rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir … · manfaat, (3) ruang lingkup daerah perencanaan,...
Post on 16-Apr-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 8 7
RENCANA STRATEGISPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG
Kerjasama:
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung
dengan
Proyek Pesisir Lampung
PKSPL - IPB
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 8 9
TIM KERJA RENSTRA PESISIR :
PRAYITNOTOLE DAILAMI
FAHRIZAL DARMINTOGAMAL PASYA
EDIYANTOHERZA YULIANTOPRIYANTO PUTRO
SUGENG P. HARYANTOTONNY O.L TOBING
EDISONELVIZAR
BUDY WIRYAWAN
Citation :Pemda Propinsi Lampung. 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung denganProyek Pesisir Lampung dan PKSPL - IPB. Bandar Lampung. Indonesia. 96 pp.
PENYUSUN
TIM CRMP :
BUDY WIRYAWANHANDOKO ADI SUSANTOALI KABUL MAHIMARIZAL AHMADIAN M. DUTTONJOHN P. DUFFBILL MARSDEN
TIM PKSPL - IPB :
DIETRIECH G. BENGENM. FEDI A. SONDITANEVIATY P. ZAMANIAMIRUDDIN TAHIR
Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program NRM danUSAID - CRC/URI Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (CRMP)
Cover : CRMP LampungPeta : Tim GIS, PKSPL - IPBLayout : Budy Wiryawan, Handoko A.SFinishing Layout : Pasus Legowo, Pepen S. Abdullah (Production House, Gd. Marine Center Lt.5, PKSPL-IPB, Bogor)ISBN : 979-9336-03-1Keterangan gambar Cover : Pencucian Kerang Hijau hasil panen (kiri), Teluk Lampung (tengah), survei terumbu karang (kanan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 9 1
Disadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan pengalaman sukses dan kegagalan yang sangatmempengaruhi kesadaran serta interpretasi tentang makna pembangunan. Kesadaran dan interpretasi tersebut bersifatdinamis sehingga mempengaruhi dan menyebabkan pergeseran-pergeseran dalam orientasi pembangunan.
Salah satu orientasi pembangunan yang berkembang adalah konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable develop-ment) yang dapat diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis, dan kultur. Dalam kerangkainilah diperlukan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) yang dapat menyeimbangkan proses perubahan, sehingga eksploitasisumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dapat konsisten dengan kebutuhansaat ini dan masa datang.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyambut baik disusunnya Dokumen Rencana Strategis PengelolaanWilayah Pesisir Lampung yang dilakukan atas kerjasama Pemerintah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota sePropinsi Lampung (khususnya yang memiliki kawasan pesisir), Tim Kerja/Tim Pengarah Propinsi (Provincial SteeringTeam) Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, dan Proyek Pesisir Lampung (Coastal Resources Management Project,Program USAID-BAPPENAS-PKSPL IPB).
Selanjutnya, dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan masukan dalam pemanfaatan dan pengelolaanWilayah Pesisir Lampung, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam kerangkapembangunan daerah secara menyeluruh.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihakyang telah terlibat secara aktif mulai dari tahapan perencanaan sampai selesainya dokumen Renstra ini. Khusus kepadaSdr. Dr. Rokhmin Dahuri (Direktur PKSPL-IPB/Dirjen Pesisir, Pantai, dan Pulau-pulau Kecil DELP), Dr. Budy Wiryawan(Pimpinan Proyek Pesisir - CRMP Lampung), kami sampaikan penghargaan dan salut atas segenap partisipasi danketerlibatan yang intensif dalam proses penyusunan dokumen ini.
Akhirnya, kami berharap seluruh stakeholders dapat mendayagunakan secara optimal dokumen ini untuk membangundaerah Lampung yang kita cintai.
Bandar Lampung, Mei 2000Gubernur Lampung,
Drs. H. Oemarsono
SAMBUTAN GUBERNURSAMBUTAN GUBERNUR
i
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung9 2
Penyusunan dokumen Renstra ini merupakan kelanjutan dari kegiatan inventarisasi potensisumberdaya wilayah pesisir Lampung, yang telah dituangkan dalam Atlas Sumberdaya Wilayah PesisirLampung. Dokumen ini tersusun melalui rangkaian kegiatan yang cukup panjang dan intensif mulaidari tahapan Renstra Training, Workshop, Pembentukan Tim Kerja, Konsultasi Publik, Rapat TimKerja, Penulisan Draft Renstra, hingga penulisan akhir dan pencetakan.
Dalam dokumen RENSTRA ini dipaparkan secara komprehensif kondisi umum wilayah pesisirLampung, isu-isu pokok pengelolaan wilayah pesisir, visi daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir,sasaran, indikator, dan strategi pengelolaan serta rencana implementasinya.
Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai dari tahapan perencanaan sampai formulasiakhir penulisan dokumen ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menyampaikan salut danterima kasih kepada Proyek Pesisir Lampung (CRMP – Coastal Resources Management Project)sebagai fasilitator, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) – IPB, Pusat KajianSumberdaya Pesisir (CRC – Coastal Resources Center) Universitas Rhode Island, Tim PengarahPropinsi (PST – Provincial Steering Team), Tim Kerja Renstra Pesisir, Dinas/Instansi terkait PropinsiLampung, Pemda Kabupaten/Kota Pesisir. Peran yang cukup besar juga telah diberikan oleh kalanganmedia massa cetak dan elektronik, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat yang juga turut mewarnai danmemperkaya substansi dokumen Renstra ini.
Dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka, sehingga segenap kritik, saran dan masukan yang bersifatkonstruktif akan sangat bermanfaat dalam proses implementasinya. Mudah-mudahan secara bersamakita dapat mewujudkan “hari esok” Lampung yang lebih baik.
Bandar Lampung, Mei 2000Ketua Bappeda Propinsi Lampung
Ir. Harris Hasyim, MA.
KATA PENGANTARKATA PENGANTAR
i i
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 9 3
PETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN RENSTRAPETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN RENSTRA
i i i
Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung,disusun berdasarkan isu utama enam kabupaten/kota yang memilikiwilayah pesisir (Lampung Selatan, Lampung Barat, Bandar Lampung,Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Timur), yang prosespenggaliannya dimulai dari isu yang ada pada Atlas Sumberdaya WilayahPesisir Lampung, lalu dikonfirmasikan kembali pada masyarakat, tokohadat, dinas/instansi terkait, dan stakeholders lainnya di kabupaten/kotabersangkutan. Dari isu-isu tersebut disusun isu utama dan visi untukmasing-masing kabupaten/kota dan akhirnya isu utama dan visi propinsi.
Dokumen ini terdiri dari enam bab, yaitu (1) Pendahuluan, (2)Kondisi Wilayah Pesisir Lampung, (3) Rencana Strategis PengelolaanWilayah Pesisir Lampung Terpadu, (4) Proses Implementasi, (5) ProsesKaji Ulang dan Evaluasi, (6) Informasi Lebih Lanjut.
Bab I Pendahuluan, membahas (1) Latar Belakang, (2) Tujuan danManfaat, (3) Ruang Lingkup Daerah Perencanaan, (4) Proses Perencanaan,dan (5) Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Padabab ini dibahas juga tentang posisi Renstra dalam konteks perencanaan,dan proses pembuatan dokumen Renstra itu sendiri yang dimulai daripenyamaan visi dan pengumpulan data (Pelatihan Renstra , Workshop,pembentukan tim kerja, konsultasi publik/survei lapang), analisis danevaluasi, rapat tim kerja, dan perumusan draft Renstra (Workshop,Penulisan Draft Renstra, Dokumen Renstra).
Bab II Kondisi Wilayah Pesisir Lampung, membahas (1) ProfilWilayah Pesisir Lampung, yang sebagian besar datanya diambil darilaporan teknis dalam pembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah PesisirLampung, (2) Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Alam dan Manusia,dan (3) Isu-isu Pengelolaan Pesisir, yang mencakup isu setiap kabupaten/kota, isu pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, serta isu prioritaspengelolaan pesisir Propinsi Lampung.
Bab III Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir LampungTerpadu membahas tentang (1) Visi dan Tujuan Renstra Pesisir PropinsiLampung, (2) Isu-isu pengelolaan, kebijakan, dan strategi, serta (3)Pengelolaan pulau dan perairan sekitarnya. Bab ini merupakan intidokumen Renstra, yang secara detil membahas masing-masing isu utamapengelolaan wilayah pesisir yang berhubungan dengan gambaran/fakta
yang ada saat ini, penyebab dan akibat masing-masing isu utama tersebut.Selanjutnya, dari gambaran tersebut disusun sasaran yang ingin dicapai,indikator pencapaian sasaran, dan strategi pencapaian sasaran untukmasing-masing isu yang dibahas. Pada bab ini, dibahas pula secara khususisu utama pengelolaan pulau kecil dan perairan sekitarnya, seperti wilayahpesisir lainnya, sedangkan proses implementasi masing-masing strategidibahas pada Bab IV.
Bab IV Proses Implementasi membahas tentang dinas/instansipenanggung jawab/yang terlibat dalam pelaksanaan masing-masing strategiuntuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagai solusi masing-masing isu utama yang dibahas. Prioritas dan waktu pelaksanaan yangdiharapkan, dibahas pula dalam bab ini.
Bab V Proses Kaji Ulang dan Evaluasi, membahas tentang kaji ulangdan evaluasi yang terdiri dari dua bentuk tinjauan, yaitu review dokumensetiap tiga tahun dan revisi setiap lima tahun. Review dan revisi iniberhubungan dengan substansi dokumen dan tim yang melakukan kajianulang tersebut. Pada bab ini dibahas pula mengenai proses revisi jika halini harus dilakukan.
Bab VI Informasi Lebih Lanjut, memuat tentang badan yangbertanggung jawab dan dapat dihubungi secara langsung mengenaidokumen Renstra tersebut.
Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan dokumen Renstraini, dilampirkan daftar istilah dan penjelasannya, daftar hasil analisisKekepan (SWOT) kelembagaan masing-masing kabupaten/kota, daftarstakeholders, dan daftar kegiatan konsultasi publik. Untuk kelengkapanvisual, dokumen ini disertai pula dengan peta-peta, yaitu Peta WilayahPerencanaan Strategis Pesisir Lampung, Peta Lokasi Konsultasi Publikdengan stakeholders dalam Proses Renstra Pesisir, Peta Isu UtamaKabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus, Peta IsuUtama Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat, Peta Isu UtamaKota Bandar Lampung, dan Peta Isu Utama Pulau dan Perairan Sekitarnya.
Tim Kerja Renstra Pesisir
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung9 4
RINGKASAN EKSEKUTIFRINGKASAN EKSEKUTIF
i v
Sumberdaya wilayah pesisir Lampung terbentang di sepanjang 1.105km garis pantai, dengan luas perairan pesisir 16.625,3 km2, dicirikandengan produktivitas ekosistem yang tinggi, sehingga dapat mendukungkegiatan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatselama ini. Telah terbukti bahwa komoditi dari sumberdaya alam pesisirtahan terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di lain pihakeksploitasi terhadap sumberdaya tersebut telah menyebabkan timbulnyamasalah-masalah yang kompleks dan terlihat adanya indikasi telahterlampauinya daya dukung ekologis. Dari permasalahan di wilayah initelah diangkat 10 (sepuluh) isu-isu pengelolaan dan isu pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) diwilayah pesisir, yaitu :
1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum 3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir 4. Degradasi habitat wilayah pesisir 5. Pencemaran wilayah pesisir 6. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut 7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan
secara optimal 8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya 9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)10. Ancaman intrusi air laut11. Isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
Untuk menangani isu-isu tersebut, diperlukan rencana strategis yangmemuat visi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan yang terpadu dandiakui bersama oleh stakeholders. Rencana strategis pengelolaan wilayahpesisir ini disebut Renstra Pesisir.
Renstra ini disusun melalui proses yang cukup panjang denganpartisipasi aktif stakeholders. Proses penyusunannya diawali denganpembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, kemudianpelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas lembaga dan perorangan,
dan konsultasi publik dalam bentuk workshop, seminar dan diskusi-diskusiselama survei lapang. Informasi yang didapatkan melalui prosespenggalian isu-isu pengelolaan dikaji secara seksama dengan melakukancross-check (verifikasi) kepada stakeholders untuk mendapatkankeabsahan dan penjelasan isu yang lebih rinci serta spesifik di kabupaten/kota pesisir.
Renstra Pesisir adalah dasar dari pengelolaan secara terpadu, yangberisi landasan untuk penyusunan perencanaan yang lebih rinci, sepertirencana zonasi (rencana tata-ruang pesisir), rencana pengelolaan suatukawasan, dan rencana-rencana aksi lintas lembaga untuk pemanfaatansumberdaya dan pembangunan di wilayah pesisir. Renstra ini menga-komodasi visi pengelolaan pesisir dari 6 (enam) kabupaten/kota pesisirdi propinsi Lampung. Renstra Pesisir ini merupakan komitmen darisegenap stakeholders di wilayah pesisir Lampung untuk mengelolasumberdaya secara optimum. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaantergantung dari kesungguhan stakeholders sendiri.
Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang dinamis yang harusdikaji ulang setiap tahun. Renstra ini perlu direview setiap tiga tahun,sesuai dengan kesepakatan para stakeholders, untuk mengantisipasiperubahan dan penyesuaian akibat dari pembangunan.
Renstra adalah dokumen perencanaan milik masyarakat Lampung.Implementasi dari rencana-rencana yang tertuang di dalamnya merupakanacuan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program baiklembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Jika ada kritik dan saranuntuk perbaikan atau revisi silakan menghubungi:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Propinsi LampungJalan R.W.Monginsidi No.69, Teluk BetungBandar Lampung 35401Telp. 0721-481166
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 9 5
DAFTAR ISIDAFTAR ISISAMBUTAN GUBERNUR LAMPUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN RENSTRA PESISIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAFTAR SINGKATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Tujuan dan Manfaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 Ruang Lingkup Daerah Perencanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4 Proses Perencanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. KONDISI WILAYAH PESISIR DI LAMPUNG2.1 Profil Wilayah Pesisir Lampung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Potensi dan Masalah Sumberdaya Alam dan Manusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Isu-isu Pengelolaan Kabupaten, Kota, dan Pulau-pulau Kecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU3.1 Visi Rencana Strategis Propinsi Lampung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. Belum adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D. Degradasi Habitat Wilayah Pesisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. Pencemaran Wilayah Pesisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F. Kerusakan Hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Potensi dan Obyek Wisata Bahari Belum Dikembangkan secara Optimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H. Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. Rawan Bencana Alam (Gempa, Tanah Longsor, Banjir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v
iii
iiiivv
vii
12225
99
17
2424242628293436374042
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung9 6
J. Ancaman Intrusi Air Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Perlunya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. PROSES IMPLEMENTASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. INFORMASI LEBIH LANJUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPIRANLampiran 1 : Analisis SWOT Kelembagaan di Kabupaten/Kota Pesisir Propinsi Lampung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lampiran 2 : Ucapan terima kasih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lampiran 3 : Tabel kegiatan Proses Penyusunan Renstra Pesisir Lampung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAFTAR ISTILAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v i
43434343
476263
64
657175
7983
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 9 7
DAFTAR SINGKATANDAFTAR SINGKATANAMDAL : Analisis Mengenai Dampak LingkunganAPPU : Asosiasi Pengusaha Pembenihan UdangBakosurtanal : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan NasionalBapedal : Badan Pengendalian Dampak LingkunganBapedalda : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan DaerahBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBKPM : Badan Koordinasi Penanaman ModalBKSDA : Balai Konservasi Sumberdaya AlamBOD : Biological Oxygen Demand (kebutuhan oksigen
untuk proses biologi)BPN : Badan Pertanahan NasionalBPS : Badan Pusat StatistikBRLKT : Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi TanahBT : Bujur TimurCITES : Convention on International Trade in Endangered
Species (Suatu konvensi internasional mengenaiperdagangan flora dan fauna langka)
COD : Chemical Oxygen Demand (kebutuhan oksigenuntuk proses kimia)
CPB : PT Central Pertiwi BahariCRC : Coastal Resources Center (Pusat Kajian Sumberdaya
Pesisir, Universitas Rhode Island, Amerika Serikat)CRMP : Coastal Resources Management Project (Program
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, kerjasamaUSAID – Bappenas, dikenal dengan Proyek Pesisir)
DAS : Daerah Aliran SungaiDCD : PT Dipasena Citra DarmajaDELP : Departemen Eksplorasi Laut dan PerikananDepag : Departemen AgamaDepkimbangwil :Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
Depdagri : Departemen Dalam NegeriDephub : Departemen PerhubunganMenegkumdang: Menteri Negara Hukum dan PerundanganDepnaker : Departemen Tenaga KerjaDiknas : Pendidikan NasionalDinsos : Dinas SosialDiparda : Dinas Pariwisata DaerahDitjen Bangda: Direktorat Jenderal Pembangunan DaerahDishut : Dinas KehutananDiskan/DELP : Dinas Perikanan/Dinas Eksplorasi Laut dan PerikananDiskes : Dinas KesehatanDiperta : Dinas PertanianDiklat : Pendidikan dan PelatihanDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPU : Dinas Pekerjaan UmumFAO : Food and Agriculture Organization (Organisasi pangan
dan pertanian PBB)GAPPINDO : Gabungan Pengusaha Perikanan IndonesiaGBHN : Garis-garis Besar Haluan NegaraHNSI : Himpunan Nelayan Seluruh IndonesiaICM : Integrated Coastal Management (Pengelolaan wilayah
pesisir terpadu)IPB : Institut Pertanian BogorKanwil : Kantor WilayahKekepan : Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan AncamanKeppres : Keputusan PresidenKTF : Kabupaten Task Force (Gugus Kerja Kabupaten
di Lampung Selatan)LBH : Lembaga Bantuan HukumLIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLIT : Line Intercept Transect (Metode survei terumbu
karang dengan transek garis)
v i i
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung9 8
LREP : Land Resources Evaluation and Planning (Evaluasi danPerencanaan Sumberdaya Lahan)
LS : Lintang SelatanLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMBV : Mesodermal Baculo Virus (Suatu penyakit pada udang
yang disebabkan oleh virus Bacilliform)MCK : Mandi cuci kakusMCMA : Marine and Coastal Management Area
(Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Laut)MoU : Memorandum of Understanding (Perjanjian Kerjasama)MREP : Marine Resources Evaluation and Planning (Evaluasi
dan Perencanaan Sumberdaya Kelautan)MSY : Maximum Sustainable Yield (Hasil tangkapan lestari
maksimum yang secara ekologis berkelanjutan)P3O : Pusat Penelitian dan Pengembangan OseanologiPantura : Pantai Utara JawaPBB : Perserikatan Bangsa-bangsaPemda : Pemerintah DaerahPKA : Perlindungan dan Konservasi AlamPHRI : Perhimpunan Hotel dan Restoran IndonesiaPJM : Pembangunan Jangka MenengahPJP : Pembangunan Jangka PanjangPKSPL - IPB : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPBPKT : Perhutanan dan Konservasi TanahPMA : Penanaman Modal AsingPMD : Pemerintah Masyarakat DesaPMDN : Penanaman Modal Dalam NegeriPoldas : Pola DasarProkasih : Program Kali Bersih (Bapedalda)PSL : Pusat Studi Lingkungan (Universitas Lampung)PST : Provincial Steering Team (Tim Pengarah Propinsi untuk
program pengelolaan pesisir)
PT : Perguruan TinggiRenstra : Rencana StrategisRepelita : Rencana Pembangunan Lima TahunRepelitada : Rencana Pembangunan Lima Tahun DaerahRIPPDA : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DaerahRTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenRTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah PropinsiSD : Sekolah DasarSDA : Sumberdaya AlamSDM : Sumberdaya ManusiaSLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaSMU : Sekolah Menengah UmumSWOT : Strength, Weakness, Opportunity, Threat (Analisis
mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)TKPRD : Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahTN : Taman NasionalTN BBS : Taman Nasional Bukit Barisan SelatanTNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan LautTN WK : Taman Nasional Way KambasTPI : Tempat Pelelangan IkanTSS : Total Suspended Solid (Total padatan terlarut)TVRI : Televisi Republik IndonesiaUKL : Upaya Pengelolaan LingkunganUNILA : Universitas LampungUPL : Upaya Pemantauan LingkunganURI : University of Rhode IslandUSAID : United States Agency for International Development
(Badan khusus pemerintah Amerika Serikat untukpengembangan internasional)
ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif
v i i i
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1
BAB I1.1 Latar Belakang
Secara yuridis formal daerah Lampung ditetapkan sebagaiPropinsi dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1964. Sebelumnyadaerah ini merupakan salah satu wilayah karesidenan dariPropinsi Sumatera Selatan. Daerah ini terletak pada posisigeografis antara 3o 45’ LS – 6o 45’ LS dan 103o 40’ BT – 105o
50’ BT, di sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera. ..
Kondisi topografi Propinsi Lampung sangat bervariasimulai dari dataran rendah dan berawa sampai dengan perbukitandan pegunungan yang tinggi. Daerahnya dibagi dalam 5 unittopografi, yaitu (1) berbukit sampai bergunung, dengankemiringan 25%; (2) berombak sampai bergelombang, dengankemiringan 8 – 15 %; (3) dataran alluvial, dengan kemiringan 0–3 %; (4) daerah dataran rawa pasang surut, dan (5) river ba-sin.
Secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan35.376,5 km2, panjang garis pantai Lampung 1.105 km (termasuk69 pulau kecil) dengan dua teluk besar yaitu Teluk Lampungdan Teluk Semangka, serta 184 desa pantai dengan luas total414.000 ha. Mengacu pada Pasal 3 UU No.22/1999 tentangPemerintah Daerah, daerah Lampung memiliki luas wilayahperairan pesisir lebih kurang 16.625,3 km2 sehingga secarakeseluruhan Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8km2.
Potensi wilayah pesisir tersebut sampai saat ini belumdikelola secara optimal, karena pemanfaatan yang dilakukancenderung eksploitatif dan bersifat sektoral. Oleh karenanyadalam jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaanterhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.Salah satu tahapan dalam re-orientasi tersebut adalah diperlukan adanyaperencanaan strategis sebagai acuan dalam pendayagunaan dan
P E N D A H U L U A NP E N D A H U L U A N
Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) sebagai pintu gerbangPulau Sumatera (foto:Pasus L.)
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Dengan Renstra ini tidak sajaakan dicapai keterpaduan pengelolaan, tetapi akan diperoleh manfaatganda bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2
1.2 Tujuan dan Manfaat
Secara khusus ditetapkan 4 (empat) tujuan utama penyusunan RencanaStrategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung (disingkat RenstraPesisir), yang mengakomodasi :
Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dankewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisirsecara berkelanjutanTujuan Konservasi Ekologis, yaitu melindungi dan memperbaikiekosistem wilayah pesisir LampungTujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mengembangkan sistempemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien danberkelanjutanTujuan Administrasi, yaitu meminimalkan adanya konflik pemanfaatandan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapatdicapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program.
Sedangkan peran Renstra Pesisir adalah sebagai berikut :1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secaramenyeluruh
2. Memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan Rencana Zonasi,Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi
3. Mengidentifikasi tujuan, dan sasaran dari setiap permasalahan sertamencari strategi penyelesaiannya
1.3 Ruang Lingkup Daerah Perencanaan
Secara administratif, Propinsi Lampung dibagi dalam 8 Kabupatendan 2 Kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut, hanya 6 (enam) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan,Kabupaten Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang
Bawang, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Timur.Sedangkan 4 (empat) kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten Lampung Utara,Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metrohanya terdiri dari wilayah daratan.
Sampai dengan tahun 1999, penduduk yang bermukim di PropinsiLampung berjumlah lebih kurang 7 juta jiwa, terdiri dari 3,55 juta laki-laki dan 3,45 juta perempuan. Jika diasumsikan pertumbuhan pendudukberjalan konstan, maka diproyeksikan pada tahun 2000 penduduk Lampungakan berjumlah lebih kurang 7,11 juta jiwa.
Peta Wilayah Perencanaan Strategis Wilayah Pesisir Lampung dapatdilihat pada Gambar 1.
1.4 Proses Perencanaan
Rencana Strategis Pengelolaan wilayah Pesisir disusun denganmengacu kepada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yangmerupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. PosisiRencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung dalam konteksperencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.
Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasipotensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir Lampung.Gambaran mengenai potensi dan permasalahan wilayah pesisir Lampungtelah dipublikasikan dalam bentuk Atlas Sumberdaya Wilayah PesisirLampung.
Penyusunan Renstra Pesisir dilaksanakan melalui suatu proseskoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara instansi terkait mulai daripropinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.Secara khusus di tingkat propinsi, dibentuk Tim Kerja Renstra (RenstraWorking Group) yang dibentuk oleh Tim Pengarah Propinsi (ProvincialStreering Team).
Penjaringan dan pengumpulan data, informasi serta isu-isu prioritasdalam pengelolaan wilayah pesisir, dilakukan melalui beberapa tahapan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3
Gambar 1.Peta wilayah perencanaan strategis Pesisir Lampung.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5
dengan mekanisme konsultasi publik berupa tatap muka, diskusi, dandengar pendapat dengan seluruh stakeholders (masyarakat dan instansiterkait di daerah). Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut makadirumuskan visi Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung.
Renstra Pesisir ini merupakan suatu acuan dan kerangka dasar dalampengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Berdasarkan Renstra inidapat dikembangkan penyusunan perencanaan yang lebih rinci, sepertiRencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi untukpemanfaatan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir(Gambar 3).
