roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
Post on 21-Jun-2015
9.293 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Draft versi 7 Agustus ‐ 2009
i
DAFTAR ISI
1. Roadmap Pembangunan Sanitasi 2010‐2014 .................................................................... 1 2. Konsep Pelaksanaan Roadmap PPSP 2010‐2014 ............................................................... 4 3. Organisasi Pelaksana Roadmap PPSP 2010‐2014 .............................................................. 6 4. Kebutuhan dan sumber pendanaan ................................................................................... 8 5. Kegiatan Tahun 2009 ........................................................................................................ 12 6. Pendanaan kegiatan persiapan Tahun 2009 .................................................................... 16
1
1. Roadmap Pembangunan Sanitasi 2010‐2014 a. Dasar pertimbangan diperlukannya Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi,
adalah sebagai berikut : Konferensi Sanitasi Nasional bulan November tahun 2007, telah merintis kesepakatan menyiapkan langkah‐langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs,
Penyelenggaraan International Year of Sanitation, IYOS tahun 2008, turut meningkatkan kesadaran dan komitmen, baik di Pusat maupun di Daerah,
Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan pada bulan April 2009 telah mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan, serta menyandingkan pendekatan dan mengenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis,
Percepatan pembangunan sanitasi dapat dilakukan melalui pendekatan strategi sanitasi kota (SSK) yang menggambarkan keinginan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui proses dari bawah (bottom up) dengan kerangka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, selanjutnya diperlukan skenario untuk memandu rencana kegiatan (action plan) dalam membangun sanitasi kota yang bersangkutan.
b. Adapun target dari pembangunan sanitasi pada jangka waktu 2010‐2014, adalah : Bebas tidak atau stop Buang Air Besar sembarangan (BABs), baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan target yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan Renstra Sanitasi tahun 2010‐2014 masing‐masing departemen/lembaga di Pusat,
Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan seperti penerapan sistem sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA, serta teknologi lain yang aman,
Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan.
Pencapaian target tersebut dilakukan melalui : Penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah penduduk perkotaan atau lima juta jiwa penduduk, pada 16 kota, pembangunan sanimas di setiap kota, dengan prioritas di 226 kota terpilih,
Pelaksanaan praktik 3R untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan kota di 240 kota prioritas.
Sasaran lokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan adalah: Kota‐kota megapolitan, metropolitan, besar, dan sedang, Kota‐kota yang merupakan ibu kota provinsi, Kota‐kota yang berstatus otonom, serta Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota yang kondisi sanitasinya rawan.
c. Jumlah kota dan kawasan perkotaan yang menjadi sasaran Percepatan Pembangunan Sanitasi : Sebanyak 57 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah, persampahan dan drainase lingkungan;
Sebanyak 87 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah dan persampahan;
2
Sebanyak 19 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah dan drainase perkotaan;
Sebanyak 16 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah persampahan dan drainase perkotaan ;
Sebanyak 63 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah air limbah; Sebanyak 80 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah persampahan; Sebanyak 8 kota/kawasan perkotaan yang rawan masalah drainase perkotaan.
Komposisi kota/kawasan perkotaan sesuai dengan irisan permasalahan sanitasi tersebut di atas dapat digambarkan sebagaimana diagram di sebelah kanan ini.
Berdasarkan kajian sementara, jumlah kota/kawasan perkotaan yang rawan sanitasi secara keseluruhan adalah 330 kota/kawasan perkotaan.
Dari sejumlah 330 kota/kawasan perkotaan yang menjadi sasaran Percepatan Pembangunan Sanitasi, saat ini telah ada sebanyak 24 kota yang telah memiliki SSK. Diharapkan pada akhir tahun 2014, seluruh 330 kota tersebut di atas sudah memiliki SSK dan 160 kota di antaranya sudah mulai melaksanakan pembangunan fisiknya. Kota‐kota yang terpilih sebagai kota/kawasan perkotaan yang mengikuti program percepatan pembangunan sanitasi perlu mengikuti pentahapan proses pembangunan sanitasi. Tahapan proses pembangunan sanitasi tersebut meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu :
Tahapan proses percepatan pembangunan sanitasi, adalah : Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pendampingan; Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan; Penyusunan Rencana Strategis (SSK); Penyiapan Memorandum Program; Pelaksanaan/implementasi; Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan.
Kegiatan dalam Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan tahun 2010‐2014 dijelaskan sebagai berikut :
63 80
1957
87
16
8
Air Limbah Persampahan
Drainase
Jumlah kota dengan permasalahan sanitasi
3
Tahapan Jumlah Kota Sasaran Peran & tanggung
jawab 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
41 49 62 72 82 (100) Pusat, Propinsi, dan Donor
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan
41 49 62 72 82 (100) Pusat, Provinsi
Penyusunan Rencana Strategis (SSK) 24 41 49 62 72 82 Kabupaten/Kota
Penyusunan Memorandum Program 3 21 35 45 56 65 Pusat
Implementasi (akumulasi dan dalam proses) 3 24 59 104 160 Pusat, Propinsi,
Kab/Kota
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan
27 65 108 166 232 307 Pusat, Propinsi
4
2. Konsep Pelaksanaan Roadmap PPSP 2010‐2014 Proses pelaksanaan Roadmap PPSP akan dilakukan melalui dua tahapan besar, yaitu :
1. Tahap pertama : Tahap Persiapan Roadmap PPSP yang dilaksanakan pada tahun 2009,
2. Tahap Kedua : Tahap Pelaksanaan Roadmap yang akan dilaksanakan setiap tahun sepanjang 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan akan dilakukan berbagai kegiatan, baik dalam rangka penyiapan program secara keseluruhan, mencakup dukungan berbagai aspek, yaitu : Aspek politis. Secara politis program PPSP harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rumusan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi sebagaimana tercantum dalam RPJMN.
