ringkasan eksekutifkph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/rphjp/rphjp_lakitan.pdf · visi kphp unit vi...
Post on 11-Nov-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Banyak permasalahan pengelolaan hutan di Kawasan Hutan di wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Lakitan yang berada diKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Kebakaran Hutan, perambahanhutan, dan pembalakan liar masih terus menjadi tantangan hingga saat ini.Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memerlukan model dan strategipengelolaan yang tepat dan efektif.
Dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Lakitanmerupakan aksi nyata dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah hutan dankonflik yang ada didalamnya. Hadirnya lembaga ini dalam kerangka memastikanadanya pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Pembagian peran antarainstitusi pengurusan hutan (Dinas Kehutanan) dan institusi pengelolaan hutan (KPH)diharapkan dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi kegiatan di bidang kehutanan.Dengan cara ini, arah menuju pengelolaan hutan yang lestari (sustainable forestmanagement) lebih jelas dan mudah di ukur.
Salah satu bagian awal dari penyiapan pengelolaan kawasan hutan adalahpenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang berlakuselama 10 tahun, maupun jangka pendek (tahunan). Penyusunan pengelolaanjangka panjang diperlukan untuk menjadi acuan rencana kerja di tingkat tapak dalambentuk unit-unit pengelolaan hutan (KPH) yang akan mengelola hutan secaraterintegrasi melalui kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjaminkeberlangsungan fungsinya sebagaimana yang dimandatkan dalam peraturanperundang-undangan.
Berdasarkan SK Menhut No. SK. 790/Menhut-II/2009, KPHP Unit VI Lakitanseluas + 76.776 ha. Areal yang berhutan kurang dari 50%. Tanaman budidaya yangmencakup pertanian campuran, kebun karet dan sawit masyarakat sudah mencapailebih dari 70% dari luas total. Kedepan tekanan dan gangguan terhadap kawasanhutan KPHP Model VI Lakitan akan semakin tinggi sejalan dengan semakin luas danbanyaknya aktivitas tak legal di dalam kawasan areal KPHP Unit VI Lakitan.
KPHP Model Unit VI Lakitan memiliki ragam bentuk pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan. Dalam pemanfaatan hutan, saat ini ada satuperusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHK-HT). Terdapat ijin 4 perusahaan pemegang ijin penggunaan kawasanhutan, kedepan ada 5 perusahaan yang mengajukan proses perijinan. Diantaraperusahaan-perusahaan tersebut, 6 ijin bergerak di bidang pertambangan batubaradan 1 perusahaan dibidang petambangan emas, biji besi dan galena. Ke depan,diperkirakan akan ada lebih banyak lagi permohonan ijin untuk penggunaan kawasanhutan di dalam KPHP Model unit VI Lakitan. Namun demikian, masih terdapat arealyang belum teralokasikan baik untuk penggunaan maupun pemanfaatan berupawilayah tertentu yang reatif luas + 22.140 ha dan berpotensi untuk dikembangkansebagai areal usaha KPHP Unit VI Lakitan.
Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan secara ekologis ke depan diproyeksikanakan mengalami tekanan berupa deforestasi dan degradasi karena aktivitas tak legalseperti perambahan hutan dan pembalakan liar. Eksistensi kawasan ini juga akanmengalami tekanan kerusakan yang dapat diakibatkan oleh konversi lahan menjadilokasi pemukiman dan pertambangan. Untuk itu penanganan masalah ini secaraterpadu dan komprhensif sangatlah diperlukan.
iii
KPHP Model Unit VI lakitan memiliki potensi hasil hutan yang besar. Untukkayu dari hutan tanaman saat ini diperkirakan ada 4.157,784 m3/tahun, dari hutanrakyat/hutan desa saat ini diperkirakan ada 1.898,540 m3/tahun sehingga totalpotensi kayu di KPHP Model unit VI Lakitan adalah sebesar 6.056,42 m3/tahun.Untuk hasil hutan non kayu terdapat potensi getah jelutung diperkirakan sebesar9,802,935 ton/tahun, getah karet diperkirakan sebesar 23,766,184ton/tahun dangaharu diperkirakan sebesar 260,000 ton/tahun, sehingga secara keseluruhanpotensi hutan non kayu di KPHP Model Unit VI Lakitan diperkirakan sebesar33.829,119 ton/tahun. Potensi ini akan terus meningkat sejalan dengan akan adanyakemungkinan pesetujuan terhadap ijin usaha pemanfaatan hasil hutan yang baru.Namun diperkiraan potensi ini akan menurun seiring berkurangnya luasan hutansebagai konsekuensi dari dirubahnya hutan tersebut menjadi hutan tanaman yangdidominasi jenis-jenis monokultur.
Secara ekonomi, adanya akses yang mudah dan banyaknya kegiatan usahayang berkembang di sekiar KPHP Model unit VI Lakitan akan memberikan multipliereffect yang cukup positif. Kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosialdiharapkan dalam 10 tahun ke depan akan meningkat mencapai Rp. 500 milyar pertahun. Pertumbuhan ekonomi wilayah diharapkan dalam 10 tahun ke depan akanmeningkat mencapai 600 milyar pertahun. Selain itu pendapatan ekonomimasyarakat Kabupaten Musi Rawas diharapkan dalam 10 tahun ke depan akanmeningkat 700 milyar per tahun.
Ada 41 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan KPHP Model Unit VILakitan. Secara sosial budaya, masyarakat di desa-desa ini umumnya heterogenkarena berasal dari beragam suku. Ketergantungan dan tingkat kepentinganterhadap kawasan hutan relatif masih tinggi. Ke depan, tekanan terhadappenguasaan terhadap lahan yang berada di dalam kawasan oleh masyarakat akanterus terjadi. Dengan demikian akan ada peningkatan potensi terjadinya konfliksosial. Terhadap pengusahaan lahan di dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitanperlu diarahkan pada skema pemberdayaan masyarakat dalam bentuk HutanTanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD). Perluasan kesempatan dan aksesmasyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan hutan yang ada di sekitarnya akanmampu mengurangi konflik sosial yang mungkin terjadi. Kondisi ini juga pada masadepan akan turut menjamin pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Berdasarkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan kabupatenserta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya maka RencanaPengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Unit VI Lakitan yangutama adalah optimalisasi akses semua pihak termasuk masyarakat sekitar kawasanKPHP Model Unit VI Lakitan sebagai salah satu jalan bagi resolusi konfliksumberdaya hutan demi tercapainya pengelolaan berkelanjutan.
Visi KPHP Unit VI Lakitan untuk 10 tahun kedepan adalah “KPHP Lakitansebagai pemasok bahan baku industri kayu dan non kayu secara berkelanjutanmenuju KPH mandiri” Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan dijalankanadalah 1) Memantapkan pengukuhan dan penataan kawasan secara legal formalserta penataan hak-hak masyarakat sebagai landasan pengelolaan kawasan; 2)Menjalin kerjasama, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak dalamkerangka percepatan optimalisasi pengelolaan kawasan hutan; 3) Meningkatkanpemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat setempat dalammengakses sumber daya hutan dalam berbagai skema pengelolaan, dan 4)Membangun kelembagaan yang kokoh dan kuat serta meningkatkan manajemenpengelolaan hutan.
v
DAFTAR ISI
Teks Hal
Lembar Pengesahan ......................................................................................... iRingkasan eksekutif .......................................................................................... iiKata pengantar................................................................................................... ivDaftar isi ............................................................................................................ vDaftar Tabel ....................................................................................................... viiiDaftar Gambar ................................................................................................... xDaftar Lampiran.................................................................................................. xiBAB I. Pendahuluan ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 11.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 41.3 Sasaran ............................................................................................ 41.4 Ruang Lingkup ................................................................................. 51.5 Batasan Pengertian ........................................................................... 6
BAB II Deskripsi Kawasan .............................................................................. 102.1 Risalah Wilayah ................................................................................ 10
2.1.1 Letak .................................................................................... 102.1.2 Luas ..................................................................................... 122.1.3 Aksesibilitas ......................................................................... 132.1.4 Batas .................................................................................... 142.1.5 Topografi .............................................................................. 152.1.6 Geologi dan Jenis Tanah ..................................................... 162.1.7 Sejarah Wilayah KPHP ........................................................ 17
2.2 Potensi Sumberdaya Hutan............................................................... 182.2.1 Penutupan lahan .................................................................. 182.2.2 Potensi Kayu dan Non Kayu ................................................ 212.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna .............................................. 22
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat .................................... 222.3.1 Kondisi sosial ....................................................................... 222.3.2 Kondisi ekonomi .................................................................. 242.3.3 Kepadatan Penduduk .......................................................... 252.3.4 Keberadaan Masyarakat Adat ............................................. 26
2.4 Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan............... 262.4.1 Ijin Pemanfaatan Hutan ....................................................... 262.4.2 Ijin Penggunaan Kawasan Hutan ......................................... 27
vi
2.5 Kondisi KPHP dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah.......... 282.5.1 Perspektif Tata Ruang ......................................................... 282.5.2 Perspektif Pembangunan Daerah ........................................ 29
2.6 Pembangunan Kehutanan di Wilayah KPHP..................................... 312.7 Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan........................................ 31
BAB III Visi dan Misi......................................................................................... 333.1 Visi .................................................................................................... 333.2 Misi ................................................................................................... 343.3 Tujuan ............................................................................................... 34
BAB IV Analisis dan Proyeksi ........................................................................ 364.1 Analisa Data dan Informasi ............................................................... 36
4.1.1 Pola Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.......... 364.1.2 Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan ....................... 374.1.3 Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan ............... 394.1.4 Tingkat Perambahan Kawasan Hutan ................................. 42
4.2 Penataan Hutan ................................................................................ 454.2.1 Pembagian Kawasan ........................................................... 454.2.2 Pembagian Blok dan Sub Blok ............................................ 46
4.3 Rencana Pengelolaan Hutan............................................................. 434.3.1 Wilayah Tertentu .................................................................. 504.3.2 Kelola Produksi .................................................................... 51
4.3.2.1 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ............. 514.3.2.2 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu ...... 524.3.2.3 Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan .............. 544.3.2.4 Penggunaan Kawasan Hutan ............................... 54
4.3.3 Kelola Ekologi ...................................................................... 544.3.3.1 Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan.......... 544.3.3.2 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam............. 56
4.3.4 Kelola Sosial Ekonomi ......................................................... 574.3.4.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ............... 574.3.4.2 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah ........ 604.3.4.3 Peningkatan Pendapatan Daerah ......................... 61
4.4 Proyeksi Kondisi Wilayah .................................................................. 624.4.1 Proyeksi Kelestarian Produksi ............................................. 624.4.2 Proyeksi Kelestarian Ekologi ............................................... 644.4.3 Proyeksi Kelestarian Sosial Ekonomi .................................. 65
vii
BAB V Rencana Kegiatan ............................................................................... 685.1 Inventarisasi dan Penataan Hutan Berkala ....................................... 685.2 Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu ...................................... 695.3 Pemberdayaan Masyarakat .............................................................. 705.4 Pembinaan dan Pemantauan Areal yang telah ada Ijin ..................... 715.5 Penyelenggaraan Rehabilitasi di Areal di Luar Ijin ............................ 725.6 Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi pada Areal yang
Berijin................................................................................................. 735.7 Perlindungan dan Konservasi Alam................................................... 745.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemilik Ijin................................... 755.9 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Stakeholder terkait................... 755.10 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia ............................................................................................. 765.11 Pendanaan ........................................................................................ 775.12 Sarana dan prasarana ....................................................................... 785.13 Pengembangan Data Base................................................................ 795.14 Rasionalisasi Wilayah Kelola............................................................. 805.15 Review Rencana Pengelolaan........................................................... 805.16 Pengembangan Investasi .................................................................. 92
BAB VI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.................................... 926.1 Pembinaan ....................................................................................... 926.2 Pengawasan...................................................................................... 926.3 Pengendalian..................................................................................... 93
BAB VII Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan............................................. 947.1 Pemantauan ...................................................................................... 947.2 Evaluasi ............................................................................................. 947.3 Pelaporan .......................................................................................... 95
BAB IX Penutup................................................................................................ 96
LAMPIRAN ....................................................................................................... 97
viii
DAFTAR TABEL
Teks Hal
1.1 Sebaran luas fungsi hutan berdasarkan jenis KPH ..................................... 2
2.1 Letak Administratif Kawasan KPHP Model Unit V Lakitan .......................... 11
2.2 Luasan Hutan Produksi di KPHP Model Unit VI Lakitan(SK Menhut no SK. 790/Menhut-II/2009) .................................................... 12
2.3 Luas dan Persentase Tutupan lahan di KPHP Model unit VI Lakitan ......... 18
2.4 Luas dan Persentase Tutupan/Penggunaan Lahan di KPHPModel Unit VI Lakitan .................................................................................. 20
2.5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Dalam dan Sekitar KPHPModel Unit VI Lakitan .................................................................................. 22
2.6 Jenis mata pencaharian penduduk di wilayah KPHP Model UnitVI Lakitan .................................................................................................... 24
2.7 Distribusi kepadatan penduduk per kecamatan .......................................... 25
2.8 Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan ............. 26
2.9 Ijin Penggunaan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan ............... 27
4.1 Jenis dan Luas Pemanfaatan dan Penggunaan KPHP Model Unit VILakitan ........................................................................................................ 36
4.2 Klasifikasi lahan kritis wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ....................... 37
4.3 Tingkat, Lokasi dan Luas Lahan Kritis di KPHP Model Unit VILakitan ........................................................................................................ 38
4.4 Kelas Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di KPHP Model Unit
VI Lakitan .................................................................................................... 40
4.5 Perkiraan Okupasi Masyarakat dan Perambahan Kawasan Hutan ............ 44
4.6 Pembagian Blok Kawasan dalam KPHP Model Unit VI Lakitan................... 46
4.7 Pembagian Blok dan Sub-Blok di Wilayah KPHP Model Unit VILakitan ........................................................................................................ 47
4.8 Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ..................... 49
4.9 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.................................................... 52
4.10 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu ........................................... 53
4.11 Prioritas Penanganan Lahan Kritis .............................................................. 55
ix
4.12 Kelas Kerawanan dan Luas Areal Rawan Kebakaran di KPHPModel Unit VI Lakitan................................................................................... 57
4.13 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah KPHP Model Unit VILakitan ........................................................................................................ 58
4.14 Jumlah Perkiraan Peredaran Uang di Wilayah KPHP ModelUnit VI Lakitan.............................................................................................. 59
4.15 Kontribusi Pemegang Ijin Konsesi Terhadap KesejahteraanMasyarakat di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ................................... 59
4.16 Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI LakitanTerhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.............................. 60
4.17 Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI LakitanTerhadap Peningkatan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan ................ 61
4.18 Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI LakitanTerhadap Peningkatan Pendapatan Kabupaten Musi Rawas ..................... 62
4.19 Proyeksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2013-20231 di Wilayah KPHPModel Unit VI Lakitan .................................................................................. 63
4.20 Proyeksi Hasil Hutan Non Kayu di Wilayah KPHP Model UnitVI Lakitan ..................................................................................................... 64
4.21 Proyeksi Pengurangan Tingkat Kekritisan Lahan di WilayahKPHP Model Unit VI Lakitan ....................................................................... 65
4.22 Proyeksi Pengurangan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan danLahan di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ........................................... 65
4.23 Proyeksi Penurunan Luas Perambahan Kawasan KPHP ModelUnit VI Lakitan ............................................................................................. 66
5.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan..................... 82
x
DAFTAR GAMBAR
Teks Hal
2.1 Peta Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .................................................. 11
2.2 Peta Aksesibilitas Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ........................... 13
2.3 Peta Batas Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ....................................... 14
2.4 Peta Kelerengan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .............................. 15
2.5 Peta Geologi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .................................... 16
2.6 Peta Tanah Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ...................................... 17
2.7 Peta Penutupan Lahan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .................... 19
2.8 Tutupan Lahan yang didominasi oleh pakis ................................................. 21
2.9 Peta Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Model UnitVI Lakitan .................................................................................................... 28
2.10 Peta RKTN KPHP Unit VI Lakitan ............................................................... 29
4.1 Peta Sebaran Lahan Kritis Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan................ 39
4.2 Peta Sebaran lahan rawan kebakaran Wilayah KPHP Model Unit VILakitan ........................................................................................................ 41
4.3 Peta Moratorium di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .......................... 42
4.4 Peta Resort dan Blok Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ....................... 47
4.5 Peta Tata Hutan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .............................. 48
4.6 Peta RencanaPengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan ............................ 50
4.7 Peta Wilayah Tertentu ................................................................................ 51
4.8 Peta Lahan Kritis Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ............................. 55
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Teks Hal
1 Peta Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ................................................ 1102 Peta Penutupan Lahan KPHP Model Unit VI Lakitan ................................ 1113 Peta DAS KPHP Model Unit VI Lakitan .................................................... 1124. Peta Sebaran Potensi KPHP Model Unit VI Lakitan ................................. 1134.b Peta Aksesibilitas KPHP Model Unit VI Lakitan ........................................ 1145 Peta Penataan Hutan KPHP Model Unit VI Lakitan .................................. 1156 Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Wilayah KPHP
Model Unit VI Lakitan ................................................................................ 1167 Peta Penggunaan dan pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP
Model Unit VI Lakitan ................................................................................ 1179 Peta Tanah, Iklim dan Geologi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan ....... 11810 Peta Tanah Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .................................... 11911 Peta Geolgi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan .................................... 12012 Peta Wilayah Tertentu KPHP Unit VI Lakitan ............................................ 121
Bab 8
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
96
BAB VIIIPENUTUP
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP
Model Unit VI Lakitan (2014-2023) ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan
pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dalam jangka panjang. Oleh karena itu
dokumen perencanaan ini masih bersifat makro dan indikatif. Dengan demikian
masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci
dan dengan cakupan masa perencanaan yang lebih pendek (tahunan).
Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani
oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan KPHP Model
Unit VI Lakitan. Pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengelolaan
ini perlu dimonitor pencapaian pelaksanaannya agar tetap konsisten sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai.
Namun disadari pula bahwa masa perencanaan ini cukup panjang sehingga
seringkali sulit untuk dapat memprediksi dinamika yang terjadi baik dari sisi teknis,
kebijakan, maupun politis. Dalam kerangka ini maka rencana pengelolaan KPHP
Model Unit VI Lakitan jangka panjang ini terbuka untuk dapat direview agar dapat
sinkron dan tetap bersinergi terhadap kebijakan maupun kepentingan banyak pihak,
selama dapat memberikan dampak yang lebih untuk pembangunan kehutanan
khususnya di wilayah KPHP Unit VI Lakitan.
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hutan adalah ekosistem khas, di mana hasil dan keragaman fungsinya
bergantung pada keberadaan hutan itu sendiri. Pemungutan hasil hutan tertentu
dapat menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi hutan lainnya, sehingga harus
diimbangi oleh sifat dapat pulihnya komponen hayati ekosistem hutan, baik secara
alami ataupun dengan campur tangan manusia (prinsip pengelolaan hutan lestari).
Pendekatan yang bersifat berkelanjutan mengandung arti kelestarian dalam hal
keberadaan wujud biofisik hutan, produktivitas (daya dukung) hutan, dan fungsi-
fungsi ekosistem hutan yang terbentuk dari hasil interaksi antar komponen ekosistem
hutan dengan komponen lingkungannya.
Berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak
bergesernya orientasi, arah dan kebijakan pembangunan kehutanan. Kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang semakin
luas kepada pemerintah daerah dalam berbagai perubahan sistem pengelolaan
pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam pengurusan hutan yang
meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluh kehutanan dan
pengawasan.
Untuk melaksanakan misi pengurusan hutan di era otonomi daerah,
pemerintah pusat meluncurkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat
mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta
sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah. Mendasari
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 maka pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH). KPH bertujuan untuk menyediakan wadah bagi
terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
2
Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan
lestari berdasarkan tata hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan dan penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan
hutan dan konservasi alam. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari maka
seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional,
provinsi dan kabupaten. Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan
dikeluarkannya Permendagri No. 61 Tahun 2010 yang mengamanatkan bentuk
organisasi KPHP sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, dan tanggung jawab Gubernur atau Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah. KPH merupakan suatu sistem pengelolaan hutan
berdasarkan satu satuan wilayah yang berbasis ekosistem, yang di dalamnya
memuat prinsip-prinsip kelestarian hutan, tindakan administrasi, dan tindakan
organisasi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang prospektif, sehat dan lestari.
