetakan ke 3, (Depok: Pt. RajaGrafindo Persada, tahun 2018).
Syafe’i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV PUSTAKA
MEDIA, 2001).
Sholihah Nur lailatus, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang
Digital Bitcoin dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan
Artabit, (Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Program
Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta), tahun 2018.
Tiyani Rizki Lucia, Penggunaan T-Cesh dalam Pembayaran
Elektonik Perspektif Hukum Islam, (Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), tahun 2018.
Az-Zuhailli Wahbah, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,
Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Vol. 4, (Jakarta: Gema Insani,
2011).
Jurnal
Anam Choiril, E-money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum
Syariah, (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri),
Jurnal qawanin: Vol. 2, No. 1, (Januari tahun 2018)
Fauzi Ahmad Sofwan, “Transaksi Jua-Beli Terlarang: Ghisy atau
Tadlis Kualitas (penipuan atau kecurangan)”, Vol. 1, No. 2,
Mizan: Jounal of Islamic Law, (Desember 2017).
Muammar Afif dan Alparisi Ari Salman, Electronic money (e-money)
dalam perspektif maqashis syariah (Fakultas Syariah dan
95
Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati)
publikasi 29 Desember
Nuhyatia Indah, “Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Prodak Jasa
Bank Syariah”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum islam,
Vol. 3, 2, (2013).
Novia, Perkembangan dan Keuntungan Transaksi Cashles dalam
proses bisnis, https://www.jurnal.id/id/blog/perkembangan-
dan-keuntungan-transaksi-cashless/:jurnal entrepreneur di
akses pada tanggal 8 April 2019.
Widyastuti Kirana, Handayati Putu Wari, dan Iik Wilarso,
“Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang
Elektronik Di Indonesia”, (Jurusan Magister Teknologi
Informasi, fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia),
Jurnal Sistem Informasi, (Mei tahun 2017),
hhtps://doi.org/10.21609/jsi.v13i1.456, Diakses tanggal 22
Desember 2019.
Website
Baits Ammi Nur, “Hukum Pakai E-Money (Gopay, OVO, dll)”,
(Surabaya Mengaji, publikasi: 28 Agustus 2019),
https://youtu.be/2-Hiopr9LQM, diakses tanggal 22 Juli 2020.
Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Uang
Elektronik Beredar”, https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-
pembayaran/uang-
elektronik/Contents/jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx,
diakses pada 13 Maret 2020
Committe on Payment and Settlement System, Survey of Development
in Elektronic Money and Internet and Mobile Payments (Bank
for International Settlements 2004), diakses pada tanggal 4
Mei 2020
96
Gilar Ramadhani, “6 Uang Elektronik yang Jadi Andalan Generasi
Milenial Zaman Now”, Liputan 6, 12 Oktober 2019,
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4074871/6-uang-elektronik-
yang-jadi-andalan-generasi-milenial-zaman-now, diakses pada
tanggal 13 maret 2020
Ma’arif Buya Yahya Zainul, “Hukum Gopay”, (Al-Bahjah TV,
publikasi: 26 Februari 2019), https://youtu.be/bZVT0DGUsco,
diakses tanggal 21 Juli 2020.
Wiyanto, “Uang Elektronik BSM dan BNI Syariah Belum Syariah”,
Inilahcom, 29 Maret 2016,
https://inilah.com/new/2284131/uang-elektronik-bsm-dan-
bni-syariah-belum-syariah, diakses pada 14 maret 2020
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/PBI-
200618.aspx, Peraturan Bank Indonesia No 20/6/2018 tentang
uang elektronik diakses pada tanggal 13 Maret 2020.
https://www.bis.org/cpmi.publ/d38.htm, Survey of Development in
Elektronic Money and Internet and Mobile Payments. Diakses
pada tanggal 14 Mei 2020.
https://.bi.go.id/elicenting/helps/SE_161114-Emoney, 19 Juni 2020. https://inilah.com/new/2284131/uang-elektronik-bsm-dan-bni-
syariah-belum-syariah, diakses pada 14 maret 2020
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/, fatwa Dewan Syariah No.
116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,
diakses pada tanggal 18 2020.
Wawancara
Wawancara pribadi dengan Elwa Sutrisni Costumer Service Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone,
Tangerang, 21 Juli 2020
97
LAMPIRAN-LAMPIRAN
98
HASIL WAWANCARA
Nama Narasumber : Elwa Sutrisni
Jabatan : Costumer Service
Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Cimone Kota Tangerang, 21
Juli dan 29 Juli 2020
1. Apa itu produk BSM E-Money? Dan apa saja manfaatnya menggunakan
kartu BSM E-Money?
