rencana strategis (renstra) tahun 2011...
Post on 31-Mar-2019
240 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2011 – 2015
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG
Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558
Soreang 40911
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr wb.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa
tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW,
beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir
zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015.
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 merupakan rangkaian
perencanaan program dalam pembangunan Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung dalam jangka
menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-
sumber lainnya.
Penyusunan Renstra juga mengacu kepada prioritas
Pembangunan Daerah, Rencana Stategis dan Program Pembangunan
dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 dan Peraturan
Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan
dengan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Sangatlah disadari bahwa penyajian Rencana Strategis ini masih
belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh
ii
keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan
Rencana Strategis ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat
dipergunakan sesuai dengan harapan.
Wassalamu’alaikum wr wb.
Soreang, Maret 2011
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19571018 198103 1 007
iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 5
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
B. Sumber Daya SKPD 20
C. Kinerja Pelayanan SKPD 21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
25
A. Identifikasi Permasalahan 25
B. Telaahan Visi, Misi dan Program 25
C. Penentuan Isu Strategis 27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
30
A. Visi dan Misi SKPD 30
B. Tujuan 33
C. Sasaran 34
D. Strategi 34
E. Kebijakan 35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD 45
BAB VII PENUTUP 58
RENSTRA DISKOPERINDAG 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan daerah dengan memperlihatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suara memperluaskan
perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki
kebutuhan sumber daya, sehingga pencapaian hasil pembangunan
selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas
permasalahan yang telah diselesaikan.
Demikian pula proses pembangunan ekonomi di Kabupaten
Bandung adalah merupakan bagian dari pembangunan Propinsi
Jawa Barat dan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan
dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya
dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana
pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia
dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang
semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
dimana dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah
melalui pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan
pedesaan.
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan
mampu membangun struktur perekonomian yang lebih baik
terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten
Bandung maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam
misi Kabupaten Bandung yang ke-7 yaitu Meningkatkan Ekonomi
Kerakyatan yang Berdaya Saing, dalam salah satu tujuannya yaitu
terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap
perekonomian daerah dengan sasaran antara lain :
RENSTRA DISKOPERINDAG 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung yang merupakan Dinas teknis
serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan
terhadap koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan di
Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di
bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang
meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan
kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan
menengah, pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan
dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan
pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri
serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bandung, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah
sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
RENSTRA DISKOPERINDAG 7
pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
serta bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan
program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan
keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan
program dan penyelenggaraan terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
umum dan kerumahtanggaan.
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
RENSTRA DISKOPERINDAG 8
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan
keuangan.
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Dinas.
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan
dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas Dinas.
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ke tiga di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
Sekretaris membawahkan:
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3) Bidang Pengembangan Usaha Koperasi
Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas
di bidang pelayanan pengembangan usaha koperasi yang
meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa,
pengembangan permodalan koperasi serta pengawasan dan
penilaian USP koperasi.
RENSTRA DISKOPERINDAG 9
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan
Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
a. Penetapan dan penyusunan rencana program kerja pelayanan
pengembangan usaha koperasi.
b. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha
koperasi.
c. Penetapan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai
dengan kebijakan pemerintah.
d. Penetapan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam
pembuatan laporan tahunan KSP dan USP.
e. Penetapan pembinaan KSP dan USP.
f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan
penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP.
g. Penetapan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan
USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.
h. Penetapan pengembangan iklim serta kondisi yang
mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
i. Penetapan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.
j. Penetapan dan perlindungan kepada koperasi.
k. Penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP
koperasi.
l. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya
pemberdayaan koperasi.
m. Penetapan fasilitasi penjaminan permodalan dan pembiayaan
bagi koperasi yang meliputi kredit perbankan / bukan bank,
modal Ventura pinjaman BUMN, hibah dan jenis pembiayaan
lain.
n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha
koperasi.
o. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha
koperasi.
RENSTRA DISKOPERINDAG 10
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
q. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang
pelayanan pengembangan usaha koperasi.
Bidang Pengembangan Usaha Koperasi membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Koperasi Produsen Konsumen dan Jasa
b. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Permodalan Koperasi
c. Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi
4) Bidang Kelembagaan Koperasi
Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pokok di
bidang pelayanan kelembagaan koperasi yang meliputi
pendaftaran koperasi, pengembangan organisasi dan tatalaksana
koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang
Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan
kelembagaan koperasi.
b. Penetapan pelaksanaan kebijakan pembentukan,
penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.
c. Penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan dan
peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah
kabupaten.
d. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahaan dan
pengumuman akta pengesahan koperasi.
e. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan PAD
yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan
bidang usaha koperasi.
RENSTRA DISKOPERINDAG 11
f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai
dengan pedoman pemerintah.
g. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya
pemberdayaan koperasi.
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan
koperasi.
i. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi.
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
k. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga dan pihak ketiga di bidang
pelayanan kelembagaan koperasi.
Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan:
a. Seksi Pendaftaran Koperasi
b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
5) Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas di bidang pengelolaan pengembangan usaha mikro
kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan dan
pengembangan kewirausahaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
b. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam
penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi
pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat
RENSTRA DISKOPERINDAG 12
pemenuhan kebutuhan dana, persaingan prasarana, informasi
kemitraan, perijinan dan perlindungan.
c. Penetapan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang
meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan
teknologi
d. Penetapan fasilitasi akses penjaminan dalam penyedian
pembiayaan bagi UKM yang meliputi kredit perbankan,
penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman
dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis
pembiayaan lain.
e. Penetapan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya
pemberdayaan UKM.
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan
usaha mikro kecil dan menengah.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha
mikro kecil dan menengah.
h. Pelaksanaan tugas, kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang
pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
membawahkan:
a. Seksi Pengembangan Kemitraan
b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
6) Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia
Bidang Industri, Logam, Mesin dan Kimia dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia yang meliputi
RENSTRA DISKOPERINDAG 13
logam mesin dan elektronik, industri agro serta kimia dan bahan
bangunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Industri Agro,
Logam, Mesin dan Kimia mempunyai fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
industri agro, logam mesin dan kimia.
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan
industri agro, logam, mesin dan kimia.
