revitalisasi - ppid jabarppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/direktorat_tkkkp_fkppid... ·...
Post on 19-Oct-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REVITALISASI
KOMINFO
© 2018
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI &KOMUNIKASI PUBLIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
LATAR BELAKANG
Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi)
Peserta monev PPID Tahun 2017
Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi)
• Hasil diatas memperlihatkan bahwa hasil monev PPID 2017 memberikan gambaran yang kurang menggembirakan
• Sebagian besar PPID yang dinilai masih berada di zona merah. Jika dilihat berdasarkan persentase:
• Sebanyak 55 PPID (67,90%) berada di zona merah dengan predikat “Kurang Baik” dan capaian skor sama atau di bawah 350.
• Sementara itu, PPID yang masuk predikat “Cukup” dengan skor antara 351-490 diberi tanda kuning sebanyak 17 (20,99%)
• Kemudian PPID yang memperoleh predikat “Baik” dengan skor antara 491-595 ada 6 (7,41%) diberi warna hijau.
• Adapun yang memperoleh nilai di atas 596 mendapat predikat “Sangat Baik” diberi warna biru ada 3 (3,70%).
Hasil Monev PPID 2017 (Tervalidasi)
• Hasil diatas memperlihatkan bahwa hasil monev PPID 2017 memberikan gambaran yang kurang menggembirakan
• Sebagian besar PPID yang dinilai masih berada di zona merah. Jika dilihat berdasarkan persentase:
• Sebanyak 55 PPID (67,90%) berada di zona merah dengan predikat “Kurang Baik” dan capaian skor sama atau di bawah 350.
• Sementara itu, PPID yang masuk predikat “Cukup” dengan skor antara 351-490 diberi tanda kuning sebanyak 17 (20,99%)
• Kemudian PPID yang memperoleh predikat “Baik” dengan skor antara 491-595 ada 6 (7,41%) diberi warna hijau.
• Adapun yang memperoleh nilai di atas 596 mendapat predikat “Sangat Baik” diberi warna biru ada 3 (3,70%).
REKOMENDASI MONEV PPID 2017
• PPID wajib mengembangkan system pengelolaan dan pelayanan informasi untukmeningkatkan tata kelola informasi publikyang baik
• Perlu ada strategi pembinaan dan peningkatankompetensi ppid yang mumpuni
• Pelaksanaan monev yang berkelanjutan
• Menjadikan PPID sebagai focal pointpemerintah dalam mewujudkan good governance
1. Melakukan bimbingan teknis. Pada tahun 2018 sudahdilakukan di 4 zona sesuai hasil monitoring 2017 yaitu; Kep. Riau, Kalimantan Utara, Yogyakarta, dan Bandung (K/L)
2. Memprakarsai pembentukan Forum Koordinasi Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi sebagai wadah koordinasi PPID K/L maupun daerah
3. Melakukan kampanye hak atas informasi kepada masyarakat, baik melalui dialog interaktif, dialog publik, maupun melaluikegiatan lain
4. Memproduksi konten-konten dukungan berupa pedoman danpanduan yang diperlukan badan publik negara untuk melaksanakanUU KIP
5. Berkoordinasi dengan para stakeholder untuk memastikanpelaksanaan UU KIP di badan publik negara
Capaian dan Kegiatan Kemkominfo dalam Pelaksanaan UU KIP (1)
6. Menindaklanjuti UU 23/2014 dan PP 18/2016, Kemkominfo memetakan urusan kominfo di daerah danmenetapkan pedoman nomenklatur untuk pelaksanaanurusan kominfo di daerah, termasuk pelaksanaan UU KIP
7. Dalam waktu dekat, Kemkominfo akanmenetapkan NSPK bidang kominfo untuk, salah satunya, memastikan pemerintahdaerah menjalankan fungsi PPID danurusan lainnya yang mendukung UU KIP
