sosialisasi program keluarga harapan tingkat kecamatan di kabupaten tuban
Post on 02-Feb-2016
195 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
SOSIALISASIPROGRAM KELUARGA HARAPAN
TINGKAT KECAMATANDI KABUPATEN TUBAN
Anak Saya Tidak Boleh Miskin
• PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
• KEPMENSOS No.02A/HUK/2008 TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
• UU no 11 th 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
• RPJM
4
LATAR BELAKANG
• PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN &• PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MULAI TH 2007
SBG UPAYA MEMBANGUN SISTIM PERLINDUNGAN SOSIAL
UNTUK RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM)
Program PKH BUKAN merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Namun, PKH lebih dimaksudkan kepada upaya MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL kepada masyarakat miskin.
Apa Kelanjutan Program SLT/ BLT?
APA ITU PKH?BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB)
atauConditional Cash Transfers (CCT)
• Jumlah penduduk di bawah garis Kemiskinan Nasional masih tinggi, yaitu 29,5 juta orang (15,5%); Maret 2009.
– Tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi Bumil, berkurangnya produktivitas dan dayatahan tubuh (anemia: 50.5%
– Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita)
– Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup)
– Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup)
– Tingginya AKI (373/100000 ibu melahirkan)
7
Jarak18%
Angkutan16%
Tidak tahu tempat berobat
6%
Tidak berani sendiri12%
Kuatir tidak ada petugas
8%
Tidak ada uang34%
Ijin6%
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK
DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 20020044-200-20055
Sumber: SDKI 2002-
2003
8
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 7-18 TAHUN MENURUT ALASAN TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH
TAHUN 2005
67
4.7
8.7
2.6
0.4
2.3
3.8
1.29.6 Tidak ada biaya (67,0%)
Tidak suka/malu (4,7%)
Bekerja/mencari nafkah (8,7%)
Menikah/mengurus rumah tangga (2,6%)
Tidak terima/dikeluarkan sekolah (0,4%)
Sekolah jauh (2,3%)
Merasa pendidikannya sudah cukup (3,8%)
Cacat (1,2%)
Lainnya (9,6%)
Sumber: Bapenas
Apa Tujuan PKH?Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat paling miskin (RTSM atau KSM). Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs), jika dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.
Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals atau MDGs.
Ada lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH. 1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. 2. Pendidikan dasar 3. Kesetaraan gender4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita5. Pengurangan kematian ibu melahirkan
10
11
MANFAAT PKH
• JANGKA PENDEK: INCOME EFFECT kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga
12
MANFAAT PKH• JANGKA PANJANG: dapat
memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui
a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect) anak RTSM
b. memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect).
13
MANFAAT PKHc. Merubah perilaku RTSM yang relatif
kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain:
kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan
tingginya biaya tidak langsung (transpor, seragam, dll)
opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” daripada bersekolah)
14
MANFAAT PKH• Menurunkan pekerja anak
mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga sangat miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
• Meningkatkan kualitas pelayanan dan barang publik melalui:• complementary perbaikan akses pendidikan
dan kesehatan keluarga sangat miskin• penyempurnaan sistem perlindungan sosial
dan pelaksanaan desentralisasi (intervensi sekaligus supply dan demand baik di pusat maupun daerah)
• mempercepat pencapaian MDGs
1. Bidang Kesehatan– Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak– Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan– Integrasi dengan program Jamkesmas
2. Bidang Pendidikan– Meningkatkan Angka Partipasi Sekolah (APS)– Mendukung program wajib belajar 9 tahun– Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)– Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan– Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar
paket, SLB
KEKUATAN PKH
3. Pemerintah Daerah
– Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing)
– Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
KEKUATAN PKH
1. Pemilihan Provinsi:- Kesediaan Pemerintah Provinsi utk melaksanakan PKH- Pemilihan Kab/Kota dan Kecamatan.
2. Dasar pemilihan: - Tingginya angka kemiskinan - Tingginya angka gizi buruk - Tingginya A K I dan A K B - Tingginya angka transisi dari SD / MI ke SMP / MTs- Ketersediaan supply side Pendidikan & Kesehatan
3. Adanya komitmen Kepala daerah (Bupati) untuk melaksanakan PKH (dilengkapi surat Pernyataan).
Penyediaan data oleh BPS (melalui SPDKP-2007, melalui PPLS-2008)
Penyampaian data BPS ke UPPKH Pusat UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH
berdasarkan kuota RTSM per Kecamatan Penyerahan data RTSM dari UPPKH Pusat Ke
UPPKH Kab/ Dinas Sosial Kabupaten Dilakukan Validasi Data
Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM
(DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT).