Bagan Alir Proses Pembuatan Renstra Pesisir Propinsi Lampungdapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 3. Kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir Lampung
(modifikasi dari: Hunt, Dutton, and Duff (1998))
1.5 Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu
Berdasarkan Pasal 3 junto Pasal 10 UU No. 22/1999 dinyatakanbahwa wilayah daerah propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayahlaut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepasdan atau ke arah perairan kepulauan dan kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Dengan pelimpahankewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalammerencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa-
Workshop Renstra Pesisir di Gedung Pusiban, Bandar Lampung(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 Gambar 4
Juni – September 1999Juni – September 1999 Oktober – November 1999Oktober – November 1999
PELATIHANPELATIHAN TIM KERJA RENSTRATIM KERJA RENSTRA PENGUMPULANPENGUMPULANANALIANALIS
DesemDesem
Pre Renstra TrainingTraining Tim KerjaWorkshop Propinsi
Pengenalan konsep ICM/RenstraMemperbaharui proses Renstrasesuai kondisi Lampung
Diskusi CDROM MREPKonsultasi tenaga ahliTukar menukar pengalaman
KegiatanKegiatan
TujuanTujuan
MetodeMetode
OutputOutput
PartisipanPartisipan
Penyamaan visi dan misi
Pre Renstra Training :Pre Renstra Training :Bappeda, Bapedalda, Unila,Dinas terkait, LSM, Pers,Pemda Lam-Sel (90 peserta)Workshop :Workshop : Bappeda, PTswasta, Unila, IAIN, DPRD,LSM, Dinas terkait kab./kota(85 peserta)Training Renstra : Training Renstra : TimKerja Renstra, Bappeda,LSM, CRMP (30 peserta)
Pembentukan Tim KerjaRenstra oleh PST
Pembentukan danpengesahan Tim KerjaRenstra
Diskusi dan Musyawarah
Tim Kerja Renstra Jadwal Kerja Tim Kerja
Anggota PST, Bappeda,CRMP, Pers (25 peserta)
Inventarisasi isu Atlas SWPL
Konsultasi publik
Penggalian isu secara detail
Konsultasi publik dengan carakontekstualisasi progresif(diskusi, interview, kuesioner,analisis SWOT)Workshop kab./kota pesisir
Stakeholder kab./kota:Stakeholder kab./kota:DPRD, Bappeda,Bapedalda, LSM, swasta,pers, dinas terkait, tokohmasyarakatMasyarakat desa/pulau-pulau kecil (P. Pisang,P. Legundi, P. Pahawang,P. Sebesi, P. Tabuan,P. Segamat) (232 peserta)
Daftar isu-isu prioritaskab./kota pesisir
Anakab
Pendan
Isu
R
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7n Proses Renstra Pesisir Lampung
FORMASI KAB/KOTA/FORMASI KAB/KOTA/U-PULAU KECILU-PULAU KECIL ANALISIS PROPINSIANALISIS PROPINSI DRAF RENSTRADRAF RENSTRA WORKSHOPWORKSHOP
er- Februari 2000er- Februari 2000 Februari - Maret 2000Februari - Maret 2000 April 2000April 2000
informasi setiapta pesisir
aan ranking isu-isui kab./kota pesisir
dan visi kab./kotapesisir
eholder 6 kab./kota pesisir
g isu dan visi kab./kota pesisir
fikasi ranking isun visi kab./kota
pesisir
Analisis isu dan visi kab./kota pesisir
Penyamaan ranking isu-isudan visi propinsi
Isu-isu dan visi propinsi
Isu dan visi 6 kab./kotapesisir/pulau-pulau kecil
Ranking isu dan visipropinsi
Tim Kerja Renstra, Bappeda, CRMP (25 peserta)
Penyamaan draft Renstra
Merumuskan sasaran,indikator, strategiPembahasan draft oleh TimRenstra
Diskusi-diskusi intern TimKerja
Draft Renstra
Workhop Renstra
Sosialisasi draft RenstraVerifikasi sasaran, indikator,dan strategi RenstraMencari strategi tindak lanjut Renstra
Presentasi dan diskusi kelompok
Dokumen Renstra:Dokumen Renstra:Memberikan arahan formasi, pengendalian,dan bantuan dalam prioritas programrencana aksi lintas sektoralMenuntun dan memprioritaskan pengelolaandi suatu wilayah pesisir dan rencana zonasi/tata ruang wilayah pesisirMemberikan sumbangan dalamperumusan sasaran/rencana nasional
Aliran dataAliran dataUmpan balikUmpan balik
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung8
Gambar 5 . Siklus Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu (Olsen et al, 1998)
jasa lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunandaerah.
Sesuai dengan letak geografisnya, wilayah pesisirLampung memiliki keragaman potensi sumberdayapesisir dan laut. Untuk memperoleh hasil yang optimaldalam pendayagunaannya maka perlu ada satuketerpaduan pengelolaan. Secara khusus terdapat 3 (tiga)jenis keterpaduan yang diharapkan dalam implementasikonsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu, yaitu : 1)keterpaduan sistem (dimensi spasial dan temporal), 2)keterpaduan fungsi (harmonisasi antar lembaga), dan 3)keterpaduan kebijakan (konsistensi program daerah danpusat).
Berdasarkan kesepakatan internasional, prosespengelolaan sumberdaya wilayah pesisir mengikuti suatusiklus pembangunan atau kebijakan (Gambar 5). Siklustersebut terdiri dari lima langkah berikut:1. Identifikasi isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah
pesisir2. Persiapan atau perencanaan program3. Adopsi program dan pendanaan4. Pelaksanaan program5. Monitoring dan evaluasi
Pengalaman negara-negara tetangga (Sri Lanka, Thailand, danFilipina) membuktikan bahwa dalam menerapkan konsep pengelolaanwilayah pesisir terpadu dibutuhkan waktu beberapa tahun, bahkan hanyauntuk kawasan tertentu. Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut,diharapkan diperoleh pencapaian waktu yang efektif bagi PropinsiLampung untuk menyelesaikan satu siklus kebijakan pengelolaan wilayahpesisir terpadu. Pengalaman juga menunjukkan, program akan menjadi lebihmatang dan didukung stakeholders apabila telah berhasil melewati satu siklus.Biasanya, satu siklus kebijakan disebut satu generasi program.
Propinsi Lampung telah berhasil melewati tahap kedua dalam sikluskebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang ditempuh dalam waktu yangrelatif cepat.
Dokumen Renstra Pesisir yang merupakan langkah kedua dari sikluskebijakan, merupakan suatu dokumen dasar. Sehingga rencana-rencanayang lebih spesifik, seperti rencana zonasi (zonation plan), rencanapengelolaan (management plan), dan rencana aksi (action plan) disusunmenjadi turunannya dan berisi visi serta tujuan yang menjadi arahan bagiketiga tingkat perencanaan.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 9
BAB IIKONDIS I WILAYAH PESIS IR LAMPUNGKONDIS I WILAYAH PESIS IR LAMPUNG
2.1 Profil Wilayah Pesisir Lampung
Wilayah pesisir Lampung merupakan pertemuan antara dua fenomena,yaitu laut (Laut Jawa dan Samudra Hindia) dan darat (pegunungan BukitBarisan Selatan dan dataran rendah alluvial di bagian timur propinsiini). Wilayah pesisir ini bermula dari daratan pasang air tinggi sampaike pinggiran paparan benua (continental shelf). Semua itu menunjukkanperbedaan dua dunia dengan perbedaan flora dan fauna. Fenomena alamtersebut memberikan pengembangan proses di wilayah pesisir yang sangatunik dan spesifik. Dengan demikian, secara ekologis wilayah pesisir initidak berdiri sendiri, melainkan terpengaruh oleh faktor eksternal.
Wilayah pesisir Propinsi Lampung dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) bagian yaitu Pantai Barat (210 km), Pantai Timur (270 km), TelukSemangka (200 km), dan Teluk Lampung (160 km). Keempat wilayahtersebut mempunyai karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budayayang berbeda.
Keadaan alam daerah Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai, merupakan daerah yangberbukit-bukit sebagai lanjutan dari jalur pegunungan Bukit Barisan. Ditengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan ke dekat pantaisebelah Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakandaerah rawa-rawa perairan yang luas.
Terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah pesisir Barat denganwilayah pesisir Timur. Pantai Barat merupakan jalur wilayah pesisiryang sempit, berlereng hingga terjal (cliffs; rocky shores), sedangkanPantai Timur merupakan hamparan peneplein atau dataran pantai yanglandai dan luas, jauh ke pedalaman.
Iklim di perairan pesisir, terutama Pantai Barat Lampung dipengaruhioleh Samudera Hindia yang dicirikan oleh adanya angin munson dan curahhujan yang tinggi, sekitar 2.500 - 3.000 mm/tahun. (Stasiun Kalianda,1991). Angin berhembus dari arah Selatan selama bulan Mei sampai
September, dan dari arah yang berlawanan selama bulan Novembersampai Maret.
Gelombang besar di Pantai Timur dan Teluk Lampung terjadi padabulan Juni-November. Tinggi gelombang berkisar antara 0,50 - 1,00 meter.
Pertumbuhan penduduk mempunyai efek balik yang serius terhadaplingkungan pesisir karena migrasi dari daerah lain terutama di tempat-tempat yang padat populasinya seperti Bandar Lampung (4.500 jiwa/km2)
2.2 Potensi dan Masalah Sumberdaya Alam dan Manusia
Potensi dan Peluang Sumberdaya AlamPropinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera, yang
sarat dengan aliran penumpang dari Jawa ke Sumatera melalui 46 kapal
Penangkapan ikan menggunakan payang di Teluk Lampung (foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung1 0
Lampung selama ini. Ditinjau dari segi ekonomi, sumberdaya alam danjasa lingkungan pesisir Lampung cukup tahan terhadap pengaruh krisistotal yang melanda negara ini.
Terumbu karang, terutama di Teluk Lampung, merupakan asetsumberdaya alam pesisir yang mampu menopang kelestarian perikananserta jasa lingkungan, baik keindahannya maupun fungsi perlindunganpantainya, merupakan kekuatan yang spesifik untuk menunjangperekonomian di propinsi ini. Hasil survei (CRMP, 1998) menunjukkanbahwa potensi terumbu karang sebagai obyek wisata dan habitat ikanmasih cukup besar, dengan penutupan lebih dari 50% di kawasan TelukLampung. Walaupun demikian, di beberapa lokasi menunjukkan penutupankarang yang sangat rendah, seperti di luar kawasan Teluk/gugus Krakatauyang kurang dari 10%. Potensi terumbu karang di Lampung terdiri darijenis karang tepi (fringing reef) dengan luasan relatif 20-60 m2 sampaikedalaman maksimum 17 m. Sejumlah terumbu karang menyebar (patchreef) tumbuh dengan baik di sisi Barat Teluk Lampung. Terumbu karangdi kawasan Selat Sunda (termasuk Teluk Lampung) memiliki sekitar 113jenis, dengan rata-rata keanekaragaman per lokasi agak rendah (49 jenis).Sementara itu terdapat sekitar 1.600 unit perikanan bagan yangmenggantungkan penghasilan tangkapannya di sekitar terumbu karang.
Pentingnya Terumbu Karang bagi masyarakat adalah:
Menyediakan tempat untuk rekreasi dan penelitian
Menyediakan habitat bagi ikan-ikan ekonomis penting
Melindungi garis pantai dari erosi pada musim Timur
di Pantai Timur Lampung
Memperkaya pantai yang berpasir putih
Menyediakan bahan farmasi dan kimia
Menyediakan perlindungan bagi habitat langka
Ferry Merak- Bakauheni, serta aliran barang sekitar 75.000 peti kemas/tahun melalui kapal laut yang bongkar-muat di Pelabuhan Panjang.Kondisi tersebut menjadikan Lampung sebagai daerah ‘spill over’pembangunan di Pulau Jawa. Pada sisi lain, posisi strategis ini memberipeluang pada perkembangan Lampung sebagai propinsi yang sedang giatmelaksanakan pembangunan.
Wilayah pesisir Lampung dicirikan dengan produktifitas ekosistemyang tinggi, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian Propinsi
Akibat pengeboman, perlu waktu puluhan tahun terumbu karang tumbuh kembali(foto: Tanjung Putus, CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1 1
Penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan ekonomi yang pentinguntuk propinsi ini, karena kontribusinya dalam penyediaan protein hewani.Produksi perikanan laut yang didaratkan di Teluk Lampung sekitar 51.000ton/tahun, di Pantai Timur sekitar 43.000 ton/tahun, dan di Pantai Baratsekitar 10.000 ton/tahun (data 1997). Pemanfaatan sumberdaya ikan diperairan Pantai Barat diduga baru mencapai 62 %, sehingga peluangpengembangan perikanan tangkap di perairan ini masih besar apalagiuntuk daerah lepas pantai dan ZEE. Sampai saat ini, perairan Pantai Baratmerupakan habitat berbagai jenis lobster (Panulirus spp.) yangmerupakan produk dari nelayan lobster di Pantai Barat. Sedang potensisumberdaya ikan di perairan Pantai Timur Lampung cukup kecil, karenatingkat pemanfaatannya telah mencapai sekitar 90 %. Walaupun estimasiMSY (Maximun Sustainable Yield) dengan pendekatan “surplus pro-duction model” tersebut kurang begitu akurat karena keterbatasan data,namun pengelolaan terhadap sumberdaya ikan di perairan Lampungsudah waktunya diupayakan, hal ini karena telah ada indikasi terjadinya“over fishing” (tangkap lebih). Indikasi ini terlihat di Pusat PendaratanIkan, yaitu mengecilnya ukuran hasil tangkapan ikan.
Pantai yang indah dengan batuan-batuan bulatnya (di Tebaka,Lampung Barat) serta gelombang yang sangat besar hampir di sepanjargPantai Barat, merupakan daya tarik tersendiri bagi pengembanganpariwisata di masa datang. Potensi pariwisata tersebut dikaitkan dengankeindahan 69 pulau-pulau kecil serta cagar alam lautnya (Krakatau danTNBBS), akan merupakan daya tarik yang kuat bagi wisatawan untukberkunjung ke propinsi ini.
Mangrove yang berkembang dengan baik akan memberikan fungsidan keuntungan yang besar, baik untuk mendukung sumberdaya perikananlaut dan budidaya, memberi pasokan bahan bangunan dan produk-produklain, maupun untuk melindungi pantai dari ancaman erosi. Potensimangrove di Lampung mengalami penurunan sangat drastis dalam kurun waktu10 tahun terakhir, sebagai akibat konversi dan pembabatan hutan mangroveyang tidak terkendali. Saat ini, hanya sekitar 2.000 ha mangrove yang
tersisa dari 20.000 ha mangrove yang pernah ada (tahun 1990-an).Menumbuh-kembangkan luasan mangrove merupakan tantangan bagimasyarakat Lampung, untuk meningkatkan manfaat mangrove bagikehidupan.
Vegetasi mangrove di Pesisir Lampung:
Biasanya berasosiasi dengan terumbu karang:
Bakau (Rhizophora mucronata)
Pada lahan yang baru terbentuk : Api-api (Avicennia
marina dan Avicennia alba)
Di daerah hulu : Nipah (Nypa fruticans), Pedada
(Sonneratia caseolaris) dan Xylocarpus granatum
Di daerah muara : Buta-buta (Bruguiera parviflora
dan Excoecaria agallocha)
Fauna penting yang tinggal di mangrove di PantaiTimur dan Kawasan Teluk:
Burung air Pecuk Ular (Anhinga melanogaster)
Bangau Tontong (Leptotilus javanicus)
Milky Stork (Mycteria cinerea)
Storm’s Stork (Ciconia storm)
Kuntul atau Pacific Reef Egret (Egretta sacra)
Itik (Anas gibberifrons dan Anas querquedula)
Kepiting bakau (Scylla serrata)
Udang dan berbagai jenis ikan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung1 2
Habitat padang lamun dan rumput laut alami menyediakan fungsiekologis sebagai pelindung pantai dari gelombang dan berfungsi sebagaifilter alami yang menjaga kualitas perairan supaya tetap jernih, denganmengendapkan material tersuspensi dari pelumpuran (siltasi) di daratan.Selain itu, padang lamun merupakan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecildan anak-anak penyu (tukik) yang baru menetas.
Ekploitasi rumput laut alami, seperti yang terjadi di sepanjangPantai Barat, cenderung tidak berwawasan lingkungan, karena metodepemanenan yang merusak. Survei CRMP di tingkat pedagang didapatkan,bahwa Pantai Barat menyumbang sekitar 4 ton rumput laut alami(Gelidium sp.) kering per bulan. Untuk menjamin kelangsungan usahatradisional masyarakat setempat, perlu dilakukan pengkajian tentangpotensi lestari rumput laut alami di wilayah tersebut.
Rumput laut jenis Euchema cottonii dibudidayakan di kawasan TelukLampung, yaitu di pantai Padang Cermin, sedang yang alami dipanennelayan di pantai Kalianda, Teluk Lampung dan daerah Bengkunat, PantaiBarat.
Potensi perairan khususnya Teluk Lampung yang dapat dimanfaatkanuntuk budidaya laut (mutiara dan ikan) seluas 56.000 ha (Winanto, 1994).Dari potensi tersebut, seluas 5.000 ha telah diberikan sebagai wilayahkonsesi kepada tiga PMA yaitu PT. Hikari, PT. Kyokko Shinju, dan PT.Lampung Indah Mutiara. Produksi mutiara setiap tahunnya dari ketigaPMA tersebut diperkirakan 500.000 butir mutiara. Budidaya ikan kerapudan ikan karang lainnya belum diusahakan secara optimal, sehinggapeluang pengembangannya masih terbuka. Pilot proyek budidaya KerapuBebek dan Kerapu Macan sedang dilakukan antara Dinas Perikanan,Bappeda, Balai Budidaya Laut dan swasta di Tanjung Putus. Namun masihterdapat kendala teknologi yang cukup besar. Perlu adanya survei potensi-potensi lokasi budidaya dan juga teknologi budidaya yang tepat untukpengembangan pilot proyek ini.
Propinsi Lampung memiliki 1,3 juta ha kawasan hutan, seluas422.500 ha (12,8%) telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi . Selainkawasan konservasi hutan, Lampung memiliki kawasan konservasi lautdengan pulau-pulaunya. Beberapa lokasi yang diusulkan sebagai tamanburu, suaka marga satwa dan cagar alam rawa air tawar sebagai habitatberbagai jenis burung air (Rawa Kandis dan Rawa Pacing). Pusatkeanekaragaman hayati yang utama terdapat di kawasan-kawasankonservasi, yang sebagian arealnya meliputi wilayah pesisir danberbatasan langsung dengan laut. Kawasan konservasi tersebut antaralain Taman Nasional, Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di PantaiBarat (di Tanjung Keramat, di perbatasan Bengkulu) seluas 1.500 ha danTanjung Cina, Bengkunat (seluas 20.000 ha) dan Taman Nasional WayKambas (seluas 130.000 ha) di Pantai Timur, dan Cagar Alam Laut GugusKepulauan Krakatau (daratan seluas 2.535 ha dan laut seluas 12.000 ha)di Selat Sunda.
Habitat Padang Lamun di Padang Cermin, Lampung Selatan(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1 3
Kecuali tipe vegetasi alami, maka pesisir Lampung memilikiberbagai ragam komoditas tumbuhan dari jenis tanaman budidaya, antaralain : (1) Perkebunan kelapa (Cocos nucifera), terutama di wilayah PadangCermin, (2) Komunitas tanaman dalam areal kebun talun, dengan jenisutama Lada (Piper nigrum) dan Pisang (Musa sp.), dan (3) persawahanpadi (Oryza sp.).
Kelemahan dan Ancaman Sumberdaya alamPropinsi Lampung dengan penduduknya yang meningkat pesat pada
periode 1970 sampai 1990-an (lebih dari 5 % per tahun), menyebabkanpenyebaran penduduk tidak merata dan berubahnya pola hidup masyarakat.Namun, dengan berkurangnya program transmigrasi, baik spontan maupunpemerintah, pertumbuhan penduduk Lampung selama 10 tahun terakhirini hanya 1.02%. Jumlah penduduk di 6 kabupaten pesisir yangdiperkirakan sebesar 4,7 juta jiwa (BPS, 1998), satu juta jiwa diantaranyamerupakan penduduk Kota Bandar Lampung.
Terdapat 184 desa pantai dari 2024 desa yang ada di Lampung(Wiryawan, dkk 1999; BPS, 1998). Sebagian besar masyarakat tersebutmenggantungkan hidupnya secara langsung di wilayah ini. Tetapi apa yangdapat dilihat adalah makin terpuruknya kualitas hidup mereka. Eksploitasisecara besar-besaran yang terjadi di masa lalu dengan pembangunan telahmenyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehinggadampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepadamasyarakat desa pesisir. Akses masyarakat ke daerah pantai pun banyaktertutup oleh pengembangan di wilayah ini.
Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan bertambahdangkalnya perairan pantai (sedimentasi/pengendapan), pada dasarnyamerupakan proses yang terjadi secara alami. Demikian pula halnyadengan yang terjadi di beberapa garis pantai Propinsi Lampung. Namundemikian, khusus di kawasan Pantai Timur Lampung, kecepatan dan akibatyang ditimbulkannya, juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yangtelah membabat tanaman pelindung pantai (mangrove) dan ‘membangun’
di daerah yang secara geologi masih labil. Di kawasan Pantai Timur,erosi yang kuat ditemui antara Labuhan Maringgai (garis pantai mundur300 meter sejak tahun 1992), Ketapang hingga Bakauheni. Menurutpenuturan beberapa tokoh masyarakat, kondisi yang parah akibat erosiseperti yang terjadi pada saat sekarang (terutama pada musim Timur),hampir sama dengan kondisi tahun 1950-an atau tahun 1970-an, hal inimenunjukkan kondisi garis pantai yang dinamis (CRMP, 1998). Masalaherosi pantai yang terjadi di Pantai Timur (khususnya Labuhan Maringgai)tersebut telah menyebabkan kerugian material, seperti lenyapnyabangunan-bangunan masyarakat dan fasilitas umum serta menimbulkanrasa tidak aman/nyaman bagi penduduk setempat.
Di Pantai Barat, proses abrasi terjadi hampir di sepanjang pantai,meliputi Curup-Siging, Teluk Krui dan Negri (CRMP, 1998). Proses
Tambak semi intensif di Teluk Lampung(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung1 4
alami ini relatif kecil dan berskala lokal, dan masyarakat telahmengantisipasi dengan tidak membangun di daerah labil tersebut. Namundemikian, penambangan batu hitam di pantai, di perkirakan akanmempercepat laju erosi pantai dan akan mengancam jalan utama disepanjang Pantai Barat. Kawasan erosi pantai yang lain terjadi di TelukLampung (di antara kaki Gunung Rajabasa dengan Ketapang, Kalianda),selain itu, erosi juga terdapat di Teluk Semangka antara Kota Agung danSukabanjar sepanjang sekitar 1,5 km.
Sesuai dengan hukum keseimbangan, selain terjadi proses erosi akanada kawasan pantai lain yang bertambah (tanah timbul) terutama di dekatmuara-muara sungai. Hal ini terjadi di muara Tulang Bawang, MuaraSeputih, dan muara Sekampung. Masalah yang muncul dengan adanyatanah timbul biasanya tentang kepemilikan tanah, status tanah, penggarapandan penjualan illegal oleh oknum-oknum aparat desa atau institusi lainnya.
Rehabilitasi tanaman pelindung pantai (mangrove) oleh Kanwil/
Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di beberapa desa di Pantai Timur,namun kendala keberhasilannya masih besar. Hasil reboisasi bersamamasyarakat masih dapat terlihat di Desa Margasari di daerah tanah timbul.Reboisasi juga telah dilaksanakan oleh pihak Tambak Inti Rakyat (PT.DCDdan CPB) untuk melindungi areal pertambakan dengan memelihara ‘jalurhijau’ mangrove. Sedang penanganan secara fisik (hard structure) denganmembuat tanggul penahan gelombang, seperti di Labuhan Maringgai telahdilaksanakan oleh penduduk setempat. Dinas PU Pengairan mengusulkanserta dalam proses pembuatan proyek percontohan penanggulangan erosipantai dengan masyarakat.
Sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif tentangfenomena erosi pantai dan belum ada penanganan secara terpadu tentangisu ini.
Terhadap pengrusakan terumbu karang, telah dilakukan penindakansecara tegas berupa penangkapan dan operasi laut yang dilaksanakan olehTNI AL. Namun demikian, belum ada upaya penanganan secara terpaduuntuk menyelesaikan permasalahan pengrusakan habitat pesisir.
Kerusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir Lampung adalahsepenuhnya buatan manusia, karena:
Manusia pada umumnya lebih menyukai permukiman, lokasi industridan industri pariwisata massal di kawasan pantaiPola penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racundan trawl, terutama di kawasan terumbu karang (Teluk Lampung) dangejala tangkap lebih (over fishing) dapat dibuktikan dengan makinmengecilnya ukuran hasil tangkapan ikan yang didaratkan di TPIPenggalian batu karang untuk pembangunan rumah, jalan, dan reklamasidi Teluk Lampung dan penambangan batu apung di Cagar Alam LautKrakatauMenjadikan pantai dan laut sebagai tempat pembuangan limbah, baikdari rumah tangga maupun dari industri. Ancaman terhadap pencemaranperairan teluk Kota Bandar Lampung berasal dari limbah domestiksekitar sejuta penduduk dan dari sekitar 42 industri di kota ini.
Abrasi di Labuhan Maringgai, masalah yang serius di Pantai Timur Lampung(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1 5
Proses pengrusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir Lampungmasih belum berhasil dikendalikan dan diatasi pemerintah, apalagi padamasa krisis ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini. Kalau dicermati,krisis ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan sub-sektor perikanan yang berorientasi eksport, seperti tambak udang danperikanan tuna, pada awalnya. Tetapi pada saat harga sarana produksijuga sudah naik, maka dampak positifnya pun mengecil.