Kartu E-Money adalah kartu prabayar berbasisi smart card yang
diterbitkan oleh Bank Mandiri Konvensional bekerjasama dengan Bank
Syariah Mandiri. Adapun manfaat kartu E-Money ialah mudah dan
praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang
tunai dan direpotkan oleh uang kembalian, E-Money menerapkan
transaksi pembayaran lebih cepat (hitungan detik).
2. Bagaimana sejarah penerbitan kartu BSM E-Money?
Sejarah penerbitan E-Money ialah salah satu inisiatif project saturn yaitu
layanan co-branding kartu prabayar mandiri E-Money dengan Bank
Syariah Mandiri.
3. Bagaimana konsep akad yang digunakan antara Bank Syariah Mandiri
dengan Pemegang kartu?
Bank Syariah mandiri tidak menentukan secara jelas akad yang
digunakan antara pemegang dengan Bank Syariah Mandiri ketika
pertama kali membeli kartu E-Money, namun karakteristik akad wadiʻah
terpenuhi karena dana float milik pemegang kartu dititipkan ke Bank
Syariah mandiri serta tidak digunakan untuk kegiatan hutang piutang
atau kegiatan investasi lainya karena dana float E-Money bukanlah
simpanan dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Bagaimana prosedur pembelian kartu BSM E-Money?
99
a. Nasabah membeli kartu E-Money pada petugas teller
b. Petugas teller memberikan kartu E-Money dalam keadaan aktif dan
slip setoran kepada nasabah untuk pembayaran atas pembelian kartu
c. Nasabah memberikan uang senilai Rp. 25.000 sesuai harga kartu E-
Money kepada petugas teller
d. Transaksi selesai dan nasabah mendapatkan bukti pembelian
5. Apakah transaksi menggunakan BSM E-Money terhindar dari objek yang
haram?
Iya, karena Bank Syariah Mandiri tidak bekerjasama dengan merchant
yang menjual barang haram serta membatasi merchant-merchant seperti
tol, bus, kereta, parkir, bahan bakar minyak, belanja Alfamart dan
Indomart, restoran dan tempat rekreasi.
6. Biaya-biaya apa saja yang dikenakan Bank Syariah Mandiri kepada
pemegang BSM E-Money?
Tidak ada biaya tambahan ketika nasabah menukarkan uang tunai ke
uang digital, nasabah hanya dikenakan biaya isi ulang saja yaitu isi ulang
menggunakan BSM card dijaringan ATM bersama dan menggunakan
BSM Card di jaringan H2H ATM Mandiri.
7. Dimanakah dana float nasabah disimpan? Dana float milik nasabah
disimpan di rekening penampungan milik Bank Syariah Mandiri dan
dana float tersebut tidak dikelola oleh Bank.
8. Apakah dana float milik nasabah digunakan untuk hitung piutang ke
pihak ke tiga?
Tidak, karena dana float milik nasabah bukan merupakan simpanan dan
tidak dijamin oleh LPS
9. Bagaimana penyelesaian masalah kartu rusak, hitang atau dicuri?
Bank tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat kartu yang rusak
karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh
100
pihak yang tidak berwenang, nasabah dapat membeli kartu BSM E-
Money baru jika kartu dicuri.
Narasumber
Elwa Sutrisni
Nomor : 1350/DFS.B.7/VII/’20 Jakarta, 10 Juli 2020 Lamp : H a l : Permohonan Izin Penelitian Kepada Yth,
HRD Bank Syariah Mandiri KCP Cimone di
Tempat
Assalamu’alaikum War. Wab.
Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan
aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma’unah Allah SWT.
Amin.
Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-
Qur’an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi
Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan
waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada
mahasiswa:
Nama : Indri Septiani
No Pokok : 16110830
Judul Skripsi : Transaksi Uang Elektronik Pada Produk E-Money di Tinjau
dari Fikih Muamalah.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum War. Wab.
D e k a n,
Dra. Hj. Muzayanah, MA
kSura3%a*q DEWAN SYARIAH NASIONAT MUI
National Sharia Board - lndonesian Council of UlamaSekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax.:(021) 31903288
FATWADEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 116IDSN-MUUIW20I7
Tentang
UANG ELEKTRONIK SYARIAII
*3\ u;9r ir *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
Menimbang
Mengingat : 1.