Kelestarian aset yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah dimaksudkan untuk
menghadirkan pengelola di tingkat tapak (on site) agar situasi yang melingkupi
kesalingterkaitan para aktor dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat terkendali.
Dengan demikian, kehadiran KPH pada tingkat tapak dimaksudkan sebagai upaya
penguatan sistem pengurusan hutan yang dikuasai negara baik pada level nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK
76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tetang penetapan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Provinsi Sumatera Selatan, Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan
ditetapkan menjadi 24 unit KPH yaitu 14 unit KPHP dan 10 Unit KPHL yang berlokasi
pada tiga fungsi hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan
Produksi dengan sebaran luas masing-masing sebagai berikut.
Tabel 1.1 Sebaran luas fungsi hutan berdasarkan jenis KPH
Jenis KPH HL HPT HPKPHL
KPHP
452.009
131.041
36.957
198.057
9.885
1.730.363
Jumlah 583.140 235.014 1.740.248
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
3
Salah satu dari 14 unit KPHP tersebut adalah KPHP Model Unit VI Lakitan
yang secara administratif terletak di Kabupaten Musi Rawas. Kawasannya terdiri dari
4 kelompok hutan produksi yaitu HP Lakitan Utara I, HP Lakitan Utara II, HP Lakitan
Selatan dan HP Kungku. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.
790/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 KPHP Unit VI Lakitan sebagai KPHP
Model ditetapkan seluas + 76.776 ha.
Kondisi kawasan hutan KPHP Model Unit VI Lakitan menghadapi banyak
persoalan. Di tingkat lapangan terjadi perambahan baik untuk pemukiman maupun
usaha perkebunan masyarakat. Adanya tumpang tindih antara ijin usaha
perkebunan dan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan belum terselesaikan.
Berakhirnya ijin atau dicabutnya beberapa konsesi pemanfaatan hasil hutan kayu
satu dekade yang lalu telah mengakibatkan kian tingginya tekanan terhadap
kerusakan hutan di areal KPHP Model Unit VI Lakitan. Ketiadaan pengelola kawasan
hutan di tingkat tapak telah membuat kawasan hutan semakin “open access”.
Menilik tantangan yang dihadapi maka pada tingkat lapangan diperlukan
perencanaan pengelolaan hutan yang baik. Perencanaan pengelolaan KPH
memerlukan kuantifikasi dan formulasi strategi dan program kerja, struktur organisasi
dan aspek finansial untuk menyiapkan kondisi pemungkin pelaksanaan agar dapat
dimonitor, dilaporkan dan diverifikasi dalam suatu basis unit-unit kelestarian yang
permanen. Dengan adanya rencana pengelolaan jangka panjang yang mantap maka
akan memudahkan penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang lebih
terukur.
Memperhatikan kondisi kawasan hutan KPHP Unit VI Lakitan, perlu segera
disusun dokumen perencanaan yang mampu mencerminkan kondisi saat ini dan
gambaran kawasan hutannya dalam dasa warsa kedepan. Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 (sepuluh) tahun bersifat komprehensif dan
indikatif yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek
dan rencana-rencana teknis yang lebih operasional di tingkat lapangan. Dalam
kerangka inilah dokumen Rencana Pengelolaan KPH Produksi Model Unit VI Model
Unit VI Lakitan disusun sebagai acuan rencana kerja di tingkat tapak dalam bentuk
unit-unit pengelolaan hutan yang akan mengelola hutan secara terintegrasi melalui
kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin keberlangsungan fungsinya
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
4
(Sustainable forest management) sebagaimana yang dimandatkan dalam peraturan
perundangan.
Setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 790/Menhut-
II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan wilayah KPHP Model Lakitan,
operasionalisasi KPH dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti : prakondisi
pengelolaan hutan (pengadaan sarana/prasarana; tata hutan dan penyusunan
RPHJP yang difasilitasi oleh BPKH II Palembang), dan konvergensi kegiatan teknis
di lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan
Provinsi/Kabupaten.
RPHJP ini disusun dengan tahapan sebagai berikut : Inventarisasi
Biogeofisik, Inventarisasi Sosial Budaya, Penataan Blok dan Petak, Analisis Spasial,
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; Penilaian/Pengesahan.
Mengingat Permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan
dari hasil diskusi dengan para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka
disepakati bahwa periode RPHJP KPHL/P adalah 2014 - 2023.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPHJP KPHP Unit VI Lakitan adalah sebagai acuan
dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan pada Wilayah KPH Produksi Model Unit
VI Lakitan.
Sedangkan tujuan penyusunan RPHJP KPHP Unit VI Lakitan adalah untuk
menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari serta
memberikan pedoman dan arahan bagi pengelolaan kawasan dan seluruh
potensinya secara komprehensif untuk keperluan jangka panjang (10 tahun), yang
menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka menengah, rencana
pengelolaan jangka pendek dan rencana-rencana teknis.
1.3 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang (RPH-JP) KPHP Unit VI Lakitan adalah tersusunnya suatu kerangka formal
pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan, sebagai acuan bagi rencana
pengelolaan jangka pendek.
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
5
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan RPHJP meliputi aspek ekologi, ekonomi dan
sosial budaya, yang datanya diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan
dan penataan hutan serta sumber data lainnya, baik data primer ataupun data
sekunder.
Unsur-unsur materi yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). RPHJP KPHP
Unit VI Lakitan meliputi:
1. Pendahuluan;
2. Deskripsi kawasan yang didalamnya terdapat informasi risalah wilayah KPH,
potensi wilayah KPH, data informasi sosial budaya, serta data informasi perijinan
yang telah ada;
3. Visi dan Misi dalam Pengelolaan hutan;
4. Analisis dan proyeksi, yang memuat analisa data dan informasi yang saat ini
tersedia baik primer maupun sekunder serta proyeksi kondisi wilayah KPH
dimasa yang akan datang;
5. Rencana kegiatan, yang memuat rencana kegiatan strategis selama jangka
waktu pengelolaan antara lain: inventarisasi berkala wilayah kelola serta
penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan
masyarakat, pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPH yang
telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dan
penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin;
6. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi
pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutannya, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam,
penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, koordinasi
dan sinergi dengan instansi dan stakeholders terkait, penyediaan dan
peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan data base,
rasionalisasi wilayah kelola, review rencana pengelolaan dan pengembangan
investasi;
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
6
7. Selain itu, dokumen ini juga memuat pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian serta pemantauan evaluasi dan pelaporan.
1.5 Batasan Pengertian
Beberapa pengertian yang terdapat dalam dokumen Rencana Pengelolaan
ini adalah sebagai berikut :
1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU 41
tahun 1999).
3. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan
hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
produksi. KPHP merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya
merupakan hutan produksi.
6. Rencana pengelolaan hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi, tujuan
dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arah manajemen strategi yang
terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan, kelola
pasar, kelola konservasi dan kelola rehabilitasi-restorasi dalam kerangka
pencapaian fungsi ekonomi lingkungan dan sosial yang optimal.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan
hutan pada tingkat strategi berjangka waktu 10 tahun atau seluruh jangka benah
pembangunan KPH.
8. Rencana pengelolaan Jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat keiatan operasional berbasis petak
dan/atau zona dan/atau blok.
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
7
9. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang
dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir
karena kesejarahannya dan keadaan hutan. Tata hutan mencakup kegiatan
pengelompokan hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang
terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Tata hutan meliputi
pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi
dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan
intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak disusun
rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu
10. Areal tertentu adalah suatu areal tertentu, dalam kawasan hutan produksi,
kawasan hutan lindung, dan/atau kawasan hutan konservasi dapat ditetapkan
sebagai hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, atau kawasan untuk
tujuan khusus, sehingga keeradaannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan
hutan lestari.
11. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya,
sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala KPH untuk memanfaatkannya.
12. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk
mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya
secara lengkap.
13. Blok adalah bagian wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan yang dibuat relatif
permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
14. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakukan pengelolaan atau silvikultur
yang sama.
15. Anak Petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh sebab
tertentu memperoleh perlakuan silvikultur atau kegiatan pengelolaan yang
khusus.
16. Pengurusan Hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan yaitu perencanaan
kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan
latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan (UU 41 tahun 1999).
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
8
17. Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan
kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah
pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.
18. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil
untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
20. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan,
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas
dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat merfungsi secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.
22. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
23. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh
pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi
menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya,
menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
24. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari,
seperti KPHP Model Unit VI Lakitan . Unit pengelolaan hutan merupakan
kesatuan pengeloalan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah
kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Bab 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
9
25. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan
menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.
26. KPHP Model Unit VI Lakitan merupakan suatu hamparan lahan hutan yang
secara geografis terpusat (tidak terpencar-pencar) yang terdiri dari satu atau
lebih tipe tegakan, mengandung atau akan ditanami tumbuhan pohon (vegetasi)
berada dalam satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan berbentuk
kesatuan kepemilikan dan/atau kesatuan perencanaan pengelolaan hutan untuk
keperluan menerapkan suatu preskripsi manajeman hutan dengan tujuan
pengusahaan hutan lestari.
27. Para pihak adalah pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan, perwakilan
pemerintah yang berwenang (pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten), perwakilan masyarakat penerima manfaat dan
dampak pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan dan swasta sebagai
mitra/investor.
28. Tata batas dalam wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan adalah melakukan
penataan batas dalam wilayah kelola KPHP Model Unit VI Lakitan berdasarkan
pembagian blok dan petak.
29. Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan kewajiban Pemerintah,
Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi
tanggung jawab Kepala KPHP Model Unit VI Lakitan. Kewajiban pelaksanaan
pemberdayaan meliputi pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal
pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan.
30. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
31. Hutan Tanaman Rakyat selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada
hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
10
BAB IIDESKRIPSI KAWASAN
2.1. Risalah Wilayah
2.1.1 Letak
Merujuk pada penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan,
kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dibagi menjadi 4 unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH). Salah satu KPH tersebut adalah KPHP Unit VI Lakitan
yang secara geografis terletak 102°46'12" sampai dengan 103°15’36" Bujur Timur
dan 02°45’00" sampai dengan 03°16'48" Lintang Selatan (Gambar 2.1).
KPHP Unit VI Lakitan merupakan KPH Hutan Produksi dan menjadi salah satu
KPH Model yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. KPHP Model Unit VI Lakitan
secara administratif berada dalam beberapa kecamatan. Ada 13 kecamatan yang
terkait dengan keberadaan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan (Tabel 2.1).
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
11
Gambar 2.1. Peta Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Tabel 2.1. Letak Administratif Kawasan KPHP Model Unit VI I Lakitan
No. Nama Kawasan Kecamatan Luas (%)
1 HP. Kungku 1.Jayaloka 2,152.Tiang Pumpung Kepungut 3,053.Suka Karya 4,37
Jumlah 1 ..... 9,572 HP. Lakitan Selatan 1.Megang Sakti 20,94
2.Tuah Negeri 1,313.Sumberharta 2,184.Muara Kelingli 7,23
Jumlah 2 ..... 31,663 HP. Lakitan Utara I 1.Karang Dapo 18,45
2.Karang Jaya 20,633.Megang Sakti 7,954.Muara Lakitan 3,985.Muara Rupit 0,386.STL Ulu Terawas 0,28
Jumlah 3 ..... 51,67
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
12
4 HP. Lakitan Utara II Karang Dapo 1,66Muara Lakitan 2,01Rawas Ilir 3,40
Jumlah 4 ..... 7,08
Sumber: Hasil analisis
2.1.2. Luas
KPHP Unit VI Lakitan terdiri dari 4 kelompok hutan produksi yaitu HP. Lakitan
Utara I seluas ± 33.635 Ha, HP. Lakitan Utara II seluas ±3.850 Ha, HP. Lakitan
Selatan seluas ± 22.276 Ha dan HP. Kungku seluas ± 17.013 Ha. Total luas KPHP
Model Unit VI Lakitan ini adalah 76.776 ha (SK Menhut no. SK. 790/Menhut-II/2009).
Tabel 2.2 Luasan Hutan Produksi di KPHP Model Unit VI Lakitan (SK Menhut NomorSK. 790/Menhut-II/2009)
No Hutan Produksi Luas (ha)1 Lakitan Utara I 33.3652 Lakitan Utara II 3.8503 Laktan Selatan 22.2764 Kungku 17.013
Jumlah 76.776
Dari Tabel 2.2 di atas ada sedikit perbedaan luasan berdasarkan analisis
spasial terutama diakibatkan karena adanya penggunaan perhitungan luas HP.
Kungku yang mendasarkan pada Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
Sumatera Selatan yaitu seluas 17.013 ha sedangkan apabila menggunakan Peta
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001
seluas 6.500 ha.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
13
2.1.3 Aksesibilitas
Akses menuju KPHP ini dapat ditempuh melalui jalan darat dari ibukota
kabupaten yaitu Muara Beliti. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah
wilayah Kecamatan Jayaloka yang dapat ditempuh selama 1 jam sedangkan yang
terjauh adalah wilayah Karang Dapo yang memerlukan perjalanan 3 jam.
Akses menuju desa-desa yang terdekat dengan kawasan KPHP Model Unit VI
Lakitan umumnya jalan darat yang berupa jalan aspal dan jalan tanah. Pada
beberapa tempat seperti di kawasan HP. Kungku dan HP Lakitan Selatan terdapat
jalan aspal yang membelah kawasan hutan. Adapun untuk menuju kawasan HP.
Lakitan Utara I dan HP. Lakitan Utara II dapat ditempuh dengan memanfaatkan jalan
perkebunan kelapa sawit. Secara spasial, aksesibilitas KPHP Model Unit VI Lakitan
dapat dilihat pada Peta Potensi dan Aksesibilitas Wilayah KPHP Model Unit VI
Lakitan (Gambar 2.2).
Gambar 2.2 Peta Aksesibilitas Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
14
2.1.4 Batas
Dilihat dari sejarahnya, kawasan HP. Kungku merupakan kawasan Register
peninggalan jaman Belanda dan belum pernah dilaksanakan penataan batas.
Adapun untuk wilayah HP. Lakitan Utara I dan HP. Lakitan Utara II telah
dilaksanakan penataan batas pada tahun 1994/1995 sepanjang 188 km oleh Sub
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (SUBBIPHUT) Palembang. Untuk wilayah
HP. Lakitan Selatan, telah dilaksanakan penataan batas kawasan pada tahun
1994/1995 sepanjang 116,5 km yang kemudian direkonstruksi ulang oleh Dinas
Kehutanan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2006.
Kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan juga berbatasan dengan banyak desa.
Beberapa diantaranya merupakan desa transmigrasi. Bahkan beberapa pusat desa
diantaranya berada dalam kawasan. Tercatat ada 21 desa yang terpengaruh
dengan keberadaan KPHP Model Unit VI Lakitan (Gambar 2.3).
Gambar 2.3. Peta Batas Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
15
2.1.5 Topografi
Berdasarkan Peta Kelerengan (BPKH Wilayah II, 2013) wilayah KPHP Model
Unit VI Lakitan memiliki satu tipe kelerengan yaitu landai. Secara spasial, jenis
kelerengan KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta lereng Wilayah
KPHP Model Unit VI Lakitan (Gambar 2.4).
Gambar 2.4 Peta Kelerengan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
16
2.1.6 Geologi dan Jenis Tanah
Berdasarkan Peta Geologi (BPKH Wilayah II, 2013) wilayah KPHP model Unit
VI Lakitan terdiri dari jenis batuan geologi yang memdominasi dari Clastic Sediment,
Granitoid, Swam Deposits dan Volcanosediment. Secara spasial, Jenis Geologi
KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta Geologi Wilayah KPHP Model
Unit VI Lakitan (Gambar 2.5).
Gambar 2.5 Peta Geologi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Jenis tanah yang mendominasi adalah Hapludox, Kandiudults, Dystropepts,
Knhaplohumults, Humitropepts, dan Tropaquepts. Secara spasial, Jenis tanah
KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta Tanah Wilayah KPHP Model
Unit VI Lakitan (Gambar 2.6)
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
17
Gambar 2.6 Peta Tanah Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
2.1.7 Sejarah Wilayah KPHP
Sejarah pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas adalah
kawasan hutan Produksi pada tahun 1970-an dibagi habis untuk dikelola dengan
manajemen HPH yang orientasinya adalah kayu (timber estate), sehingga
kelestarian produksi tidak terjaga yang pada akhirnya kawasan mengalami
degradasi dan deforestasi maka pemegang HPH menghentikan kegiatannya dengan
alasan tidak ekonomis, kinerja yang buruk sehingga tidak diperpanjangnya ijin
pengelolaan.
Demikian pula halnya dengan wilayah KPHP Model unit VI Lakitan pada era
awal ekslpoitasi hasil hutan kayu di tahun 1970-an, sebagian besar kawasan hutan
KPHP Model Unit VI Lakitan dahulunya dikelola oleh perusahaan konsesi PT. Phala
Wana Lestari IV. Lokasi areal konsesinya meliputi HP. Lakitan Utara I dan HP.
Lakitan Selatan. Namun ijin konsesi perusahaan ini sudah lama dicabut.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
18
Seiring dengan era baru setelah reformasi maka di wilayah KPHP Model Unit
VI Lakitan telah diberikan ijin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
Saat ini telah ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman
industri dan hutan tanaman rakyat. Selain itu telah ada pula pengguna kawasan
hutan yang areal konsesinya sebagian kecil masuk wilayah yang berbatasan dengan
KPHP Model Unit VI Lakitan. Penggunaan kawasan hutan ini diperuntukkan
kepentingan pertambangan batubara dan mineral berupa emas.
2.2 Potensi Sumberdaya Hutan
2.2.1 Penutupan Lahan
Berdasarkan peta penutupan lahan (BPKH Wilayah II, 2013) seperti Gambar
2.7, yang di hasilkan dari hasil penafsiran Citra Lansat, realisasi kondisi penutupan
lahan disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Luas dan Persentase Tutupan lahan di KPHP Model Unit VI Lakitan
No Klasifikasi Lahan Luas (ha) Persentase (%)1 Belukar rawa 12.159,35 18,352 Pemukiman/lahan terbuka 1.024,93 1,553 Perkebunan 10.837,54 16,354 Pertanian lahan kering 7.793,64 11,765 Pertanian lahan kering campur
semak/kebun campur
29.119,71 43,946 Savana/padang rumput 641,62 0,977 Sawah 702,38 1,068 Semak belukar 3.767,26 5,689 Tubuh air 216,34 0,33
LUAS TOTAL 66.262,77 100,00Sumber : BPKH WIlayah II Palembang, 2013
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
19
Gambar 2.7 Peta Penutupan Lahan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Hasil penafsiran citra satelit yang dikeluarkan oleh BPKH Wilayah II
Palembang tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim KPHP Model Unit
VI Lakitan melalui observasi lapangan dengan hasilnya penutupan lahan pada
kawasan KPHP model Unit VI Lakitan menjadi sebaran data dan informasi yang
disajikan pada Tabel 2.4.
Tutupan vegetasi yang paling banyak dijumpai di HP. Kungku adalah
perkebunan (44,12%). Terdapat juga pertanian lahan kering campuran sekitar
42,93 %. Sedangkan tutupan lainnya relatif kecil.
Untuk wilayah HP. Lakitan Selatan, tutupan vegetasi sebagian besar
berupa pertanian lahan campuran (36,82%) dan pertanian lahan kering (24,62%)
dan perkebunan (16,74%). Juga dijumpai adanya semak belukar dan rawa.
Pada HP. Lakitan Utara I, vegetasi yang dominan adalah pertanian lahan
campuran (48,74%). Lahan yang masih berupa semak belukar rawa cukup tinggi
di wilayah ini yaitu mencapai 31,73%. Penggunaan untuk produksi tanaman
perkebunan maupun pertanian hanya mencapai rata-rata sekitar 6%.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
20
Tutupan HP. Lakitan Utara II berupa perkebunan dan pertanian lahan
kering campuran. Areal perkebunan mencapai hampir 54,94%. Wilayah untuk
pertanian lahan kering campuran seluas 45,03% (Tabel 2.4).