Di sepanjang garis pantai Timur telah mengalami suksesipemanfaatan lahan, terutama oleh petambak-petambak skala kecil sendiriatau perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan tambak. Survei CRMPbulan Mei 1999 dengan pemetaan bersama masyarakat mendapatkaninformasi bahwa luas tambak di kawasan Rawa Sragi yaitu dari LabuhanMaringgai (desa Karya Makmur) sampai Palas (desa Pematang Pasir)sekitar 4.600 ha. Secara ekologis, keberlanjutan usaha tambak tersebutsangat rentan. Walaupun dalam jangka pendek usaha tambak mereka sangatmenguntungkan, namun ancaman terhentinya usaha pertambakan masihbesar. Pola pengembangan pertambakan udang (khusus udang windu,Penaeus monodon) yang terjadi di Lampung hampir sama dengan polapengembangan tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura), yaitu mengandalkanproduksi satu jenis komoditi tanpa pengelolaan air yang terpadu danmengkonversi mangrove secara besar-besaran ditambah lagi denganpencemaran pantai. Penurunan kualitas air tersebut telah menyebabkanwabah virus (MBV), misal pada tahun 1996.
Pengalaman di masa krisis ekonomi menunjukkan bahwa pertam-bakan udang merupakan bidang usaha yang tidak terpengaruh oleh krisismoneter. Pengalaman ini akan memicu pembukaan lahan tambak barudengan mengkonversi sawah di Rawa Sragi ataupun mengkonversi man-grove secara tidak terkendali. Investor tidak segan-segan membabat jalurhijau (green belt) di Pantai Timur. Hal ini menyebabkan usaha budidayaudang di Lampung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.Tekanan terhadap wilayah pesisir karena konversi mangrove juga florapantai lainnya akan menyebabkan perubahan yang cepat dan tidak dapat
diprediksi, seperti erosi Pantai Timur yang semakin besar dan meluasserta hilangnya tanah-tanah produktif untuk pertanian dan perkebunan.
Jadi jelas bahwa wilayah ini mempunyai karakteristik ekologi yangkhas dan sangat rentan terhadap perubahan akibat pembangunan yang tidakramah lingkungan. Budidaya udang dalam jangka waktu panjang adalahmustahil, jika perhatian terhadap pengelolaan aspek lingkungan diabaikan.
Ancaman terhadap usaha perikanan laut, baik budidaya maupunpenangkapan, menjadi semakin besar karena degradasi lingkungan yangmenyebabkan penurunan stok ikan dan adanya konflik sosial di antarapengguna sumberdaya ikan (nelayan). Persoalan nyata dalam perikanantangkap adalah persaingan antar nelayan di daerah penangkapan ikan,karena sumberdaya dan daerah operasinya menjadi terbatas, sementarajumlah unit penangkapan ikan yang beroperasi semakin meningkat (1989terdapat 2 juta upaya sedang 1997 terdapat 3 juta trip). Pengoperasiantrawl yang ilegal masih terdapat di wilayah pesisir, menyebabkan konfliksosial dengan nelayan tradisional terutama di muara sungai Mesuji, TelukLampung, dan Tulang Bawang. Konflik sosial lain terjadi antara nelayantradisional di Teluk Lampung dengan budidaya mutiara yang berkaitandengan alur pelayaran mereka.
Masih terdapatnya armada perikanan yang menggunakan bahanpeledak, seperti yang dilakukan beberapa nelayan bagan merupakanancaman yang besar terhadap kelestarian sumberdaya ikan terutama dikawasan Teluk dan Lampung Barat. Penggunaan bom ikan, telahmenyebabkan kerusakan terumbu karang di Teluk Lampung rusak 70%(estimasi dari survei Manta tow dan LIT, 1998).
Penurunan kualitas perairan akibat pencemaran di wilayah PantaiTimur dan Teluk Lampung merupakan ancaman bagi pemanfaatansumberdaya ikan dan jasa-jasa lingkungannya. Di propinsi ini terdapat160 unit industri PMDN dan 33 unit industri PMA skala menengah danbesar (BKPM, 1997). Berdasar jenisnya, sebagian besar merupakanagroindustri, yang didominasi oleh 35 unit industri tapioka. Limbahindustri tersebut telah menyebabkan penurunan kualitas perairan, baik di
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung1 6
sungai maupun di wilayah pesisir sekitarmuara sungai. Tiga sungai besar (WayPangubuan, Way Sekampung dan Way TulangBawang) secara intensif dialiri oleh limbahindustri, dengan kisaran BOD dan COD-nyamasing masing 123-296 mg/l dan 220-389mg/l (Prokasih 1995-1998).
Selain degradasi lingkungan pesisiroleh pencemaran industri yang terdapat dihulu, wilayah ini terkena dampak yangserius akibat degradasi 4 DAS utama yangmengalir ke Pantai Timur (Mesuji, TulangBawang, Seputih dan Sekampung) dan 2DAS yang mengalir ke kawasan Teluk(Semangka dan Ulubelu-Siring-Napal).Degradasi DAS tersebut telah menyebabkankekeruhan dan sedimentasi di kawasanTeluk Semangka, yang diidentifikasi daritingginya padatan tersuspensi (TSS) daricitra Landsat 1996-1998.
Kekuatan dan Kelemahan KelembagaanSecara kelembagaan, usaha pengembangan wilayah pesisir propinsi
ini memiliki beberapa kekuatan. Dengan dasar UU No. 22 tahun1999,kewenangan daerah akan menjadi lebih besar dalam mengurus wilayahnyasendiri.
Adanya komitmen instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Perikanan,Kehutanan, Bapedalda, PU Pengairan dan Perguruan Tinggi dikoordi-nasikan oleh Bappeda untuk melaksanakan pengembangan di wilayahpesisir, merupakan kekuatan yang dapat diandalkan baik di tingkat propinsimaupun di tingkat kabupaten/kota. Komitmen dari institusi pemerintah
yang ingin membangun bersamawilayah pesisir bersama denganstakeholders dari non-pemerintah,diharapkan masing-masing instansiterkait akan membuat program yangterpadu dalam pengelolaanwilayah pesisir Lampung.
Selain faktor-faktor eksternalyang mengancam kesejahteraanmereka, ditinjau dari sumberdayamanusianya, para penggunasumberdaya pesisir sebagian besarmempunyai keterampilan danmodal usaha yang lemah.Keterampilan mereka biasanyahanya bertani dan nelayan.Kurangnya pendidikan dankesadaran masyarakat dalampenggunaan sumberdaya alam
secara lestari, karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa-desa pesisir, juga merupakan ancaman terhadap kesejahteraan hidupmereka. Sedang penanganan terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatandasar dari pemerintah masih kurang.
Kurangnya koordinasi dan prioritas pembangunan dari lembaga-lembaga pengelola wilayah pesisir masih terjadi, sehingga pengembanganwilayah pesisir masih tertinggal dibanding dengan wilayah lain.
Kelemahan yang cukup menonjol dari sudut kelembagaan antara lain:Jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang berhubungan denganpengelolaan wilayah pesisir sangat minimMasih lemahnya pemahaman tentang hukum lingkungan baik di tingkatmasyarakat maupun aparatKoordinasi antar instansi terkait masih lemah
Citra Landsat TM pesisir Timur Lampung, tahun 1998 (foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1 7
Pengusulan program penanganan pesisir masih egosektoralKoordinasi dan pengawasan dalam penertiban kegiatan perikananbelum berjalan dengan baikMekanisme perencanaan belum dilaksanakan secara bottom-upSistem pembinaan profesi sumberdaya aparatur belum konsistenMasih terbatasnya/kurangnya laporan instansi terkait tentang potensiyang ada di daerahRencana tata ruang wilayah pesisir belum adaSarana dan prasarana operasional masih kurang (Kompilasi hasil Work-shop Renstra 1999).
2.3 Isu-isu Pengelolaan Kabupaten, Kota, dan Pulau-pulau KecilBerdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir yang
dimuat dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung dan hasilkonsultasi publik yang telah dilaksanakan pada Bulan Oktober – Novem-ber 1999 dan pada Bulan Januari – Maret 2000, didapatkan 6 (enam) -10 (sepuluh) isu yang menjadi prioritas untuk setiap kabupaten (isuprioritas) dan kota pesisir, serta 5 (lima) isu prioritas untuk pulau-pulaukecil. Isu-isu pengelolaan tersebut adalah:
KABUPATEN LAMPUNG SELATANIsu Prioritas: 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum 3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir 4. Degradasi habitat wilayah pesisir 5. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal 6. Ancaman intrusi air laut 7. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya 8. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut 9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir)10. Pencemaran wilayah pesisir
KABUPATEN LAMPUNG BARATIsu Prioritas:1. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya4. Degradasi habitat wilayah pesisir5. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut6. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal7. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)8. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
KOTA BANDAR LAMPUNGIsu Prioritas:1. Pencemaran wilayah pesisir2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia5. Ancaman intrusi air laut dan langkanya air bersih6. Degradasi habitat wilayah pesisir7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
KABUPATEN TULANG BAWANGIsu Prioritas:1. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum3. Pencemaran wilayah pesisir4. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya5. Degradasi habitat wilayah pesisir6. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung1 8
Gambar 6.Peta lokasi konsultasi publik dengan stakeholders dalam proses Renstra Pesisir Lampung.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 1 9
Gambar 6. Peta isu utama Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan dan Lampung Timur.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2 0
KABUPATEN TANGGAMUSIsu Prioritas:1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya4. Degradasi habitat wilayah pesisir6. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal7. Pencemaran wilayah pesisir8. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)
KABUPATEN LAMPUNG TIMURIsu Prioritas:1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum3. Degradasi habitat wilayah pesisir4. Pencemaran wilayah pesisir5. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir6. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya7. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut8. Ancaman intrusi air laut
PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYAIsu Prioritas:1. Minimnya sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan2. Kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya3. Belum adanya penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil dan
perairan sekitarnya4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan
pariwisata rakyat di pulau kecil5. Potensi pencemaran minyak di Teluk Semangka Kepulauan Krakatau dan cagar alam laut, salah satu obyek wisata bahari
(foto: CRMP Lampung)
Isu-isu prioritas dari setiap kabupaten/kota pesisir tersebut merupakandasar dalam menentukan 10 (sepuluh) isu prioritas propinsi. Penentuan isuprioritas propinsi menggunakan metode ranking frekuensi (sering muncul): 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum 3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir 4. Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang,
rumput laut, padang lamun, dan pantai berpasir) 5. Pencemaran wilayah pesisir 6. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut 7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal 8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya 9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)10. Ancaman intrusi air laut
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 2 1
Gambar 7. Peta isu utama Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2 2
Gambar 8. Peta isu utama Bandar Lampung.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 2 3
Gambar 9. Peta isu utama pulau dan perairan sekitarnya.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2 4
3.1 Visi Rencana Strategis Propinsi LampungDengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan
pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisisarana – prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam wilayahpesisir sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka disusun visipengelolaan wilayah pesisir Lampung serta visi pengelolaan pulau-pulaukecil dan perairan sekitarnya. Visi ini merupakan sari dari visi-visikabupaten/kota pesisir dan isu pengelolaan pulau-pulau kecil yangdiformulasikan berdasarkan konsultasi publik dengan berbagai stake-holders (pemerintah dan non pemerintah).
3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan, dan StrategiIsu-isu propinsi dan isu-isu pengelolaan pulau tersebut secara rinci
dijelaskan berikut ini:
Rendahnya kualitas SDM di wilayah pesisir tidak hanya terjadi padamasyarakat pesisir saja, tetapi juga terjadi pada SDM instansi terkait.Untuk masyarakat pesisir, rendahnya kualitas SDM tersebut erathubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baikpendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut ternyata ditunjangpula oleh masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangankualitas SDM masyarakat pesisir, yang selama ini sebagian besarmerupakan daerah-daerah yang terisolir. Wilayah yang terisolir tersebutantara lain wilayah Pantai Barat, Teluk Semangka, dan Pantai Timur.
Rendahnya pendidikan masyarakat pesisir juga berpengaruh terhadaptingkat kesehatan masyarakat, dan ternyata permasalahannya sama denganproses pendidikan. Secara keseluruhan pengembangan tingkat pendidikandan kesehatan tersebut sangat tersendat-sendat karena sangat minimnyasarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia di wilayahpesisir. Kondisi ini sangat mencolok terjadi di wilayah pulau-pulau kecil.Penyebab utama rendahnya kualitas SDM adalah :
Rendahnya taraf pendidikan masyarakatKurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya tenagaguru baik di SD maupun SLTP.Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan permukimanMinimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta kurangnya tenagamedisRendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga sebagian besarmasyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yanglebih tinggi.
BAB IIIRENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESIS IR LAMPUNG TERPADURENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESIS IR LAMPUNG TERPADU
Visi Propinsi :Visi Propinsi :
Untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya wilayahpesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutanyang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdayamanusia, penaatan dan penegakan hukum, sertapenataan ruang untuk terwujudnya peningkatankesejahteraan masyarakat.
Visi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan PerairanVisi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairansekitarnya :sekitarnya :
Untuk terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil danlingkungan perairan sekitarnya secara adil dan lestariyang berbasis masyarakat melalui penataan ruang,peningkatan sarana-prasarana pendidikan dankesehatan, serta penaatan dan penegakan hukum untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.
A RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYAMANUSIA
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 2 5
Masih kurangnya prioritas pemerintah untuk memacu peningkatankualitas SDM masyarakat pesisir.
Akibat yang ditimbulkannya :SDA wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimalPola pemanfaatan yang berkembang tidak memperhatikan aspek-aspekkelestarian lingkunganKesempatan kerja di wilayah pesisir terbatasSanitasi lingkungan permukiman masyarakat pesisir masih buruk,limbah rumah tangga justru mencemari pantai, dan rendahnya inisiatifmasyarakat untuk memiliki MCKPenguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir rendahPartisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masihrendahKapasitas instansi terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir masihrendah dan kurang efisien
SASARAN A-1 :SASARAN A-1 :Peningkatan taraf pendidikan formalPeningkatan taraf pendidikan formaldan non-formal masyarakatdan non-formal masyarakat
Indikator A-1:Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat SLTPTercapainya rasio guru dan siswaMeningkatnya frekuensi pelatihan dan keterampilan masyarakatDiterimanya usul untuk memasukkan materi pengelolaan wilayahpesisir pada kurikulum tingkat SDMembaiknya pola hidup nelayanMeningkatnya kualitas dan kuantitas staf di institusi yang membidangiwilayah pesisir
Strategi A-1:Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan SLTPMemenuhi kebutuhan tenaga guru (sesuai rasio guru – siswa) di SekolahDasar dan SLTPMengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalampengelolaan SDA wilayah pesisirMengusulkan, menyiapkan, dan implementasi materi pelajaran tentangpengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal SDMengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatanMeningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisirMengembangkan program studi tentang pengelolaan wilayah pesisirdi Perguruan Tinggi/UNILA
SASARAN A-2 :SASARAN A-2 : Peningkatan taraf kesehatan masyarakatPeningkatan taraf kesehatan masyarakat
Indikator A-2:Menurunnya jumlah wabah penyakit dan masyarakat yang sakitTercapainya rasio tenaga medis dan jumlah pendudukMembaiknya kondisi sanitasi permukiman dan lingkungan
Strategi A-2:Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatanMemenuhi kebutuhan tenaga medis (sesuai rasio tenaga medis –penduduk)Mengembangkan rencana perbaikan sistem sanitasi permukiman, danlingkungan dalam program penyuluhan kesehatan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2 6
SASARAN A-3 :SASARAN A-3 : Peningkatan partisipasi aktif masyarakatPeningkatan partisipasi aktif masyarakatdalam pengelolaan wilayah pesisirdalam pengelolaan wilayah pesisirterpaduterpadu
Indikator A-3:Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayahpesisir mulai proses perencanaan sampai pengawasan dan evaluasiMeningkatnya masyarakat yang peduli dan tanggungjawab terhadapsumberdaya wilayah pesisirMeningkatnya perhatian stakeholders dalam pengelolaan pesisir
Strategi A-3:Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayahpesisirPemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat /Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasimasyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisirMengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Rendahnya penaatan dan penegakan hukum tidak terlepas darirendahnya kualitas sumberdaya manusia baik di kalangan masyarakatmaupun aparat penegak hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnyapenaatan dan penegakan hukum ini antara lain tercermin dari sikap danpengetahuan masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yangberhubungan dengan UU No. 5/90 tentang konservasi sumberdaya alamhayati dan ekosistemnya, serta UU No.23/97 tentang pengelolaanlingkungan hidup.
Beberapa masalah yang sering muncul antara lain banyaknya nelayanyang menangkap ikan dengan cara-cara merusak seperti pengeboman ataudengan potas (racun sianida), belum dipatuhinya batas/jalur penangkapanyang telah dibuat, dan banyaknya penebangan hutan mangrove di daerahsempadan pantai.
Dari sudut penegakan hukum masalah pengeboman merupakanmasalah yang kompleks, baik ditinjau dari peraturan perundang-undanganyang ada maupun sarana dan prasarana yang dimiliki penegak hukumyang sangat terbatas, sehingga pelaksanaan patroli pengawasan tidak dapatberjalan seperti yang diharapkan.Penyebab utama rendahnya penaatan dan penegakan hukum adalah:
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama yang berhubungandengan pengetahuan nelayan tentang hukum.
B RENDAHNYA PENAATAN DANPENEGAKAN HUKUM
Reklamasi menggunakan terumbu karang untuk perumahan dan obyek wisata(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 2 7
Terlalu diutamakannya kepentingan sektoralTidak transparannya proses pembuatan produk hukumTerbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukumMasih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum
Akibat yang ditimbulkan adalah:Menurunnya keamanan lautMeningkatnya pengeboman dan penggunaan trawlTerjadinya konflik kepentingan antar pengguna SDA wilayah pesisir,Terjadinya konflik kewenangan antar instansiBerkurangnya hutan mangrove karena ulah manusiaReklamasi pantai yang tidak berwawasan lingkungan, dan tidakdilengkapi studi AMDAL yang baikPelanggaran proses perizinan oleh petambak besar (perusahaan)Pencemaran air laut
SASARAN B-1: Peningkatan kemampuan aparat penegakhukum
Indikator B-1:Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum lingkungan untuk aparatpenegak hukum dan aparat pemerintahanMeningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukumMeningkatnya jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukumTerciptanya kesamaan persepsi dalam penegakan hukum pada tingkataparatBerkurangnya pengrusakan sumberdaya alam wilayah pesisir
Strategi B-1:Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan untuk aparatpenegak hukum dan aparatur pemerintah (pejabat)
Penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukumMengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan yang sederhana
SASARAN B-2: Peningkatan keterlibatan masyarakat dalamproses pembuatan produk hukum, penaatan,dan penegakan hukum
Indikator B-2 :Menurunnya jumlah kasus perusakan lingkungan dan pelanggaranhukumMeningkatnya frekuensi penyuluhan hukumTerangkatnya kasus pelanggaran hukum sampai ke pengadilanMeningkatnya keamanan di lautMeningkatnya hasil tangkapan nelayan dan hasil pertanian/perikanandi wilayah pesisirBerkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antar stake-holdersMeningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produkhukum
Strategi B-2 :Mengintensifkan sosialisasi draft dan produk hukumMeningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasanMeningkatkan frekuensi operasi pengawasan di lautMenentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan penggunaan lainnyadengan rambu dan pemetaan yang disepakati bersamaMengatur kembali konsesi pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapatmengakomodasi kepentingan semua penggunaMembentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautanMelibatkan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung2 8
SASARAN B-3: Peningkatan keterpaduan dan koordinasiwewenang antar instansi terkait
Indikator B-3 :Semakin jelasnya peran, fungsi, dan kewenangan masing-masinginstansi terkaitMeningkatnya kerjasama antar instansi terkaitSemakin sederhananya prosedur penindakan terhadap pelanggaranhukumBerkurangnya konflik kewenangan di antara instansi terkaitSemakin terbukanya akses masyarakat ke pantaiSemakin membaiknya kondisi lingkungan wilayah pesisir
Strategi B-3 :Mengadakan pengkajian kelembagaanMembuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaanwilayah pesisirMengembangkan operasi pengamanan laut secara terpadu
Penyusunan rencana tata ruang yang telah dilakukan selama ini belummengintegrasikan wilayah pesisir, baik dalam RTRW Propinsi maupunRTRW Kabupaten. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemanfaatan ruangdi wilayah pesisir telah banyak terjadi pelanggaran, misalnya pendirianbangunan dan atau pengusahaan tambak di sempadan pantai yangmenyebabkan rusaknya hutan mangrove di jalur hijau (green belt).
Belum adanya penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisirberkaitan erat dengan belum adanya peraturan yang mendukung secarategas upaya penataan ruang wilayah pesisir tersebut. Hal ini ternyata
merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik kepentingan yangberkepanjangan. Konflik kepentingan terjadi antara sektor kehutanandengan perikanan yang berhubungan dengan pemanfaatan jalur hijau untuktambak, perikanan dengan pertanian yang berhubungan dengan alih fungsilahan sawah menjadi tambak, keduanya banyak terjadi di Pantai Timur.Sebagai contoh, konflik kepentingan antara nelayan dengan nelayan,nelayan dengan sektor perhubungan, nelayan dengan pengusaha kerangmutiara seperti yang terjadi di Teluk Lampung.
Penataan ruang merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadinyakonflik kepentingan pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang diwilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas dan jumlah orang yang inginmemanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin hari semakinmeningkat, sedangkan sumberdaya wilayah pesisir tetap atau cenderungberkurang. Di sisi lain pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yangada saat ini kurang ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondisiini akhirnya akan menurunkan daya dukung sumberdaya wilayah pesisir.
C BELUM ADANYA PENATAAN RUANGWILAYAH PESISIR
Kota Bandar Lampung tampak dari atas (foto: Anshori J.)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 2 9
Penyebab utama belum adanya penataan ruang wilayah pesisir adalah :Belum adanya peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayahpesisir, baik pedoman pelaksanaannya maupun peraturan penunjanglainnya
Akibat yang ditimbulkan adalah :Konflik kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisirsemakin tajam, kegiatan yang tumpang tindihPelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas, misalnyadalam perusakan hutan mangrove di jalur hijau (green belt), rusaknyaterumbu karang (coral reef) karena penangkapan ikan dengan carapengeboman dan atau menggunakan bahan kimia beracun (potasiumsianida)Pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan fungsi danperuntukkannya, seperti hilangnya estetika pantai, pola pembangunanyang membelakangi pantai, adanya pembangunan di sempadan pantai,hilangnya akses masyarakat ke pantai, sehingga kawasan pantai menjadieksklusif
SASARAN C-1: Penyusunan rencana tata ruang wilayahpesisir
Indikator C-1:Tersusunnya rencana tata ruang kawasan pesisir berbasis masyarakatdan ramah lingkungan
Strategi C-1:Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruangwilayah pesisirSosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir
SASARAN C-2: Mengintegrasikan rencana tata ruangwilayah pesisir dalam RTRWK dan RTRWP
Indikator C-2:Tersusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten dan propinsi yangmencakup wilayah pesisir
Strategi C-2:Revisi RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan RTRW pesisirmenjadi bagiannyaMemberdayakan tim penataan ruang secara optimal denganmengikutsertakan institusi non-pemerintah
(Mangrove, Terumbu karang, Padang Lamun, Rumput Laut, danPantai Berpasir)
Habitat penting di sepanjang pesisir Lampung meliputi mangrove,terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir dan hutan pantai. PantaiBarat hampir seluruhnya didominasi oleh pantai berpasir, hutan pantaitipe Barringtonia, dengan sisipan tanaman perkebunan rakyat, dan dataranrendah berhutan Meranti (Dipterocarpaceae) sebagai kelanjutan dariTaman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
D.1 MangroveSaat ini, vegetasi mangrove di Pantai Timur Lampung telah
mengalami penurunan luasan. Lebar luasan mangrove yang tersisabervariasi dari 0 hingga 100. Hamparan vegetasi mangrove di kawasanini membujur dari daerah Way Sekampung bagian Selatan hingga ke Utarasampai ke perbatasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Konversi
D DEGRADASI HABITAT WILAYAHPESISIR
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung3 0
lahan untuk budidaya dan permukiman secara besar-besaran telahmenyebabkan luas vegetasi mangrove di Pantai Timur tersisa hanya 1.700ha (CRMP, 1999a, b).Penyebab utama hilangnya mangrove adalah :
Pembabatan dan pengulitan pohon mangrove untuk kayu/pengawet.Konversi lahan mangrove untuk tambak udang.Pengelolaan pertambakan tidak berwawasan lingkunganPenggunaan tanah timbul menjadi tambakPencemaran pantai (limbah industri dan minyak)Urbanisasi di Teluk Lampung
Akibat yang ditimbulkan adalah:Penurunan luasan vegetasi mangrovePenurunan kualitas airPenurunan hasil tangkapan, terutama kepiting, kerang, dan udangPenurunan pendapatan pengguna mangroveErosi pantai meluas karena penurunan fungsi alami perlindungan pantai
SASARAN D.1-1: Peningkatan pemahaman dan partisipasimasyarakat dalam pengelolaan mangrove
Indikator D.1-1:Meningkatnya pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yangberwawasan lingkungan dan berkelanjutanTerbentuknya kelompok masyarakat pengelola mangroveMeningkatnya budidaya tambak berwawasan lingkungan danberkelanjutanMeningkatnya nilai tambah ekosistem mangrove
Strategi D.1-1:Mengembangkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakatMeningkatkan kerjasama dalam penanggulangan erosi pantai
Mengembangkan program pengelolaan tambak rakyat berwawasanlingkunganMembentuk kelompok masyarakat dan meningkatkan perannya dalampengelolaan mangrove
SASARAN D.1-2: Rehabilitasi mangrove
Indikator D.1-2:Menurunnya areal mangrove yang rusakMeningkatnya luas tanaman mangrove yang ditanam dan dijagamasyarakatMeningkatnya hasil tangkapan nelayan baik jenis maupun jumlahnya
Strategi D.1-2:Mengembangkan program dan melaksanakan rehabilitasi mangrovebersama masyarakatMembangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatanrehabilitasi mangroveMengembangkan program penelitian untuk mendukung inisiatifpengelolaan mangroveMembuat atau mengadopsi panduan praktis pengelolaan mangrove danmengadakan bimbingan kepada masyarakat
SASARAN D.1-2: Pemanfaatan tanah timbul untuk jalur hijau
Indikator D.1-3:Tidak ada lagi penguasaan dan pengusahaan tanah timbul olehmasyarakatMeningkatnya luas tanaman mangrove di tanah timbul yang tumbuhsecara alami dan dijaga masyarakat
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3 1
Strategi D.1-3 :Penegasan terhadap status penggunaan dan penguasaan tanah timbulMeningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keberadaan tanahtimbul
D.2 Terumbu KarangTerumbu karang jenis karang tepi (fringing reefs) terdapat di Teluk
Lampung, Teluk Semangka dan Pantai Barat. Terumbu karang tersebar(patch reefs) tumbuh dengan baik pada kedalaman 10-17 meter dan dapatdijumpai di sisi barat Teluk Lampung. Ada sekitar 213 jenis karang kerasdi perairan sekitar Selat Sunda (termasuk kepulauan Krakatau, TelukLampung, pulau-pulau di pesisir barat Pulau Jawa). Hasil surveimenunjukkan bahwa hampir di semua lokasi, kecuali Teluk Lampung,terumbu karang memiliki penutupan karang keras/batu yang rendah (10%), sedang di kawasan Teluk Lampung, penutupan karang mencapai 75% (CRMP(c), 1998).