Aspek administratif. Secara administratif program sanitasi harus secara jelas termuat didalam salah satu prioritas pembangunan di daerah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan wajib daerah. Dukungan untuk pengarusutamaan sanitasi di daerah telah termuat dalam Permendagri No. 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2010, sebagaimana yang termuat dalam lampiran hal‐hal khusus butir 9.
Aspek pendanaan. Dari sisi pendanaan, program PPSP harus dapat didukung berbagai sumber pembiayaan baik yang menjadi kewajiban Daerah, kewajiban Pusat dan sumber lain yang berasal dari bantuan teknis Negara/lembaga donor. Pada tahap persiapan ini diharapkan juga telah dapat direalisasikan kontrak bantuan teknis selama 4‐5 tahun ke depan berupa bantuan bilateral, khususnya hibah dari Negeri Belanda. (penjelasan lengkap lihat bagian 5).
Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan program PPSP akan mencakup setiap kegiatan yang harus dilakukan, baik untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang berjalan, maupun kegiatan persiapan untuk tahun depannya, terutama terkait kegiatan advokasi dan kelembagaan. Untuk kegiatan tahun yang berjalan akan meliputi penyusunan SSK, penyiapan memorandum proyek dan implementasi. Sedangkan untuk persiapan tahun berikutnya, kegiatan diperkirakan akan sama sebagaimana yang dilakukan pada tahap pertama yang dilakukan pada tahun 2009.
Secara lebih detail pelaksanaan Roadmap PPSP dijelaskan pada tabel berikut :
5
No Tahapan Kegiatan Roadmap
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Tahap Persiapan* :
a. Lokakarya Nasional 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
b. Roadshow**
3 kali (penjaringan 41 perkotaan dari 60 perkotaan peserta) untuk pelaksanaan tahun 2010
3 kali (penjaringan 49 perkotaan dari 70 perkotaan peserta) untuk pelaksanaan tahun 2011
3 kali (penjaringan 62 perkotaan dari 80 perkotaan peserta) untuk pelaksanaan tahun 2012
3 kali (penjaringan 72 perkotaan dari 100 perkotaan peserta) untuk pelaksanaan tahun 2013
3 kali (penjaringan 82 perkotaan dari 110 perkotaan peserta) untuk pelaksanaan tahun 2014
c. Penyiapan fasilitator
Penjaringan & pelatihan 41 fasilitator untuk tahun 2010
Penjaringan & pelatihan 49 fasilitator untuk tahun 2011
Penjaringan & pelatihan 62 fasilitator untuk tahun 2012
Penjaringan & pelatihan 72 fasilitator untuk tahun 2013
Penjaringan & pelatihan 82 fasilitator untuk tahun 2014
d. Lokakarya pembentukan Pokja
3 kali (regional)
3 kali (regional)
3 kali (regional)
3 kali (regional)
3 kali (regional)
e. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan
41 perkotaan 49 perkotaan 62 perkotaan 72 perkotaan 82 perkotaan
2 Tahap Pelaksanaan
a. Penyusunan SSK*** 41 perkotaan baru
49 perkotaan baru
62 perkotaan baru
72 perkotaan baru
82 perkotaan baru
b. Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi dan Pembinaan
41 perkotaan baru
49 perkotaan baru
62 perkotaan baru
72 perkotaan baru
82 perkotaan baru
b. Penyusunan memorandum program****
3 perkotaan 21 perkotaan 35 perkotaan 45 perkotaan 56 perkotaan 65 perkotaan
c. Implementasi***** 3 perkotaan 24 perkotaan 59 perkotaan 104 perkotaan
160 perkotaan
Catatan: * Koordinator pelaksana adalah Ketua Pokja Bidang Advokasi dan Kesehatan, TTPS. ** Dilaksanakan di tiga wilayah (regionalisasi) : (1) Barat mencakup Sumatera, Jawa Barat, dan DKI Jakarta: (2) Tengah
mencakup Kalimantan, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali, dan Bali; (3) Timur mencakup Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua Barat. Tujuannya adalah untuk menjaring kota/kabupaten yang akan diikutsertakan dalam roadmap.
*** Pelaksana tahap ini adalah Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten). **** Pelaksana tahap ini adalah Departemen Pekerjaan Umum. ***** Pelaksana tahap ini adalah Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Provinsi serta Kota/Kabupaten).
6
3. Organisasi Pelaksana Roadmap PPSP 2010‐2014 Pelaksanaan Roadmap PPSP memerlukan pengaturan kelembagaan pelaksana yang memungkinkan tercapainya sasaran program sesuai dengan langkah‐langkah kegiatan yang masing‐masing dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi dan lembaga yang tergabung dalam Tim Teknis Pembangunan Sanitasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Secara internal koordinasi penanganan program dilakukan melalui pendayagunaan peran dari berbagai Pokja Bidang di lingkungan TTPS yang dapat terbagi pada berbagai kegiatan, yaitu: Koordinasi terpusat untuk pengelolaan perencanaan dan pemrograman, Koordinasi kegiatan peningkatan kepedulian, kesadaran dan penyiapan masyarakat, Koordinasi kegiatan pemberdayaan pemerintah daerah dan kesiapan fasilitasi, Koordinasi kegiatan teknis dalam penyiapan rencana strategis, penyiapan memorandum proyek dan pelaksanaan pembangunan.