Tabel 2.4. Luas dan Persentase Tutupan/Penggunaan Lahan di KPHP ModelUnit VI Lakitan
NO. Jenis PenutupanLuas
(ha) (%)HP. Kungku1 Perkebunan 2.867,48 44,122 Pemukiman 225,17 3,463 Pertanian Lahan Kering 392,89 6,044 Pertanian Lahan Kering Campuran 2.790,73 42,935 Semak Belukar 91,07 1,406 Tubuh air 133,21 2,05
Jumlah 6.500,56 100.00HP. Lakitan Selatan1 Padang rumput 545,45 2,452 Perkebunan 3.729,09 16,743 Pemukiman 750,97 3,374 Pertanian lahan kering 5.483,39 24,625 Pertanian lahan campuran 8.202,11 36,826 Sawah 629,39 3,117 Semak belukar 1.302,33 5,858 Semak belukar rawa 1.487,37 6,689 Tubuh air 83,12 0,37
Jumlah 22.276,21 100.00HP. Lakitan Utara I1 Padang rumput 96,18 0,292 Perkebunan 2.125,68 6.323 Pemukiman 47,80 0,144 Pertanian lahan kering 1.917,36 5,705 Pertanian lahan campuran 16.392,23 48,746 Sawah 9,99 0,037 Semak belukar 2.373,86 7,068 Semak belukar rawa 10.671,98 31,73
Jumlah 33.635,07 100.00HP. Lakitan Utara II1 Perkebunan 2.115,28 54.942 Pemukiman 0,99 0,033 Pertanian Lahan kering campuran 1.734,64 45.03
Jumlah 3.850,93 100.00
Dengan demikian diketahui bahwa hanya sebagian kecil areal di dalam
kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan yang masih berhutan. Sebagian besar
diantaranya telah berubah menjadi areal pertanian, perkebunan dan pemukiman.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
21
2.2.2 Potensi Kayu dan Non Kayu
Areal KPHP Lakitan sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat
untuk usaha perkebunan baik sawit maupun tanaman karet. Sedangkan areal
yang masih utuh belum dirambah masyarakat berupa lahan basah dengan
vegetasi didominasi oleh semak belukar berupa hutan mahang dan pakis
dengan permukaan tanah tertutup oleh perakaran pakisan.
Gambar 2.8. Tutupan lahan yang didominasi oleh pakis
Jenis kayu komersil yang ada di wilayah KPHP Lakitan yaitu pulai, jabon,
akasia, meranti rawa dan jelutung. Pada areal yang dirambah oleh masyarakat
untuk kebun karet, ditumbuhi secara alami jenis pulai darat dan jabon dengan
potensi 5 – 20 batang per ha. Jenis pulai ini sebagai bahan baku pensil yang
dikembangkan oleh PT. Xylo Indah Pratama.
Jenis meranti banyak dijumpai di areal HP Lakitan Utara I dan II yang
pernah dikembangkan oleh PT. London Sumatera pada areal perkebunan sawit.
Pola tersebut dikembangkan sebagai pelaksanaan Ijin Percobaan Penanaman
pada hutan tanaman campuran antara sawit dengan jenis meranti.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
22
2.2.3 Keberadaan flora dan fauna
Pada Wilayah KPHP Lakitan banyak dijumpai bermacam-macam jenis
kayu antara lain: Meranti, Sungkai, Pulai, Rotan dan lain-lain. Sedangkan
fauna yang banyak dijumpai adalah satwa-satwa seperti trenggiling,
monyet, Rusa, Kijang, Ayam Hutan dan Lain-lain
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat
2.3.1. Kondisi Sosial
Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan yang terletak di dalam 13 kecamatan
dan 41 desa yang berdekatan. Desa yang tersebar pada HP. Lakitan Utara I
sebanyak 17 desa, HP Lakitan Utara II sebanyak 6 desa, Hp Lakitan Selatan
sebanyak 15 desa, dan HP Kungku sebanyak 8 desa (Tabel 2.5)
Tabel 2.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di dalam dan sekitar KPHP ModelUnit VI Lakitan
Nama Desa Luas Lahan(ha)
Luas desadalam kawasan
hutan (Ha)
JumlahPenduduk
HP. Lakitan Utara I1. Terusan2. Rantau Jaya3. Karang Jaya4. Embacang Baru5. Marga Baru6. Sidomulyo7. Lubuk Pandan8. Tanjung beringin9. Sukamerindu10. Karang Dapo II11. Karang Dapo I12. Setia Marga13. Marga Puspita14. Tegal Sari15. Campursari16. Mekarsari17. Rejosari
7191,003142,387835,969257,203741,902728,989899,292511,543665,415270,65
22516,645188,401649,122046,444561,601166,341557,80
1644,88316,91
5134,106781,73
20,94,63157,09421,97258,43185,31
1684,249521,151203,61
947,76775,99
1776,501569,82
279,80
25382246348929035139232130641559157127861773334310191373203117511592
HP Lakitan Utara II1. Sido Mulyo2. Pelita Jaya3. Marga Baru4. Bina Karya5. Beringin Makmur I6. Batu Kucing
2728,985638,083741,902962,92
12253,029521,99
603,42572,70177,88115,96
2069,35219,75
232121915139195827491596
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
23
Lakitan Selatan1. Jajaran Baru I2. Jajaran Baru II3. Mekarsari4. Campur Sari5. Muara Megang6. Muara Megang I7. Pagarayu8. Trisakti9. Megang Sakti III10. Mulyosari11. Bamasco12. Lubukrumbai13. Madang14. Margabaru15. Lubuk Tua
3595,482796,381166,344561,602158,851660,002474,771708,791321,876225,462468,876210,813181,783741,906865,88
2627,002796,38
140,00749,00
2434,001450,001784,00
919,00643,00403,00656,00224,00
1464,0013
4866,00
37432800175120312089
696208711473648141126804523214451395282
HP. Kungku
1. Bangun Rejo2. Sukowarno3. Sugih Waras4. Ciptodadi5. Rantau Alih6. Muara Kati Baru II7. Muara Kati Baru I8. Margatani
1415,921363,361312,035779,31
792,902523,363763,133298,14
278,00826,00
1266,00309,00257,00
1378,00673,00
1448,00
23631417182447201086
52214971498
Sumber : BPS Musi Rawas, 2012 dan hasil analisis
Kecamatan pada kawasan HP. Lakitan Selatan yang memiliki pengaruh
paling besar terhadap aktivitas masyarakatnya adalah Kecamatan Megang Sakti.
Sedangkan Kecamatan Karang Dapo dan Kecamatan Muara Lakitan merupakan
kecamatan yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas dalam kawasan HP.
Lakitan Utara I dan II.
Keberadaan wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan yang terletak pada
banyak kecamatan dan desa yang berdekatan telah menimbulkan banyak
konsekuensi. Diantaranya adalah masalah tumpang tindih kawasan hutan
dengan pemukiman masyarakat. Di dalam kawasan HP. Kungku telah terjadi
overlapping lahan antara wilayah yang masuk kawasan KPHP Model Unit VI
Lakitan dengan areal yang diklaim masyarakat di dalam Kecamatan Suka Karya
dan Jayaloka.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
24
2.3.2. Kondisi Ekonomi
Sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk yang berada di sekitar
kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan adalah mata pencaharian dari sektor
pertanian berupa persawahan irigasi dan non irigasi, pertanian lahan kering dan
perkebunan khususnya kebun kelapa sawit dan kebun karet (Tabel 2.6).
Sebagian kecil dari penduduk bekerja dibidang perdagangan dan pegawai
negeri sipil.
Tabel 2.6 Jenis mata pencaharian penduduk di wilayah KPHP Model Unit VILakitan
No Nama Desa Pekerjaan Utama Sub Sektor PertanianHP Lakitan Utara I
123456789
1011121314151617
TerusanRantau JayaKarang JayaEmbacang BaruMarga BaruSidomulyoLubuk PandanTanjung beringinSukamerinduKarang Dapo IIKarang Dapo ISetia MargaMarga PuspitaTegal SariCampursariMekarsariRejosari
PertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanian
KaretKaretKaretKaretKelapa SawitKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaretKaret
HP Lakitan Utara II123456
Sido MulyoPelita jayaMarga baruBina KaryaBeringin makmur IBatu kucing
PertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanian
Kelapa SawitKelapa SawitKelapa SawitKelapa SawitKaretKaret
HP Lakitan Selatan123456789
1011121314
Jajaran Baru IJajaran Baru IIMekarsariCampur SariMuara MegangMuara Megang IPagarayuTrisaktiMegang Sakti IIIMulyosariBamascoLubukrumbaiMadangMargabaru
PertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanian
KaretKaretPadiKaretKelapa SawitPadiKaretKaretKaretKaretKaretKelapa SawitKaretPadi
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
25
15 Lubuk Tua Pertanian KaretHP Kungku
1234567
Bangun RejoSukowarnoSugih WarasCiptodadiRantau AlihMuara Kati Baru IIMuara Kati Baru I
PertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanian
KaretKaretKaretKaretKaretKaretKaret
Sumber: BPKH Wilayah II Palembang
2.3.3. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (carrying capacity)
suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk
(density ratio) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya
penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer
persegi atau per hektar pada tahun tertentu. Tingkat kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di Kecamatan Sumber Harta dengan tingkat kepadatan
mencapai 163,18 jiwa/ha, selanjutnya Kecamatan Megang Sakti dengan tingkat
kepadatan mencapai 122 jiwa/ha sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat
di Kecamatan Karangjaya yaitu hanya 19,98 jiwa/ha.. Mengacu pada kriteria yang
dikeluarkan oleh National Urban Development Study (NUDS) berdasarkan
kepadatan penduduknya dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah sekitar
KPHP Lakitan termasuk kedalam kategori wilayah perdesaan dan termasuk
dalam kategori wilayah dengan penduduk jarang. Rincian kepadatan penduduk
kecamatan-kecamatan sekitar wilayah KPHP Lakitan seperti pada Tabel 2.7
Tabel 2.7 Ditribusi kepadatan penduduk per kecamatanNo Kecamatan Kepadatan penduduk (jiwa/ha)1. Megang Sakti 122,072. Karang Jaya 19,983. Karang Dapo 32,004. Rawas Ilir 25,895. Muara Lakitan 20,006. Muara Kelingi 56,267. Tuah Negeri 97,988. Suka Karya 108,859. Jayaloka 92,0010. Tiang Pumpung Kepungut 36,0011. Muara Rupit 78,8312. STL Ulu Terawas 49,0013. Sumber Harta 163,18
Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Musi Rawas Tahun 2012
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
26
2.3.4. Keberadaan Masyarakat Adat
Berdarkan hasil inventarisasi sosial ekonomi dan budaya, di sekitar
wilayah KPHP Unit VI Lakitan tidak dijumpai keberadaan Masyarakat Adat.
Masyarakat Adat di Kabupaten Musi Rawas dijumpai di Kecamatan Rawas Ilir
yaitu Suku Anak Dalam.
2.4. Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
2.4.1. Ijin Pemanfaatan Hutan
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui penetapan program
percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tujuan merehabilitasi kawasan
hutan yang rusak dan menyiapkan tanaman yang dibutuhkan untuk industri
kehutanan. Menteri Kehutanan pada tahun 2009 telah memberikan IUPHHK-HTI
atas nama PT. Paramitra Mulia Langgeng seluas + 70.130 ha, dan sebagian areal
kerjanya berada di kawasan HP. Lakitan Utara I seluas + 25.093 ha telah
dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman industri jenis Acacia mangium.
Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) juga telah ada di dalam kawasan
KPHP Model Unit VI Lakitan. Pada wilayah HP Kungku telah dicadangkan
kawasan hutan untuk program Hutan Tanaman Rakyat seluas + 1.704 ha pada
tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2010
(Tabel 2.7).
Tabel 2.8. Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan
No Pemegang Ijin Surat Ijin Lokasi
1 PT. Paramitra MulyaLanggeng
SK.378/MENHUT-II/2009 HP Lakitan I
2 Masyarakat Setempat SK.46/MENHUT-II/2010 HP Kungku
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, 2010
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
27
Selain pembangunan hutan tanaman juga terdapat pembibitan meranti di
dalam kawasan HP. Lakitan Utara I. Hal ini merupakan sanksi yang diberikan
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. London Sumatera Indonesia.
Sebagian dari areal perkebunan perusahaan ini masuk dalam areal kawasan HP.
Lakitan Utara I sehingga perusahaan ini diwajibkan untuk merehabilitasi kawasan
hutan yang rusak di HP. Lakitan Utara I.
2.4.2. Ijin Penggunaan Kawasan Hutan
Berdasarkan análisis spasial data di tingkat provinsi, pada wilayah KPHP
Model Unit VI Lakitan terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pertambangan. Saat ini terdapat 2 jenis pertambangan yang arealnya masuk
dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan, yaitu ijin usaha pertambangan
batubara dan pertambangan emas (Tabel 2.8). Potensi tumpang tindih terjadi
karena wilayah konsesi pertambangan ini berada di kawasan perbatasan antar
kabupaten. Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap eksplorasi (Gambar 2.9).
Tabel 2.9. Ijin Penggunaan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI LakitanNo Perusahaan Izin Investasi Luas (ha)1 PT. Sugico Pendagron
EnergyIUP OperasiProduksi
Batubara 718.274
2 PT. Bara Sentosa Lestari Lokasi PKP2B Batubara 461.3393 PT. Nusantara Bara
ResourcesIUP Eksplorasi Batubara 3,058.085
4 PT. Sriwijaya Bintang TigaEnergi
IUP OperasiProduksi
Batubara 696.214
5 PT. Musi Rawas Gold IUP Eksplorasi Emas, Biji Besi &Galena
722.381
Luas Total 5,656.293Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, 2010
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
28
Gambar 2.9. Peta Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP ModelUnit VI Lakitan
2.5. Kondisi KPHP Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah
2.5.1. Perspektif Tata Ruang
Upaya pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan tetap mengacu pada
rencana tata ruang kabupaten dan provinsi. Karena seluruh kawasan di dalam
KPHP Model Unit VI Lakitan berstatus sebagai hutan produksi maka pola
pemanfaatannya diarahkan sebagai kawasan budidaya/pemanfaatan.
Berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Kawasan HP Lakitan
Utara I yang diarahkan untuk usaha skala besar seperti Gambar 2.10. Areal
tersebut saat ini telah diberikan pengelolaannya kepada pemegang Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman (IUPHH-HT) kepada PT. Paramitra
Mulya Langgeng sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.378/MENHUT-II/2009.
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
29
Gambar 2.10. Peta RKTN KPHP Unit VI Lakitan
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera
Selatan, sebagian kawasan di wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan yang
merupakan kawasan produksi maka pola pemanfaatan diarahkan untuk
pemanfaatan kawasan dalam hal produksi baik kayu maupun non kayu.
Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten
Musi Rawas, rencana pola ruang di sekitar wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
sebagian besar merupakan pertanian. Peruntukan pertanian ini mencakup kebun
campuran, kebun karet, kebun sawit, kebun swasta sejenis dan sawah irigasi
teknis.
2.5.2. Perspektif Pembangunan Daerah
KPHP Model Unit VI Lakitan berperan penting bagi pembangunan daerah.
Dalam sektor kehutanan KPHP Model Unit VI Lakitan diharapkan dapat
menunjang pembangunan jangka panjang Sumatera Selatan (2008-2025) melalui
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
30
peningkatan pemanfaatan sumber daya alam guna penyediaan sumberdaya
pangan yang berkelanjutan.
Selain itu keberadaan KPHP Model Unit VI Lakitan juga diharapkan dapat
mendukung pembangunan jangka menengah Sumatera Selatan (2008-2013)
sebagai bagian dari upaya (i) Membangun pertanian terutama pangan dan
perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan
penerapan teknologi tepat guna dan (ii) Membangun industri pengolahan dan
manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial
yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil,
menengah, dan besar.
Pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Musi Rawas menjadi 39,08% lebih tinggi dibanding sektor
pertambangan yang kontribusinya mencapai 34,06%. Dengan kontribusi terbesar
ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor utama penggerak perekonomian
Kabupaten Musi Rawas.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Musi Rawas maka selama periode 2005-2025 diharapkan terjadi
perubahan dan peningkatan secara siginifikan sehingga dapat terwujud hal-hal
sebagai berikut:
Terpeliharanya luasan lahan untuk kegiatan hutan produksi;
Meningkatnya minat masyarakat untuk mengelola hasil-hasil hutan produksi
dan untuk hasil hutan produksi yang berkembang sudah memiliki nilai tambah
yang berarti;
Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan sudah dilaksanakan dan
semakin tegasnya penegakan hukum terhadap penebangan liar (illegal
logging) dan penyelundupan kayu;
Semakin mudahnya mendapatkan benih kayu unggul melalui program
pembibitan benih kayu unggul terutama waktu produksi yang relatif lebih
singkat;
Teknologi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi semakin luas.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Musi Rawas maka dalam jangka 5 tahun (2010-2015) sektor
kehutanan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi Pengembangan
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
31
Agropolitan. Misi ini dapat tercapai apabila didukung pula dengan terwujudnya
kelestarian sumber daya hutan. Pencapaian ini dilakukan dengan revitalisasi
pertanian melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, pemantapan kawasan hutan,
dan peningkatan upaya perlindungan hutan.
2.6. Pembangunan Kehutanan di Wilayah KPHP
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada wilayah KPHP Model Unit VI
Lakitan baru sampai pada tahap persiapan atau prakondisi pembangunan KPHP.
Kegiatan pembangunan saat ini difokuskan pada penyusunan dokumen kebijakan,
survey dan identifikasi potensi, kondisi fisik dan permasalahan. Kegiatan ini
menggunakan anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas, APBD Provinsi Sumatera
Selatan melalui Dinas Kehutanan, dan APBN melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kehutanan.
Sarana dan prasarana KPHP Model Unit VI Lakitan difasilitasi oleh UPT
Kementerian Kehutanan (BPKH Wilayah II Palembang). Juga didukung oleh
Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT-UPT Kementerian Kehutanan yang ada di
Palembang sebagai upaya mendukung percepatan beroperasinya KPHP Unit VI
Lakitan.
2.7. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan
Sebagian besar lahan pada HP Kungku telah berubah menjadi lokasi
permukiman masyarakat dan kebun. Berdasarkan hasil inventarisasi pada
kawasan HP Kungku oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas pada tahun
2005, diperoleh hasil 75% kawasan hutan telah berubah fungsi menjadi
pemukiman, perkebunan karet dan sawit, fasilitas umum dan persawahan.
Diketahui pula bahwa sebagian besar penduduk berasal dari Pulau Jawa. Lokasi
ini ternyata merupakan lokasi transmigrasi yang sudah ada semenjak tahun 1970.
HP. Kungku dilewati oleh jalan aspal dan di sepanjang jalan tersebut telah
dibangun fasilitas sarana dan prasarana yang relaif baik. Namun secara formal
hukum areal tersebut termasuk dalam kawasan hutan (HP. Kungku) dan telah
digunakan oleh masyarakat terutama untuk pemukiman, perkebunan karet dan
Bab 2
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
32
pertanian. Di sekitar wilayah ini juga terdapat pembangunan fasilitas
pertambangan berupa stasiun migas.
Kawasan HP Lakitan Utara I dan II juga telah mengalami banyak persoalan
terkait deforestasi dan degradasi hutan. Sebagian kawasan telah terjadi tumpang
tindih (overlapping) dengan perkebunan kelapa sawit (PT. London Sumatera
Indonesia). Saat ini tengah dilakukan diproses lebih lanjut untuk penyelesaiannya
hingga ke tingkat Kementerian Kehutanan.
Letak kawasan HP. Lakitan Selatan yang berdampingan dengan areal
transmigrasi Megang Sakti. Perkembangan transmigrasi yang tinggi menambah
tekanan kerusakan terhadap kawasan hutan berupa okupasi masyarakat sekitar
juga meningkat. Okupasi terjadi karena masyarakat membutuhkan dan
memperluas lahan usaha untuk perkebunan karet dan pemukiman.
