tonggak baru pembaruan koperasi indonesia h.03 h fileini. koperasi juga turut menciptakan ......
Post on 30-Jun-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
No. 05 - Juli.2017KOPERASI & UKM
@KemenkopUKMTonggak Baru Sejarah Koperasi Indonesia
Sri Untari BisowarnoImpian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi
Bedah Rumah Ala Koperasi Syariah BMI
TONGGAK BARU PEMBARUAN KOPERASI
INDONESIAH.18H.16H.03
20172
Penanggung Jawab: Hardiyanto, Redaktur: Darmono, Redaktur Pelaksana: Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor: M.Maulana, S.I.Kom, Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono,Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, AliImron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
Daftar isi
Agung SudjatmokoKetua Harian DekopinMerumuskan Langkah Pasca-Kongres Koperasi III
P erjalanan gerakan koperasi di
Indonesia selama 70 tahun telah
mengalami banyak kemajuan.
Koperasi terbukti memberikan
kesejahteraan bagi anggotanya, dan
memberikan kontribusi nyata bagi
pembangunan ekonomi. Bayangkan
kontribusi koperasi ke Produk Domestik
Broto (PDB) meningkat menjadi
3,99 persen, jauh di atas angka 1,71
persen seperti disebutkan selama
ini. Koperasi juga turut menciptakan
lapangan pekerjaan dan pemerataan
kesejahteraan.
Kontribusi koperasi sebesar 3,99
persen terhadap PDB tentu menjadi
berita menggembirakan, karena
menununjukkan perkembangan
signifikan koperasi baik kelembagaan
maupun usahanya.Betapa tidak,
pencapaian itu terjadi hanya 2 tahun
setelah berjalannya pemerintahan
baru di era Presiden Jokowi dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla.
Namun demikian, masih banyak
koperasi yang belum berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip koperasi.
Banyak koperasi yang menghadapi
persoalan secara internal, gagal
mencapai tujuannya dan bahkan
ada koperasi yang digunakan untuk
kegiatan investasi illegal.
Semua ini merupakan tantangan yang
harus kita hadapi, untuk mewujudkan
amanat dalam UUD 1945 pasal 33,
yang menyatakan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan.
Pesan Presiden Joko Widodo dalam
Hari Koperasi ke-70 di Makassar, 12
Juli 2017 sangat kuat dan jelas, bahwa
koperasi harus terus meningkatkan
semangat reformasi koperasi sebagai
kekuatan bersama yang mampu
bersaing dan cepat beradaptasi dengan
perkembangan zaman.
Koperasi adalah institusi penting
dalam perekonomian tanah air,
sehingga koperasi dituntut mampu
berkompetisi dan bersaing dengan
perusahaan korporasi dan BUMN.
Koperasi bukan lagi institusi ekonomi
yang terbelakang, tradisional dan
ketinggalan zaman.
Koperasi kini diperhadapkan pada
tantangan untuk bergerak cepat
seiring dengan modernisasi dunia
usaha. Yang dibutuhkan sekarang
adalah pengelolaan koperasi secara
professional, peningkatan kompetensi
dengan membangun kekuatan SDM,
beradaptasi dengan teknologi dan siap
memasuki era globalisasi .
Gerakan koperasi sudah sangat
lama mendambakan kinerja koperasi
yang benar-benar bisa dibanggakan,
yang dapat membangun optimisme
akan masa depan koperasi Indonesia.
Selamat Hari Koperasi ke-70…!
Edi KartikaKoperasi Dituntut Profesional
2 DAFTAR ISI
3 LIPUTAN KHUSUS
6 LAPORAN HARKOPNAS
14 WAWANCARA KOPERASIKartini SarsilaningsihKWIQ Merajut Asa Diaspora Indonesia
16 WAWANCARA KOPERASISri Untari BisowarnoImpian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi
20 GALERI FOTOGaleri Foto
32017
Kongres Koperasi III
Tonggak Baru Pembaruan Koperasi Indonesia
Liputan Khusus
K ongres Koperasi III menjadi
goresan sejarah baru gerakan
koperasi di tanah air. Sebuah
deklarasi, yang disebut dengan
Deklarasi Makassar lahir dari
Kongres yang berlangsung pada
13 – 14 Juli 2017 tersebut.
Kongres Koperasi III hanya
berlangsung dua hari dihadiri sekitar
800 orang penggerak koperasi
yang merupakan pengurus Dekopin
wilayah, induk koperasi, akademisi,
serta pakar dari seluruh wilayah
Indonesia.
Kongres yang dibuka oleh
Presiden Joko Widodo itu berhasil
merumuskan butir-butir deklarasi
sekaligus rekomendasi yang men-
egaskan kembali komitmen kebang-
saan untuk menyusun perekonomian
yang lebih berkeadilan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Deklarasi
dan Rekomendasi kemudian diserah-
kan secara resmi kepada pemerin-
tah, diterima oleh Menteri Koperasi
dan UKM Puspayoga, yang sekaligus
menutup acara Kongres Koperasi III
itu.
Lima butir Deklarasi Makas-
sar tersebut akan menjadi pijakan
baru bagi koperasi untuk menjadi
sebuah institusi ekonomi penting di
Indonesia. Kelak, koperasi tidak bisa
lagi dipandang sebelah mata, sebab
tumbuhnya ekonomi Indonesia juga
ditopang oleh koperasi. Koperasi
diharapkan sejajar dengan swasta
dan BUMN.
Deklarasi Makassar, pada butir
pertama secara tegas mendorong
reformasi, revitalisasi, rehabilitasi,
dan modernisasi koperasi Indonesia.
Kedua, meminta Pemerintah dan
MPR kembali kepada pasal 33 UUD
1945 dan melaksanakannya secara
konsisten dan bertanggung jawab
melalui sistem perekonomian yang
berkeadilan.
Sejurus dengan itu butir ketiga,
mendesak pemerintah melaku-
kan langkah-langkah pemerataan
dan menjembatani kesenjangan
antarwilayah, sektor, dan kelom-
pok pendapatan dengan berbagai
cara. Regulasi koperasi yang hingga
kini masih mengambang di DPR
mendapat sorotan tajam, sehingga
dalam butir keempat, kongres
menegaskan agar pemerintah dan
DPR segera menyelesaikan RUU
Koperasi.
Dalam butir kelima, sekaligus
penutup, gerakan koperasi me-
nyatakan kelembagaan koperasi
terbukti mampu menjembatani
kesenjangan maka hanya koperasi-
DEKLARASI DAN REKOMENDASI KONGRES KOPERASI KE TIGA 12 - 14 JULI 2017
DEKLARASI MAKASSAR1. Melakukan reformasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan modernisasi koperasi Indonesia
yang sesuai dengan jatidiri koperasi serta kearifan lokal.
2. Mendorong Pemerintah dan MPR untuk kembali kepada pasal 33
undang-undang dasar 1945 dan melaksanakannya secara konsisten dan
bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan.
3. Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemerataan dan
menjembatani kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok pendapatan melalui
pembangunan infrastruktur, fisik dan sosial, serta Reformasi Agraria dan energi,
termasuk redistribusi aset serta lahan yang wajib melibatkan peran serta Koperasi.
4. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan
Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan menyusun Undang-Undang
Perekonomian Nasional yang menempatkan BUMN, BUMS dan Koperasi dalam
kedudukan yang setara.