Kegiatan seperti penebangan mangrove di P.Rimau Balak, P.Mundu,P.Seram Besar/kecil, P.Kuali dan P.Panjurit akan mengakibatkan kerusakanterumbu karang karena sedimentasi, yang pada saat ini penutupannya sangatrendah (0-10%).
Terumbu karang di Teluk Lampung sangat mendukung usaha-usahaperikanan yang produktif, sehingga sekitar 1.600 bagan menggantungkanpenghasilannya dari keberadaan terumbu karang. Namun sangatdisayangkan, ada indikasi nelayan bagan juga menggunakan bom ikan jeniskecil (bom dodol) untuk membantu aktivitas penangkapan ikan.Penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah :
Penggunaan bom dan potas (di Teluk Lampung, pesisir Lampung Baratdan Teluk Semangka)Penggunaan mini trawl dan sejenisnyaBelum adanya pelampung tambat (mooring buoy) dan dermaga dipulau-pulau kecilPerusakan oleh wisatawan berupa penginjakan (trampling)
Pengambilan rumput laut alami (gleaning) yang merusak di pesisirLampung BaratSedimentasi akibat reklamasi pantai di sepanjang 18 km garis pantaiBandar Lampung dan siltasi degradasi DAS, terutama di TelukSemangkaPencemaran oleh limbah industri, rumah tangga, dan minyakGempa bumi dan penyebab alami lain seperti pemanasan globalPengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan
Akibat yang ditimbulkan adalah:Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayatiPenurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan sektorpariwisataPenurunan hasil tangkapan ikanKestabilan pantai berkurang dan bertambahnya erosi/abrasi pantai diPantai Timur dan Pantai BaratPopulasi penyu berkurang, yang diperparah dengan eksploitasi telurpenyu di Tampang Belimbing, Tanjung Cina, P. Sertung, dan P.Segamat, serta beberapa lokasi lainnya di Pantai BaratPopulasi lobster dan ikan karang berkurang, seperti di pesisir Baratyang saat sekarang “miskin ikan karang akibat rusaknya terumbu karang”(Expedisi Zooxanthellae V, 1999)
SASARAN D.2-1: Melindungi terumbu karang
Indikator D.2-1:Meningkatnya hasil tangkapan dalam jumlah dan ukuran ikanMeningkatnya luasan dan keanekaragaman terumbu karangBerkurangnya frekuensi penggunaan bom dan potas oleh nelayan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung3 2
Strategi D.2-1:Sosialisasi keberadaan dan fungsi cagar alam laut Krakatau dan BukitBarisan SelatanMembuat rencana pengelolaan dan rencana zonasi cagar alam lautdan pemetaan kondisi terumbu karangMengembangkan daerah perlindungan laut (marine sanctuary) berbasismasyarakatMenetapkan pembatasan penangkapan ikan karangMengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat (nelayan)
SASARAN D.2-2: Peningkatan pemahaman dan partisipasimasyarakat dalam pengelolaan terumbu karang
Indikator D.2-2:Adanya kelompok masyarakat peduli dan pelindung terumbu karangMakin luasnya daerah yang dilindungi oleh masyarakatMeningkatnya penyuluhan tentang fungsi dan manfaat terumbu karang
Strategi D.2-2:Mengembangkan program terpadu dalam rangka penguatankelembagaan lokalMengadakan sosialisasi pelestarian terumbu karangMengadakan pelatihan pembuatan terumbu buatan
SASARAN D.2-3: Pengelolaan terumbu karang sesuai denganmanfaat ekologi dan ekonomi
Indikator D.2-3 :Meningkatnya kunjungan wisatawan yang menikmati estetika terumbukarangTersedianya tambatan perahu nelayan dan transportasi antar pulau kecil
Strategi D.2-3:Mengembangkan program pendidikan dan pengalihan alternatif matapencaharian bagi nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya rumputlaut, keramba apung)Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensialuntuk dilindungi
SASARAN D.2-4: Pemaduserasian antara program pengelolaanterumbu karang daerah dengan programnasional
Indikator D.2-4 :Adanya program pengelolaan terumbu karang terpadu di LampungMeningkatnya koordinasi dan kerjasama antara institusi terkait dalammenangani permasalahan degradasi terumbu karang
Strategi D.2-4:Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan terumbu karangPembentukan kelompok kerja antar lembaga dan antar kabupaten dalampengelolaan terumbu karang
D.3 Padang Lamun, Rumput Laut dan Pantai BerpasirPadang lamun dan rumput laut alami biasanya tumbuh berasosiasi
dengan terumbu karang, sehingga habitat padang lamun dapat ditemui dikawasan Teluk, sedang habitat rumput laut alami tumbuh di kawasan TelukLampung (Kalianda) dan di sepanjang Pantai Barat. Pantai berpasir danberbatu-batu bulat terdapat di Kalianda, Lampung Selatan dan Tebaka,Pantai Barat, merupakan daya tarik luar biasa bagi pengembanganpariwisata di masa datang.
Kecuali tipe vegetasi tersebut di atas, pesisir Lampung memilikiberbagai komunitas tumbuhan yang terdapat di pantai berpasir. Umumnyakomunitas tumbuhan di pantai berpasir berupa tanaman budidaya.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3 3
Sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif tentangfenomena erosi pantai dan belum ada penanganan secara terpadu tentangisu ini.Beberapa penyebab erosi pantai adalah:
Penurunan kualitas perairan seperti kekeruhan dan pencemaranPengambilan rumput laut alami secara berlebihanReklamasi pantaiKonstruksi bangunan pantai yang kurang tepatDegradasi DAS dan meluasnya DAS kritisPenambangan batu hitam (Lampung Barat) dan batu gunungPenggalian pasir pantai untuk bangunan
Sebagai konsekuensinya maka,Fungsi perlindungan alami terhadap erosi pantai menurunHabitat sebagai daerah pemijahan penyu dan biota lainnya hilangPenghasilan nelayan tidak berkelanjutanHilangnya estetika pantai pasir
A. Padang Lamun dan Rumput Laut
SASARAN D.3.A-1: Perlindungan padang lamun sebagai ekosistem pendukung sumberdaya kelautan
Indikator D.3.A-1:Meningkatnya populasi ikan dan biota lainnya di daerah padang lamunMeningkatnya kualitas air di perairan pantaiTerlindunginya padang lamun dan rumput laut
Strategi D.3.A-1:Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat padang lamunMengendalikan penangkapan ikan di areal padang lamun
SASARAN D.3.A-2: Pengelolaan padang lamun dan rumput laut sesuai manfaat ekologi dan ekonomi
Indikator D.3.A-2:Menurunnya kegiatan eksploitasi rumput laut/padang lamun yang tidakberwawasan lingkunganBertambah luasnya kawasan padang lamun dan rumput lautMeningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan padang lamundan rumput lautMeningkatnya pemanfaatan estetika padang lamun dan rumput laut untukkegiatan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya
Strategi D.3.A-2:Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi padang lamun/rumput lautuntuk tujuan konservasiMengembangkan program kerjasama antar lembaga terkait untukmengimplementasikan pengelolaan padang lamun dan rumput lautMengadakan bimbingan pengelolaan padang lamun dan rumput lautyang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
B. Pantai Berpasir
SASARAN D.3.B-1: Pengelolaan pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi
Indikator D.3.B-1:Adanya upaya perlindungan pantai terhadap erosi secara terpaduAdanya lokasi-lokasi perlindungan untuk peneluran penyu yangdisepakati bersama
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung3 4
Strategi D.3.B-1:Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpaduSosialisasi dan standarisasi konstruksi bangunan pengaman pantaiMengendalikan dan mengatur penambangan batu hitam dan pasir besiMengadakan inventarisasi dan pemetaan lokasi-lokasi peneluran penyu
Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macamlimbah yang dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat.Sampah sering ditemukan berserakan di sepanjang pantai dan semakinbanyak di dekat permukiman, khususnya permukiman yang membelakangipantai. Permukiman seperti itu dikategorikan sebagai permukiman kumuhyang fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungannya sangat buruk.
Dengan berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian danperkebunan sepanjang DAS di Pesisir Timur Lampung , kasus pencemaranaliran sungai (Tulang Bawang dan Seputih) semakin meningkat danmempengaruhi sumberdaya perairan laut sekitarnya. Sebagian besarmasyarakat petani tambak udang menduga bahwa kegagalan usaha merekatidak terlepas dari dampak limbah industri di sepanjang daerah aliransungai.Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah:
Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisirterhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum.Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkaitBelum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggarisi dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal dan UU 23/97 tentang Pengelolaan LingkunganHidup).Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaansampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang
membelakangi pantai.Sampah dari kegiatan pariwisata massalPenangkapan ikan dengan potas (racun sianida)Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dsb
Akibat yang ditimbulkan adalah :Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisirKotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yangtidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabahpenyakit menular terhadap kehidupan masyarakat di pesisir.Semakin menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambakdan mariculture) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata).
E PENCEMARAN WILAYAH PESISIR
Limbah padat (sampah), merupakan salah satu masalah utamaKota Bandar Lampung (foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3 5
SASARAN E-1: Melindungi penduduk di desa-desa pesisirterhadap gangguan kesehatan sebagai akibatkontaminasi sumber air tanah
Indikator E-1:Terbebasnya sumber air tanah yang digunakan penduduk dari asamsulfida, amonia, dan bakteri coliform sesuai baku mutu nasional untukair minum
Strategi E-1:Mengembangkan bimbingan masyarakat atau kampanye tentang resikokesehatan karena pencemaran air tanahPerbaikan sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal pemukiman
SASARAN E-2: Terciptanya kawasan pantai yang bebas darilimbah padat (sampah) baik organik maupunnon-organik
Indikator E-2:Semakin bersihnya kawasan pantai dari limbah padatTerbebasnya kawasan pemukiman pantai dari genangan banjirSemakin baiknya mekanisme penanganan sampah di kawasan pantai
Strategi E-2:Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampahMengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa pantaiMeningkatkan pengelolaan sampah di areal permukiman pesisir
SASARAN E-3: Peningkatan kualitas perairan pesisir sesuaidengan baku mutu nasional
Indikator E-3:Terpenuhinya standar baku mutu air laut sesuai peruntukannya
Strategi E-3:Penguatan kelembagaanMengefektifkan operasionalisasi pemantauan dan pengawasan terhadapsumber-sumber pencemaran di daerah hulu ke hilir (early warningsystem)Mengembangkan penelitian pencemaran air lautMenyusun standar emisi buangan ke laut
SASARAN E-4: Peningkatan kepedulian stakeholders terhadapkualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat
Indikator E-4:Meningkatnya tuntutan dan kepedulian masyarakat akan kualitaslingkungan sekitar yang baikMenurunnya wabah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat
Strategi E-4:Mengembangkan program penyuluhan sanitasi lingkungan kepadamasyarakat di desa pantai
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung3 6
Sebagian besar kawasan ekosistem alami yang terdapat di sepanjangpesisir Lampung telah berubah menjadi kawasan hunian dan budidaya.Hal ini dapat dilihat dengan semakin luasnya areal budidaya tambak diPesisir Timur, permukiman dan perkebunan di Pesisir Barat, permukimandan industri di Teluk Lampung. Kawasan pesisir yang masih alami hanyaterdapat di sepanjang Taman Nasional Way Kambas dan sebagian dariwilayah Pantai Barat yang berbatasan langsung dengan Taman NasionalBukit Barisan Selatan.
TN Way KambasKawasan ini terletak di Pesisir Timur Lampung dengan luas 130.000
ha dan berbatasan langsung ke laut memanjang garis pantai sepanjang 68km antara Way Penet di Selatan dengan Way Seputih di Utara. Keadaanfisik kawasan berupa hutan rawa dan dilalui oleh dua sungai. Sebagianbesar kawasan ini akan tergenang air pada waktu musim hujan.
TN Way Kambas pada saat ini adalah satu-satunya perwakilan dariekosistem rawa di Pantai Timur yang masih alami dan dihuni oleh banyakjenis tumbuhan dan hewan langka, dilindungi ataupun terancam punah.Upaya konservasi kawasan ini sudah seharusnya menjadi pemikiranbersama dan bersifat lintas sektoral, serta melibatkan masyarakat
TN Bukit Barisan Selatan (TNBBS)Kawasan ini berbatasan langsung dengan laut di Way Menula/ Tanjung
Keramat dan wilayah pesisir antara Bengkunat sampai Tanjung Cina diTeluk Semangka. Kondisi fisik pesisir TNBBS bervariasi dari pantaiberpasir, berbatu, berkarang dan bersambung dengan daratan yangberbukit.
Kondisi hutan yang berbatasan dengan pemukiman sebelah baratrelatif baik karena terdapat zona penyangga berupa repong damar yang
telah dikembangkan masyarakat pesisir Lampung Barat. Sisi bagian BaratTN.BBS sebagian besar terancam oleh pembuka hutan untuk kebun kopidan wilayah ini merupakan hulu DAS yang akan mengalir ke Pantai TimurLampung.
Wilayah pesisir TNBBS juga telah ditetapkan sebagai Cagar AlamLaut yang luasnya 21.600 ha dengan potensi berbagai jenis ikan hias,lobster, rumput laut, dan penyu laut.
Cagar Alam Laut Gugus Kepulauan KrakatauLuas perairan Cagar Alam ini sekitar 12.000 ha dan terdiri dari
empat buah pulau dan telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungansejak tahun 1919. Masalah-masalah yang terjadi di wilayah ini berupapengambilan batu apung, pembiusan & pengeboman ikan, pengambilantelur penyu, dan gangguan lainnya oleh nelayan pendatang.
Hutan Lindung dan Daerah Aliran Sungai (DAS)Terdapat 4 DAS besar di Lampung yang mengalir ke Pantai Timur
yaitu DAS Way Tulang Bawang, DAS Way Seputih, DAS Mesuji, danDAS Way Sekampung. Satu DAS yang cukup penting lainnya adalah DASWay Semangka yang mengalir ke Teluk Semangka. Kerusakan hutan bagianhulu DAS telah menimbulkan kekeruhan air laut pada wilayah DAS tersebutdan tingginya variasi debit air musiman.
Penyebab utama kerusakan kawasan konservasi :Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upayakonservasiPengawasan terhadap kawasan konservasi masih terbatas, karenakurangnya sarana dan prasarana pendukungKurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasankonservasiBelum tertatanya batas kawasan konservasi berupa patok/tandapermanen yang diakui oleh semua pihak
F KERUSAKAN HUTAN, TAMANNASIONAL, DAN CAGAR ALAM LAUT
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3 7
Adanya oknum aparat yang tidak disiplin dan menyalahgunakanwewenang
Akibat yang ditimbulkan adalah:Adanya tekanan terhadap populasi dan habitat satwa liar yang dilindungiMenurunnya fungsi ekologis kawasan lindung dan cagar alam lautKonflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakatMasih berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam di dalam kawasanyang dilindungi
SASARAN F-1: Terwujudnya pengelolaan kawasankonservasi sesuai dengan fungsi danperuntukkannya
Indikator F-1:Penurunan kegiatan perburuan liar di dalam kawasan lindung dankawasan konservasiKeanekaragaman sumberdaya hayati semakin terpeliharaAdanya patok batas kawasan di lapangan dan peta kawasan yang jelasPenurunan jumlah kegiatan pengrusakan/penjarahan di kawasankonservasi
Strategi F-1 :Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang vegetasinya mengalamikerusakanPemantapan zonasi dalam kawasan konservasiMemperketat pengawasan dan perizinan untuk semua aktivitas di dalamkawasan konservasiResolusi konflik bagi masyarakat sekitar kawasan konservasiMembuat dan sosialisasi rencana pengelolaan kawasan konservasi
SASARAN F-2: Peningkatan dukungan stakeholders terhadapprogram konservasi
Indikator F-2:Berkembangnya program pengelolaan kawasan konservasiMeningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaatkawasan konservasiBerkurangnya konflik antar stakeholders
Strategi F-2:Sosialisasi fungsi dan pentingnya peran kawasan konservasi terhadapmasyarakatPendampingan usaha masyarakat di zona penyangga kawasan tamannasional dan cagar alam lautMengembangkan forum komunikasi antar stakeholders
Wilayah pesisir Lampung memiliki banyak obyek wisata yangmenarik karena memiliki ciri khas tersendiri, seperti yang terdapat diPesisir Barat, Teluk Semangka, Teluk Lampung dan sebagian kecil wilayahPesisir Timur. Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung darifaktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lainyang tidak kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas,keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatanganpengunjung.
Teluk Lampung memiliki 18 lokasi wisata bahari, baik yang memilikifasilitas maupun yang tidak. Waktu kunjungan yang cukup banyak adalahpada Hari Minggu dan umumnya pengunjung datang dari Bandar Lampung,
GPOTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUMDIKEMBANGKAN SECARA OPTIMAL
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung3 8
sedangkan puncak keramaian akan terlihat pada tahun baru.Penyebab utamanya adalah:
Usaha pariwisata bahari masih belum memberikan nilai ekonomi yangcukup memadaiAtraksi yang ditampilkan masih kurang menarikBelum terpadunya pengembangan paket wisata bahariKurang tersedianya fasilitas wisata bahari yang terjangkau olehmasyarakat dan penyebaran panduan potensi wisata bahari sangatterbatasMenurunnya kualitas pantai, perairan dan terumbu karang yang menjadiandalan utama untuk pengembangan wisata bahariAdanya dampak krisis ekonomi dan keamananBelum disepakatinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DaerahMasih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukungdalam menerima kunjungan wisata
Akibat yang ditimbulkan adalah:Industri rumah tangga/kerajinan tangan tidak berkembangPotensi dan obyek wisata kurang berkembangAdanya kegiatan pariwisata yang tidak berwawasan lingkunganSalah arah investasi dan kerugian bagi pengembang pariwisataPendapatan daerah dan masyarakat dari bidang pariwisata rendahAkses masyarakat ke daerah pantai tertentu terbatas/tidak ada
SASARAN G-1: Penyediaan sistem informasi terpadu tentangkepariwisataan
Indikator G-1:Tersedianya pusat-pusat informasi pariwisataTersusunnya basis data potensi dan informasi kepariwisataan yangdapat digunakan untuk perencanaanTersusunnya RIPPDA Lampung yang disepakati bersama
Strategi G-1:Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasikepariwisataanMengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan pemasaranpariwisataMengkaji ulang RIPPDA Lampung untuk disepakati bersama
SASARAN G-2: Pengembangan obyek wisata bahari yangberwawasan lingkungan dan berciri lokal
Indikator G-2:Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar pariwisatabahariBerkembangnya ciri lokal sebagai daya tarik lokasi kunjungan wisatabahari
Salah satu obyek wisata bahari di Lampung Selatan(foto: CRMP Lampung)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 3 9
Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat lokal daripengembangan pariwisata bahariMeningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi (kecil dan menengah) dalambidang ekowisata bahari
Strategi G-2:Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasaranadasar pariwisata bahariMempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisatabahariMenyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usahakerajinan rakyat yang berwawasan lingkunganMengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakatlokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyatMengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usahakepariwisataan
SASARAN G-3: Peningkatan kepedulian dan partisipasimasyarakat dalam pengelolaan obyek wisatabahari
Indikator G-3:Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam usahawisata bahariMeningkatnya jumlah usaha kecil masyarakat yang mendukung kegiatanusaha wisata bahariSemakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pro-gram pengembangan wisata bahari
Strategi G-3:Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahariterpadu
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan wisata bahari :
Diarahkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, kualitas hidup masyarakat,
khususnya bagi penduduk setempat dengan
mengikuti kaidah-kaidah pembangunan
berkelanjutan
Didasarkan atas penelitian dan perencanaan
terpadu, mengikuti kaidah-kaidah ekologis,
sistem zonasi, dan menghormati nilai-nilai sosial
budaya dan keagamaan yang dianut penduduk
setempat
Dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak
melampaui daya dukung lingkungan dan tidak
merusak persahabatan dan persaudaraan
(Kelompok Insan Pariwisata Berkelanjutan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung4 0
Mengembangkan program untuk peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengembangan wisata bahari
Di Propinsi Lampung terdapat paling sedikit 55.000 rumah tangganelayan. Alat tangkap yang digunakan mulai dari pancing dan seser sampaidengan berbagai jenis jaring, baik legal maupun yang ilegal, dengan kapalmotor hinggar berukuran 5 GT.
Analisis sumberdaya ikan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir (1999),menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Perairan
Barat Lampung telah mencapai 62% dan di Perairan Timur Lampungtelah mencapai 88%. Produksi perikanan laut yang didaratkan di TelukLampung, Pantai Timur, dan Pantai Barat masing-masing 51.000 ton,43.000 ton, 10.000 ton setiap tahunnya.
Salah satu permasalahan yang menonjol di perairan Teluk Lampungdalam kegiatan perikanan tangkap adalah semakin berkurangnya arealpenangkapan, antara lain karena adanya alokasi eksklusif perairan untukusaha budidaya kerang mutiara dan adanya kawasan TNI-AL. Namundemikian, pengamatan terhadap kondisi terumbu karang di perairan TelukLampung menunjukkan bukti bahwa pengawasan yang ketat akibat alokasieksklusif untuk budidaya mutiara dan TNI-AL dapat menyelamatkanterumbu karang dari kehancuran akibat pemboman ikan dan penggunaanpotas. Terumbu karang yang masih baik ini akan mendukung pertambahanpopulasi ikan di perairan tersebut.
Usaha perikanan budidaya di Propinsi Lampung telah berkembangdengan pesat sejak awal tahun 90-an. Selain tambak udang yang dimilikioleh masyarakat, dua kawasan tambak intensif telah dikembangkan diPesisir Timur dengan pola tambak inti rakyat oleh PT. DCD dan PT CPB.Luas keseluruhan lokasi tambak di Lampung telah mencapai 60.000 ha.Berkembangnya usaha tambak akhirnya juga telah menumbuhkan kegiatanusaha baru untuk mendukung pertambakan seperti usaha pembenihan udangdi Kalianda, Lampung Selatan.
Selain usaha budidaya kerang mutiara yang dikelola oleh duaperusahaan PMA pada areal perairan seluas 5.000 ha, telah dikembangkanjuga budidaya rumput laut oleh masyarakat nelayan dan usaha budidayaikan kakap dan kerapu oleh beberapa pengusaha yang didukung keberadaanBalai Budidaya Laut di Hanura, Padang Cermin.
Penurunan kualitas perairan laut dan lingkungan budidaya perikanansangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan produksi perikanan diLampung. Peningkatan produktivitas lahan yang tidak memperhatikan dayadukung lingkungannya telah menurunkan produktifitas tambak udang di
Kegiatan pasar ikan di PPI Lempasing , Kota Bandar Lampung(foto: CRMP Lampung)
H BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAANPERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 4 1
Pantai Timur seperti yang terjadi di Pantura.Penyebab isu perikanan tangkap adalah:
Rendahnya kegiatan pembinaan dan sarana pengawasanTidak terkontrolnya peningkatan jumlah dan jenis alat tangkapBelum tersedianya sarana penampungan dan pengolahan hasiltangkapanRendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayanTidak dipatuhinya jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkanProgram pembangunan sarana/prasarana perikanan kurang sesuaidengan kebutuhan masyarakat nelayan
Akibat yang ditimbulkan:Aktivitas penangkapan secara ilegal seperti penggunaan jaring trawl,bahan peledak, potas.Konflik antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara, perhubungandan nelayan lain yang menyalahi jalur penangkapan.Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap sehinggaproduktifitasnya rendah
Penyebab utama isu perikanan budidaya adalah:Kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap pengelolaan usahabudidaya perikanan.Kurangnya dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan denganfluktuasi pola arus air laut dan kecenderungan sumber-sumber penyakitdalam budidaya tambak
Akibat yang ditimbulkan:Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurunAdanya konflik sosial dalam pengelolaan Tambak Inti Rakyat (TIR)Menurunnya kualitas perairan untuk budidaya kerang mutiara
Konflik pemanfaatan perairan laut antara nelayan dengan usahabudidaya mutiara
SASARAN H-1: Penyediaan sarana dan prasarana usahaperikanan tangkap dan budidaya
Indikator H-1:Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikananMeningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikananBerkembangnya pemasaran usaha perikanan
Strategi H-1:Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikananMengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yangsederhanaMengembangkan pemasaran usaha perikanan
SASARAN H-2: Peningkatan pendapatan hasil usahaperikanan
Indikator H-2:Meningkatnya nilai tambah usaha perikananMeningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha perikanan
Strategi H-2:Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebihhigienis dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan.Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasarMengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tanggaMengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dannelayan tradisional dengan pola kemitraan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung4 2
SASARAN H-3: Peningkatan koordinasi antar instansi dalampengelolaan usaha perikanan
Indikator H- 3:Berkurangnya konflik kepentingan/kewenangan antar lembagaTersedianya data dan informasi untuk pengelolaan usaha perikanan
Strategi H-3:Mengembangkan sistem informasi perikananMengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalampengelolaan usaha perikanan
Bencana alam gempa banyak terjadi di wilayah Bukit Barisan yangmencakup wilayah administrasi Lampung Barat, Tanggamus, dan BandarLampung, terutama di daerah patahan Semangka yang memanjang dariTeluk Semangka sampai ke utara Pulau Sumatera. Bencana alam tanahlongsor banyak terjadi di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan yanglerengnya curam, seperti yang terdapat di wilayah Lampung Barat danTanggamus, sedangkan bencana alam banjir banyak terjadi di wilayahsebelah timur Lampung yaitu di wilayah Kabupaten Tulang Bawang (WayTulang Bawang), Kabupaten Lampung Selatan (Way Sekampung).