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, isu strategis yang berkembang
saat ini yaitu bahwa sebagian besar kawasan hutan telah diokupasi masyarakat,
pembangunan kehutanan belum terencana secara holistik dan belum berjalan
optimal, sementara itu reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan perlu
ditingkatkan serta dipersiapkan untuk mengahadapi era carbon trading sebagai
upaya turut berperan aktif dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Kendala yang ada dalam pengelolaan KPH yakni keberadaan masyarakat
dan fasilitas umum di dalam kawasan hutan menyebabkan upaya pemulihan
hutan tidak berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini
adalah sebagai berikut:
1. Sebagian kawasan hutan belum ditata batas (HP Kungku);
2. Lahan usaha masyarakat berada di dalam kawasan hutan;
3. Pelanggaran batas kawasan hutan oleh perusahaan perkebunan;
4. Adanya desa definitif dalam kawasan hutan;
5. Areal penempatan transmigrasi dalam kawasan hutan yang sampai saat ini
belum diterbitkan pelepasan kawasan.
Bab 3
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
33
BAB IIIVISI DAN MISI
Merujuk pada arah strategi dan kebijakan pengelolaan KPHP maka dapat
diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk visi dan misi pengelolaan KPHP Model Unit
VI Lakitan. Visi merupakan cara pandang dalam pengelolaan KPHP Model Unit VI
Lakitan dalam mencapai tujuan yang mendekati idealnya. Pencapaian visi dilakukan
dengan menjalankan misi yang telah disusun.
3.1 Visi
Visi KPHP Unit VI Lakitan dirumuskan berdasarkan potensi dan
permasalahan yang ada, dan tidak terlepas dari visi Dinas Kehutanan Kabupaten
Musi Rawas yang terdapat dalam Rencana Strategis (tahun 2010-2015) dan Visi
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ada dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (Tahun 2010-2015). Visi Kabupaten Musi Rawas tersebut yaitu
Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju MusiRawas Darussalam, sedangkan visi Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas yaitu
Terwujudnya Optimalisasi Manfaat Sumber Daya Hutan.
Mendasari segala potensi yang ada dan memperhatikan visi pembangunan
kehutanan provinsi dan kabupaten, maka visi pengelolaan KPHP Model Unit VI
Lakitan adalah :
“KPHP Lakitan sebagai pemasok bahan baku industri kayu dan nonkayu secara berkelanjutan menuju KPH mandiri”
Pengertian dari Visi tersebut adalah :
a. Sumber Daya Hutan di wilayah KPHP Unit VI Lakitan merupakan sumberdaya
yang potensial yang dapat menghasilkan hasil hutan kayu dan non kayu
sehingga mampu menyediakan kayu dan non kayu untuk memenuhi kebutuhan
industri pengolahan kayu dan non kayu khususnya di wilayah Kabupaten Musi
Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
b. Bahwa KPH mampu menghasilkan hasil hutan kayu dan non kayu secara
berkelanjutan, lestari ekonomi, ekologi dan sosial sehingga akan dapat
Bab 3
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
34
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan nasional serta mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar KPH;
c. Bahwa kemandirian pengelolaan KPH dapat terwujud dengan menerapkan
pengelolaan keuangan yang mandiri;
3.2 Misi
Agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan misi
pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan. Misi ini merupakan pengejawantahan
dari visi yang ingin diraih pada masa mendatang. Misi yang disusun dapat menjadi
arahan bagi penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pengelolaan
KPHP Model Unit VI Lakitan adalah:
1. Memantapkan pengukuhan dan penataan kawasan secara legal formal serta
penataan hak-hak masyarakat sebagai landasan pengelolaan kawasan;
2. Menjalin kerjasama, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam
kerangka percepatan optimalisasi pengelolaan kawasan hutan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat
setempat dalam mengakses sumber daya hutan dalam berbagai skema
pengelolaan;
4. Membangun kelembagaan yang kokoh dan kuat serta meningkatkan
manajemen pengelolaan hutan.
3.3 Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu :
1. Memantapkan kawasan hutan melalui penataan batas, rekonstruksi batas dan
perlindungan hutan;
2. Meningkatkan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui skema
pemberdayaan dengan pola Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm);
4. Merehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi dan reklamasi sehingga
meningkatkan stok karbon dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
Bab 3
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
35
5. Menjalin kerjasama kemitraan dengan BUMN, BUMS dan masyarakat serta mitra
lainnya;
6. Mewujudkan kemandirian pengelolaan melalui pengelolaan keuangan dengan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
36
BAB IVANALISIS DAN PROYEKSI
4.1. Analisa Data dan Informasi
4.1.1. Pola Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Jenis pemanfaatan kawasan hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan pada
saat ini belum beragam. Terdapat 1 (satu) ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK) yaitu untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas + 25.093 ha dan
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas + 1.704 ha.
Adapun jenis penggunaan kawasan hutan, sudah ada 4 pemegang ijin
yang masuk dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan berupa ijin usaha
pertambangan. Total luas pemanfaatan kawasan hutan ini diperkirakan + 4.933,94
ha.
Apabila dikaji lebih jauh, dari keseluruhan luas KPHP Model Unit VI
Lakitan, sekitar 52,42% luas kawasan yang sudah teralokasi untuk pemanfaatan
dan penggunaan hutan. Selebihnya (47,58%) saat ini belum teralokasi (Tabel 4.1).
Dengan demikian, dalam 10 tahun ke depan masih besar peluang untuk perluasan
pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu termasuk untuk jasa lingkungan
dalam pengembangan wilayah tertentu.
Tabel 4.1. Jenis dan Luas Pemanfaatan dan Penggunaan KPHP Model Unit VILakitan
No. Kelompok HutanLuas
Total Luas(ha)
Teralokasi Belum teralokasi(ha) (%) (ha) (%)
1 HP. Lakitan Utara I 33.635 28.847 86,46 4.517,67 13,542 HP. Lakitan Utara II 3.850 1.179,61 30,64 2.670,39 69,363 HP. Lakitan Selatan 22.276 3.153 14,15 19.123 85,854 HP. Kungku 6.500 1.704 25 4.796 75
Jumlah 66.261 34.884 52,65 31.107 47,35Sumber: Hasil Analisis
Selain pembangunan hutan tanaman juga terdapat pembibitan kelompok
kayu Meranti di dalam kawasan HP. Lakitan Utara I. Hal ini berkaitan erat dengan
kewajiban yang harus dilakukan oleh PT.London Sumatera Indonesia sebagai
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
37
konsekuensi dari sanksi terhadap pelanggaran okupasi lahan. Perusahaan ini
diwajibkan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak di HP. Lakitan Utara I.
4.1.2. Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan
Berdasarkan data yang didapat dari peta lahan kritis BPKH Wilayah II
Palembang tahun 2013 (Gambar 5.1) yang dihasilkan dari hasil penafsiran citra
Landsat, kondisi lahan kritis disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Klasifikasi lahan kritis wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Klasifikasi Lahan Luas (ha)1 Tidak Kritis 23.074,02
2 Potensial Kritis 38.597,71
3 Agak Kritis 2,551,76
4 Kritis 2.039,28
LUAS TOTAL 66.262,75
Sumber : BPKH Wilayah II Palembang, 2013
Hasil penafsiran citra satelit yang dikeluarkan oleh BPKH Wilayah II
Palembang tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim KPHP Model Unit VI
Lakitan melalui ground check dengan hasil lahan kritis pada kawasan KPHP model
Unit VI Lakitan menjadi sebaran data dan informasi yang disajikan pada Tabel. 4.3.
Berdasarkan hasil analisa data tabular dan spasial, tingkat, lokasi dan luas
lahan kritis pada kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan dapat diketahui. Pada
kawasan HP Kungku, terdapat lahan yang memerlukan prioritas rehabilitasi
(klasifikiasi agak kritis, kritis, dan sangat kritis) seluas lebih kurang 31% atau
sekitar 2.102 ha. Pada wilayah HP. Lakitan Selatan lahan yang perlu mendapat
prioritas penanganan rehabilitasi sekitar 5% atau 1,019 ha.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
38
Pada areal HP. Lakitan Utara I, lahan yang memerlukan rehabilitasi dan
reklamasi terlebih dahulu (klasifikiasi agak kritis, kritis, dan sangat kritis) sekitar
1.500 ha atau 4% lebih. Untuk wilayah HP. Lakitan Utara II, rehabilitasi dan
reklamasi ditujukan pada lahan seluas 43 ha (1%). Secara keseluruhan, terdapat
lahan kritis sekitar 3% dan lahan agak kritis 4%. Adapun lahan dengan kategori
potensial kritis seluas lebih kurang 58% dan tidak kritis sebanyak 35%.
Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan dapat dilakukan oleh
pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan secara mandiri atau kepada pihak lain yang
diberi kewenangan melalui ijin konsesi. Ijin konsesi yang layak untuk diberikan
antara lain pemanfaatan hasil hutan untuk hutan tanaman dan hutan tanaman
rakyat.
Tabel 4.3. Tingkat, Lokasi, dan Luas Lahan Kritis di KPHP Model Unit VI
Lakitan
No. Tingkat Kekritisan Luas(ha) (%)
HP. Kungku1 Tidak kritis 2,424 37.172 Potensial kritis 2,054 31.873 Agak kritis 8 0.124 Kritis 2,024 30.845 Sangat kritis 0 0.00
Jumlah 6,509 100.00HP. Lakitan Selatan
1 Tidak kritis 5,905 26.512 Potensial kritis 15,355 68.943 Agak kritis 1,000 4.494 Kritis 156 0.075 Sangat kritis 0 0.00
Jumlah 22,276 100.00HP. Lakitan Utara I
1 Tidak kritis 12,844 38.192 Potensial kritis 19,291 57.363 Agak kritis 1,498 4.454 Kritis 1 0.005 Sangat kritis 0 0.00
Jumlah 33,634 100.00HP. Lakitan Utara II
1 Tidak kritis 2,110 54.822 Potensial kritis 1,696 44.053 Agak kritis 43 1.134 Kritis 0 0.005 Sangat kritis 0 0.00
Jumlah 3,850 100.00Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
39
Gambar 4.1. Peta Sebaran Lahan Kritis di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
4.1.3 Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan
Tingkat kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dapat dianalisa
dari kondisi fisik lahan hutan dan tekanan kawasan hutan dari gangguan alam
maupun kegiatan manusia. Berdasarkan analisis terhadap data spasial dan
tabular maka diketahui bahwa sekitar 14% dari total luas kawasan KPHP Model
Unit VI Lakitan masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan.
Sebaran lokasi lahan yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan
terdapat di HP.Lakitan Selatan (275 ha) dan HP. Lakitan Utara I (8,946 ha) (Tabel
5.4). Lokasi hutan dan lahan yang rawan kebakaran dapat dilihat pada Peta
Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah KPHP Model Unit VI
Lakitan (Gambar 4.2).
Cukup besarnya lahan yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di
wilayah HP. Lakitan Utara I disebabkan adanya sebaran lahan gambut yang cukup
luas (9.569 ha) (Gambar 4.2). Dengan demikian, lahan gambut ini dapat
diarahkan menjadi kawasan lindung.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
40
Tabel 4.4. Kelas Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di KPHP Model Unit VILakitan
No. Tingkat Kerawanan Luas(ha) (%)
HP. Kungku *)1 Rendah 5,439 83.862 Sedang 1,047 16.143 Rawan 0 0
Jumlah 6,486 100.00HP. Lakitan Selatan
1 Rendah 12,871 57.962 Sedang 9,062 40.813 Rawan 275 1.24
Jumlah 22,207 100.00HP. Lakitan Utara I
1 Rendah 20,182 60.002 Sedang 4,506 13.403 Rawan 8,946 26.60
Jumlah 33,634 100.00HP. Lakitan Utara II
1 Rendah 3,546 92.112 Sedang 304 7.893 Rawan 0 0
Jumlah 3,850 100.00Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
41
Gambar 4.2. Peta Sebaran Lahan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
42
Gambar 4.3. Peta Moratorium di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
5.1.4 Tingkat Perambahan Kawasan Hutan
Perambahan atau okupasi kawasan hutan merupakan persoalan yang utama
dihadapi dalam pengelolaan wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. Pelaku
perambahan berasal dari masyarakat maupun oleh perusahaan. Umumnya
masyarakat melakukan perambahan untuk kepentingan terhadap lahan
pemukiman dan lahan usaha terutama kebun. Adapun okupasi oleh perusahaan
cenderung karena alasan perluasan areal usaha terhadap hak guna usaha pada
areal penggunaan lain (APL) yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Dari ke-empat kelompok hutan di dalam KPHP Model Unit VI Lakitan,
semuanya memiliki masalah dengan perambahan. Pada HP. Kungku, tekanan
kerusakan hutan oleh perambahan sangat besar. Hampir seluruh kawasan hutan
di areal ini telah dibuka dan diusahakan oleh masyarakat untuk berbagai
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
43
kepentingan. Ada beberapa faktor penyebab maraknya perambahan lahan hutan
di wilayah ini yaitu:
1. Adanya program penempatan transmigrasi pada kawasan ini yang telah
dilakukan semenjak tahun 1970-an yang membawa konsekuensi terhadap
kebutuhan lahan bagi warga transmigrasi tersebut.
2. Batas kawasan masih menggunakan batas register kawasan hutan yang
dibuat pada jaman kolonial Belanda dimana belum ada kegiatan rekonstruksi
maupun penata-batasan definitif dari instansi kehutanan.
3. Berkembangnya kawasan pemukiman di sekitar wilayah tersebut disertai juga
dengan pesatnya pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti
jalan aspal yang telah membelah kawasan menjadi 3 bagian.
4. Adanya pemekaran wilayah kecamatan (Suka Karya yang merupakan
pecahan dari kecamatan Jayaloka) yang masuk dalam areal HP. Kungku.
Di wilayah HP. Lakitan Selatan, jarak antara kawasan hutan dengan dan
lokasi transmigrasi Megangsakti yang relatif dekat atau berbatasan. Hal ini
menimbulkan dampak adanya tekanan terhadap pembukaan lahan di sekitarnya
bagi perluasan lahan usaha dan pemukiman masyarakat. Bertambahnya jumlah
penduduk membawa konsekuensi pula terhadap bertambahnya kebutuhan akan
lahan.
Persoalan tekanan terhadap okupasi lahan kawasan pada HP Lakitan
Utara I dan HP Lakitan Utara II, bersumber pada perusahaan yang ada di sekitar /
berbatasan langsung dengan kawasan hutan tersebut. Kedua kawasan ini dalam
posisi telah dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang masih melakukan
pembukaan lahan untuk perluasan perkebunan. Beberapa lahan yang dibuka
berdasarkan hasil peninjauan lapangan, termasuk dalam kawasan hutan. Seperti
kasus di daerah timur laut HP Lakitan Utara I yang telah dirambah oleh
perkebunan kelapa sawit PT. London Sumatera Indonesia. Hal yang sama juga
telah terjadi pada sebagian kawasan HP Lakitan Utara II.
Merujuk pada hasil analisa penutupan lahan dan survey lapangan yang
dilakukan Dinas Kehutanan Musi Rawas, dapat diketahui bahwa hampir
seperempat (25.77%) dari areal pada KPHP Model Unit VI Lakitan telah diokupasi
oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pada HP Kungku, seluas 26.45%
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
44
wilayahnya sudah dirambah. Di HP. Lakitan Selatan, wilayah perambahan
mencapai angka sekitar 53.86%. Adapun di areal HP Lakitan Utara I sekitar
3.74% lahan kawasannya telah dirambah. Sedangkan pada HP Lakitan Utara II,
sekitar 51.37% kawasannya telah mengalami persoalan okupasi (Tabel 4.4).
Untuk wilayah yang memiliki tingkat konflik lahan relatif besar, seperti di
HP Kungku, arah pemanfaatan kawasan hutan yang lebih cocok adalah melalui
skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Adapun untuk wilayah kawasan hutan
yang sedikit konflik, seperti di HP Lakitan Selatan, diarahkan untuk pemanfaatanwilayah tertentu yang akan dikelola langsung oleh KPHP Lakitan maupun polakemitraan.
Tabel 4.5. Perkiraan Okupasi Masyarakat dan Perambahan Kawasan Hutan.
NamaKelompok
HutanLuas TotalKawasan
LuasPerambahan Penggunaan
lahan Keterangan(ha) (%)
HP Kungku 6.500 4.500 66,28 Pemukiman(20%),fasilitas umum(5%), kebun karet(40%), kebunsawit(10%),persawahan(0,5%).
Hasil inventarisasioleh Dishut Kab.Mura tahun 2005
HP.LakitanSelatan
22.276 12.000 53,86 Pemukiman,pertanian lahankering,perkebunan sawitdankaret.
Okupasi olehmasyarakat
HP.LakitanUtara I
33.635 1.260 3,74 Perkebunan sawit Perambahan olehPerusahaanPerkebunan PTLondon Sumatera
50 0,15 Perkebunan karet Kebun plasmamasyarakat
HP.LakitanUtara II
3.850 180 4,67 Perkebunan sawit Perambahan olehPerusahaanPerkebunan PTLondon Sumatera
1.800 46,7 Perkebunan sawit Kebun plasmamasyarakat
Total 66.261 19.790 29,91
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
45
4.2. Penataan HutanPenataan hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,
mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe
ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (PP.
6/2007 jo. PP 3/2008). Oleh karena itu tujuan dari penataan hutan adalah untuk
menata kawasan hutan agar dalam areal tersebut dapat diselenggarakan semua
pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan efisien.
4.2.1. Pembagian Kawasan
Berdasarkan karakteristik lahannya, wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
dapat dibagi kedalam 4 blok kawasan, yaitu blok pemanfaatan HHK-HT, blok
pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK, blok pemberdayaan masyarakat dan
blok perlindungan. Berdasarkan hasil analisis, secara keseluruhan rata-rata
71,39% lahan di dalam wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan diperuntukkan
sebagai kawasan pemanfaatan (Tabel 4.6). Hal ini dapat dipahami karena fungsi
utama dari hutan produksi adalah fungsi untuk produksi terutama dari hasil hutan
kayu dan non kayu. Kawasan yang diperuntukan untuk pemberdayaan
masyarakat sebesar + 20,01% melalui skema Hutan Desa (HD) dan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR). Sebesar + 7,46% dialokasikan untuk penggunaan
kawasan khususnya Ijin Usaha Pertambangan dan penggunaan lainnya.
Sedangkan untuk perlindungan sebesar 1,14% yang merupakan perlindungan
sempadan Sungai Lakitan yang merupakan sungai utama di wilayah KPHP Unit VI
Lakitan dan sungai-sungai lainnya dalam wilayah kelola KPHP Unit VI Lakitan.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
46
Tabel 4.6. Pembagian Blok Kawasan dalam KPHP Model Unit VI Lakitan
No. Kawasan/Blok Luas(ha) (%)
HP. Kungku1 Pemberdayaan Masyarakat 6.500 100,00
Jumlah 6.500 100,00HP. Lakitan Selatan1 Pemberdayaan Masyarakat 4.167 18,702 Pemanfaatan 17.353 77,803 Perlindungan 756 3,40
Jumlah 100,00HP. Lakitan Utara I1 Pemanfaatan 29.881 88,842 Penggunaan 3.754 11,16
Jumlah 33,635 100.00HP. Lakitan Utara II1 Pemberdayaan Masyarakat 2.670,39 69,362 Penggunaan 1.179,61 30,64
Jumlah 3.850,00 100.00Sumber: Hasil Analisis
4.2.2. Pembagian Blok dan Sub Blok
Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasannya, wilayah KPHP
dibagi menjadi beberapa zone atau blok dan sub-blok. Dasar pembagian blok dan
sub-blok ini mempertimbangkan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial
ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam dan keberadaan hak-hak
atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan (Permenhut
P.6/Menhut-II/2010). Jumlah blok dan sub-blok yang ada juga memperhatikan
kondisi kelembagaan terutama tingkat ketersediaan sumber daya manusia, dana
dan sarana dan prasarananya saat ini.
Berdasarkan kriteria tersebut di atas, wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
diawal pengelolaannya dapat dibagi menjadi 3 Blok dan 8 Sub-Blok. Wilayah HP.