Struktur koordinasi atas berbagai penanganan kegiatan diatas disepakati untuk dilakukan melalui pembentukan organisasi pelaksanaan program dengan membentuk satu Unit Pengelola Program atau disebut Program Management Unit (PMU) dan tiga Unit Pelaksana Program atau disebut Program Implementation Unit (PIU) sekaligus berperan sebagai koordinator masing masing kegiatan koordinatif. Setiap PIU pada dasarnya merupakan unit pelaksana dari tugas dan tanggung jawab berbagai kelompok kerja (Pokja) terkait. Ketiga PIU di atas akan tersebar masing‐masing di bawah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri.
Struktur kelembagaan pelaksanaan roadmap PPSK adalah sebagaimana skema di bawah ini.
TIM PENGARAH
BAPPENASPUDEPKEUDEPKES
DEPDAGRIDEPERIN
KLH
TTPS
PMU – (TTPS)
PerencanaanProgrammingKoordinasi
Pokja Bidang Kelembagaan / Pokja Teknis
PIU | DEPDAGRI
Kelembagaan Pembentukan PokjaPeningkatan kapasitasPelatihanPengkaderan fasilitator
Pokja Bidang Advokasi / Kesehatan
PIU | DEPKES
Advokasi Peningkatan kesadaranKeterlibatan masyarakat
Pokja Teknis , Pokja Pendanaan dan Pokja Monev
PIU | DEPPU
Produk SSKRencanaInvestasiPelaksanaan
Struktur Pengorganisasian Kegiatan PPSP
Proses
7
Terkait dengan aspek pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan program, khususnya pembiayaan implementasi SSK yang sebagian bersumber dari DAK, maka kelembagaan di tingkat pusat yang akan masuk dalam PIU koordinasi kegiatan teknis perlu dilengkapi dengan adanya unit pengendalian atas manfaat DAK. Untuk optimalisasi pemanfaatan DAK tersebut maka dalam kelembagaan di tingkat PIU ini perlu memperhatikan untuk : Membentuk unit Monev terkait pelaksanaan teknis dan akuntabilitas penggunaan DAK sanitasi yang anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai K/L sejalan dengan fungsi Pokja Bidang Monev Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS),
Menambahkan fungsi pengendalian pemanfaatan DAK sanitasi yang melekat pada fungsi Monev,
Hasil penilaian unit Monev harus menjadi masukan bagi pelaporan pengelolaan pelaksanaan DAK yang dibuat kepala daerah.
Struktur Eksternal: Selain itu akan terdapat organisasi berdasarkan struktur eksternal, mengingat Roadmap PPSP ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan bantuan atau hibah dari berbagai donor, khususnya dari Kerajaan Belanda. Struktur eksternal ini memungkinkan adanya pengorganisasian Bantuan Teknis atau Technical Assistant/TA yang ditangani Konsorsium Perusahaan Konsultan yang nantinya melekat pada organisasi internal yang dibentuk Pemerintah. Manajemen Konsorsium Perusahaan Konsultan ini nantinya yang ditugasi membantu pengelolaan fasilitasi yang akan dilakukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Pokja sanitasi propinsi dan kota/kabupaten: Mengingat pengelolaan sanitasi sudah menjadi urusan wajib daerah, maka pelaksanaan kegiatan program harus sejalan dengan prinsip penanganan kegiatan dengan pendekatan bottom‐up dan top‐down secara sinerjik. Maka untuk itu di tingkat daerah akan dikembangkan pembentukan lembaga koordinatif baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi atau Pokja Air minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL).
Koordinasi Pokja di daerah: Pembentukan kelembagaan di tingkat daerah untuk pembangunan sanitasi benar‐benar bersifat koordinatif, mengingat penanganan sanitasi tidak dapat ditangani sendiri oleh dinas teknis atau SKPD tertentu karena bersifat lintas sektor. Kelompok kerja sanitasi dibentuk dengan melibatkan semua satuan perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan sanitasi.
Koordinasi yang perlu terbentuk dalam kelembagaan Pokja Sanitasi atau Pokja AMPL di propinsi dan kota/kabupaten akan mencakup paling sedikit 6 (enam) aspek kegiatan, yaitu: Aspek regulasi, Aspek kelembagaan, Aspek komunikasi, termasuk kampanye dan promosi, Aspek teknis, Aspek keuangan atau pendanaan, Aspek monitoring dan evaluasi.
8
4. Kebutuhan dan sumber pendanaan Kebutuhan pendanaan pelaksanaan program didasarkan pada asumsi penghitungan biaya dasar sesuai dengan tahapan‐tahapan kegiatan, yang terbagi atas tahapan persiapan dalam bentuk advokasi dan kelembagaan, penyusunan rencana strategis sanitasi (SSK), penyusunan memorandum proyek dan tahapan implementasi. Asumsi perhitungan biaya dasar ini juga disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab berbagai tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Asumsi kebutuhan pendanaan program setiap tahapan adalah sebagai berikut : a. Kebutuhan pendanaan kegiatan Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pendampingan
Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: kegiatan operasional, lokakarya nasional dan daerah, pelatihan fasilitator, serta kegiatan studi banding. Biaya rata‐rata untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 425 juta.
b. Kebutuhan pendanaan Pengembangan kelembagaan dan peraturan Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untu : kegiatan operasional, lokakarya nasional dan daerah untuk mengidentifikasi stakeholder, lokakarya nasional dan daerah pembentukan pokja, serta biaya perjalanan dinas. Biaya rata‐rata untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 325 juta.