: a. bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan olehbank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang diIndonesia;
b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenaiketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segisyariah;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUImemandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang ElektronikSyariah untuk dijadikan pedoman;
Firman Allah SWT:a. Q.S.al-Nisa' (4): 58:
Wt JL.,yr1v\t b!fi t1 flu,&t i:1
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meltyampaikan amanatkepada yang berhnk menerimanya ...".
b. Q.S.al-Ma'idah (5): 1:
.. ,.;eiU g1 6-t G$t wiu"Hai orangyang beriman! Tunaiknnlah akad-akad itu -.."Q.S. al-Isra' (17):34:
V* -rs riAt tl WVti$s . . .
"... Don tunaikanlah janji-jonji itu; sesungguhnya janji itu aktndimintai pertanggungj owaban... "
Q.S. al-Nisa' (4):29:
* 4q t:6 :ir'"V &qU f* t- a i lr'J-Ul
,.;5{"'\z
lt
wru.v1. pt)
c.
d.
#b*t$e .t t*,
D ew sn Sy ar i ah N a s i o nal - Maj e I i s U ama Indo ne s i a
il6 Uang Elektronik Syariah
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berttpaperdaganganyang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."
e. Q.S.Al-Kahfi (18): 19:
f.
'-'-i ;( i,,ais Mt ^- qt"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang peralcrnu ini, dan hendaklah dia lihatmanakah makanan yang paling baik, maka hendaklah iamembawa makanan itu untukrnu, dan hendaklah ia berlakulemah-lembut dan .janganlah sekali-kali menceritakan halmukepada seorang pun"
Q.S. al-Furqan (25): 67 :
.\16s es); t; as: ,1jA ii V;4 i rr';;i ti1. 5;fig"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), merekatidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah(pembelaniaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."
Q.S. al-Qashash (28'): 26:
t" {,i J- "' o' ; 2 '' ' ', o i':.:,i4)l 4lt -'fvLt q ;;! .ij.*tiit +{ru tSrr;-l .JG
"Salah seorang dari kedua v,anita itu berkata, 'Hai ayahku!Ambillah ia sebagai arang yang bekerja (pada kita), karenasesungguhnya orang yang paling baik yang knmu ambil untukhekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapatdipercaya. "'Q.S. al-Baq arah (2): 27 5 :
.ii, ,a 3rL::rl' 'e+i" 4=ntir4 r-s-il iiq- V u; r;f'; -;-i,i;v. 3a 'v)t (?3 5ir airr ,pfu
'ult b &\ dyqs r*u gt'" , 2- I . i .ivJi ,1jt? ,o ij,rU, jl i;ii ,-n; v '& 64;\3 i: b'aWy
.i:[r; k+ e ttr"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan ,seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitanlantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikianitu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telahmenghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yangtelah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terusberhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telahdiambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya(terserah) kepada Allah. Orang yang lnengulangi (mengambilriba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; merekakekal di dalamnya."
h.
D ew an Sltar i ah N as i o nal - Maj e I i s Indonesia
116 Uang Elektronik Syariah
i. Q.S. al-Baqarah (2):282:L'#b ,r.i;;i :l j! "&tf r;r rj-.i irtl, d'q
"Hai orang yang berimanl Jikn kamu bermu'amalah tidak secaratunai sampai waktu lertentu, buatlah secara tertulis... " .