Bencana alam banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengankerusakan bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Lampung,seperti DAS Semangka, DAS Tulang Bawang, DAS Seputih, DASSekampung, dan DAS Mesuji, sehingga pada musim hujan secara insituakan terjadi erosi dan aliran permukaan yang cukup tinggi, dan padaakhirnya secara eksitu akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor.
Penyebab bencana alam :Gempa tektonik di sepanjang patahan Semangka, dan patahan yangterdapat di wilayah Bandar Lampung.Terjadinya proses degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai)Adanya pembukaan lahan yang tidak terkendali di daerah hulu
Akibat yang ditimbulkan adalah:Terjadinya gempa, banjir, dan tanah longsorKerugian material dan jiwa manusiaRasa tidak amanBerjangkitnya wabah penyakit.
SASARAN I-1: Meminimalkan kerugian jiwa dan material
Indikator I-1:Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencanaalamMeningkatnya partisipasi aktif masyarakat terhadap program mitigasibencana alamAdanya program mitigasi bencana alam
Strategi I-1:Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah rawan bencana alamMengembangkan program peringatan dini bencana alamMenggali dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam mitigasibencana alamMenyusun contingency plan (rencana tanggap darurat) pasca bencanaStandarisasi dan sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa
I RAWAN BENCANA ALAM (GEMPA,TANAH LONGSOR, BANJIR)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 4 3
Intrusi air laut ke arah persawahan, khususnya di daerah Rawa Sragi,akibat konversi sawah ke tambak udang secara besar-besaran yang telahmencapai sekitar 4000 Ha. Perlu upaya penanganan yang serius tentangpermasalahan alih fungsi lahan, karena keberlanjutan usaha tambak udangdi daerah Rawa Sragi tidak dapat dijamin masa depannya apabila tidakada upaya pengelolaan yang baik, sedang bekas tambak sangat sulit untukdikembalikan lagi menjadi sawah.Penyebab utama intrusi air laut adalah :
Penebangan mangrove untuk permukiman dan pertambakan di PantaiTimurMasuknya air laut ke sawahEksploitasi air tanah berlebihan
Sebagai konsekuensinya adalah :Degradasi kualitas air tanahKorosi konstruksi bangunan pipa logam di bawah tanah
SASARAN J-1: Pengendalian intrusi air laut
Indikator J-1:Tidak adanya kontaminasi air laut terhadap air tanah dan air permukaan
Strategi J-1:Pengawasan pengambilan air tanahMengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahanMerancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dantambak
3.3 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DANPERAIRAN SEKITARNYA
3.3.1 Perlunya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairan SekitarnyaPropinsi Lampung memiliki 69 pulau-pulau kecil, dengan 2 pulau
di Kabupaten Lampung Barat, 9 pulau di Kabupaten Tanggamus, 2 pulaudi Kabupaten Lampung Timur serta sebagian besar berada di KabupatenLampung Selatan. Kisaran luas pulau-pulau kecil di propinsi ini antarakurang dari 1 ha dan 7.000 ha (Pulau Tabuan). Walaupun belum adakesepakatan tentang definisi pulau kecil secara nasional, tetapi dapatdipakai definisi pulau kecil, yaitu pulau dengan luas 10.000 km2 ataukurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Bell et all,1990 dalam Dahuri, 1999).
Pemerintah daerah mengupayakan untuk mengangkat masalahpengelolaan pulau-pulau kecil ke dalam Renstra Pesisir Lampung.Beberapa alasan untuk lebih memfokuskan pengelolaan dan pembangunanpulau-pulau kecil, adalah:1. Pulau-pulau kecil merupakan aset yang penting2. Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (potensi ekowisata)3. Perencanaan pembangunan belum mengakomodasi secara proporsional
dalam mengelola sumberdaya pulau-pulau kecil
3.3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan, dan StrategiDalam mengelola pulau-pulau kecil diperlukan upaya khusus, karena
pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumberdaya alam, aspeklingkungan dan budaya yang khas. Hasil kajian Tim Renstra, denganmengambil isu hasil konsultasi dengan masyarakat di pulau-pulau (Pisang,Legundi, Puhawang, Tabuan, Sebesi dan Segamat), maka terdapat 5 (lima)isu utama yang muncul, yaitu:
J ANCAMAN INTRUSI AIR LAUT
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung4 4
Penyebab isu tersebut adalah :Rusaknya atau tidak adanya darmagaKurangnya prioritas pemerintah terhadap pembangunan di pulau-pulaukecil dan perairan sekitarnyaAnggaran pembangunan untuk pulau-pulau kecil sangat minimLokasi geografis pulau-pulau kecil relatif terpencil
Akibatnya :Sanitasi pemukiman pesisir burukMasyarakat menggunakan pantai sebagai WC umumTidak adanya wisatawan yang berkunjung/ potensi wisata tidakberkembangRendahnya kualitas pendidikan SDMRendahnya keterampilan petani/nelayanKomunikasi dengan masyarakat luar tidak lancarProduksi hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan
SASARAN K.1-1: Peningkatan sarana-prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan
Indikator K.1-1:Tersedianya sarana dan prasarana transportasi (antar pulau dan didalam pulau), pendidikan, dan kesehatan yang memadai
Strategi K.1-1:Pengadaan sarana/ prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan
Penempatan tenaga guru dan tenaga medis sesuai rasio guru - siswadan rasio tenaga medis - jumlah penduduk
Penyebabnya adalah:Penegakan hukum dan perundang-undangan belum berjalan optimalPenangkapan ikan dengan mini trawl dan pengeboman ikanKeterbatasan sarana pengawasan dan aparat
Akibat yang ditimbulkan:Tangkapan ikan masyarakat pulau semakin sedikitKerusakan habitatKonflik antara masyarakat pulau dan orang luar yang mengeksploitasiSDA
SASARAN K.2-1: Melindungi keberadaan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
Indikator K.2-1:Berkurangnya frekuensi pengrusakan terumbu karang, mangrove, danpadang lamun di lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnyaPeningkatan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil
Strategi K.2-1:Mengembangkan program perlindungan terumbu karang, mangrove,dan padang lamun secara terpaduRehabilitasi mangroveInventarisasi status dan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecildan perairan sekitarnya
MINIMNYA SARANA DAN PRASARANATRANSPORTASI, PENDIDIKAN, DANKESEHATAN
K.1KERUSAKAN LINGKUNGAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRANSEKITARNYA
K.2
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 4 5
SASARAN K.2-2: Peningkatan partisipasi stakeholders terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
Indikator K.2-2:Makin luasnya daerah konservasi yang dikelola oleh masyarakatSemakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakanlingkunganTerciptanya sistem pengawasan dan pengamanan pemanfaatansumberdaya alam oleh masyarakat pulau
Strategi K.2-2:Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan lingkunganbagi masyarakat pulauMengembangkan program pendidikan lingkungan bagi anak-anak usiasekolahMengembangkan sistem pengamanan lingkungan oleh masyarakat pulau
SASARAN K.2-3: Penaatan dan penegakan hukum
Indikator K.2-3:Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakatpulau dan orang luarBerkurangnya pelanggaran hukum oleh masyarakatMeningkatnya frekuensi penyuluhan hukum
Strategi K.2-3:Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zona-zonapemanfaatan, alat, dan cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikananyang ramah lingkungan
Meningkatkan frekwensi penyuluhan hukum yang dilaksanakan secaraterpadu oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah
Penyebab:Belum ada kebijakan penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil
Akibat yang ditimbulkan:Tumpang tindih pemanfaatanKetidak jelasan status lahanKepemilikan tunggal terhadap pulau kecilKonflik sosial dengan masyarakat dalam maupun luar pulau
SASARAN K.3-1: Rencana tata ruang pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya menjadi bagian RTRWK dan RTRWP
Indikator K.3-1:Tersusunnya RTRWK dan RTRWP yang mencakup pulau-pulau kecildan perairan sekitarnya
Strategi K.3-1:Revisi RTRWK dan RTRWP yang mencakup RTRW pesisir dan pulau-pulau kecilSosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
BELUM ADANYA PENATAAN RUANGYANG MENCAKUP PULAU-PULAUKECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA
K.3
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung4 6
Penyebabnya adalah :Rendahnya frekuensi penyuluhan pengembangan pertanian, perikanan,dan pariwisata di daerah pulauSulitnya mendapatkan sarana produksi pertanianKeterampilan masyarakat rendah
Akibat yang timbul :Produktivitas lahan pertanian rendahPendapatan petani pulau rendah
SASARAN K.4-1: Peningkatan pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pertanian
Indikator K.4-1:Meningkatnya produktivitas lahan pertanian
Strategi K.4-1:Intesifikasi dan ekstensifikasi pengembangan lahan pertanianMengintensifkan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, danpariwisata
SASARAN K.4-2: Pengembangan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan
Indikator K.4-2:Meningkatnya teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil pertanian
BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATANPOTENSI PERTANIAN, PERIKANAN,DAN PARIWISATA RAKYAT
K.4Strategi K.4-2:
Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahanproduk pertanian dan perikanan
Penyebabnya adalah :Kebocoran dalam pemindahan minyak di Teluk Semangka (tankiapung)Kebocoran minyak mesin pada kapal nelayan/transpotasi
Akibat yang ditimbulkan adalah:Penurunan kualitas perairan di sekitar pulauMenurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayanKerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove)
SASARAN K.5-1: Pengendalian pencemaran minyak di perairan pulau-pulau kecil Teluk Semangka
Indikator K.5-1:Terhindarnya pencemaran minyak di perairan sekitar pulauTerbentuknya tim mitigasi pencemaran
Strategi K.5-1:Memperbaiki prosedur proses pemindahan minyak yang lebih ramahlingkungan dari tanker apungMengembangkan peralatan program mitigasi pencemaran secaraterpadu antara pihak perusahaan, PEMDA, dan masyarakat
POTENSI PENCEMARAN MINYAK DITELUK SEMANGKAK.5
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 4 7
Strategi-strategi yang merupakan inti dalam dokumen ini, meliputistrategi pengelolaan wilayah pesisir secara berkesinambungan, melindungidan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, mendukung pemanfaatansumberdaya wilayah pesisir secara optimal, berkelanjutan serta terpadu.
Rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari GBHNdan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional. Sedangkan prosesPerencanaan Propinsi meliputi tiga komponen, yaitu :1. Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Propinsi,2. Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan3. Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada).
Di tingkat nasional Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah PesisirPropinsi mengacu pada GBHN dan Pokok-Pokok Reformasi PembangunanNasional, sedang untuk tingkat daerah mengacu pada Pokok-pokokReformasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya Renstra ini menjadimasukan bagi Propeda dan Propetada.
Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir secaraterpadu, Renstra merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yanglebih specifik, seperti : Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan danRencana Aksi.
Renstra merupakan dokumen yang dinamis untuk jangka waktuperencanaan 10 (sepuluh) tahun. Namun demikian, dokumen ini harusdireview secara teratur setiap 3 (tiga) tahun, yang mengacu kepadakeberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Propeda dan Propetada,serta mendapatkan masukan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang berada di tingkat bawahnya, seperti rencana zonasi, pengelolaandan aksi.
Dalam implementasi program, perlu ditentukan koordinator program(leading sector), sedang perencanaan program pengelolaan wilayahpesisir secara keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda. Secara umum,tanggung jawab di antara stakeholders (institusi yang terkait) perludisusun. Hal ini dibuat untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi danwewenang saat stakeholders berpartisipasi dalam implementasi strategipengelolaan wilayah pesisir Lampung. Pembagian tanggung jawabtersebut tercermin dalam Tabel Proses Implementasi di bawah ini.Penunjukkan institusi, baik pemerintah dan non-pemerintah, untuk setiapstrategi didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi instansiyang paling relevan. Oleh karena itu, dinas/instansi yang disebutkanpertama kali merupakan dinas/instansi yang bertanggung jawab sebagaileading sector.Prioritas implementasi strategi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
Prioritas 1: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2001-2002Prioritas 2: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2003-3004Prioritas 3: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2005
Dalam penentuan ketiga prioritas tersebut, juga mempertimbangkankepentingan untuk segera dilaksanakannya program tersebut, sesuai denganisu pengelolaan wilayah pesisir yang muncul. Misalnya, isu penegakanhukum dimulai dengan pelatihan hukum lingkungan kepada aparat penegakhukum dan aparatur pemerintah.
BAB IVPROSES IMPLEMENTASIPROSES IMPLEMENTASI
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung4 8
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2001 – 2005)
2 (2001 – 2002)
3 (2001 – 2003)
3 (2002 – 2004)
5 (2001 – 2005)
3 (2002 – 2005)
3 (2002 – 2005)
5 (2001 – 2005)
3 (2001 – 2003)
3 (2001 – 2003)
3 (2001 – 2003)
3 (2002 – 2004)
5 (2001 – 2005)
STRATEGI A-1:Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan SLTP
Memenuhi kebutuhan tenaga guru (sesuai rasio guru - siswa) di Sekolah Dasar danSLTP
Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaanSDA wilayah pesisir
Mengusulkan, menyiapkan, dan implementasi materi pelajaran tentang pengelolaanwilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar
Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatan
Meningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisir
Mengembangkan program studi tentang pengelolaan wilayah pesisir di PerguruanTinggi/UNILA
STRATEGI A-2:Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
Memenuhi kebutuhan tenaga medis (sesuai rasio tenaga medis – penduduk)
Mengembangkan rencana perbaikan sistem sanitasi permukiman, dan lingkungandalam program penyuluhan kesehatan
STRATEGI A-3:Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat /Perguruan Tinggi/ Sekolah/LembagaPemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayahpesisir
Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu
A. RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIAA. RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIASASARAN:SASARAN: A-1. Peningkatan taraf pendidikan formal dan non-formal masyarakat
A-2. Peningkatan taraf kesehatan masyarakatA-3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Dinas PendidikanDinas Pendidikan
Dinas PendidikanDinas Pendidikan
Diskan/DELPDiskan/DELP , Dishut, LSM, DinasPendidikan, Dinas Peridustrian, KanwilDepartemen tenaga kerja/BLK
Dinas Pend id i kanD inas Pend id i kan, Diskan/DELP,Bapedalda
DinsosDinsos , Depag, LSM, PMD, Balitbangda,Dinas pendidikan, Bappeda
Dik la t P rop ins iD ik la t P rop ins i , PT, Diskan/DELP,Bapedalda, LSM
UNILAUNILA
DinkesDinkes, swasta
DinkesDinkes
D inas PU C ip ta Ka r yaD inas PU C ip ta Ka r ya , Dinkes,Depkimbangwil
PMDPMD, Diskan/DELP, LSM, Dishut, PT
PMDPMD, Dinsos, LSM
BappedaBappeda , Dinas Pendidikan,Bapedalda, PT, LSM, Dishut
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TABEL-TABEL PROSES IMPLEMENTASITABEL-TABEL PROSES IMPLEMENTASI
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 4 9
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2000 – 2004)
2(2001 – 2002)
3 (2002– 2004)
3 (2001 – 2003)
3 (2002 – 2004)
3 (2002 – 2004)
3 (2002 – 2004)
3 (2003 – 2005)
3 (2004 – 2006)
3 (2004 – 2006)
3 (2004 – 2006)
1 (2001)
3 (2001 - 2003)
STRATEGI B-1:Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan untuk aparat penegak hukum danaparatur pemerintah (pejabat)
Penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukum
Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan yang sederhana
STRATEGI B-2:Mengintensifkan sosialisasi draft dan produk hukum
Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut
Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan penggunaan lainnya dengan rambudan pemetaan yang disepakati bersama
Mengatur kembali konsesi pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapatmengakomodasi kepentingan semua pengguna
Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum
STRATEGI B-3:Mengadakan pengkajian kelembagaan
Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir
Mengembangkan operasi pengamanan laut secara terpadu
B.B. RENDAHNYA PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUMRENDAHNYA PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUMSASARAN :SASARAN : B-1 Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum
B-2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum, penaatan, dan penegakan hukumB-3. Peningkatan keterpaduan dan koordinasi wewenang antar instansi terkait
BapedaldaBapedalda, PT, Kejati, Polda, PPNS,LSM, TNI AL, Dephub, Pengadilan
KejatiKejati, Polda, sektoral
BapedaldaBapedalda, PT, Kejati, Polda, Meneg-kumdang, Polda, Pengadilan, TNI AL
PengadilanPengadilan, PT, Polda, Diskan/DELP,LSM, Biro hukum
PoldaPolda, TNI AL, Diskan/ DELP
PoldaPolda, TNI AL, Diskan/DELP, Dephub.
Diskan/DELPDiskan/DELP, Dishut, Diparda, LSM,HNSI, TNI AL, Bappeda
DephubDephub , Dishut, Diparda, HNSI, LSM,TNI AL, swasta, Bappeda
Diskan/DELPDiskan/DELP , LSM
Biro hukumBiro hukum, DPRD, PT, LSM
BalitbangdaBalitbangda, PT, Biro organisasi, LSM
BappedaBappeda, Dephub, PT, LSM, Diparda,Dishut, Bapedalda, HNSI, TNI AL, swasta,Polda, Diskan/DELP
PoldaPolda, TNI AL, Diskan/DELP, LSM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung5 0
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
2 (2002 – 2003)
2 (2004 –2005)
3 (2001 – 2003)
4 (2003 – 2007)
STRATEGI C-1:Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir
Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir
STRATEGI C-2:Revisi RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan RTRW pesisir menjadi bagiannya
Memberdayakan tim penataan ruang secara optimal dengan mengikutsertakan institusinon pemerintah.
C.C. BELUM ADANYA PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIRBELUM ADANYA PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIRSASARAN:SASARAN: C-1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir
C-2. Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah pesisir dalam RTRWK dan RTRWP
BappedaBappeda , LSM, Diskan/DELP, PT,Bapedalda
BappedaBappeda , LSM, PT, Diskan/DELP,Bapedalda
BappedaBappeda, Dinas PU Cipta Karya, PT,LSM
BappedaBappeda
1
2
1
2
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5 1
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
3 (2001 – 2003)
3 (2000 – 2002)
2 (2001 – 2002)
3 (2001 – 2003)
5 (2001 – 2005)
7 (2003 – 2007)
3 (2003 – 2005)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 - 2002)
STRATEGI D.1-1:Mengembangkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakat
Mengembangkan program kerjasama dalam penanggulangan erosi pantai
Mengembangkan program pengelolaan tambak rakyat berwawasan lingkungan
Membentuk kelompok masyarakat dan meningkatkan perannya dalam pengelolaanmangrove
STRATEGI D.1-2 :Mengembangkan program dan melaksanakan rehabilitasi mangrove bersamamasyarakat
Membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove
Mengembangkan program penelitian untuk mendukung inisiatif pengelolaanmangrove
Membuat atau mengadopsi panduan praktis pengelolaan mangrove danmengadakan penyuluhan masyarakat
STRATEGI D.1-3 :Penegasan terhadap status penggunaan dan penguasaan tanah timbul
Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keberadaan tanah timbul
D.D. DEGRADASI HABITAT WILAYAH PESISIR (Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, Rumput Laut, dan Pantai Berpasir)DEGRADASI HABITAT WILAYAH PESISIR (Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, Rumput Laut, dan Pantai Berpasir)
D.1 MANGROVED.1 MANGROVESASARAN:SASARAN: D.1-1. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove
D.1-2. Rehabilitasi mangroveD.1-3 Pemanfaatan tanah timbul untuk jalur hijau
BappedaBappeda, PT, LSM, Diskan/DELP, BPN,Diparda, Dishut
Dinas PU PengairanDinas PU Pengairan, Bappeda, PT,Bapedalda, Dishut, LSM, Diskan/DELP
Diskan/DELPDiskan/DELP, CRMP, Dishut, Bapedalda,LSM, PT, Bappeda. Dinas PU Pengairan
DishutDishut, LSM, Diskan/DELP, Bapedalda,CRMP, Dinas PU Pengairan
DishutDishut, Bappeda, Diskan/DELP, LSM,Bapedalda, CRMP, BPN, PT
DishutDishut, Bappeda, Diskan/DELP, LSM,Bapedalda, CRMP, PT
BalitbangdaBalitbangda, PT, Kanwil/Dishut, CRMP
BalitbangdaBalitbangda , CRMP, Kanwil/Dishut, LSM
BPNBPN, Dishut, Bappeda, CRMP, DPRD, LSM
DishutDishut, LSM, CRMP
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung5 2
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
2 (2001 – 2002)
3 (2003 – 2005)
2 (2001 –2002)
3 (2002 – 2004)
5 (2001 – 2005)
3 (2003 – 2005)
3 (2001 – 2003)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
STRATEGI D.2-1:Sosialisasi keberadaan dan fungsi cagar alam laut Krakatau dan Bukit Barisan Selatan
Membuat rencana pengelolaan dan rencana zonasi cagar alam laut danpemetaan kondisi terumbu karang
Mengembangkan daerah perlindungan laut (marine sanctuary) berbasis masyarakat
Menetapkan pembatasan penangkapan ikan karang
Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat pengguna (nelayan)
STRATEGI D.2-2:Mengembangkan program terpadu dalam rangka penguatan kelembagaan lokal
Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu karang
Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu buatan
STRATEGI D.2-3:Mengembangkan program pendidikan dan pengalihan alternatif mata pencaharianbagi nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya rumput laut, keramba apung)
Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensial untuk dilindungi
STRATEGI D.2-4:Mengembangkan program kerjasama dalam pengelolaan terumbu karang
Pembentukan kelompok kerja antar lembaga dan antar kabupaten dalam pengelolaanterumbu karang
D.2 TERUMBU KARANGD.2 TERUMBU KARANGSASARAN:SASARAN: D.2-1. Melindungi terumbu karang