c. Pendanaan penyusunan rencana strategis (SSK) Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk : pengadaan fasilitator, kegiatan operasional, kegiatan survei dan studi banding, kegiatan pelatihan. Biaya rata‐rata untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 800 juta. Kebutuhan biaya penyusunan SSK ini belum termasuk biaya operasianal kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi yang dibentuk Pemerintah Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 500 juta per tahun, yang menjadi alokasi pendanaan yang harus disiapkan Pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kota/Kabupaten.
b. Pendanaan penyiapan memorandum program Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: pengadaan jasa konsultan dalam pembuatan studi kelayakan, pengaturan pelaksanaan, Amdal/LARAP dll., biaya kegiatan operasional, dan kegiatan lokakarya. Biaya rata‐rata untuk setiap lokasi adalah sebesar Rp. 1 milyar.
c. Pendanaan kegiatan pelaksanaan Kebutuhan pendanaan meliputi pembiayaan untuk: perluasan sistim sewerage yang ada yang meliputi 11 lokasi kota yang memiliki sistim off site, biaya penambahan Sanimas, implementasi proyek‐proyek SSK di 160 lokasi kota/kawasan perkotaan, kegiatan CLTS++, penambahan layanan persampahan dan pemeliharaan drainase.
d. Pendanaan kegiatan pemantauan, pembimbingan, evaluasi, dan pembinaan Kegiatan pemantauan, pembimbingan, dan evaluasi atas ssk yang telah dibuat ini ada di level pusat dan level daerah. Asumsi untuk pusat adalag Rp. 500 juta per tahun, sedangkan di daerah, per lokasi rata – rata adalah Rp. 200 juta
9
Asumsi pendanaan untuk masing masing pembiayaan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:
Kegiatan Cakupan Unit Unit Cost (Rp. Juta)
Total Cost (Rp. Milyar)
Peningkatan Utilisasi dan ekspansi sistem sewerage existing, dan pembangunan baru di 16 kota
1 jt SR 8 9.800
Stimulasi sanitasi berbasis masyarakat
5.650 kelompok masyarakat
Sistem 300 1.695
Replikasi / peningkatan sanitasi berbasis masyarakat melalui DAK
Kelompok masyarakat
Open menu sesuai Petunjuk Teknis
300 6000
Implementasi SSK di 160 perkotaan
1,7 jt Rumah Tangga
5 8.500
CLTS++ (50% subsidi) di perdesaan
7,3 jt Rumah Tangga
0,5 3.650
Pengurangan timbulan sampah melalui pola 3R
20% penduduk kota
Penambahan layanan persampahan*
40% penduduk kota
‐ ‐ 2.000
Pemeliharaan drainase**
26.000
Rehabilitasi & normalisasi suta sistem perkotaan
22.500 Ha
Total 27.845
Pendanaan untuk setiap tahapan di atas berasal dari berbagai sumber, antara lain : a. Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, baik dalam rangka
persiapan maupun dalam pelaksanaan program dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta dapat bersumber dari bantuan atau hibah dari lembaga/Negara donor, ataupun dari dunia usaha.
b. Kegiatan penyusunan SSK, akan menyangkut kegiatan operasional seperti penyediaan fasilitator, survei, studi dibiayai oleh program pemerintah dan juga sebagaian dapat merupakan bantuan teknis dari lembaga donor. Sedangkan pendanan untuk kegiatan operasional Pokja Sanitasi dibiayai oleh masing‐masing Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten
10
c. Kegiatan penyusunan memorandum program, dibiayai pemerintah pusat melalui penyediaan APBN yang dialokasikan pada Departemen PU serta pembiayaan yang bersumber dari bantuan teknis Negara/lembaga donor.
d. Kegiatan implementasi, yang umumnya merupakan biaya fisik dan konstruksi bersumber dari APBN sektor, DAK, Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Berdasarkan asumsi kebutuhan pendanaan di atas, maka kebutuhan seluruh kegiatan program adalah sebagai berikut :
Tahapan Perkiraan Biaya (Rp. Miliar)
Sumber pendanaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
16,4 17,9 23,9 29,6 36,0 Pusat, Propinsi, dan Donor
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan
12,3 13,7 18,7 23,4 28,7 Pusat, Provinsi, Donor
Penyusunan Rencana Strategis (SSK)
24 32,8 37,6 48 56 Kabupaten/ Kota
Penyusunan Memorandum Program
3 19 23 44 53 65 Pusat , Donor
Implementasi (akumulasi dan dalam proses), Termasuk impl. sewerage di 11 kota mulai thn 2011
3.233 6.087 5.695 16.739 20.737 Pusat, Propinsi, Kab/Kota
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan (@Rp.200jt/kota dan Pusat Rp. 500jt/thn)
4,85 8,25 9,85 12,45 14,45 16,45 Pusat, Propinsi, Donor
Jumlah 61,0 3.325 6.200,5 8.303 16.928 20.819 55.636
Perhitungan di atas belum termasuk pembiayaan untuk penyiapan memorandum proyek serta implementasi SSK yang tengah berjalan, seperti yang telah dialokasikan untuk APBN tahun 2009 yang telah disepakati DPR. Demikian juga terdapat asumsi pengelolaan sewerage system hanya di 11 kota yang diprogramkan meningkat pelayanannya sebesar 20%. Dalam sub‐sektor persampahan, belum memperhitungkan peningkatan status TPA. Sedangkan untuk sub‐sektor drainase diasumsikan terbatas untuk tahapan normalisasi.