8. Menjalankan rencana aksi pencegahan dan pemberantasankorupsi sebagai amanat Inpres no. 10/2016, melaksanakanevaluasi terhadap kualitas tugas dan fungsi PPID di K/L/D, termasuk kinerja dan profesionalisme
Capaian dan Kegiatan Kemkominfo dalam Pelaksanaan UU KIP (2)
CATATAN LAINDari beberapa pertemuan dan bimbingan teknis, beberapapermasalahan lain yang mencakup, namun tidak terbatas pada:
Beberapa badan publik mengalami perubahan personil pengeloladan pelayan informasi tanpa transfer pengetahuan
Beberapa badan publik, utamanya di daerah, mengalami kekuranganpersonil pengelolaan informasi dari kalangan PNS, sedangkan
regulasi yang mengatur PPPK belum ada
Tidak semua badan publik telah memiliki sarana situs/aplikasipelayanan informasi
Beberapa satker badan publik pusat yang berada di daerah perlumemahami UU KIP dan memastikan aliran informasi publik dan
pelaporannya lancar dari pusat ke daerah
CATATAN LAIN (lanjutan…)
Pelaksanaan pembinaan bagi pemerintah daerah perlu dibicarakan antarpemangku kepentingan sehingga tidak melanggar regulasi dan/ataumenimbulkan kebingungan pelaksana UU KIP di pemerintah daerah
Beberapa sekretariat Komisi Informasi di daerah tidak dapat bekerja secaraoptimal sehingga menyulitkan proses penyelesaian sengketa di beberapa
daerah
Retensi waktu beberapa informasi publik belum memiliki dasar hukum
Semangat dari UU KIP adalah keterbukaan informasi, tidak hanya dalamrelasi antara badan publik dengan masyarakat, namun antar badan publik
untuk berbagi data
Data Penunjukan PPID
No Lembaga Jumlah
Telah MenunjukPejabat Pengelola
Informasi danDokumentasi
(PPID)
Persentase (%)
1 Kementerian 34 34 100,00%
60%2
Lembaga Negara/LembagaSetingkat Menteri/LNS/LPP
110 53 48,18%
3 Provinsi 34 33 97,06%
73%4 Kabupaten 416 284 68,27%
5 Kota 98 83 84,69%
TOTAL 692 487 70,38%
DATA DIT TKKKP Ditjen IKP, 6 MARET 2018
Jumlah Media di Indonesia
38 Media Siaran
178 Media cetak
66 Media siber
MEMPERTIMBANGKAN KONVERGENSI MEDIA
Dirujuk dari Data Perusahaan Pers yang terverifikasi dan Faktual dari situs Dewan Pers, diakses pada 26 September 2018
Kebijakan Komunikasi di Indonesia
UU No. 40/1999 tentang pers
• Menjamin perwujudan kemerdekaan pers
• pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan ataupelarangan penyiaran
• Mengatur hak, kewajiban, dan peranan pers
• Mengatur asas self-regulation melalui Dewan Pers
UU no. 32/2002 tentang penyiaran
• Membagi lembaga penyiaran menjadi swasta, publik, dan komunitas
• Mengatur posisi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negarayang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah sebagai wujudperan serta masyarakat dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran
• Mengatur posisi dan kewajiban lembaga penyiaran
Kebijakan Komunikasi di Indonesia
UU no. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU 19/2016 tentang perubahannya
• Meregulasi perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi sertapemanfaatannya yang dilakukan secara aman untuk mencegahpenyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dansosial budaya masyarakat Indonesia
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik
• Mengatur pengelolaan informasi publik oleh badan publik danpelayanan informasi publik kepada masyarakat untuk mewujudkanmasyarakat informasi dan good governance
