rencana strategis (renstra) inspektorat kota...
Post on 10-Apr-2019
237 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2013-2018
RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2013-2018
RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
INSPEKTORAT KOTA BANDUNGTAHUN 2013-2018
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami
dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini
masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik
perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan
kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat
dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi
para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.
Bandung, 2014
INSPEKTUR KOTA BANDUNG
KOSWARA, SE.Ak., MM., CFrAPembina Tingkat I
NIP. 19620407 198302 1 002
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan
dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta
dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh
masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana
Strategis tahun 2013-2018. Sementara itu dalam arah kebijakan
bidang aparatur negara tahun 2013 hingga tahun 2018, salah
satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan
serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang
seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan
pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan.
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian
Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan
mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam
mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai
adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem
akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan
aparatur negara.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan
dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh
masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem
struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang
independen, efektif, efisien, transparan dan terukur;
menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi
pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi
pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan
penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan
profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan
meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional
Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil
pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi
berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan
meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun
eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat
menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih
meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas
pengawasan.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu
pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian
pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat
pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya
perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah
dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun
2013-2018 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek
perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5
tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan
dan menselaraskan kebijakan Walikota Bandung terpilih yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang merupakan
instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
SKPD selama 5 (lima) tahun.
Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat
Kota Bandung 2013-2018 dalam rangka menuangkan program
dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan
dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek
pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam visi ke 2 (dua) Walikota Bandung
terpilih yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, bersih dan melayani melalui pelaksanaan pengawasan
yang profesional dan akuntabel. Dengan terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari
tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
25 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan
susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung serta Peraturan
Walikota Bandung Nomor 542 tahun 2013 tentang rincian tugas
pokok, fungsi dan wilayah kerja Inspektorat Kota Bandung. Dalam
hal ini Inpektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut
Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan
tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai
Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau
penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan
dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai
peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.
Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa
(Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan
pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut
sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota
Bandung selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah mempunyai fungsi:
1. Perencanaan program pengawasan;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas
pengawasan; dan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota
Bandung dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan
Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip
keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta
memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam
penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih
kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:
1. Pemeriksaan Reguler (Current Issues)
Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan
terhadap SKPD maupun institusi pendidikan.
2. Pemeriksaan Non Reguler
Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari
pemeriksaan tertentu, yang dimana pemeriksaan tertentu
yaitu pemeriksaan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit
prakontrak pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan
persediaan barang.
Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat
Kota Bandung dengan mengevaluasi dan memeriksa Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Bandung mereviu Laporan
Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan
reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Selain
mereviu laporan keuangan dilakukan juga evaluasi. Evaluasi yang
dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA SKPD, evaluasi renstra SKPD.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan
keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari
pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas
permintaan/perintah Walikota Bandung melalui pengaduan via
SMS dan Twitter.
Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dan
berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat,
selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Jawa Barat.
Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada
Inspektorat Kota Bandung yang didasarkan kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat
Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka
Kreditnya.
Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Inspektorat Kota
Bandung telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan
pengangkatan staff dan Kepala Seksi di Inspektorat melalui
penyesuaian/inpassing sejumlah 41 orang, sesuai dengan pasal
30 ayat (1) dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 830/541/A.4/IJ tanggal
21 April 2011 perihal penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam
Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18
menyebutkan apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan
maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu
dihapus. Berdasarkan pada ke 2 (dua) peraturan perundangan
tersebut maka dilakukan penyesuaian dengan dihilangkannya
jabatan Kepala Seksi dengan telah terbitnya Keputusan Walikota
Bandung Nomor 700/Kep.697-BKD/2011 tanggal 14 September
2011 tentang penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
dan Angka Kreditnya pada Inspektorat Kota Bandung, sehingga
saat ini Inspektorat Kota Bandung memiliki jabatan fungsional
auditor danjabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah (P2UPD) yang diharapkan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih
mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan
pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
1.2 LANDASAN HUKUM
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas
Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada landasan hukum
yang berlaku yaitu:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang –
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya
Masa Jabatan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditya;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka
Kreditnya;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Inspektorat Kota Bandung
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Wilayah Kerja
Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung
Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna
mewujudkan visi dan misi Walikota Bandung terpilih dalam 5
(lima) tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Kota Bandung adalah:
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota
Bandung setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan
selama lima tahun.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung
disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Inspektorat Kota Bandung, struktur
organisasi Inspektorat Kota Bandung, serta uraian tugas
dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala
Inspektorat Kota Bandung.