5. Meyakini bahwa koperasi sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan mampu
menjembatani kesenjangan maka hanya Koperasi-lah yang akan membangun
kebersamaan & gotong royong untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20174
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima hasil Kongres Koperasi III dari
Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid pada penutupan Kongres, Jumat (14/7) di
Makassar.
lah yang akan membangun keber-
samaan dan gotong royong untuk
menjaga Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Butir-butir Deklarasi Makassar itu
sejatinya merupakan bentuk keg-
elisahan atas persoalan mendasar
koperasi selama ini. Konsep
koperasi sebagai soko guru per-
ekonomian bangsa masih menjadi
cita-cita yang belum juga terwujud.
Itu sebabnya tuntutan terhadap
kembalinya pelaksanaan pasal
33 UUD 1945 sangat kuat. Para
penggerak koperasi menilai sistem
ekonomi yang diterapkan sekarang
faktanya hanya menciptakan ruang
ketidakadilan.
Ketua Pelaksana Kongres
Koperasi III, Burhanuddin Abdul-
lah, mengatakan penyelenggaran
kongres didasari oleh keprihatinan
terhadap perjalanan koperasi dan
kinerja perekonomian Indonesia
yang masih menyisakan kesenjangan
antarwilayah, sektor, dan kelompok
pendapatan. Koperasi yang sejak
sebelum kemerdekaan diyakini akan
membangun kesejahteraan yang
berkeadilan ternyata belum mampu
memberikan sumbangan yang
berarti bagi kemakmuran bangsa.
Kekurangmampuan tersebut ber-
lanjut sampai sekarang pada saat
koperasi merayakan hari jadinya
yang ke-70 tahun.
Ketua Umum Dekopin Indonesia
Nurdin Halid dalam sambutan penu-
tupan kongres berkata, “Kongres
menjadi momentum bagi bangsa
Indonesia untuk meneguhkan kem-
bali ekonomi berdasarkan konstitusi,
membangun ekonomi kerakyatan,
menjadikan koperasi sebagai basis,
dan merumuskan program bersama
untuk mewujudkan kesejahteraan
para anggota”.
Ditegaskan, pasal 33 UUD 1945
tujuannya adalah menyelenggarakan
kemakmuran rakyat dengan jalan
menyusun perekonomian sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
“Perekonomian sebagai usaha
bersama berdasarkan kekeluargaan
adalah koperasi, karena koperasilah
yang menyatakan kerja sama antara
mereka yang berusaha sebagai
suatu keluarga,” lanjut Nurdin.
Untuk itu, dia menegaskan melalui
deklarasi Makassar diharapkan
koperasi menjadi pilar negara. Itu
bisa terjadi jika semua pihak terlibat
mendukung kembali mazab ekonomi
yang diamanatkan UUD 1945.
Sri Untari Bisowarno, Ketua
Koperasi Setia Budi Wanita (SBW)
Malang juga menilai Kongres Kop-
erasi III sudah memenuhi harapan
insan perkoperasian, karena saat ini
hal yang paling dibutuhkan koperasi
adalah perhatian pemerintah dalam
bentuk afirmasi atau dukungan
undang-undang.
Jadi harapan dunia koperasi sudah
tertuang dalam lima deklarasi
Makassar yang secara detail dijabar-
kan dalam butir butir rekomendasi
yang berjumlah 17 itu.
“Misalnya, isentif dalam perpa-
jakan terhadap koperasi, sudah
saatnya koperasi dibebaskan dari
pajak, minimal jangan dikenakan
pajak berganda terhadap koperasi,”
tegas Untari.
Rekomendasi
Deklarasi tersebut juga dileng-
kapi dengan 17 butir rekomendasi,
yang terbagi atas tujuh butir untuk
internal koperasi dan delapan butir
bagi eksternal (lembaga pemerintah
dan parlemen). Rekomendasi itu
menjadi uraian yang lebih sepesifik
dari Deklarasi Makassar.
Dalam rekomendasi, gerakan kop-
erasi menyadari perubahan di dalam
internal juga harus dilakukan. Pelaku
koperasi harus berbenah dengan
melakukan berbagai upaya mod-
ernisasi manajemen dan integrasi
usaha vertikal koperasi berbasis IT,
sehingga koperasi mampu men-
gelola usahanya secara korporasi.
Gerakan koperasi diminta segera
melakukan konsolidasi, integrasi
bisnis, permodalan, dan pengem-
bangan sumber daya manusia (SDM)
sehingga koperasi mempunyai daya
saing tinggi.
Kepada pemerintah dan DPR,
Kongres merekomendasikan tiga
amandemen UU, yaitu UU No. 6
Tahun 2004 tentang Desa yang
berkaitan dengan status kelem-
bagaan BUMDES berbadan hukum
koperasi; amandemen UU Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara supaya Kementerian Kop-
erasi dikembalikan pada fungsi
Kementerian Teknis; dan amande-
men atas UU perpajakan untuk
mewujudkan rasa keadilan pajak
bagi koperasi. Selain itu, direkomen-
dasikan juga agar pemerintah pusat
dan pemerintah daerah mengemba-
likan fungsi pengelolaan TPI (Tempat
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
52017
Pelelangan Ikan) kepada koperasi
perikanan dan nelayan.
Menteri Koperasi dan UKM
AAGN Puspayoga dalam sambutan
penutupan menegaskan Deklarasi
Makassar dan butir-butir rekomen-
dasi menjadi pemacu agar koperasi
sejajar dengan BUMN dan perusa-
haan swasta.
Butir-butir deklarasi dan rekomen-
dasi yang dihasilkan dari kongres ko-
perasi, diantaranya, memodernisasi
koperasi dengan memanfaatkan IT,
revitalisasi KUD, sampai konsoli-
dasi usaha yang secara vertikal itu,
benar-benar merupakan hal yang
realistis yang dibutuhkan gerakan
koperasi untuk secepatnya bangkit
menuju cita-cita menjadi pilar per-
ekonomian nasional.
“Saya menaruh harapan besar
pada koperasi untuk bisa bangkit
dan saya percaya gerakan koperasi
akan bisa melakukan itu,” katanya.
Harapan itu, menurut Menkop
bukannya tanpa dasar, jika merujuk
pada pertumbuhan Produk Domes-
tik Bruto (PDB) yang disumbangkan
koperasi memang mengalami pen-
ingkatan dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, PDB Koperasi mencapai
3,99% naik dari 1,71%.
Menkop menilai, bu-
tir-butir rekomendasi
dan deklarasi terse-
but jika diimplemen-
tasikan akan mampu
meningkatkan lagi
kontribusi koperasi
terhadap PDB.
“Seperti saya
katakan tadi, butir-
butir rekomendasi
kongres sangat
realistis jika dikaitkan dengan
gerakan koperasi yang belum bisa
berkembang secara optimal,”
katanya.
Oleh karena itu, kata Puspyoga,
jika koperasi dituntut memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi
terhadap PDB, maka butir-butir reko-
mendasi maupun deklarasi kongres
koperasi ketiga ini harus diperhatikan
dan diimplementasikan.
Puspayoga menjanjikan dalam
penutupan, deklarasi dan reko-
mendasi yang dihasilkan kongres
koperasi ketiga ini secepatnya akan
diserahkan kepada Presiden.
Janji tersebut sudah direalisasi-
kan. Menkop UMK diketahui telah
mengirimkan surat kepada Presiden
Joko Widodo perihal Deklarasi dan
Rekomendasi Kongres Koperasi III.