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
industri agro, logam, mesin dan kimia.
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro,
logam, mesin dan kimia.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam
mesin dan kimia.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang
pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia.
Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia
membawahkan:
a. Seksi Logam Mesin dan Elektronik
b. Seksi Industri Agro
c. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan
7) Bidang Industri Aneka
Bidang Industri Aneka dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin,
RENSTRA DISKOPERINDAG 14
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan industri aneka yang meliputi tekstil dan produk
tekstil, kulit dan produk kulit serta kerajinan dan aneka.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Industri Aneka
mempunyai fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan industri aneka.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
industri aneka.
c. Pengkoordinasian perencanaan kerja di bidang pengelolaan
industri aneka.
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
industri aneka.
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan industri aneka.
f. Pelaporan pelaksanan tugas pengelolaan industri.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang
pengelolaan industri.
Bidang Industri Aneka membawahkan:
a. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil
b. Seksi Kulit dan Produk Kulit
c. Seksi Kerajinan dan Aneka
8) Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan
Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok,
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas
di bidang pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan
RENSTRA DISKOPERINDAG 15
yang meliputi sarana perdagangan kerja sama dan
pengembangan perdagangan serta pembinaan usaha
pedagangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sarana
Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di sarana dan
pengembangan perdagangan.
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana dan
pengembangan pasar.
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana
pengembangan perdagangan.
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
sarana pengembangan perdagangan.
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana
pengembangan perdagangan.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang
pengelolaan sarana pengembangan perdagangan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga di bidang sarana dan
pengembangan perdagangan.
Bidang Sarana Pengembangan Perdagangan
membawahkan :
a. Seksi Sarana Perdagangan
b. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan
c. Seksi Bina Usaha Perdagangan
RENSTRA DISKOPERINDAG 16
9) Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok,
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas
di bidang pengelolaan perdagangan dalam dan luar negeri yang
meliputi distribusi dan informasi, perlindungan konsumen dan
metrologi legal serta perdagangan luar negeri.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan
Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja
perdagangan dalam dan luar negeri.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
dalam dan luar negeri.
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas
di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
dalam dan luar negeri.
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
perdagangan dalam dan luar negeri.
f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam
dan luar negeri.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan
luar negeri.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang
perdagangan dalam dan luar negeri.
RENSTRA DISKOPERINDAG 17
Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
membawahkan :
a. Seksi Distribusi dan Informasi
b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal
c. Seksi Perdagangan Luar Negeri
10) UPTD Pasar
Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pengelolaan sebagai fungsi dinas di bidang pengelolaan dan
pengembangan pasar.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala UPTD
Pasar mempunyai fungsi :
a. Perencanaan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan dan pengembangan pasar.
b. Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan dan
pengembangan pasar.
c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana
pengelolaan dan pengembangan pasar.
d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan pasar.
e. Pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan
pasar.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
UPTD Pasar membawahkan Sub. Bagian Tata Usaha yang
mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar di bidang pengelolaan
dan pengembangan pasar.
RENSTRA DISKOPERINDAG 18
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub. Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu :
a. Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan
dan pengembangan pasar.
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian,
keuangan sarana dan prasarana UPTD Pasar.
c. Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi
pengelolaan dan pengembangan pasar.
d. Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian pengelolaan dan pengembangan pasar
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung mempunyai peran aktif dalam pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bandung melalui gerakan dan pemberdayaan
koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. Sehubungan
dengan hal tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Bandung, struktur organisasi Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :
Seksi Pengembangan Koperasi Produsen, Konsumen dan Jasa
Seksi Pengembangan Permodalan Koperasi
Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi
4. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan :
Seksi Pendaftaran Koperasi
Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
RENSTRA DISKOPERINDAG 19
Seksi Pegembangan Sumber Daya Manusia Koperasi
5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
membawahkan :
Seksi Pengembangan Kemitraan
Seksi Pengembangan Kewirausahaan
6. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia, membawahkan :
Seksi Logam, Mesin dan Elektronik
Seksi Industri Agro
Seksi Kimia dan Bahan Bangunan
7. Bidang Industri Aneka, membawahkan :
Seksi Tekstil dan Produk Tekstil
Seksi Kulit dan Produk Kulit
Seksi Kerajinan dan Aneka
8. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Seksi Distribusi dan Informasi
Seksi Perlindungan Kosumen dan Metrologi Legal
Seksi Perdagangan Luar Negeri
9. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan
Seksi Sarana Perdagangan
Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan
Seksi Bina Usaha Perdagangan
10. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, membawahkan :
Urusan Tata Usaha
Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dapat
dilihat pada gambar berikut :
RENSTRA DISKOPERINDAG 20
Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Kasubag Peny. Program
Kasubag Umum & Kepegawaian
Kasubag Keuangan
BIDANG KELEMBAGAAN
BIDANG PUMKM BIDANG PUK BIDANG ANEKA
BIDANG AGLOMEKA BIDANG SPP BIDANG PDLN
Seksi Pendaftaran Koperasi
Seksi Peng. Org. & Tatalaksana Kop.
Seksi Peng. SDM Koperasi
UPTD
Seksi Pengemb. Kemitraan
Seksi Pengemb. Kewirausahaan
Seksi Peng. Kop. Prod., Kons. & Jasa
Seksi Peng. Permodalan Kop.
Seksi Pengaw. & Penilaian USP Kop
Seksi Tekstil & Produk Tekstil
Seksi Kulit & Produk Kulit
Seksi Kerajinan & Aneka
Seksi Logam, Mesin & Elektronik
Seksi Industri Agro
Seksi Kimia & Bahan Bangunan
Seksi Sarana Perdagangan
Seksi Kerjasama & Peng. Perdagangan
Seksi Bina Usaha Perdagangan
Seksi Distribusi dan Informasi
Seksi Perl. Kons. & Metrologi Legal
Seksi Perdagangan Luar Negeri
RENSTRA DISKOPERINDAG 21
B. Sumberdaya SKPD
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bandung didukung oleh aparat / personil dengan jumlah pegawai
sebanyak 487 orang dengan rincian 94 orang wanita dan 393 orang
pria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Uraian Jumlah Ket.
