sanksi dalam penegakan pelanggaran pembuangan …
Post on 10-Nov-2021
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN PENELITIAN
MANDIRI
SANKSI DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN PEMBUANGAN
SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA PADA PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
OLEH :
ANAK AGUNG KETUT SUKRANATHA.
Penelitian ini terlaksana dengan pembiayaan sendiri
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
RINGKASAN
SANKSI DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN PEMBUANGAN
SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA PADA PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
Dalam menangani sampah di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar telah
menerbitkan Perda berkenaan dengan permasalahan sampah. Melalui Perda No.l5 Th.1993,
Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum sebagaimana yang telah diubah melalui Perda
Kota Denpasar No.3 Th.2000 yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Denpasar No.15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar,
menetapkan rambu-rambu sebagai upaya untuk menanggulangi sampah serta Himbauan
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan tertanggal 2 Juni 2010 disusul dengan Seruan
Sekeretari Kota Denpasar mengatur tentang waktu pembuangan sampah dari pk.17.00
sampai dengan 19.00 wita dan pembongkaran material di jalan yang tidak melebihi waktu
satu kali dua belas jam sejak penurunan, tentang larangan penebangan, memotong,
mencabut tanaman penghijauan demikian pula dengan sanksi bagi pelaggarnya diamcam
pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan tau denda sebesar-besarnya
Rp.5.000.000,00. Perda ini dipandang tidak mampu lagi menanggulang permasalahan
sampah di Kota Denpasar maka diterbitkanlah Perda No.3 Tahun 2015 Tentang “
Pengelolaan Sampah “ yang berlaku secara efektif sejak diundangkan tanggal 5 Agustur
2015 , Lembaran Daerah Kota Denpasar Provinsi Bali Tahun 2015 No, 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 No. 3 .
Operasioanal kegiatan kebersihan, sampah masyarakat semula terkumpul pada bak
sampah yang telah disediakan pada jam yang telah ditentukan, dan sampahpun diharapkan
telah terpilah, selanjutnya sampah ini diangkut ketempat penampungan sementara dengan
iii
armada angkutan sampah oleh para pekerjanya ke “transfer dipo” merupakan bangunan
sudah diposisikan sedemikian rupa dan selanjutnya dikirim kepembuangan akhir untuk
didaur ulang (sampah plastik dan pembakaran sampah organik).
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami penegakan
hukum bagi pelanggar pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam menanggulang sampah masyarakat kota
Denpasar.
Data penelitian adalah digali melalui penelusuran pasal demi pasal perda tentang
pengelolaan sampah, selanjutnya data diolah dan dianalisa secara kualitatif serta hasilnya
disajikan secara diskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan, karena pesatnya perkembagan pembangunan,
masyarakan tidak mungkin bersahabat dengan sampah, sementara tidak disertai tertib dan
kesadaran serta kepatuhan untuk mewujudkan Kota Denpasar “Berseri”( Bersih, Sehat,
Rindang Dan Indah ), yang Berwawasan Budaya pada akhirnya pemeritah Kota menerapkan
sanksi dalam bentuk pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam undang undang
yang berlaku.
Kata kunci : Perda, sampah dan Sanksi.
iv
KATA PENGANTAR
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ,Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
maka selesailah penelitian ini yang sangat sumir dan sederhana ini dengan topik :
“Sanksi Dalam Penegakan Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di
Pemerinyahan Kota Denpasar”.Penelitian yang sangat sumir dan sederhana ini disusun, dengan
harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan Pemerintah Kota Denpasar
dalam menangani sampah masyarakat di Kota Denpasar. Dengan harapan dapat mewujudkan Kota
Denpasar sebagai kota yang aman, tertib, bersih sehat dan berbudaya. Sampah merupakan masalah,
bukan saja bagi warga masyarakat, tapi ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah, tanpa
demikian akan menjadi dilema yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak negatif fatal bagi
sanitasi linggkungan masyarakat. Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa mengambil langkah-
langkah konkrit untuk menanggulangi sampah masyarakat ini. Tanpa adanya reaksi yang seimbang
dari masyarakat kiranya permasalahan ini akan semakin rumit teratasi. Sebagai akibat dari
perkembangan pemukiman penduduk jelas akan membawa pengaruh pula terhadap kebijakan
Pemerintah yang telah berjalan. Terkait dengan itu maka dipandang perlu untuk mengkritisi
permasalahan ini, sehingga sasaran pembangunan secara menyeluruh dapat terealisir dengan baik
dan sesempurna mungkin terutama diawalai permasalahan sampah.