Sekarang Deklarasi dan Rekomen-
dasi yang dilahirkan dalam Kongres
Koperasi III tinggal menunggu
pelaksanaannya. Koperasi sebagai
penyangga perekonomian nasi-
onal bukan utopi, karena banyak
negara sudah membuktikan koperasi
sebagai penyumbang pertumbu-
han nasional. Sebut saja di Prancis
mencapai 18%, Belanda 18% dan
Selandia Baru 20%.
Pemerintahan Joko Widodo telah
menetapkan Nawacita sebagai
program kerjanya. Nawacita itu
sendiri dijiwai Tri Sakti Bung Karno.
Di dalam Tri Sakti, salah satunya
adalah berdikari di bidang ekonomi.
Maka kini semua berharap kejayaan
koperasi sebagai gerakan ekonomi
rakyat akan bisa terwujud.•
Rekomendasi Kongres Koperasi Ke-3 Tahun 2017
A. Internal
1. Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi;
2. Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing;
3. Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN dan Swasta untuk bersama-sama memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi;
4. Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan;
5. Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulangpunggung (backbone), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi;
6. Mendesak kepada seluruh gerakan koperasi dilegislatif untuk mengusulkan perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan GBHN tersebut menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara;
7. Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khusus bagi anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;
8. Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk;Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian;Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desaMengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis;
9. Mendesak pemerintah melakukan:Pemutihan/Penghapusan KUT;Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya;
10. Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh konglomerasi perusahaan tertentu, kearah tata kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi;
11. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Jokowi;
12. Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melalui pendidikan formal serta Nonformal;
13. Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak ekslusif bagi koperasi untuk menstabilkan pasokan & harga;
14. Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilanpajak bagi koperasi;
15. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga terwujudnya kedaulatan ekonomi nelayan;
16. Mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut yang menjadikan kegiatan usaha pelayaran rakyat yang digerakan koperasi sebagai bagian integral dari poros maritim nusantara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan;
17. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembagian pendapatan masyarakat, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan ritel modern non koperasi, baik berdasarkan kewilayahan atau kewajiban kemitraan dengan koperasi.
B. Eksternal
20176
Mereka yang Mengukir Prestasi
H ari Koperasi Nasional (Har-
kopnas) menjadi ajang paling
bergengsi bagi koperasi dan
tokoh-tokoh koperasi. Setiap tahun,
pada Harkopnas koperasi-koperasi
dan para tokoh menuai sejumlah
penghargaan.
Melalui seleksi oleh para ahli, Ke-
menkop UKM memberikan penghar-
gaan Koperasi Berprestasi dan Bakti
Koperasi 2017 kepada 134 orang
pegiat koperasi dari seluruh Indone-
sia.
Selain itu juga, Presiden RI Joko
Widodo memberikan penghargaan
Satya Lencana Pembangunan 2017
kepada sembilan tokoh nasional yang
dianggap berjasa bagi kemajuan
koperasi dan UMKM di wilayahnya.
Penerima penghargaan Satya Len-
cana Pembangunan 2017 adalah
Tengku Erry Nuradi (Gubernur Su-
matera Utara), Deddy Mizwar (Wakil
Gubernur Jawa Barat), Syahri Mulyo
(Bupati Tulungagung, Jawa Timur),
Indra Catri (Bupati Agam, Sumatera
Barat), M Harris (Bupati Pelalawan,
Riau), Ratu Tatu Chasanah (Bupati
Serang, Banten), M Isyad Yusuf (Bu-
pati Pasuruan, Jawa Timur), I Nyoman
Suwirta (Bupati Klungkung, Bali),
dan Ali Yusuf (Walikota Sawahlunto,
Sumatera Barat).
Adapun Menteri Koperasi dan
UKM Puspayoga menyerahkan
penghargaan Koperasi Berprestasi
dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134
orang pegiat koperasi terdiri dari
terdiri dari 20 Bupati/Walikota, pejabat
daerah dua orang, 18 Kepala Dinas
Provinsi, Sembilan Kepala Dinas Ka-
bupaten/Kota, 48 tokoh masyarakat,
dan 37 Koperasi Berprestasi.
Ke-20 Bupati/Walikota itu adalah
Bupati Deli Serdang (Sumatera Utara),
Bupati Dharmasraya (Sumatera Barat),
Bupati Kerinci (Jambi), Bupati Garut
(Jawa Barat), Bupati Kuningan (Jawa
Barat), Bupati Tasikmalaya (Jawa
Barat), Bupati Kudus (Jawa Tengah),
Bupati Sintang (Kalimantan Barat),
Bupati Kapuas Hulu (Kalimantan
Barat), Bupati Tanah Laut (Kaliman-
tan Selatan), Walikota Tangerang,
Walikota Kediri (Jawa Timur), Walikota
Pasuruan (Jawa Timur), Walikota
Manado (Sulawesi Utara), Walikota
Gorontalo, Walikota Bitung (Sulawesi
Utara), Walikota Makassar (Sulawesi
Selatan), Walikota Ternate (Maluku
Laporan Harkopnas
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyerahkan penghargaan Bakti Koperasi 2017 kepada para tokoh yang
berperan dalam pemgembangan Koperasi pada Puncak peringatan Harkopnas ke-70 (12/7) di Makassar.
72017
Utara), Wakil Walikota Bandung
(Jawa Barat), dan Wakil Walikota
Mataram (Nusa Tenggara Barat).
Para Pemberdaya
Sebagai tuan rumah acara puncak
Hari Koperasi Nasional tahun ini,
Walikota Makassar Mohammad
Ramdhan Pomanto menerima dua
penghargaan pada puncak Peringatan
Hari Koperasi Nasional (Harkopnas)
ke-70 di tribun Lapangan Karebosi,
Rabu (12/7).
Menteri Koperasi dan UKM AAGN
Puspayoga menyerahkan penghar-
gaan Bhakti Koperasi dan Ketua
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Nurdin Halid mendaulat Walikota
Makassar sebagai Tokoh Utama dan
Tokoh Madya Penggerak Koperasi.
Kendati meraih dua penghargaan,
Danny Pomanto mengaku bahwa hal
itu tidak membuatnya berpuas diri.
Ia berkomitmen, usahanya memper-
juangkan kesejahteraan warganya,
tidak akan berhenti dan terpaku pada
penghargaan. “Ini menjadi pemicu
untuk kita, guna membangun Makas-
sar dua kali tambah baik. Sehingga
masyarakat kita lebih sejahtera,” jelas
Danny.
Sementara Bupati Garut H Rudy
Gunawan yang juga menerima peng-
hargaan menyatakan bahwa koperasi
di wilayahnya sudah tertata dengan
baik. Dimana koperasi sudah menjadi
sarana usaha bagi kawula muda
kreatif. Misalnya, sekarang sudah
dikembangkan Cokodot (dodol dan
cokelat).
“Kreativitas anak muda ini
digabungkan dalam sebuah wadah
bernama koperasi, sehingga meng-
hasilkan produk yang berkualitas dan
digemari masyarakat Garut maupun
luar Garut,” kata Bupati Rudy.
Prestasi gemilang juga ditorehkan
Hj Putu Selly Andayani. Kepala Dinas
Perdagangan NTB itu termasuk dari
134 tokoh di Indonesia yang dinilai
telah berjasa menumbuhkembangkan
kehidupan berkoperasi dan UMKM di
daerahnya.
