sosialisasi permendikbud no. 75 tahun 2016 tentang komite ... · guru yang diangkat oleh pejabat...
Post on 07-Mar-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIANPENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
Kebijakan RegulasiPendidikan 2018
Staf Ahli Menteri BidangRegulasi Pendidikan dan Kebudayaan
Guru yang diangkat oleh pejabat pembinakepegawaian atau diangkat oleh pimpinanpenyelenggara pendidikan yang diselenggarakanoleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dantelah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2(dua) tahun secara terus menerus serta tercatatpada satuan administrasi pangkal di satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahpusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau
satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2(dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada
satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yangmemiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru
PP 19/2017 PP 74/2008
GURU TETAP
PENERAPAN BEBERAPA PPDBKETENTUAN UMUM
1. Menghapus skema Sertifikasi melalui PLPG dan portofoliomenjadi
Pendidikan Profesi Guru (PPG)
2. Diterbitkan oleh pemimpin perguruan tinggi
3. Diregistrasi oleh Menteri
4. Sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat
nomor registrasi guru
5. Calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tapi
hanya diberi 1 nomor registrasi guru
SERTIFIKAT PENDIDIK
PENERAPAN BEBERAPA PPDBSERTIFIKAT PENDIDIK
TPG diberikan kepada:a. Guru;b. kepala satuan pendidikan; atauc. Guru yang mendapat tugas
tambahan, yaitu:
Syarat pemberian TPG:a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;b. memiliki nomor registrasi Guru;c. memenuhi beban kerja;d. aktif mengajar sebagai Guru sesuai Sertifikat Pendidik yang dimiliki;e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satminkal;g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; danh. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa diatur tersendiri
SASARAN PERSYARATAN
Menteri menetapkan persyaratan TPG untukpemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:a. pada satuan pendidikan khusus;b. pada satuan pendidikan layanan khusus;
atauc. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
1. Wakasek2. Kepala program keahlian3. Kepala Perpustakaan4. Kepala lab, bengkel, atau unit
produksi5. Pembimbing khusus6. Tugas tambahan lain yang terkait
pendidikan di sekolah, antara lain:a) Koordinator PKB/PKG;b) Pembina ekskul dan/atau
kokurikuler;c) Pembina pramuka, UKS, OSIS;d) Wali kelas
Pengawas satuan pendidikanmendapatkan Tunjangan ProfesiPengawas dan tidak mendapatkan TPG
*Sedang dalam tahap penyusunanPeraturan Presiden
Ketentuan lain:
PENERAPAN BEBERAPA PPDBTUNJANGAN PROFESI GURU
Permendikbud No. 10/2018 Juknis Penyaluran TPG, TunjanganKhusus dan Tamsil bagi Guru PNSD
PENERAPAN BEBERAPA PPDBBEBAN KERJA GURU
5M
Merencanakan pembelajaranatau pembimbingan
Melaksanakanpembelajaran
atau pembimbingan
Minimal 24 JTMMaksimal 40 JTM
Menilai hasilpembelajaran atau
pembimbingan
Membimbing danmelatih peserta didik
Melaksanakan TUGASTAMBAHAN yangmelekat pada kegiatanpokok guru
Mencakup kegiatan pokok:
Bagian dari total37,5 jam
per minggu
1. Wakasek (ekuivalensi: 12 JTM)2. Kepala program keahlian
(ekuivalensi : 12 JTM)3. Kepala Perpustakaan
(ekuivalensi : 12 JTM)4. Kepala lab, bengkel, atau unit produksi
(ekuivalensi : 12 JTM)5. Pembimbing khusus
(ekuivalensi : 6 JTM)6. Tugas tambahan lain yang terkait
pendidikan di sekolah (maksimalekuivalensi: 6 JTM)
Ketentuan lebihlanjut diaturdenganPermendikbudNo. 15/2018tentangPemenuhanBeban KerjaGuru, Kepsek danPengawasSekolah
PENERAPAN BEBERAPA PPDBKEBIJAKAN PENGATURAN BEBAN KERJA GURUEkuivalensi pemenuhan minimal 24 JTM dalampembelajaran/pembimbingan bagi guru yangmendapat TUGAS TAMBAHAN sebagai:
1. Wakasek2. Kepala program keahlian3. Kepala Perpustakaan4. Kepala lab, bengkel, atau unit produksi5. Pembimbing khusus6. Tugas tambahan lain yang terkait pendidikan di
sekolah:a. wali kelas;b. pembina OSIS;c. pembina ekstrakurikuler;d. koordinator PKB/PKG atau koordinator Bursa Kerja
Khusus SMK;e. Guru piket;f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
(LSP-P1);g. penilai kinerja Guru;h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru;
dan/ataui. tutor pada pendidikan jarak jauh dikdasmen
dilaksanakandi
Satminkal
1. Guru yang mendapat tugaskedinasan/penugasan terkait tugasdan kewenangannya di bidangpendidikan oleh Dinas, KepalaSekolah, atau yayasan.