• Komisi Informasi diwujudkan sebagai ajudikator sengketa informasi
SejarahPermenkominfo 14/2015
Tentang FKPPID
• Muncul karena adanya beberapa situasi sepertipermohonan informasi yang berulang dan beberapaPPID mengalami pergantian tanpa transfer pengetahuan
• Bermula dari SK yang bersifat koordinatif, namundinilai kurang karena PPID badan publik lain tidakdapat berpartisipasi lebih
• FKPPID ditetapkanmelaluiPermenkominfonomor 14 tahun2015 tentangFKPPID pada 2 April 2015
Permenkominfo 14/2015 Tentang FKPPID
• Wadah forum koordinasi dan kerjasama antar PPID Badan Publik negara
• FKPPID dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan PPID dan asistensi konsultasi PPID
• Jembatan transfer pengetahuan, best practices, danpotensi penyelesaian masalah lainnya, sepertiadanya aplikasi pengelolaan informasi yang generikuntuk membantu badan publik
FKPPID adalah milik PPID untuk PPID
Permenkominfo 14/2015 Tentang FKPPID
• Fungsi FKPPID:
1. perencanaan kegiatan FKPPID dalam pengembangankelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggungjawab PPID;
2. fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dantanggung jawab PPID;
3. asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaiansengketa informasi
FKPPID adalah milik PPID untuk PPID
Permenkominfo 14/2015 Tentang FKPPID
• Pengurus FKPPID adalah:
• Pembina (Dirjen IKP)
• Ketua Umum (PPID K/L)
• Ketua Pelaksana (Direktur TKKKP)
• Wakil Ketua I dan II
• Sekretaris (Kasubdit TKKP)
• Ketua Bidang Hukum
• Ketua Bidang Pengembangan
FKPPID adalah milik PPID untuk PPID
Masa tugas pengurusFKPPID adalah selama4 (empat) tahun dandapat dipilih kembalisetelah melalui rapat
anggota FKPPID
Kepengurusan FKPPID SK Dirjen IKP nomor 37
Tahun 2015
1. Pembina : Direktur Jenderal Informasi dan KomunikasiPublik
2. Ketua Umum : PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Pelaksana : Direktur Komunikasi Publik Ditjen IKP Kemkominfo
4. Wakil Ketua Pelaksana I : PPID Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi
5. Wakil Ketua Pelaksana II : PPID Kementerian Dalam Negeri
6. Sekretaris : Kasubdit Layanan Komunikasi Publik Dit. KP
7. Ketua Bidang Hukum : PPID Kementerian Hukum dan HAM
8. Wakil Ketua Bidang Hukum : PPID Kepolisian Republik Indonesia
Kepengurusan FKPPID SK Dirjen IKP nomor 37
Tahun 2015
9. Anggota Bidang Hukum : 1. PPID Sekretariat Negara2. PPID Kementerian Kesehatan3. PPID Komisi Informasi Pusat4. PPID Kejaksaan Agung
10. Ketua BidangPengembangan
: PPID Kementerian Keuangan
11. Wakil Ketua BidangPengembangan
: PPID Kementerian Pertanian
12. Anggota BidangPengembangan
: 1. PPID Kementerian Perhubungan2. PPID Arsip Nasional Republik Indonesia3. PPID Kementerian BUMN4. PPID Kementerian PPN/Bappenas
MENATAP KE DEPAN…
Penyusunan Program kerja dan peranFKPPID
Review Kepengurusan FKPPID 2015 - 2019
Program-progam pengembangan kapasitasdari Kemkominfo terbatas sehinggamembutuhkan partisipasi anggota
• Usulan Program Forum Koordinasi PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi:1. Aplikasi Pengelolaan Informasi dan pelayanan
generik
2. Dashboard pemantauan PPID
3. Rapat Kerja dan Koordinasi FKPPID
4. Sosialisasi best practice dan ketentuan terbaru
5. Pelatihan-Pelatihan
6. Penyusunan pedoman dan/atau panduan yang dibutuhkan anggota FKPPID
Penyusunan Program kerja dan peranFKPPID
top related