(1) (2) (3) (4)
Status Pegawai
1. Pegawai Negeri Sipil 394
2. Calon PNS 21
3. Kontrak Kerja 72
Wanita Pria
1. Pegawai Negeri Sipil 75 319
2. Calon PNS 13 8
3. Kontrak Kerja 6 66
Tingkat Pendidikan PNS CPNS
1. Strata 2 (S2) 11
2. Strata 1 (S1) 63 10
3. Sarjana Muda 5
4. SLTA 223 11
5. SLTP 49
6. SD 64
Kepangkatan
1. IV / c 1
2. IV / b 7
3. IV / a 3
4. III / d 18
5. III / c 16
6. III / b 29
7. III / a 42
RENSTRA DISKOPERINDAG 22
(1) (2) (3) (4)
8. II / d 8
9. II / c 10
10. II / b 9
11. II / a 176
12. I / d 1
13. I / c 37
14. I / a 58
Jabatan Struktural / Eselon
1. Eselon II / b 1
2. Eselon III / a 1
3. Eselon III / b 7
4. Eselon IV / a 32
5. Eselon IV / b 7
6. Staf 347 20
7. TKK 72
C. Kinerja Pelayanan SKPD
Sampai dengan tahun 2010, Dinas Koperasi UKM
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung telah
melaksanakan pelayanan sebagai berikut :
No. Jenis Pendapatan 2009 (Rp.) 2010 (Rp.) Keterangan
1. Retribusi Pelayanan Pasar
2.795.775.300 2.900.229.000 Untuk perijinan Perdagangan dan Perindustrian yaitu SIUP, SITU, TDG, TDI, IUI sejak tgl 01 April 2008 telah dilimpahkan ke BPMP, tapi penetapan target masih di Dinas Teknis (Diskoperindag)
2.
Retribusi Perijinan. (SIUP, TDP, SITU, TDG, IPK, IPL, MCK)
464.282.266 531.381.900
3. Retribusi Ijin Usaha Industri (TDI, IUI)
44.450.000 13.550.000
4. Retribusi Ijin Penyimpanan BBM
3.285.000 -
RENSTRA DISKOPERINDAG 23
Penerbitan Badan Hukum Koperasi, dapat dilihat pada tabel
berikut :
No. Uraian 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah koperasi aktif 645 730 747 782
2 Jumlah koperasi 1.391 1.472 1.489 1524
Persentase 46,36 49,59 50,17 51,31
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan,
terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam
pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut :
Tantangan Peluang
Meningkatnya jumlah penduduk Angkatan kerja meningkat
Rendahnya daya beli Tenaga kerja cukup tersedia
Meningkatnya jumlah
pengangguran
Meningkatnya masyarakat
sebagai pelaku ekonomi
produktif
Komersialisasi fasilitas dan asset
pasar terhadap non pedagang
historis
Meningkatnya kelompok usaha
bersama di masyarakat
Membangun sinergitas yang efisien
mulai dari pemasok, pedagang dan
pembeli
Meningkatnya animo masyarakat
dalam mendirikan koperasi
Peningkatan kualitas hubungan
status hukum / kepemilikan
(pengelola / Pemda / pedagang)
Dukungan pemerintah semakin
tinggi dengan adanya prioritas
kebijakan ekonomi nasional
Perwujudan dan pencitraan
identitas pasar tradisional sesuai
dengan ciri khas / keunikan
masing-masing pasar
Tersedianya tenaga ahli dari
perguruan tinggi, Litbang Balai
besar maupun IKATSI
Bahan baku dan penunjang
mudah tersedia didapat
Indonesia merupakan pasar yang
besar
Melimpahnya sumber daya alam
RENSTRA DISKOPERINDAG 24
Dengan adanya perjanjian-
perjanjian antara Negara yang
baru, barang ekspor kita akan
kompetitif di pasar internasional
Adanya kebijakan baik dari
Pemerintah Pusat maupun
Provinsi dan Daerah yang
mendukung adanya sistem
keterbukaan dan kemudahan
dalam proses pengadaan barang
/ jasa
Makin terjangkaunya ruang
gerak pengawasan barang
beredar dan jasa yang dilakukan
oleh pihak LPKSM di wilayah
Kabupaten Bandung
Makin tumbuhnya kesadaran
pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan
bertanggungjawab
Makin meningkatnya
pengetahuan pelaku usaha
mengenai peraturan pemerintah
tentang peredaran barang dan
jasa
Terbukanya kewenangan untuk
melaksanakan urusan / kegiatan
di bidang kemetrologian
Memiliki potensi unggulan yang
mejadi trademark suatu produk
yang berkualitas
Meningkatnya kerjasama antara
pelaku usaha dengan lembaga
keuangan maupun lembaga
terkait untuk memproses Hak
Paten
Adanya lembaga-lembaga
keuangan
Adanya kepedulian terhadap
pengrajin untuk menjadi mitra
binaan dari perusahaan besar
Adanya pusat perbelanjaan /
pasar modern / mall untuk
sarana promosi
RENSTRA DISKOPERINDAG 25
Kesempatan mengikuti event
pameran
Tersebarnya distributor / agen /
grosir
Adanya kegiatan pasar lelang
komoditi agro
Dukungan pemerintah semakin
tinggi melalui APBN, Program
GEMPITA
Di Kabupaten Bandung, terdapat
12 pasar tradisional dan 34 pasar
desa, warung serta toko-toko
Koperasi sebagai ekonomi
kerakyatan yang harus terus
menerus dibina agar koperasi
menjadi tangguh dan sejajar
dengan badan usaha lainnya
Koperasi salah satu cara utuk
mencegah ekonomi liberal yang
mengutamakan modal besar
RENSTRA DISKOPERINDAG 2
1) Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan
mampu bersaing
2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing
3) Meningkatnya nilai tambah petani
4) Meningkatkan potensi-potensi unggulan daerah
Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut,
perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan koperasi,
UKM, perindustrian dan perdagangan Tahun 2011 – 2015 sebagai
perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan,
sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan.
B. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 –
2015, berlandaskan :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
Disamping itu mengacu pula pada Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku,
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penyelesaian Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437;
RENSTRA DISKOPERINDAG 3
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Darah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta
Catatan Verifikasi Kabupaten Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pasar Desa;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah di Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
RENSTRA DISKOPERINDAG 4
C. Maksud dan Tujuan
1) Maksud
Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2011 – 2015 disusun untuk mendukung
tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-
mata didasarkan pada pemerintah, tetapi harus melibatkan
partisipasi seluruh elemen masyarakat, dengan karakter efektif,
efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka
hukum, adil dan responsif.
2) Tujuan
Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2011 – 2015 adalah untuk memberikan
arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
dan pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan
perdagangan di Kabupaten Bandung, sehingga akan didapat
kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam
rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Bandung yang diarahkan pada peningkatan pendapatan
masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya daya beli
yang akan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
RENSTRA DISKOPERINDAG 5
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan
B. Telaahan Visi, Misi dan Program
C. Penentuan Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
B. Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD
C. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII PENUTUP
RENSTRA DISKOPERINDAG 26
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung telah melakukan identifikasi permasalahan,
diantaranya yaitu :
1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana kurang memadai
2. Sumberdaya manusia IKM yang masih rendah
3. Tingkat kesadaran, budaya, jiwa kewirausahaan yang masih
konvensional
4. Lemahnya penegakkan hukum
5. Daya saing pasar tradisional yang semakin melemah dengan
maraknya pasar modern
6. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan promosi
7. Koperasi masih terkendala permodalan dan jaringan pemasaran
produk
8. Masih sulit untuk memperoleh akses ke perbankan
9. Belum stabilnya mutu produk
B. Telaahan Visi
Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi
Kabupaten Bandung dijabarkan dalam RPJPD 2005 – 2025 (20 tahun),
selain itu, mengacu pula pada usulan-usulan dari tingkat kecamatan
(MPKT), serta KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Kabupaten
Bandung. Dengan demikian Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan harus menggambarkan dan
memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung
melalui MPKT, KUA, RPJMD dan RPJPD. Selain memperhatikan
RJPMD / Renstrada Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten
Bandung, juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya
RENSTRA DISKOPERINDAG 27
seperti RUTR Kabupaten Bandung, lingkungan hidup dan sumber
daya yang terdapat di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan RJPMD Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015,
Visi Kabupaten Bandung yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Bandung
yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tatakelola Pemerintahan
yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan
Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh)
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan dan keterbitan wilayah
2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi
3. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan
pembangunan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang
berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda
5. Memantapkan pembangunan perdesaan.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan
keterpaduan tata ruang wilayah.
7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung
dengan memperhatikan permasalahan, potensi dan peluang yang
dimiliki Kabupaten Bandung, dengan tetap memandang semua
bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, juga
disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan
pembangunan Jawa Barat, ditetapkan prioritas pembangunan
sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
4. Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
RENSTRA DISKOPERINDAG 28
6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah (KUMKM)
7. Pengembangan produk unggulan
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang dan
penanganan bencana
9. Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta
ketahanan pangan
C. Penentuan isu-isu Strategis
Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat), disusunlah isu-isu strategis sebagai berikut :
Internal Eksternal
Kekuatan (Strength) Peluang (Opportunity)
1. LPE masih cukup tinggi 2. Industri pengolahan masih dominan 3. Banyaknya kegiatan ekonomi
(UMKM) berbasis sumberdaya lokal 4. Prosedur untuk melaksanakan
ekonomi kerakyatan cukup sederhana
5. Adanya konsep pengembangan OVOP
6. Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku
7. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan
1. Sumber daya alam masih banyak tersedia
2. Meningkatnya arus investasi pada beberapa sektor unggulan
3. Adanya pola kemitraan antar industri kecil mengengah dengan industri besar
4. Pasar yang masih terbuka luas
5. Minat swasta dalam berinvestasi di bidang agropolitan cukup tinggi
Kelemahan (Weakness) Ancaman (Threat)
1. Adanya disparasi pembangunan antar daerah
2. PDRB belum merata untuk seluruh sektor
3. Lemahnya SDM untuk meningkatkan produktivitas
4. Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah
5. Kurangnya data potensi dan kondisi ekonomi pedesaan
6. Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah
7. Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan
1. Alih fungsi pertanian ke non pertanian
2. Perilaku masyarakat yang semakin permisif
3. Masih dominannya industri besar dalam perekonomian daerah
4. Produk sejenis dari wilayah lain
5. Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian
RENSTRA DISKOPERINDAG 29
Adapun isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah :
1. Rendahnya keterampilan para pengurus / pengelola dalam
pengelolaan koperasi
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian
3. Kurangnya ketersediaan skema pembiayaan di bidang industri
kecil
4. Rendahnya transformasi, informasi dari hulu ke hilir atau dari
hilir ke hulu sehingga masih sering terjadi distorsi harga yang
berdampak terhadap perekonomian di tingkat pusat dan daerah
5. Rendahnya nilai tambah, daya saing dan produktivitas SDM
industri kecil
6. Masih lemahnya daya saing industri kecil
7. Adanya perjanjian FTA dan FTA yang baru diantaranya :
ASEAN-India FTA, AJCEP dan AANZ FTA yang harus segera
direalisasikan dimana Indonesia sebagai salah satu pihak
penandatangan penerbitan SKA
8. Penerbitasn Certificate of Origin (CO) SKA merupakan pelimpahan
pemerintah pusat ke daerah
9. Di wilayah Bandung Raya ada 3 (tiga) penerbit SKA yaitu Prov.
Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung
10. Pemberlakuan ACFTA (Asia China Free Trade Agreement) baik
langsung maupun tidak mempengaruhi kebedaraan maupun
daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Bandung, sehingga
perlu adanya terobosan untuk mempermudah akses pemasaran
para pengrajin dalam mempromosikan produknya sehingga
produk-produk Kab. Bandung dapat bersaing dan dikenal
masyarakat luas
11. Akibat adanya pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap
kebutuhan pokok masyarakat khususnya di pasar-pasar
tradisional sehingga berpengaruh pula terhadap fluktuasi harga
RENSTRA DISKOPERINDAG 30
12. Sebagai kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap para
pengrajin Kabupaten Bandung perlu mensosialisasikan program
peningkatan penggunaan produk Indonesia melalui slogan “Aku
Cinta Produk Indonesia”
13. Terwujudnya pasar yang representative, sehat, bersih, aman dan
nyaman
14. Memberdayakan para pelaku usaha (supplier, pedagang dan
pembeli)
15. Meningkanya perlindungan terhadap Pasar Tradisional
RENSTRA DISKOPERINDAG 31
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SOPD
Visi
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki
Kabupaten Bandung dengan memperhatikan visi dan misi daerah,
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bandung mempunyai visi sebagai berikut :
“Terwujudnya pelaku usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing
berbasis ekonomi kerakyatan”.