Peneliti sangat menyadari penelitian ini jauh dari sempurna, kerena itu sangat diharapkan
masukan/saran-saran yang kostruktip dari semua pihak demi penyempurnaannya.Untuk itu
sebelum dan sesudahnya penulis haturkan banyak terima kasih. Semoga penelitian ini bermanfaat
bagi Pemerintah Kota Denpasar khususnya dan pembaca.
Denpasar, 15 April 2016
Peneliti
v
DAFTAS ISI
HALAMAN MUKA………………………………………………………….. i
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………… ii
RINGKASAN………………………………………………………………… iii
KATA PENGANTAR………………………………………………………... v
DAFTAR ISI………………………………………………………………….. vi
I PENDAHULUAN………………………………………………………….. 1
1.Latar Belakang Masalah……………………………………………... 1
2.Rumusan Masalah……………………………………………………. 1
3.Ruang Lingkup Masalah……………………………………………... 5
4.Tujuan Penelitian……………………………………………………… 5
5.Manfaat Penelitian…………………………………………………….. 6
6.Tinjauan Pustaka………………………………………………………. 6
a.Pengertian sampah…………………………………………………… 6
b.Sampah rumah tangga………………………………………………. 6
c.Pembuangan sampah tidak pada tempatnya…………………………. 7
7.Metode Penelitian………………………………………………………. 7
a.Jenis penelitian……………………………………………………….. 7
b.Jenis pendekatan…………………………………………………….. 7
c.Sumber data………………………………………………………….. 8
8.Jadwal Penelitian……………………………………………………… 9
9.Personalia Penelitian…………………………………………………… 9
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………… 10
II.HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………….. 11
Vi
1.Dasar Pertimbangan Terbitnya Perda No.3 Tahun 2015…………………. 11
2.Mengkritisi Pasal 1 angka 7 Perda No.3 Tahun 2015…………………… 13
3.Penggolongan Jenis Sampah……………………………………………… 13
4.Strategi Wali Kota DenpasarMembangun Kesadaran Masyarakat
Tentang Kebersihan……………………………………………………….. 15
III.PENUTUP………………………………………………………………... 15
a.Kesimpulan……………………………………………………………… 18
b.Saran……………………………………………………………………. 18
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… 20
vii
PROPOSAL PENELITIAN
Judul : SANKSI DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA PADA PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
I.PENDAHULUAN.
1.Latar Belakang Masalah
Disadari bahwa kota Denpasar adalah sebagai ibu kota Provinsi, sehingga menjadi pusat
perkantoran, jelas akan menyebabkan jumlah penduduknya terbesar apabila dibandingkan
dengan penduduk kabupaten yang lain di Bali ini, hal ini disebabkan urbanisasi yang cukup
tinggi yang membuat Pemerintahan kota Denpasar dirundung berbagai permasalahan
sosial1 terutamanya sampah. Selain itu kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata yang
terbesar pula di Bali, aktifitas sangat nanyak, yang pada aikhirnya dari aktifitas yang ada akan
menghasilkan banyak sampah. Sampah banyak sekali menimbulkan dampak negatifnya,
pandangan jorok, aroma tidak sedap , pencemaran lingkungan dan ujungnya menimbulkan
penyakit. maka sudah menjadi tujuan pokok Pemerintah Daerah menjamin adanya
kebersihan, keindahan, serta ketentaman atau kenyamanan daerah tujuan wisata ini. Hal ini
senada dengan tujuan Pemerintah Kota untuk mewujudkan kota Denpasar sebagai kota
yang aman, tertib, bersih, sehat dan berbudaya. Untuk memantapkan tujuan ini maka
disampaikan himbauan dari Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan tertanggal 2 Juni 2010
dan dipertegas lagi dengan Seruan dari Sekretaris Kota Denpasar untuk mewujudkan
KotaDenpasar “Berseri”( Bersih, Sehat, Rindang dan Indah, yang Berwawasan
1
1Asmara Putra, 2016”Terganjal Lahan Untuk TPS”Bali Post, No.138, 116-22 Mei 2016, h.,36.
2
Budaya. Sebagai kota besar dengan
kwantitas penduduk yang terus berkembang dengan pesat, dibarengi dengan kehadiran
parawisatawan, demikian pula berkenaan denga kebersihan ini, dibarengi jumlah
penduduk wilayah pemukiman semakin padat, maka sampah adalah merupakan masalah
bukan saja oleh suatu keluarga dalam masyarakat juga pemerintah, maka perlu
mendapatkan perhatian yang khusus untuk dapat terwujudnya kota yang bersih dan
berbudaya.