“Bu Selly dinilai layak menerima
penghargaan ini, lantaran jerih payah,
serta terobasannya guna membina
para UKM dan koperasi di NTB sudah
terlihat memberikan nilai tambah
yang dirasakan para pengusaha kecil
dan koperasi di wilayahnya,” tegas
Puspayoga.
Selain Selly, penghargaan serupa
juga diterima oleh KH Abdullah Gym-
nastiar yang akrab disapa Aa Gym,
serta 20 orang bupati dan walikota.
Aa Gym, pembina Koperasi Pondok
Pesantren (Kopontren) Darut Tauhid,
Bandung termasuk satu dari 48 tokoh
masyarakat penerima penghargaan
Bakti Koperasi 2017.
Empat koperasi skala besar di
Jawa Barat meraih penganugerahan
Tanda Kehormatan Satyalancana
Wirakarya dari Presiden Jokowi.
Keempat koperasi tersebut yaitu KSP
Rukun Mekar Kabupaten Bandung,
KPRI Sasakadana Kabupaten Garut
Jawa Barat, KUD Sawargi Kecamatan
Solokan Jeruk Kabupaten Bandung,
dan KPBS Pangalengan Kabupaten
Bandung.
KPBS Pangalengan misalnya,
merupakan koperasi yang berang-
gotakan para peternak sapi perah di
Pangalengan. Koperasi yang berdiri
sejak 1969 ini memang selalu menjadi
langganan penerima penghargaan
nasional.
KPBS Pangalengan telah memiliki
4.500 anggota dan 3.300 diantaranya
anggota aktif. Anggota tidak aktif ini
karena mereka tidak memiliki sapi.
Untuk mendorong para peternak tidak
aktif ini pihak koperasi akan terus
meningkatkan sarana dan prasarana;
meningkatkan pelayanan kepada para
anggota, seperti penetapan harga
susu yang ideal, serta ketersediaan
pakan ternak, fasilitas perbankan
dengan bunga rendah, dan lebih
memperhatikan kesehatan anggota.
Koperasi Berprestasi
Koperasi Serba Usaha (KSU)
Talenta GMIT (Gereja Masehi Injil di
Timor) Kota Kupang, juga mendapat-
kan penghargaan sebagai Koperasi
Berprestasi. Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri Koperasi dan
UKM Puspayoga.
Bagi KSU Talenta yang berdiri
pada 1996, ini adalah penghargaan
untuk yang ketiga kalinya setelah
sebelumnya mendapatkan penghar-
gaan pada 2011 dan 2012. Namun,
menurut Manajer KSU Talenta GMIT
Daendels Pita Padji, penghargaan
yang diberikan kali ini lebih berkesan
dibandingkan penghargaan sebelum-
nya.
Menurut dia, koperasi yang dikelo-
lanya dari nol ini layak mendapatkan
penghargaan karena mengalami
kemajuan dalam banyak aspek. Di
antaranya, karena jumlah anggotanya
yang terus meningkat dan kepedulian
koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan anggota. Kredit macet
juga nyaris tidak pernah terjadi
karena kesadaran anggota bahwa ada
banyak anggota yang membutuhkan
dana.
Maka inilah parade koperasi
berprestasi sekaligus bukti masih
banyaknya pejuang gerakan koperasi
yang hidup di negeri ini. Semangat
koperasi itu nyatanya memang masih
terus menyala hinggi kini, hidup di
daerah-daerah hingga pelosok dan
jauh dari hingar bingar ibu kota.
Nyatanya koperasilah yang selama ini
menyalakan sumbu perekonomian di
pelosok-pelosok, tumbuh dalam kesu-
nyian tanpa pernah ada pamrih untuk
mendapatkan bintang penghargaan.
Karena baginya menghidupi banyak
orang secara bersama-sama jauh
lebih bermakna ketimbang mengkapi-
talisasi keuntungan untuk segelintir
orang. •
20178
Laporan Harkopnas
Siapa tak kenal Anging Mamiri,
lagu daerah masyarakat Su-
lawesi Selatan menjadi cermin
betapa koperasi di Indonesia ingin
menyampaikan pesan.
Lagu yang berisi keinginan untuk
menyampaikan pesan itu memang
terasa pas manakala acara puncak
perayaan Hari Koperasi Nasional
(Harkopnas) digelar di Kota Makassar
pada 12 Juli 2017.
Ketika itu tidak kurang dari 2.000
Dendang Koperasi Dalam Lagu Anging Mamiri
insan koperasi Tanah Air berkumpul di
Kota Makassar seakan ingin menyam-
paikan pesan betapa potensi kekua-
tan koperasi amat besar jika diber-
dayakan. Maka dendang lagu Anging
Mamiri yang mengiringi kedatangan
pejuang koperasi ke Sulawesi Selatan
mestinya menjadi perhatian khusus
yang layak untuk dimaknai.
Tahun ini sejarah perjalanan
koperasi bertambah usianya menjadi
70 tahun. Maka Harkopnas 2017
pun diharapkan bukan lagi sekadar
seremoni sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya.
Presiden Joko Widodo yang turut
hadir merayakan Harkopnas 2017 di
Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan
Ujung Pandang, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan pun meng-
ingatkan para penggerak koperasi di
Tanah Air untuk terus meningkatkan
semangat reformasi koperasi sebagai
kekuatan bersama yang mampu ber-
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
Presiden Jokowi memukul beduk pada pada Pembukaan peringatan Harkopnas ke-70 (12/7) di Makassar.
92017
saing dan cepat beradaptasi dengan
perkembangan zaman. Apalagi di era
sekarang ini dibutuhkan kecepatan,
kreativitas, dan juga inovasi agar
koperasi bisa bersaing dengan para
pelaku ekonomi lainnya.
"Saya ingatkan agar penggerak-
penggerak koperasi jangan pernah ta-
kut bersaing dan berkompetisi dengan
pelaku-pelaku ekonomi lainnya," ujar
Presiden.
Pemerintah masih menganggap
kekuatan koperasi saat ini tetap rel-
evan dalam perekonomian Indonesia
dan perekonomian global. Koperasi
juga merupakan salah satu institusi
ekonomi rakyat yang penting dalam
menghadapi tantangan masa depan.
"Untuk itu pemerintah menempat-
kan koperasi sebagai institusi utama
dalam pelaksanaan kebijakan pemer-
ataan ekonomi, dan dalam kebijakan
reforma agraria redistribusi lahan. Kita
juga ingin menempatkan koperasi se-
bagai salah satu penerima yang dapat
memanfaatkan konsesi-konsesi yang
akan kita berikan," kata Presiden.
Namun koperasi yang akan mener-
ima konsesi-konsesi itu harus memiliki
kemampuan manajemen dalam pen-
gelolaan konsesi-konsesi lahan yang
akan diberikan oleh pemerintah.
Sayangnya pekerjaan rumah
koperasi masih segudang, Presiden
misalnya menggarisbawahi masih
rendahnya kontribusi koperasi kepada
perekonomian nasional. Meski telah
mengalami peningkatan dua kali lipat
dibanding 2,5 tahun lalu, sumbangan
koperasi terhadap perekonomian In-
donesia dinilai masih relatif kecil atau
baru sebesar 3,9 persen.
"Di Prancis itu 18 persen, di
Belanda kontribusinya 18 persen,
di Selandia Baru kontribusinya 20
persen. Sekali lagi di negara kita baru
3,9 persen," ucap Presiden.
Padahal, lanjut Presiden, setiap tahun
pemerintah selalu gencar meng-
gerakan koperasi sebagai soko guru
perekonomian Indonesia.