2. Hadis Nabi SAW:
a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. danIbn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:
o oot, - c. r,P\ ]f-'r\oaat't,. -,. .t, .t. .t, _jJL 3j-fjtJl9 A-4-ilU A-,aA)lq \r. J . i . J ) )
ig-Lli gy :-.:E;t tr1 ,*; \x- cs.\:-t L\t, ,9 S e+U CIy.**.iKl!! '&6''#
" (Jual beli/pertufusran) emas dengan emas, perak dengan perak,gandum dengan gcrndum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengankurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalamukuran yang) sama (jika yang dipertukarknn) satu jenis danftarus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallahsekehendakmu jika dilakukan secara tltnai. "
b. Hadis Nabi riwavat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:
t "
lt, d.,lr"!t-rJlq JtJJ-. J J. t
(r-y9 a.atJJ9
t t3'-l-,4;! ler-J
,7 /''1, , toa- /*iJt ;-aJI l"i; !) ) ' t ')
8\t o. u, sqt t;l;' '*\:' AG
"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama(ukurannya) dan janganlah menambahkcsn sebagian atassebagian yang lcin; janganlah menjual perok dengan perakkecuali sama (ukurannya) dan .janganlah menambahkansebagian atas sebagian yang lain; dan janganlalt menjual emasdan perak tersebut yang tidak tunai dengan 7-ang tunai. "Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:
.:.Le y I Ye :-l,.jr y Jtauyr,i"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhakmenerimanya dan janganlah berkhianct kepada orang yangmenghianatimu."Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a.,riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik daribapaknya Yahya al-Mazini r.a." dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:
.i,e \s ;? \"Tidak boleh membahayakanlmerugikan orang lain dan tidakboleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan olehorang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "
i.^,...,_ ,"1,1 (,.6 L@4 9ry \J(r- i.,,-...\1 tuast P W
c.
d.
D ew an Sy ar i ah N as i o nal - Maj e I i s U I am a Indone s i a
I t6 Uang Elektronik Syariah
e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dart kakeknya'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir binAbdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:' ? i i ' ' 'r- (,, . r. ,ir .". ltW iia-\\i,-i+:*iJrj G? JVt -it YY; ;; t;.Ea ): -]+*tl *. ,. !
\-3V 'J;i;i 'Viu # \L" ty @:t ,-P"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untukmufaknt) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecualishulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yangharam; dan kaum muslimin terikat dengan sysrat-syarat yangmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram. "
f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairahr.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:
.Lt i truji; rhi ;g.t ,;"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlahupahnya."
g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari AbuHurairah r.a.:
" Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. "h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari
Anas:
.{trt /\ Pt Jii..."Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"
3. Kaidah fikih:.i;a, }:gi i! ii !g kr:vi .r);uir +.:r"!1
"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecualiada dalil yang mengharamkannya alau meniadakan kebolehannya".
it3','-at" Se gal a dhar ar (b ahaya/kerugian) harus dihilangkan " .
.9LC,Vr y; yi )#t" Dhar ar (b ahaya/ker ugian) harus dice gah s e bis a mungkin " .
l-"lq +jas +/u, +6"sesuatu yang berlaku berclasarkan adat'kebiasaan sama dengansesuatu yang berlaku berdasarfutn syara' (selama tidakbertentangan dengan syariat). "
t!.. t.;2i,.:t."i " (,:,i.:.4e? 4 Jr :P o'Vl 'fi\t t)bet
D ew an Sy ar i ah Id a s i o nal - Maj e I i s Ul ama Indo ne s i a
u6 Uang Elektronik Syariah
.'.;)L;Hjt 1:is"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersamaadat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itubatal, seperti mata uung dalam muamalat... " (Al-Qarafi., Anwar al-Buruq .fi Anwa' al-Furuq, j.2,h.228)
.rt )\'i + {4 tt; ii E* ki-(ir ;; ;" riu , ;rdr
" (Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah. Setiap hukumyang didasarkan padcr suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaanmasyarakat) menjadi hatal (tidak berlaku) ketika adat tersebuthilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum punberubah." (Al-Taj wa (tl-Iklil li-Mukhtashar Khalil,j. 7, h. 68)
.r, c*N\L* i',lt & iG\i .)t;;"Kebijakan pemimpin terhadap ralqtat harus mengilntti kepcdake m a s hl ahat an (masy ar akat) " .
"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah"
Memperhatikan : 1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimanaTafsir al-Shan'any, Jili 3, hal 93:
-,ff ,Jryt )";* b r+\nt 3;.i 3i 3-;? : ia,t'ant
dikutip dalam
.A:-"1\3 , -H \i:1 : iUmor bin Khattab berknta "Aku berkeinginan membuat uangdirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu,tidak akan ada lagi unta..", lalu Umar mengurungkan niatnya"
2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab Al-Mudawanah al-Kubra, Jrltd3, Hal. 90:
Ld ii ql,j-14 *i L9 'i t# ,* ;*t w \;)\ri ;,.ttrt i:i j3lb :,iti -lJ!
