sistem pemerintahan kelas 12 sma
Post on 09-Aug-2015
137 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SMA NEGERI 1 CILEGONTAHUN PELAJARAN 2013-2014
Disusun Oleh:AHKDI KUMAENI
SISTEM PEMERINTAHAN
S TA N D A R KO M P E T E N S I
MATA PELAJARAN : PANCASILA
KELAS/ SEMESTER : XII
WAKTU PELAJARAN : 6 X 45
STANDAR KOMPETENSI
2. MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN
KDSK
KO M P E T E N S I D A S A R
2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.
KDSK
KO M P E T E N S I DA SA R
2.1. MENGANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA.
KELAS/ SEMESTER : XII
WAKTU PELAJARAN : 2 X 45
KDSK
I N D I K ATO R P E M B E L A JA R A N
1. Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan.2. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.3. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.4. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa
negara.
KO N S E P M AT E R I
BENTUK PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
AMERIKA SERIKAT
INGGRIS
RRC
PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN
P E N G E R T I A N S I S T E M
SUSUNAN KESATUAN-KESATUAN YANG MASING-MASING T IDAK BERDIR I SENDIR I ,
TETAP I MEMBENTUK SATU KESATUAN SECARA KESELURUHAN
BERASAL DAR I BAHASA YUNANI“SYSTEMA “ YA ITU SEH IMPUNAN BAGIAN
ATAU KOMPONEN YANG SAL ING BERHUBUNGAN SECARA TERATUR DAN
MERUPAKAN SUATU KESELURUHAN
BAHASA KKBISISTEM
P E N G E R T I A N P E M E R I N TA H A N
(BADAN EKSEKUTIF (KEPALA NEGARA/ KEPALA
PEMERINTAHAN) BESERTA JAJARANNYA)
(BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF).
ARTI LUAS ARTI SEMPITPEMERINTAHAN
P E N G E R T I A N P E M E R I N TA H A N
ORGANISAS I YANG D IDALAMNYA D ILETAKKAN HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEKUASAAN TERT INGGI ATAU BERDAULAT
LEMBAGA ATAU ORANG YANG BERTUGAS MENGATUR DAN MEMAJUKAN NEGARA
DENGAN RAKYATNYA
KKBI C.F. STRONGPEMERINTAHAN
Merupakan Proses Interaksi Antara Berbagai Aktor Dalam Pemerintahan Dengan Kelompok Sasaran Atau Berbagai Individu Masyarakat.
1. Pemerintahan Sebagai Gabungan Dari Semua Badan Kenegaraan Yang Berkuasa Memerintah (Badan Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif).
2. Pemerintahan Sebagai Gabungan Badan-badan Kenegaraan Tertinggi Yang Berkuasa, Misalnya Raja, Presiden, Atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
3. Pemerintahan Dalam Arti Kepala Negara (Presiden) Bersama Dengan Kabinetnya
P E N DA PAT A H L I
RESET
KOOLMAN
UTRECHT
P O L A P E M E R I N TA H A N
Pola penyelenggaraan pemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :
1. Proses koordinasi (coordinating),
2. Pengendalian (steering),
3. Pemengaruhan (influencing), dan
4. Penyeimbangan (balancing).
SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SUATU KEBULATAN ATAU KESELURUHAN YANG UTUH DARI KOMPONEN-KOMPONENNYA, YAITU: EKSEKUTIF, LEGILATIF, DAN YUDIKATIF YANG MASING MASING MEMILIKI FUNGSINYA SENDIRI