D.2-2. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karangD.2-3. Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan manfaat ekologi dan ekonomiD.2-4. Pemaduserasian antara program pengelolaan terumbu karang daerah dengan program nasional
DishutDishut, BKSDA, CRMP, LSM Diskan/DELP
BappedaBappeda , LSM, Bapedalda, Dishut,Diskan/DELP, PT, CRMP
BappedaBappeda , CRMP, Bapedalda, Dishut,Diskan/DELP, LSM, swasta, PT
Diskan/DELPDiskan/DELP, BKSDA, CRMP, LSM, swasta
Diskan/DELPDiskan/DELP , LSM, CRMP
D i s k a n / D E L PD i s k a n / D E L P , Bappeda, swasta,Bapedalda, Dishut, LSM, PT
Diskan/DELPDiskan/DELP, PT, Bapedalda, LSM, CRMP
Diskan/DELPDiskan/DELP , LSM, PT
Diskan/DELPDiskan/DELP, LSM, Bappeda, Bapedalda,CRMP, PT
DephubDephub , Diparda, Diskan/DELP, PT,Bappeda, LSM
BappedaBappeda , PT, Diskan/DELP, BKSDA, CRMP,Bapedalda
BappedaBappeda, BKSDA, Diskan/DELP, PT, LSM,Bapedalda
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5 3
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
3 (2001 – 2003)
3 (2001 – 2003)
1 (2001)
3 (2002 – 2004)
2 (2001 – 2002)
STRATEGI D.3.A-1:Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat padang lamun
Pengendalian penangkapan ikan di areal padang lamun
STRATEGI D.3.A-2:Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi padang lamun/rumput laut untuktujuan konservasi
Mengembangkan program kerjasama antar lembaga terkaituntuk mengimplementasikan pengelolaan padang lamun dan rumput laut
Mengadakan bimbingan pengelolaan padang lamun dan rumput lautyang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
D.3.A PADANG LAMUN DAN RUMPUT LAUTD.3.A PADANG LAMUN DAN RUMPUT LAUTSASARAN :SASARAN : D.3.A-1. Perlindungan padang lamun sebagai ekosistem pendukung sumberdaya kelautan
D.3.A-2. Pengelolaan padang lamun dan rumput laut sesuai manfaat ekologi dan ekonomi
D i s k a n / D E L PD i s k a n / D E L P , PT, LSM, CRMP,Bapedalda, Diparda
Diskan/DELPDiskan/DELP, LSM, Bapedalda
Diskan/DELPDiskan/DELP, PT, Balitbangda, Dishut,CRMP, LSM
Diskan/DELPDiskan/DELP, PT, Balitbangda, Dishut,Bapedalda, LSM
Diskan/DELPDiskan/DELP , PT, CRMP, LSM
1
1
1
1
1
D.3.B PANTAI BERPASIRD.3.B PANTAI BERPASIRSASARAN :SASARAN : D.3.B-1. Pengelolaan pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
STRATEGI D.3.B-1:Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu
Sosialisasi dam standarisasi konstruksi bangunan pengaman pantai
Mengendalikan dan mengatur penambangan batu hitam dan pasir besi
Mengadakan inventarisasi dan pemetaan lokasi-lokasi peneluran penyu
Diskan/DELPDiskan/DELP , PT, Bappeda, Dishut,CRMP, Bapedalda, Dinas PU Pengairan
Dinas PU PengairanDinas PU Pengairan, Diskan/DELP
Dinas PertambanganDinas Pertambangan, Bapedalda
BKSDABKSDA, LSM, PT, Balitbangda
2 (2001 – 2002)
4 (2000 – 2003)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
1
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung5 4
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
3 (2002-2004)
5 (2001-2005)
5 (2000-2004)
4 (2001-2004)
3 (2001 – 2003)
2 (2001-2002)
5 (2001-2005)
2 (2002-2003)
3 (2003-2005)
2 (2001-2002)
STRATEGI E-1:Mengembangkan bimbingan masyarakat atau kampanye tentangresiko kesehatan karena pencemaran air tanah
Perbaikan sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal pemukiman
STRATEGI E-2:Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampah
Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa pantai
Meningkatkan pengelolaan sampah di areal pemukiman pesisir
STRATEGI E-3:Penguatan kelembagaan
Mengefektifkan operasionalisasi pemantauan dan pengawasan terhadapsumber-sumber pencemaran di daerah hulu ke hilir (early warning system)
v Mengembangkan penelitian pencemaran air laut
Menyusun standar emisi buangan ke laut
STRATEGI E-4:Mengembangkan program penyuluhan sanitasi lingkungan kepada masyarakatdi desa pantai
E.E. PENCEMARAN WILAYAH PESISIRPENCEMARAN WILAYAH PESISIRSASARAN:SASARAN: E-1. Melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat kontaminasi sumber air tanah
E-2. Terciptanya kawasan pantai yang bebas dari limbah padat (sampah) baik organik maupun non-organikE-3. Peningkatan kualitas perairan pesisir sesuai dengan baku mutu nasionalE-4. Peningkatan kepedulian stakeholders terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat
DinkesDinkes, PT, LSM, Bapedalda
Dinas PU Cipta KaryaDinas PU Cipta Karya , Dinkes
Mitra Bentala & WatalaMitra Bentala & Watala, PT, CRMP,Dinas Kebersihan, Bappeda, Bapedalda
Dinas kebersihanDinas kebersihan, Dinas PU CiptaKarya, Pemdes, Diparda, LSM
Dinas kebersihanDinas kebersihan, Dinas PU CiptaKarya, Pemdes, Diparda, LSM
Bapeda ldaBapeda lda, PT, LSM, Swasta, PUPengairan
BapedaldaBapedalda, Bappeda, PT, LSM, Swasta,Diskan/DELP, TNI AL, Polda, Kehakiman
BalitbangdaBalitbangda
Bapeda ldaBapeda lda , TNI AL, Kehakiman,Bappeda, LSM, Swasta, Polda, Diskan/DELP, Dephub
BapedaldaBapedalda, Bappeda, PT, LSM, Swasta,Diskes, PU Pengairan, PU Cipta Karya
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5 5
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2001 - 2005)
3 (2001 - 2003)
3 (2001 – 2003)
3 (2001 – 2003)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 - 2002)
4 (2002 - 2005)
2 (2002 – 2003)
STRATEGI F-1:Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang vegetasinya mengalami kerusakan
Pemantapan zonasi dalam kawasan konservasi
Memperketat pengawasan dan perizinan untuk semua aktivitas di dalamkawasan konservasi
Resolusi konflik bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi
Membuat dan sosialisasi rencana pengelolaan kawasan konservasi
STRATEGI F-2:Sosialisasi fungsi dan pentingnya peran kawasan konservasi terhadap masyarakat
Pendampingan usaha masyarakat di zona penyangga kawasan taman nasional dancagar alam laut
Mengembangkan forum komunikasi antar stakeholders
F.F. KERUSAKAN HUTAN, TAMAN NASIONAL, DAN CAGAR ALAM LAUTKERUSAKAN HUTAN, TAMAN NASIONAL, DAN CAGAR ALAM LAUT
SASARAN :SASARAN : F-1. Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukkannyaF-2. Peningkatan dukungan stakeholders terhadap program konservasi
BKSDA/BTNBKSDA/BTN , Bappeda, LSM, PT,Bapedalda
BKSDA/BTNBKSDA/BTN, Bappeda, LSM, PT, Diskan/DELP
BKSDA/BTNBKSDA/BTN, PT, Bappeda, LSM, Diskan/DELP
Kanwil/DishutKanwil/Dishut, LSM, BKSDA/BTN, PT,Pemda Kab., Diskan/DELP
KanwilhutKanwilhut, LSM, BKSDA/BTN, PT
Kanwil/DishutKanwil/Dishut, BKSDA/BTN, LSM, PT,Bapedalda, Bappeda
Kanwil/DishutKanwil/Dishut, Disbun, BKSDA/BTN,Diperta, Diparda, LSM, PT, Bapedalda
Kanwil/DishutKanwil/Dishut, PT BKSDA/BTN, LSM,Bapedalda
1
1
1
1
1
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung5 6
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2003-2007)
2 (2003-2004)
2 (2003 - 2004)
5 (2001-2005)
5 (2003-2007)
5 (2003-2007)
3 (2003-2005)
3 (2001-2003)
3 (2001-2003)
3 (2001-2003)
STRATEGI G-1:Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi kepariwisataan
Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan pemasaran pariwisata
Mengkaji ulang RIPPDA Lampung untuk disepakati bersama
STRATEGI G-2:Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasaranadasar pariwisata bahari
Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari
Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usahakerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan
Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokaluntuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat
Mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan
STRATEGI G-3:Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari terpadu
Mengembangkan program untuk peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengembangan wisata bahari
G. POTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN SECARA OPTIMALG. POTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN SECARA OPTIMAL
SASARAN :SASARAN : G-1. Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataanG-2. Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokalG-3. Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata bahari
DipardaDiparda, Asita, PHRI
DipardaDiparda, Asita, PHRI
DipardaDiparda
DipardaDiparda, PHRI, swasta
D ipa rdaD ipa rda , PHRI, swasta, DinasPerindustrian
DipardaDiparda, PHRI, swasta, Bank, DinasPerindustrian, LSM
DipardaDiparda , PHRI, swasta, Bank, LSM, Asita
DipardaDiparda, PHRI, swasta, Asita, LSM
DipardaDiparda, PHRI, swasta, Bappeda, LSM
DipardaDiparda, PHRI, swasta, LSM
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5 7
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
2 (2001-2002)
3 (2001-2003)
2 (2002-2003)
3 (2001-2003)
3 (2001-2003)
4 (2002-2005)
3 (2001 - 2003)
3 (2003-2005)
3 (2001-2003)
STRATEGI H-1:Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan
Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yang sederhana
Mengembangkan pemasaran usaha perikanan
STRATEGI H-2:Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebih higienisdan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan
Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar
Mengadakan pelatihan managemen usaha perikanan skala rumah tangga
Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayantradisional dengan pola kemitraan
STRATEGI H-3:Mengembangkan sistem informasi perikanan
Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam pengelolaan usahaperikanan
H.H. BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYABELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYASASARAN :SASARAN : H-1. Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya
H-2. Peningkatan pendapatan hasil usaha perikananH-3. Peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan
Diskan/DELPDiskan/DELP, Dephub, Bappeda
Diskan/DELPDiskan/DELP , Koperasi, Bappeda,HNSI, Bank
Diskan/DELPDiskan/DELP, Koperasi, LSM, PT
Diskan/DELPDiskan/DELP , Dinkes, DinIndustri,Swasta
Diskan/DELPDiskan/DELP, Bappeda, DinIndustri,Swasta
D i s k a n / D E L PD i s k a n / D E L P , LSM, Bappeda,DinIndustri, Swasta
D i s k a n / D E L PD i s k a n / D E L P , LSM, Bappeda,DinIndustri, Swasta
Diskan/DELPDiskan/DELP , PT, CRMP, LSM
Diskan/DELPDiskan/DELP , PT, swasta
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung5 8
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2002-2006)
5 (2002-2006)
3 (2003 - 2005)
2 (2003 – 2004)
2 (2003 – 2004)
STRATEGI I-1:Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah rawan bencana alam
Mengembangkan program peringatan dini bencana alam
Menggali dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana alam
Menyusun contingency plan (tanggap darurat) pasca bencana
Standarisasi dan sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa
I.RAWAN BENCANA ALAM (GEMPA, TANAH LONGSOR, BANJIR)I.RAWAN BENCANA ALAM (GEMPA, TANAH LONGSOR, BANJIR)SASARAN :SASARAN : I-1. Meminimalkan kerugian jiwa dan material
BalitbangdaBalitbangda, PT, LSM, BMG, Geologi
Bal i tbangdaBal i tbangda , Satkorlak, Bappeda,BMG, Geologi
BalitbangdaBalitbangda PT, LSM, Pemda Kab/Kota,Dinas Pu Pengairan
BappedaBappeda, PT, Polda, Dinsos, LSM
Dinas PU Cipta KaryaDinas PU Cipta Karya , PT, LSM,Balitbangda
1
1
2
2
2
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
J.ANCAMAN INTRUSI AIR LAUTJ.ANCAMAN INTRUSI AIR LAUT
SASARAN :SASARAN : J-1. Pengendalian intrusi air laut
STRATEGI J-1:Pengawasan pengambilan air tanah
Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan
Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dan tambak
Dinas PertambanganDinas Pertambangan, Bapedalda,Pemda Kab.
Dinas PU PengairanDinas PU Pengairan, Balitbangda, PT,LSM, Bapedalda,
Dinas PU Penga i ranD inas PU Penga i ran , Bappeda,Diperta, Diskan/DELP, Bapedalda, LSM,PT
3 (2002-2004)
3 (2001-2003)
5 (2000-2004)
1
1
1
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 5 9
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
5 (2001-2005)
3 (2001-2003)
K.1K.1MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, PENDIDIKAN, DAN KESEHATANMINIMNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, PENDIDIKAN, DAN KESEHATANSASARAN :SASARAN : K.1-1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan
BappedaBappeda, Dephub, Diskan/DELP, DinasPendidikan, Dinkes
BappedaBappeda, Dinas Pendidikan, Dinkes
1
1
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
K.2K.2 KERUSAKAN LINGKUNGAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYAKERUSAKAN LINGKUNGAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYASASARAN :SASARAN : K.2-1. Melindungi keberadaan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
K.2-2. Peningkatan partisipasi stakeholders terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnyaK.2-3. Penaatan dan penegakan hukum
STRATEGI K.1-1:Pengadaan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan
Penempatan tenaga guru dan tenaga medis sesuai rasio guru - siswa danrasio tenaga medis - jumlah penduduk
Diskan/DELPDiskan/DELP, LSM, PT, CRMP, Bapedalda
DishutDishut, LSM, Diskan/DELP, PT, CRMP
BalitbangdaBalitbangda, Diskan/DELP, PMD, PT, LSM
BapedaldaBapedalda, LSM, PT, Diskes, Bappeda, PMD,Diskan/DELP
Dinas PendidikanDinas Pendidikan, Bapedalda, LSM, PT
PoldaPolda, LSM, TNI AL, Diskan/DELP, HNSI
Diskan/DELPDiskan/DELP , Perhubungan, Polda, AssosiasiProfesi, LSM
BapedaldaBapedalda, LSM, PT, Kehakiman, Diskan/DELP, Polda, TNI AL
3 (2001 – 2003)
5 (2001 – 2005)
3 (2000 – 2002)
5 (2001 – 2005)
5 (2003 – 2007)
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
5 (2002 – 2006)
1
1
1
1
2
1
1
1
STRATEGI K.2-1:Mengembangkan program perlindungan terumbu karang, mangrove, danpadang lamun secara terpadu
Rehabilitasi mangrove
Inventarisasi status dan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecil dan perairansekitarnya
STRATEGI K.2-2:Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan lingkungan bagimasyarakat pulau
Mengembangkan program pendidikan lingkungan bagi anak-anak usia sekolah
Mengembangkan sistem pengamanan lingkungan oleh masyarakat pulau
STRATEGI K.2-3:Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zona-zona pemanfaatan, alat,dan cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan
Meningkatkan frekwensi penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terpaduoleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 0
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
2 (2001 – 2002)
2 (2002 – 2003)
K.3K.3 BELUM ADANYA PENATAAN RUANG YANG MENCAKUP PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYABELUM ADANYA PENATAAN RUANG YANG MENCAKUP PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA
SASARAN:SASARAN: K.3-1. Rencana tata ruang kawasan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya menjadi bagian RTRWK dan RTRWP
BappedaBappeda, Dinas Tata ruang, Diskan/DELP,Diparda, Dishutbun, Dinas PU Cipta Karya, PT
BappedaBappeda, Dinas Tata ruang, Diskan/DELP,Diparda, Dishutbun, Dinas PU Cipta Karya, PT
1
1
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
K.4K.4 BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN POTENSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PARIWISATA RAKYAT DI PULAU KECILBELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN POTENSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PARIWISATA RAKYAT DI PULAU KECIL
SASARAN :SASARAN : K.4-1. Peningkatan pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pertanianK.4-2. Pengembangan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan
STRATEGI K.3-1:Revisi RTRWK dan RTRWP yang mencakup RTRW pesisir dan pulau-pulau kecil
Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
DipertaDiperta, Diskan/DELP, LSM, PT, Diparda
DipertaDiperta, Bappeda, LSM, PT, Diskan/DELP, PMD,Diparda
DipertaDiperta, Balitbangda, Bappeda, LSM, PT
4 (2001 – 2004)
5 (2001 – 2005)
4 (2003 – 2006)
1
1
2
STRATEGI K.4-1:Intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan lahan pertanian
Mengintensifkan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan pariwisata
STRATEGI K.4-2:Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahan produkpertanian dan perikanan
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 6 1
STRATEGIPENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT
WAKTU (TAHUN)PRIORITAS
2 (2001 – 2002)
2 (2001 – 2002)
K.5K.5 POTENSI PENCEMARAN MINYAK DI TELUK SEMANGKAPOTENSI PENCEMARAN MINYAK DI TELUK SEMANGKA
SASARAN :SASARAN : K.5-1. Pengendalian pencemaran minyak di perairan pulau-pulau kecil Teluk Semangka
PertaminaPertamina, Pemda Kab., Bapedalda
PertaminaPertamina, PT, Bapedalda, LSM
1
1
STRATEGI K.5-1:Memperbaiki prosedur proses pemindahan minyak yang lebih ramahlingkungan dari tanker apung
Mengembangkan peralatan program mitigasi pencemaran secara terpaduantara pihak perusahaan, PEMDA, dan masyarakat
Keterangan : Urutan pertama, garis bawah = penanggung jawab
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 2
Perencanaan wilayah pesisir merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam perjalanan waktu, isu-isupengelolaan wilayah pesisir yang baru akan muncul, sehingga dalam aktivitas perencanaan lebih lanjut akandidapatkan beberapa strategi-strategi tertentu yang tidak relevan lagi. Oleh karena itu, prioritas strategi perludievaluasi dan dimodifikasi. Pemantauan atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat, merupakan dasar bagiefektifitas evaluasi pengelolaan. Dalam implementasinya, strategi-strategi pengelolaan wilayah pesisir perludireview 3 (tiga) tahun sekali oleh Tim Pengarah Propinsi (PST)/Bappeda dan stakeholders, yang dilaksanakanoleh Tim Kerja. Juga diperlukan Revisi terhadap strategi dan isi dokumen setiap 5 (lima) tahun sekali oleh TimKerja yang dibentuk oleh Tim Pengarah Propinsi (PST)/Bappeda dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sebagai pedoman dalam proses kaji ulang dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diimplementasikan,mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan program seperti yang tertera dalam Bab 3.
BAB VPROSES KAJ I ULANG DAN EVALUASIPROSES KAJ I ULANG DAN EVALUASI
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 6 3
Kami berharap dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berminat dan terlibatdalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Propinsi Lampung.Namun demikian, kami menyadari bahwa dokumen ini masih mengandung berbagai kelemahan dankekurangan. Oleh karena itu, segala saran perbaikan maupun pertanyaan lebih rinci dari para pembaca yangbudiman dapat disampaikan kepada alamat berikut :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(BAPPEDA)
PROPINSI LAMPUNGJalan R.W. Monginsidi No. 69 Teluk Betung
Bandar Lampung 35401Telp. (62-721-481166)
PROYEK PESISIR LAMPUNGJl. Sutan Syahrir No. 4, Pahoman
Bandar Lampung 35231Telp. (62-721-250984), Fax. (62-721-253013)
e-mail: crmp-lpg@indo.net.id
BAB VIINFORMASI LEBIH LANJUTINFORMASI LEBIH LANJUT
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 4
DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKABPS. 1999. Lampung Dalam Angka 1998. Badan Pusat Statistik. Bandar
Lampung. Indonesia
CRMP (a). 1998. Penyelidikan Geologi Lingkungan Pesisir PropinsiLampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. CoastalResources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (b). 1998. Profil Perikanan Tangkap Propinsi Lampung. ProyekPesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center.University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (c). 1998. Profil Habitat Perairan Pantai Propinsi Lampung.Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal ResourcesCenter. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (d). 1988. Kesesuaian dan Arahan Pengembangan Lahan PertanianPesisir Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report.Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta.Indonesia.
CRMP (e). 1998. Sumber-sumber Pencemaran Wilayah Pesisir diPropinsi Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report.Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta.Indonesia.
CRMP (f). 1998. An Analysis of Aquaculture in the Coastal Area ofLampung, Evolution, Status, dan Potensial. Proyek Pesisir Publi-cation, Technical Report. Coastal Resources Center. University ofRhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (g). 1998. Significant Coastal Habitats, Wildlife and WaterResources in Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Re-port. Coastal Resources Center. University of Rhode Island.Jakarta. Indonesia.
CRMP (h). 1998. Pariwisata Bahari di Pesisir Teluk Lampung. Proyek
Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center.University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (i). 1998. Kondisi Oseanografi Perairan Pesisir Lampung. ProyekPesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center.University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (j). 1998. Oseanografi dan Kualitas Perairan Teluk Lampung.Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal ResourcesCenter. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
CRMP (k). 1998. Pemanfaatan Lahan “Terbuka” di Lampung. ProyekPesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center.University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
Dahuri, R. 1999. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil . Prosiding LokakaryaPengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. BPPT - Bangda -CRMP. Jakarta.
Fisheries Diving Club. 2000. Laporan Ekspedisi Zooxanthellae V diLampung Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Hunt, L.J., I.M. Dutton, J.P. Duff. (1998). Integrated Coastal ZonePlanning and Management Manual. Canora Inc, Vaughan Interna-tional and BCEOM. Jakarta.
Olsen, S.B., K. Lowry, J. Tobey. 1998. A Manual for Assessing Progressin Coastal Management. Report #2211. Coastal Resources Center,University of Rhode Island. Narragansett. USA.
Wiryawan, B., B. Marsden, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M. Ahmad, H.Poespitasari (Editor). 1998. Atlas Sumberdaya Wilayah PesisirLampung. Kerjasama Pemda Propinsi Lampung dengan ProyekPesisir (Coastal Resources Center, University of Rhode Island danPusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut PertanianBogor). Bandar Lampung. Indonesia.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 6 5
L A M P I R A NLAMPIRAN ILAMPIRAN I
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- Sarana dan prasarana sudah adaseperti TPI & dempond
- Adanya PSDPU-jaring irigasi,jaring rawa, tanggul banjir dll
- UU No. 5/90 tentangkeanekaragaman hayati danekosistemnya
- Tersedia Penyuluh LapanganPenghijauan 20 org & Polisi Hutan20 org
