telaah yuridis argumentasi hukum penuntut …/telaah... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id...
Post on 21-Jun-2018
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM
DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE
BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI
DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN
TERDAKWA RASMINAH
(Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas sebelas Maret Surakarta
Oleh :
SEPTI MONICA RAHMAWATI
NIM. E 0008431
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM
DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE
BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI
DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN
TERDAKWA RASMINAH
(Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)
Oleh :
SEPTI MONICA RAHMAWATI
NIM. E 0008431
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penelitian Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 11 Juli 2012
Dosen Pembimbing
BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum
NIP. 19680209 1989031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
PENGESAHAN PENGUJI
PENULISAN HUKUM (Skripsi)
TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM
DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE
BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI
DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN
TERDAKWA RASMINAH
(Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)
Oleh :
SEPTI MONICA RAHMAWATI
NIM. E 0008431
Telah diteima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2012
DEWAN PENGUJI
1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : ..........................................
NIP. 19570629 198503 1002
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. : ..........................................
NIP. 19581225 198601 1001
Sekretaris
3. Bambamg Santoso, S.H., M.Hum. : ..........................................
NIP. 19620209 198903 1001
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
PERNYATAAN
Nama : SEPTI MONICA RAHMAWATI
NIM : E 0008431
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM
DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN
MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR
PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (Studi
Kasus dalam putusan mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011) adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 11 Juli 2012
Yang membuat pernyataan
SEPTI MONICA RAHMAWATI
NIM. E 0008431
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
ABSTRAK
Septi Monica Rahmawati., 2012, TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI
HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM MENDALILKAN BAHWA
PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS
MURNI SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP
PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN
TERDAKWA RASMINAH (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor. 653 K/Pid/2011). Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Hukum Penuntut
Umum dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan
bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dikaitkan
dengan pasal 244 KUHAP dalam mempertimbangkan alasan kasasi dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.
Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif yang bersifat
perskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang
digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011. Sumber
bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, dan artikel.
Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit
yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa argumentasi
Penuntut Umum ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP, namun berkesusaian
dengan konsep hukum yurisprudensi (Judge Made Law). Terkait argumentasi
Hukum Penuntut Umum terhadap alasan kasasi yang dalam putusan Hakim Judex
factie bukan merupakan putusan bebas murni.
Kata kunci : Upaya Hukum Kasasi, Pencurian, Putusan Bebas Murni.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
ABSTRACT
Septi Monica Rahmawati., 2012, REVIEW OF PUBLIC ATTORNEY’S
ARGUMENT TO JUDEX FACTIE DECISION AS NOT ACQUITTAL OF
CASSATION TO FREE TRIAL DECISION IN STEALING CASE WITH
ACCUSED RASMINAH (CASE STUDY IN SUPREME COURT DECREE
NUMBER 643 K/PID/2011). UNS Faculty of Law.
This research aims to determene public attorney’s argument to judex factie
as not acquittal of cassation to free trial decision with an article 244 KUHAP to
consider an appeal of supreme court decree Number 643 K/PID/2011.
This research is a normative research law that is prescriptive, using case
approach. Types of legal materials used are the primary legal materials in the form
of the constitusion of The Republic of Indonesia year 1945, Act number 8 of 1981
on criminal procedure law (HAP), Act number 48 of 2009 on Judicial Power, and
Supreme Court Decision Number 643 K/PID/2011. Source of secondary legal
materials in the form of books, papers, and articles. Technical analysis of legal
material is deductive analysis technical with the conclusions of the general of the
problems concrete.
Based of result can be concluded that Public Attorney argument is
contrary to article 244 KUHAP, but in conformity with the concept of
Jurisprudence law (judge made law). Appeal Court legal arguments Related to the
Judge factie as not an acquittal.
Keywords : Cassation, theft, acquittal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
MOTTO
Berfikir Melingkar dan Berjiwa Besar kunci Utama
Keberhasilan Seorang Pemimpin Penulis
Moral exellence comes about as result of habit Aristoteles
Setiap diri kita adalah pemimpin, dan nanti akan diminta
pertanggungjawaban dihadapanNya Ary Ginanjar Agustian
Aku tau aku mampu, Aku yakin aku bisa, Aku berusaha,
Luar Biasa... Ridwan Mukhri
Tidak ada kata menyerah Andi F. Noya
Anyone who has never made a mistake has never tried nything
new Albert Einstein
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta
dan terima kasih kepada :
1. Alloh SWT Sang Penguasa Alam Semesta yang telah memberikan
kekuatan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini.
2. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi tauladan dan
insipirasi hidup dari penulis.
3. Kedua Ruang Tua, Papa dan mama yang telah memberikan kasih
sayang yang begitu besar kepada penulis serta selalu
memberikan dukungan moril dan materiil.
4. Kakak-kakakku, mbak Oky, mbak Selfi, Mas Aris yang telah
memberikan banyak support kepada penulis.
5. Keponakan tersayang Arsa Khairan Haidar Lahay yang menjadi
semangat dan penghibur penulis disaat benar-benar lelah dan
letih.
6. Sherly, Russy, Nenin dan Didit, sahabat terbaikku saat susah
dan senang, saat tangis dan tawa kalian selalu ada.
7. Teman-teman Griya Biru, Corry, Nensi, Dokter Putri, Danny,
Ajeng, Putri, dan Norma yang telah menjadi keluarga kedua bagi
penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat,
taufiq serta hidayahnya sehingga penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul,
“TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM
DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN
MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR
PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (STUDI
KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 653 K/PID/2011)”
dapat terselesaikan tepat waktu.
Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, terutama pada :
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih kepada :
1. Allah Swt, atas segala rahmat, taufiq dan karuniaNya,
2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, .M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas
Maret Surakarta beserta seluruh pembantu rektor,
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum
UNS Surakarta,
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum UNS Surakarta,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang
telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan
Hukum (Skripsi) ini dengan baik,
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu yang telah diberikan
yang akan menjadi bekal dimasa yang akan datang.
7. Seluruh Pimpinan dan Staff Administrasi Dakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, atas semua kemudahan, fasilitas serta
kemudahan-kemudahan yang telah diberikan,
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS,
9. Kakakku Oky, Selfi dan juga Aris
10. Teman-teman terbaikku bersama kalian, keluh kesah dan resah menjadi
semangat dan cita untuk meraih sukses,
11. Ikatan Mahasiswa Madiun-Solo (MOGOESTOS), BEM FH UNS, dan
tempat-tempat lain tempat penulis banyak belajar berbagai hal.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNS angkatan 2008 yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas
dukungan dan bantuan kalian selama ini,
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga
Tuhan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.
Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa Penulisan
Hukum ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat
membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepan sangat diperlukan dari para
pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan
hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surakarta, 11 Juli 2012
Septi Monica Rahmawati
E.0008431
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
MOTTO ........................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... xi
DAFTAR SKEMA .............................................................................................. xiii
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1
B. Perumusan Masalah ........................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................. 6
E. Metode Penelitian .............................................................. 7
F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................... 11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13
A. Kerangka Teori .................................................................. 13
1. Tinjauan tentang Judex Factie ...................................... 13
2. Tinjauan tentang Putusan Hakim .................................. 14
3. Tinjauan tentang Putusan Bebas ................................... 18
4. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi ....................... 20
5. Tinjauan tentang Mahkamah Agung ............................ 23
B. Kerangka Pemikiran .......................................................... 25
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 27
A. Hasil Penelitian .................................................................. 27
1. Kasus Posisi .................................................................. 27
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
2. Dakwaan Penuntut Umum ........................................... 28
3. Tuntutan Penuntut Umum ........................................... 30
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri ................................ 31
5. Alasan-alasan Permohonan Kasasi .............................. 31
6. Pertimbangan Hakim Kasasi ........................................ 38
7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung .................... 41
B. Pembahasan ...................................................................... 42
1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum
dalam Mendalilkan bahwa Putusan Judex Factie
bukan merupakan Putusan Bebas Murni sebagai
Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan dalam
Perkara Pencurian dengan Terdakwa Rasminah
Dikaitkan dengan Pasal 244 KUHAP ...................... 42
2. Kesusaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi
terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pencurian
dengan Terdakwa Rasminah dikaitkan dengan
Ketentuan KUHAP .................................................... 46
BAB IV. PENUTUP ..................................................................................... 50
A. Simpulan ........................................................................... 50
B. Saran ................................................................................. 51
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 52
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
DAFTAR SKEMA
Halaman
Skema 1. Skematik Kerangka Pemikiran .......................................... 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 amandemen ke III yang menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum,
maka siapa saja warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum harus
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam KUHAP untuk
menyelesaikan suatu kasus pisana terdapat tahapan-tahapan kegiatan, salah satu
tahapan kegiatan tersebut adalah proses didepan persidangan dimana akhir dari
pemeriksaan dipersidangan adalah dijatuhkannya putusan oleh Hakim. Putusan
Hakim dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari
segala tuntutan hukum. Terhadap putusan tersebut maka kepada para pihak yang
tidak puas dengan putusan Hakim dapat mengupayakan upaya hukum yaitu dapat
berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jenis upaya hukum biasa
adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi.
Kasasi merupakan upaya hukum yang hanya dapat dilakukan oleh
Mahkamah Agung sebagai pihak yang melakukan pengawasan tertinggi dalam
sistem peradilan di Indonesia. Khusus untuk putusan bebas dalam pengertian
“bebas murni” yang telah diputuskan oleh judex factie sesungguhnya tidak dapat
diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Ketentuan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan
bahwa terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum
dapat melakukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah Agung
kecuali terhadap putusan bebas.
Di dalam praktiknya penuntut umum tidak selalu mengindahkan ketentuan
ini, karena hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh penuntut umum tetap
diajukan kasasi, jika dicermati di dalam Pasal 244 KUHAP, maka sudah pasti hal
tersebut merupakan pelanggaran aturan hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Pasal 1 Angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang
berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan
upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap
putusan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika dalam
tenggang waktu tersebut diajukan, maka pihak yang berkepentingan menerima
putusan hakim. Selama upaya hukum biasa dalam proses pemeriksaan, putusan
yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika putusan ini mengandung
putusan serta merta.
Mencermati kasus Rasminah adalah seorang pembantu rumah tangga pada
sebuah keluarga pasangan H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd. dengan Siti
Aisyah Soekarnoputri. Kasus ini bermula dari tuduhan majikannya, Siti Aisyah
Soekarnoputri yang menuding Rasminah mencuri 1 kg buntut sapi, 6 piring, 500
gram perhiasan dan uang beberapa ratus dolar AS pada tahun 2010. Akibat dari
perbuatan Rasminah, Hj. Siti Mr. Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah). Merasa dirugikan oleh perbuatan Rasminah maka
Hj. Siti Mr. Soekarno Putri melaporkan Rasminah kepada Polisi sampai kasus ini
dipersidangkan. Pada tanggal 22 Desember 2010 Pengadilan Negeri Tangerang
membacakan putusan Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG yang amarnya
menyatakan bahwa terdakwa Rasminah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta
membebaskan Rasminah dari dakwaan tersebut.
Pada tanggal 24 November 2010 Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Kemudian Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Tangerang No.775/Pid .B/ 2010/PN.TNG. dan menyatakan bahwa Rasminah telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian,
Menghukum Terdakwa Rasminah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
10 (sepuluh) hari, Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah)
dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yaitu Hj. Siti Mr. Soekarno
Putri.
Putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum kasasi dilakukan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang menyatakan mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 perlu
dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui argumentasi hukum penuntut
umum dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan
bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara
pencurian dengan terdakwa Rasminah dikaitkan dengan KUHAP dan
pertimbangan hakim Mahkamah Agung itu sendiri. Telaah yuridis ini sangat
penting bagi penulis untuk memberikan jawaban atas spekulasi yang berkembang
dalam masyarakat hukum di Indonesia terkait dengan kasus ini.
Putusan Mahkamah Agung berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan
Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Rasminah tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa serta membebaskan Rasminah dari dakwaan pencurian tersebut. Lain
dengan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa judex factie (Pengadilan
Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak
sebagaimana mestinya, sehingga Rasminah telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan Hakim kasasi
Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10
(sepuluh) hari. Kasus ini masih menimbulkan permasalahan yuridis yang
menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa “Terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain
dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas”. Namun, kajian terhadap putusan Nomor 653 K/Pid/2011 atas
nama terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan dalam tindak pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
pencurian piring tersebut tidak boleh hanya berhenti sampai telaah Pasal 244
KUHAP saja. Penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan Yurisprudensi pada
putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman
Pelaksanaan KUHAP dimana dinyatakan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi,
demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan
pemeriksaan dalam peradilan kasasi (M. Yahya Harahap 2000: 544).
Dalam sistem peradilan pidana sendiri pada perkembangannya sekarang,
dikenal putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni Terkait dengan
pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak murni merupakan putusan
pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau
bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi maupun
substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pembebasan
tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (bedetk ontslag van
rechtsvervolging), apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak
pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan
hakim memberikan interprestasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga
mengenai undang-undang sedemikian, bahkan interprestasi itu keliru sehingga
tuduhan itu dianggap tidak terbukti. Ditinjau dari segi yuridis putusan
pembebasan tidak murni ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang
bersangkutan adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang
secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
Banyak hal yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini secara yuridis, tidak
hanya kesesuaian putusan hakim yang membuka celah upaya hukum atas putusan
bebas yang dikaikan dengan KUHAP saja tetapi juga menarik untuk melihatnya
dari sisi keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan hukum progresif. Hal
ini juga untuk menjawab spekulasi dan permasalahan yang timbul di dalam
masyarakat terkait kemanfaatan sebuah putusan hakim menyangkut putusan judex
factie yang bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi
terhadap putusan bebas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Atas dasar uraian di atas, maka Penulis hendak mengkaji lebih dalam
tentang pengajuan upaya hukum kasasi oleh Kejaksaan Negeri Tangerang
terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pencurian
piring oleh Rasminah, dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul TELAAH
YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM
MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN
MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR
PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (Studi
Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis
merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :
1. Apakah argumentasi hukum penuntut umum dalam mendalilkan bahwa
putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar
pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara pencurian dengan
terdakwa Rasminah sudah sesuai KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan
memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara
pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai dengan ketentuan
KUHAP?