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Bandung
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki inspektorat Kota Bandung dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bandung
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
Inspektorat Kota Bandung berdasarkan sasaran/target
Renstra Inspektorat Kota Bandung periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananInspektorat Kota Bandung
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Inspektorat Kota Bandung pada lima tahun mendatang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Inspektorat Kota Bandung
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Inspektorat Kota Bandung beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah danwakil kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
Inspektorat Kota Bandung yang terkait dengan visi, misi,
serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kota.
3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
implikasi RTRW dan KLHS.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3.5Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metoda
penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis tersebut.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi
dan misi SKPD beserta penjelasannya.
4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta
indikator kinerjanya.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun
mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif).
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Inspektorat Kota Bandung sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25
Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi
Inspektorat Kota Bandung. Dengan perubahan struktur organisasi
Inspektorat tersebut akan menghapus jabatan struktural di bawah
Inspektur Pembantu Wilayah. Sejalan dengan terbentuknya jabatan
fungsional, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Inspektorat Kota Bandung merupakan unsur pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang
Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Walikota Bandung dengan tugas pokok membantu Walikota dalam
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara teknis dan administratif
dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung
telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun
2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota
Bandung sebelum direvisi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
a.Sub Bagian Perencanaan;
b.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c.Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
b.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wil. IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan apabila Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan
perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat
Pembantu dihapus. Kemudian diikuti dengan penyesuaian Peraturan
Daerah Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, yang mengubah struktur
organisasai Inspektorat dengan menghapus jabatan struktural di bawah
Inspektur Pembantu, sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional
Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD).
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Dengan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542
Tahun 2013 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan wilayah kerja
Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota Bandung serta perubahan Inspektur Pembantu Wilayah IV
menjadi Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang ditugaskan untuk
melakukan hal-hal penugasan yang bersifat kekhususan. Dalam kaitan
tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan
tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Hal tersebut sesuai dengan visi Walikota Bandung yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung tahun 2013-2018 yaitu “Mewujudkan Kota Bandung yang
Unggul, Nyaman dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam 4
(empat) misi yaitu :
Misi Pertama: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan
tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan
ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.Bermakna untuk
menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga KotaBandung melalui
pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan
daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Misi Kedua: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih
dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi
pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi
sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang
profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tatakelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang
bersih (Clean Government).
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Misi Ketiga: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan
berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung
yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya
ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam
pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan
internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya.
Misi Keempat: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan
berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif,
mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang
berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta
mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.
Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Bandung yang
menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan
kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural,
fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut:
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)Tabel 2.1
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL /PEMERIKSA DAN PELAKSANAINSPEKTORAT KOTA BANDUNG
NO ESELON/JENJANG/PELAKSANAGOLONGAN
JML KETI II III IVa b c d a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8I PEJABAT STRUKTURAL
1. ESELON I2. ESELON II 1 13. ESELON III 1 4 54 ESELON IV 1 3 4
SUB JUMLAH 1 4 5 10
II PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR( PFA )1. AUDITOR UTAMA2. AUDITOR MADYA 2 23. AUDITOR MUDA 1 4 54. AUDITOR PERTAMA 1 1 25. AUDITOR PENYELIA 1 1 26. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 1 17. AUDITOR PELAKSANA 1 1 2 4
SUB JUMLAH 1 3 3 1 6 2 16
III PEJABAT PENGAWAS URUSANPEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA 4 11 6 1 22
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA 5 9 143. PENGAWAS PEMERINTAHAN
PERTAMA 4 3 7
SUB JUMLAH 4 3 5 13 11 6 1 43IV PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (
PFA ) YANGDIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKANDARI UNIT KERJA LAIN1. AUDITOR UTAMA 02. AUDITOR MADYA 03. AUDITOR MUDA 04. AUDITOR PERTAMA 05. AUDITOR PENYELIA 06. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 07. AUDITOR PELAKSANA 0
SUB JUMLAH 0VII STAF ADMINISTRASI DAN UMUM
1. DOKTOR2. MAGISTER 1 13. SARJANA 4 4 84. DIPLOMA IV5. DIPLOMA III 2 1 36. DIPLOMA I7. SLTA/SMK 1 18. SLTP 2 29. SD 0
SUB JUMLAH 2 1 2 4 5 1 15TOTAL JUMLAH 84
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan InspektoratKota Bandung
Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi
berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang
pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan
setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah
menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam
negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013 telah
melaksanakan kegiatan yaitu Pertama, menyusun 7 (tujuh)
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang
Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi (PPK)
Pemerintah Daerah Tahun 2013, terdiri dari:
1. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) bagi pemerintah daerah yang belum membentuk
kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non
perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga
PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk
kelembagaan PTSP;
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan
penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.