- Inpres No. 5/93 tentang programpenanggulangan kemiskinan
- Kepres No. 82/84 tentang LKMDyang bertujuan untuk melatihtenaga KPN & P3MD di desa
- Prioritas Pemda untukmengembangkan pariwisata
- Budaya masyarakat nelayan untukmenjaga laut sebagai sumberpenghidupan
- Tersedianya sarana danprasarana alat-alat berat sebagaipendukung pelaksanaan programpembangunan
- Telah ada RTRW Kabupaten, PerdaNo. 10/94 direvisi th. 99
- Telah ada DTR (Perda 13/99) baruberjalan 1 bln
- Adanya petugas UPTPU yangdapat membantu pengawasan,pengendalian dan pemanfaatanruang
- TKPRD (Tim Koordinasi PenataanRuang Daerah) telah dibentuk
- UU No. 22/99 tentangPemerintahan Daerah
- Koordinasi antar instansi sangatlemah
- Dana , sarana, dan prasaranaoperasional masih kurang
- Kualitas dan kuantitas SDM (staf)masih kurang
- Laboratorium LH belum ada- Kurangnya pengawasan oleh personil
terhadap peraturan yang terkaitdengan pengairan
- Pemeliharaan jaringan pengairanbelum dilaksanakan dengan baik
- Hukum/peraturan belumdisosialisasikan dengan baik
- Belum ada persepsi yang sama dalammemahami Inpres No. 5/93
- Pembinaan terhadap organisasi LKMDbaru menyentuh pada persiapan SDMLKMD belum pada program aksi yangdapat memajukan LKMD sebagaimitra pemerintah
- Belum adanya penataan ruang secararinci untuk wilayah kawasan tertentu
- Penerapan sanksi hukum terhadappelanggaran tata ruang sulit untuk diterapkan
- Sulitnya koordinasi dengan pihak-pihak swasta terutama bagi parapengusaha sehingga menyulitkanuntuk penataan/pengawasan
- Potensi sumberdaya alam kelautanmasih mungkin untuk dikembangkanbaik untuk perikanan maupunpariwisata
- Teknologi penangkapan danpengolahan hasil tangkapan relatifsederhana
- Prospek pemasaran hasil perikananmasih sangat baik
- Masih ada daerah pengembanganirigasi (baru) untuk peningkatanproduksi pertanian
- Seni budaya masyarakat yangberbeda-beda dalam kelompok-kelompok masyarakat
- Potensi air panas dan air terjun yangtersebar di sekitar gunung Rajabasa
- Penataan wilayah pelabuhanBakauheni berkaitan denganpengembangan wilayah pesisir
- Kab. Lampung Selatan merupakanhinterland pulau Jawa untukpengembangan industri
- Mobilitas penduduk yang sangatcepat, perlu penataan ruang yangmemadai
- Lahan yang subur untukpengembangan pertanian
- Pelabuhan penyeberanganBakauheni – Merak
- Pengelolaan KLTDC- Wisata pulau dan gunung Krakatau- Berpotensi untuk pengembangan
burung walet
- Kerusakan lingkungan yang makinparah
- Potensi konflik sosial masih tinggi- Tidak ada kesinambungan program- Rendahnya kesadaran masyarakat/
pengusaha terhadap lingkungan- Persepsi dan visi bagian lingkungan
hidup belum sama- Kesulitan pembebasan tanah untuk
pengembangan daerah irigasi, dll- Rusaknya DAS yang mengakibatkan
kurangnya sumber air- Adanya banjir di daerah inti akibat
rusaknya DAS- Adanya kegiatan tambak baik
tradisional/semi teknis yangmengabaikan status lahan &dampak lingkungan khususnyahutan bakau
- Penggarapan tanah timbul olehmasyarakat
- Adanya intrusi air laut- Kerusakan terumbu karang karena
pengeboman- Kawasan pariwisata dieksploitasi
untuk pembenihan- Abrasi pantai- Reklamasi yang menyebabkan
rusaknya lingkungan hidup- Sistim pemasaran hasil perikanan
masih lemah- Status kepemilikan lahan masih ada
yang tumpang tindih
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. Dinas Perikanan2. Bagian Lingkungan Hidup3. Dinas Pengairan4. Dinas Kehutanan
5. Dinas Pertanian6. Dinas PMD7. Dinas Pariwisata8. Dinas PU K
9. Dinas Tata Ruang10. Bappeda11. BPN12. Camat
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 6
LAMPIRAN I (LAMPIRAN I ( lanjutan)
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- UU No. 23 th 1997- UU No. 5 th 1990 tentang KSDA
dan ekosistemnya- UU No. 5 th 1983 tentang ZEE- PP 20 th 1990 tentang
Pengendalian pencemaran air- Kepres No. 32 th 1990- UU No. 9 tahun 1985- Perda Tk. I no. 2 th 1991- Perda Tk. II no. 23 th 1994- UU No. 22 tahun 1999- UU No. 5 th 1990- PP no. 20 th 1990- PP no. 35 th 1991- Perda no. 12 th 1998 tentang
persampahan- SK Bupati no. 9 th 1998 tentang
Sistem Operasi PengelolaanLingkungan
- Perda no. 12 th 1994 tentangRUTRW Lambar
- Perda yang mengatur tentangPengolahan Bahan Galian C
- Peranan tokoh adat dan tokohmasyarakat masih tinggi
- Adanya 3 orang petugas KRPH(Pesisir Selatan, Tengah dan Utara)ditambah 5 petugas fungsionalpengamanan hutan
- Mempunyai tenaga penyuluhpertanian 26 orang
- Adanya 50 kelompok tani terlatih
- Kurangnya biaya, sarana, danprasarana operasional
- Kualitas dan kuantitas SDM yangkurang memadai
- Belum ada peraturan daerah tentangsempadan pantai
- Mekanisme perencanaan danpelaksanaan kegiatan belumbottom-up
- Sistem pembinaan karier PNS belumbaik
- Frekwensi penyuluhan kebersihanlingkungan masih rendah
- Belum tersosialisasi PeraturanPerundang-undangan, Perda, SKBupati
- Kurangnya pengawasan terhadapkegiatan penggalian Gol. C
- Proyek perkebunan tidak dapatmemenuhi kebutuhan petani
- Terbatasnya waktu kegiatan padatkarya
- Koordinasi dengan Taman Nasionalmasih kurang
- BPN hanya terdapat sampai diTingkat Kabupaten
- Pengaturan sempadan pantai (Kepres32/90) belum di-PERDA-kan
- Belum terpadunya kelembagaan dibidang pekerjaan umum
- Luasnya areal penangkapan ikanyang memungkinkan untuk masuknyainvestor
- TNBBS, Pulau Bertuah dan PulauPisang berpotensi untuk pariwisata
- Potensi lahan pertanian yang masihluas
- Kelembagaan ekonomi masyarakatnelayan ada
- Permintaan pasar ekspor terhadapkomoditi perikanan : lobster dan ikantuna cukup tinggi
- Ada potensi pengembangantanaman perkebunan (kopi, cengkeh,lada, dan nilam)
- Adanya Repong Damar untukAgrowisata
- Pengembangan melinjo (PesisirSelatan), sawo (Pesisir Tengah), duku(Pesisir Utara), durian cukup baik
- Adanya program pengembangandaerah irigasi baru
- Kemampuan SDM masyarakatmasih rendah
- Pemakaian racun oleh masyarakatdalam penangkapan ikan
- Perambahan hutan- Pengeboman oleh nelayan luar- Pengambilan material bangunan
dari laut sehingga mempercepatabrasi pantai
- Adanya instansi terkait yangmelakukan kegiatan melebihikewenangannya
- Pemasaran bahan baku bom/biusikan yang sangat bebas
- Penambangan bunga/batu karang- Penegakan hukum yang tidak tegas- Kurangnya pembinaan kepada
masyarakat tentang pemanfaatansumberdaya alam
- Kemampuan permodalan danketerampilan petani rendah
- Adanya masyarakat yang tidakmengakui kawasan hutan HPT dandianggap Tanah Marga
- Pemilikan tanah melebihi batasmaksimal, dan pemiliknya banyakdari luar
- Pemilikan tanah secara absente- Kurangnya potensi/volume air untuk
irigasi
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. Camat Wilayah Pesisir 7. Dinas Kebersihan2. BPN 8. Dinas Perikanan3. Bappeda 9. Pemda (Bagian
Hukum) 4. Dinas Pertanian 10. Dinas Kehutanan5. Diparda 11. Dinas Perkebunan6. Dinas PU kabupaten
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 6 7
LAMPIRAN I (LAMPIRAN I ( lanjutan)
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
- Perda tentang struktur dinas tatakota sudah ada
- Ada perda tentang RIK, RTRW danSK penentuan sempadanbangunan
- Mitra kerja cukup banyak- Adanya komitmen pimpinan/ketua
Bappeda tentang pelaksanaanprogram kerja
- Perda dan UU tentang lingkunganhidup
- UU No. 22/99 tentang PemerintahDaerah dan UU No. 25/99tentang Perimbangan keuanganpusat dan daerah
- Memiliki perda/peraturan-peraturan yang dapat mengaturmasalah pantai
- Konsep BLASA-UDP : TelukLampung akan dijadikan WaterFront City
- PHRI sebagai penyerap aspirasianggota dalam rangka usaha-usahanya
- Operasional alat-alat berat masihkurang
- Kualitas SDM (staf) masih rendah- Kurangnya dana, sarana dan
prasarana operasional- Masih kurangnya sosialisasi tujuan
Proyek Pesisir bagi masyarakat aslidaerah
- Kurang koordinasi dalampelaksanaan pengelolaan wilayahpesisir
- Belum memiliki SDM yang menguasaimasalah kelautan dan pantai
- Penanganan kebijaksanaan reklamasisangat dominan oleh Pemda Tk. I
- Kejelasan perencanaan yang kurangmemadai
- Banyaknya rawa dan genangan airyang berakibat menjadi sarangnyamuk
- Sulitnya koordinasi dan sosialisasianggota PHRI
- Fasilitas dana yang kurangmendukung/sulitnya penarikan iurananggota PHRI
- Pengembangan jaringan jalan diwilayah pinggiran kota
- Penataan jaringan jalan lingkungan- Penataan area-area konservasi lahan- Penataan area komersial dengan
keadaan kemajuan kota- Potensi perairan Teluk Lampung- Adanya bantuan dana dari badan
dunia- Pengembangan industri rumah
tangga dari hasil laut sebagai cirikhas Lampung
- Banyaknya masyarakat dan instansimemerlukan/ membutuhkan hasillaut
- Letak geografis yang strategis- Pemandangan pantai yang baik- Minat masyarakat yang ingin tinggal
di tepi pantai cukup tinggi- Pengadaan pendidikan bagi
pengurus usaha-usaha wisata- Menciptakan iklim sejuk dalam
persaingan anggota (perang tarif)
- Pelanggaran terhadap peraturandaerah yang masih tinggi
- Reklamasi pantai merusak habitat- Penggunaan bom untuk kegiatan
penangkapan di laut- Kurangnya kesadaran masyarakat
tentang lingkungan hidup- Adanya banjir akibat reklamasi
pantai dan kurangnya penghijauan- Kurangnya minat investor untuk
pengembangan pesisir- Terbatasnya lahan yang dapat
menunjang pemindahan pendudukpantai
- Kurangnya tenaga terampil yangmenangani daerah pesisir
- Berkembangnya kegiatan/ praktekprostitusi
- Sarana yang dijadikan pemakai/konsumen narkoba
- Citra masyarakat terhadap usahawisata yang buruk
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. Dinas PU Kota 6. Camat2. Bagian Hukum 7. CV. Bumi Waras3. Dinas Tata Kota 8. PT. Servitia Cemerlang4. Dinas Perikanan 9. PT. Bina Bumi Segara5. Bappeda 10. DPD PHRI
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung6 8
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TULANG BAWANG
- Adanya model tambak udangterpadu yang melibatkan banyakinstansi terkait daerah, nasional,internasional
- PT. DCD sebagai kawasan berikat- UU No. 23 th 97 mengenai
lingkungan hidup- UU No. 22 tahun 99 tentang
Pemerintahan Daerah- PP 51 th 92 tentang Amdal/ PP
27/99- PP 20 th 90 tentang pengelolaan
limbah- UU No. 24 th 92 tentang
penataan ruang- Adanya RTRWK Tulang Bawang- Adanya UU No. 9/85 bahwa 1%
hasil budidaya (tambak) dapatditarik
- Kepres 39/80 tentangpemberantasan trawl
- UU No. 9/85, tentang larangannelayan menangkap ikan denganmenggunakan : Bom, racun danaliran listrik sehingga merusakkelestarian lingkungan hidup
- Masih kurangnya kemampuan SDMmenghadapi era perdagangan bebas :- community development- manajemen internal
- Pengembangan konsep kemitraan intidengan plasma yang belum jelasaturannya di PT. DCD dari instansiformal
- Model tambak plastik yang tingkatproduksi pertambak relatif masih kecil
- Sumberdaya manusia (staf) masihminim (kualitas dan kuantitas)
- Peraturan perundang-undangan yangada tidak punya kekuatan untukmenghentikan suatu perusahaan
- Dalam perencanaan peran sertamasyarakat masih rendah (masihbersifat sektoral)
- Tata ruang wilayah belum diperdakan- Sarana dan prasarana operasional
belum memadai- Perda mengenai PAD belum ada- Kurangnya tenaga teknis perikanan
- Adanya model pengembangan TIRyang berkelanjutan secara biofisikdan sosek
- Adanya pusat penelitianpengembangan hutan mangrove dannipah
- Pengembangan budidaya kerang- Ketersediaan sumberdaya wilayah
pesisir (SDA), rawa, sungai danlebung
- Exploitasi potensi perairan umumbelum optimal
- Kondisi lahan cocok untuk tanamankaret, kelapa sawit, kelapa dan tebu
- Masih luasnya lahan yang belumdimanfaatkan
- Terdapat kawasan hutan produksiyang dapat dikonversi
- Banyak perairan umum baik buatanmaupun alam, serta sungai untukpengembangan budidaya kerambadan penangkaran
- Adanya kerjasama yang baik antaraLPTP (Lembaga Pengkajian &Teknologi Pertanian) BBL denganDinas Perikanan/Kabupaten
- Areal sawah yang luas untuk minapadi
- Limbah tapioka untuk pakan ikan
- Pencemaran air Way T. Bawang &Way Mesuji yang masuk ke laut
- Perambahan kawasan hutanmangrove di jalur hijau PT. DCD
- Jaring togog di Way T. Bawang danWay Mesuji mengganggu alur lalulintas kapal ekspor
- Pihak swasta yang tidak peduliterhadap pencemaran lingkunganhidup
- Lemahnya pengetahuan dankesadaran masyarakat akanpentingnya lingkungan hidup
- Pemukiman ilegal di sekitar pantai- Kewenangan dalam perijinan masih
didominasi oleh Propinsi dan Pusat- Banyak pembukaan hutan yang
berakibat kurangnya debet airsungai di hulu
- Kurangnya keterampilanmasyarakat untuk mengelolatambak yang berwawasanlingkungan
- Masuknya armada penangkapanberkekuatan besar di wilayah yangdimanfaatkan nelayan setempatyang hanya mempunyai armadakecil
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. PT. DCD 5. BPN2. Bagian Lingkungan Hidup 6. Bappeda3. Dinas Perkebunan 7. Dinas PU Pengairan4. Dinas Perikanan 8. Bagian Program
LAMPIRAN I (LAMPIRAN I ( lanjutan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 6 9
LAMPIRAN I (LAMPIRAN I ( lanjutan)
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TANGGAMUS
- UU No. 9 Th. 85 tentangperikanan
- Perda No. 2 Th. 91 tentangperikanan dan kelompok nelayan
- UU No. 22 tentang OtonomiDaerah
- UU No. 2 Th. 97 tentangpembentukan Kabupaten Dati IITanggamus
- UU No. 24 Th. 92 tentangPenataan Ruang dan PeraturanPelaksanaan (PP s/d In. Men)
- PERMENDAGRI No. 9 Th. 82tentang PSD
- PP No. 6 Th. 88 tentangKoordinasi Instansi vertikal
- UU No. 23 Th. 97 tentangLingkungan Hidup
- UU No. 9 Th. 79 tentangKepariwisataan
- UU No. 2 Th. 97 tentangpembentukan KabupatenTanggamus dan Diparda
- Program rehabilitasi kebun kelaparakyat di Tugu Papak, Kacapura,Sidomulyo, Betung, Desa Terbaya,Kota Agung, Kp Way Gelang)
- Tenaga penyuluh kehutanan (PLP/PLK) sekitar 80 orang
- Telah ada Balai Taman Nasional(TNBBS)
- Telah ada RTRW Kabupaten- Telah ada rencana pembuatan
jalan dari Pemerihan ke Menggala- Ada rencana pembangunan jalan
dari Way Nipah ke arah TanjungCina
- Kurangnya dana, sarana, danprasarana operasional
- Kualitas dan kuantitas SDM (staf)kurang memadai
- Bidang pengairan sebagian besarkegiatannya masih dikelola olehpengairan Propinsi
- Koordinasi dan pengawasan di dalammenertibkan kegiatan perikananbelum berjalan dengan baik
- Pelimpahan wewenang mengenaiperizinan tentang industri belum ada
- UU No. 8 Th. 82 belum ada Ppnya- Belum ada Perda tentang
pembangunan & pengembanganusaha kepariwisataan
- Pengusulan program masih ego-sektoral
- Pengembangan hutan pantai disepanjang pesisir pantai TelukSemangka
- Pembibitan bakau/budidayatanaman bakau
- Pemanfaatan TNBBS untuk wisata(flora, fauna)
- Mengoptimalkan pemanfaatantenaga penyuluh (PLP/PLK) dan polisihutan
- Jumlah nelayan ± 3500 orang yangdapat mengelola potensi wilayahpesisir
- Pengolahan kulit ikan pari untukbahan industri, dan pengolahankerang pantai menjadi kerajinan
- Tersedianya sumberdaya alam yangsangat potensial untukdikembangkan (perikanan laut dandarat, pariwisata)
- Potensi obyek wisata cukup banyakdan beragam, seperti Desa Badakdan Pantai Karang Putih, dan Sedayusebagai antisipasi jalur litas barat
- Tanggamus dilewati oleh jalan lintasbarat antara Bandar Lampung-Bengkulu, Jambi dll
- Propinsi Lampung termasukkelompok wilayah tujuan wisata
- Tokoh-tokoh adat dapat diajakbekerjasama
- Adanya potensi Batu Zeolit di Tengordan Batu Andesit di Padang Ratu
- Sabut kelapa untuk industri rumahtangga
- Harga hasil perkebunan,fluktuasinya tidak menentu, dansistem pemasaran kurang terpola
- Penebangan batang kelapa untukbahan bangunan pengganti kayu,peremajaan oleh masyarakatkurang
- Keadaan sosial ekonomimasyarakat di daerah pesisir padaumumnya masih rendah
- Tingkat pendidikan danpengetahuan fungsi hutan masihrendah
- Pemanfaatan hutan lindung olehmasyarakat semakin luas,
- Sulit untuk pembebasan tanah bagikepentingan jalan, sarana irigasidan bangunan
- Langkanya benih dan species ikansehingga menurunkan produksihasil perikanan
- Minimnya pengetahuan paranelayan dan petani ikan baik teknismaupun perundang-undangan
- Kondisi alam labil (rawan banjir,rawan gempa)
- Adanya kegiatan-kegiatan yangmerusak seperti :pengeboman ikan,penambangan pasir
- Belum adanya TPI dan banyaknyatengkulak
- Adanya masyarakat yangmendirikan rumah di sekitar TNBBS
- Belum selesainya proses PerdaRTRW, sehingga prosessosialisasinya belum efektif
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 7. Dinas Pariwisata2. Dinas Kehutanan 5. Dinas Perindustrian 8. Pemda3. Dinas PUK 6. Bappeda 9. Camat
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung7 0
LAMPIRAN I (LAMPIRAN I ( lanjutan)
KEKUATAN
MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- UU No. 22 Th. 99- Program P3OT- Sudah ada tenaga pebina ternak- Ada 4 orang petugas PPL
Pertanian- Adanya SK Bupati dan Instruksi
Camat untuk program intensifikasipadi & palawija di semua desa diLampung Timur
- Adanya UU Perikanan- Adanya UU Lingkungan Hidup- Adanya UU Kehutanan- Adanya pemberian kredit kepada
petani, nelayan dan petambak- Adanya program keterpaduan
antar dinas dalam penangananprogram kesejahteraan sosial
- Adanya program pembinaan &pelatihan bagi tenagakesejahteraan sosial (Kep. MensosRI)
- Adanya program pemukimanrehabilitasi sosial daerah kumuh
- SK Mendikbud tentangpenjabaran KK 94 tentang muatanlokal
- SK Kakanwil tentang muatan lokal
- Kurangnya koordinasi antar instansiterkait
- Sangsi terhadap pelanggar tidaktegas
- Kurangnya biaya, maupun sarana,dan prasarana yang tersedia
- Minimnya pengetahuan staf tentanglingkungan hidup
- Kualitas dan kuantitas SDM (Staf) yangmasih terbatas
- Belum ada perda yang mengaturkawasan pantai secara terpadu
- Belum disosialisasikannya UUpengairan secara meluas
- Kurangnya tenaga lapangan untukpendataan statistik, saranapengolahan data belum ada, danKantor statistik belum ada
- Kurangnya sosialisasi UU PerikananNo. 9 Th. 85
- Kurangnya petugas lapangan BRI- Beberapa tempat belum terdapat
puskesmas pembantu seperti Ds.Sriminosari
- Sarana telekomunikasi belum ada- Sarana diagnosis medis masih kurang- Kurang tersedianya tenaga pembina
medis- Kurangnya sarana penunjang dan
buku pegangan guru- Belum adanya jalur telekomunikasi
(telkom)- Jumlah personil aparat keamanan
masih kurang
- Banyaknya bahan tambang (Zeolitdan pasir kuarsa) yang belumdimanfaatkan
- Adanya sumberdaya alam/laut yangsangat berpotensi
- Home industri ikan asin danpenyamak kulit ikan pari sertapengusaha tambak
- Potensi wilayah sangat menonjol disektor perkebunan, pertanian
- Panjang dan luasnya wilayah pesisiryang dapat dimanfaatkan
- Adanya pengeboran minyak di pulauSegama oleh pusat yang merupakanwilayah Lampung Timur
- Luasnya wilayah baku (5.187 Ha)dan wilayah fungsi ( 4.436 Ha) yangdapat dimanfaatkan menjadi daerahswasembada pangan
- Sebagai wilayah penghasil ternakbesar dan kecil
- Adanya industri tepung ikan di MuaraGading Mas
- Ikan pari siap dipasarkan (15 ton/bulan)
- Tepung kulit kerang yang siapdiekspor (30 ton/bulan)
- Adanya bahan baku industri kaca- Jumlah petani tambak dan nelayan
sangat besar yang berpotensisebagai nasabah BRI
- Pendapatan masyarakat nelayan/petambak cukup memadai untukmemperoleh pelayanan kesehatan
- Abrasi pantai- Belum jelasnya hak atas tanah- Gangguan hama penyakit di lahan
pertanian- Tingginya limbah industri yang
masuk ke wilayah pesisir- Kurangnya kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan hidupnya- Menurunnya hasil pendapatan
nelayan akibat pengeboman di laut- Alih fungsi lahan sawah dan
greenbelt ke tambak- Intrusi air laut- Perusakan terumbu karang oleh alat
tangkap trawl- Pemakaian pestisida pada tambak
yang tidak terkontrol- Pendangkalan PPI/muara sungai- Air bersih masih kurang- Penduduk yang tidak menetap
memudahkan penyebaran penyakithubungan seksual (aids, sipilis, dll)
- Kesadaran sanitasi olehmasyarakat masih lemah
- Timbulnya penyakit seperti malaria,demam berdarah
- Terganggunya waktu belajar akibatmusim ikan
- Masyarakat heterogen, dan seringterjadinya kriminalitas(perompakan)
- Sering terjadi gejolak antaranelayan maju & tradisional
KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
Partisipan :Partisipan : 1. Camat wilayah pesisir2. Bapedalda3. Bappeda4. Dinas Pertambangan5. Dinas PU Pengairan
6. Dinas Peternakan 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Statistik 9. Polsek10.Koramil
11. Dinas Kesehatan12. Dinas Sosial13. Depdikbud14. BRI Unit Kuala15. Dinas Perikanan16. Dinas Perindustrian
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7 1
LAMPIRAN I ILAMPIRAN I I
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik lembaga/instansi/dinas pemerintah dan non pemerintah, maupun perorangan.Terima kasih terutama disampaikan kepada:
UCAPAN TERIMA KASIH
Rokhmin Dahuri/DELPAlex Retraubun/DELPKem Lowry/ University of HawaiiRichard Volk/USAID - USADavid Heesen/USAID - IndonesiaPriyanto Santoso/USAID-IndonesiaHarris Hasyim/Bappeda PropinsiFahrizal Darminto/Bappeda PropinsiZaenal Abidin/Bappeda PropinsiMulyadi/Bappeda PropinsiRachmat Abdullah/Bapedalda PropinsiHelmi Mahmud/Diskan PropinsiWan Edria Ekajaya/Diskan PropinsiDanaluddin Muchtar/PU PengairanAgus S. Subowo/PST/PU PengairanSumarno/PU PengairanDarwin/PU PengairanErmin/PU PengairanEdwin Bangsaratoe/PST/Diparda PropinsiLilis Muliawati/Diparda PropinsiEman Hendrawan/Kanwil PerhubunganKomar Effendi/PST/Kanwil PerhubunganYanto Riyanto/PST/Kanwil ParsenibudS. Sinambela/PST/PMD PropinsiM.A. Malau/PMD PropinsiMulyo Hartono/PST/Dishut PropinsiUsnijanto Oesin/PST/Kanwil PU PropinsiAlrasyid/PST/SBRLKT Way SeputihSri Depranoto/PST/TNI ALAbdul Gani/Polda LampungAbdy Wasik Ali/PST/LSM WatalaTommy Indra/Gappindo LampungIsmail/Gappindo LampungA. Yunani/HNSI Lampung
Afruddin/HNSI LampungHeri Hermiyatono/LPSM YasadhanaAgung/LPSM YasadhanaYusuf Kriswardi/LPSM YasadhanaTheo Endarko/LPSM YasadhanaVerry Iwan S./LSM Alas IndonesiaVenny Marlinda/LSM Alas IndonesiaIvan Rayendra Bakar/LSM Alas IndonesiaRudy Akbarta/LSM Alas IndonesiaIqbal Panji Putra/LSM Mitra BentalaWandoyo/Mitra BentalaRio Bertoni/Mitra BentalaH. Guntur Gunawan/TVRI spk LampungSyafei Sikumbang/TVRI spk LampungAmirul Khalid/TVRI spk LampungHerli Marjoni/TVRI spk LampungSupriyono/TVRI spk LampungHasan Basri/TVRI spk LampungHendri/TVRI spk LampungAri Sobri/TVRI spk LampungSujiharno/Balai Budidaya Laut LampungPhilipus Hartono/Balai Budidaya Laut LampungKurnianto/BKSDAImam Muhadi/Dinsos PropinsiSri Wardhani/Dinsos PropinsiMuhajir Utomo/UnilaAnshori Djausal/UnilaAli Ibrahim Hasyim/UnilaSutopo Gani Nugroho/UnilaM. Akib/UnilaAri Damastuti/UnilaHeryandi/UnilaErna Rochana/UnilaSyahrul Hasan/Dinas Pertambangan Propinsi