C. Tujuan Penelitian.
Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin dicapai
dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum
tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-
pihak terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
oleh Penulis, dikelompokkan menjadi tujuan obyektif dan tujuan subyektif,
yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui argumentasi hukum penuntut umum dalam
mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan
bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam
perkara pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai KUHAP
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas
dalam perkara pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai
dengan ketentuan KUHAP.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan Penulis
dibidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai argumentasi
Hukum penuntut umum dalam mendalilkan putusan judex factie
bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi
terhadap putusan bebas dalam perkara pencurian dengan terdakwa
Rasminah (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653
K/Pid/2011 tanggal 22 Desember 2010).
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar
sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian.
Suatu penelitian diharapkan memberikan suatu manfaat. Penulis
berharap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian hukum ini
dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Adapun manfaat
penulisan ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis,
yaitu sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaatpada
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum pada
umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literarur dalam dunia kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang
argumentasi hukum penuntut umum dalam mendalilkan putusan judex
factie bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan
kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pencurian dengan
terdakwa Rasminah (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung
No. 653 K/Pid/2011 tanggal 22 Desember 2010).
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau
permasalahan-permasalahan yang diteliti.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis
untuk mengembangkan penalaran, pola pikir dunamis, dan untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum
yang diperoleh selama proses belajar dibangku perkuliahan.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang
sedang diteliti juga kepada berbagai pihak yang berminat pada
permasalahan yang sama.
E. Metode Penelitian.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini
sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 35).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik dan tepat,
metode penelitian dapat mempengaruhi perolehan data-data dalam
penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan
dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi
tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Metode dalam penulisan
hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Ditinjau penelitian secara umum dapat dikategorikan menjadi
penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga
penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian
hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu
sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).
Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut
penulis sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder.
2. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya yaitu
(Peter Mahmud marzuki, 2005: 93) :
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) ;
b. Pendekatan Kasus (case approach) ;
c. Pendekatan Historis (historical approach) ;
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) ; dan
e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus
(case approach) atau biasa disebut dengan Studi Kasus
3. Sifat Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang
bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar
prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan
aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau
penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta
atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
4. Sumber hukum penelitian
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, sebagai sumber hukum penelitian. Menurut Peter Mahmud
Marzuki (2005: 141), bahan hukum primer terdiri dari Perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
Perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
Dalam penelitian ini, bahan baku yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
4) Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;dan
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.
b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, maupun komentar
atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi
kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen.
Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah suatu bentuk
pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mengkaji, mempelajari
literatur, atau buku-buku hasil penelitian terdahulu, dan membaca
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.
Teknik pengumpulan bahan hukum sangat erat kaitannya dengan
pendekatan penelitiannya yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian adalah dengan pendekatan kasus/studi kasus (case
approach). Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (case
approach), ia harus mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud marzuki, 2005:194).
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini menggunakan tetknik analisis data dengan
logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip
pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana
silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi
berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum).
Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari
kedua premis itu dapat ditarik kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi
didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana
silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 47).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Sedangkan Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard
Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik
suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang
bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak
dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan
konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Dapat
disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum
dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum
kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.
F. Sistematika Penulisan Hukum.
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan
hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan
hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang
terdiri dari empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan
penutup. Adapun sistematika yang diperinci adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini, penulis mengemukakan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian,
dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai
landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik
yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan.
Landasan teori tersebut meliputi, Tinjauan tentang
putusan judex factie, Tinjauan tentang putusan bebas,
Tinjauan tentang upaya hukum kasasi dan Tinjauan
tentang Mahkamah Agung.
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan
dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan
rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok
masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan
yang dapat diperoleh dari kesimpulan hasil pembahasan
dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis
kemukakan pada para pihak yang terkait dengan bahasan
penulisan hukum.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
13
BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori.
1. Tinjauan Tentang Judex Factie
a. Pengertian Judex Factie.
merupakan badan peradilan yang memeriksa fakta-fakta tentang
terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
Judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berdasarkan
surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Penuntut
Umum. Dari pemeriksaan perkara tersebut maka akan terungkap fakta-
fakta di persidangan yang menjadi penilaian serta pertimbangan hakim
untuk memberikan putusan atas tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa. Hal tersebutlah yang membedakannya dengan judex juris
yang memeriksa penerapan hukumnya atau dengan kata lain penerapan
hukum judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara yang telah
menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
Dengan demikian terdapat lah suatu hierarki dalam suatu sistem
peradilan dimana Judex Juris yang pada umumnya dipegang oleh
Mahkamah Agung (Supreme Court) memiliki kedudukan yang lebih
tinggi untuk mengawasi jalannya peradilan yang dilakukan oleh judex
factie. Dalam hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Lax bahwa
judex factie sebagai pengadilan yang lebih rendah tingkatannya akan
mematuhi peraturan dari judex juris yang memberikan pengaruh yang
besar terhadapnya (Lee Epstein and Tonja Jacobi, 2010: 345).
b. Judex Factie dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Judex factie dalam sistem hukum pidana Indonesia dijalankan
oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan tingkat
pertama adalah Pengadilan Negeri tingkat pertama yang diberikan
kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang
dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pengadilan tingkat banding adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Pengadilan Tinggi Negeri yang diberika kewenangan oleh peraturan
Perundang-undangan untuk memeriksa permohonan banding yang
diajukan atas putusan pengadilan tingkat pertama oleh penuntut umum
atau terdakwa yang tidak menerima putusan yang bersangkutan. Jadi di
Indonesia pemeriksaan judex factie ada 2 (dua) tingkatan, yaitu tingkat
pertama yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding
sebagai upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama
yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi.
2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim
a. Pengertian Putusan
Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11
KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.
Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan
yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak
tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :
a. putusan diambil dengan suara terbanyak.
b. Ji ka yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan,
yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
Terdakwa.
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan,
tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian
yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
(M.Yahya Harahap, 2005: 347).
b. Jenis Putusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Ada beberapa bentuk putusan yang diajtuhkan pengadilan pada
perkara pidana, yaitu, sebagai berikut:
a) Putusan Bebas;
Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak). Inilah
pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari
tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya
Terdakwa “tidak dipidana” (M.Yahya Harahap, 2000: 347).
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan
Terdakwa dapat diputus bebas:
a. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan
Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh
penuntut umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan
kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak
terbukti, atau, secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan
Terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian
sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya, alat bukti yang diajukan
hanya terdiri dari seorang saksi saja), atau atas dasar penilaian
kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan
hakim.
b. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
Terhadap hal ini, maka Terdakwa diputus lepas dari
segala tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat
pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang
diatur dalam KUHP (M. Yahya Harahap, 2000: 348). Dia antara
lain:
1) Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,
disebabkan:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige
ontwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya
tetap sebagai anak-anak, atau
b) Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing)
seperti sakit gila, hysteria, epilepsi, melankolik, dan
sebagainya.
2) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukanolehorang
yang belum cukup umurnya 16 tahun.
3) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau
melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya
paksa” (overmacht) baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.
4) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan
pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga
baik terhadap diri sendiri maupunterhadap orang lain atau
terhadap kehormatan kesusilaan.
5) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat
dipidana, Terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;
Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka Terdakwa diputus
lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan
tindak pidana; dan
2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan
Terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut
antara lain :
(a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
(b) Melakukan dibawah pengaruh daya paksa atau overmacht
(Pasal 48 KUHP);
(c) Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 KUHP);
(d) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan
(e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
c) Putusan Pemidanaan;
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Hakim dalam hal
ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan
memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.
d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini
dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum
membacakan surat dakwaan maka Terdakwa atau penasihat hukum
Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).
Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri
tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun
absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat
hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri
tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).
e) Putusan yang Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat
diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum
sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :
1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan,
tidak ada;
2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah
diadili (ne bis in idem); dan
3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).
f) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut
Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas
dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum
ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah
Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang
menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak
lengkap harus dinyatakan batal demi hukum”.
3. Tinjaun tentang Putusan Bebas
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij Spraak). Inilah pengertian
terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam
arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana” (M.
Yahya Harahap, 2000: 347).
Putusan bebas merupakan salah (satu) bentuk putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan pada perkara pidana. Ada beberapa bentuk
putusan yang dijatuhkan pengadilan pada perkara pidana, yaitu sebagai
berikut:
1) Putusan Bebas;
2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;
3) Putusan Pemidanaan;
4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;
5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan tidak Dapat Diterima;
6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.
Menurut Lilik Mulyadi, definisi putusan bebas yaitu “putusan
merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam
persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan
prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan masalah” (Lilik
Mulyadi 2007 : 121).
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan terdakwa
dapat diputus bebas:
1) Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut
umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa sa ma sekali tidak terbukti atau secara
nyata hakim menilai pembuktiankesalahan terdakwa tidak memenuhi
ketentuan batas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP
(misalnya, alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi
saja), atau atas dasar penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak
didukung oleh keyakinan hakim.
2) Perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana
Terhadap hal ini, maka terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan atau
pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP (M.
Yahya Harahap, 2000: 348). Antara lain:
a) Pasal 44; apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan
terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,
disebabkan:
i. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige
onwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap
sebagai anak-anak, atau
ii. Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing), seperti
sakit gila, hysteria, ephilepsi, melankolik, dan sebagainya.
b) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang
yang belum cukup umurnya 16 tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
c) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan
perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (overmacht)
baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.
d) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan
karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap
diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap
kehormatan kesusilaan.
e) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dapat
dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
Mengkin pada era KUHAP keberanian penuntut umum untuk
menggagahi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan, akan
berkurang, sebab dengan adanya resiko penuntutan ganti rugi atas
penahanan tidak sah seprti yang diatur pada Pasal 95 dan 96 KUHAP
(M. Yahya Harahap, 2000: 351).
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi
Menurut Leden Marpaung (2000: 6), “Kasasi” adalah pembatalan
putusan/penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir karena
tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Upaya
hukum kasasi diatur dalam KUHAP pada Pasal 244 yang menyatakan
“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh pengadilan yang selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau
penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
Upaya hukum kasasi yang demikian, merupakan upaya hukum
yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang
melakukan pengawasan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.
1) Alasan Pembatalan Putusan pada Tingkat Kasasi
Alasan pembatalan putusan pada tingkat kasasi tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
pada Pasal 30, dinyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat
kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dalam semua
lingkungan peradilan karena :
a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan.
2) Tujuan Upaya Hukum Kasasi
Tujuan upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap (2000:
539-542) adalah sebagai berikut:
a) Koreksi Terhadap Putusan Pengadilan Bawahan
Salah (satu) tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan
kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan
sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-
benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
b) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru
Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah
Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya tindakan koreksi itu
sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi.
Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam
bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung mencipta
hukum baru uang disebut “hukum kasus” atau case law, guna
mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan
makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan
“elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai
dan kesadaran masyarakat.
c) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum
Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud
mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum ayau e
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang
mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman
pandangan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya
upaya hukum kasasi, dapat dihindari kesewenangan pandangan
titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum
kasasi dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaaan
jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan
kebebasan kedudukan yang dimilikinya.
3) Putusan Dapat Dikasasi
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka terdakwa atau Penuntut
Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah
Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.
Menurut M. Yahya Harahap (2000: 543-544), mengenai
putusan yang dapat dikasasi maka dapat diajukan pada semua putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
kecuali putusan bebas, dijelaskan sebagai berikut :
a) Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya
sekaligus sebagai paradilan tingkat pertama dan terakhir, yang
terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding.
b) Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada
tingkat banding, yang terhadap putusan tingkat banding tersebut,
Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding,
terhadap putusan banding tersebut diajukan permohonan kasasi,
putusan inilah yang dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan
“tingkat akhir”.
c) Terhadap Putusan Bebas, berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap
Putusan Bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi,
kenyataan praktek larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara Contra Legem.
5. Tinjauan tentang Mahkamah Agung
Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang
berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. Mahkamah Agung
bukanlah merupakan Pengadilan Tingkat Ketiga, tetapi sebagai hakim
pengawas ataupun hakim kasasi. Hakim kasasi tidak dapat menilai
secara keselueuhan isi dari putusan pengadilan yang lebih rendah.
Tegasnya Mahkamah Agung bertugas semata-mata sebagai hakim
pengawas, yaitu, meliputi pengawas terhadap jalannya peradilan,
pekerjaan pengadilan dan cara mengadili hakim-hakim di semua
lingkungan peradilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, pada Pasal 1, dinyatakan bahwa Mahkamah
Agung adalah salah (satu) pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2),
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
konstitusi.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24A ayat (1) juga
menegaskan secara jelas terkait dengan wewenang Mahkamah Agung
yaitu :
1. Mengadili pada tingkat Kasasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
2. Menguji Peraturan PerUndang-Undangan dibawah Undang-
Undang
3. Wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang
Pasal 24A ayat (2) dinyatakan bahwa, Hakim Agung harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Mahkamah Agung
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
B. KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
Tindak Pidana
Pencurian
Pemeriksaan di
Pengadilan
Putusan Bebas
Upaya Hukum
Kasasi
Argumentasi Hukum
penuntut umum dalam
mendalilkan bahwa
putusan judex factie
bukan merupakan
putusan bebas dikaitkan
dengan KUHAP
Pertimbangan Hakim
Mahkamah Agung dalam
memeriksa dan memutus
pengajuan kasasi
terhadap putusan bebas
dikaitkan dengan
KUHAP
. Use the Text Box Tools
tab to change the
formatting of the pull
quote text box.] Mahkamah Agung Mengabulkan
Permohonan Kasasi dan
Membatalkan putusan Pengadilan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Keterangan :
Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam
mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan
jawaban atas permasalahan hukum, yaitu argumentasi hukum penuntut umum
dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas
murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara pencurian
dikaitkan dengan KUHAP.
Tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain adalah
bentuk pelanggaran hukum pidana materiil. Hal ini bertentangan dengan Pasal
362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian, akan tetapi jika terdakwa dalam
kasus pencurian tersebut saat diadili di Pengadilan tidak cukup bukti melakukan
pencurian seperti yang didakwakan Penuntut Umum maka Hakim dapat
menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa.
Yang menjadi permasalahan kemudian adalah apabila terhadap putusan
bebas, kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi, Mahkamah
Agung mengabulkan kasasi pada putusan Mahkamah Agung, Maka hal ini dapat
menimbulkan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, karena secara
yuridis kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP, karena Putusan
Pengadilan tersebut merupakan Putusan Bebas.
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa upaya hukum kasasi oleh
Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri tangerang dengan
terdakwa Rasminah ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan KUHAP dan juga perlu
dikaji mengenai argumentasi hukum Penuntut Umum dalam mendalilkan bahwa
putusan judex Factie bukan merupakan putusan bebas murni.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
27
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan telaah terhadap bahan hukum yang peneliti kumpulkan, berikut
merupakan hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut
1. Kasus Posisi
Rasminah adalah seorang pembantu rumah tangga pada keluarga Hj.
Siti Mr. Soekarno Putri yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Permai
Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah
Lama Kecamatan Ciputat Tangerang. Rasminah telah bekerja sebagai
pembantu rumah tangga pada keluarga Hj. Siti Mr. Soekarno Putri sekitar 10
tahun namun sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja
lagi.
Sekitar bulan Februari tahun 2007 terjadi banjir di kediaman Hj. Siti
Mr. Soekarno Putri di Perumahan Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan
Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat
Tangerang, pada waktu itu Rasminah telah mengambil barang milik Hj. Siti
Mr. Soekarno Putri berupa barang-barang secara (satu) per(satu) dirumah. Hj.
Siti Mr. Soekarno Putri tanpa seijin pemiliknya. Barang yang diambil
Rasminah berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu)
buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1
(satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, setelah
masing-masing barang tersebut telah berhasil diambil oleh Rasminah
selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumahnya dan selanjutnya
barang-barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Hj. Siti Mr.
Soekarno Putri hendak dimilikinya secara melawan hukum tanpa seijin dari Hj.
Siti Mr. Soekarno Putri untuk kepentingan pribadi. Akibat dari perbuatan
Rasminah, Hj. Siti Mr. Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Merasa dirugikan oleh perbuatan Rasminah maka Hj. Siti Mr. Soekarno
Putri melaporkan Rasminah kepada Polisi sampai kasus ini dipersidangkan.
Pada tanggal 22 Desember 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membacakan
putusan Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG yang amarnya menyatakan bahwa
terdakwa Rasminah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta
membebaskan Rasminah dari dakwaan tersebut.
Pada tanggal 24 November 2010 Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Kemudian Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG. dan menyatakan bahwa Rasminah
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pencurian, Menghukum Terdakwa Rasminah dengan pidana penjara selama 4
(empat ) bulan 10 (sepuluh) hari, Membebankan Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu
lima ratus rupiah) dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yaitu
Hj. Siti Mr. Soekarno Putri.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Nama : RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 05 April 1958
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Damai RT.03/05 No. 12 B, Kampung
Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Tange-rang Sela
tan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pembantu Rmah Tangga.
Surat Dakwaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Bahwa ia Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan pada waktu
yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada bulan bulan Februari tahun
2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan
Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09
Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah
saksi Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan telah bekerja sekitar 10 tahun namun
sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja lagi,
kemudian pada waktu terjadi banjir sekitar tahun 2007 Terdakwa
mengambil barang-barang secara (satu) per(satu) dari rumah saksi Hj. Siti
Mr. Soekarno Putri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hj. Siti Mr.
Soekarno Putri berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor
Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek
Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah
piring kecil, setelah masing-masing barang- barang ter sebut te lah berhasil
diambil oleh Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut disimpan
dirumah Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa barang-barang tersebut
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Siti Mr.
Soekarno Putri mengalami kerug ian sekitar Rp. 5.000.000, - (lima juta
rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh
rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal362 KUHPidana ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
3. Tuntutan Penuntut Umum
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang tanggal 24 November 2010 sebagai berikut :
a. Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan secara sah
dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencur ian
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal362 KUHP,
sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dakwaan
tunggal ;
b. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah
binti Rawan selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada
dalam penahanan sementara ;
c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (diganti dengan foto)
terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah gelas ;
- Hai r ton i c Hadi Suwarno dan shamponya ;
- Baju Muslim ;
- Sapu Tangan ;
- Listerin obat kumur ;
- Force Magic ;
- Tempat Tisu ;
- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;
- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;
- 2 (dua) buah piring merek Royal Province ;
- 1 (satu) buah piring merek Taich i Cina ;
- 3 (tiga) buah piring kecil ;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti Mr. Soekarno Putri ;
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri
Amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG.
tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Rasmiah alias Rasminah
binti Rawan tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya ;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik
daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair
Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar Baju Musl im, Sapu
Tangan, 1 (satu) boto l Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force
Magic, 1 (satu) buah Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek
Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring
merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina,
dikembalikan kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan serta
1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan dikembalikan
kepada saksi Samirah melalui Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5. Alasan-Alasan Permohonan Kasasi
Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum :
1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal182 ayat (3)
dan ayat (4) KUHAP karena dalam putusannya pada halaman 27-28
mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal5 Juni 2010
sekitar jam 23.20 Wib Terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah
meminta ijin kepada saksi Hj. Siti Aisyah untuk berobat ke Klinik 24 jam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
karena sakit perut/diare dan sekaligus mau menengok anaknya di rumah
kontrakannya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang dari Klinik tetapi masih di rumah
bersama anaknya, saksi pelapor Hj. Siti Aisyah telah menelponnya supaya
Terdakwa segera kembali ke rumah majikannya/saksi pelapor, namun
waktu itu di jawab oleh Terdakwa bahwa karena Terdakwa masih sakit
perut maka akan tidur di rumah dulu bersama anaknya, namun ternyata
jawaban Terdakwa ter sebut membuat saksi Hj. Siti Aisyah malah marah-
marah dan selalu mengatakan bahwa Terdakwa bikin kesal ;
- Bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesal Terdakwa
menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka
Terdakwa akan keluar saja sebagai pembantu saksi pelapor dan malam itu
juga Terdakwa keluar rumah bermaksud akan mengembalikan kunci
rumah ke rumah saksi pelapor, namun ternyata di tengah jalan telah
bertemu dengan saksi pelapor bersama suaminya/saksi H. Rendy Sasmita,
anak perempuannya dan di temani Satpam Komplek dan mereka langsung
menuju rumah kontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali lagi
mengikuti majikannya ;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi Hj. Siti Aisyah
langsung marah- marah dengan mengatakan kamu ini maling, nyolong,
maling keramik dan sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil
mengumpulkan barang- barang seperti 1 (satu) kantong plastik daging
buntut sapi, gelas, mangkok, Hair tonic, Baju Muslim, Sapu Tangan,
Tempat Tisu, obat kumur Listerin, shampo Hadi Suwarno, racun nyamuk
Force Magic, dan sebagainya;
Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan tersebut
di atas hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan
yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :
a. Keterangan saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri, sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
1) Bahwa benar selama Terdakwa beker ja dengan saksi terdapat beberapa
barang-barang milik saksi yang hilang namun saksi pada waktu itu
tidak mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya ;
2) Tempat tinggal saksi dan pada waktu itu Terdakwa telah bekerja
dengan saksi dan pada waktu itu saksi memiliki barang-barang berupa 1
(satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring
Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu)
buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil yang
keseluruhan barang tersebut saksi simpan di lemari ruang tamu rumah
saksi dan barang- barang tersebut adalah barang antik yang saksi sudah
lama miliki dan nilainya sangat tinggi dan harganya mahal jutaan
rupiah berkisar di atas lima juta rupiah ;
3) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekitar jam 01.30
Wib. Pada waktu itu di rumah saksi mati lampu dan saksi ada mencari
barang-barang milik saksi yang tidak ada, karena Terdakwa tidak ada di
rumah saksi kemudian saksi memanggil Terdakwa namun Terdakwa
tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi H.M. Rendy
Sasmita Adjiwibowo, SPd., (satu) orang anak saksi, Ketua RW. 09
saksi Amir Hamzah, saksi Siman (Satpam Perumahan Graha) dan (satu)
orang Polisi saksi Bambang Sunarto mendatangi rumah Terdakwa, dan
sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat anak Terdakwa saksi
Astuti sedang memakai baju warna merah yang baju tersebut adalah
milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan baju tersebut kepada
saksi Astuti ataupun Terdakwa ;
4) Bahwa benar kemudian karena melihat baju saksi dipakai oleh saksi
Astuti kemudian saksi bertanya mengenai barang-barang saksi yang
hilang namun Terdakwa dan saksi Astuti tidak mengakuinya kemudian
saksi menemukan daging buntut sapi milik saksi yang Terdakwa
simpan di dalam Freezer/kulkas Terdakwa, atas penemuan buntut sapi
tersebut kemudian saksi juga menemukan barang-barang milik saksi
lainnya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, hampir seluruh barang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi, yaitu 1 (satu) buah
piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen
Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah
piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1
(satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1
(satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim,
Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic ;
b. Keterangan H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd. Sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu di rumah kontrakan Terdakwa, saksi/isteri
saksi juga menemukan buku tabungan atas nama saksi Astuti dengan
jumlah uang yang berada di buku tabungan tersebut yang
dibuat/dicetak tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.6.000.000, - (enam
juta rupiah) dan saldo akhir saksi lihat sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh
juta rupiah) yang tanggal tersebut tidak jauh dengan tanggal pada
waktu isteri saksi dan saksi melakukan ibadah Umroh ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek
Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah
piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina
dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik yang saksi/isteri
saksi simpan di lemari bufet ruang tamu/keluarga di rumah saksi/isteri
saksi, memang sekitar bulan Februari tahun 2007 pernah terjadi banjir
dan barang-barang tersebut terendam, namun saksi/isteri saksi tidak
pernah memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa ataupun
saksi Astuti ;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) kantong buntut sapi,
Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu)
buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta
shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force
Magic saksi membelinya dari Swalayan Carefour ;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah piring keramik
merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taich i
Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik walaupun
barang tersebut bukanlah barang langka, isteri saksi/saksi
mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari toko disekitar
Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pembeliannya ;
- Bahwa benar pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan
pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh
saksi Amir Hamzah, saksi Siman (Satpam Perumahan Graha) dan
(satu) orang Polisi saksi Bambang Sunarto dan (satu) orang anak saksi
pada waktu itu terdapat TV, meja TV dan perhiasan milik saksi yang
di temukan dan telah dilakukan penyitaan dan pada waktu itu menurut
Polisi untuk menjadi barang bukti hanya diambil contoh-contohnya
saja dari seluruh barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, namun
saksi kaget setelah di persidangan ini mengetahui bahwa barang-
barang berharga milik saksi yang ditemukan pada waktu pemeriksaan
di rumah Terdakwa berupa beberapa perhiasan emas, TV dan Kulkas
tidak ada di penyitaan dan tidak ada menjadi barang bukti dalam
pemeriksaan perkara ini, dan berarti barang-barang tersebut
disimpan/disembunyikan oleh Polisi ;
- Bahwa benar saksi juga memiliki bukti terhadap barang-barang yang
berhasil dikumpulkan di rumah kontrakan Terdakwa yang mana
barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang
diambil dari Handphone saksi dan isteri saksi seperti ditunjukkan di
depan persidangan dengan gambar yang menjadi barang bukti dalam
perkara ini sebagaimana penyidikan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan
berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu)
buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal
Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah
piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah
gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair tonic Hadi Suwarno
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
serta shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur,
Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik daging buntut sapi (yang
telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah
seluruhnya di temukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar
seluruhnya adalah barang-barang milik isteri saksi/saksi yang telah
hilang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi/isteri saksi ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal164 ayat (1) KUHAP menyatakan
“setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterngan Hakim Ketua
sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang
keterangan tersebut ” ;
- Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan saksi
H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, Spd. memeberikan keterangan,
Terdakwa memberikan pendapatnya yang ternyata juga tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judex facti) dalam putusannya,
yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa
Terdakwa hanya mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin
saksi pada waktu banjir tahun 2007 berupa 1 (satu) buah piring
keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen
Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah
piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil dengan cara
diambil satu-persatu, oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara
keseluruhan maka Majelis Hakim (judex facti) telah melakukan
kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No.
221K/Pid/1982 memuat kaidah“ telah terjadi kesalahan penerapan
hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama
secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam
persidangan” dan juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
R.I. tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (vide
Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009
halaman 230), maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) harus
dibatalkan ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal185 ayat
ayat (4) KUHAP yaitu dalam putusannya pada halaman 28
mempertimbangkan bahwa barang-barang piring yang menurut saksi pelapor
pada malam saat kejadian yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa
adalah miliknya, tetapi saksi pelapor tidak bisa memastikan kapan barang-
barang itu diambil/dibawa oleh Terdakwa, karena dengan pertimbangan
tersebut seolah-olah harus ada saksi yang melihat pada saat Terdakwa
mengambil barang-barang itu, padahal jika Terdakwa mengambil barang-
barang tersebut tanpa ijin secara tertangkap tangan maka Terdakwa tidak
akan disidik dan disidangkan pada tahun 2010, akan tetapi akan disidik dan
disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan, apalagi keterangan
saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan saksi H.M. Rendy Sasmita
Adjiwibowo,Spd., ternyata telah membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu yakni adanya barang-barang milik Hj. Siti Mr. Soekarno
Putri di rumah kontrakan Terdakwa ;
3. Bahwa judex factie telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur
“mengambil sesuatu barang” dengan pertimbangan“ tiadanya unsur melawan
hukum”, karena putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 27
menyatakan sebagai berikut :
Tentang unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang.