Lakitan I dan HP. Lakitan II dijadikan 1 Blok yang sama, dimana masing-masing
memiliki 3 dan 2 Sub-Blok. Adapun wilayah HP. Lakitan Selatan menjadi 1 Blok
dengan 2 Sub-Blok. Sedangkan wilayah HP. Kungku dimasukkan kedalam 1 Blok
dengan Sub-Blok (Tabel 4.7).Lokasi pembagian blok/resort penataan hutan ini
dapat dilihat dalam Peta Penataan Hutan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
(Gambar 4.4).
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
47
Tabel 4.7. Pembagian Blok dan Sub-Blok di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Kelompok Hutan Resort/Blok
SubBlok Zona Pengelolaan Luas
HP. Lakitan Utara I I I.1 HTI 25.093,00
I.2 Wilayah tertentu 4.787,67
I.3 Penggunaan 3.754,33
HP Lakitan Utara II
I
I.4 Penggunaan 1.179,00
I.5 HTR 2.670,39
HP Lakitan Selatan II II.1 HTR/HD 4.167,00
II.2 Wilayah tertentu 17.353,00
HP Kungku III III.1 HTR 6.500,00
Total 66.261,00
Sumber: Hasil Analisis
Gambar 4.4. Peta Pembagian Resort dan Blok wilayah KPHP Unit VI Lakitan
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
48
Gambar 4.5. Peta Tata Hutan di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
4.3. Rencana Pengelolaan Hutan
Pengelolaan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan dilakukan berdasarkan
penataan hutan yang telah dilakukan melalui pembagian blok dan sub blok. Blok
perlindungan diperuntukan untuk perlindungan kawasan lindung seperti sempadan
sungai, mata air dan lahan gambut.
Blok kawasan pemanfaatan, rencana pengelolaannya pemanfaatan hasil
hutan kayu melalui konsesi IUPHH-HT/HTI maupun pemanfaatan wilayah tertentu
untuk hasil hutan kayu dan non kayu. Sedangkan blok penggunaan adalah
kawasan hutan yang telah dan akan digunakan untuk usaha pertambangan
maupun lainnya. Blok pemberdayaan, rencana pengelolaannya dilakukan dalam
berbagai jenis pemberdayaan bagi masyarakat sekitar wilayah KPHP Model unit VI
Lakitan berupa skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD).
Berdasarkan hasil analisis, peruntukan blok kawasan pemberdayaan adalah Hutan
Desa (HD) seluas 3.153 ha. (Tabel 4.8).
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
49
Tabel 4.8 Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Kelompok Hutan Resort Blok Zona Pengelolaan LuasHP. Lakitan Utara I I I.1 HTI 25.093,00
I.2 Wilayah tertentu 4.787,67
I.3 Penggunaan 3.754,33
HP Lakitan Utara II
I
I.4 Penggunaan 1.179,00
I.5 HTR 2.670,39
HP Lakitan Selatan II II.1 HTR/HD 4.167,00
II.2 Wilayah tertentu 17.353,00
HP Kungku III III.1 HTR 6.500,00
Total 66.261,00
Sumber: Hasil Analisis
Kegiatan pengelolaan hutan dapat dibagi menjadi kelola produksi, kelola
ekologi / lingkungan, dan kelola sosial-ekonomi. Kelola produksi mencakup
pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, penggunaan kawasan, dan jasa
lingkungan. Adapun kelola ekologi meliputi rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan kelola sosial ekonomi terdiri
dari peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan peningkatan penerimaan
pemerintah dan pengembangan ekonomi wilayah.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
50
Gambar 4.6 Peta Rencana Pengelolaan KPHP Unit VI Lakitan
4.3.1. Wilayah Tertentu
Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan. Berdasarkan analisa data dan potensi yang ada, wilayah tertentu di wilayah
KPHP Unit VI Lakitan terdapat + 22.140 Ha dengan rincian + 17.353 Ha berada di
HP Lakitan Selatan dan + 4.787 Ha berada HP Lakitan Utara I seperti Gambar 4.7.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
51
Gambar 4.7. Peta Wilayah Tertentu
4.3.2. Kelola Ekonomi
4.3.2.1 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pemanfaatan hasil hutan kayu diutamakan berasal dalam bentuk
pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan tanaman. Di wilayah KPHP Model Unit
VI Lakitan saat ini telah ada 2 jenis Hutan Tanaman yaitu hutan Tanaman Industri
dan Hutan Tanaman Rakyat.
Secara keseluruhan, luas areal yang direncanakan untuk kegiatan kelola
produksi berupa hutan tanaman industri (HTI) sekitar 25.093 ha dan luas efektif
diperkirakan + 19,249 ha (76%). Sebagian besar dari areal ini sudah dialokasikan
pemanfaatannya dalam bentuk IUPHHK-HTI atas nama PT.Paramitra Mulia
Langgeng sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 378/Menhut-II/2009.
Adapun untuk alokasi hutan tanaman rakyat seluas 10.084 ha luas efektif +
5.042 ha (50%). Sekitar 1.704 ha dari alokasi HTR telah dicadangankan untuk
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut- II/2010.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
51
Gambar 4.7. Peta Wilayah Tertentu
4.3.2. Kelola Ekonomi
4.3.2.1 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pemanfaatan hasil hutan kayu diutamakan berasal dalam bentuk
pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan tanaman. Di wilayah KPHP Model Unit
VI Lakitan saat ini telah ada 2 jenis Hutan Tanaman yaitu hutan Tanaman Industri
dan Hutan Tanaman Rakyat.
Secara keseluruhan, luas areal yang direncanakan untuk kegiatan kelola
produksi berupa hutan tanaman industri (HTI) sekitar 25.093 ha dan luas efektif
diperkirakan + 19,249 ha (76%). Sebagian besar dari areal ini sudah dialokasikan
pemanfaatannya dalam bentuk IUPHHK-HTI atas nama PT.Paramitra Mulia
Langgeng sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 378/Menhut-II/2009.
Adapun untuk alokasi hutan tanaman rakyat seluas 10.084 ha luas efektif +
5.042 ha (50%). Sekitar 1.704 ha dari alokasi HTR telah dicadangankan untuk
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut- II/2010.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
51
Gambar 4.7. Peta Wilayah Tertentu
4.3.2. Kelola Ekonomi
4.3.2.1 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pemanfaatan hasil hutan kayu diutamakan berasal dalam bentuk
pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan tanaman. Di wilayah KPHP Model Unit
VI Lakitan saat ini telah ada 2 jenis Hutan Tanaman yaitu hutan Tanaman Industri
dan Hutan Tanaman Rakyat.
Secara keseluruhan, luas areal yang direncanakan untuk kegiatan kelola
produksi berupa hutan tanaman industri (HTI) sekitar 25.093 ha dan luas efektif
diperkirakan + 19,249 ha (76%). Sebagian besar dari areal ini sudah dialokasikan
pemanfaatannya dalam bentuk IUPHHK-HTI atas nama PT.Paramitra Mulia
Langgeng sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 378/Menhut-II/2009.
Adapun untuk alokasi hutan tanaman rakyat seluas 10.084 ha luas efektif +
5.042 ha (50%). Sekitar 1.704 ha dari alokasi HTR telah dicadangankan untuk
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut- II/2010.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
52
Berdasarkan hasil analisis maka terdapat potensi kayu yang sangat besar
apabila pemanfaatan hasil hutan kayu melalui hutan tanaman industri dan hutan
tanaman rakyat dapat segera berproduksi. Potensi kayu yang dapat diproduksi di
KPHP Model Unit VI Lakitan melalui HTI sekitar 4,2 juta m3 per tahun. Adapun
potensi produksi kayu dari HTR dapat mencapai 453.797,55 m3 per tahun.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat peluang untuk membangkitkan
potensi KPHP Model Unit VI Lakitan melalui produksi kayu sebesar 4,6 juta m3 per
tahun (Tabel 4.9).
Tabel 4.9. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
No.BentukPemanfaatanHutan
Luas Total LuasEfektif Standar Potensi
Kayu
(ha) (%) (ha) (m3/ha/thn) (m3/thn)1 HTI 25.093,00 43,78 19.249 216 4.157.7842 HTR/HD 10.084,00 17,59 5.042 90 453.7973. Wilayah tertentu 22.140,67 38,63 11.000 150 1.650.000
Jumlah 57.317,67 100 16.061 306 5.251.581Sumber: Hasil Analisis
Potensi hasil hutan kayu yang sedang dikembangkan oleh pemegang ijin
HTI adalah jenis Acacia mangium. Dengan luas efektif yang dapat dikembangkan
+ 19.249 ha dengan potensi 216 m3/ha/th maka akan dihasilkan kayu akasia
sebanyak 4,2 juta m3/th. Sedangan ada areal Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan
Desa tanaman yang dominan adalah jenis MPTS (karet) sebanyak 70% dan 30%
sisanya adalah tanaman kayu-kayuan jenis bambang lanang, pulai maupun jabon.
Pada areal wilayah tertentu seluas 22.140,67 ha jenis yang dapat
dikembangkan adalah jenis Bambang lanang, jabon, pulai, jelutung dan karet.
Perhitungan luas efektif yang pada wilayah tertentu seluas + 11.000 ha (50%).
4.3.2.2 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu
Dari hasil analisis, ada 5 (lima) jenis hasil hutan non kayu yang berpotensi
besar untuk dikembangkan di wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. Hasil hutan
non kayu tersebut adalah getah jelutung, getah karet, gaharu, bambu dan madu.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
53
Untuk pemanfaatan getah jelutung, tersedia lahan sekitar 2.865 ha yang
berasal dari 5% dari luasan HTI yang harus dialokasikan untuk jenis-jenis
tanaman unggulan, 5% lahan dari tanaman kehidupan HTR dan 5% dari luas
efektif wilayah tertentu (Tabel 4.10).
Tabel 4.10 Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu
NoBentukPemanfaatanHutan
Luas EfektifStandar
(ton/ha/thn)
Potensi NonKayu
(ton/thn)(%) (ha)1. Getah
jelutung- 5% dari tanamanunggulan HTI- 2.5% dari tanamankehidupan HTR dan- 5% dari wilayahtertentu (efektif)
1.254
7.20 15,319504
1.107
2 Getah karet 70% dari tanamanunggulan HTR2.5% dari tanamankehidupan HTI- 50% luas efektifwiayah tertentu
7.059
252,000.00 552.879.779627
5.500
3 Gaharu 1% dari arealpemanfaatan wilayahtertentu
110 26.00 6.600
Gubal 1 110Kemedangan 10 1.100Abu 15 1.650
4. Bambu Areal sempadansungai 756
5. Madu Areal Hutan Desa 3.153
Sumber: Hasil Analisis
Adapun untuk getah karet terdapat sekitar 7.059 ha yang berasal dari 70%
dari tanaman unggulan HTR dan 2.5% dari tanaman kehidupan HTI seluas 627 ha
dan seluas 5.500 ha dari 50% luasan efektif pada wilayah tertentu. Sedangkan
alokasi areal gaharu berasal dari 1% areal pemanfaatan wilayah tertentu (PWT)
seluas 110 ha.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
54
4.3.2.3 Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Sebagian wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan cukup potensial untuk
dikelola dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa
lingkungan tersebut dapat dalam skema kegiatan restorasi ekosistem (RE), proyek
REDD, proyek PAN/RAP Karbon, atau pemanfaatan untuk tujuan tertentu (PWT)
yang dikelola langsung oleh insitusi KPHP Model Unit VI Lakitan.
Tersedia seluas 5.976 ha atau sekitar 9% lahan yang dapat digunakan
untuk kepentingan ini. Apabila rencana pemanfaatan jasa lingkungan ini dapat
berjalan maka sangat mendukung upaya rehabilitasi kawasan hutan dan
memperluas kawasan dengan tutupan hutan.
4.3.2.4 Penggunaan Kawasan Hutan
Di dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan terdapat 4 ijin konsesi
penambangan. Namun kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap eksplorasi.
Apabila di kemudan hari ternyata diketahui adanya potensi bahan tambang di
wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan maka dapat dialokasikan rencana untuk
penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pertambangan.
4.3.3 Kelola Ekologi
4.3.3.1 Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan
Untuk wilayah rehabilitasi atau pemulihan, kriteria yang digunakan adalah
wilayah tersebut sudah tidak berhutan lagi. Selain itu terdapat (bekas)
perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan dan lahan. Atau untuk tujuan
dan kepentingan tertentu merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk
direhabilitasi.
Berdasarkan hasil analisis maka prioritas pertama untuk rehabilitasi lahan
ditujukan pada lahan kritis yang seluas 2.109 ha (3%). Prioritas kedua dilakukan
terhadap lahan yang masuk kategori agak kritis seluas 2.549 ha (4%). Apabila
kedua prioritas ini telah dapat dilakukan maka dilanjutkan pada upaya mencegah
agar lahan yang masuk klasifikasi potensial kritis tidak menjadi agak kritis atau
kritis. Seperti Gambar 4.8 dan Tabel 4.11.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
55
Gambar 4.8. Peta lahan kritis di Wilayah KPHP Unit VI Lakitan
Tabel 4.11. Prioritas Penanganan Lahan Kritis
Klasifikasi Luas Tingkat PrioritasPenanganan(ha) (%)
Tidak kritis 3.074,02 34,82 IV
Potensial kritis 38.597,72 58,25 III
Agak kritis 2.551,76 3,85 II
Kritis 2.039,28 3,08 I
Total 66.262,78 100,00
Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
56
4.3.3.2 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Degradasi hutan dan deforestasi akan terus dialami hutan di wilayah KPHP
Model Unit VI Lakitan ke depannya. Tekanan dan gangguan terhadap kelestarian
hutan terutama disebabkan oleh perambahan kawasan hutan baik oleh
masyarakat maupun okupasi oleh perusahaan maupun kebakaran hutan dan
lahan. Peran KPHP Model Unit VI Lakitan sebagai pengelola kawasan di tingkat
lapangan sangatlah besar dalam upaya perlindungan hutan dari segala bentuk
gangguannya.
Perlindungan hutan dari perambahan difokuskan pada upaya penyelesaian
masalah status lahan di dalam kawasan yang telah berubah bentuk. Banyak
dijumpai kebun yang ditanam oleh masyarakat terutama kebun karet dan kebun
sawit yang telah berproduksi di dalam kawasan hutan. Model-model pelibatan dan
perluasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan seperti Hutan
Desa dan Hutan Tanaman Rakyat dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan
konflik kepentingan terhadap status lahan.
Perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di dalam
kawasan maupun di sekitarnya diprioritaskan pada kawasan bergambut karena
kerentanannya yang sangat tinggi terhadap api. Selain itu, monitoring yang
regular diperlukan pada areal KPHP Model Unit VI Lakitan yang belum
dialokasikan pemanfaatannya. Pada areal ini sangat besar kemungkinan menjadi
sumber okupasi lahan akibat aktivitas-aktivitas tak legal di dalamnya. Pengelola
KPHP mengambil peran aktif pada wilayah ini. Ke depan, wilayah ini dapat
dikelola sendiri oleh KPHP Model Unit VI Lakitansebagai pemanfaatan wilayah
tertentu atau memberikan ijin usaha pemanfaatannya pada pihak lain.
Berdasarkan analisis, prioritas pertama penanganan kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan dari kebakaran hutan dan lahan dilakukan pada areal yang
masuk klasifikasi rawan seluas 9,221 ha (14%). Prioritas selanjutnya ditujukan
pada areal dengan klasifikasi sedang seluas 14,919 ha (23%) (Tabel 4.12).
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
57
Tabel 4.12. Kelas Kerawanan dan Luas Areal Rawan Kebakaran di KPHP Model Unit
VI Lakitan
KlasifikasiLuas
Prioritas Penanganan(ha) (%)Rendah 42,038 64 III
Sedang 14,919 23 II
Rawan 9,221 14 I
Jumlah 66,178 100
Sumber: Hasil Analisis
4.3.4 Kelola Sosial
Dari sisi kelola sosial, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
akan memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan (multiplier effect) baik
bagi masyarakat maupun pemerintah. Manfaat berganda ini bersumber dari
penanaman investasi, perputaran gaji karyawan, penyerapan tenaga kerja,
penciptaan lapangan usaha, kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan
pembangunan fasilitas umum, sosial dan ekonomi.
Dengan demikian, kelola sosial pada wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
diupayakan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan penyedian fasilitas umum, sosial,
dan ekonomi bagi penduduk sekitar. Selain itu kelola sosial juga diarahkan untuk
dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui peningkatan penerimaan
pemerintah dan peningkatan perekonomian wilayah.
4.3.4.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar KPHP Model Unit VI
Lakitan dapat dilihat dari kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Adanya
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha akan meningkatkan jumlah tenaga
kerja yang terserap. Peningkatan tenaga kerja ini selanjutnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat di sekitar KPHP Model Unit VI Lakitan.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
58
Peningkatan kesempatan kerja dapat dilihat dari adanya peningkatan
tenaga yang bekerja. Saat ini telah ada 1 perusahaan pemegang konsesi
IUPHHK-HTI yang telah mendapatkan ijin namun belum beroperasi langsung di
lapangan.
Peningkatan kesempatan kerja dapat dilihat dari adanya peningkatan
tenaga yang bekerja. Berdasarkan hasil analisis, total tenaga kerja yang terserap
dari adanya kegiatan pemanfaatan hutan yang optimal di dalam kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan sebesar 4.552 orang. Tenaga kerja ini terdiri dari tenaga
kerja langsung sebesar 2.226 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebesar
2.326 orang. Tenaga kerja tidak langsung ini merupakan efek ganda (multiplier
effect) dari adanya tenaga kerja langsung beserta aktifitas lanjutannya (Tabel
4.13).
Tabel 4.13. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah KPHP Model Unit VILakitan
No BentukPemanfaatan
LuasEfektif
(ha)
Jumlah Tenaga Kerja (orang)TK
LangsungTK Tidak
Langsung TK Total1 IUPHHK-HT 19.240 962 1.005 1.967
2 IUPHHK-HTR danwilayah tertentu 22.140 1.055 1.102 2.157
3
IUPJasling/REDD/PAN/RAPKARBON/IUPHHK-RE
4.183 209 219 428
Total 45.563 2.226 2.326 4.552Sumber: Hasil Analisis
Peningkatan kesempatan berusaha dapat dilihat dari adanya peningkatan
jumlah uang yang beredar dan digunakan di sekitar wilayah KPHP Model Unit VI
Lakitan. Peningkatan volume uang yang beredar akan berdampak pada
peningkatan peluang usaha melalui penciptaan pelaku-pelaku ekonomi baru
maupun perbesaran jenis usaha yang sudah ada. Terciptanya peluang usaha ini
juga akhirnya akan diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
59
Berdasarkan hasil analisis, diketahui uang yang akan beredar apabila
kegiatan pemanfaatan hasil hutan telah berjalan sekitar Rp. 19,2 milyar lebih
(Tabel 4.14). Perputaran uang secara lokal atau pada masyarakat sekitar
kawasan tentu akan berdampak pada meningkatnya peluang berusaha.
Tabel 4.14. Jumlah Perkiraan Peredaran Uang di Wilayah KPHP Model Unit VILakitan
No Bentuk Pemanfaatan LuasEfektif (ha)
Jumlah Uang yang Beredar(Rp. juta)
Total (BiayaInvestasi)
Investasi Lokal(30%)
1 IUPHHK-HT 19.240 27.680 8.304
2 IUPHHK-HTR dan wilayahtertentu 22.140 30.350 9.105
3IUPJasling/REDD/PAN/RAPKARBON/IUPHHK-RE 4.183 6.018 1.805Total 44.563 64.049 19.215
Sumber: Hasil Analisis
Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dapat dilihat dari
kontribusi pemegang ijin konsesi pemanfaatan hasil hutan di wilayah KPHP Model
Unit VI Lakitan terhadap penyediaan program pemberdayaan masyarakat, dan
pemberian gaji dan upah terhadap tenaga kerja yang diserap. Berdasarkan hasil
analisis, apabila pemanfaatan hutan sesuai rencana telah berjalan maka tersedia
dana alokasi yang wajib dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di
sekitar KPHP Model Unit VI Lakitan oleh seluruh pemegang konsesi sekitar Rp.
2.870 milyar selama 10 tahun atau Rp. 287 milyar setiap tahunnya. Sedangkan
gaji dan upah yang diberikan mencapai Rp. 1,523 milyar lebih per tahunnya (Tabel
4.15).