Kedua, membentuk tim koordinasi pencegahan dan
pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh
Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang dalam pelaksanaannya
sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan.
Penataan dan Peningkatan Efektivitas KelembagaanInspektorat Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18
menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan
maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu
dihapus. Kemudian diikuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah
Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang
pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung,
yang mengubah struktur organisasai Inspektorat dengan
menghapus jabatan structural di bawah Inspektur Pembantu,
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
sejalan dengan terbentuknya jabatan fungsional Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
Dengan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor
542 Tahun 2013, tentang rincian tugas pokok, fungsi dan
wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam
kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung seharusnya dapat
melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam
wilayah Pemerintahan Kota Bandung.
Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SumberDaya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat
Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber
Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:
a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan
Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan
Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan
Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di
lingkungan Inspektorat Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Peningkatan Anggaran Inspektorat Kota Bandung SebagaiSKPD Khusus
Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka
meningkatkan anggaran Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD
Khusus:
a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat
Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan
Inspektorat Kota Bandung melalui Tunjangan Perbaikan
Penghasilan PNS;
b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang
pengawasan;
c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan;
d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional
Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif;
g) Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
h) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-
PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
i) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
baik Internal maupun eksternal;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut
percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Bandung meliputi
upaya-upaya sebagai berikut.
a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang
meliputi:
- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
- Hambatan dalam pelayanan publik;
- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);
- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
a) Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota
Bandung maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to
WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Tahun 2015 terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dengan penandatangan komitmen
oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
c) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun
2009;
d) Membangun sistem pengawasan yang transparan dan
akuntabel melalui peningktan peran Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dalam :
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung 2013-2018
a. Pengawasan Reguler;
b. Pemeriksaan khusus;
c. Pemeriksaan Tertentu;
d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat;
e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui
pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :
I = I N T E G R I T A SN = N O R M A T I FS = S O L U S IP = P R O F E S I O N A LE = E F E K T I F dan E F I S I ENK = K O N S I S T E NT = T U N T A SO = O B Y E K T I FR = R E S P O N S I FA = A N T I S I P A T I FT = T E R P E R C A Y A
j) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi
penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas
pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana
gedung dan kantor yang representatif.
k) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan
meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
Tunjangan kelangkaan profesi;
Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
Penanganan pengaduan;
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas
Permintaan maupun current issues.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Inspektorat Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542
Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah
Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok dalam
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam
kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat
melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam
wilayah Pemerintahan Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga yang
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu
berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean
Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata
bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).
Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh
Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan
mendasar;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;
(hingga ke keuangan daerah);
SKPD masih ewuh pakewuh, tidak concern terhadap tindak
lanjut hasil temuan pengawasan;
Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak
seragam formatnya;
Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan
barang dan jasa);
Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak
sepenuhnya controllable bagi inspektorat;
Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam
(dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik
yang administratif masih lemah;
Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis
pemeriksaan;
Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;
Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya
tersedia;
Peraturan Walikota yang ada, belum sepenuhnya mengatur
SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan
pemeriksaan;
Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan
antara peran auditor dan P2UPD;
Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang
perlu ditingkatkan.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakilkepala daerah Terpilih
Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandung merupakan
Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-
2018 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan
Misi Walikota Bandung terpilih periode 2013-2018.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota
Bandung, Inspektorat Kota Bandung yang berada dalam Misi ke 2
Walikota Bandung terpilih yaitu:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
bersih dan melayani melalui pelaksanaan pengawasan yang
profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi tersebut
dengan langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan
mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya
pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil
pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan
masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat
pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam
mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah
yang optimal.
Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan
misi kepala daerah :
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan
kompetensi Bidang Pengawasan;
b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan
dengan obyek pemeriksaan;
c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat
kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan
Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD).
2. SARANA PRASARANA:
a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi
informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan
pengawasan;
c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana
gedung dan kantor yang representatif.
3. ANGGARAN:
Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari
APBD Kota Bandung sesuai kebutuhan sesuai dengan
kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam Negeri.
Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan
1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui
kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi
dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi
Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk
memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional
Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan
Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi:
a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan
yang bersifat strategis;
d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian
Internal;
e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor
Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi
Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset
Pemerintah Kota Bandung;
7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien
mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas
dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Bandung;
8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam
tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan
maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri
yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota
Bandung Tahun 2013-2018.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati
untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5
(lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai
sumber diantaranya adalah:
1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara
tahun 2013-2018;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara
tahun 2013-2018;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK)
serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi,
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra
Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan perlu
dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan
Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:
1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis inspektorat Kota Bandung 2013-2018
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD
Pemerintah Kota Bandung;
5. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Bandung
atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan
Kota Bandung.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis Inspektorat
Kota Bandung pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai
dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kota Bandung dan mengimplementasikan visi dan misi
WaliKota Bandung sebagaimana tercermin dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun
2013-2018. Untuk mewujudkan visi yersebut Inspektorat Kota Bandung
membutuhkan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota
Bandung. Visi dan misi Inspektorat Kota Bandung pada dasarnya
adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang
akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan
diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
Inspektorat Kota Bandung tahun 2013-2018.
Visi Inspektorat Kota Bandung adalah:
Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kota Bandung dengan terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung,
meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan
profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat
Kota Bandung harus berdampak pada terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut.
“Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas danprofesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik”
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:
1. Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional
Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan
pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kota Bandung
dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan
perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat
memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat
memberi peringatan dini (early warning system) dan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan dapat
memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas
maka Inspektorat Kota Bandung menegaskan misinya sebagai
berikut.
1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal
Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) dapat
memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Bandung. Berbagai
kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang
selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai
program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi
pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan
internal sekurang-kurangnya meliputi aspek perencanaan,
pengorganisasian, dan pelaksanaan pemeriksaan.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas internpemerintah
Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara
pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang
sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang
profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal
berhubungan dengan “profesi” auditor maupun Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus
memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam
menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas
pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana
pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap
mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat
dan seksama.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Bandung pada
dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi.
Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan
dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran
dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-
masing tujuan.
Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode
perencanaan, maka Inspektorat Kota Bandung merumuskan tujuan
yang terkait dengan misi, yaitu:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran
konsultatif.
Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai
selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Bandung
merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:
1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengansasaran :
Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus
tindak pidana korupsi, dengan indikator kinerjanya:
Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak
pidana korupsi yang material.
Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada
level berkembang, dengan indikator kinerjanya:
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level
berkembang.
2) Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Bandung,
dengan indikator kinerjanya :
Skor hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat oleh Kementerian
Pendayaagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia;
Tertib administrasi barang/aset daerah di Inspektorat
Kota Bandung.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung, dengan indiktor kinerjanya :
Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B.
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-
undangan, dengan indiktor kinerjanya :
Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal
dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator
kinerjanya:
Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang
ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap
tahun.
4) Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapatberperan sebagai catalyst, consulting partner dan qualityassurance, dengan sasaran :
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang
mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan
pengembangan profesi, dengan indikator kinerjanya :
Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang
mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan
pengembangan profesi.
Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran; beserta target-
targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
TabelHubungan visi, Misi, Tujuan, dan Target Sasaran
Visi: Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KondisiAwal
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- KondisiAkhir1 2 3 4 5
Misi 1: Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Menurunnya jumlah SKPDdengan temuanpemeriksaan kasus tindakpidana korupsi
PersentaseSKPD yangmendapattemuan tindakpidana korupsiyang material.
31% 26% 23% 20% 16% 13% 13%
Meningkatnya SKPD yangtelahmengimplementasikan SPIPpada level berkembang
PersentaseSKPD yangtelahmenerapkanSPIP pada levelberkembang.
20% 33% 50% 65% 80% 100% 100%
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerjaMeningkatnyaakuntabilitas kinerjaInspektorat Kota Bandung
Skor hasilEvaluasi LAKIPInspektoratolehKementerianPendayaagunan
C CC CC B B A A
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
AparaturNegara danReformasiBirokrasiRepublikIndonesia.
Tertibadministrasibarang/asetdaerah diInspektoratKota Bandung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja SKPDdi lingkungan PemerintahKota Bandung
PersentasiSKPD yangmemiliki NilaiEvaluasi AKIPMinimal B
18% 26.23% 44.26% 70.49% 91.80% 100% 100%
Meningkatnya KepatuhanSKPD terhadap PeraturanPerundang-Undangan
Persentaseberkurangnyarekomendasihasilpemeriksaaninternal daneksternal yangharusditindaklanjuti
100% 18% 34% 50% 66% 72% 96.83%
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
3. Mewujudkan pelayanan publik yang primaMeningkatnya kualitaspelayanan publik
Persentaseaduanmasyarakatatas layananpublik yangditindaklanjutidibandingkanyang diterimaInspektoratsetiap tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Misi 2: Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah1. Menjadikan aparat pengawas intern pemerintah yang dapat perperan sebagai catalyst, consulting partner dan
quality assuranceMeningkatnya AparatPengawas InternPemerintah yangmendapatkan Sertifikatmengikuti pendidikan danlatihan pengembanganprofesi
PersentaseAparatPengawasInternPemerintahyangmendapatkanSertifikatmengikutipendidikan danlatihanpengembanganprofesi
60 APIP 20% 40% 60% 80% 100% Seluruh APIPsudah
mendapatkansertifikat
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara
spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan
analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opurtunities
(Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi
diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.
Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang
ditempuh selama lima tahun, meliputi:
1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi
tersebut adalah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur
pemeriksaan;
2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
teknis pemeriksaan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota;
5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP
Pemerintah Kota;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
8. Pengawasan atas kinerja SKPD;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan
SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan
berbasis komputer;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota bandung 2013-2018
13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional
terhadap kegiatan SKPD dan
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya
controllable bagi Inspektorat.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis 2013-2018
Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMewujudkan pemerintahanyang bersih dan bebas KKN
Menurunnya jumlahSKPD dengan temuanpemeriksaan kasustindak pidana korupsi
Penataan kebijakandan sistem
pengawasan berbasisrisiko
1. Penyusunan dan penyempurnaannorma, standar, dan produserpemeriksaan;
2. Penyusunan struktur organisasiyang sesuai dengan kebutuhanteknis pemeriksaan;
3. Peningkatan kualitas AKIP dalamevaluasi internal LAKIPPemerintah Kota;
4. Peningkatan kualitas pengelolaankeuangan daerah;
5. Pengevaluasian terhadap LAKIPyang telah dilaksanakan olehSKPD;
6. Pengawasan atas kinerja SKPD;7. Peningkatan sistem pengendalian
intern Pemerintah;8. Peningkatan pemeriksaan
operasional SKPD berdasarkanurutan SKPD yang risikonyapaling besar;
9. Pembagian tim pengawasberdasarkan risiko
Meningkatnya SKPD yangtelah
1. Penerapan denganpengembangan SPIP oleh SKPD;
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis 2013-2018
mengimplementasikanSPIP pada levelberkembang
2. Peningkatan kualitas SPIPdalam penyusunan LKPemerintah Kota
Mewujudkan akuntabilitaskinerja
Menurunnya temuanpemeriksaan kinerjaSKPD yang dibawahtarget
Peningkatan kualitaspelaksanaanpemeriksaan
1. Pengembangan sistem informasimanajemen hasil pemeriksaanberbasis komputer;
2. Pembuatan laporan dari entitaspelaporan yang sesuai denganSAP;
3. Pemeriksaan terhadap kualitaspelayanan publik yang strategis;
4. Mengembangkan pelayananpublik melalui pemanfaatanteknologi informasi;
Mewujudkan pelayananpublik yang prima
Menurunnya jumlahpengaduan masyarakatatas layanan publikkepada Inspektorat
Menjadikan pengawasaninternal sebagai katalis danperan konsultatif
Meningkatnyatindaklanjut hasilpemeriksaan Peningkatan
kompetensi aparatpengawas intern
pemerintah
1. Pemberian fasilitas bagipelaksanaan pengawasanoperasional terhadap kegiatanSKPD dan
2. Peningkatan kapasitas SDM(auditor & P2UP) yangsepenuhnya controlable bagiInspektorat
Meningkatnyatindaklanjut saran/hasilreview
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandunmg 2013-2018
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan
kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah
rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima
tahun (2013-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan
penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Bandung
dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
Tahun 2013-2018.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota
Bandung yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana
Strategis Inspektorat Kota Bandung. Program merupakan kristalisasi
kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah
untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat,
tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat
Kota Bandung dalam lima tahun mendatang.
Rinciap program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan
strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi
Inspektorat Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel 5.1 berikut.
Inspektorat Kota Bandung
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai
pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap
perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap
setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post)
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan
suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai
indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi
organisasi.
Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem
akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya
mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat.
Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama
menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output
entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik
yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Inspektorat Kota Bandung
Daerah Kota Bandung 2013-2018, misi nomor 2 ( dua) yaitu
“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan
melayani” dengan tujuan “ Membangun sistem pelayanan publik dan
pengelolaan administrasi pemerintahan kota yang efektif” dengan
sasaran “Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal
pemerintah daerah” maka Inspektorat Kota Bandung mengarahkan
kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana
tabel 6.1 berikut.