Makna dari visi tersebut:
a. Pelaku usaha yang menjadi binaan Diskoperindag di sektor
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
b. Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, adalah :
1. Maju, dimaksudkan agar para pelaku usaha mampu
meningkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan
kelembagaan dan usahanya.
2. Mandiri, dimaksudkan agar pelaku usaha mempunyai sikap
dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang telah
menjadi keputusan, mampu mengoptimalkan potensi diri dan
mengurangi ketergantungan.
3. Berdaya saing, dimaksudkan agar pelaku usaha mampu
meningkatkan nilai tawar produk barang/jasa yang didukung
dengan konsistensi atas kualitas barang dan pelayanan jasa.
Misi
Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (tujuh) misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur didukung dengan sarana
prasarana yang memadai.
RENSTRA DISKOPERINDAG 32
2. Memantapkan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan peran sektor perindustrian dan perdagangan
dalam dan luar negeri.
4. Mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
berbasis sumberdaya lokal.
5. Membangun iklim usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
6. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan
yang representatif.
7. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta
perlindungan konsumen.
Makna dari misi tersebut adalah :
1. Peningkatan profesionalisme aparatur, dimaksudkan agar setiap
aparatur Dinas memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta
mampu melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku
usaha (Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)
sehingga menjadi pelaku usaha yang “Maju, Mandiri dan
Berdaya Saing”.
2. Memantapkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Bahwa kondisi Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi
kerakyatan menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang besar
serta keseriusan dalam pemberdayaannya melalui peningkatan
kualitas kelembagaan, SDM, akses terhadap peluang usaha dan
akses permodalan serta pemasaran, penguasaan informasi dan
teknoogi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat
berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian
daerah.
3. Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian dan Perdagangan
Dalam / Luar Negeri.
Bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan perlu terus
didorong peranannya dalam menumbuhkan perekonomian
daerah, melalui kemudahan perijinan, berinvestasi, penyediaan
RENSTRA DISKOPERINDAG 33
lokasi usaha dan infrastruktur penunjang serta didorong untuk
mampu memanfaatkan peluang ekspor berbagai komoditi.
4. Mengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing
Berbasis Sumberdaya Lokal.
Dalam pengembangan potensi ekonomi daerah perlu
memanfaatkan sumberdaya lokal (SDM dan SDA) yang sebesar-
besarnya serta diikuti upaya-upaya yang mendorong
peningkatan daya saing kualitas produk barang/jasa.
5. Membangun Iklim Usaha yang Berwawasan Lingkungan.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian perlu
didukung dengan iklim usaha yang mendorong minat para
pelaku usaha untuk berinventasi, dengan disertai upaya
menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk
menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan
yang representatif.
Kondisi pasar tradisional perlu terus dikembangkan agar menjadi
pusat perbelanjaan yang representatif (bersih, sehat dan nyaman)
melalui peningkatan sarana / prasarana dan infrastruktur yang
memadai sehingga mampu tetap bertahan yang disertai
pengendalian pemberian ijin pembangunan pasar swalayan (mall,
super/toko/mini market)
7. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta
perlindungan konsumen.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga maka ketersediaan barang
dan jasa perlu didukung dengan kelancaran arus distribusi
disertai upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap
konsumen.
RENSTRA DISKOPERINDAG 34
B. Tujuan
Arah pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan
perdagangan yang merupakan bagian integral dari pembangunan
provinsi dan nasional adalah membentuk koperasi, UMKM,
perindustrian dan perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat
dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya
saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta
dilandasi nilai moral, etos dan disiplin kerja.
Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan
sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan KUMKM,
perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, yang
merupakan penjabaran dari misi adalah:
Meningkatkan SDM aparatur, KUKM, perindustrian dan
perdagangan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,
sikap dan tersedianya sarana / prasarana.
Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen
koperasi dan UMKM agar koperasi dan UMKM mampu tumbuh
dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan
menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk
memperoleh efisiensi insentif sehingga menjadi semakin baik.
Mengembangkan usaha industri manufaktur dan industri rumah
tangga.
Meningkatnya kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap
perekonomian daerah
Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien
secara ekonomi, sehat dalam persaingan
Meningkatkan kapasitas pemasaran melalui pembangunan pusat
distribusi dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
bagi kegiatan ekonomi daerah
Memperlancar arus perdagangan barang dan jasa
berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.
RENSTRA DISKOPERINDAG 35
C. Sasaran
1. Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan
mampu barsaing
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing
3. Meningkatnya nilai tambah petani
4. Meningkatnya potensi-potensi unggulan daerah
D. Strategi
Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
tujuan yaitu :
1. Meningkatkan komitmen SDM aparatur Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan KUMKM.
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan
KUMKM
4. Mengembangkan industri produktif berbasis sumberdaya lokal
5. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan
6. Mewujudkan iklim investasi yang mendukung pengembangan
potensi lokal.
7. Mengembangkan model kemitraan usaha hulu hingga hilir
8. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan
daerah.
9. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan
daerah.
10. Penataan pedagang kaki lima dan asongan.
11. Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One
Product (OVOP)
12. Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan
13. Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu
RENSTRA DISKOPERINDAG 36
D. Kebijakan
Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan yang telah tersusun dalam sasaran
strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut
yaitu :
1. Peningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku
KUMKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang
berbasis ekonomi kerakyatan, menumbuhkan kemitraan dengan
usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan
terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu
memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan
membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan
sektor-sektor non unggulan dengan memperhatikan dampaknya
pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-
besarnya bermanfaat dalam penciptaan lapangan kerja.