Untuk tahapan implementasi, berdasarkan pengalaman, pendanaan yang bersumber dari DAK akan dialokasikan agar lebih efektif. Dalam hal ini pengalokasian DAK akan didistribusikan dengan lebih cermat, yaitu dialokasikan kepada daerah yang memiliki kepedulian serta komitmen yang tinggi dalam peningkatan layanan sanitasi, termasuk juga daerah yang memiliki kinerja layanan sanitasi dasar yang baik dan yang telah memiliki SSK.
11
Untuk keperluan pengalokasian DAK bagi pembangunan sanitasi yang efektif, maka akan dikembangkan beberapa kriteria untuk daerah. Kriteria yang disusun, meliputi : a. Kriteria Umum alokasi DAK sanitasi sesuai ketentuan Departemen Keuangan
DAK diperuntukkan terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, Sebagai pengecualian, daerah dengan kapasitas fiskal di atas rata‐rata namun kondisi sanitasinya buruk dapat memperoleh DAK.
b. Kriteria Teknis disusun dengan mempertimbangkan indikator‐indikator kondisi sanitasi di daerah. Kriteria teknis yang telah ada tetap berlaku bagi daerah untuk mendapatkan DAK, Kota/Kabupaten yang telah memiliki SSK akan memperoleh jumlah DAK yang lebih besar,
Kota/Kabupaten dengan kinerja dan akuntabilitas yang baik akan memperoleh DAK.
c. Kriteria Khusus, sesuai dengan undang‐undang yang berlaku terutama untuk mendorong daerah agar meningkatkan prioritas pembangunan sanitasi serta mengalokasikan APBD lebih signifikan bagi pembangunan sanitasi di daerahnya.
Dengan demikian pemanfaatan belanja DAK akan lebih disesuaikan dengan rencana aksi yang tercantum dalam SSK dan bagi kota/kabupaten yang belum memiliki SSK, belanja DAK dialokasikan untuk pembangunan prasarana sanitasi sederhana.
12
5. Kegiatan Tahun 2009 Dalam tahun 2009 akan dilakukan berbagai persiapan pelaksanaan Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi untuk tahun 2010, yang menargetkan 41 kota telah menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK). Untuk itu direncanakan 2 (dua) kegiatan persiapan sebagai berikut ini :
a. Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, yang terdiri dari sub‐kegiatan berikut : a). Konsolidasi Tim Pelaksana
Tim Pelaksana disusun sebagai Tim Adhoc lintas Departemen/Kementerian sehingga perlu dilakukan konsolidasi (telah dilakukan pada bulan Juni 2009).
b). Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Juknis ini merupakan lampiran Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Dirjen Bina Bangda Departemen sebagai tindak lanjut Pedoman Penyusunan APBD tahun 2010 yang telah disebarluaskan ke Daerah oleh Departemen Dalam Negeri. Saat ini draft awal Juknis telah disiapkan untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Pelaksana.
c). Persiapan Lokakarya Nasional Kegiatan ini akan menghasilkan disain dan konsep lokakarya nasional yang akan dilaksanakan. Saat ini TTPS telah menyusun kerangka acuan serta daftar peserta daerah sesuai kriteria dan prioritas kota yang telah disepakati. Peserta tersebut berasal dari 59 kota/kabupaten dan 15 propinsi.
d). Lokakarya Nasional Melalui kegiatan lokakarya nasional peserta diharapkan dapat memahami roadmap percepatan pembangunan sanitasi 2010‐2014. Lokakarya ini juga sekaligus sebagai tahap awal penjaringan kota‐kota yang akan mengadopsi pendekatan penyusunan SSK. Dalam lokakarya nasional ini juga akan disusun kriteria pemilihan kota/kabupaten yang disepakati bersama oleh seluruh peserta.
e). Roadshow Kegiatan roadshow merupakan tahapan advokasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembangunan sanitasi. Dalam pelaksanaannya, roadshow berupa kunjungan Tim Pengarah atau TTPS ke daerah selain untuk berdialog dan menyampaikan isu‐isu sanitasi, juga untuk menindaklanjuti pemilihan kota/kabupaten sebagaimana telah disampaikan dalam lokakarya nasional. Bentuk roadshow berupa lokakarya regional sesuai dengan pembagian regionalisasi yang telah ditetapkan di atas.
f). Penetapan 41 kota/kabupaten tahap pertama Dalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu setelah roadshow, 41 kota/kabupaten terseleksi direncanakan telah ditetapkan. Penetapan ini dilakukan melalui surat Ketua TTPS yang dikirimkan kepada seluruh peserta lokakarya nasional.
g). Lokalatih Nasional 41 kota/kabupaten terpilih selanjutnya akan mengikuti lokalatih untuk meningkatkan pemahaman tentang isu‐isu sanitasi secara komprehensif. Melalui lokalatih ini juga Pemerintah Daerah didorong untuk dapat membentuk Pokja Sanitasi Kota/Propinsi serta mampu dalam pengoperasiannya.