Inspektorat Kota Bandung
Rencana Strategis 2013-2018
Tabel 6.1.Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
No. Indikator
KondisiAwal
PeriodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun KondisiAkhir
PeriodeRPJMD
Tahun1
Tahun2
Tahun3
Tahun4
Tahun5
1. Menurunnya jumlahSKPD dengan temuanpemeriksaan kasustindak pidana korupsi
31% 26% 23% 20% 16% 13% 13%
2. Meningkatnya SKPDyang telahmengimplementasikanSPIP pada levelberkembang
20% 33% 50% 65% 80% 100% 100%
5 7 9 11 13 15 171 20 1 20 07 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
N/A 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1 20 1 20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
N/A 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
100% 8.387.230.000 13.666.252.500 15.207.497.750 16.244.487.525 17.508.149.778
1 20 1 20 07 20 01 1. Jumlah Objek Pemeriksaan yang diauditsecara Reguler
66 ObjekPemeriksaan
1. 66 ObjekPemeriksaan
4.972.450.000 1. 66 ObjekPemeriksaan
7.260.000.000 1. 66 ObjekPemeriksaan
7.986.000.000 1. 66 ObjekPemeriksaan
8.784.600.000 1. 66 ObjekPemeriksaan
9.663.060.000 1. 66 ObjekPemeriksaan
2. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Audittertentu yang dilaksanakan
12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 20 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan
3. Jumlah SKPD yang di Stock Opname danKas Opname
61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD 3. 61 SKPD
1 20 1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduandi Lingkungan Pemerintah Daerah
20 Laporan 86.000.000 116.000.000 127.600.000 140.360.000 154.396.000
1 20 1 20 07 20 03 1. Terlaksananya Kegiatan SPIP 1 Tahun 1. 1 Tahun 473.950.000 1. 1 Tahun 650.000.000 1. 1 Tahun 750.000.000 1. 1 Tahun 850.000.000 1. 1 Tahun 950.000.000 1. 1 Tahun2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan AD-PPK1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun 2. 1 Tahun
3. Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiLaporan Gratifikasi
1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun 3. 1 Tahun
1 20 1 20 07 20 05 Kegiatan Inventarisasi TemuanPengawasan
120 ObjekPemeriksaan
51.775.000 56.952.500 62.647.750 68.912.525 75.803.778
1 20 1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan
100% 987.450.000 1.591.250.000 1.645.800.000 1.650.050.000 1.654.300.000
1 20 1 20 07 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yangLebih Komprehensif
5 Kegiatan 171.180.000 461.165.000 475.165.000 475.280.000 490.165.000
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan HasilPengawasan
100%
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawsan yangdilaksanakan
5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang memilikitemuan
120 Objek Pemeriksaan 120 Objek Pemeriksaan 120 Objek Pemeriksaan 120 Objek Pemeriksaan 120 Objek Pemeriksaan 120 Objek Pemeriksaan
20 Laporan
Kegiatan Pengendalian ManajemenPelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pemeriksaan KhususPenanganan Kasus Pengaduan di lingkunganPemda
20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan
8 Kegiatan
Tingkat tercapainya pembinaan yangdilakukan terhadap objek pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala
N/A 100% 100% 100% 100%14 16 18
Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan
Jumlah kegiatan penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
N/A 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
4 6 8 10 12
Rp. Target Rp. Target
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3
Rp. Target Rp. TargetRp. Target
100%
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA BANDUNG
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)
KondisiKinerja padaAwal RPJMD
(Tahun 0)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir periodeRenstra SKPD
Target
1 20 1 20 07 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yangLebih Komprehensif
5 Kegiatan 171.180.000 461.165.000 475.165.000 475.280.000 490.165.000
1 20 1 20 07 20 08 1. Jumlah Entitas Pelaporan yang direviu 62 EntitasPelaporan
1. 62 Entitas Pelaporan 1.175.400.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.361.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.609.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.614.860.000 1. 62 Entitas Pelaporan 2.750.000.000 1. 62 Entitas Pelaporan
2. Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD 2. 61 SKPD
3. Jumlah Lakip yang disusun 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip 3. 1 Lakip
4. Jumlah Objek Pemeriksaan HasilPemeriksaan Reguler, PemeriksaanTertentu dan Pemeriksaan InspektoratProv. Jawa Barat
120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik 4. 120 Obrik
5. Jumlah Kegiatan Pendidikan di KantorSendiri
2 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan
6. Jumlah SKPD yang dimonitoring LaporanKeuangan Semesteran
0 6. 0 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD 6. 61 SKPD
7. Jumlah Unit Kerja yang dievaluasi RKA 0 7. 0 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja 7. 71 Unit Kerja
8. Jumlah SKPD yang dievalusi Renstra 0 8. 0 8. 0 8. 61 SKPD 8. 0 8. 0 8. 0