RENSTRA DISKOPERINDAG 37
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
rangka pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan makan dan minum
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan
perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian kerja lapangan
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
RENSTRA DISKOPERINDAG 38
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang
Kondusif
a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
b. Monitoring dan evaluasi
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif
Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri
kecil dan industri menengah
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
koperasi
b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha
koperasi
e. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga
perlindungan konsumen
RENSTRA DISKOPERINDAG 39
b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
c. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
d. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
b. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen ekspor
11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan, dan
pelaksanaan operasional
b. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
c. Pengembangan distribusi dan promosi barang / produk
d. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
e. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
f. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
g. Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima
dan asongan
b. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima
dan asongan
13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
b. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
c. Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri
b. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM
RENSTRA DISKOPERINDAG 40
15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
16. Program Penataan Struktur Industri
a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
17. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RENSTRA DISKOPERINDAG 41
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
Indikator kinerja SKPD memberikan gambaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun
2010 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Kondisi Kinerja
Pada Awal Periode
RPJMD
Thn 0 Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
I.1.1 URUSAN WAJIB
I.1.1.1 KOPERASI
Jumlah Koperasi 1524 15 15 15 15 15 1.599
Koperasi Aktif 782 29 25 25 25 25 911
I.1.1.2 UMKM
1 Usaha Mikro
Jumlah Pelaku Usaha 3.170 125 120 100 110 125 3.750
Tenaga Kerja 5.614 97 144 120 179 108 6.262
2 Usaha Kecil
Jumlah Pelaku Usaha 2.263 10 65 27 57 33 2.455
Tenaga Kerja 20.557 60 1.280 540 1.140 660 24.237
3 Usaha Menengah
Jumlah Pelaku Usaha 181 5 10 28 12 15 251
Tenaga Kerja 3.531 200 500 1.400 600 750 6.981
4 Jumlah Pelaku UMKM 5.614 140 195 155 179 173 6.456
Biaya yang dibutuhkan 7.750.000 7.750.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 38.000.000
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
No. Aspek / Fokuks / Bidang Urusan / Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Target Laporan Setiap TahunKondisi Kinerja
Pada Akhir Periode
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I.1.2 URUSAN PILIHAN
I.1.2.1 PERINDUSTRIAN
INDUSTRI ANEKA
1 Industri Kecil
Industri Tekstil dan Produk Tekstil 126 8 8 8 9 10 169
Jumlah Tenaga Kerja 2.271 136 145 153 162 172 3.039
Investasi 17.340.565.000 1.040.433.900 1.102.859.934 1.169.031.530 1.239.173.422 1.313.523.827 23.205.587.613
Industri Kulit dan Produk Kulit 14 1 1 1 1 1 19
Jumlah Tenaga Kerja 202 12 12 13 13 15 267
Investasi 1.975.000.000 118.500.000 125.610.000 133.146.600 141.135.396 149.603.520 2.642.995.516
Industri Kerajinan dan Aneka 16 2 1 2 2 3 26
Jumlah Tenaga Kerja 152 15 16 18 19 22 242
Investasi 1.729.020.000 172.902.000 190.192.200 209.211.420 230.132.562 253.145.818 2.784.604.000
2 Industri Menengah
Industri Tekstil dan Produk Tekstil 133 7 7 8 8 8 171
Jumlah Tenaga Kerja 11.606 580 610 639 672 706 14.813
Investasi 89.934.572.000 4.496.728.600 4.721.565.030 4.957.643.282 5.205.525.445 5.465.801.718 114.781.836.075
Industri Kulit dan Produk Kulit 11 1 - 1 - 1 14
Jumlah Tenaga Kerja 764 38 40 42 45 46 975
Investasi 6.914.000.000 345.700.000 362.985.000 381.134.250 400.190.963 420.200.510 8.824.210.723
Industri Kerajinan dan Aneka 10 - 1 - 1 1 13
Jumlah Tenaga Kerja 389 19 21 21 23 23 496
Investasi 5.865.000.000 293.250.000 307.912.500 323.308.125 339.473.531 356.447.208 7.485.391.364
3 Industri Besar
Industri Tekstil dan Produk Tekstil 104 4 4 5 5 5 127
Jumlah Tenaga Kerja 28.667 1.147 1.192 1.241 1.290 1.341 34.878
Investasi 1.031.920.795.676 41.276.831.827 42.927.905.100 44.645.021.304 46.430.822.157 48.288.055.042 1.255.489.431.106
Industri Kulit dan Produk Kulit 9 - - 1 - - 10
Jumlah Tenaga Kerja 1.366 55 56 60 61 64 1.662
Investasi 15.195.495.589 607.819.824 632.132.616 657.417.921 683.714.638 711.063.224 18.487.643.812
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Industri Kerajinan dan Aneka 3 - - - - - 3
Jumlah Tenaga Kerja 242 10 10 10 11 11 294
Investasi 6.795.868.700 271.834.748 282.708.138 294.016.463 305.777.122 318.008.207 8.268.213.378
4 Industri Non Formal
Industri Tekstil dan Produk Tekstil 1.513 76 79 83 88 92 1.931
Jumlah Tenaga Kerja 13.609 13.609
Investasi 495.709.073.000 24.785.453.650 26.024.726.333 27.325.962.649 28.692.260.781 30.126.873.821 632.664.350.234
Industri Kulit dan Produk Kulit 65 3 2 3 3 3 79
Jumlah Tenaga Kerja 549 22 23 24 24 26 668
Investasi 3.522.010.000 100.880.400 186.515.616 152.376.241 158.471.290 164.810.142 4.285.063.689
Industri Kerajinan dan Aneka 102 2 2 2 2 3 113