"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari latlit dandijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit ituditukar dengan emas dan perak secara tidak lunai"
3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Jilid 8, hal.477:
q4J Au t*, . -aJ--.rJ'9-
I
\r, -'. .lr- - 1lt\, a-44\) -r-ut
f? ru $ : c-t-ct'r '. dr?rr\ A
.rrt €3 C
t,L"t5U
JL
D ew an Sy ar i ah N as i onal - Maj e I i s {Jl ama Indone s i a
;tt'i 'q 7 ^1.L)tt3
116 (lang Elektronik Syariah
"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakansebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yangmenyatakan baht+,a uang harus terbuat dari emas dan perak"
4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19,hal.251:
;irlr j1 iLy 'J ,p.it ij ,2r'l- "t
ai .)F'r; i,"lti ;;"il;t r1i3
iil ;i -rF: J ,, i+;-;jr :.r+ '; ,F:, + 1:1. 1;1 r1).--,it,Jl, *s e 'J ,Q;J. k i \ ;u"rt3i+liilb ,, r*6- vJ. t3W
V t6tt u s"galJt;p ,l,;;$, ia q>+,afi ustqi ,V 8u3tt, l. o ,r. l\o r, - -a ^,. t. i -: >t t,
.,ur a-.a.*-.lJr il=:g\ t*.'/t)t al a)a-n\ #Vq i;'-t;J its \iili ,W4.3jK vls 3*:;i q' 'j>Z G:'t^*,\i G.sgi ,?ira .!14 \r
"Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secava alaminxaupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebinsaan('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuanorang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungandengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dandirltam menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan.Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan ftukan tujuan), tetapihanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Olehkarena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman(harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain ftarang),'barang dimaksudkan untuk dimanfiiatkan fisiknya. Oleh korena itu,barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yangbersifot alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupunbentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untukmencapai tujuan, seperti apa pun bentulotya. "
5. Uang - yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqudfiamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain,sebagai berikut:
E1 *: +it dt j\t w uv t'# e -13utu *: F '$ :\;1\
(.^ .,r1,t-Y1 :LciYl e ef ,CJl dLJ- J Jl r.4 3?< )c( \ VA :.rr c \ 1t i c,r")L-)1 -.:(tt :a"-(It
"l{aqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukarandan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisiseperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani',Buhut,s ./i al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami. 1996,h. 178)
,t;fi ^t3bA\ qr)j\\ ti a:3ft1t *A\ :y G 3,$r ot u t . d,,:"l,L.Ji
.-i* "'1i un'j-) -14-4) rr\-;\\ a:-\*o {t"i' -1;"r,At ,3 i,;$At
Dewan Syariah Nasional-Ma.j elis Ulama Indonesict
116 Uang Elektronik Syariah
7.
c \ 1t 1 criUJl j> :,>jy ,ry:.l! 4;il\ e* Q ;/?\.\\ aJU.l o)/-"1-I1
(Y \" :,.,a
"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) olehmasyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetakmaupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuanganpemegang otodtas." (Muhammad Rawas Qal'ah h. al-Mu'amalatal-Maliyah al-Mu'ashirahfi Dhau' al-Fiqh wa al-Sltari'ah, Beinft:Dar al-Nafa'is, 1999, h.23).
Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai denganprinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSf Nomor:}43lTrenilLegallZ}l7 tanggal 04 April 2A17.
Hasil Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari KesesuaianPrinsip-Prinsip Syariah" anttara Tim Paltren dengan Tim DewanSyariah Nasional*Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta,tanggal 22 Agustus 2017.
Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan MahkamahAgung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-MajelisUlama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /19 September 2017.
MEMUTUSKAN:
: FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
: Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yangmemenuhi unsur-unsur berikut:a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih
dahulu kepada penerbit;b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media yang teregistrasi;c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yangbukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai denganprinsip-prinsip syariah.
6.
8.
9.
Menetapkan
Pertama
Dew an Sy ariah I,{ asional-Maj el is Ul ama Indone s ia
116 Uang Elektronik Syariah
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yangdisimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karenakeperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkanuang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uangelektronik.Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yangbertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau. jaingan antaranggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer,dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengananggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang
mampu memproses transaksi dari uang elektronik yangditerbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepadapedagang.
Pedagang (mercltant) adalah penjual barang danJatau jasa yangmenerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yangmelakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uangelektronik.Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selainbank yang melakukan dan bertanggunglawab terhadap penyelesaianakhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbitdan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronikberdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yangbekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas namapenerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.Akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uangelektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uangelektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan sajasesuai kesepakatan.
Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronikkepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajibmengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapansaja sesuai dengan kesepakatan.