2. Guru, Kepala Sekolah, dan PengawasSekolah wajib melaksanakankegiatan PKB dalam rangkapengembangan kapasitas
Ekuivalensi pemenuhan bebankerja 37,5 jam per minggu
PENERAPAN BEBERAPA PPDBKEBIJAKAN PENGATURAN BEBAN KERJA GURU
Pemenuhan minimal 24 JTM dalampelaksanaan pembelajaranDIKECUALIKAN bagi:
a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal
24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka,
berdasarkan struktur kurikulum;
b. Guru pendidikan khusus;
c. Guru pendidikan layanan khusus; dan
d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
Ketentuan bebankerja bagi Guru,Kepala Sekolah,dan PengawasSekolah mulaidilaksanakan padatahun ajaran2018/2019.
PENERAPAN BEBERAPA PPDBPENGANGKATAN DAN/ATAU PENEMPATAN GURU
Ketentuan mengenaiperencanaan kebutuhan,pengangkatan, dan/ataupenempatan Guru diaturdengan PeraturanMenteri.
AmanatPermendikbud
Pengangkatan dan/ataupenempatan Guru yangdiangkat olehPemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,dan/atau Yayasandilakukan sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
Pengangkatan dan/ataupenempatan
Kemendikbudmelakukankoordinasiperencanaankebutuhan Gurusecara nasionaldalam rangkapengangkatan danpenempatan Guru
Perencanaankebutuhan Guru
Perencanaankebutuhan Gurusecara nasionalmempertimbangkanpemerataan Guruantar satuanpendidikan,antarkabupaten atauantarkota, danantarprovinsi,termasuk kebutuhanGuru di DaerahKhusus.
PemerataanGuru
PENUGASAN GURU DI DAERAH KHUSUS (Ps 59)
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib
menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus
paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.
• Guru berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan
proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
PENEMPATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,ATAU JABFUNG LAIN (Ps 61)
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkanpada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnyayang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penempatan dapat dilakukan setelah:a) Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; danb) kebutuhan guru telah terpenuhi.
3. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1:a) kehilangan haknya untuk memperoleh Tunjangan Profesi dan tunjangan khususb) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak Guru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan4. Hak berupa Tunjangan Profesi diberikan sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang
jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada JPT, administrator, pengawas,atau Jabfung lainnya.
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.
1. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan palingsingkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
2. Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yangdidirikan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan KerjaBersama
3. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepadaGuru untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan olehMasyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMINDAHAN GURU (Ps 62)
1. Guru Dalam Jabatan (GDJ):a. diangkat sampai dengan
akhir tahun 2015b. sudah S-1/D-IVc. belum memperoleh Sertifikat
Pendidikdapat memperoleh SertifikatPendidik melalui PendidikanProfesi Guru.