Seperti yang diberitakan oleh harian umum, sampai saat ini kota Denpasar
menghasilkan 2.200 meter kibik sampah perharinya, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkingan
Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara R.Sudirman, menyatakan rincian sampah perhari
yang dihasikan di Bali kurang lebih 7 ton sampah plastik, dan dari jumlah itu 4 ton
dihasilkan di Denpasar serta selebihnya menyebar di kota lainnya di Bali. Sampah yang
kurang mendapat perhatian serta penanganan dengan baik dan dapat menimbulkan resiko,
baik bagi kehidupan manusia maupun dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap
tanaman. Sedangkan menurut Dr.Luh Ketut Kartini, sampah plastik sangat berbahaya bagi
lingkungan tidak hanya mengancam ternak dan berbagai organisme, juga bagi kesehatan
manusia. Sampah ini apabila dibakar akan menghasilkan gas dioksin yang dapat
menyebabkan kanker, kemandulan dan keguguran.2 Akibat dari pembakaran sampah
(rumah tangga) diberitakan juga pada harian umum, penyakit yang ditimbulkan racun dioksit
2 ,“Denpasar produksi 2.200 Meter Kibik Sampah “,Bali Post, tgl 2Okt.2006, h.2.
3
untuk kehidupan manusia seperti gangguan pada daya tahan tubuh, kanker, perubahan
ormon, dan pertumbuhan yang abnormal.serta penyakit kulit.3 Sedang dampak terhadap
pertanian juga menghawatirkan jika sampah plastik menutupi tanah, akan akan mengganggu
pertumbuhan akar tanaman. Selain itu logam berat yang terdapat dalam plastik akan
mengganggu kesuburan tanah4. Semakin banyaknya aktifitas masyarakat dalam
pembangunan dalam arti luas, pertumbuhan perekonomian berkembang, dibuktikan
semakin pesatnya pertumbuhan pasar - pasar modrn di kota bahkan perkembangannya
sampai keplosok pedesaan. Hal ini berpotensi percepatan perkembangan produksi sampah
termasuk sampah plastik. Disisi lain peran masyarakat dalam menanggulangi sampah masih
terbatas adanya, demikian pula terhadap pemahaman terhadap resiko sampah plastik
masih terbatas pula. Peran masyarakat dalam masalah kebersihan sangat diharapkan,
sehingga permasalahan sampah dapat kiranya berangsur-angsur tertanggulangi, sehingga
pada akhirnya sampah tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, bahkan sebaliknya
sampah dapat berguna bagi hidup dan kehidupan periode kedepan.
Berkenaan dengan permasalahan sampah, Pemerintah Kota Denpasar Melalui Perda
No.l5 Th.1993, Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum sebagaimana yang telah diubah
melalui Perda Kota Denpasar No.3 Th.2000 yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Denpasar No.15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di
Kota Denpasar, menetapkan rambu-rambu sebagai upaya untuk menanggulangi sampah.
Disadari pembentukan Perda ini relatif lama tetapi mengenai permasalahan sampah belum
3,”Bahaya Sampah Yang Dibakar,”Bali Post,tgl.4 Des.l2006, h. 13.
4“ Bali Post”, 20 Okt 2006. luc.cit.
4
juga dapat ditanggulangi secara tuntas bahkan semakin bermasalah tiada lain disebabkan
oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman semakin meluas maka
akan merupakan kendala dalam mengupayakan mencari tempat untuk menanggulagi
permasalahan sampah (penampungan). Terutama kesadaran masyarakat masih sangat
kurang, acuh serta membuang sampah senaknya saja.Untuk mengefektifitaskan pengelolaan
sampah maka terbit Perda No.3 Tahun 2015 Tentang “Pengelolaan Sampah”.
Pemerintah Kota Denpasar mulai bersikap tegas dalam menangani permasalahan
sampah. Bahkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar seperti yang membuang sampah
sembarangan , mengeluarkan sampah di luar waktu yang ditentukan sanksinya lebih
diperberat. Pemberiang sakni yang berat mulai diterapkan, karena tahun-tahun sebelumnya
telah disosialisasikan tentang kebersihan.Wali Kota Denpasar dalam pertemuannya dengan
anggota PKK Kota Denpasar tanggal 31 Maret 2016 menegaskan bahwa penangan sampah
sudah sangat tegas dilakukan, terbukti telah ada masyarakat yang dikenai denda karena
melakukan pelanggaran ketentuan tempat dan waktu pembuangan sampah.5Sehubungan
dengan permasalahan sampah maka itu dirasa perlu untuk mengkaji lagi tetang sanksii
dalam penegakan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan
waktu yang ditetapkan.tersebut, sehingga Pemerintahan Kota Denpasar betul BALI yaitu :
Pemerintahan Kota yang “Bersih”,
Pemerintahan Kota yang “Aman”
Pemerintahan Kota yang “Lestari”,
5,”Wali Kota minta pembuang sampah sembarangan didenda maksimal”, Bali Post, Jumat Umanis,1
April 2016, kolom 5dan 6
5
Pemerintahan Kota yang “Indah“.