P E N G E R T I A N S I S T E M P E M E R I N TA H A N
1. Monarki, 2. Tirani, 3. Aristokrasi, 4. Oligarki, 5. Politeia, 6. Demokrasi.
1. Aristokrasi,2. Timokrasi, 3. Oligarki, 4. Demokrasi,5. Tirani.
B E N T U K P E M E R I N TA H A N K L A S I K
RESET
AJARAN ARISTOTELES (384 – 322 SM)
AJARAN PLATO (429 - 347SM)
A JA R A N P O LY B I O S ( 2 0 4 – 1 2 2 S M )
S K E M A P L Y B I O S
M O N A R K I
O L I G A R K I
A R I S T O K R A S I
T I R A N IO K H L O R A S I
D E M O K R A S I
M O N T I R T U K A R O L I M U L U
B E N T U K P E M E R I N TA H A N
SISTEM PEMERINTAHAN DIBAGI MENJADI 2, YAITU:
NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA NEGARA
BERDASARKAN PIL IHAN RAKYAT
NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA NEGARA
BERDASARKAN HAK WARIS YANG TURUN TEMURUN
MONARKI REPUBLIKBENTUKPEMERINTAHAN
S I S T E M P E M E R I N TA H A N
S I S T E M P E M E R I N T A H A N P A R L E M E N T E R
A D A L A H S E B U A H S I S T E M P E R M E R I N T A H A N D I M A N A P A R L E M E N M E M I L I K I P E R A N A N
P E N T I N G D A L A M P E M E R I N T A H A N .
P E N J E L A S A N
Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung
jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan
kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemenRESET
SEE ALL
D a l a m P r a k t i k n y a , S i s t e m P r e s i d e n s i a l
M e n e r a p k a n Te o r i Tr i a s P o l i t i k a M o n t e s q u e u
S e c a r a M u r n i M e l a l u i P e m i s a h a n
K e k u a s a a a n ( S e p a r a t i o n O f P o w e r ) .
C o n t o h n y a A d a l a h A m e r i k a D e n g a n C h e c k
A n d B a l a n c e . S e d a n g k a n Ya n g D i t e r a p k a n D i
I n d o n e s i a A d a l a h P e m b a g i a n K e k u a s a a n
( D i s t r i b u t i o n O f P o w e r ) .
PENJELASAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan
eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.
DEFINISI
SISTEM PEMERINTAHAN
1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
C I R I - C I R I
RESET
1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai
lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
PEMERINTAHAN PARLEMENTER
CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN
Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).
Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.
S I S T E M P E M E R I N TA H A N P R E S I D E N S I L
1
2
3
RESETALL
Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
K E L E B I H A N D A N K E K U R A N G A N S P P R E S I D E N S I A L
Kelebihan Kekurangan
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab kepada parlemen
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
Masa jabatan kabinet dapat ditentukan dengan pasti
• Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas
Penyusunan program kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas da memakan waktu yang lama
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang-orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
K E L E B I H A N D A N K E K U R A N G A N S P PA R L M E N T E R
Kelebihan Kekurangan
• ADANYA PENGAWASAN YANG KUAT DARI PARLEMEN TERHADAP KABINET SEHINGGA KABINET MENJADI BERHATI-HATI DALAM MENJALAN PEMERINTAHAN
• KEDUDUKAN BADAN EKSEKUTIF ATAU KABINET SANGAT TERGANTUNG PADA MAYORITAS DUKUNGAN PARLEMEN SEHINGGA SEWAKTU-WAKTU KABINET DAPAT DIJATUHKAN OLEH PARLEMEN
• TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK JELAS
• MASA JABATAN BADAN EKSEKUTIF ATAU KABINET TIDAK DAPAT DITENTUKAN SECARA PASTI, SEBAB SANGAT TERGANTUNG DUKUNGAN PARLEMEN
• PEMBUATAN KEBIJAKAN DAPAT DITANGANI SECARA CEPAT
• KABINET DAPAT MENGENDALIKAN PARLEMEN
• PARLEMEN MENJADI TEMPAT KADERISASI BAGI JABATAN-JABATAN EKSEKUTIF
SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM
SISTEM PARLEMEN
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif.
1. Satu Kamar 2. Dua Kamar
a. Federalisme b. Kebangsawanan
M o d e l S i s t e m Pe m e r i n ta h a n L a i n
RESETSEE ALL
UJ I KO M P E T E N S I
R E F E R E N S I
1. Alam S, Ekonomi XI untuk SMA dan MA Kelas X, ESIS, Jakarta.
2. Sukwiaty, dkk, Ekonomi 2, Yudistira3. Wahyu Adji, dkk, EKONOMI Kelas XI, Erlangga,
Jakarta.4. www.google.com5. www.psb-psma.org
P E N Y U S U N
BIODATA PENYUSUN
1. NAMA : Ahkdi Kumaeni, S.Pd
2. NIP :
3. JABATAN : GURU
4. GOLONGAN : 3 A
5. NO. HP : 087774856585
6. ALAMAT : CILEGON
7. EMAIL :
8. WEBSITE :
9. FACEBOOK : Akhdi Romli
SEKIAN TERIMAKA
SIH
P E N U T U P
top related