Akan tetapi dalam salah satu pertimbangan “tidak terbuktinya unsur secara
melawan hukum” sebagaimana pertimbangan halaman 29 sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang didakwakan di atas
dimuka persidangan Terdakwa telah membantah telah mengambilnya dari
saksi Pelapor dengan alasan 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel dan 1 (satu)
buah piring merek Taichi Cina diberi oleh saksi Pelapor Hj. Siti Mr. Soekarno
Putri pada saat terjadi banjir dan waktu itu dalam keadaan kotor, 1 (satu) buah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
piring merek Anchor Hocking adalah kepunyaan sendiri dulu yang membeli
suaminya (almarhum) sebanyak 1 (satu) lusin tetapi lainnya sudah pecah
karena sudah lama, 2 (dua) buah piring merek Royal Province hadiah dari
membeli suatu barang dan 3 (tiga) buah piring kecil diperoleh dari beli
sendiri, seharusnya pertimbangan tersebut dipertimbangkan tentang unsur
“secara melawan hukum” dari Pasal362 KUHPidana, bukan pada
pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang” ;
6. Pertimbangan Hakim Kasasi
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat: mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3: Bahwa
alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti
(Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan
hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut :
- Bahwa dalam kenyataannya ada barang-barang berupa 1 (satu) buah
piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen
Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring
merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu)
buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu)
buah Hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim, Sapu
Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik
daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian
bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan
benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya (saksi Pelapor
Hj. Siti Mr. Soekarno Putri) yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin
saksi Pelapor ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan
bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak
murni ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat di terima ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus
dihukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Hal-hal yang mer ingankan :
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tangerang
No.775 /Pid .B/2010 /PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;
Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/
Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M) mempunyai pendapat yang
berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex
facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal
yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu barang-barang bukti di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
persidangan tidak semuanya berasa l dari saksi Pelapor (Hj. Siti Mr.
Soekarno Putri) ;
- Bahwa barang bukti mangkok milik Samirah yang diberikan kepada
Terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang dibawa oleh saksi
Samirah;
- Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dari
perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan
bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) bukan bebas murni, karena
tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar
pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas
tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembaca III berpendapat
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis
Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai
mufakat, maka sesuai dengan Pasal182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah
bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum
dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka
biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;
Memperhatikan Pasal362 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun
2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5
Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung Nomor. No. 653 K/Pid/2011
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
TANGERANG tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010;
MENGADILI SENDIRI :
1 Menyatakan Terdakwa RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “PENCURIAN“ ;
2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4
(empat) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa
akan dikurangkan selu ruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (berupa foto) terlampir
dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah gelas ;
- 1 (satu) boto l Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya ;
- 1 (satu) lembar Baju Muslim ;
- Sapu Tangan
- 1 (satu) boto l Listerin obat kumur ;
- 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force Magic ;
- 1 (satu) buah Tempat Tisu ;
- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;
- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;
- (dua) buah piring merek Royal Province ;
- 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
- (tiga) buah piring kecil ;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti MR. Soekarno Putri;
5. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Pembahasan
1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum dalam
Mendalilkan bahwa Putusan Judex Factie bukan merupakan Putusan
Bebas Murni sebagai Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan
dalam Perkara Pencurian dengan Terdakwa Rasminah Dikaitkan
dengan pasal 244 KUHAP
Sebelum membahas analisis argumentasi hukum penuntut umum
dalam membuktikan bahwa Putusan judex factie bukan merupakan putusan
bebas murni, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai teori
putusan bebas murni dan tidak murni menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Terkait dengan pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak
murni merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila
putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan
terdakwa, sedang menurut isi maupun substansinya mengandung
pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni adalah
pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (bedetk ontslag van
rechtsvervolging), apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur
tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-
undang dan hakim memberikan interprestasi secara tidak benar tentang
istilah itu dan juga mengenai undang-undang sedemikian, bahkan
interprestasi itu keliru sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.
Ditinjau dari segi yuridis putusan pembebasan tidak murni ialah putusan
yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan adalah tidak memenuhi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak
memenuhi asas batas minimum pembuktian.
Terkait dengan uraian di atas, terdapat suatu korelasi dengan
analisis bangunan hukum Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa
Putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas murni, terlebih
dahulu Penulis akan menguraikan mengenai teori putusan bebas murni dan
tidak murni menurut KUHAP.
Putusan bebas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : putusan bebas
murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas berarti terdakwa
dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum
(vrijspraak) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum,
dalam hal ini berarti dibebaskan dari pemidanaan, atau dengan kata lain
terdakwa “tidak dipidana”. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal191 Ayat
(1) KUHAP, yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
maka terdakwa diputus bebas”. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi
yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan
tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Putusan bebas
dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran
atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya
bukan terdakwa ini yang melakukannya. Berikut merupakan alasan-alasan
yang diajukan oleh Penuntut Umum :
a. Judex factie dalam perkara a quo dalam pemeriksaan sidang
Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang
meringankan saja, yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang
sah sesuai dengan Pasal184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :
Ayat (1) :
1) Keterangan saksi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2) Keterangan Ahli.
3) Surat.
4) Petunjuk .
5) Keterangan Terdakwa.
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP dinyatakan“Terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain
selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung
kecuali terhadap putusan bebas”., argumentasi Penuntut Umum sendiri
menyatakan bahwa putusan tingkat pertama adalah putusan bebas tidak
murni yang dinyatakan dalam memori kasasinya Bahwa judex facti telah
keliru dan salah mempertimbangkan unsur “mengambil sesuatu barang”
dengan pertimbangan“ tiadanya unsur melawan hukum”, karena putusan
judex facti (Pengadilan Negeri) Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias
Rasminah binti Rawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Rasmiah alias
Rasminah binti Rawan tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya ;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik
daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair
Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar Baju Musl im,
Sapu Tangan, 1 (satu) boto l Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk
Force Magic, 1 (satu) buah Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring keramik
merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua)
buah piring merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek
Taichi Cina, dikembalikan kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah
binti Rawan serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring
kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui Terdakwa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa
argumentasi hukum penuntut umum dalam perkara No.
775/Pid.B/2010/PN.TNG dengan terdakwa Rasminah. tidak berkesusaian
dengan Pasal 244 KUHAP. Pada perkembangan hukum yang ada tidak
hanya KUHAP terutama Pasal 244 sebagai pedoman untuk memberikan
upaya hukum pada tingkat pengadilan tetapi sekarang banyak
yurisprudensi dan peraturan-peraturan hukum lain diluar KUHAP yang
memberikan suatu peraturan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.