2Rumusan Masalah.
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka variabel6 yang diangkat permasalahan
yang diangkat yaitu :
Bagaimana sanksi terhadap pelanggar dalam penegakan pengaturan pembuangan
sampah tidak pada tempatnya dan pelanggaran terhadap ketentuan waktu oleh Pemerintah
Kota Denpasar ?
3.Ruang Lingkup Masalalah .
Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat
disampaikan lingkup permasalahan yang dibahas terbatas pada :
Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggarnya yang
tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan dalam Perda No.3 Tahun 2015.
4.Tujuan Penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman sehubungan dengan tindakan
yang diambil oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggarnya yang tidak
mengindahkan aturan yang ditetapkan dalam Perda No.3 Tahun 2015 Tentang
Pengelolan Sampah.
6Variable menurut Sutrisno Hadi,1973, Metode Research, sebagaimana dikutip oleh Ny Suharsimi
Harikunto,1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Bina Aksara,Jakarta,h.89. Variable adalah
gejala yang bervariasi(mis.,jenis kelamin variabelnya laki perempuan).Gejala adalah obyek penelitian, maka
variable adalah obyek penelitian yang bervariasi.
6
5.Manfaat Penelitian.
1. Secara tioritis manfaat dari penelitian ini agar berkontribusi bagi pengembangan ilmu
hukum pada khusnya dalam penegakan Perda No.3 Tahun 2015 bagi pelanggar yang
tidak mematuhi aturan pembuangan sampah pada tempatnya dan tidak pada waktu
yang ditentukan.
2. Secara praktis manfaat dari penelitian ini agar para pembaca menjadikan hasil penelitian
ini menuntun atau mengubah prilaku masyarakat, dari karakter ceroboh menjadi sadar
dan memahami akan pentinya arti dan manfaat kebersihan lingkungan hidup.
6.Tinjauan Pustaka.
a.Pengertian Sampah.
Jikalau dikaji mengenai apa yang dimaksudkan dengan sampah tiada lain adalah
sesuatu barang atau benda yang sudah dipandang tidak bermanfaat lagi dalam tahap awal.
Kadang kala sampah ini dapat dikemas sedemikian rupa melalui teknik atau keterampilan
tertentu, dari sesuatu yang semula dipandang tidak bermanfaat akan menjadi benda yang
dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan pengertian sampah sebagaimana teruang dalam
Perda No.3 Tahun 215 pada BAB I Pasal 1 angka 7 dirumuskan bahwa sampah adalah
“sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”
b.Sampah Rumah Tangga.
Pengertian sampah rumah tangga sebagai dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 adalah
“sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk
tinja dan sampah plastik”.
7
c. Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.
Dari manapun datangnya sampah yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dalam
waktu yang telah ditentukan, ditempatkan pada tempat tempat tertentu yang telah
disiapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar hal ini sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2015
Pasal 18 yaitu Pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan
sampah, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) bahwa setiap orang wajib melakukan pemilahan
pada sumbernya (asal datang sampah), selanjutnya diletakkan sesuai dengan tempat yang
telah disediakan; untuk mempermudah dalam proses selanjutnya.
8.Metode Penelitian.
a. Jenis penelitian.
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang
beraspek normative. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum
kepustakaan yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Penelitian jenis
ini dikenal dengan penelitian doktrinal.7Dalam penelitian ini penelitian hukum ditujukan
untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum ) yaitu dengan mengadakan penelitian
terhadap permasalahan hukum yang ada. Sehubungan dengan penelitian ini pula yang ingin
diungkap adalah pengaturan dalam perundang undangan.
b Jenis pendekatan
Jenis pengekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan, pada
khussnya Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah
7Roni Hanitijo Soemitro,1983, Metodologi Penelitian Hukum , Galia Indonesia, Jakarta,h.24.
8.
c. Sumber bahan hukum
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan
hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum yang mengikat yaitu Perda No.3 Tahun 2015, baham hukum sekunder bahan hukum
yang berasal dari dokterin, yang ada dalam buku-buku, surat kabar, majalah, brosur yang
tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan
pendapat atau pikiran para pakar hukum yang khusus memberikan petujuk arah penelitian.
Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para pakar
hukum, hasil penelitian yang bersangkutan dengan pembahasan dari penelitian yang
dilakukan.
d.Teknik analitis bahan hukum.
Dengan telah terkumpulnya nahan hukum primer ataupun sekunder selanjutnya
diolah serta dianalisa secara kualitatif. Pada tahap pengolahan bahan hukum yang telah
terkumpul, dikatagorikan dan dikualifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian.