2. Diatur dalam Permendikbud No.37/2017 tentang Sertifikasi BagiGuru Dalam Jabatan yangDiangkat Sampai Dengan AkhirTahun 2015
Permendikbud No. 37/2017
PENERAPAN BEBERAPA PPDBKETENTUAN PERALIHAN (PS 66)
1. Syarat: S1/D-IV, GDJ atau PNS yang mengajar yang diangkatsampai akhir tahun 2015, memiliki NUPTK, terdaftar Dapodik
2. Dinas Pendidikan mengusulkan GDJ untuk mengikuti ProgramPPG kepada Mendikbud
3. Mendikbud menyeleksi calon Peserta PPG4. Hasil seleksi disampaikan kepada Menristekdikti
1. Pemerintah Pusat: tidak termasuk biaya pribadi (transportasi,penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya) Dapat memberikan biaya pribadi bagi GDJ di Daerah
Khusus2. Pemerintah Daerah3. Sekolah Swasta/Yayasan
Seleksi Calon Peserta PPG GDJ
Pembiayaan
Dapat memberikan biaya pribadi
POIN-POIN KEBIJAKAN BARUa. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolahb. Beban Kerja Guru, Kepsek, dan Pengawasc. Perlindungan Bagi Pendidik dan Tendikd. Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tamsil Guru
2
PENERAPAN BEBERAPA PPDBPENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAHPermendikbud 6/2018 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
1. Pengalaman mengajar minimal 6 tahun menurut jenis danjenjang, kecuali:a. TK/TKLB: minimal 3 tahun di TK/TKLB;b. Daerah khusus: minimal 3 tahun
2. Pengalaman manajerial dengan tugas yang relevandengan fungsi sekolah minimal 2 tahun;
1. Dinas Pendidikan: menyusun proyeksikebutuhan KS per 5 tahun
2. Tahap Penyiapan:a. Pengusulan bakal calon KS oleh Kepsek atau guru ybsb. Seleksi bakal calon KSc. Pendidikan dan Pelatihan Calon KS oleh:
• LPPKS• Lembaga lain yang bekerja sama dengan LPPKS
dengan persetujuan Dirjen GTK
PENYIAPAN
PENGANGKATAN
MASA TUGAS
PEMBERHENTIAN
PERSYARATAN 1. Bagi calon KS yang memiliki Surat Tanda Tamat DiklatCalon KS berdasarkan rekomendasi tim pertimbanganpengangkatan KS
2. Unsur tim pertimbangan:• Sekolah Negeri: Sekda, Dinas Pendidikan,
Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah• Swasta: majelis pertimbangan Yayasan
1. Penugasan tiap periode selama 4 tahun, dapatdiperpanjang maksimal 3 kali (12 tahun)
2. Penugasan berdasarkan hasil penilaian prestasikerja minimal “baik”
• KS yang diberhentikan ditugaskan kembali sebagai gurusetelah mengikuti program orientasi diatur dalamPerdirjen
Permendikbud No. 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepsek dan Pengawas Sekolah
BEBAN KERJA GURU, KEPSEK, DAN PENGAWAS
GURU
a. merencanakan,melaksanakan,menilai,membimbingmelatih, danmelaksanakantugas tambahan
b. 24 – 40 jamtatap mukadalam 1 minggu
KEPSEK
Sepenuhnyamelaksanakantugas manajerial,pengembangankewirausahaan,dan supervisi GTK
PENGAWAS
Minimal 24 jamtatap muka dalam1 minggu untukmelakukantugasnya
PENERAPAN BEBERAPA PPDBPERLINDUNGAN GURU Permendikbud 10/2017 Perlindungan bagiPendidik dan Tenaga Kependidikan
Upaya melindungi Pendidikdan Tenaga Kependidikan yangmenghadapi permasalahanterkait pelaksanaan tugas
HUKUM PROFESI
a. tindak kekerasan;b. ancaman;c. perlakuan diskriminatif;d. intimidasi; dan/ataue. perlakuan tidak adil,
a. PHK yang tidak sesuai denganketentuan PUU;
b. pemberian imbalan yang tidak wajar;c. pembatasan dalam menyampaikan
pandangan;d. pelecehan terhadap profesi; dan/ataue. pembatasan atau pelarangan lain
yang dapat menghambat PTK dalammelaksanakan tugas.
a. gangguan keamanan kerja;b. kecelakaan kerja;c. kebakaran pada waktu kerja;d. bencana alam;e. kesehatan lingkungan kerja;
dan/atauf. risiko lain.
K3 HAKI
a. hak cipta;dan/atau
b. hak kekayaanindustri.
LINGKUP PERLINDUNGAN
DEFINISI
1. PEMERINTAHa. Kemdikbud nonlitigasi
b. Kementerian lainpenyelenggarapendidikan
KEWAJIBAN
2. Pemda3. Satuan Pendidikan4. Organisasi Profesi,
dan/atau5. Masyarakat
• menyediakansumber daya;dan
• menyusunmekanismepemberianPerlindungan
PENERAPAN BEBERAPA PPDBTUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMSIL GURU
T. Profesi
Untuk: guru, guruyang diberi tugassebagai kepsek,guru yangmendapat tugastambahan
T. Khusus
Tetap sama dengan PP74/2008,
bagi Guru yang ditugaskanoleh Pemerintah danPemerintah Daerahdianggarkan sebagaibelanja pegawai ataubantuan sosial sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan.
Tamsil
Tetap samadengan
ketentuandalam Perpres
52/2009
Pasal 15 PP 19/2017 Pasal 22 PP 74/2008 Perpres 52/2009
top related