13
Secara detail tahapan kegiatan digambarkan dalam time schedule seperti di bawah ini.
b. Kegiatan Penyiapan Fasilitator, yang terdiri dari sub‐kegiatan sebagai berikut : a). Konsolidasi dan pembentukan Tim Pelatihan Fasilitator
Saat ini Tim Pelaksana Pelatihan Fasilitator telah dibentuk yang berasal dari unsur‐unsur dalam TTPS yang paling terkait tupoksinya dengan peningkatan kapasitas.
b). Rekrutmen tenaga konsultan Konsultan diperlukan untuk melaksanakan Training Need Assessment (TNA), serta penyiapan dan pelaksanaan Pelatihan Fasilitator. Sebagian dari konsultan juga akan membantu Tim Pelaksana Advokasi dan Penyiapan Kelembagaan dalam pelaksanaan pelatihan nasional untuk penyiapan kelembagaan bagi pemerintah daerah.
c). Pelaksanaan Training Need Assessment (TNA) Kegiatan ini merupakan persiapan untuk pelatihan para calon pelatih (Training of Trainer/ToT). Dalam sub‐kegiatan ini akan juga dihasilkan modul pelatihan untuk ToT.
d). Pelaksanaan ToT Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pelatih yang diperlukan untuk pelatihan calon fasilitator yang akan ditempatkan di daerah (provinsi dan kota).
e). Rekrutmen peserta pelatihan fasilitator Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring calon‐calon peserta pelatihan dari sejumlah kurang lebih 100 calon fasilitator. Kriteria dan mekanisme penyaringan dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan dukungan konsultan yang ada.
f). Pelaksanaan pelatihan fasilitator. Pelatihan bertujuan untuk menghasilkan fasilitator‐fasilitator yang akan ditempatkan di kota/kabupaten dan propinsi. Kegiatan dilakukan selama 2,5 bulan, 1 bulan di antaranya merupakan kerja praktik di lapangan (on job training).
g). Penetapan fasilitator terpilih Proses ini merupakan seleksi terhadap calon‐calon fasilitator yang paling potensial untuk ditempatkan di setiap kota/kabupaten serta propinsi tertentu. Tidak setiap propinsi mempunyai fasilitator propinsi. Fasilitator pada propinsi tertentu dapat memberikan fasilitasi pada kota lain di propinsi terdekat. Seleksi dilakukan 2 kali secara bertahap, hingga diperoleh jumlah fasilitator sesuai kebutuhan pada tahun 2010.
No Tahapan KegiatanJuni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Konsolidasi Tim Pelaksana
2 Penyusunan Juknis
3 Persiapan Lokakarya Nasional
4 Lokakarya Nasional (18‐19 Ags 2009)
5 Roadshow
6 Penetapan 41 Kota Terpilih
7 Lokalatih Nasional
No Tahapan KegiatanJuni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Konsolidasi Tim Pelaksana
2 Penyusunan Juknis
3 Persiapan Lokakarya Nasional
4 Lokakarya Nasional (18‐19 Ags 2009)
5 Roadshow
6 Penetapan 41 Kota Terpilih
7 Lokalatih Nasional
Daftar Kota/Kabupaten untuk Penjaringan 41 Kota/Kabupaten tahun 2010
35. Kab. Sleman36. Kab. Bantul 37. Kab. Gunung Kidul 38. Kota Surabaya 39. Kota Pasuruan 40. Kota Mojokerto 41. Kab. Jombang 42. Kab. Jember 43. Kab. Banyuwangi 44. Kota Pontianak 45. Kota Singkawang 46. Kab. Sanggau 47. Kota Balikpapan 48. Kota Samarinda 49. Kota Tarakan
1. Kota Sabang 2. Kab. Aceh Barat 3. Kab. Bireun 4. Kota Lhokseumawe 5. Kota Langsa 6. Kota Binjai 7. Kota Tebing Tinggi 8. Kota Pematang Siantar 9. Kab. Deli Serdang 10. Kab. Toba Samosir 11. Kota Solok 12. Kota Pariaman 13. Kota Padang Panjang 14. Kota Sawahlunto 15. Kab. Muara Enim 16. Kab. Banyuasin 17. Kota Palembang 18. Kota Prabumulih
19. Kota Tangerang20. Kab. Serang 21. Kota Bandung 22. Kota Bogor 23. Kota Bekasi 24. Kota Depok 25. Kota Cirebon 26. Kab. Bandung 27. Kab. Jepara 28. Kab. Demak 29. Kab. Brebes 30. Kab. Cilacap 31. Kab. Purbalingga 32. Kab. Purworejo 33. Kab. Kebumen 34. Kota Magelang
50. Kota Pare‐Pare51. Kab. Luwu 52. Kab. Maros 53. Kab. Badung 54. Kab. Gianyar 55. Kab. Buleleng 56. Kab. Tabanan 57. Kota Mataram 58. Kab. Lombok Tengah59. Kab. Bima
15
Secara detail tahapan kegiatan digambarkan dalam time schedule seperti di bawah ini.
No Tahapan KegiatanJuni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Konsolidasi dan Pembentukan Tim Pelatihan Fasilitator
2 Penjaringan calon fasilitator
3 Penyusunan TNA (Training Need Assessment)
4 Pelaksanaan TOT (pelatih)
5 Pelatihan fasilitator
6 Pemagangan fasilitator (on the job training)
7 Workshop fasilitator
No Tahapan KegiatanJuni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Konsolidasi dan Pembentukan Tim Pelatihan Fasilitator
2 Penjaringan calon fasilitator
3 Penyusunan TNA (Training Need Assessment)
4 Pelaksanaan TOT (pelatih)
5 Pelatihan fasilitator
6 Pemagangan fasilitator (on the job training)
7 Workshop fasilitator
16
6. Pendanaan kegiatan persiapan Tahun 2009 Perhitungan kebutuhan anggaran untuk tahap persiapan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah dijabarkan di atas. Kebutuhan anggaran tersebut diharapkan dapat diperoleh dari anggaran K/L yang ada serta dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor. Dalam hal ini pendanaan tahap persiapan merupakan bagian yang dapat tidak terpisahkan dari pendanaan donor untuk keseluruhan kegiatan PPSP sampai dengan tahun 2014. Sejalan dengan penjabaran kegiatan persiapan di atas, maka kebutuhan anggaran juga dibagi menjadi 2 bagian secara garis besar, yaitu (1). anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, serta (2). anggaran untuk kegiatan penyiapan fasilitator.
A. Anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan Kebutuhan anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan diturunkan berdasarkan cakupan kegiatan serta komponen anggaran untuksetiap kegiatan tersebut. Selengkapnya besaran anggaran untuk tahap ini dijelaskan sebagai di bawah ini.
a). Komponen anggaran Sebagaimana dijelaskan di atas, kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan yang ditetapkan besaran anggarannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Petunjuk Teknis dari Pedoman Umum penyusunan APBD 2010
sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri 25/2009. 2. Lokakarya Nasional, untuk advokasi yang penjaringan awal minat
kota/kabupaten untuk ikut dalam roadmap, kegiatan pada tahap ini meliputi :
Penyiapan Lokakarya Nasional. Pelaksanaan Lokakarya Nasional.
3. Roadshow atau lokakarya regional guna menindaklanjuti lokakarya nasional terutama dalam penjaringan kota/kabupaten.
4. Lokalatih Regional, untuk meningkatkan kapasitas kota/kabupaten terpilih dalam mempersiapkan kelembagaan bagi pelaksanaan pembangunan sanitasi ke depan.
b). Asumsi dan Perhitungan besaran anggaran untuk kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
Berdasarkan asumsi yang telah disusun di atas, maka perhitungan besaran anggaran kegiatan advokasi dan penyiapan kelembagaan dijelaskan sebagai berikut :
No Komponen Anggaran Asumsi Anggaran (Rp.)
1 Pedoman Teknis 611,700,000 2 Lokakarya Nasional 59 kota+15 prop (@2org – 148org); plus 4 kons
dan 20org TTPS; rata‐rata @3.52jt/org 3 hari 3 Lokalatih regional Asumsi pembagian dalam 3 region : Barat
(Sumatera, Jabar,`DKI), Tengah (Kalimantan, Jateng,DIY, Timur (Sulawesi, Jatim,Bali) Masing2 di kirim 3org; Acara selama 3 hari.
837,000,000
17
No Komponen Anggaran Asumsi Anggaran (Rp.)
4 Komunikasi dan publikasi
1 kons comexp. 1 paket buku panduan (300 copies) 150,000,000
5 Personal TA : 3 konsultan lokal @ 25jt/m‐ @3 bulan : 225,000,000 6 Overhead operasional 182,370,000
TOTAL 2,006,070,000
B. Anggaran Kegiatan Penyiapan Fasilitator Sebagaimana penghitungan anggaran untuk tahap kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, maka penghitungan anggaran untuk kegiatan penyiapan fasilitator dimulai dari penetapan jenis kegiatan yang dicakupi.
a). Komponen anggaran Kegiatan yang termasuk ke dalam tahap penyiapan fasilitator adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan skenario penyiapan fasilitator. 2. Pelaksanakan penjaringan calon fasilitator, yaitu melalui media:
Advertensi dan komunikasi, serta Penempatan di 3 website (Departemen PU, AMPL dan Sanitasi)
3. Penyusunan Training Need Assessment (TNA) 4. Penyiapan para pelatih (TOT) 5. Penyelenggaraan pelatihan untuk calon fasilitator (2 bulan) 6. Penyelenggaraan pe‐magang‐an (on job training) 7. Workshop peserta 8. Overhead Perusahaan Konsultan
b). Asumsi dan Perhitungan besaran anggaran untuk penyiapan fasilitator
Berdasarkan asumsi yang telah disusun di atas, maka perhitungan besaran anggaran kegiatan penyiapan fasilitator dijelaskan sebagai berikut :
No Komponen Anggaran Asumsi Anggaran (Rp.)
1 Penyusunan skenario penyiapan Fasilitator SSK
Pedoman SSK ; (24 orang, @ 600.000 /mth, 3 mm)
43,200,000
2 Melaksanakan penjaringan calon Fasilitator
Jumlah `calon fasilitator yang akan dilatih (15prop.+41 kota/kab)x1,2 Fas.= 67 Calon CF dan PF
582,500,000
a) Advertensi dan komunikasi
1x, di 4 harian nasional ; Total biaya Rp. 80,000,000
b) Penempatan di 3 website (AMPL dan Sanitasi dan PU)
Tidak ada biaya
c) Penjaringan / interview, tes, psikotes, dll
67 kandidat @ Rp. 5.000.000 ; total biaya Rp. 502,500,000
18
No Komponen Anggaran Asumsi Anggaran (Rp.)