Jumlah Tenaga Kerja 523 10 11 11 11 11 577
Investasi 4.378.433.000 87.568.660 89.320.033 91.106.434 92.928.563 94.787.133 4.834.143.823
INDUSTRI AGLOMEKA
1 Industri Kecil
Industri Agro 69 11 30 14 11 10 145
Tenaga Kerja 683 45 70 70 77 70 1.015
Investasi 7.676.379.000 1.223.770.565 3.337.556.087 1.557.526.174 1.223.770.565 1.112.518.696 16.131.521.087
Industri Kimia dan Bahan Bangunan 106 24 10 10 7 5 162
Tenaga Kerja 917 43 40 40 40 40 1.120
Investasi 13.284.700.000 3.007.856.604 1.253.273.585 1.253.273.585 877.291.509 626.636.792 20.303.032.075
Industri Logam, Mesin dan Elektronika 43 14 5 5 5 5 77
Tenaga Kerja 880 120 100 100 100 100 1.400
Investasi 12.021.136.000 3.913.858.233 1.397.806.511 1.397.806.512 1.397.806.511 1.397.806.512 21.526.220.279
2 Industri Menengah
Industri Agro 22 5 5 5 5 5 47
Tenaga Kerja 964 36 40 30 20 40 1.130
Investasi 14.174.574.000 3.221.494.091 3.221.494.091 3.221.494.091 3.221.494.091 3.221.494.091 30.282.044.455
Industri Kimia dan Bahan Bangunan 30 5 5 5 5 5 55
Tenaga Kerja 902 48 100 30 20 50 1.150
Investasi 15.312.818.500 2.552.136.417 2.552.136.416 2.552.136.417 2.552.136.417 2.552.136.416 28.073.500.583
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Industri Logam, Mesin dan Elektronika 9 1 2 2 3 3 20
Tenaga Kerja 236 54 20 30 40 30 410
Investasi 4.640.500.000 515.611.111 1.031.222.222 1.031.222.223 1.546.833.333 1.546.833.333 10.312.222.222
3 Industri Besar
Industri Agro 19 1 2 2 2 3 29
Tenaga Kerja 11740 500 600 700 800 1000 15.340
Investasi 93.292.566.880 4.910.135.099 9.820.270.198 9.820.270.198 9.820.270.198 14.730.405.297 142.393.917.870
Industri Kimia dan Bahan Bangunan 10 3 3 3 4 4 27
Tenaga Kerja 1274 500 600 700 800 900 4.774
Investasi 28.633.254.843 8.589.976.453 8.589.976.453 8.589.976.453 11.453.301.937 11.453.301.937 77.309.788.076
Industri Logam, Mesin dan Elektronika 5 1 2 2 3 3 16
Tenaga Kerja 1121 500 600 800 900 1000 4.921
Investasi 28.470.123.900 5.694.024.780 11.388.049.560 11.388.049.560 17.082.074.340 17.082.074.340 91.104.396.480
4 Industri Non Formal
Industri Agro 123 80 70 110 70 80 533
Tenaga Kerja 492 320 280 440 280 320 2.132
Investasi 166.432.038 108.248.480 94.717.420 148.841.660 94.717.420 108.248.480 721.205.498
Industri Kimia dan Bahan Bangunan 20 40 30 30 40 30 190
Tenaga Kerja 80 160 120 120 160 120 760
Investasi 33.669.200 67.338.400 50.503.800 50.503.800 67.338.400 50.503.800 319.857.400
Industri Logam, Mesin dan Elektronika 10 40 40 40 40 30 200
Tenaga Kerja 60 240 240 240 240 180 1.200
Investasi 21.952.420 87.809.680 87.809.680 87.809.680 87.809.680 65.857.260 439.048.400
I.1.2.2 PERDAGANGAN
Jumlah Ekspor 456.685.398,57 465.134.381,19 489.615.138,09 515.384.355,89 542.509.848,30 571.062.998,00 571.062.998,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
II ASPEK PELAYANAN UMUM
II.1 URUSAN WAJIB
II.1.1 KOPERASI
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (Revitalisasi
Kelembagaan Koperasi Aktif & Tidak Aktif)
68 100 100 100 100 468
2 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan 100 116 125 125 125 125 716
3 Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 200 200 160 160 160 160 1040
1 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi 240 150 150 150 150 150 990
2 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 156 150 150 150 150 756
3 Sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Aparat
Kecamatan, Notaris & Dekopinda)
72 0 0 0 0 72
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
5 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD 160 120 120 120 120 640
6 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengurus Koperasi 0 40 40 40 40 160
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
II.1.2 UMKM
1 Monitoring dan Evaluasi
UMKM yang sudah menerima bantuan 83 230 150 150 150 150 913
Pasca sosialisai PIRT 93 35 35 35 35 233
LKM yang mendapat bantuan 62 62 62 62 248
PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA,
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
1 Fasilitasi Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah
Tangga (SP-PIRT)
131 40 40 40 40 40 331
2 Fasilitasi Labelisasi Halal 57 40 40 40 40 40
3 Pelatihan Kewirausahaan 235 150 190 190 190 190 1145
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan bagi Usaha Kecil
Menengah
Intermediasi 60 75 75 75 75 75 435
Temu Bisnis Tk. Kabupaten 60 50 50 50 50 50 310
Temu Bisnis Tk. Provinsi 60 50 50 50 50 50 310
Temu Bisnis Tk. Pusat 50 50 50 50 50 250
Pemaknaan Hubungan Transaksi UMKM 24 25 25 25 25 124
Temu Bisnis Petani Tembakau 100 100 100 100 100 500
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
FASILITASI PENGEMBANGAN UKM
1 Lembaga Keuangan Mikro 20 42 62
2 Database 1 paket 1 paket 2 paket
3 Sosialisasi Kebijakan UMKM & Perundang-undangan 160 150 150 150 150 760
4 Leaflet Selayang Pandang UMKM 650 650 650 650 650 3250
5 Pembinaan dan Pengembangan Sarana & Prasarana
UMKM
8 10 10 10 10 48
II.2 URUSAN PILIHAN
II.2.1 PERINDUSTRIAN
1 Monitoring dan Evaluasi IKM 24 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 144 IKM
2 Diagnosa IKM Kabupaten Bandung 6 IKM 8 IKM 8 IKM 8 IKM 30 IKM
1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 1 paket 1 paket
2 Temu Bisnis (Aglomeka) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali
3 Temu Bisnis (Aneka) 2 kali 3 kali 1 kali 1 kali 7 kali
75 orang 25 orang 25 orang 125 orang
4 Pembuatan Leaflet / Booklet / Profil Industri Kecil
Unggulan (Aglomeka)
5 lokasi sentra
IKM
5 lokasi sentra
IKM
5 lokasi sentra
IKM
5 lokasi sentra
IKM
5 lokasi sentra
IKM
25 lokasi sentra
IKM
5 Pembuatan Leaflet / Booklet / Profil Industri Kecil
Unggulan (Aneka)
1 paket 1 paket
Penyediaan Pusat Promosi dan Penjualan
Pemetaan Komoditi Industri Unggulan