1 20 1 20 07 20 09 Monitoring, evaluasi, pengendalianterhadap LAKIP yang telah dilaksanakanSKPD
N/A 0 0 281.400.000 291.400.000 301.400.000
1 20 1 20 07 20 10 Kegiatan Penyelesaian ReformasiBirokrasi
1. Terlaksananya Kegiatan PMPRB 100% 469.025.000 1.169.025.000 1.269.025.000 1.369.025.000 1.469.025.000
2. Dokumen Evaluasi Jabatan padaInspektorat Kota Bandung
100%
1 20 1 20 07 21 100% 745.300.000 100% 1.130.000.000 100% 1.290.000.000 100% 1.450.000.000 100% 1.605.000.000 100%
1 20 1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan PengembanganTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
1 Tahun 578.300.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000
1 20 1 20 07 21 03 Kegiatan Pembinaan SDM AparatPengawasan Fungsional
1 Tahun 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000
1 20 1 20 07 21 04 Kegiatan Penilaian Angka Kredit JabatanFungsional Auditor
2 Kegiatan 117.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 55.000.000
1 20 1 20 07 22
1 20 1 20 07 22 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
1 Dokumen 110.600.000 300.000.000 350.000.000 450.000.000 550.000.000
1 20 1 20 07 23 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi
0% 0 75.000.000 100.000.000 125.000.000 400.000.000
1 20 1 20 07 23 02 Penyusunan sistem informasi hasilpemeriksaan
N/A 0 0 0 0 200.000.000
1 20 1 20 07 23 03 Pemeliharaan sistem informasi hasilpemeriksaan
N/A 0 75.000.000 100.000.000 125.000.000 200.000.000
100%Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen hasilpengawasan secara optimal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Sistem
Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaanyang dipelihara
N/A 3 Sistem 3 Sistem 3 Sistem 4 Sistem 4 Sistem
Jumlah Sistem Informasi hasil pemeriksaanyang disusun
N/A N/A N/A N/A 1 Sistem
Terlaksananya Penyusunan PKPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
300.000.000 100% 350.000.000 100% 450.000.000 100%100% 110.600.000 100%
1 Dokumen 1 Dokumen
Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan
Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatanpengawasan
100%
1 Tahun
Terlaksananya Penyusunan Daftar UsulanPenilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 40 Orang
Terlaksananya Pembinaan AparaturPengawasan dan Jabatan FungsionalInspektorat Kota Bandung
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
550.000.000 100%
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan danJabatan Fungsional yang Profesional danHandal
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
Tingkat tercapainya peningkatan capacitybuilding SDM APIP
100%
61 SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah SKPD yang dievaulasi AKIP N/A N/A 61 SKPD 61 SKPD 61 SKPD
100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan HasilPengawasan
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawsan yangdilaksanakan
5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
100%
Kegiatan Penanganan Kasus PengaduanMasyarakat
N/A 0 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000
1 20 1 20 07 01 701.420.000 986.239.095 1.076.895.105 1.174.616.715 1.280.110.487
1 20 1 20 07 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat
1 Tahun 8.000.000 9.000.000 9.900.000 10.890.000 11.979.000
1 20 1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 109.800.000 120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000
1 20 1 20 07 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
1 Tahun 30.600.000 40.600.000 50.600.000 60.600.000 70.600.000
1 20 1 20 07 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Tahun 29.079.000 39.079.000 49.079.000 59.079.000 69.079.000
1 20 1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantor
12 Bulan 73.320.000 77.040.000 84.744.000 93.218.400 102.540.240
1 20 1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
1 Tahun 30.000.000 33.650.000 37.015.000 40.716.500 44.788.150
1 20 1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 61.050.000 67.155.000 73.870.500 81.257.550 89.383.305
1 20 1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
1 Tahun 50.900.000 56.455.000 62.100.500 68.310.550 75.141.605
1 20 1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 12.000.000 13.500.000 14.850.000 16.335.000 17.968.500
1 20 1 20 07 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
1 Tahun 60.000.000 67.000.000 73.700.000 81.070.000 89.177.000
1 20 1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman
1 Tahun 85.171.000 93.660.095 103.026.105 113.328.715 124.661.587
1 20 1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun 151.500.000 169.100.000 186.010.000 204.611.000 225.072.100
1 20 1 20 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran
N/A 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1 20 1 20 07 02 729.000.000 1.448.400.000 2.003.400.000 2.508.400.000 3.008.400.000
1 20 1 20 07 02 5 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
N/A 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1 20 1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