Kemudian disusun secara sistimatis sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan. Pada
tahap analitis bahan hukum yang telah dikatagorikan dan dikualifikasikan dianalisis dengan
mengkaitkan bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut diadakan penafsiran
dari bahan hukum tersebut untuk dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang
dibahas.Keseluruhan dari hasil analitis disajikan secara diskriftif yaitu dengan memaparkan
secara lengkap segala permasalahan terkait dengan yang diteliti disertai ulasan ulasan
dimana perlu secara kritis.
9
8. Jadwal Pelaksanaan.
Penelitian berlangsung selama tiga bulan dari Pebuari sampai dengan April 2016
dengan alokasi waktu :
1. Persiapan dan pengumpulan data satu bulan (Pebruari 2016),
2. Pengolahan dan analits satu bulan (Maret) dan
3. Penyusunan hasil penelitian dan pelaporan hasil (April 2016), dengan total waktu tiga
bulan.
9.Personalia Penelitian.
1.a. Ketua peneliti. : AnaK Agung Ketut Sukranatha,SH.,MH.
b.Pangkat (Golongan),Nip. : Pembina (IV/a), 195706051986011002.
c.Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
d.Jabatan Strutural : Sekretaris Program Non Reguler(ekstensi)
e.Fakultas : Hukum.
f.Perguruan Tinggi : Universitas Udayana.
g.Waktu untuk penelitian : 21 jam dalam seminggu
2.Perkiraan Biaya : Biaya mandiri.
DAFTAR PUSTAKA
1.Buku.
Harikunto,1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Bina Aksara,Jakarta
Roni Hanitijo Soemitro,1983, Metodologi Penelitian Hukum , Galia Indonesia, Jakarta,h.24.
Sutrisno Hadi,1973, Metode Research, sebagaimana dikutip oleh Ny Suharsimi
Swastawa DharmaYuda, I Made danIwayan Koti Cantika,1991,Filsafat Adat Bali,Upada
sastra,Denpasar,
2.Peraturan.
Perda tentang Pengelolaan Sampah,Perda No.3 Tahun 2015,Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2015 No. 5, Tambaha Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 No.3.
3.Majalah.
Agastia, IBG ,2007”Mengkritisi Implementasi Konsep Tri Hita Karana “,Warta Hindu
Dharma ,491,Nop.2007.
4.Surat Kabar
”Bahaya Sampah Yang Dibakar,”Bali Post,tgl.4 Des.l2006.
“,Denpasar produksi 2.200 Meter Kubik Sampah “,Bali Post, tgl 2Okt.2006
Ad241, “Wali Kota Rai Mantra Pungut Sampah di Parade Ogoh ogoh Anak PAUD”, Bali
Post,6 Maret 2016.
Kmb12,”Wali Kota Minta Pembuang Sampah Sembarangan Didenda Maksimal”,Bali Post.,1
April 2016.
Ad469,”Wali Kota Rai Mantra support Warga Kerja Bakti , Warga Semila Jati Diminta
Tindak Tegas Pembuang Sampah Sembarangan”Bali Post, 11 April 2016.
5.Majalah.
Asmara Putra, 2016”Terganjal Lahan Untuk TPS”Bali Post, No.138, 116-22 Mei 2016.
10
ii.HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Dasar Pertimbangan Terbitnya Perda No.3 Tahun 2015 .
Jikalau dihayati secara logika, dengan pertambahan penduduk, pemukiman semakin
menyempit akibat pesatnya pembangunan, baik untuk usaha masyarakat, untuk perumahan,
perkantoran dalan sebagainya. Disatu sisi aktivitas manusia tidak terpungkiri akan membuat
sampa. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sampah dari pasar, sampah dari kegiatan
perayaan hari besar, dari kegiatan keagamaan dan lain sebaginya banyak lagi akan membuat
sampah yang sangat memusingkan dalam penanganannya.Hal ini dengan meningkatnya
pembangunan, akibatnya lahan semakin menyempit sangat sulit untuk penampungan
sampah serta dampak ang ditimbulkan dari menumpukan sampah. Dalam hal ini tidak
terlepas pula dari kesadaran masyarakat akan kebersihan dan sulit untuk menemukan
tempat pembuangan, sehingga masyarakat cuek saja dan pada akhirnya dengan seenaknya
melempar sampahnya kesembarang tempat yang tidak pada tempatnya agar sampah keluar
dari lingkungan perumahannya.Akibatnya menjadi tidak nyaman dari pandangan mata
(jorok), tidak nyaman dari segi kesehatan (bau yang menyengat). Kondisi yang demikian
sangat menyulitkan pemerintah Kota.Pada akhirnya Terbitlah Perda No.3 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Sampah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut yang tertuang
dalam Konsideran Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, baik dan
sehat berdasarkan falsafah Tri Hita Karana.
b. Bahwa ketentuan menyangkut kebersihan pada Peratuean Daerah Kota Denpasar
11
12
c. No.15 Tahuin 1993 Tentang Kebersihan Dan Keteriban Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 Tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No.15 Tahun 1993 Tentang
Kebersihan dan Ketertiban Umum dirasakan sudah tidak mampu lagi menanggulangi
permasalahan sampah di Kota Denpasar.
d. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan
sampah.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.