3 Penyusunan Training Need Assessment (TNA)
3 kons lokal @ Rp. 25jt ; 3mm,2 mw kons. Expat (PM)
75,000,000
4 Penyiapan para pelatih (TOT)
6 kons lokal @ Rp. 25jt/mth ; 0,5mm 1 mw kons. Expat (PM)
75,000,000
5 Penyelenggaraan Kursus Singkat calon fasilitator (1 bulan)
6 kons. lokal @ Rp.25jt/mth – 1 mm + 70 candidates 1mm), 3 mw kons. Expat
1,423,500,000
6 Penyelenggaraan pe‐magang‐an (on job training)
(15 PF dan 41 CF 1mm @ Rp. 25 jt ‐masa magang ‐ 40% dari honor
1.204,000,000
7 Workshop peserta 41 CF dan 15 PF; 4 konsultan dan 20org. TTPS = 82 orang ; uang tiket, akomodasi dll@4jt/org
329,640,000
8 Penempatan Facilitator di kota‐kota pada periode Bridging Activities
41 CF dan 15 PF di 41 kota dan 15 Propinsi 1 bulan honor @ Rp.15 jt 1,484,000,000
9 Perjalanan dinas 41 CF dan 15 PF ditempatkan di kota ‐ kota fasilitator ke JKT @ rata‐rata Rp.4.4jt/org ; 2 kali/thn
449,120,000
10 Overhead operasional 5% dari total biaya 205,487,000
TOTAL 5,874,227,000
Keterangan: • MW = Man Week • Candidates / On job trainers : Eq. to 40% standard billing Rates
C. Anggaran total kegiatan persiapan Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
Total kebutuhan anggaran untuk persiapan Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan tahun 2009 merupakan akumulasi dari anggaran untuk kegiatan advokasi dan penyiapan kelembagaan serta anggaran untuk penyiapan fasilitator. Adapun total kebutuhan anggaran dijabarkan sebagai berikut : No. Komponen Anggaran Jumlah
1 Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan 2,006,070,000
2 Kegiatan penyiapan fasilitator 5,874,227,000
TOTAL 7,805,297,000
19
Perkiraan Kebutuhan Biaya Persiapan PPSP tahun 2009
I Advokasi, Edukasi, dan
Pendampingan Asumsi TTPS ISSDP WSP KOTA PUBLIC WORK BALANCE JUMLAH
Komponen Biaya Akomodasi Transportasi Trans, akomodasi,
honor 1 Penyusunan Pedoman Teknis 59 kota @2 orang, 15 prov @2 orang;
total 148 orang; 4 konsultan dan 20 orang TTPS; perkiraan@ Rp. 3,52 juta/orang; 3 hari
251,700,000 360,000,000 611,700,000 2 Lokakarya Nasional
3 Lokalatih regional Asumsi : Dibagi menjadi 3 wilayah regional : barat (Sumatera, Jabar, DKI); tengah: (Kalimantan, Jateng, DIY); timur (Sulawesi, Jatim, Bali);setiap kota mengirim 3 orang; 3 days training
60,000,000 444,000,000 333,000,000 837,000,000
4 Komunikasi dan publikasi 1 tenaga ahli komuinikasi ‐ 3 mm (Rp. 25 juta/mth); 300 paket panduan komunikasi @Rp.250.000; biaya akomodasi menggunakan alokasi study tour WSP
150,000,000 150,000,000
5 Personil 3 konsultan lokal ‐ Rp. 25 juta/mth @ 3 mm; 1 oleh TTPS, 2 oleh donor
75,000,000 150,000,000 225,000,000
6 Biaya operasional 10% dari total 182,370,000 182,370,000 0 Sub Total A 317,370,000 0 401,700,000 804,000,000 0 483,000,000 2,006,070,000
20
II Practitioner Team of Facilitator
Preparation
1 Penyusunan skenario penyiapan Fasilitator SSK
Pedoman SSK ; (24 orang, @ Rp 600 ribu/mth, 3 mm)
43,200,000 0 43,200,000
2 Penjaringan calon Fasilitator Jumlah calon fasilitator yang akan dilatih (15prov.+41 kota/kab)x1,2 Fas.= 67 Calon CF dan PF
0
a) Iklan dan sosialisasi 1x di 4 surat kabar nasional 80,000,000 80,000,000 b) Sosialisasi di website Website AMPL , SANITASI, dan PU gratis 0 c) Proses seleksi ( ujian, interview,
psikotest, dll) 67 x 1,5 calon@ Rp. 5.000.000 502,500,000 502,500,000
3 Penyusunan Training Need Assessment (TNA)
3 konsultan lokal @Rp.25jt ; 3mm 75,000,000 75,000,000
4 Training of Trainer 1 konsultan lokal@ Rp. 25 jt/mth 75,000,000 75,000,000 5 Pelaksanaan kursus singkat
fasilitator 5 konsultan lokal @ Rp. 25 juta/mth ‐1 mm + 67 peserta ‐ 1mm, honor @25jt x 40%;
1,398,000,000 1,413,000,000
6 Pelaksanaan magang fasilitator (on the job)
(15 PF dan 41 CF ; 1mm @ Rp. 25 juta x 40%
1,204,000,000 1,204,000,000
7 Lokakarya fasilitator 41 CF and 15 PF; 4 konsultan and 20 orang TTPS; tiket, aodasi,dll
332,920,000 332,920,000
8 Penempatan fasilitator terpilih (masa bridging)
Penempatan fasilitator di 41 kota dan15 Provinsi selama 1 bulan; honor @ Rp. 15 jt
1,484,000,000
1,484,000,000
9 Perjalanan Alokasi untuk 41 CF dan 15 PF dari kota ke Jakarta @ perkiraanRp. 4,4 jt/orang; 2 kali/tahun
449,120,000 449,120,000
10 Overhead operasional 5% 2,160,000 203,327,000 205,487,000 Sub Total B 45,360,000 0 0 1,484,000,000 4,269,867,000 5,874,227,000 Total A + B 362,730,000 401,700,000 804,000,000 1,484,000,000 4,752,867,000 7,805,297,000
top related