"Inilah pekerjaan kita. Pekerjaan
besar kita ada di sini, agar kontribusi
koperasi terhadap perekonomian na-
sional itu meningkat secara drastis,"
katanya.
Peringatan Seremoni
Cita-cita Bung Hatta untuk men-
jadikan koperasi sebagai soko guru
perekonomian bangsa terancam gagal
diterjemahkan oleh para penerus-
nya ketika Peringatan Hari Koperasi
Nasional hanya digelar dalam bentuk
upacara dan seremoni semata.
Serangkaian acara digelar, ben-
dera-bendera kebangkitan koperasi
dikibarkan setinggi tiang dapat men-
jangkau, ribuan penggerak koperasi
dikumpulkan di satu tempat, bahkan
sang presiden pun dihadirkan namun
selepas tenda seremoni dibongkar
dan bendera bersama umbul-umbul
diturunkan nasib koperasi tetaplah
sama.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) Nurdin Halid sebagai ketua
penyelenggara Harkopnas 2017
sendiri mengaku sudah melakukan
berbagai upaya untuk mengembang-
kan koperasi melalui pemberdayaan
potensi, peluang bisnis, sekaligus
mencari solusi atas permasalahan dan
tantangan yang dihadapi.
“Koperasi memang perannya
sering dikaitkan dengan upaya pemer-
intah untuk mengurangi pengang-
guran, memerangi kemiskinan, dan
memeratakan pendapatan,” katanya.
Sayangnya hal itu ia akui belum
juga mampu dipenuhi oleh koperasi,
sehingga disadarinya harus ada upaya
pemberdayaan yang lebih intensif.
Untuk kepentingan itu, pihaknya
melakukan serangkaian kegiatan yang
puncaknya digelar di Makassar, Su-
lawesi, dan menghadirkan sekurang-
kurangnya 40.000 insan gerakan
koperasi di Indonesia. Sebelumnya
serangkaian kegiatan lain pun digelar
di antaranya ziarah ke Makam Bung
Hatta, gerak jalan santai, pameran,
kongres koperasi III, dan kemah kop-
erasi.
Serangkaian acara peringatan itu
pun diharapkan mampu merevolusi
nasib koperasi yang semakin tua dan
laksana terabai itu. Namun siapa yang
kini bisa teryakinkan bahwa serang-
kaian acara itu mampu melakukannya.
Di Tangan Pemerintah
Pemerintah menjadi pihak yang
paling mudah disudutkan ketika
koperasi yang semakin menua di
Indonesia tapi tetap terseok mengikuti
perkembangan zaman.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN
Puspayoga nyatanya telah mengu-
payakan beragam program untuk
mereformasi koperasi di Indonesia.
"Kita lakukan reformasi total, yang
meliputi rehabilitasi, reorientasi, dan
pengembangan koperasi," katanya.
Tetapi ia meyakinkan bahwa per-
soalan koperasi yang telah demikian
kompleks tidak saja memerlukan
intervensi pemerintah.
"Ini bukan semata tanggung jawab
pemerintah tetapi tugas kita bersama
untuk membuat koperasi di Indonesia
ini bangkit," katanya.
Ia pun mempertanyakan kepada
setiap orang di Indonesia sudahkah
menjadi anggota koperasi, sudahkah
memberikan kontribusi, sudahkah
merasakan manfaatnya.
Maka sebelum kemudian saling
menyalahkan seluruh elemen diperlukan
kontribusinya untuk membuat koperasi
bisa benar-benar menjadi soko guru
perekonomian bangsa.
Sebagai panglima gerakan koperasi di
Tanah Air, pria berdarah Bali itu pun me-
minta kepada seluruh rakyat di Tanah Air
agar tak membiarkan koperasi menua
tanpa arti. Sebab sebaik apapun alat
pemerataan kesejahteraan tak akan ada
artinya jika tidak digunakan dengan baik.
Dendang Anging Mamiri pun seperti
sedang menyampaikan pesan bahwa
koperasi meminta untuk terus diperhi-
tungkan. •
201710
Wawancara Tokoh
Edi Kartika
Koperasi Dituntut Profesional
(Dok.KWSG)
112017
K operasi Warga Semen Gresik
(KWSG) satu-satunya koperasi
dari Indonesia yang pernah
mencatatkan diri di ranking koperasi
dunia. Pencapaian KWSG masuk
dalam jajaran koperasi dunia tidak
sebentar. Koperasi yang lahir tahun
1963 ini pada awalnya hanya penjua-
lan sayur mayur dan kebutuhan pokok
karyawan Semen Gresik. Sekarang
KWSG berkembang menjadi koperasi
yang fokus pada industri dan perda-
gangan.
Koperasi beranggotakan para
karyawan Semen Gresik dan anak
usahanya, mengalami pertumbuhan
signifikan mulai tahun 1992 saat
merambah ke bisnis penjualan dan
distribusi semen.
“Kami menyadari koperasi harus
profitable. Kami harus mencari usaha
yang bisa menghasilkan keuntun-
gan,” kata Edi Kartika, Ketua
Pengurus KWSG.
Karena itu, manajemen KWSG
berekspansi pada bisnis semen dan
ritel. Bahkan KWSG mulai masuk ke
industri dengan menambah investasi
baru dengan membangun pabrik
pabrik fiber cement board Gress
Board. Pabrik berkapasitas produksi
sebanyak 400 ribu lembar/bulan
dibangun di atas lahan seluas 5,6 ha
di Desa Banjartanggul, Kecamatan
Pungging, Mojokerto pada 2015.
KWSG juga berinvestasi hingga Rp
5,5 miliar untuk menambah armada
22 armada truk untuk memperlancar
proses pendistribusian bahan
bangunan ke seluruh wilayah pasar
KWSG.
Edi mengatakan meski berbisnis
dengan Semen Gresik, koperasi yang
memiliki anggota 6.000 orang ini tidak
pernah mendapat keistimewaan dari
Semen Gresik. Bisnis dilakukan
secara professional untuk menghasil-
kan keuntungan.
“Kami sebagai distributor harus
kompetitif, pakai bank garansi, tidak
ada keistimewaan. Ikut tender ke Se-
men Sresik kalau memang kalah, ya
kalah,” kata Edi.
Tahun ini, KWSG menargetkan
pendapatan Rp3,29 triliun atau naik
13% dari prognosa 2016.
Diakui, saat ini terjadi perlambatan
ekonomi dilain pihak penjualan semen
juga semakin kompetitif disebabkan
suplai di pasar melonjak lebih tinggi
dari kebutuhan.
Edi menyebut, tantangan KWSG
ke depan sangat besar. Mengelola
koperasi di dunia bisnis yang sangat
kompetitif, memaksa KWSG harus
berperilaku modern namun tidak
meninggalkan prinsip-prinsip
koperasi. Ditegaskan, tujuan utama
berkoperasi adalah semangat keber-
samaan dan kesejahteraan anggota.
Akan tetapi, harus disadari koperasi
tetap dikelola dengan sistem bisnis
yang berjalan di era sekarang, yakni
kompetensi SDM, dukungan IT, tata
kelola usaha secara transparan, efisien
dan efektif.
Tidak heran, KWSG menerapkan
sistem IT untuk mengelola transaksi
ritel yang tersebar di 9.000 gerai di
seluruh Indonesia. “Ritel KWSG sudah
demikian luas, kami harus menggunak-
an IT agar bisa terpantau secara baik,”
jelas Kartika.