Pengembangan IKM Dalam Memperkuat Jaringan
Klaster Industri
96 kelompok 15 kelompok 17 kelompok 20 kelompok 22 kelompok 24 kelompok 194 kelompok
2180 orang 300 orang 350 orang 400 orang 440 orang 480 orang 4150 orang
Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan
bagi IKM
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 200 orang
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Aglomeka) 20 20 20 20 20 100
Sosialisasi dan Penerapan SNI 2 kali 2 kali 2 kali 6 kali
60 orang 60 orang 60 orang 180 orang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sosialisasi dan Penerapan Gugus Kendali Mutu 60 0 0 60 80 200
Pelatihan Teknologi Produksi 660 120 180 200 200 220 1580
Pelatihan Good Manufacturing Practises 40 40 80 100 140 400
Pelatihan dan Pengembagan Mutu Desain Teknologi
Kemasan
30 40 40 50 60 220
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2 kalli 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali
80 orang 120 orang 160 orang 160 orang 160 orang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 100 100 100 300
Pengembangan Industri Berbasis Fashion 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 kali
70 orang 80 orang 80 orang 50 orang 280 orang
PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
1 Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu
hingga Hilir
20 IKM 25 IKM 25 IKM 70 IKM
2 Pengumpulan / Pemutakhiran / Pengolahan Data
IKM
31 kecamatan 31 kecamatan
3 Pemetaan Komoditi Industri Unggulan 1 paket 1 paket
4 Pengembangan Website untuk IKM 1 Paket 1 paket
5 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Aneka) 1 paket 1 paket
II.2.2 PERDAGANGAN
1 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri
2 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan
Pelaksanaan Operasional
pendataan 90
toko modern,
perusahaan, 10
kecamatan
pendataan toko
modern,
perusahaan, 11
kecamatan
pendataan toko
modern,
perusahaan, 11
kecamatan
pendataan toko
modern,
perusahaan, 11
kecamatan
3 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan 11 pasar, 12
kecamatan
9 UPTD, 21
Kecamatan
9 UPTD, 21
Kecamatan
9 UPTD, 21
Kecamatan
9 UPTD, 12
Kecamatan
1 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Komoditi) 11 komodoti dan
DBHCT
14 komodoti dan
DBHCT
15 komodoti dan
DBHCT
17 komodoti dan
DBHCT
18 komodoti dan
DBHCT
2 Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian
Daerah (Pos Ukur Ulang & Tera Ulang UTTP)
7 pasar 7 pasar 7 pasar 5 pasar 7 pasar
3 Peningkatan Hubungan Kerja dengan LPKSM 4 LPKSM, 11
pelaku usaha
4 LPKSM, 11
pelaku usaha
3 LPKSM, 11
pelaku usaha
4 LPKSM, 11
pelaku usaha
4 LPKSM, 11
pelaku usaha
4 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan
Dokumen Ekspor / Impor
40 pelaku usaha 50 40 40 40 40 210
5 Pengembangan Informasi / Peluang Pasar
Perdagangan Luar Negeri
1 event di
wilayah Asia
1 event di
wilayah Asia
1 event di
wilayah Asia
1 event di
wilayah Asia
1 event di
wilayah Asia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 80 110 110 110 110 520
7 Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 75 pelaku usaha
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan8 Pemantauan Harga Sembako dan Pupuk dan
Pembuatan Papan Informasi
11 pasar 12
kecamatan
9 pasar 15
kecamatan
9 pasar 18
kecamatan
9 pasar 22
kecamatan
9 pasar 24
kecamatan
9 Pengembangan Distribusi dan Promosi
Barang/Produk
6 event 4 event 9 event 9 event 9 event 9 event
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10 Sosialisasi Peningkatan Penggunaaan Produk Dalam
Negeri
62 orang 62 orang 62 orang 62 orang 248 orang
11 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan
Usaha
kajian PD pasar kajian akademik
dan penyusunan
Perda
pembentukan
PD pasar
Sabilulungan
operasional PD
pasar
12 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk penyediaan
lahan untuk
Pasar Banjaran,
kajian Sosek 3
pasar (Majalaya,
Sayati,
Cicalengka)
Penyediaan
lahan Pasar
Banjaran
(perkiraan
3.000.00/m2),
DED Pasar
Sayati &
Soreang,
penggantian
tanah Pasar
Ciwidey seluas
29.400m2, sarana
prasarana kantor
Pasar Ciwidey,
pengadaan Pasar
Tradisional
"Wahana"
Penataan Pasar
Banjaran, DED
Pasar Majalaya,
Pengagadaan
Pasar Tradisional
'Wahana"
penyediaan
sarana
penunjang
penataan Pasar
Banjaran
13 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar
14 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 3 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar
RENSTRA DISKOPERINDAG 58
BAB VII
PENUTUP
Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung 2011 – 2015 merupakan suatu acuan
dan program dasar pemberdayaan KUMKM, perindustrian dan
perdagangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya
sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika
perkembangan kebutuhan KUMKM, perindustrian dan perdagangan di
Kabupaten Bandung.
Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan tujuan,
sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan
penjabaran visi dan misi pengembangan koperasi, UMKM,
perindustrian dan perdagangan maupun visi dan misi Kepala Daerah
terpilih.
Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan
yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
III ASPEK DAYA SAING DAERAH
III.1 URUSAN WAJIB
III.1.1 KOPERASI
1 Penilaian Kesehatan USP Koperasi 165 156 150 150 150 150 921
Biaya (Rp.) 33.792.500 50.000.000 65.000.000 80.000.000 100.000.000 328.792.500
2 Penilaian Koperasi Berprestasi 50 56 60 60 60 60 346
Biaya (Rp.) 25.542.500 40.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 260.542.500
Jumlah Biaya 59.335.000 90.000.000 115.000.000 145.000.000 180.000.000 589.335.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 6.743.642.500 31.468.980.417 17.708.120.417 10.497.650.417 8.168.550.417 74.781.292.168
top related