Pada huruf a di atas jika mengikuti pandangan IBG Agastia Dalam Mengkritis
Implementasi Konsep Tri Hita Karana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tersebut sebuah
konsep yang melukiskan kehidupan manusia dengan alam semesta sebuah hubungan yang
harmonis dan bahagia. Demikian pula pandangan Anak Agung Gde Agung yang dikutip oleh
IBG Agastia Tri Hita Karana memberikan panduan bagaimana manusia harus bersikap
terhadap tiga hal yakni hubungan manusia dengan manusia (pawongan) dengan alam
sekelilingnya (palemahan) dan dengan Tuhan (parhyangan) yang saling terkait , seimbang
dan harmoni antara dan lainnya agar manusia memperoleh kesejahteraan berkelanjutan.8
Ajaran Tri Hita Karana secara singkat dapat dirumuskan sebagai tiga hal yang
menyebabkan manusia mencapai kesejahtraan,kebahagiaan dan kedamaian. Secara harfiah
Tri Hita Karana artinya sebagai berikut :
8 IBG Agastia,2007”Mengkritisi Implementasi Konsep Tri Hita Karana “,Warta Hindu Dharma
,491,Nop.2007,h.4.
13
a. Tri artinya tiga
b. Hita artinya baik,senang, gembira, lestari
c. Karana artinya sebab musabab, atau sumbernya sebab.9 (kutipan pandangan I Gusti
Ketut Kaler).
Dapat dikemukakan bahwa idealnya diterbitkannya Pada No.3 Tahun 2015 dengan
motifasi masyarakat Kota Denpasar masyarakat yang senang, gembira dengan kondisi
lingkungan yang asri (terbebas dari sampah).
2.Mengkritisi Pasal 1 angka 7 Perda No.3 Tahun 2015.
Sisa kegiatan sehari hari manusia dapat dikatakan baik dalam kegiatan pribadi
ataupun dalam kegiatan dalam suatu usaha atau badan usaha atau sisa dari suatu produksi.
Sisa dari hasil kegiatan tersebut tidak saja berbentuk padat kiranya dapat pula cair misalnya
hasil dari cucian garmen (air sudah tercemari zat pewarna) kiranya dapatlah digolongkan
kedalam katagori sampah. Sedangkan benda padat yang digolongkan ke dalam sapah
sebagai proses alam seperti dedaunan yang sudah mengering. Bagaimana dengan “pasir
atau bebatuan” dari hasil letusan Gung berapi sebagai proses alam. Ternyata dalam
penjelasan Pasal 1 angka 7 Perda ini dinyatakan cukup jelas.
3.Penggolongan Jenis Sampah.
Mengenai penggolongan sampah tidak cukup memahami rumusan Pasal 1 angka 7
dan 8, maka perlu memahami Rumusan Pasal 1 angka 7 sehingga jelas penggolongan
9I Made Swastawa DharmaYuda danIwayan Koti Cantika,1991,Filsafat Adat Bali,Upada
sastra,Denpasar, h.7.
14
sampah tersebut. Pasal 2 Perda No.3 Tahun 2015 dengan tegas mengolongkan jenis sampah
antara lain:
a.sampah rumah tangga. Sampah ini bertasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga,
tetapi tidak termasuk tinja dan sampah spesifik {Pasal 2 ayat (2)}
b.sampah “sejenis sampah rumah tangga” (tanda petik dari peneliti).Sampah ini terdiri dari
sebagai dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sampah yang berasal dari :
a) kawasan tempat suci(Pura),
b) kawasan komersial,
c) kawasan industri,
d) kawasan khusus,
e) fasilitas sosial,
f) fasilitas umum,dan atau fasilitas lainnya.
c.sampah spesifik. Untuk sampah spesifik ini dalam Pasal 2 ayat (4) ditegaskan terdiri dari :
a) sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun
b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
c) sampah yang timbul akibat bencana
d) sampah hasil bongkaran bangunan
e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/ atau
f) sampah yang timbul secara periodik.
Perkembangan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik ini ditegaskan atau diatur dengan
aturan Perwali {Pasal 2 ayat (5)}
15
4.Strategi Wali Kota Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan.