1 Tahun 3.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan GedungKantor
1 Tahun 100.400.000 250.400.000 400.400.000 550.400.000 700.400.000
1 TahunTerpenuhinya Meubelair Penunjang Kerja 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya Peralatan Penunjang gedungKantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor N/A 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
100% 100% 100% 100% 100% 100%Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Tercapainya Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
100%
1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Jasa TenagaPendukung Administrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran
N/A 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Barang Cetakan danPengandaan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Jasa Perbaikan Alat KerjaKantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor sehari-hari
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Terpenuhinya Perijinan KendaraanDinas/Oprasional
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
12 Bulan
Tersedianya Perlengkapan dan PeralatanPenunjang Kerja
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Sarana Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Terlaksananya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam Pengiriman Surat
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100%Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%
Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani N/A 22 Kasus 24 Kasus 26 Kasus 27 Kasus 27 Kasus
1 20 1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
1 Tahun 3.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000
1 20 1 20 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan GedungKantor
1 Tahun 100.400.000 250.400.000 400.400.000 550.400.000 700.400.000
1 20 1 20 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair 1 Tahun 32.600.000 150.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000
1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
1 Tahun 101.400.000 201.400.000 301.400.000 401.400.000 501.400.000
1 20 1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 491.600.000 641.600.000 791.600.000 941.600.000 1.091.600.000
1 20 1 20 07 03 26.450.000 72.000.000 108.000.000 114.000.000 180.000.000
1 20 1 20 07 03 03
1 20 1 20 07 03 07 Pembangunan sistem pengukuran kinerjaaparatur
N/A 0 0 200.000.000 0 0
10.700.000.000 18.207.891.595 20.668.792.855 22.602.804.240 25.071.590.264
Kegiatan Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
Tersedianya Pakaian Kerja Karyawan/ti 90 Pakaian
JUMLAH
Jumlah sistem pengukuran kinerja aparaturyang dibangun
N/A N/A 1 Sistem 0 N/A N/A
108.000.000 360 Pakaian 114.000.000 450 Pakaian 180.000.000 450 Pakaian90 Pakaian 26.450.000 180 Pakaian 72.000.000 270 Pakaian
12 Bulan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat pencapaian disiplin aparatur 100% 100% 100% 100%
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100% 100% 100%
1 Tahun
Terpenuhinya Bahan dan Jasa PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Meubelair Penunjang Kerja 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
Terpenuhinya Peralatan Penunjang gedungKantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
19 20 21500.000.000
500.000.000 Inspektorat KotaBandung
17.508.149.778
9.663.060.000
154.396.000 Inspektorat KotaBandung
950.000.000
75.803.778 Inspektorat KotaBandung
1.654.300.000 Inspektorat KotaBandung
490.165.000 Inspektorat KotaBandung
Inspektorat KotaBandung
KotaBandung
Inspektorat
1nspektorat KotaBandung
Rp.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA BANDUNG
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD LokasiKondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra SKPD
490.165.000 Inspektorat KotaBandung
2.750.000.000
301.400.000 Inspektorat KotaBandung
1.469.025.000 Inspektorat KotaBandung
1.605.000.000
1.300.000.000 Inspektorat KotaBandung
250.000.000 Inspektorat KotaBandung
55.000.000 Inspektorat KotaBandung
550.000.000 Inspektorat KotaBandung
400.000.000
200.000.000 Inspektorat KotaBandung
200.000.000 Inspektorat KotaBandung
550.000.000
Inspektorat KotaBandung
39.930.000 Inspektorat KotaBandung
1.280.110.487
11.979.000 Inspektorat KotaBandung
159.720.000 Inspektorat KotaBandung
70.600.000 Inspektorat KotaBandung
69.079.000 Inspektorat KotaBandung
102.540.240 Inspektorat KotaBandung
44.788.150 Inspektorat KotaBandung
89.383.305 Inspektorat KotaBandung
75.141.605 Inspektorat KotaBandung
17.968.500 Inspektorat KotaBandung
89.177.000 Inspektorat KotaBandung
124.661.587 Inspektorat KotaBandung
225.072.100 Inspektorat KotaBandung
200.000.000 Inspektorat KotaBandung
3.008.400.000
200.000.000 Inspektorat KotaBandung
15.000.000 Inspektorat KotaBandung
700.400.000 Inspektorat KotaBandung
15.000.000 Inspektorat KotaBandung
700.400.000 Inspektorat KotaBandung
500.000.000 Inspektorat KotaBandung
501.400.000 Inspektorat KotaBandung
1.091.600.000 Inspektorat KotaBandung
180.000.000
0 Inspektorat KotaBandung
25.071.590.264
180.000.000 Inspektorat KotaBandung
top related