Tahun 2008 Dikembangkan pada 13 Prop 70 Kab dan 629 Kec dengan
620.484 RTSM (Banten, NAD, Sumut, DI Yogya, Kalsel,
NTB)
Tahun 2009 Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab
(lokasi 2007-2008) dengan 120.000 RTSM
Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan 90.000
RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan)
Lokasi Persiapan: (5 Prov, 15 Kab/kota), RIAU, SUMSEL, LAMPUNG, JATENG DAN MALUT
LOKASI PELAKSANAAN PKH
STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH
Tim Teknis Pusat
Pusat
PT POS INDONESIA
UPPKH PUSAT
DEPSOS
TIM PENGENDALI PKH/TKPK
TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI/TKPKD
Pusat
Tim Koordinasi TeknisKabupaten/Kota/TKPKD
DINAS SOSIAL
KANTOR POSKABUPATEN / KOTAUPPKH KABUPATEN/KOTA
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
UPPKH KecamatanKANTOR /PETUGAS
POS
TIM PENGARAH PUSAT
TIM KOODINASI TEKNIS PUSAT
Keterangan: _______ garis komando------------ garis koordinasi
21
Ketentuan PKH1. Komponen KESEHATAN:
a. Ibu hamil: • Periksa hamil (min. 4 kali) dan mendapatkan
vitamin Fe (tambah besi)• proses kelahiran yang ditangani tenaga medis
terlatih• kunjungan setelah melahirkan (min. 2 kali) untuk
penyuluhan kesehatan/ibu menyusui dan periksa bayi
b. Anak usia 0-6 tahun:• usia 0–11 bulan imunisasi lengkap (BCG, DPT,
polio, campak, hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak
• usia 6-11 bulan vitamin A sekali• usia 12–59 bulan imunisasi, Vit A di bulan Februari
dan Agustus, pemantauan tumbuh kembang • pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah
(5-6 tahun)
22
2. Komponen pendidikan:
• anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD dan SLTP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam 1 bulan selama tahun ajaran berlangsung.
• RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ketentuan PKH
23
3. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM ybs. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan. Jika semua tidak ada, baru diberikan kepada ayah.
Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya.
4.Tidak ada syarat untuk penggunaan uang.
Ketentuan PKH
1. Pemotongan
Tidak memenuhi komitmen dalam satu tahap.
Dalam satu bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp. 50.000
Dalam dua bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp. 100.000
Dalam tiga bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp 150.000 (dalam kasus lebih dari 1 ART dan masih ada ART yang komitmen).
Apabila tiga bulan semua ART tidak memenuhi komitmen, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu tahap pembayaran (ditangguhkan)
Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH
2. Penangguhan sementara
tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 1x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut).
tidak mengambil pembayaran untuk 1 x siklus pembayaran ( 3 bulan berturut-turut),
harus daftar kembali untuk melanjutkan keikutsertaannya.
3. Pembatalan- Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Tidak mengambil pembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran).
RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima lagi di kemudian hari.
27
4. Penangguhan bagi kabupaten/kota*:
a) tidak dapat menyelesaikan masalah terkait penyediaan pelayanan selama tiga bulan berturut-turut;
b) jumlah pengaduan RTSM yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya > 20% jumlah penerima bantuan;
c) menyatakan keluar dari program.
*Bupati/Walikota harus tandatangani MoUpada awal pelaksanaan program
SANGSI BAGI DAERAH
• KARTU PKH DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI KARTU JAMKESMAS (sebelum kartu Jamkesmas diterbitkan untuk RTSM PKH)
• BEA SISWA MISKIN DIBERIKAN KEPADA ANAK-ANAK RTSM PKH
PEMBAYARANKOORDINASI
REKRUITMEN SDM
PERT AWAL & VALIDASI
Monitoring dan Evaluasi
Penetapan Daerah & Peserta
PKH
VERIFIKASI & PEMUTAKHIRAN DATA
1. Pengertian Pertemuan terbuka yang dilakukan pendamping
dengan calon peserta PKH
Calon peserta PKH Perangkat desa dan atau kecamatan Service provider
2. Peserta
PERTEMUAN AWAL
3. Tempat Pertemuan Balai Desa/Balai Dusun dsb; rumah perangkat desa/
dusun dsb.