Karena sampah mengakibatkan banyak permasalahan, Wali Kota Denpasar selalu
mengingatkan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang sudah tentunya akan banyak
menimbulkan sampah, misalnya saat parade ogoh ogoh siswa Pendidikan Usia Dini (Paud)
kota Denpasar dengan kehadirin peserta hampir tiga ribu orang jumlahnya yang kata gori
luar biasa jelas efek sampingannya terutama berhubungan dengan sampah tidak akan dapat
dihindari. Kegiatan yang menghadirkan banyak orang merupakan lahan kesempatan bagi
para pedagang mengeluarkan jurus jitunya untuk melayani kebutuhan hadirin seperti
pedagang kue, minuman dan lain sebagainya makanan ringan. Terbukti sampahpun
berserakan. Aktifitas seperti ini secara otomatis merupakan bahagian kecil sumber sampah
yang disisakan masyarakat dibuang sembarangan demikian pula oleh para peserta parade,
bila tidak ditangani kejorokan akan disajikan dalam pandangan mata apalagi pusat kegiatan
dilaksanakan pada taman kota. Kondisi yang demikian menunjukka kurangnya kesadaran
masyarakat akan arti dari keberihan.(Perlu mendapat kajian mendalam). Dengan berserakan
sampah tersebut dari Bapak Wali Kota menyisihkan waktunya untuk melakukan gebrakan
seusai membuka parade memungut sampah yang berserakan sebagai pembelajaran kepada
masyarakat serta disusul oleh hadirin masyarakat yang meramaikan acara mengikuti langkah
Bapak Wali Kota untuk memungut sampah yang berserakan, tanpa kecuali tamu undangan.
Sebelumnya beliau menyerukan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah
sembarangan untuk menjaga kebersihan pada khususnya lingkungan taman Kota
Lumintang.”Ayo pungut sampah, kita biasakan membuang sampah pada tempatnya”, ujar
beliau. Juga beliau menghimbau kepada para pedagang kaki lima yang berjualan saat
16
pembukaan parade “ pedagang ikut dong jaga kebersihan, kalau buang sampah
sembarangan bisa didenda”, seraya disambut reaksi para pedagang untuk berperan
memungut sampah, selanjutnya sampah dibuang pada tempat yang sudah disiapkan di
taman kota Lumintang. Beliau juga mengingatkan masyarakat bahwa “ Denpasar seperti
gula, dengan tingkatan urbanisasi yang menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan di
kota Denpasar”. Disusul kembali pernyataan beliau “ permasalahan ini (sampah) tidak dapat
diselesaikan oleh dinas kebersihan dan Pertamanan Kota denpasar saja dengan personil yang
sangat terbatas, namun dapat melibatkan (keterlibatan) seluruh unsur dan element
masyarakat di kota Denpasar”10.
Dalam Seruan Wali Kota Denpasar yang cukup tegas dalam menangani permasalahan
sampah disampaikan saat berbicara di depan para anggota PKK kota Denpasar tanggal 31
Maret 2016. Agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar membuang sampah
sembarangan(tidak pada tempat yang disediakan), mengeluarkan sampah waktu yang
ditentukan , agar penerapan sanksi lebih diperberat. Pemberian sanksi yang berat ini mulai
diterapkan, karena beberapa tahun telah dilakukan sosialisasi tentang kebersihan. Sanksi
bagi pelanggar diterapkan dengan hukuman yang maksimal, yakni denda lima juta rupiah.
Salah satu bukti ketegasan penerapan sanksi bagi para pelanggar adalah “sudah ada yang
kena denda sampai dua juta rupiah”, ujar Wali Kota. Penerapan sanksi ini dengan maksud
membuat efek jera para pembuang sampah sembarangan. Tetapi walau sudah ada yang
didenda dua juta tetapi masih saja ada yang melakukan pelanggaran, belum membuat
pelanggar jera, untuk itu akan menindak lebih tegas dengan meningkatkan denda sampai
10
Ad241, “Wali Kota Rai Mantra Pungut Sampah di Parade Ogoh ogoh Anak PAUD”, Bali Post,6
Maret 2016,h.,2.
17
Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).Memperberat sanksi bagi para pelanggar dengan harapan
untuk mempercepat mengubah mentalitas tentanmg penanganan sampah.( Pengenaan
denda nilainya dalam Perda tidak ditegaskan secara jelas), tegas Wali kota. Untuk
menangani sampah, disampaikan lebih lanjut “tidak bisa diatasi hanya dengan member
pelayanan pengangkutan sampah tanpa diikuti revolusi mental masyarakat. Prilaku untuk
mengatasi permasalahan sampah harus tertanam di hati masyarakat. Karena saat ini masih
banyak orang membuang sampah ke sungai. Padahal sungai bagi umat Hindu dipakai untuk
melaksanakan upacara.Beliau berharap kepada semua lapisan masyarakat jangan sampai
memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.”