8.
9.
6.
7.
10.
11.
12.
13,
D ew an Sy ar i ah ll a s i o nal - Maj e I i s LII ama Indo ne s i a
II6 Uang Elektronik Syar iah
Akad rjarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatubarang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atauupah.
Akad ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan(reward/'iwadh//ju'f tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yangditentukan dari suatu pekerjaan.
Akad vvakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan(ujrah).Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yangdikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaanpertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusakatau hilang:
b. biaya pengisian ulang (.top up) melalui pihak lain yangbekerjasama dengan penerbit atau menggunakan deliverychannel pihak lain;
c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama denganPenerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain;danlatau
d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakandalam jangka waktu tertentu.
Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal ctl-ribawiyah) dan tambahan yangdiberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhanpemb ay ar an secara mutl ak.
19. Gltarar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenaikualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenaipenyerahannya.
Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidakjelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untunganTadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akadyang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olahobyek akad tersebut tidak cacat.
Risyvah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambilsesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil danmenjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
I s r a f adalah pen g e luaran harta y ang b erl e b ihan .
Ketentuan HukumUang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran denganmengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
14.
15.
16.
17.
18.
24.
21.
22.
23.
Kedua
D ew an Sy ar i ah N a s i o nal - Maj e I i s Ul a ma Indo ne s i a
lt6 Uang Elektronik Syariah 10
Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad
wadi'ah atau akad qardh.a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka
berlaku ketentuan dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat
diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak bolehdigunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izinpemegang kartu;
3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkandigunakan oleh penerbit atas izin pemegang kafiu, maka akadtitipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), darrtanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh.
4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaandana titipan dari pemegang kartu QdanaJloat).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangandengan prinsip syaraih dan peraturan pemndang-undangan.
b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, makaberlaku ketentuan dan batasan akad q ar dh sebagai berikut:1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat
diambilidigunakan oleh pemegang kapan saja.
2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uanghutang dari pemegang uang elektronik.
3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutangPemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaandana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (danafloat).
5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangandengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihakdalam penyelenggaraan uang elektronik Qtrinsipal, acquirer,Pedagang fmerchantf, penyelenggara kliring, dan penyelenggarapenyelesai akhir) adalah akad ijorah, akad ju'alah, dan akadwakalah bi al-ujrah.a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalarrrDSN-MUI Nomor: 112IDSN-MUI1IX12}I7 tentang AkadIjarah.
Dew an Syariah Nas ional -Maj eli s Ulama Indone si a
116 Uang Elehronik Syariah t1
Keempat
Kelima
b. Dalam hai akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlakuketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalamDSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXII12007 tentang AkadJu'alah.
c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, makaberlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrahsebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX12017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agenlayanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad.iu'alah, dan akadwakalah bi al-ujrah.a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku
ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalamDSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI|1XJ2A17 &ntang AkadIjarah.
b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlakuketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalamDSN-MUI Nomor: 62IDSN-MUI/XII/2007 tentatg AkadJu'alah.
c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, makaberlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrahsebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-ll4UUIX/2017 tentang Wakal ah bi al -Uj r ah.
Ketentuan Biaya Layanan FasilitasDalam penyelenggataafl uang elektronik, penerbit dapat mengenakanbiaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang denganketentuan sebagai berikut:1. Biaya-biaya lay'anan fasilitas harus berupa biaya riil untuk
mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik;dan
2. Pengenaan biaya-biaya iayanan fasilitas harus disampaikan kepadapemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan UangElektronikPenyelengg ar aa71 dan penggunaan uang elektronik waj ib terhindar dari :
1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyvah, dan israf:,dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
D ew an Sy ar i ah l,l as i o nal - Maj e I i s
il6 Uang Elekn' onik Syariah l2
Keenam
Ketujuh
Kedelapan
: Ketentuan Khusus1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus
ditempatkan di bank syariah.2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik
hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak bolehhilang.
: PenyelesaianPerselisihanJika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataujika teriadiperselisihan di antara para pihak. maka penyelesaiannya dilakr"rkanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidaktercapai kesepakatan melalui musyawarah.
: Ketentuan PenutupFatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 28 Dzulhljah 1438 H
19 September 2017 M
DEWAN SYARIAH NASIOMA.IELIS ULAMA INDO
PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN
D ew an Sy ar i ah |'l as i o nal - Maj e I i s Ul ama Indo n e s i a
top related