Dia menegaskan, koperasi saat ini
tidak bisa dikelola asal-asalan kalau
ingin hidup jangka lama. Koperasi juga
tidak bisa dikelola secara part-time.
Edi menepis anggapan, menge-
lola koperasi tidak bergengsi. Justru,
tegasnya, pengelola koperasi harus
memiliki kemampuan lebih karena
karakter lembaga koperasi jauh lebih
rumit dari perusahaan swasta. •
(Dok.KWSG)
201712
Wawancara Tokoh
Agung Sudjatmoko
Merumuskan Langkah Pasca-Kongres Koperasi III
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
132017
K ongres Koperasi III menjadi
titik balik memuncaknya hara-
pan pengembangan koperasi
di Tanah Air setelah puncak acara
Peringatan Hari Koperasi Nasional
ke-70 di Kota Makassar.
Namun, Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) sebagai wadah gerakan
koperasi di Indonesia kemudian
memiliki segudang pekerjaan rumah
untuk merumuskan langkah lanjutan
pasca-kongres tersebut digelar.
Butir-butir rekomendasi yang
dihasilkan diharapkan pun dapat
diimplementasikan sehingga koperasi
semakin diperhitungkan kiprahnya di
Indonesia. Demi alasan itulah Ketua
Harian Dekopin Agung Sudjatmoko
bersama jajarannya di Dekopin
memutar otak untuk merumuskan
langkah lanjutan. Maka sejumlah
upaya pun sedang terus dipersiapkan.
Emagz berkesempatan mewawa-
ncari Agung Sudjatmoko di tengah
kesibukannya tersebut. Berikut
petikan wawancara dengan pria yang
akrab disapa Agung itu.
Bagaimana Anda menilai Kongres
Koperasi III yang telah berlangsung
dan menghasilkan sejumlah reko-
mendasi?
Alhamdulillah, kita sudah sukses
menggelar rangkaian acara Peringatan
HUT Koperasi ke-70 dan Kongres Ko-
perasi III di Makassar. Kita layak ber-
syukur dimana Presiden Joko Widodo
siap mendukung gerakan koperasi
Indonesia. Presiden menyampaikan
harapan terhadap gerakan koperasi,
antara lain, gerakan koperasi harus
mampu membangun karakter, harus
dikelola secara modern, jangan takut
bersaing, dan harus dikelola dengan
cara korporasi yang profesional.
Presiden juga berharap gerakan ko-
perasi segera melakukan konsolidasi
usaha termasuk toko-toko koperasi
melalui kemandirian kolektif dengan
melakukan joint buying, joint sell-
ing, dan lain sebagainya. Kemitraan
mutualisme semacam ini hanya bisa
mewujud apabila koperasi melakukan
modernisasi tata kelola.
Jadi apa yang akan dilakukan ger-
akan koperasi setelah ini?
Kami melihat, perlunya melakukan
hal-hal sebagai berikut, pertama so-
sialisasi hasil-hasil kongres sehingga
lebih mengenergi kepada segenap
stakeholder untuk mengembangkan
partisipasi dan kontribusinya. Kedua,
kita juga perlu menetapkan indikator-
indikator pengukuran efektivitas
keterbangunan koperasi.
Ketiga, koperasi-koperasi harus
mampu menggerakkan bisnisnya di
satuan kerja masing-masing. Kemu-
dian dikonsolidasi berdasar semangat
kebersamaan dan kegotongroyongan.
Keempat, kerja sama antarkop-
erasi perlu dikembangkan karena
hal ini merupakan salah satu prinsip
koperasi yang keenam. Kita harus
membangun sinergi gerakan koperasi
dengan badan usaha lain.
Jadikan ini sebagai momentum
secara internal bagi koperasi untuk
intropeksi, berkaca, dan memban-
gun dirinya dengan cara revitalisasi,
reorganisasi, restrukturisasi, untuk
modernisasi manajemen koperasi,
dan konsolidasi usaha koperasi.
Mengapa Dekopin melihat cara-
cara itu strategis dan penting?
Karena dengan cara ini koperasi
bisa mandiri. Koperasi akan mampu
mengelola potensi ekonomi anggota
dan dipercaya mengelola usaha yang
secara siklus bisa menjadi besar dan
lebih besar lagi. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
201714
K operasi Warga Indonesia
Qatar (KWIQ) semula hanya
ada dalam benak segelintir
orang yang menginginkan sebuah
kebersamaan untuk kehidupan yang
lebih baik di negeri seberang. Namun
toh koperasi itu pada akhirnya terwu-
jud setelah melalui perjuangan yang
panjang.
Segalanya berawal dari ngum-
pul bareng saling bertukar pikiran
sesama diaspora Indonesia di Qatar,
lalu kemudian munculah ide untuk
membantu sesama diaspora sekaligus
pemerintah Indonesia khususnya un-
tuk meningkatkan kesejahteraan ber-
sama. Setelah melalui diskusi cukup
panjang, mencuat sebuah gagasan
membuat usaha bersama. Tak lama
lahirlah KWIQ.
Rencana pembentukan koperasi
dimatangkan oleh Team 9 yang
sebagian besar pengurus dan anggota
IBAQ (Indonesia Business Associa-
tion in Qatar). Dari gagasan kemudian
dilanjutkan dengan perencanaan
yang didasarkan atas masukan dari
WNI (yang dihimpun melalui survei)
dan pihak Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Qatar.
Maka pada 16 Mei 2016 dilaku-
kan rapat pemaparan pendirian
KWIQ bertempat di KBRI Doha,
dengan dihadiri oleh Dubes RI di
Qatar.
Selanjutnya tim inti melakukan
serangkaian pertemuan untuk
membahas rancangan AD/ART
dan rencana pemilihan pengurus,
agar proses pembentukan koperasi
sebagai badan hukum dapat segera
dilakukan.
Di samping itu, tim inti juga
membahas beberapa prospek dan
kemitraan bisnis, agar pada waktu
koperasi telah memiliki landasan hu-
kum, dapat segera menggulirkan roda
usaha.
Pada 26 Juni 2016, di KBRI Qatar
dilangsungkan rapat pendirian KWIQ.
Rapat dihadiri oleh 30 peserta yang
sekaligus sebagai pendiri koperasi.
Selanjutnya, pada Februari 2017
KWIQ resmi disahkan dan beroperasi.
Faktanya untuk membuat badan
hukum koperasi ternyata membutuh-
kan waktu panjang. Ini bukan karena
sulitnya birokrasi, tetapi lebih kepada
karena kesibukan mereka yang may-
oritas bekerja sebagai profesional di
bidang minyak dan gas di Qatar.
Sementara izin pendirian koperasinya
di Indonesia.
Kartini Sarsilaningsih yang didapuk
sebagai Ketua KWIQ mengaku bang-
ga atas berdirinya koperasi berbadan
Wawancara Tokoh
Kartini Sarsilaningsih
KWIQ Merajut Asa Diaspora Indonesia
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
152017
hukum Indonesia, dan bisa beroperasi
di luar negeri. Ia pun optimistis bahwa
koperasi ini akan mampu membawa
anggotanya untuk hidup lebih
sejahtera pada masa mendatang.
Misi KWIQ pun sangat mulia, yakni
untuk meningkatkan kesejahteraan
dan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat Indonesia
di Qatar pada umumnya.
Bukan hanya itu, koperasi yang
baru satu-satunya didirikan oleh para
diaspora ini juga ingin meningkat-
kan kerja sama perdagangan antara
pemerintah Indonesia, badan usaha
swasta di Indonesia, dan di Qatar.