Masalah sampah memiliki dampak pada bidang lainnya seperti kesehatan,
pencemaran lingkungan, termasuk budaya.Maka sanksi harus tetap diberikan kepada yang
melanggar atau yang tidak mematuhi larangan Pasal 34 huruf e” membuang sampah tidak
pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”.
Terkai dengan sampah ini, beliau juga telah membentuk grup reaksi cepat untuk
penanganan masalah sampah. Keanggotaan grup terdiri dari instansi terkait. Grup ini harus
terus melaporkan keadaan sampah di wilayah Kota Denpasar.11
Dalam kesempatan lain saat kerja bakti warga Br.Semila Jati Pemecutan Kaja
Wali Kota Denpasar tanggal 10 April 2016, IB Rai Mantra juga menyampaikan kepada warga
Br.Semila Jati, beliau member support kegiatan warga, pada saat itu pula beliau memungut
sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab,
11
Kmb12,”Wali Kota Minta Pembuang Sampah Sembarangan Didenda Maksimal”,Bali Post.,1 April
2016,h,.2.
18
Beliau juga menjelaskan akan bahaya sampah plastik, dan mengingatkan kepada warga agar
mendukung kegiatan Pemkot Denpasar dalam menjaga kebersihan dengan menindak tegas
bagi para pembuang sampah sembarangan karena hal ini telah didukung Perda No 3 Tahun
2015 bagi para pelanggar dikenakan denda dua sampai lima huta rupiah, termasuk bagi
pembuang limbah sembarangan.12
Dalam pengumpulan sampah dilakukan pemilahan, dan wajib untuk dilakukan oleh
setiap pemilik sampah. Perda Kebersihan mewajibkan(Pasal18) pemilahan ini dilakukan
sehingga nantiya mudah untuk ditanggulangi. Pemilahan ini paling tidak menjadi 5(lima)
jenis sampah diatur dalam Perda No.3 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (3) antara lain :
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun serta l;imbah bahan berbahaya dan beracun
b. sampah yang mudah terurai c. sampah yang dapat dipergukan kembali d. sampah yang dapat didaur ulang dan e. sampah lainnya.
III.PENUTUP
a.Kesimpulan
Bagi barang siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah
disediakan dan mengeluarkan sampah tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak
luput dari pengenaan denda yang cukum berat dengan total nilan dua juta sampai dengan
lima juta rupiah.
12
Ad469,”Wali Kota Rai Mantra support Warga Kerja Bakti , Warga Semila Jati Diminta Tindak Tegas
Pembuang Sampah Sembarangan”Bali Post, 11 April 2016,h.,2.
19
b.Saran.
Mensosialisasikan tentang pengaturan pembuangan sampah semestinya mengakar
rumput, maksudnya diumumkan atau disosialisasikan kepada organisasi yang ada di
masyarakat sampai tingkat terbawah dengan demikian akan mendekati jangkauan
terjadinya perubahan mentalitas masyarakat akan arti atau makna kebersihan bagi
kehidupan ini.
DAFTAR PUSTAKA
1.Buku.
Harikunto,1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Bina Aksara,Jakarta
Roni Hanitijo Soemitro,1983, Metodologi Penelitian Hukum , Galia Indonesia, Jakarta,h.24.
Sutrisno Hadi,1973, Metode Research, sebagaimana dikutip oleh Ny Suharsimi
Swastawa DharmaYuda, I Made danIwayan Koti Cantika,1991,Filsafat Adat Bali,Upada
sastra,Denpasar,
2.Peraturan.
Perda tentang Pengelolaan Sampah,Perda No.3 Tahun 2015,Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2015 No. 5, Tambaha Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 No.3.
3.Majalah.
Agastia, IBG ,2007”Mengkritisi Implementasi Konsep Tri Hita Karana “,Warta Hindu
Dharma ,491,Nop.2007.
4.Surat Kabar
”Bahaya Sampah Yang Dibakar,”Bali Post,tgl.4 Des.l2006.
“,Denpasar produksi 2.200 Meter Kubik Sampah “,Bali Post, tgl 2Okt.2006
Ad241, “Wali Kota Rai Mantra Pungut Sampah di Parade Ogoh ogoh Anak PAUD”, Bali
Post,6 Maret 2016.
Kmb12,”Wali Kota Minta Pembuang Sampah Sembarangan Didenda Maksimal”,Bali Post.,1
April 2016.
Ad469,”Wali Kota Rai Mantra support Warga Kerja Bakti , Warga Semila Jati Diminta
Tindak Tegas Pembuang Sampah Sembarangan”Bali Post, 11 April 2016.
5.Majalah.
Asmara Putra, 2016”Terganjal Lahan Untuk TPS”Bali Post, No.138, 116-22 Mei 2016.
20
top related