Sekolah
Tempat lainnya yang memenuhi syarat4. Biaya PertemuanPartisipasi setempat
Melakukan Koordinasi dengan aparat setempat Melakukan kunjungan ke Puskesmas/Fasilitas
Kesehatan Melakukan kunjungan ke Sekolah/Fasilitas
pendidikan
5. Persiapan
6. Pelaksanaan Sosialisasi PKH Penjelasan Komitmen, Hak, Kewajiban dan
Sanksi peserta PKH Penjelasan perlunya PKH Pendidikan dan
Kesehatan Penjelasan mekanisme dan prosedur
pengaduan Validasi Penandatanganan perjanjian peserta PKH Pembentukan kelompok peserta PKH
Pemutahiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada master data basePemutakhiran data dilakukan secara rutin jikaterjadi perubahan status peserta PKH.Perubahan-perubahan tersebut meliputi: –Perubahan tempat tinggal –Kelahiran, kematian, keguguran–Penarikan anak-anak dari program (kematian,
keluar/pindah sekolah dan sebagainya)
–Masuknya anak-anak baru ke sekolah
– Ibu hamil
–Perubahan nama atau dokumen-dokumen
–Perubahan nama Ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)
–Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
–Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses
–Hal-hal lain yang ditentukan kemudian
1. Harus dilakukan secara terus menerus
2. Media efektif adalah pertemuan kelompok
3. Data harus valid (dilengkapi dokumen yg diperlukan)
4. Dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan cermat
5. Tidak ada mark up data
6. Pada tahun ajaran baru harus mendapat perhatian yg khusus (terjadi perubahan yang drastis)
PEMUTAKHIRAN DATA
UPPKH Kecamatan
UPPKH Kab/Kota
UPPKH Pusat
EntryPerbaikan
data
Perbaikandata peserta
HasilPerbaikan
data
Pemutakhirandata peserta
ProsesPemutakhiran
data
HasilPemutakhiran
data
Pertemuan awal
Fasilitator, Ketua Kelompok Ibu
Update databasePeserta PKH
Aktivitasrutin
TUJUAN
Mengevaluasi kewajiban peserta PKH dalam akses pendidikan dan kesehatan
PENGANTARAN DAN PICK UP
– Sebelum 2011 pengantaran formulir verifikasi ke faskesdik dilakukan oleh Pos, pada th 2011 dilakukan oleh pendamping.
– Kantor Pos berkoordinasi dengan UPPKH Kab/Kota tentang kedatangan kiriman formulir verifikasi kesdik
– Hasil pick-up dari faskesdik diserahkan ke UPPKH Kab/Kota
PELAKSANA
Service Provider pelayanan kesehatan dan pendidikan
HASIL VERIFIKASI
Hasil verifikasi di entry oleh Operator sebagai dasar pembayaran setiap tahapan
1. Dasar Pembayaran– Penghitungan pembayaran tahap pertama
didasarkan pada data hasil validasi.
– Pembayaran tahap selanjutnya didasarkan atas pemutakhiran data dan verifikasi komponen kesehatan dan pendidikan
43
BESARAN BANTUAN
SKENARIO BANTUAN BANTUAN PER RTM PER THN (RP)
Bantuan tetap 200.000
Bantuan pendidikan:a.1 (satu) anak SD/MIb.1 (satu) anak SMP/MTS
400.000800.000
Bantuan kesehatan:- Balita dan atau Bumil 800.000
(tidak tergantung banyaknya balita + bumil)
Rata – rata bantuan per RTSM 1.390.000
Bantuan minimum per RSTM 600.000
Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000
CATATAN:
- Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil
- Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun
- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun
UPPKH PUSAT PT POS INDONESIA
UPPKH KAB/KOTA BANK BRI
Data BPS
MIS PUSAT
CETAK & DISTRIBUSI FORM VALIDASI
PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI
ENTRY DATA VALIDASI
IMPORT DATA PESERTA
PEMBUKAAN REKENING PESERTA
PKH
CETAK DAN DISTRIBUSI KARTU PKH
AKTIFASI REKENING
1
2
3
4
5
6
DATA PROCESSING MIS PUSAT
7
8
PEMBAYARAN OLEH BANK BRI
10
9CLOSSING
OPEN SYSTEM
OPEN SYSTEM DALAM PKH ADALAH SISTEM PENAMBAHAN RTSM PESERTA PKH SECARA TERBUKA, UNTUK MENJARING RTSM YANG TELAH MASUK DATA BPS (DATA PPLS – PROYEK PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2008), NAMUN BELUM MENJADI PESERTA PKH. OPEN SYSTEM INI TIDAK MENAMBAH KUOTA JUMLAH RTSM AWAL DI SETIAP KECAMATAN PESERTA PKH, TETAPI MENGGANTIKAN BARCODE KELUARGA/RT YANG TELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING PKH TERMASUK BUKAN PESERTA PKH.