“Kami juga ingin KWIQ menjadi
koperasi bertaraf international dan
berdikari sebagai gerakan
ekonomi masyarakat Indonesia di
Qatar, berkontribusi dalam pemban-
gunan nasional dan meningkatkan
hubungan ekonomi,” kata Kartini
dengan antusias.
Koperasi yang masuk dalam jenis
Koperasi Serba Usaha (KSU) ini
sangat terbuka. Mesti saat ini para
anggotanya adalah para profesional
atau pekerja formal di bidang migas,
KWIQ juga membuka peluang bagi
pekerja informal Indonesia yang
berada di Qatar.
“KWIQ terbuka bagi seluruh warga
negara Indonesia yang bermukim di
Qatar maupun yang pernah tinggal di
Qatar silahkan bergabung bersama
kami,” kata Kartini.
Saat ini, KWIQ memiliki anggota
sebanyak 75 orang, dan diharapkan
hingga akhir tahun ini bisa
mencapai 200 orang. Kartini menjelas-
kan, jumlah diaspora Indonesia di
Qatar mencapai 40 ribu orang yang
terdiri dari 10 ribu sebagai pekerja
formal, dan sisanya informal seperti
pembantu rumah tangga.
Koperasi yang dimotori oleh
Indonesia Business Association in
Qatar(IBAQ) serta difasilitasi dan didu-
kung KBRI Doha juga menjadi wadah
komunitas diaspora dan pelaku usaha
Indonesia yang memiliki usaha di Qatar.
Sedangkan bisnis inti yang dijalank-
an KWIQ yakni bidang perdagangan,
pariwisatam dan investasi.
Kini KWIQ telah menjalankan usaha di
bidang ritel (supermarket).
Jenis barang yang dijual mayoritas
produk-produk kuliner Indonesia, sep-
erti mie, rendang, hingga bumbu pecel.
”Kami megutamakan produk-prduk
yang disukai para diaspora Indonesia,”
kata Kartini.
Ke depan, Kartini berharap melalui
KWIQ ini bisa membantu pemerintah
dalam bidang perdagangan (ekspor),
jasa, dan produk-produk Indonesia di
pasar Qatar. “Jika perusahaan-
perusahaan Indonesia ingin
melakukan penetrasi pasar di Qatar
bisa melalui KWIQ. Kami siap mem-
fasilitasi dan menjalin kerja sama,”
pungkasnya. •
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
201716
Wawancara Tokoh
Sri Untari Bisowarno
Impian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
172017
Koperasi, oleh para pendiri bangsa ketika itu, diniat-
kan sebagai tiang penyangga utama
perekonomian nasional.
K iprah Sri Untari Bisowarno
dalam perkoperasian tak
perlu diragukan. Perempuan
asal Jawa Timur itu sudah bertahun-
tahun malang-melintang terjun
mengelola koperasi hingga menjadi
salah satu koperasi yang diperhi-
tungkan di Tanah Air.
Pantas jika Ketua Koperasi
Setia Budi Wanita (SBW) Malang itu
didaulat sebagai praktisi koperasi
yang dianggap paham 100 persen
tat acara membentangkan layar
bisnis koperasi agar bisa berkem-
bang lebih luas. Pun demikian saat
Kongres Koperasi III di Kota Makas-
sar, perempuan yang juga menjabat
sebagai Ketua Puskowanjati Jatim ini
memegang peran yang sangat me-
nonjol. Ia bahkan dipercaya menjadi
salah satu pimpinan sidang Kongres.
Ia juga terpilih menjadi tim perumus
hasil Kongres.
E-Magz berkesempatan mewa
wancarai Srikandi Koperasi yang
juga anggota DPRD I Jatim ini. Beri-
kut petikan wawancara.
Bagaimana Anda melihat hasil
Kongres Koperasi ke-3 di Makas-
sar ini?
Sebagai praktisi koperasi, saya
melihat hasil Kongres Koperasi III
ini sudah cukup mampu memenuhi
harapan insan perkoperasian, karena
yang kami butuhkan adalah perha-
tian pemerintah terhadap gerakan
koperasi terutama dalam bentuk
afirmasi atau dukungan undang-
undang.
Peraturan apa yang perlu diafir-
masi oleh pemerintah?
Misalnya saja UU perpajakan
terhadap koperasi, sudah saatnya
koperasi dibebaskan dari pajak,
minimal jangan mengenakan pajak
berganda terhadap koperasi.
Apakah ada regulasi lain yang
menghambat selain perpajakan?
Dunia koperasi menginginkan
perekonomian dibangun berdasar-
kan UU pokok perekonomian nasi-
onal yang menyejajarkan koperasi
agar setara dengan pelaku ekonomi
lainnya yaitu swasta dan BUMN.
Terkait rekomendasi dalam Kon-
gres III di Kota Makassar, apa saja
hasil signifikan yang didapat?
Ada banyak hal termasuk asset
dan perpajakan juga sudah masuk
dalam butir rekomendasi, Jadi saat
ini ada banyak aset koperasi khu-
susnya KUD yang kemudian menjadi
sesuatu atau menjadi rebutan, kami
meminta pemerintah menata ulang
lagi, mana-mana yang menjadi hak
KUD segera dikembalikan. Di sisi lain
kami juga berusaha meraih peluang
yang diberikan Pemerintah terkait
program redistribusi lahan yang
disiapkan pemerintah. Ada hal yang
spektakuler lagi dari hasil Kongres itu
dimana gerakan koperasi meminta
DPR dan Pemerintah membahas lagi
penjelasan UUD 1945 khususnya
pasal 33 ayat 1.
Apakah langkah lanjutan dari Kon-
gres III ini?
Jadi harapan dunia koperasi
sudah tertuang dalam Deklarasi
Makassar yang secara detail di-
jabarkan dalam butir-butir rekomen-
dasi yang ada 17 itu. Kongres juga
mengamanatkan, Dekopin untuk
membuat road map, rencana jangka
menengah, dan rencana jangka
panjang untuk mengawal hasil
Kongres ini. Semua jajaran Dekopin
termausk di daerah, harus melaku-
kan action untuk mengamankan
dan mengawasi implementasi hasil
Kongres. Sementara Kementerian
Koperasi, diharapkan juga terlibat
dalam proses ini, khususnya dalam
mewujdukan koperasi sebagai pilar
negara.
Menurut Anda, apa saja hal yang
membuat peran koperasi belum
seperti yang dicita-citakan ?
Ada sejumlah kendala yang harus
dilewati untuk membentuk dan men-
jalankan koperasi hingga sukses.
Sejarah pergantian rezim pemerintah
di negeri ini mengiringi pasang surut
kiprah koperasi itu sendiri.
Mari kita mulai dengan menen-
gok sejarah perjalanan koperasi. Ini
agar kita semua memahami dimana
posisi koperasi dan bagaimana kita
akan membentuk dan menjalankan
koperasi. Koperasi, oleh para pendiri
bangsa ketika itu, diniatkan sebagai
tiang penyangga utama perekono-
mian nasional.
Koperasi sebagai usaha bersama
dilandasi semangat gotong royong
yang terkandung dalam Pancasila.
Namun, pasca 1966, setelah
pergantian pemerintah, banyak
undang-undang yang diterbitkan
bersifat pro pasar bebas. Dari sini
mulai terjadi perubahan watak
koperasi. Banyak koperasi yang
secara aturan legal formal memang
koperasi. Tapi praktik operasionalnya
menggunakan sistem perbankan.