Tabel 4.15. Kontribusi Pemegang Ijin Konsesi Terhadap KesejahteraanMasyarakat di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
No Jenis Kontribusi Kontribusi1 Kegiatan Pemberdayaan (Rp. Ribu) 286.837.3872 Gaji dan Upah (Rp. Ribu) 1.522.479.0043 Tenaga Kerja (orang) 4.552
Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
60
4.3.4.2 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Kegiatan pemanfaatan hutan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan
wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. Tumbuhnya aktifitas ekonomi ini selanjutnya
akan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Rawas dan
Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat
dilihat dari kontribusi pemanfaatan hutan dalam pembentukan PDRB dan
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.
Dari sisi pembentukan PDRB maka melalui investasi lokal yang
ditanamkan di sekitar wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan maka akan berdampak
pada peningkatan pembentukan PDRB Kabupaten Musi Rawas sekitar Rp. 500
milyar. Adapun dampaknya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera
Selatan bisa sebesar Rp. 74 milyar lebih.
Dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maka melalui perputaran
uang lokal akan berdampak meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
Kabupaten Musi Rawas sekitar Rp. 505 milyar. Pada tingkat Provinsi, investasi
yang terjadi akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat
Sumatera Selatan sekitar Rp. 74 milyar (Tabel 4.16).
Tabel 4.16. Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI Lakitan TerhadapPeningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
No. Jenis DampakRata-rataInvestasi
Lokal(Rp. Juta)
KoefisienMultiplier
TotalDampak (Rp.
Juta)1 Peningkatan
Pembentukan PDRBMura
64,049 7.80 499,579
2 PeningkatanPembentukan PDRBSumsel
64,049 1.16 74,168
3 Peningkatan PendapatanMasyarakat Mura 64,049 7.88 504,702
4 Peningkatan PendapatanMasyarakat Sumsel 64,049 1.15 73,656
Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
61
4.3.4.3 Peningkatan Pendapatan Daerah
Peningkatan pendapatan finansial Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi
Sumatera Selatan sebagai dampak dari adanya pemanfaatan kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan dapat dilihat dari kontribusi beberapa pajak dan pungutan
lainnya. Berdasarkan hasil analisis, kontribusi langsung dari pemegang ijin
konsesi berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan Iuran Hak Pengusahaan Hasil Hutan (IUPHH). Untuk
Kabupaten Musi Rawas, selain ketiga jenis pungutan tersebut, masih ada 4
(empat) jenis pajak lagi yang memberikan kontribusi langsung yaitu pajak
perseroan, pajak penjualan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan.
Bagi Provinsi Sumatera Selatan, keberadaan KPHP Model Unit VI Lakitan
dapat memberikan tambahan pendapatan daerah melalui pajak dan pungutan dari
hasil pemanfaatan kawasan hutan. Apabila pemanfaatan hasil hutan ini optimal
maka dari pembagian PSDH Provinsi berpeluang memperoleh sekitar Rp. 3,65
milyar per tahun. Demikian pula akan ada pemasukan dari PBB dan Iuran IUPHH.
Secara keseluruhan, akan ada peningkatan pendapatan dari pemanfaatan
kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan sekitar Rp. 3,7 milyar setiap tahunnya
(Tabel 4.17).
Tabel 4.17. Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI Lakitan TerhadapPeningkatan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan
No. Jenis Pajak / Pungutan Nilai bagi hasil (Rp. ribu)1 PSDH 3.647.4262 PBB 10.7653 Iuran IUPHH 2.945
Total 3.661.136Sumber: Hasil Analisis
Sebagai kabupaten dimana KPHP Model Unit VI Lakitan berada,
Kabupten Musi Rawas tentu akan memperoleh peningkatan pendapatan yang
jauh lebih besar. Secara keseluruhan, peluang peningkatan pendapatan dapat
mendekati sekitar Rp. 35 milyar per tahun (Tabel 4.18).
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
62
Tabel 4.18. Kontribusi Pemanfaatan Hutan KPHP Model Unit VI Lakitan TerhadapPeningkatan Pendapatan Kabupaten Musi Rawas
No. Jenis Pajak / Pungutan Nilai bagi hasil (Rp. ribu)1 PSDH 1.971.177
2 PBB 47.860
3 Iuran IUPHH 11.780
4 Pajak lainnya 32.949.388
Total 34.980.204
Sumber: Hasil Analisis
Dengan demikian kontribusi dari KPHP Model Unit VI Lakitan bagi
peningkatan pendapatan daerah sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi
wilayah cukup signifikan. Kondisi ini dapat terjadi apabila pengelolaan KPHP
Model Unit VI Lakitan berjalan sesuai dengan rencana kelola yang telah disusun.
4.4. Proyeksi Kondisi Wilayah
4.4.1. Proyeksi Kelestarian Produksi
Sesuai peruntukannya, KPHP Model Unit VI Lakitan merupakan hutan
produksi. Maka fungsi utama dari kawasan hutan ini adalah fungsi produksi.
Dengan demikian kelestarian produksi menjadi sangat penting untuk menjamin
berfungsinya kawasan ini dalam memberikan hasil yang bernilai ekonomi.
Kelestarian produksi ini mencakup kelestarian produksi hasil hutan kayu, hasil
hutan non kayu, dan jasa lingkungannya.
Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pemanfaatan kawasan hutan
yang telah ada dan rencana pengelolaan, apabila rencana pemanfaatan hutanuntuk HTI (perusahaan sudah melakukan penanaman 25% dari areal efektif
setiap tahun mulai tahun 2013) dan HTR (sudah melakukan penanaman 10%
setiap tahun mulai tahun 2014) dan pemanfaatan wilayah tertentu berjalan
secara baik maka dalam 10 tahun ke depan diperkirakan akan ada total produksi
kayu hampir mencapai 6,05juta m3 atau sekitar 605 ribu m3/tahun. Produksi ini
sekitar 68,6% berasal dari pemanfaatan hutan melalui HTI. Adapun dari HTR
memberikan kontribusi sebesar 31.4% .
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
63
Total nilai kayu yang dihasilkan dalam 10 tahun ke depan diperkirakan
mencapai Rp. 1,893 milyar atau rata-rata Rp. 189.3 juta per tahunnya (Tabel 4.19).
Tentunya nilai kayu ini cukup signifikan dalam mendukung pembangunan sektor
kehutanan ke depan.
Tabel 4.19. Proyeksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2014-2023 di Wilayah KPHPModel Unit VI Lakitan
No. BentukPengelolaan
Produksi Kayu (m3) Harga(Rp./m3)
Nilai (Rp. Juta)Total Rata-rata per
tahun Total Rata-rataper tahun
1 HTI 4.155.784 415.578,4 250.000 1.038.946 103.894,62 HTR/HD/Wilayah
tertentu1.898.640 189.864 450.000 854.388 85.438,8
Jumlah 6.056.474 605.647,4 1.893.334 189.373,4
Sumber: Hasil Analisis
Untuk hasil hutan non kayu yang berupa getah jelutung yang berasal dari
tanaman unggulan dan tanaman kehidupan dari kegiatan HTI dan HTR yang
ditanam pada tahun 2014 baru akan memberikan hasil pada tahun 2022 (8 tahun
kemudian). Adapun karet yang ditanam pada tahun 2014 pada wilayah tertentu, 6
tahun kemudian (2020) akan menghasilkan. Sedangkan gaharu yang berasal dari
pengelolaan areal pemanfaatan tertentu, bila mulai ditanam pada tahun 2014
maka akan memberikan hasil 8 tahun kemudan.
Jika skenario kelola produksi berjalan sesuai rencana maka wilayah
KPHP Model Unit VI Lakitan diproyeksikan pada periode 2014-2023 akan
menghasilkan getah jelutung sebanyak 9.803 ton atau rata-rata per tahun sekitar
980 ton. Apabila dinilai dalam rupiah maka setiap tahunnya akan bernilai Rp. 2.94
milyar (diasumsikan harga rata-rata getah karet Rp. 3.000 ribu per kg).
Adapun untuk getah karet, akan memberikan hasil rata-rata tahunan
sebanyak 2.377 ton. Produksi karet ini bernilai sekitar Rp. 47.53 milyar
(diasumsikan harga rata-rata getah karet Rp. 20 ribu per kg). Untuk hasil hutan
gaharu, total produksi rata-rata per tahun yang dapat dihasilkan dari gubal,
kemedangan, dan abu mencapai 26 ton. Jumlah ini memiliki nilai jual sebesar Rp.
2.15 milyar (Tabel 4.20).
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
64
Tabel 4.20. Proyeksi Hasil Hutan Non Kayu di Wilayah KPHP Model Unit VILakitan
No. Jenis NonKayu
Produksi Non Kayu(kg) Harga
(Rp./kg)Nilai (Rp. ribu)
Total Rata-rataper tahun Total Rata-rata
per tahun1 Getah
jelutung9.802.935 980.294 3.000 29.408.805 2.940.881
2 Getah karet 23.766.184 2.376.618 20.000 475.323.675 47.532.368
3 Gaharu 260.000 26,000 21.500.000 2.150.000
Gubal 10.000 1.000 1.000.000 10.000.000 1,000.000
Kemedangan 100.000 10.000 100.000 10.000.000 1,000.000
Abu 150.000 15.000 10.000 1.500.000 150.000
Sumber: Hasil Analisis
Selain kelestarian hasil hutan kayu dan non kayu, kelestarian produksi di
wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan juga diproyeksikan juga akan dipengaruhi oleh
kegiatan pemanfaatan hutan untuk jasa lingkungan. Adanya ijin usaha untuk
pemanfaatan hutan dalam skema perdagangan karbon dan restorasi ekosistem,
selain itu dapat memberikan manfaat ekonomi juga akan memberikan jaminan
manfaat hutan yang berkelanjutan bagi pengendalian perubahan iklim dan
kerusakan ekosistem hutan serta lingkungannya. Untuk itu penggunaan areal
pemanfaatan tertentu untuk kepentingan jasa lingkungan seperti REDD, RE,
PAN/RAP KARBON perlu dirintis dan diwujudkan dalam periode 2013-2022.
4.4.2. Proyeksi Kelestarian Ekologi
Untuk menjamin kelestarian kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan ini
maka diperlukan upaya rehabilitasi dan reklamasi terhadap kawasan yang
diklasifikasikan sebagai kritis dan agak kritis. Dalam 10 tahun ke depan
diperkirakan lahan ini dapat diminimalkan apabila pengelola KPHP bersama
dengan pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan dapat melakukan rehabilitasi
seluas 12.360 ha atau rata-rata 124 ha per tahun. Lahan ini meliputi lahan kritis,
agak kritis, dan 20% lahan potensial kritis.
Dengan upaya ini maka akan meminimalkan lahan kritis dan agak kritis
serta menjadikan lahan tidak kritis meningkat dari sekitar 35% menjadi hampir
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
65
39%. Dengan kata lain ada perubahan berupa penambahan lahan tidak kritis
hampir 11% (Tabel 4.21).
Tabel 4.21. Proyeksi Pengurangan Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah KPHPModel Unit VI Lakitan
Klasifikasi2012 2021
(ha) (%) (ha) (%) PerubahanTidak kritis 23.074 35,14 25.932 38,97 10,90Potensial kritis 38.597 57,86 32.915 49,46 (14,52)Agak kritis 2.551 3,83 - - (100.00)Kritis 2.039 3,17 - - (100.00)Total 66.262 100,00 58.847 100.00
Sumber: Hasil Analisis
Kelestarian ekologi kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan dapat terjaga
dengan baik apabila tekanan terhadap aktifitas yang merusak hutan seperti
penebangan liar, perambahan liar, dan kebakaran hutan dan lahan dapat
diminimalkan. Apabila upaya ini dapat dilakukan maka wilayah dengan tingkat
kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi dapat dikurangi.
Dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui pengamanan
hutan yang intensif pada areal rawan seluas 9.221 ha dan 20% lahan dalam
kategori kerawanan sedang maka tingkat kerawanan rendah dari kebakaran hutan
dan lahan dapat meningkat dari sekitar 63% hingga mendekati lebih 68% dalam 10
tahun ke depan (Tabel 4.22).
Tabel 4.22. Proyeksi Pengurangan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan danLahan di Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan
Klasifikasi2011 2021 Perubahan
(%)(ha) (%) (ha) (%)Rendah 42.038 63,52 45.022 68,03 7,10Sedang 14.919 22,54 21.156 31,97 41,81Rawan 9.221 13,93 - - (100,00)
66178 100,00 66.178 100,00Sumber: Hasil Analisis
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
66
Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam 10 tahun
ke depan adalah masalah perambahan hutan baik yang dilakukan oleh
perusahaan maupun oleh perusahaan perkebunan. Berdasarkan data maka
diketahui ada sekitar 19.790 ha atau 30,7% lahan yang dirambah (okupasi).
Apabila dilakukan upaya penyelesaian kasus perambahan di dalam
kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan ini maka tentu akan menurunkan luas lahan
yang dirambah. Dengan skenario adanya upaya untuk menurunkan luas lahan
perambahan menjadi berkurang 50% dari sebelumnya selama 10 tahun atau rata-
rata 5% per tahun maka luas perambahan akan turun menjadi 15,37’% (Tabel
4.23).
Tabel 4.23. Proyeksi Penurunan Luas Perambahan Kawasan KPHP Model UnitVI Lakitan
Kelompok Hutan Luas totalwilayah
Luas Perambahan
Perubahan (%)2011 2021
(ha) (%) (ha) (%)HP Kungku 6.500 4.500 70,31 2.250 35,16 50,00HP. Lakitan Selatan 22.276 12.000 53,83 6.000 26,92 50,00
HP. Lakitan Utara I 33.635 1.310 4,12 655 2,06 50,00
HP. Lakitan Utara II 3.890 1.980 50,90 990 25,45 50,00
Total 66.261 19.790 30,74 9.895 15,37 50,00Sumber: Hasil Analisis
Dengan adanya upaya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
yang sesuai dengan kemampuan alamiahnya dan disertai dengan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan dari segala aktifitas serta adanya jaminan
perlindungan pada kawasan lindung maka kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan
akan dapat lestari secara ekologi.
Bab 4
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
67
4.4.3. Proyeksi Kelestarian Sosial Ekonomi
Kelestarian KPHP Model Unit VI Lakitan secara sosial ekonomi dapat
dilakukan dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar
kawasan dan peningkatan pendapatan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta
peningkatan pendapatan bagi daerah.
Dalam 10 tahun mendatang, dengan berjalannya pengelolaan KPHP
Model Unit VI Lakitan melalui optimasi pemanfaatan hasil hutan kayu dengan
skema HTI, HTR, HD dan Pemanfaatan wilayah tertentu, akan ada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sumber kesejahteraan ini berasal dari penciptaan
tenaga kerja total sebanyak 4.552 orang. Adanya tenaga kerja ini tentu akan
meningkatkan pendapatan tenaga kerja melalui gaji dan upah yang diberikan yang
mencapai Rp. 1,523 milyar lebih per tahunnya.
Peningkatan taraf hidup masyarakat setempat juga dapat terdorong
dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KPHP Model Unit
VI Lakitan oleh seluruh pemegang konsesi yang bernilai Rp. 287 milyar setiap
tahunnya. Selain itu dengan adanya investasi lokal berupa uang yang beredar di
sekitar wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan sebesar Rp. 19,2 milyar lebih per
tahun maka akan memperbesar terciptanya peluang berusaha.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah juga akan terjadi dengan
bergeraknya kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk HTI dan HTR ataupun
skema lainnya. Sesuai dengan skenario perencanaan maka akan ada
peningkatan pembentukan PDRB Kabupaten Musi Rawas sekitar Rp. 500 milyar
dan pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Selatan bisa sebesar Rp. 74 milyar
lebih setiap tahunnya.
Selain itu pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Rawas akan
meningkat sekitar Rp. 505 milyar dan demikian juga pendapatan ekonomi
masyarakat Sumatera Selatan akan meningkat sekitar Rp. 74 milyar setiap
tahunnya.
Peningkatan pendapatan bagi Provinsi Sumatera Selatan juga
diskenariokan akan meningkat sekitar Rp. 3,7 milyar setiap tahunnya. Sedangkan
bagi Kabupaten Musi Rawas diperkirakan adanya peningkatan pendapatan dapat
mendekati sekitar Rp. 35 milyar per tahunnya.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
68
BAB VRENCANA KEGIATAN
5.1 Inventarisasi dan Penataan Hutan Berkala
Pemantapan kawasan hutan secara yuridis dan de facto sangat diperlukan
dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagian besar kawasan hutan di KPH
Produksi Model Model Unit VI Lakitan telah dilakukan tata batas, namun perlu
rekonstruksi maupun pemeliharaan batas kawasan. Dari 4 kelompok Hutan
Produksi, satu kawasan yang belum ditata batas yaitu HP Kungku. Kegiatan
tersebut yaitu :
1. Penataan batas kawasan hutan
2. Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan
3. Pembuatan blok dan petak
4. Pemeliharaan blok dan petak
5. Inventarisasi Hutan
Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan pengelolaan kesatu
yaitu memantapkan kawasan hutan melalui penataan batas dan rekonstruksibatas. Penataan batas dilakukan pada HP Kungku yang belum dilakukan
pemancangan batas sepanjang + 45 km. Sedangkan rekonstruksi batas
dilaksanakan pada kawasan hutan yang telah dilakukan pemancangan batas
secara permanen.
Kegiatan inventarisasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui
perkembangan potensi hutan dan kondisi sosial di wilayah kelola KPHP Model Unit
VI Lakitan. Selain itu hasil inventarisasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
penataan hutan yang lebih baik dan lebih mantap.
Kegiatan penataan hutan secara berkala difokuskan pada kegiatan
Penataan blok berkala dan penataan petak berkala. Kegiatan inventarisasi dan
penataan hutan dapat dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Kegiatan ini
dapat bekerja sama dengan pengelola ijin usaha pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. Selain itu pengelola KPHP
Model Unit VI Lakitan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
69
pendidikan maupun penelitian untuk melakukan inventarisasi dan penataan
hutannya.
Pada wilayah tertentu seluas 22.140 ha (Gambar 5.1) secara terus
menerus dilakukan inventarisasi potensi. Sebagai langkah awal telah dilakukan
survey dan inventarisasi potensi terhadap wilayah tersebut seluas + 2.000 Ha.
Pada areal tersebut akan dikembangkan pola kemitraan dengan pihak ketiga yang
akan mengembangkan jenis-jenis fast growing untuk memenuhi kebutuhan kayu.
Gambar 5.1. Peta Wilayah Tertentu seluas + 22.140 Ha
5.2 Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Dari luasan KPHP Model Unit VI Lakitan yang terdiri HP. Lakitan Utara I
seluas ± 33.635 Ha, HP. Lakitan Utara II seluas ± 3.850 Ha, HP. Lakitan Selatan
seluas ± 22.276 Ha dan HP. Kungku seluas ± 6.500 Ha, sebagian telah diberikan
ijin pemanfaatan berupa ijin usaha untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan untuk
hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR). Namun masih ada sebagian dari kawasan
tersebut yang belum teralokasikan kepada pihak ketiga yang akan menjadi wilayah
kelola wilayah tertentu oleh KPHP Unit VI Lakitan (Gambar 5.1).
Kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan difokuskan pada:
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
69
pendidikan maupun penelitian untuk melakukan inventarisasi dan penataan
hutannya.
Pada wilayah tertentu seluas 22.140 ha (Gambar 5.1) secara terus
menerus dilakukan inventarisasi potensi. Sebagai langkah awal telah dilakukan
survey dan inventarisasi potensi terhadap wilayah tersebut seluas + 2.000 Ha.
Pada areal tersebut akan dikembangkan pola kemitraan dengan pihak ketiga yang
akan mengembangkan jenis-jenis fast growing untuk memenuhi kebutuhan kayu.