– OPEN SYSTEM 2010 ADALAH PELAKSANAAN KEDUA KALI SETELAH TH 2009.
– SETELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING, TERDAPAT 404 RTSM PESERTA PKH TAMBAHAN, MENGGANTIKAN BARCODE/ NOMOR PKH YANG TIDAK AKTIF LAGI DARI 9 KECAMATAN (BANGILAN, SINGGAHAN, RENGEL, JENU, TAMBAKBOYO, GRABAGAN, WIDANG, TUBAN DAN JATIROGO)
No.
1 KENDURUAN 428 340 58 23 7 0 0 88
2 BANGILAN 1,653 1,405 215 6 25 1 1 248
3 SINGGAHAN 834 716 108 0 10 0 0 118
4 PARENGAN 1,199 924 259 2 14 0 0 275
5 RENGEL 1,670 1,431 192 12 19 16 0 239
6 JENU 1,524 1,290 139 85 10 0 0 234
7 TAMBAKBOYO 985 832 143 4 6 0 0 153
8 GRABAGAN 1,726 1,487 226 4 9 0 0 239
9 WIDANG 1,782 1,540 163 26 52 0 1 242
10 TUBAN 1,365 1,152 183 15 14 1 0 213
11 JATIROGO 828 721 67 18 21 0 1 107
Up-date data: 15 Agustus 2011
REKAPITULASI PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN TUBAN 2011
Jumlah RTSM
Sebelum Validasi
Tdk MemenuhiSyarat PKH
Mampu/Kecamatan Peserta PKH
Setelah Pemutakhiran Data 3 TA 2011
Bukan RTSMPindahAlamat
Data Double/Tidak Dipakai
Jumlah BukanPeserta PKH
PendudukTidak Dikenal
Peserta PKH 2011 1,75311,83813,994 2,15618187195 3
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 1 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN
NO KECAMATANALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE
JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL (%)
1 KENDURUAN 340 91.050.000 340 91.050.000 0 0 100,00
2 BANGILAN 1.406 408.400.000 1.405 408.150.000 1 250.000 99,94
3 SINGGAHAN 721 188.650.000 721 188.650.000 0 0 100,00
4 PARENGAN 933 236.000.000 933 236.000.000 0 0 100,00
5 RENGEL 1.431 403.950.000 1.431 403.950.000 0 0 100,00
6 JENU 1.289 353.450.000 1.289 353.450.000 0 0 100,00
7 TAMBAKBOYO 832 231.050.000 831 230.900.000 1 150.000 99,94
8 GRABAGAN 1.491 368.550.000 1.489 368.050.000 2 500.000 99,86
9 WIDANG 1.553 449.950.000 1.550 448.900.000 3 1.050.000 99,77
10 TUBAN 1.161 332.500.000 1.161 332.500.000 0 0 100,00
11 JATIROGO 727 207.250.000 727 207.250.000 0 0 100,00
TOTAL 11.884 3.270.800.000 11.877 3.268.850.000 7 1.950.000 99,94
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 12 – 13 Maret 2011.
SISA : Kembali ke Kas Negara karena kemudian diketahui bahwa RTSM ybs ineligible, misal anak tidak sekolah/ tidak memenuhi syarat PKH, bukan RTSM/ mampu, atau pindah alamat setelah resi/wesel dari Pos tercetak.