Sementara di era sekarang,
pemerintahan Jokowi telah
menetapkan Nawacita sebagai pro-
gram kerjanya.
Nawacita itu sendiri dijiwai Tri
Sakti Bung Karno. Di dalam Tri Sakti,
salah satunya adalah berdikari di
bidang ekononi. Jadi saya yakin,
kejayaan koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat akan bisa terwujud. •
201718
Inspirasi Koperasi
Bedah Rumah Ala Koperasi Syariah BMI
K operasi Syariah Benteng
Mikro Indonesia (KS BMI)
Tangerang membuat sebuah
program baru untuk membantu ma-
syarakat dalam berinvestasi
properti lewat program bedah rumah.
Program bedah rumah dalam bentuk
RLH ini adalah ide yang orisinil dan
bisa menjadi inspirasi best practice
bagi koperasi lain dalam memberikan
manfaat pada anggotanya.
Koperasi Syariah ini sudah melak-
sanakan Kredit rumah tanpa uang
muka untuk anggota. Hebatnya,
koperasi ini maju dan berkembang
tanpa bantuan dari bank. Hingga De-
sember 2015 koperasi ini membuku-
kan modal sendiri Rp.106 miliar naik
38% dibanding tahun 2014.
Piutang Rp.178 miliar naik 23%
dibanding periode yang sama tahun
lalu sebesar Rp.145 miliar, sedang-
kan simpanan mencapai Rp.67 miliar
dan membukukan laba bersih sebe-
sar Rp.6,6 miliar. Hingga Desember
2015 Koperasi BMI mencatat aset
Rp.260 miliar, dan membayar pajak
badan sebesar Rp.2,1miliar.
Program Bedah Rumah yang
dikembangkan turut mendapat
apresiasi dari Menteri Koperasi dan
UKM Puspayoga. Menteri asal Bali
ini berharap program KS BMI ini,
bisa menjadi contoh bagi koperasi
lain, yaitu bagaimana memberikan
manfaat sebesar-besarnya pada
anggota koperasi.
Selain itu, Puspayoga semakin
kagum melihat kualitas rumah layak
Pengurus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berfoto bersama usai menerima penghargaan sebagai Koperasi
Berprestasi 2017.
(Dok.Humas Kemenkop UKM)
192017
yang dibangun koperasi ini tidak
sembarangan melainkan memenuhi
standar international minimal yang
ditetapkan UN Habitat, yakni lem-
baga resmi di bawah PBB.
"Secara kesehatan koperasi,
saya tidak meragukan Kopsyah BMI.
Namun, saya memberi saran agar
segera membenahi sistem onlinenya,
atau IT," kata Puspayoga.
Presiden Direktur Kopsyah BMI
Kamaruddin Batubara mengatakan
kinerja koperasinya telah berkem-
bang pesat dengan memiliki jumlah
anggota 122.190 orang anggota,
516 orang karyawan pada empat
kantor cabang dan 31 kantor cabang
pembantu. Kamaruddin juga men-
egaskan bahwa bila koperasi besar
maka akan bisa bersaing dengan
unit usaha lainnya, termasuk usaha
besar.
Adapun, sejak bulan Maret 2015
hingga sekarang KS BMI telah
berhasil membangun 12 RLH secara
gratis bagi anggotanya, baik yang
terkena bencana putting beliun,
kebakaran maupun memang tidak
layak huni. Pembiayaan bersumber
dari sebagian provinsi 1 persen dike-
nakan atas pinjaman koperasi yang
diberikan. Selain membangun RLH,
koperasi ini juga memberikan pinja-
man kepada anggota dalam rangka
memperbaiki saluran air dan sanitasi.
Tidak hanya Puspayoga, Bu-
pati Tangerang A Zaki Iskandar juga
mendukung program bedah rumah
yang dikembangkan KS BSMI. Zaki
mengatakan bahwa di kabupaten
tangerang ini ada sekitar 18 ribu
rumah yang tidak layak huni, di mana
5 ribu di antaranya dalam kondisi
sangat parah. Karena itu, pihaknya
harapkan para Camat di Kab
Tengerang bisa menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak khususnya
KS BMI untuk membuat semacam
program bedah rumah ini.
Koperasi yang berdiri sejak tahun
2002 ini, awalnya adalah Lembaga
Pembiayaan Pengembangan Usaha
Mikro Kecil Menengah (LPP-UM-
KM) yang diinisiasi oleh Pemkab
Tangerang. Seiring perjalanan waktu,
pada tahun 2013 berubah jadi Kop-
erasi Jasa Keuangan Syariah (KPP-
UMKM Syariah) dan selanjutya pada
2015 berubah nama jadi Koperasi
Syariah Benteng Mikro Indonesia
dengan badan Hukum 213/PAD/M.
KUKM.2/XI/2015.
Sejumlah aktivitas bidang pem-
berdayaan masyarakat yang cukup
menonjol oleh koperasi ini berlang-
sung di tahun 2015 antara lain men-
gadakan sunatan masal sebanyak
100 anak anggota dan membantu
anak-anak disabilitas, menyantuni
1.500 anak yatim, beasiswa kepada
sembilan orang siswa SLTA dan
Program Paket-C kepada 1.700 anak
angota untuk mendapatkan ijazah
setara SLTA.
Pada bidang pendidikan, Kop-
erasi BMI telah membiayai ribuan
anak anggota yang bersekolah di
jenjang SLTA, pemberian bea siswa
dan diklat-diklat untuk anggota dan
karyawan. Sedangkan di bidang
ekonomi melibatkan anggota den-
gan pemberian skim pembiayaan
serta pelatihan bisnis.
Untuk di bidang kesehatan, Ko-
perasi BMI berupaya melaksanakan
tanggung jawab sosialnya dengan
memberikan penyuluhan kesehatan
kepada masyarakat, antara lain
pembuatan jamban bagi anggota,
terutama di daerah-daerah perkota-
an di wilayah Banten sehingga
kesehatan anggota meningkat.
Khusus untuk pengelolaan sani-
tasi dan air, koperasi ini menjalin
kerjasama dengan lembaga swa-
daya Amerika Serikat, IUWASH-
USAID atau Indonesia Urban Water,
Sanitation and Hygiene, Water.org
dan Kiva.Org. Hingga 2015 pro-
gram ini telah merealisasikan 1.767
unit
sanitasi dan air warga dari target
1.522 unit.
Tidak hanya itu, di saat pelam-
batan ekonomi pada tahun 2015,
Koperasi BMI mampu mengatasi
kelesuan ekonomi dengan tetap
melakukan ekspansi usaha, antara
lain membuka dua kantor cabang di
Lebak dan Pandeglang, melengkapi
dua cabang yang sudah beroperasi
di Tangerang dan Serang.
Koperasi yang berkantor pusat
di Cikupa Tangerang ini, beroperasi
dengan 457 karyawan yang terse-
bar di 31 kantor cabang pembantu,
semuanya beroperasi di Provinsi
Banten dan melayani 117.891 ang-
gota. •
Pengurus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia meresmikan rumah layak
huni dari anggota Koperasi.
(Dok.KSBMI)
201720
Galeri FotoRangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70: Ziarah Makam Bung Hatta
212017
Rangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70: Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Kementrian Koperasi dan UKM
201722
Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70 di Makassar
232017
Kongres Koperasi ke-3
top related