Gambar 5.1. Peta Wilayah Tertentu seluas + 22.140 Ha
5.2 Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Dari luasan KPHP Model Unit VI Lakitan yang terdiri HP. Lakitan Utara I
seluas ± 33.635 Ha, HP. Lakitan Utara II seluas ± 3.850 Ha, HP. Lakitan Selatan
seluas ± 22.276 Ha dan HP. Kungku seluas ± 6.500 Ha, sebagian telah diberikan
ijin pemanfaatan berupa ijin usaha untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan untuk
hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR). Namun masih ada sebagian dari kawasan
tersebut yang belum teralokasikan kepada pihak ketiga yang akan menjadi wilayah
kelola wilayah tertentu oleh KPHP Unit VI Lakitan (Gambar 5.1).
Kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan difokuskan pada:
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
69
pendidikan maupun penelitian untuk melakukan inventarisasi dan penataan
hutannya.
Pada wilayah tertentu seluas 22.140 ha (Gambar 5.1) secara terus
menerus dilakukan inventarisasi potensi. Sebagai langkah awal telah dilakukan
survey dan inventarisasi potensi terhadap wilayah tersebut seluas + 2.000 Ha.
Pada areal tersebut akan dikembangkan pola kemitraan dengan pihak ketiga yang
akan mengembangkan jenis-jenis fast growing untuk memenuhi kebutuhan kayu.
Gambar 5.1. Peta Wilayah Tertentu seluas + 22.140 Ha
5.2 Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Dari luasan KPHP Model Unit VI Lakitan yang terdiri HP. Lakitan Utara I
seluas ± 33.635 Ha, HP. Lakitan Utara II seluas ± 3.850 Ha, HP. Lakitan Selatan
seluas ± 22.276 Ha dan HP. Kungku seluas ± 6.500 Ha, sebagian telah diberikan
ijin pemanfaatan berupa ijin usaha untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan untuk
hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR). Namun masih ada sebagian dari kawasan
tersebut yang belum teralokasikan kepada pihak ketiga yang akan menjadi wilayah
kelola wilayah tertentu oleh KPHP Unit VI Lakitan (Gambar 5.1).
Kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di kawasan KPHP
Model Unit VI Lakitan difokuskan pada:
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
70
a. Pemanfaatan kawasan hutan yang lebih berorientasi pada kelola produksi /
ekonomi.
b. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang lebih berorientasi pada kelola
ekologi.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tuuan
pengelolaan yang kedua yaitu meningkatkan pemanfaatan hutan pada wilayahtertentu. Pemanfaatan hutan oleh Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan dapat
dilakukan secara sendiri maupun bekerjasama/bermitra dengan pihak lain.
Apabila dirasakan telah cukup memiliki kemampuan baik dari sisi sumber daya
maupun sumber dana maka Pengelola dapat melakukannya secara mandiri.
Namun apabila belum memungkinkan untuk melakukannya sendiri maka dapat
bekerja sama dengan pihak lain dalam skema yang dimungkinkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku.
Jenis hasil hutan kayu yang akan dikebangkan di wilayah tertentu tersebut
yaitu jenis Jabon, Jelutung, dan Pulai. Jenis-jenis tersebut saat ini relatif banyak
dijumpai di lahan tersebut dan tumbuh secara alami. Sedangkan hasil hutan non
kayu yang akan dikembangkan yaitu jenis Karet dan Bambu. Dengan pola
agroforestri, jenis karet akan ditanam secara berdampingan dengan jenis tanaman
kehutanan lainnya.
5.3 Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai pemangku dan pengelola kawasan maka melekat pula kewajiban
untuk memberdayakan dan membina masyarakat di sekitar kawasan. Kawasan
hutan KPHP Model Unit VI Lakitan dikelilingi oleh banyak desa-desa yang ada di
sekitarnya. Dengan demikian kepentingan masyarakat sekitar kawasan perlu
diperhatikan dan diakomodasi sehingga dapat memberikan manfaat yang positif
bagi keberlangsungan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan secara aman dan
berkelanjutan.
Saat ini sudah banyak skema-skema pengelolaan hutan yang dapat
melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek pengelola hutan di
wilayahnya. Adanya ijin usaha bagi perorangan maupun kelompok atau desa
seperti hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa (hutan negara
yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
71
dibebani ijin/hak), dan hutan konservasi telah membuka akses yang sangat luas
bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan di sekitarnya
bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupannya.
Dalam kerangka kelola sosial-ekonomi maka kegiatan pemberdayaan
masyarakat diarahkan pada:
a. Pemberian akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar hutan dalam
berbagai skema pengelolaan yang dimungkinkan yaitu pola kemitraan, Hutan
Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat
(HTR).
b. Pelaksanaan pembinaan masyarakat di sekitar hutan melalui fasilitasi
Kelompok Tani Hutan.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan
pengeloaan ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarhutan dan tujuan kelima menjalin kerja sama kemitraan. Sampai dengan tahun
2013, KPHP Unit VI Lakitan, bekerja sama dengan BPDAS Musi Palembang telah
mengusulkan penetepan areal kerja Hutan Desa di wilayah KPH seluas 3.153 ha
yang tersebar di 5 desa. Calon lokasi hutan desa tersebar di 2 kecamatan yaitu
Kecamatan Megangsakti untuk Desa Campursari, Jajaran Baru I dan
Muaramegang I, Kecamatan Tuah Negeri untuk Desa Lubukrumbai dan Bamasco.
Pelaksanaan pembinaan masyarakat di sekitar kawasan juga dapat
dilakukan bekerja sama dengan pemegang ijin usaha pemanfaatan dan
penggunaan kawasan yang memiliki kewajiban yang sama dalam pemberdayaan
masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui CSR. Corporate SocialResponsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh
perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung
jawabnya terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
5.4 Pembinaan dan Pemantauan Areal yang Telah Ada Ijin
Terhadap areal KPHP Model Unit VI Lakitan yang telah memiliki ijin usaha
pemanfaatan maupun penggunaan kawasan, perlu dilakukan pembinaan dan
pemantauan secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan
pengelolaan kawasan hutan dapat tetap berjalan sesuai perencanaan.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
72
Kegiatan pembinaan dan pemantauan areal yang telah berijin diarahkan
pada:
a. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan.
b. Pelaksanaan pemantauan (controlling) terhadap pemegang ijin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan.
Permasalahan dan hambatan yang ditemukan atau dihadapi dalam
pengelolaan hutan dapat dikoordinasikan dan didiskusikan secara bersama dngan
Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan sebagai penanggung jawab di tingkat
kelola atau tapak.
Terhadap pemegang konsesi HTI dilakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan. Pembinaan dan pemantauan juga
dilaksanakan dalam upaya perlindungan hutan khususnya pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Areal konsesi HTI yang sebagian
wilayahnya berupa lahan gambut sehingga berpotensi terjadinya kebakaran hutan.
5.5 Penyelenggaraan Rehabilitasi di Areal di Luar Ijin
Untuk kawasan hutan yang kritis dan rusak maka perlu dilakukan
rehabilitasi. Apabila kawasan tersebut berada di areal pemegang konsesi ijin
usaha maka kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemilik ijin tersebut.
Adapun untuk hutan yang terdegradasi dan berada di luar ijin usaha maka menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan untuk
melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi
ekologi hutan agar dapat optimal kembali.
Kegiatan rehabilitasi diarahkan pada:
a. Penyusunan rencana RHL
Penyusunan rencana RHL dengan mengacu dokumen RPRHL yang telah
disusun oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas bersama BPDAS Musi
dan disahkan oleh Bupati Musi Rawas.
b. Pelaksanaan rehabilitasi pada areal di luar ijin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan.
Rehabilitasi dilaksanakan pada lahan kritis dengan jenis-jenis dipilih yang
sesesuai dengan kondisi edapis areal tersebut juga akses pasar yang mudah.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
73
c. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi pada areal di luar ijin pemanfaatan
maupun penggunaan kawasan hutan.
5.6 Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi pada Areal yang Berijin
Sesuai dengan peraturan perundangan maka untuk kawasan hutan yang
telah diberikan ijin usaha maka tanggung jawab kegiatan rehabilitasi diserahkan
kepada pemilik ijin usaha yang bersangkutan. Pihak Pengelola KPHP Model Unit
VI Lakitan memiliki peran dalam pembinaan dan pemantauan terhadap
pelaksanaan rehabilitasi pada areal tersebut. Melalui pembinaan dan pemantauan
diharapkan kegiatan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
perencanaan dan target pencapaian.
Kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada areal yang terlah
berijin diarahkan pada :
a. Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang ijin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan dalam wilayah KPH,
agar pelaksanaan reklamasi berjalan sesuai dokumen rencana reklamasi,
KPH berperan aktif dalam melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan
tersebut.
b. Reklamasi areal bekas tambang;
Pengelola KPH dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi
pada areal bukaan tambang. Adanya jaminan dana untuk kegiatan reklamasi,
pemegang ijin akan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai
keberhasilan kegiatan reklamasi. Pengelola KPH dapat bekerja sama dengan
pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dengan
anggaran sepenuhnya ditangung oleh pemegang ijin.
c. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang ijin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
5.7 Perlindungan dan Konservasi Alam
Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam terdiri
dari 3 fokus kegiatan, yaitu pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan kawasan
perlindungan sebagai kawasan konservasi, pengelolaan keanekaragaman hayati.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
74
Sebagai langkah awal kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu
dengan melakukan deliniasi areal perlindungan setempat, seperti sempadan
sungai.
Fokus kegiatan pengendalian kebakaran hutan dimaksudkan untuk
mencegah, memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan KPHP
Unit VI Lakitan serta melakukan tindakan-tindakan penanganan pasca kebakaran
hutan. Upaya ini dilaksanakan baik secara internal maupun dengan melatih dan
melibatkan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPH.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada lahan-lahan yang
dikuasai masyarakat yang berada di dalam kawasan KPH maupun yang
berbatasan dengan KPH.
Adanya lahan gambut di wilayah KPHP Unit Lakitan khususnya di
Kawasan HP Lakitan Utara I, harus mendapat perhatian serius dalam upaya
pencegahan terjadinya kebakaran hutan. PT. Paramitra Mulya Langgeng sebagai
pemegang ijin konsesi HTI dituntut berkomitmen untuk menjaga lahan gambut
tersebut. Pun masyarakat yang mulai merambah di lahan-lahan gambut tersebut
untuk lahan perkebunan, untuk dilakukan pembinaan dan diberikan alternatif
pengelolaan lahan melalui pola pemberdayaan, baik melaui skema Hutan Desa
maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya untuk
mewujudkan pengelolaan kawasan KPHP Unit VI Lakitan yang didasarkan pada
status hukum yang kuat, pengelolaan data dan informasi yang berbasiskan
kawasan, mengembangkan pembinaan keanekaragaman hayati dan
ekosistemnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk-produk
tumbuhan dan satwa liar dimaksudkan untuk menjaga, mengawetkan dan
mempercepat pemulihan jenis dan populasi di dalam kawasan.
Kegiatan perlindungan dan konservasi alam diarahkan pada upaya:
a. Deliniasi areal perlindungan setempat
b. Upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna
c. Upaya Konservasi HCVF
d. Sosialisasi kebakaran hutan
e. Pemantauan titik api (hotspot).
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
75
f. Patroli pengamanan hutan.
g. Inventariasi perambahan kawasan hutan
h. Pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
i. Pebentukan kelompok masyarakat pemadam kebakaran hutan
5.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemilik Ijin
Agar kegiatan pengelolaan hutan di kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan
dapat berjalan efektif dan lancar maka diperlukan adanya koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang ijin. Koordinasi lebih ditujukan untuk saling berukar
informasi dan data serta pengalaman antar pemilik ijin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan. Sinkronisasi lebih diupayakan untuk menyerasikan
dan mengintegrasikan semua kegiatan di dalam kawasan yang dikelola oleh
masing-masing pemilik ijin agar tidak saling tumpang tindih dan saling klaim.
Fasilitasi kegiatan ini dapat diperankan oleh Pengelola KPHP Model Unit VI
Lakitan.
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi diarahkan pada:
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan antar pemegang ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan
b. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan antar pemegang ijin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan.
Kegiatan sinkronisasi antar pemegang ijin seringkali kurang diperhatikan
oleh para pemegang ijin sehingga berakibat timbulnya konflik antar pemegang ijin,
baik ijin pengunaan maupun pemanfaatan. Adanya KPH sebagai pengelola
ditingkat tapak, diaharapkan mampu menjembatani permasalahan komunikasi
tersebut.
5.9 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Stakeholders Terkait
Dalam upaya mengelola hutan di kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan
agar lebih berdaya guna dan memiliki dampak yang meluas maka diperlukan
adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholders yang memiliki keterkaitan
dengan kegiatan pada tingkat tapak. Koordinasi lebih ditujukan untuk saling
bertukar informasi dan data serta pengalaman antara Pengelola KPHP Model Unit
VI Lakitan dengan stakeholders. Sinkronisasi lebih diupayakan untuk
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
76
menyerasikan dan menyinergikan semua kegiatan di dalam kawasan KPHP Model
Unit VI Lakitan agar sejalan dengan berbagai tujuan dan kepentingan
pembangunan yang lebih besar.
Wilayah KPHP dengan rentang wilayah yang relatif jauh dengan 13
kecamatan dengan 41 desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan
diperlukan koordinasi yang efektif. Camat dan Kepala Desa sebagai pemegang
wilayah adminstrasi mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan kawasan
hutan di wilayah KPHP Unit VI Lakitan.
Stakeholder yang lain yaitu pemegang ijin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan, pemegang HGU perkebunan di sekitar kawasan KPH juga
Instansi yang menangani transmigrasi. PT. Paramitra Mulya Langgeng sebagai
pemegang ijin usaha HTI membutuhkan upaya-upaya koordinasi dengan KPH
maupun camat dan kades. Adanya lahan-lahan garapan masyarakat pada areal
konsesi menjadi hambatan terbesar perusahaan untuk bisa melakukan akselerasi
realisasi penanaman.
Dibutuhkan koordinasi dan sinkronsiasi dengan Dinas Transmigrasi selaku
penanggung jawab atas penempatan masyarakat trans di kawasan hutan dalam
wilayah KPHP Unit VI Lakitan. Adanya lahan-lahan usaha yang dimiliki oleh
masyarakat trans tersebut menjadi hambatan dalam kepastian lahan sehingga
perlu upaya-upaya strategis. Tuntutan masyarakat yang berada di dalam kawasan
hutan dapat secara pasti memiliki lahan usaha yang telah diberikan oleh
pemerintah.
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi diarahkan pada:
a. Pelaksanaan koordinasi Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan dengan
instansi maupun pihak yang terkait di semua tingkatan.
b. Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan di tingkat tapak antara Pengelola KPHP
Model Unit VI Lakitan dengan instansi maupun pihak yang terkait di semua
tingkatan.
5.10 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Agar dapat berfungsi dengan baik maka sebagai institusi pengelola
kawasan hutan memerlukan kecukupan jumlah maupun kapasitas sumber daya
manusia. Untuk itu perlu diupayakan penyediaan sumber daya manusia baik
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
77
tenaga manajerial, teknis maupun non teknis dan pendukung. Perlu pula disertai
dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang ada
di institusi Pengelola KPHP agar dapat berperan optimal bagi kemajuan KPHP.
Kegiatan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM diarahkan pada:
a. Identifikasi dan pengusulan kebutuhan pegawai baik struktural, non struktural,
maupun fungsional.
Seiring berkembangnya KPHP ke depan, diperlukan penambahan SDM
sesuai kompetensi. Peru adanya penambahan tenaga teknis kehutanan dan
petugas di resort. Untuk mengetahui jumlah dan kompetensi SDM di KPH,
perlu dilakukan kajian dan identifikasi analisis kebutuhan SDM.
b. Identifikasi kebutuhan pelatihan (training need assesment).
c. Pengembangan kapasitas personil melalui berbagai program pendidikan,
pelatihan dan pembinaan.
d. Pemenuhan tenaga teknis kehutanan melalui tenaga kontrak
e. Bermitra dengan Masyarakat.
Untuk meningkatkan kapasitas personil KPH, dilakukan dengan
mengikutkan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan,
Bimbingan Teknis dan Inhouse trainning. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga buruh harian, dilakukan dengan kerja sama dengan masyarakat melalui
kemitraan atau dengan Lebaga Hutan Desa yang ada di wilayah KPHP Unit VI
Lakitan.
5.11 Pendanaan
Agar tercapai tujuan, sesuai visi dan misi KPHP Model Unit VI Lakitan,
diperlukan dukungan pendanaan yang kuat. Sumber pendanaan dapat berasal
dari KPHP Model Unit VI Lakitan sendiri. Adapun dukungan dana lainnya
dimungkinkan untuk diperoleh dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan
berbagai pihak, para pemegang ijin usaha yang di dalam wilayah KPHP Model Unit
VI Lakitan, APBN, APBD, BLU, mitra lembaga donor, dana dari swadaya
masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
78
Pola kemitraan yang akan dikembangkan pada areal wilayah tertentu
sebagai sumber pendanaan yang utama untuk kegiatan-kegiatan teknis
kehutanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan keenam
yaitu kemandirian KPH. Untuk kegiatan reklamasi areal bekas tambang akan
memanfaatkan dana reklamasi yang terdapat pada pemegang ijin tambang.
Adanya pola kemitraan juga membuka peluang untuk mengajukan pendanaan
melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kehutanan.
5.12 Sarana dan Prasarana
Agar pengelolaan kawasan hutan KPHP Model Unit VI Lakitan dapat
berhasil dengan baik diperlukan berbagai sarana prasarana pokok dan penunjang.
Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana ini terutama yang terkait dengan
pembangunan infrastruktur bagi institusi baru sebagai KPHP Model Unit VI
Lakitan.
Berbagai sarana prasarana tersebut diarahkan pada:
a. Pengadaan dan pembangunan prasarana kantor berupa tanah dan gedung
kantor KPHP dan resort beserta isinya.
b. Pengadaan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 dan 2.
c. Pengadaan sarana komunikasi.
d. Pengadaan alat perlengkapan kerja di lapangan.
5.13 Pengembangan Data Base
. Data base yang lengkap dan aktual sangat berguna untuk pengambilan
keputusan dalam pengelolaan KPHP Unit VI Lakitan. Selain itu data base juga
bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHP Unit VI
Lakitan seperti misalnya para peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian,
LSM, instansi pemerintah dan individu.
Oleh karena itu dalam organisasi KPHP Unit VI Lakitan, akan ditunjuk petugas
khusus yang mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
penyimpanan, pengolahan dan penyajian data ke dalam informasi yang siap
digunakan. Data dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di
lapangan dan juga dari luar. Tentu saja tidak setiap data dapat begitu saja diberikan
untuk pihak luar. Dalam pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
79
dengan pihak luar harus diikat oleh standar operasional prosedur. Data yang
dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data
penelitian dan lain-lain), juga dapat berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS
dan data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola data base ini
merupakan division support system atau pendukung sistem organisasi KPHP Unit VI
Lakitan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dari tingkat KPH hingga
hingga unit terkecil. Data base yang akan dikembangkan yaitu data base
penggunaan hutan, data base pemanfatan hutan, data base manajemen petak, data
base investasi, data base SDM dan data base kemitraan. Beberapa kegiatan
pendukung dalam membangun program ini antara lain:
1. Pelatihan SDM pengelola data base.
2. Penyiapan perangkat data base
3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base
4. Membangun manajemen sistem pusat informasi
5. Pembuatan webbase/website KPH Lakitan
6. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
5.14 Rasionalisasi Wilayah Kelola
Pengelolaan KPHP Unit VI Lakitan dimasa yang akan datang
menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah bertambahnya
populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat mempengaruhi ekosistem
hutan di KPHP Unit VI Lakitan. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk
melakukan kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1) aspek fisik
(kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi
dan lainnya dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan
wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak
(organisasi, kewenangan dan personil).
Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian
kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu
hutan tanaman yang dikelola oleh pemegang ijin tidak mampu dikelola dengan
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
80
efektif dan efisien maka perlu dirasionalisasi wilayah kerjanya. Perubahan wilayah
kelola juga akan mempengaruhi operasional personil dilapangan.
KPHP Model Unit VI Lakitan menginginkan terwujudnya kepastian areal
kerja melalui kegiatan tata batas, penataan ruang yang efisien dan efektif.