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 2 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN
NO KECAMATAN
ALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE
JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL (%)
1 KENDURUAN 340 92.750.000 340 91.300.000 0 0 100,00
2 BANGILAN 1.406 407.900.000 1.405 418.450.000 1 250.000 99,94
3 SINGGAHAN 718 185.550.000 718 195.750.000 0 0 100,00
4 PARENGAN 927 239.200.000 924 247.350.000 3 750.000 99,69
5 RENGEL 1.431 405.950.000 1.431 398.000.000 0 0 100,00
6 JENU 1.286 357.600.000 1.285 340.500.000 1 250.000 99,93
7 TAMBAKBOYO 832 233.800.000 832 225.850.000 0 0 100,00
8 GRABAGAN 1.490 374.000.000 1.490 364.150.000 0 0 100,00
9 WIDANG 1.544 450.350.000 1.542 478.800.000 2 400.000 99,91
10 TUBAN 1.153 333.200.000 1.153 339.950.000 0 0 100,00
11 JATIROGO 724 209.150.000 722 209.150.000 2 400.000 99,81
TOTAL 11.851 3.289.450.000 11.842 3.287.400.000 9 2.050.000 99,94
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 1-3 Juli 2011.
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 3 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN
NO KECAMATANALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE
JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL JUMLAH RTSM NOMINAL (%)
1 KENDURUAN 340 91.800.000 339 91.650.000 1 150.000 99,84
2 BANGILAN 1.405 399.100.000 1.405 399.100.000 0 0 100,00
3 SINGGAHAN 716 187.050.000 716 187.050.000 0 0 100,00
4 PARENGAN 924 234.250.000 923 234.000.000 1 250.000 99,89
5 RENGEL 1.431 400.650.000 1.431 400.650.000 0 0 100,00
6 JENU 1.290 351.700.000 1.290 351.700.000 0 0 100,00
7 TAMBAKBOYO 832 231.550.000 832 231.550.000 0 0 100,00
8 GRABAGAN 1.487 370.150.000 1.487 370.150.000 0 0 100,00
9 WIDANG 1.540 439.900.000 1.538 439.350.000 2 550.000 99,87
10 TUBAN 1.152 329.550.000 1.152 329.550.000 0 0 100,00
11 JATIROGO 721 205.750.000 721 205.750.000 0 0 100,00
TOTAL 11.838 3.241.450.000 11.834 3.240.500.000 4 950.000 99,97
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 17 – 18 September 2011.
REKRUITMEN PENDAMPING dan OPERATOR PKH
TUJUAN Diperolehnya tenaga Pendamping dan Operator PKH
yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta bertanggung jawabnya
Terwujudnya pelaksanaan dan kesinambungan PKH sesuai dengan yang direncanakan
Terlaksananya kegiatan pendampingan yang berkualitas dan berkelanjutan
Terlaksananya pengolahan data secara on line
No.Sekretariat UPPKH Kabupaten/
KecamatanJumlah Tenaga
Pelaksana TetapTenaga Pelaksana Per 1 Desember 2010
Keterangan
1 Sekret. UPPKH Kab. Tuban 7 operator 6 pria, 1 wanita Per Juli 2010 kekurangan 2 Kenduruan 1 pendamping 1 pria tenaga operator dan pen-3 Bangilan 6 pendamping 4 pria, 2 wanita damping pengganti telah4 Singgahan 3 pendamping 1 pria, 2 wanita dicukupi dengan hasil 5 Parengan 4 pendamping 4 pria rekruitmen (rekruitmen6 Rengel 6 pendamping 6 pria terakhir untuk UPPKH 7 Jenu 5 pendamping 2 pria, 3 wanita Kab. Tuban tgl. 28 April 8 Tambakboyo 3 pendamping 2 pria, 1 wanita 2010 di UPPKH/ Dinsos9 Grabagan 7 pendamping 7 wanita Kab. Lamongan).
10 Widang 7 pendamping 7 pria
11 Tuban 5 pendamping 5 wanita
12 Jatirogo 3 pendamping 2 pria, 1 wanita
7 operator PKH 6 pria, 1 wanita
50 pendamping PKH 29 pria, 21 wanita
TENAGA PELAKSANA PENDAMPING & OPERATOR
52
Terima Kasih
top related