Keputusan dari Menteri Kehakiman dalam angka 19 Lampiran
Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 yang
memberikan pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan
banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu, tetap bertitik tolak dari
ketentuan Pasal67 dan Pasal 244 KUHAP. Dari kedua ketentuan Pasalitu
ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan
peradilan yaitu :
1. Terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”;
2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan
kebenaran, terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”;
3. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
Kemudian adapula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 275 K/ Pid/ 1983 dalam kasus Natalegawa maka Penuntut Umum
dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
Pada kasus Rasminah ini, sesuai keterangan saksi dan adanya
bukti-bukti seharusnya sudah dapat menguatkan Penuntut Umum untuk
membuktikan bahwa Rasminah telah bersalah dan terbukti melakukan
tindak pidana pencurian. Tetapi ada alasan-alasan tertentu dari hakim yang
memutuskan bahwa Rasminah tidak bersalah. “Dengan telah ditemukan
bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan
memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan
hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang
menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara diluar KUHP
dapat berupa penilaian yang sifatnya mengacu pada kebijakan
kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau
memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan sanksi.” (Bambang Tri
wibowo. 2004. 195)
Dari hal-hal yang telah dipaparkan penulis diatas maka sesuai
dengan perkembangan hukum saat ini apabila putusan bebas murni maka
putusan tersebut tidak dapat diajukan kasasi, dalam perkara ini Penuntut
Umum yang menyatakan putusan hakim Pengadilan Negeri adalah putusan
bebas tidak murni dengan demikian dapat diajukan kasasi. Dengan
demikian argumentasi Penuntut Umum ini bertentangan dengan Pasal 244
KUHAP.
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa
dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara
pencurian dengan terdakwa Rasminah dikaitkan dengan ketentuan
KUHAP
Sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim kasasi pada putusan
kasasi Mahkamah Agung Nomor 653K/Pid/2011 bahwa judex factie
(Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan
hukum tidak sebagaimana mestinya. Hakim kasasi sendiri sepakat dengan
argumentasi Penuntut Umum, bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri
merupakan putusan bebas tidak murni, hal ini dapat dilihat dari
pertimbangan hakim kasasi sendiri yg menyatakan Bahwa Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan judex
facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat di
terima ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu
Terdakwa harus dihukum.
Dikaitkan dengan Pasal 244 KUHAP sendiri maka putusan kasasi
pada kasus Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. dengan terdakwa Rasminah
ini tidak bertentangan dengan KUHAP. Walaupun salah satu anggota dari
Hakim Agung/Pembaca III yaitu Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M
mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting Opinion) dengan
pertimbangan sebgai berikut :
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena
judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah
mempertimbangkan hal hal yang relevan secara yuridis dengan
benar, yaitu barang-barang bukti di persidangan tidak semuanya
berasal dari saksi Pelapor (Hj. Siti Aisyah Mr Soekarno Putri);
- Bahwa barang bukti mangkok milik Samirah yang diberikan
kepada kepada Terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang
dibawa oleh saksi Samirah;
- Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain
dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat
membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri)
bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan
yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak
sifat tidak murni dari putusan bebas terseb t; Bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut, Pembaca III berpendapat permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat di
terima;
- Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam
Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal182 ayat
(6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil
keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut
Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta
dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Terdakwa;
Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No.48
Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang
No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.
Menurut penulis, Hakim Kasasi sudah benar dalam menerapkan
hukum walaupun ada dissenting Opinion dengan Hakim Anggota III
tetapi setelah dimusyawarah mufakatkan menurut Pasal182 ayat (6)
KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang
terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.
Menurut penulis, hakim kasasi telah salah dalam menerapkan
hukum secara normatif. Hakim tidak menerapkan Pasal 244 KUHAP,
yang pada dasarnya tidak memperbolehkan adanya kasasi terhadap
putusan bebas. Dalam hal ini juga terdapat dissenting opinion dalam
putusan kasasi atas nama terdakwa Rasminah, di mana menurut pendapat
pembaca III, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat
membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri) bukan bebas
murni. Namun, pada dasarnya dalam menerapkan hukum, hakim kasasi
tidak hanya berpedoman pada asas kepastian hukum, tetapi juga
kemanfaatan dan keadilan. Ketiga asas inilah yang harus dijalankan
dengan baik oleh hakim. Terhadap putusan ini dengan memperhatikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
ketiga asas tersebutlah kemudian hakim pemeriksa kasasi mengabulkan
kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh pemohon kasasi/
Penuntut Umum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
50
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya,
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
3. Argumentasi hukum Penuntut Umum dalam perkara
Nomor.775/Pid.B/2010/PN.TNG dengan terdakwa Rasminah tidak
berkesusaian dengan Pasal244 KUHAP karena putusan bebas tidak dapat
dilakukan kasasi. Namun terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 275K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa yang
memperbolehkan adanya kasasi terhadap putusan bebas maka Penuntut
Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini apabila putusan bebas murni maka putusan tersebut tidak
dapat diajukan kasasi, dalam perkara ini Penuntut Umum yang menyatakan
putusan hakim Pengadilan Negeri adalah putusan bebas tidak murni dengan
demikian dapat diajukan kasasi. Dengan demikian argumentasi Penuntut
Umum ini bertentangan dengan Pasal244 KUHAP.
4. Argumentasi hukum Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus
pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara
Rasminah pada kasus Nomor.775/Pid.B/2010/PN.TNG adalah menerima
kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh judex factie. Hakim
kasasi telah salah dalam menerapkan hukum secara normatif. Hakim tidak
menerapkan Pasal244 KUHAP, yang pada dasarnya tidak memperbolehkan
adanya kasasi terhadap putusan bebas. Dalam hal ini juga terdapat dissenting
opinion dalam putusan kasasi atas nama terdakwa Rasminah, di mana
menurut pendapat pembaca III, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak
dapat membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri) bukan
bebas murni. Namun, pada dasarnya dalam menerapkan hukum, hakim kasasi
tidak hanya berpedoman pada asas kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan
dan keadilan. Ketiga asas inilah yang harus dijalankan dengan baik oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
hakim. Terhadap putusan ini dengan memperhatikan ketiga asas tersebutlah
kemudian hakim pemeriksa kasasi mengabulkan kasasi terhadap putusan
bebas yang diajukan oleh pemohon kasasi atau Penuntut Umum.
B. Saran
1. Penegak Hukum khususnya bagi hakim pada Mahkamah Agung seharusnya
dalam Putusannya harus memperhatikan segala aspek terutama sosiologis,
yuridis dan filosofis.
2. Putusan bebas yang tidak boleh diajukan kasasi sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, pada praktiknya selalu menimbulkan
permasalahan, karena sudah ada yurisprudensi dan Putusan Menteri
Kehakiman yang menjadi penorobas hukum dalam hal ini, namun diharapkan
adanya aturan perundang-undangan baku yang menjadi dasar untuk mengatur
diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas, mengingat Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana sendiri sudah sangat lama dan tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sekarang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa
_______Timur : Banyumedia Publishing.
Leden Marpaung. 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali
Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
_________ 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
Lee Epstein and Tonja Jacobi. 2010. The Strategic Analysis of Judicial Decisions.
_______Annual Review of Law and Social Science. Vol. 6, pp. 341-358. 2010.
Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
_________2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penjauan Kembali. (Edisi
Kedua. Jakarta: Sinar Grafika).
Peter Mahmud marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada
Media Group.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.
Jurnal
Bambang Tri Bawono. 2004. “Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim
dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa”. Jurnal
Hukum. Vol. 14. No. 1.
top related