Inventarisasi hutan di wilayah ini dilakukan untuk memperbaiki strategi dan
pengembangan wilayah kelola yang sesuai dengan kondisi terkini. Pelaksanaan
rasionalisasi wilayah kelola ini dapat dilakukan bekerjasama dengan pemegang
ijin konsesi pemanfaatan maupun pengguna kawasan pada areal masing-masing.
Untuk di luar areal konsesi seperti pada wilayah pemanfaatan tertentu, Pengelola
KPHP Model Unit VI Lakitan dapat melakukannya secara mandiri.
Bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada:
a. Tata batas kawasan pada areal di dalam ijin konsesi.
b. Tata batas kawasan pada areal di luar ijin konsesi.
c. Identifikasi dan inventarisasi kinerja pemanfaatan Hutan Tanaman
5.15 Review Rencana Pengelolaan
Untuk memperoleh rencana pengelolaan jangka panjang (10 tahun)
KPHP Model Unit VI Lakitan yang sesuai dengan kondisi terkini maka diperlukan
kegiatan untuk meninjau kembali rencana pengelolaan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Review RPHJP akan dilakukan secara rutin setiap tahun sehingga
dapat dilakukan tindakan apabila target pencapaian pengelolaan tidak tercapai.
Kesesuaian antara rencana dan data serta fakta di lapangan, akan memudahkan
pelaksanaan di tingkat tapak. Selain itu, upaya pengelolaan hutan yang efektif dan
efisien dalam kerangka kelestarian hasil dan kelestarian hutan dapat terwujud.
Dengan mereview kembali, dapat melihat keberhasil dan hambatan dalam
perjalanan pelaksanaan RPHJP tahun berjalan sehingga dapat diambil langkah-
langkah strategis untuk percepatan pencapaian target.
5.16 Pengembangan Investasi
Sebagai suatu unit kelola yang memiliki kewenangan untuk mengelola
kawasannya sendiri, upaya untuk mengembangkan investasi menjadi
dimungkinkan. Investasi yang dilakukan oleh KPHP Model Unit VI Lakitan
diarahkan pada kelola produksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi KPHP
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
81
Model Unit VI Lakitan sendiri maupun pemerintah/daerah dan masyarakat.
Pengelolaan produksi ini dapat berupa hasil hutan kayu maupun non kayu.
Skema-skema pengembangan investasi dapat dilakukan dan sesuai dengan
kondisi di tingkat tapak.
Pengembangan investasi hasil hutan kayu yang dapat dikembangkan
antara lain jenis jabon, pulai, bambang lanang, jelutung dan karet. Jenis jabon dan
pulai dapat untuk memenuhi kebutuhan kayu pada perusahaan pensil slat yang
ada di Kabupaten Musi Rawas. PT. Xylo Indah Pratama yang mengandalkan
supai kayu pulai dari tanah milik yang potensinya semakin menurun. Melihat
kondisi itu, pengelola KPH dapat berkerjasama dengan perusahaan tersebut
dalam bentuk kemitraan untuk mengembang jenis pulai maupun jabon.
Sedangkan investasi hasil hutan non kayu yang dapat dikembangkan yaitu
karet, gaharu dan jelutung. Pengembangan jenis karet pada areal wilayah tertentu
dengan pola kemitraan. Hasil getah dari tanamankaret tersebut akan
menghasilkan dalam waktu 5 tahun dan dapat dipasarkan malalui pabrik
pengolahan karet yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
Bentuk pengembangan investasi diarahkan pada:
a. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan kayu.
b. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan non kayu.
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
82
Tabel 5.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
I. Inventarisasiberkala wilayahkelola sertapenataan hutan
1. Inventarisasi1.1. Inventarisasi
potensi kayuberkala
1.2. Inventarisasi satwaberkala
1.3. Inventarisasi non-kayu
1.4. Inventairsasi jasalingkungan berkala
1.5. Inventarisasi sosialbudaya berkala
Wilayahtertentu
22.140ha
200.000.000 KPHbekerja samadenganpemegang ijinkonsesi danlembaga-lembagapenelitian /pendidikan.
2013-2022 KPH,Pemegang ijinkonsesi,Kemhut, DishutSumsel, DishutMura,StakeholdersterkaitMitra donor
2. Penataan Hutan2.1. Penataan blok
berkala, penataanpetak berkala
2.2. Penataan batas2.3. Rekonstruksi batas2.4. Sosialisasi
kawasan hutan
Wilayah KPH
HP KungkuHP LakitanSelatan
22.140ha
45 km85 km
2.000.500.000
675.000.000510.000.000
KPH
BPKH/PTBDishutProv/DishutKab/KPH
2014-2019
20132013-2018
KPH,Pemegang ijinkonsesi,Kemhut, DishutSumsel, DishutMura
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
83
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
II. Pemanfaatanhutan padawilayah tertentu
1. Pemanfaatankawasan hutan untukperdagangan karbon(REDD+)
HP. LakitanUtara I danHP LakitanSelatan
4.123 ha 11.956.700.000 KPH danLembaga DonoratauPerusahaanPerdaganganKarbon
Setiaptahunselama 10tahun
Lembaga DonoratauPerusahaanPerdaganganKarbon
2. Penanaman jelutung 1. HP LakitanUtara I
2. HP Lakitanselatan
3. HPKungku
1.254 ha
504 ha
1.107 ha
4.300.000.000 KPH, BPK danMitra
2014-2020 Mitra, APBD,APBN
3. Penanaman gaharu HP. LakitanSelatan
110 ha 550.000.000 KPH,BPK danmitra
2013-2016 APBD, Mitra.HD. BPK
4. Penanaman karet HP. LakitanSelatan
5.500 ha 55.000.000.000 KPH dan mitra 2014-2022 APBD, DAK,APBN, Mitra
5. Penanaman bambu Sempadansungai
756 ha 756.000.000 KPH, HD, UPTKemenhut
2014-2016 APBN/BPDAS
6. Penanaman jeniskayu-kayuan (Jabon,bambang lanang dll)
HP LakitanSelatanHP Kungku
5.500 ha 27.500.000.000 KPH, Mitra,Lembaga Desa,BPK, BPDAS
2014-2022 APBD, APBN,Mitra
7. Pembuatan salurandrainase
HP. LakitanSelatan
4 km 600.000.000 KPH dan mitra 2014-2016 APBD, DAK,APBN, Mitra
III. Pemberdayaanmasyarakat
1. Pembangunan HutanDesa (HD) dan KTH
5 Desa di HPLakitanSelatan
21 Desa 1.000.000.000 KPH, DishutMura, DishutSumsel, BPDAS
2013-2016 APBD, APBN(BPDAS), Mitra
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
84
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
2. Fasilitasi HTR HP Kungkudan HPLakitanSelatan
10.184 ha 6.000.000.000LHD, LSMKPH, DishutMura, BP2HP,BPKH
2014-2016 APBD, APBN(BP2HP)
IV.Pembinaan danpemantauan(controlling)pada arealKPH yang telahada ijinpemanfaatanmaupunpenggunaankawasan hutan
1. Pelaksanaanpembinaan terhadappemegang ijinpemanfaatan danpenggunaankawasan hutan
HP LakitanUtara I, UtaraII, LakitanSelatan danKungku
3 kali pertahun
400.000.000 KPH, DishutMura, DishutSumsel, Kemhut
2013-2022 KPH, Mitra,Dishut, UPTKementerian
2. Pelaksanaanpemantauan(monev)terhadap pemegangijin pemanfaatan danpenggunaankawasan hutan
HP LakitanUtara I, UtaraII, LakitanSelatan danKungku
2 x 5pemegang ijin
500.000.000 KPH, DishutMura, DishutSumsel, Kemhut
2013-2022 KPH, Mitra,Dishut, UPTKementerian
V. Penyelenggaraan rehabilitasipada areal diluar ijin
1. Penyusunan rencanaRHL
KPH 12.360ha
250.000.000 KPH 2014 KPH, Mitra,Dishut, UPTKementerian
2. Pelaksanaanrehabilitasi hutan diareal kritis dan agakkritis
HP LakitanSelatan
12.360ha
43.259.163.500 KPH 2013-2022 KPH, Mitra,Dishut, UPTKementerian
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
85
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
3. Monitoring dan evaluasirehabilitasi pada arealdi luar ijin pemanfaatanmaupun penggunaankawasan hutan
HP LakitanSelatan
12.360ha
750.000.000 KPH 2013-2022 KPH, APBN,APBD, Mitra
VI. Pembinaan danpemantauanpelaksanaanrehabilitasi danreklamasi padaareal yang sudahada ijinpemanfaatandan penggunaankawasanhutannya.
1. Pembinaanpelaksanaanrehabilitasi danreklamasi terhadappemegang ijin
2. Reklamasi
HP LakitanUtara I danUtara II
HP LakitanUtara I danUtara II
5 peme-gang ijinkonsesi
5.000 ha
400.000.000
5.000.000.000
KPH
KPH,Pemegang ijin
2 kalisetahunselama 10tahun
2014-2022
KPH, DishutMura, DishutSumsel, Kemhut
Mitra(Pemegang ijin)
3. Pemantauanpelaksanaanrehabiltasi danreklamasi terhadappemegang ijinpemanfaatan danpenggunaan kawasanhutan
HP LakitanUtara I danUtara II
5pemegang ijin
500.000.000 KPH 2015-2022 KPH
VII. RencanaPenyelenggaraan perlindung-an hutan dankonservasialam
1. Deliniasi arealperlindungansetempat
HP LakitanUtara I,Sempadansungai
2 wilayah 450.000.000 KPH, PT. PML,LHD
2014-2016 APBD, APBN,Mitra
2. Upaya perlindungandan Pengawetan floradan fauna
4 kelompokHP
4 buku 400.000.000 KPH, Mitra,Kemenhut/BKSDA
2014-2017 APBN
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
86
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
3. Sosialisasi kebakaranhutan
Desa-desadalamwilayah KPH
5 bulan 600.000.000 KPH, UnsurKecamatan,Dishut Kab/Prop
2013-2022 APBD, APBN,Mitra
4. Pemantauan titik api(hotspot)
4 kelompokhutan dalamwilayah KPH
3 bulan 600.000.000 KPH 2013-2022 APBD, APBN,Mitra
5. Patroli pengamananhutan
HP LakitanSelatan
12 kali 600.000.000 KPH, Mitra,Dishut Kab/Prop/ UPT Prop.
2013-2022 APBD,APBN,Mitra
6. Inventarisasiperambahan
HP LakitanSelatan
10.000Ha
500.000.000 KPH, Dishut,Kecamatan
2013-2022 APBD, APBN
7. PelatihanPemadaman karhutdan Pembentukankelompokmasyarakatpemadam karhut
Kantor KPH 5 angktn 1.000.0000.000 KPH, Mitra,DishutKab/Prop. UPTKarhut
2014-2019 APBDKab/Prop,APBN
VIII. Penyelenggaraankoordinasi &sinkronisasiantarpemegang ijin
1. Pelaksanaankoordinasi antarpemegang ijinpemanfaatan danpenggunaankawasan
Wilayah KPH 2 x 5pemegang ijinkonsesi= 10
400.000.000 KPH, DishutMura, DishutSumsel, Kemhut
2013-2022 APBD, Mitra,APBN
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
87
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
2. Pelaksanaansosialisasi dansinkronisasi kegiatanantar pemegang ijinpemanfaatan danpenggunaan kawasan
Kantor KPH 2 kali/th 400.000.000 KPH, Mitra 2013-2022 APBD, Mitra,APBN
IX.Koordinasi dansinergi denganinstansi danstakeholderterkait.
1. Pelaksanaan koordinasiPengelola KPHPModeL Unit VI Lakitandengan instansimaupun pihak lain yangterkait pada semuatingkatan.
KPH 2 kali/th 400.000.000 KPH, Mitra 2013-2022 APBD, APBN,Mitra
2. Pelaksanaan sinergikegiatan di tingkattapak antaraPengelola KPHPModel Unit VI Lakitandengan instansimaupun pihak lainyang terkait padasemua tingkatan
KPH 2 kali/th 400.000.000 KPH, Mitra 2013-2022 APBD, APBN,Mitra
X. Penyediaandanpeningkatankapasitas SDM
1. Identifikasi danpengusulankebutuhan pegawaibaik struktural, nonstruktural, fungsional,BHL
KPH 25 orang 2.250.000.000 KPHbekerjasamadengan BKN,BKD Mura,Kemenhut,Dishut
2013-2016 APBN, APBDSumsel, APBDMura
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
88
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
2. Identifikasi kebutuhanpelatihan (trainingneed assesment)
KPH 25 orang 200.000.000 KPH 2013-2022 KPH
3. Pengembangankapasitas personilmelalui berbagaiprogram pendidikan,pelatihan danpembinaan.
Pusdiklathut,BDK, dll
5 org/th 7.500.000.000 KPHbekerjasamadenganPusdiklathut,BadiklatSumsel,Badiklat Mura,BKD Mura,Kemhut, DishutMura
2014-2022 KPH, BKD,Pusdiklathut,PusdiklatSumsel,Pusdiklat Mura
XI.Penyediaanpendanaan
1. Pembuatan rencanaanggaran dankegiatan rutin kepadaPemda Mura danKemhut
2. Pembuatan proposalskema sharingpendanaan dariPemerintah,Pemerintah Provinsi,dan PemerintahKabupaten
KPH
KPHPMODELUNIT VILAKITAN
1 paket
1 paket
150.000.000
250.000.000
KPHP MODELUNIT VILAKITAN
KPHP MODELUNIT VILAKITAN
2013-2023
2013-2023
APBD
KPHP MODELUNIT VILAKITAN
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
89
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
3. Pembuatan proposalpenjalinan kerjasamakegiatan dengan pihakketiga yang tidakmengikat dan dapatsaling menguntungkan
KPHPMODELUNIT VILAKITAN
1 paket 300.000.000 KPHP MODELUNIT VILAKITAN
2013-2023 KPHP MODELUNIT VILAKITAN
XII. Penyediaansarana danprasarana
1. Pengadaan danpembangunanprasarana kantorberupa tanah dangedung kantor KPHPdan resort besertaisinya
2. Pengadaan saranatransportasi berupamobil dan speedboat
3. Pengadaan saranakomunikasi
4. Pengadaan alatperlengkapan kerja dikantor dan lapangan
Kec.Megangsakti
KPH
KPH
KPH
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1.000.000.000
1.000.000.000
100.000.000
500.000.000
BPKH, PihakKetiga
KPH
KPH
KPH
2012-2015
2014-2016
2014-2015
2013-2016
APBD, APBN
APBN, DAK
DAK, APBD
APBD,APBN,DAK
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
90
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
XIII. Pengembangan data base
1. Pelatihan SDMpengelola data base
KPH 2 orang 500.000.000 KPH, Pihakketiga
2014-2022 DAK,APBN
2. Penyediaanperangkat data base
KPH 1 unit 450.000.000 KPH 2014-2022 APBD, APBN
3. Penyusunan danpengelolaan sistemdata base
KPH 1 paket 200.000.000 KPH 2014-2022 APBD
4. Membangunmanajemen sistempusat informasi
KPH 1 unit 450.000.000 KPH 2014-2022 Mitra, APBD
5. Pembuatanwebbase/wensiteKPH Lakitan
KPH 1 unit 650.000.000 KPH 2014-2022 Mitra, APBD
6. Penyusunan NSDH KPH 2 kali 750.000.000 KPH 2015-2020 APBD, APBNXIV.Rasionalisasi
wilayah kelola1. Tata batas kawasan
pada areal di dalamijin konsesi dan diluarijin konsesi
2. Identifikasi daninventarisasi kinerjapemanfaatan HutanTanaman
KPH
HP LakitaUtara I
35.000ha
25.093
3.500.000.000
350.000.000
PTB, Mitra
KPH, Dishut,UPT Kemenhut
2014-2016
2018
Pihak Ketiga
APBD, APBN,Mitra
XV. ReviewRencanaPengelolaan
Review RencanaPengelolaan HutanJangka Panjang
KPH 1 paket 300.000.000 KPHbekerjasamadengan tenagaahli atau pihakketiga
2014-2022 APBD, APBN
Bab 5
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
91
Fokus Kegiatan Bentuk Kegiatan Lokasi Volume Indikasi Biaya(Rp)
Pelaksana Waktu Sumber Dana
XVI.Pengembangan investasi
1. Pengembanganinvestasi padaproduksi hasil hutankayu
2. Pengembanganinvestasi padaproduksi hasil hutannon kayu
KPH
KPH
1 paket
1 paket
500.000.000
500.000.000
KPH
KPH
2014-2020
2014-2020
Mitra
Mitra
Bab 6
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
92
BAB VIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
6.1 Pembinaan
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pelaksanaan
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan pengelolaan
hutan produksi. Selain itu juga mencakup pembinaan terhadap pelaksanaan tugas
dekonsentrasi dan tugas perbantuan, pinjaman dan hibah luar negeri sejauh terkait
dengan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan. Pembinaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan meliputi pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP
Model Unit VI Lakitan yang berskala regional.
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
meliputi pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan KPHP Model Unit VI
Lakitan pada skala tapak. Pembinaan yang diberikan dapat berupa pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan atau supervisi. Pembinaan dilakukan
secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat
dilakukan pembinaan secara khusus. Hasil pembinaan digunakan sebagai bahan
evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, dan/atau
perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan ke depan.
6.2 Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan efektifitas
pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan
pengelolaan hutan produksi. Selain itu juga mencakup pengawasan terhadap
efektifitas pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan, pinjaman dan
hibah luar negeri sejauh terkait dengan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan meliputi pengawasan terhadap
efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KPHP Model Unit VI Lakitan
yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.
Bab 6
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
93
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
meliputi pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan KPHP Model Unit VI Lakitan pada skala tapak. Pengawasan
secara formal dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam
keadaan tertentu dapat dilakukan pengawasan secara khusus. Hasil pengawasan
digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan,
dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan ke depan.
6.3 Pengendalian
Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan. Kegiatan monitoring dilakukan
agar hasil yang dicapai dapat memenuhi atau sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
Monitoring dan evaluasi secara formal dilakukan secara berkala setiap
semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan monitoring
dan evaluasi secara khusus. Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan
evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, dan/atau
perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan ke depan.
Bab 7
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
94
BAB VIIPEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan alat pengelolaan untuk
menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan KPHP Model Unit VI Lakitan akibat
perubahan-perubahan temporal yang terjadi.
7.1. Pemantauan
Pemantauan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan dimulai dari tingkat
pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, pemantauan dapat dilakukan oleh
Kementerian Kehutanan melalui UPT-UPT kemenhut yang ada di wilayah Propinsi
Sumatera Selatan. Di tingkat daerah, pemantauan dapat dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur dan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Bupati dan
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Sedangkan di tingkat tapak dapat dilakukan
oleh Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan sendiri.
Pemantauan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pemantauan secara khusus. Hasil
pemantauan dapat dijadikan alat untuk perbaikan dan penyesuaian kembali
terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan agar tetap
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.
7.2. Evaluasi
Evaluasi dapat diberikan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui
Menteri Kehutanan untuk tingkat pusat. Pada tingkatan daerah, Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Bupati dan Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten dapat memberikan penilaian atau evaluasi terhadap
kegiatan KPHP Model Unit VI Lakitan. Adapun evaluasi secara internal dilakukan
dilakukan oleh Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan sendiri untuk tingkat tapak.
Bab 7
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)KPHP LAKITAN Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan
95
Evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam
keadaan tertentu dapat dilakukan evaluasi secara khusus. Hasil evaluasi dapat
dijadikan bahan rujukan untuk perbaikan dan penyesuaian kembali terhadap
kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan agar tetap berjalan
sesuai dengan target dan tingkat pencapaian yang telah ditentukan.
7.3. Pelaporan
Pelaporan dilakukan kepada instansi vertikal yang memiliki keterkaitan
secara kewenangan teknis dan politis (kebijakan). Di tingkat Pusat, pelaporan
disampaikan kepada Kementerian Kehutanan melalui Menteri Kehutanan. Di
tingkat Provinsi, pelaporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan melalui Gubernur dan Kepala Dinas. Sedangkan di tingkat Kabupaten,
pelaporan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Bupati
dan Kepala Dinas.
Pelaporan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun
untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu, pelaporan dapat
diberikan sesuai waktu yang dibutuhkan.
top related