Budi Santoso/AntaraToha/AntaraAgus Suroso/AntaraMaman Sudiaman/RepublikaSaparudin Siregar/Lampung PostYunita/Lampung PostSri Agustina/Lampung PostTruti M./Lampung ExpressIlham Djamhari/Media IndonesiaAhmad Zulkani/KompasAdi Kurniawan/KoridorPurna/SKH Radar LampungYetti/Trans SumateraImam Untung/GammaZahral Mutzaini/RRI LampungSyahrial/RRI LampungNoval Sagupala/RRI LampungAluh Sipren/masyarakat/Way BatangPauzi H./masyarakat/LemongAbulyazi/koperasi/KruiZamhari/koperasi/KruiA. Rusdi/nelayan/Pesisir TengahRizwan/nelayan/Pesisir TengahAzhari/nelayan/Pesisir TengahAkmaluddin/nelayan/Kampung JawaWastana/nelayan/Kampung JawaAlamsah/nelayan/Kampung JawaJadri Junaidi/masyarakat/MalayaSyamsul A./masyarakat/P. PenengahanHelmi Saad/Capem/BengkunatAnwar Mizdi/kecamatan/KruiArnas/masyarakat/KualaHaryadi/Camat/Pesisir UtaraWardhana/Tokoh Adat/Krui
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung7 2
LAMPIRAN I I (LAMPIRAN I I ( lanjutan)Amran/masyarakat/Tanjung SetiaMulyadi/masyarakat/Tanjung SetiaZulkarnain/masyarakat/Tanjung SetiaChristomort/DPRD Lampung Barat/LiwaHabibullah/Capem/Karya PunggawaNurma Fuad/PKK/KruiSuwasti YS/PKK/KruiSri Mulyati AR/PKK/KruiWidiyawati/PKK/KruiH. Amir/masyarakat/Tokoh KruiKhairul Rizal/Camat/Pesisir UtaraImanudin Aziz/Diparda Lampung BaratSaiful Bahri/Diparda/Lampung BaratYanuar MZ/Camat/Pesisir TengahFauzi/Camat/Pesisir SelatanLisdarto/BPN/Lampung BaratTanjung/Bag. Hukum/Lampung BaratSaelan/BPN/Lampung BaratGuntur H./Dishut/Lampung BaratZukra Amin/Capem/LemongO. Pakpahan/Bappeda/Lampung BaratSugeng Raharjo/PU - K/Lampung BaratTabrani Mahfi/Diperta/Lampung BaratZulkifli Iskak/Diskan/Lampung BaratRizvan/koperasi/Pesisir TengahSodikin/koperasi/Pesisir TengahDwi Wahyono/Diskan/Lampung BaratMurdi Aji/PU-K/Lampung BaratFauzi Djafri/DKP/Lampung BaratImam Habibudin/BLH/Lampung BaratSudirman/Tapem/Lampung BaratNaher/Kades/Kota JawaA. Zaukat Ali/Tokoh Adat/Pesisir UtaraBarzan/tokoh masyarakat/KruiNata/Diskan/Lampung BaratNora Wilyani/Bappeda/Lampung BaratRudiyanto/Bappeda/Lampung BaratIndra Gunawan/Bappeda/Lampung Barat
K. Kusnadi/Diskan/TanggamusUmar Yusuf/PU - K/TanggamusSyaiful G./Tapem/TanggamusMarwan Amir/Camat/Cukuh BalakF. Muntako/Camat/WonosoboAzhari Has/tokoh masyarakat/TanggamusCahya/tokoh masyarakat/TanggamusSyuhaibi/Diparda/TanggamusKamris Zaman/K. Program/TanggamusHelen Anggraini/Bappeda/TanggamusAbdul Rahman/Bappeda/TanggamusRelawan/Bappeda/TanggamusMansyur A./Disbun/TanggamusKayiyom/Disbun/TanggamusJohan Anwar/Bappeda/TanggamusSudiro W./Bappeda/TanggamusSyafrial/Perindustrian/TanggamusRoni Witono/Bappeda/TanggamusHenri/Bappeda/TanggamusGatot Susilo/Bappeda/TanggamusFirdaus Agustian/Bappeda/Tulang BawangDarwis/Bappeda/Tulang BawangM. Tulus/Bappeda/Tulang BawangR.A. Kennedhy/Bappeda/fDonis Gansi/Bappeda/Tulang BawangM. Saleh Usman/Pemda/Tulang BawangSetianto/Diskan/Tulang BawangMS Amin/PT. DCD/Tulang BawangNur Wiyoto/PT. DCD/Tulang BawangHanan DR/Distan/Tulang BawangKahar Kurnen/BPN/Tulang BawangZanuddin/PU Pengairan/Tulang BawangOktria Vidya V./Bag. Program/Tulang BawangKanedi/Diskan/Tulang BawangHusni Thamrin/Disbun/Tulang BawangKhaidir F. Ghani/Wartawan/Tulang BawangNazaruddin/Gapensi/Tulang BawangSangadjie/FK Parsenibud/Tulang Bawang
Nurmansyah/Pemuda/Tulang BawangYusmanadi T./Pemuda/Tulang BawangSayid Thera/Pemuda/Penumangan, Tulang BawangA. Fabil/masyarakat/Kampung BugisSuryadi/masyarakat/Gedong AjiR. Nursiwan M./masyarakat/Gunung IlirMiswar Hadi/koperasi/Gedong ajiPatoni/masyarakat/Gunung IlirSaher/masyarakat/Bakung IlirRibki/masyarakat/BugisIbrahim/masyarakat/Pagar DewaAzwan/masyarakat/CinjaiDahlan/masyarakat/CinjaiRahmansyah/masyarakat/TeladasA. Tamin Atiek/masyarakat/MenggalaSukri Arsil/Kadinda/Tulang BawangJanuri Mega/masyarakat/Kali MiringErwan Thaib/masyarakat/MenggalaMirzal Saleh/Disnak/Lampung TimurUtara/Distan/Lampung Timurdr. Haru A./Diskes/Lampung Timurdr. Handoko/Diskes/Lampung TimurSumarno/Statistik/Lampung TimurR. Agus H./Bappeda/Lampung TimurIsa Ansori/Bappeda/Lampung TimurM. Yusuf/Pertambangan/Lampung TimurSyahroni/PU Pengairan/Lampung TimurSyahid Elkarim/Diskan/Lampung TimurHabizar/Diskan/Lampung TimurSunarto/PU Pengairan/Lampung TimurBadarudin/BRI Kuala/Lampung TimurJaman/P & K/Lampung TimurA. Syukri Yusuf/P & K/Lampung TimurSupoyo/Dinsos/Lampung TimurA. Basri/Bappeda/Lampung TimurDewa Bagus Gede/Kapolsek /Lampung TimurS. Subardi/Danramil/Lampung TimurBahromi Saad/Pertambangan/Lampung Timur
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7 3
LAMPIRAN I I (LAMPIRAN I I ( lanjutan)Amrullah/Bapedalda/Lampung TimurR. Mansur/Bappeda/Lampung TimurHermansyah/Camat/Lab. MaringgaiM. Sarjan/Capem/Mataram BaruHelman Arief/Capem/Sri BhawonoIsroni Mihradi/Capem/Gn. PelindungBagus Suroyo/kecamatan/MelintingM. Salih/Kades/SriminosariMuhamad/Kades/N. AgungSyamsuddin/Kades/WanaMawin Sukaralin/Sekdes/Mataram BaruGunawijaya/Kades/Lab. MaringgaiSutrisno S./Kades/Karya TaniS. Haryosuseno/Kades/Sri MenantiAmrudin/Sekdes/Pidada JayaNurhadi/Kades/Way ArengNur Hidayat/Staf desa/Keb. DamaiSujarwo/Kades/Sri BhawonoDaman/Kades/Waringin JayaSelibis/Kades/TebingIsmail Yahya/Kades/Raja Basa BaruHadi Suwarno/Kades/Karang AnyarDarwo Guwilo/Kades/GadingGuntoro/Kades/Pelindung JayaTubujo/Kades/Tulung PasikA. Sanusi/Kades/Muara Gading MasZulkifli Anwar/Bupati/Lampung SelatanAmreyza Anwar/eks Bupati/Lampung SelatanRusdi Maliki/Bappeda/Lampung SelatanJamal Naser/Diskan/Lampung SelatanA. Karim/Diparda/Lampung SelatanAsnil Noer/PKT/Lampung SelatanSunardi/PU - K/Lampung SelatanIsmantayo/PU - K/Lampung SelatanSobiri Sodjad/PMD/Lampung SelatanRaw Abu Hasan/BPN/Lampung SelatanSutaryo/BPN/Lampung SelatanA.M. Ronny/BLH/Lampung Selatan
Junaidi Basrie/Camat/Padang CerminMusiran/Camat/KatibungTantan S./Camat/KaliandaMaliki Mucklis/Camat/PenengahanTaji Ahmad/Camat/PalasTomsijiri/Tata Ruang/Lampung SelatanChabramin/Bappeda/Lampung SelatanRozie Zien/Kades/Kr. TunggalAgus Sani/masyarakat/BabaranSawaluddin/masyarakat/TarahanAgung/masyarakat/TarahanNiran/tokoh masyarakat/Lampung SelatanMulyadi/Kades/Way GelangA. Rasudin Z/Kades/KetapangAsidi/tokoh masyarakat/Lampung SelatanHirzan/masyarakat/Lampung SelatanFauzan/Bappeda/Lampung SelatanSuranto/Bappeda/Lampung SelatanSayuti/Diperta/Lampung SelatanH. Djauhari/Kades Gebang/Lampung SelatanH. Jama’i/tokoh masyarakat/GebangMaman Karman/Dishut/Lampung SelatanHilmiyati/PKT/Lampung SelatanAhmad Rusli/Bappeda/Lampung SelatanRizal Fauzi/Bappeda/Lampung SelatanSabirin/Bappeda/Lampung SelatanMuharam/Bappeda/Lampung SelatanSafarudin/Guru P. Sebesi/Lampung SelatanSyaifullah/Sekdes P. Sebesi/Lampung SelatanRahman/P.Sebesi/Lampung SelatanSainan/P. Sebesi/Lampung SelatanSahroni/P. Sebesi/Lampung SelatanAgus S./P. Sebesi/Lampung SelatanMuchtar S.S./P. Sebesi/Lampung SelatanAhyar Abu/P. Sebesi/Lampung SelatanJahrudin/P. Sebesi/Lampung SelatanNasran/P. Sebesi/Lampung SelatanJawirak/P. Sebesi/Lampung Selatan
Ambo Ure/P. Sebesi/Lampung SelatanSujono/P. Sebesi/Lampung SelatanHamim/P. Sebesi/Lampung SelatanSahlani/P. Sebesi/Lampung SelatanHasanuddin/P. Sebesi/Lampung SelatanSyaifulloh/P. Sebesi/Lampung SelatanMuhammad Nur/P. Sebesi/Lampung SelatanNuralim/P. Sebesi/Lampung SelatanMas Firman/Lurah/KangkungSuharto/Walikota/Bandar LampungMadjani/masyarakat/Bandar LampungM. Supandi/LKMD/Bandar LampungIdrus Effendi/Camat/Tel. Betung Sel.A. Rumbay/Camat/Tel. Betung Brt.Muzakki/Bappeda/Bandar LampungHarlin/PT. Servitia C./Bandar LampungMoh. Abbas/PT. Servitia C./Bandar LampungFirman/Lurah/PesawahanA. Somad/tokoh masyarakat/PesawahanBambang K./PU - K/Bandar LampungMariana Sofa/PT. BBS/Bandar LampungSepriana/PT. BBS/Bandar LampungNelda/Humas/Bandar LampungA. Rahman M./Bappeda/Bandar LampungRr. Diah/Bappeda/Bandar LampungR. Smiatupang/Lurah/Way LunikHasman Hadi/PU - K/Bandar LampungMaidasari/Bappeda/Bandar LampungNawawi/Tata Kota/Bandar LampungNila/Bappeda/Bandar LampungSutarto, S/Diparda/Bandar LampungEtty Yuliarna/Bandar LampungRaban/PHRI/Bandar LampungRozi Maesa P./Diskan/Bandar LampungJunaidi/CV. Bumi Waras/Bandar LampungOpang S./Bappeda/Bandar LampungErwin/Bag. Hukum/Bandar LampungKhasrin A./Bappeda/Bandar Lampung
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung7 4
LAMPIRAN I I (LAMPIRAN I I ( lanjutan)Syamsuddin B./masyarakat/Kota KarangWetsu/masyarakat/Kota KarangSaman Hendar/Camat/PanjangFachruddin/Bappeda/Bandar LampungSuryadi/Bappeda/Bandar LampungKhenderi/Bappeda/Bandar LampungKomsiyah/Bappeda/Bandar LampungSuwarto/Bappeda/Bandar LampungUmar Ali/DPRD Kota/Bandar LampungPalgunadi/DPRD Kota/Bandar LampungJoko Asmoro/DPRD Kota/Bandar LampungKasman/DPRD Kota/Bandar LampungTjandra Tjaya/Bappeda/Bandar LampungMadani/Bappeda/Bandar LampungArif/Bappeda/Bandar LampungMarta Lena Sani/Bappeda/Bandar LampungFerry Yusticia/Sekretariat/Bandar LampungSiti Hadijah/Bappeda/Bandar LampungIka Rawantina/Bappeda/Bandar LampungMudjiari/Bappeda/Bandar LampungSri Suprapti/Bappeda/Bandar LampungMelly Astuti/Bappeda/Bandar LampungRidwan/Sekretariat/Bandar LampungSaparjani/P & K/Bandar LampungBudiono/Bappeda/Bandar LampungEndang/Bappeda/Bandar LampungSuripno/BLH/Bandar LampungMorhali Said/Masyarakat/Putih DohS.K. Bangun S./masyarakat/Putih DohH. Damanhuri/masyarakat/Putih DohHanafi/masyarakat/Putih DohAhmad Basri/masyarakat/Putih DohAhmad Sajri/masyarakat/Putih DohSayuti Syari/masyarakat/Putih DohZulfikar/masyarakat/Putih DohNurman Aris/masyarakat/Putih DohH. Heri/masyarakat/Putih DohMunzier S./masyarakat/Putih Doh
Muhibin/masyarakat/Putih DohZanial Thalib/masyarakat/Putih DohAisar HM./masyarakat/Putih DohMuhtaran/masyarakat/Putih DohMarmain/masyarakat/Putih DohSaipul Anwar/masyarakat/Putih DohUsman Hadi/masyarakat/Putih DohZuhanni/masyarakat/Putih DohSawilk/masyarakat/Putih DohZahri/masyarakat/Putih DohKhaidir/masyarakat/Putih DohSako Bangun/masyarakat/Putih DohA. Sajrin/masyarakat/Putih DohFirdaus/masyarakat/Putih DohPathullah/koperasi/Putih DohMuzallif /masyarakat/Putih DohBastari/masyarakat/Karang BuahAhmadi/masyarakat/Karang BuahNahrawi/masyarakat/Karang BuahA. Bustani/masyarakat/Karang BuahAzuddin/masyarakat/Karang BuahSarbini/masyarakat/Karang BuahHamdan Sani/masyarakat/Karang BuahBukhari/masyarakat/Karang BuahH. Alawasip/masyarakat/Karang BuahBurhanuddin/masyarakat/Karang BuahAhyani/masyarakat/Karang BuahRamudin/masyarakat/Karang BuahDulhaher/masyarakat/Karang BuahMurdi/masyarakat/Karang BuahMarhakim/masyarakat/Karang BuahFatulloh/masyarakat/Karang BuahZainuri/masyarakat/Karang BuahKahar/masyarakat/Karang BuahDultalib/masyarakat/Karang BuahSoeb/masyarakat/Karang BuahAsmu’i/masyarakat/Karang BuahHamdani/masyarakat/Karang Buah
Zakaria/masyarakat/Karang BuahHerman/masyarakat/Karang BuahAhyadi/masyarakat/Karang BuahAsdani/masyarakat/TanggamusMukhtar/masyarakat/TanggamusM. Nur/masyarakat/TanggamusH. Suhadi/masyarakat/TanggamusMuchlisin/masyarakat/TanggamusMardhatu/masyarakat/TanggamusJoni M./SPSI/TanggamusFajar S./Panthera Raflessia/TanggamusPandu/Panthera Raflessia/TanggamusIwan/Panthera Raflessia/TanggamusPhillemon/Panthera Raflessia/TanggamusIrwan Effendi/masyarakat/TanggamusSlamat Riady/masyarakat/PahawangTaufik Effendi/masyarakat/PahawangSarifudin/masyarakat/PahawangBakri/masyarakat/PahawangH. Ahmad Akbar/masyarakat/PahawangM. Syahril Karim/masyarakat/PahawangWahdi/masyarakat/PahawangBaharudin/masyarakat/PahawangSukisno/masyarakat/PahawangTim Penjaga Mercusuar/P. SegamatTim Ekspedisi Zooxanthellae V Lampung Barat/FDC-IPBCRMP Jakarta: Esthy S. Jonathan, Pahala Nainggolan.,Tammy C., Dewi S., Vista Y., Tiene G., M. Yusuf, KemalTaruc, Jacub Rais, Kun Hidayat, Pasus LegowoCRMP/PKSPL-IPB: Yus Rustandi, Celly Catharina,Pepen S. A., R.J. Moermanto, Burhanuddin, Nungki,Ahmad Rizal, Frida, Vitri, Bambang Haryanto, Wawan.Johnnes Tulungen/CRMP ManadoRamli Malik/CRMP Kalimantan TimurCRMP Lampung: Hermawati P., Revita Meuthia,Susanna, Odi H., Yudi R., Afif K., Efta W., Sukatman
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7 5
LAMPIRAN I I ILAMPIRAN I I I
LOKASI ACARA TANGGAL PENYELENGGARA P E S E R T AJUMLAH
WANITA TOTALPRIA
Ruang Rapat ProyekPesisir
Ruang Rapat ProyekPesisir
Ruang Rapat ProyekPesisir
Bappeda LampungSelatan
Ruang SidangBappeda Propinsi
Bappeda Propinsi
Gedung Pusiban,Kantor GubernurPropinsi Lampung
Raflesia, HotelSheraton
Pelatihan Pra-Renstra
Pelatihan Pra-Renstra
Pelatihan Pra-Renstra
Pelatihan Pra-Renstra
Rapat PST/PembentukanTim Kerja Renstra
Pembahasan RencanaPenyusunan RenstraKawasan PesisirLampung
Pelatihan Renstra /“Rencana StrategisPesisir”, John P. Duff
Pelatihan Renstra /”Metode Renstra”,John P. Duff
15-Jun-99
17-Jun-99
18-Jun-99
21-Jun-99
30-Jun-99
02-Sep-99
09-Sep-99
09-Sep-99
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Bappeda Lamsel
Proyek Pesisir
Bappeda
Bappeda
Proyek Pesisir
Bapedalda, Bappeda Tk. I, Proyek Pesisir Lampung
LSM Watala, Mitra Bentala, Alas, Yasadhana, PP Lampung
Mapala Unila, Tabloid Koridor, Bisnis Indonesia, LKBNAntara, PP Lampung
Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, DinasPariwisata, Dinas Pertanian, BLH, Dinas PU
Bappeda Tk. 1, Bupati Lamsel, Bapedalda Tk. 1, KanwilPU, Kanwil Hutbun, Kanwil Parsenibud, Kanwil Dephub,D. Perikanan, Ling. Hidup Lamsel, Bappeda Kota BandarLampung, PMD, Pemda Lamtim, TNI-AL, D. Kehutanan,Bappeda Lambar, D. PU Pengairan, GRLKT Seputih, HNSI,D. Pariwisata, Gappindo, Proyek Pesisir, LSM Mitra Bentala,Watala, PSL Unila
Bappeda Prop., Proyek Pesisir, D. Kehutanan Prop., KanwilPU, D. Perikanan Prop., PKSPL IPB, Kanwil Dephub, PMDProp., Kanwil Parsenibud, D. Pariwisata Prop., D. PUPengairan Prop., Bapedalda Prop., Gappindo, DPD HNSI,TNI AL Panjang, LSM Mitra Bentala, Koridor
FK Parsenibud, Bappeda (Propinsi, Bandar Lampung,Lampung Utara, Lampung Selatan,Tanggamus, LampungBarat), Dinas Perikanan kab./kota, Kanwil (PU, Deptan,Dephub, Dephutbun, Deparsenibud, Dinas Pariwisata(Lam-Ut, Lam-Sel), Dinas Kehutanan, PU PengairanPropinsi, Think-tank Unila, PMD Propinsi, TNI-AL Panjang,YPBHI-KBN Lampung, Gappindo, LSM (Walhi, Yasadhana,Mitra Bentala, Watala, Yamaha Indonesia, YayasanPeduli), Pers (Koridor, LKBN Antara, MU Khatulistiwa), LBH,Universitas Tulang Bawang, DPD HNSI, Proyek PesisirLampung, PKSPL-IPB
Bappeda Propinsi, Bapedalda Propinsi, Dinas PerikananProp, Dinas Kehutanan Prop, Forum KomunikasiParsenibud, MBM Gamma, RRI, Watala, Mitra Bentala,PSC Unila, PKSPL-IPB, Proyek Pesisir
14
16
12
20
33
23
89
19
1
2
3
3
1
3
9
4
13
14
9
17
32
20
80
23
TABEL KEGIATAN PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PESISIR LAMPUNG
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung7 8
LOKASI ACARA TANGGAL PENYELENGGARA P E S E R T AJUMLAH
WANITA TOTALPRIA
Pulau Sebesi
Pulau Sebesi
Pulau Segamat
Sheraton Hotel
BappedaPropinsi
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Hotel SalakBogor
Hotel Mambruk,Anyer-Jabar
Hotel Kartika
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Survei lapangan
Menganalisis DataRenstra
Rapat PST (TimPengarah)
Membuat DraftRenstra
Rapat Tim KerjaRenstra
Rapat dengan TimPembelajaranPKSPL-IPB
Penyelesaian DraftRenstra
Workshop DraftRenstra
22-Nop99
23-Nov-99
25-Nop-99
27-Nop-99
3-Des-99
4-Jan-00
8-Feb-00
25-Feb-00
26-Mar-00s/d 29-Mar-00
7-Apr-00
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Bappeda
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Bappeda
Masyarakat Pulau Sebesi, Tim Renstra
Masyarakat Pulau Sebesi, Tim Renstra
Masyarakat, Penjaga Kawasan, Tim Renstra
Tim Renstra (Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Dinas KehutananProp, Dinas Perikanan Prop, LSM Mitra Bentala, LSM Watala,Proyek Pesisir), Proyek Pesisir
Unila, Tim Pantai Timur, Bappeda, Bapedalda, Gappindo, KanwilPerhubungan, Dinas Perikanan Prop, TNI-AL Panjang, PWILampung, Sumatera Post, Koridor, Dinas PU Pengairan Prop, LSMWatala, HNSI Lampung, TVRI SPK Lampung, Proyek Pesisir
Bapedalda Prop, Diskan Prop, Bappeda Prop, PSL Unila, LSM MitraBentala, LSM Watala, Proyek Pesisir
Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Diskan Prop, LSM Mitra Bentala,LSM Watala, Proyek Pesisir
PKSPL - IPB, Proyek Pesisir
Proyek Pesisir, Tim Kerja Renstra, PKSPL-IPB
Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Dinas (Perikanan, Pariwisata,Kehutanan, PU Pengairan) Prop, Bappeda Kota/Kab se PropLampung, Dinas (Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, PU) Kota/Kabse Prop Lampung, LSM Prop Lampung, Media Massa (cetak danelektronik)
29
29
10
11
32
10
9
6
18
79
0
0
1
3
5
1
1
1
3
10
29
29
9
8
27
9
8
5
15
69
LAMPIRAN I I I (LAMPIRAN I I I ( lanjutan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7 7
LOKASI ACARA TANGGAL PENYELENGGARA P E S E R T AJUMLAH
WANITA TOTALPRIA
Aula BappedaLampungSelatan
Ruang SidangDPRD BandarLampung
Ruang RapatProyek Pesisir
Rumah KadesPutih Doh
Pulau Tabuan
LSM Pratala
PulauPahawang
Aula Bapedalda
Kalianda Resort
Kalianda Resort
Kalianda Resort
Workshop Renstrauntuk Pemerintah
Workshop Renstrauntuk Pemerintahdan Perusahaan
Evaluasi Tim KerjaRenstra
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Diskusi “LessonLearned” Profiling& Renstra
Analisis DataRenstra
Analisis DataRenstra
Analisis DataRenstra
19-Okt-99
21-Okt-99
26-Okt-99
2-Nop-99
3-Nop-99
4-Nop-99
5-Nop-99
11-Nop-99
15-Nop-99
16-Nop-99
17-Nov-99
Bappeda
Bappeda
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Proyek Pesisir
Bupati LS, Bappeda LS, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, DinasPKT, Dinas PU, PU Pengairan Palas, Dinas Pertanian, PMD, BPN,Bagian Lingkungan Hidup Setwilda LS, Camat (Padang Cermin,Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Penengahan, Palas), Dinas TataRuang, Kades (Gebang, Karang Tunggal, Ketapang), Tim Renstra
Bappeda, Lurah Kangkung, LKMD, Camat (Teluk Betung Selatan,Teluk Betung Barat, Panjang), PT. Servitia Cemerlang, Lurah Psw,DPU Kota, PT BBS, Lurah Way Lunik, Humas Pemda, Dinas PU,Dinas Tata Kota, Bid. Penelitian, Diparda, Bid. Lingkungan Hidup,PHRI Lampung, TVRI, Dinas Perikanan, HNSI, CV. Bumi Waras, Bag.Hukum, DPRD Kota BL, Tim Renstra
Tim Kerja Renstra (Bappeda Propinsi, Bapedalda Propinsi, DinasKehutanan Prop, Dinas Perikanan Propinsi, PSL Unila, LSM Watala,LSM Mitra Bentala, Proyek Pesisir)
Masyarakat Cukuh Balak (Petani, Nelayan, Pedagang), Koperasinelayan, Tim Renstra
Masyarakat Desa Karang Buah dan Desa Sawang Balak (Petani,Nelayan), Tim Renstra
Masyarakat Kota Agung (Petani, Nelayan), LSM Pratala, SPSITanggamus, LSM Yasadhana, Tim Renstra
Masyarakat Pulau Pahawang, Tim Renstra
Bapedalda, PKSPL-IPB, University of Hawaii, Dinas Kehutanan, DinasPerikanan, Bappeda Kota Bandar Lampung, LSM (Yasadhana, MitraBentala, Watala), Bappeda Propinsi Proyek Pesisir
Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSLUnila, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Perikanan Propinsi, BappedaPropinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir
Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSLUnila, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Perikanan Propinsi, BappedaPropinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir
Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSLUnila, Dinas Kehutanan Propinsi Dinas Perikanan Propinsi, BappedaPropinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir
55
69
11
34
37
24
15
15
16
16
16
3
14
1
0
0
0
0
3
3
3
3
52
55
10
34
37
24
15
12
13
13
13
LAMPIRAN I I I (LAMPIRAN I I I ( lanjutan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung7 6
LOKASI ACARA TANGGAL PENYELENGGARA P E S E R T AJUMLAH
WANITA TOTALPRIA
Ruang RapatProyek Pesisir
BappedaLampung Barat
Gedung WanitaKec. KruiLampung Barat
Aula PemdaLampung Barat
Aula PemdaTanggamus
BappedaTulang Bawang
RuangPertemuanRembulan
BalaiKecamatanLabuhanMaringgai
Rapat TeknisRenstra
Rapat PertemuanTeknis Renstra
Workshop Renstrauntuk masyarakat
Workshop Renstrauntuk Pemerintah
Workshop Renstrauntuk Pemerintah
Workshop Renstrauntuk Pemerintah
Workshop Renstrauntuk Masyarakat
Workshop Renstrauntuk Pemerintah
20-Sep-99
30-Sep-99
5-Okt-99
6-Okt-99
7-Okt-99
11-Okt-99
12-Okt-99
14-Okt-99
Proyek Pesisir
Bappeda
Proyek Pesisir
BappedaLampung Barat
BappedaTanggamus
Bappeda TulangBawang
Proyek Pesisir
BappedaLampung Timur
Watala, Mitra Bentala, Dinas Perikanan Propinsi, Bappeda Propinsi,Unila, Proyek Pesisir Lampung
Camat Pesisir Tengah, Camat Pesisir Utara, Camat Pesisir Selatan,Bappeda, Proyek Pesisir, LSM Watala
Kasi Pemerintahan, Capem Bengkunat, Camat Pesisir Utara, DPRDLambar, Capem Karya Punggawa, Koperasi Mina Pesona, NelayanPesisir Tengah, Nelayan Kampung Jawa, Warga Desa Lemong, WargaDesa Malaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Warga Desa TanjungSetia, Ibu-ibu PKK Kecamatan, Tim Renstra
Camat Pesisir Tengah, Diparda, Kehutanan, Tokoh Masyarakat PesisirSelatan, Tokoh Nelayan, Bagian Hukum, Camat Pesisir Utara, BPN,Camat Pembantu Lemong, Camat Pesisir Selatan, Bappeda, DinasPU-K, Camat Pembantu Karya Penggawa, Dinas Pertanian TanamanPangan, Dinas Perikanan, Koperasi Mina Pesona Krui, Dinas PU, DinasPKP, Lingk. Hidup, Tata Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,Camat Pembantu Bengkunat, Tim Renstra
Camat Cukuh Balak, Camat Wonosobo, PUK, Tata Pemerintahan,Dinas Pariwisata, Kasi Program, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,Dinas Perindustrian, Bappeda, Tim Renstra, TVRI, Tokoh Masyarakat
Pemda TB, Dinas Perikanan, PT. DCD, Dinas Pertanian, BPN, Bappeda,PU. Pengairan, Bappeda Propinsi, Penyusunan Program, DinasPerkebunan, Tim Renstra
Gapensi, FK Parsenibud, LKBN Antara, Pemuda Penumangan, Masy.Kampung Bugis, Masy. Gedong Aji, Warga Ujung Gunung Ilir,Koperasi nelayan, Warga Desa Bakung Ilir, Warga Desa Pagar Dewa,Warga Desa Linjai, Warga Desa Teladas, Warga Desa Menggala,Kadinda TB, Warga Kali Miring, Tim Renstra
Bappeda Lampung Timur, Dinas Peternakan, Dinkes, Diperta, Statistik,Dinas Pertambangan, Dinas Pengairan Karya Tani, Diskan, Dinas PUPengairan Way Curup, BRI Kuala, Dikbudcam Lab. Maringgai, CabdinP&K Kec. Lab. Maringgai, Dinsos, Kapolsek Lab. Maringgai, KoramilLab. Maringgai, Bapedalda, Camat Lab. Maringgai, Camtu MataramBaru, Camtu Sribhawono, Camtu Gunung Pelindung, Camtu Malinting,Kades N. Agung, Sekdes Mataram Baru, Kades Lab. Maringgai, KadesKarya Tani, Kades Sri Menanti, Sekdes Pidada Jaya, Kades Tebing,Kades Way Areng, Kades Sri Bhawono, Kades Waringin Jaya, KadesTebing, Kades Raja Basa Baru, Kades Karang Anyar, Kades Gading,Kades Pelindung Jaya, Kades Tulung Pasik, Kades Muara Gading Mas,Tim Renstra
10
9
37
43
33
20
28
45
2
1
4
2
1
1
0
0
8
8
33
41
32
19
28
45
LAMPIRAN I I I (LAMPIRAN I I I ( lanjutan)
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 7 9
Action planning/ Rencana Aksi/ Tindakan:Suatu perencanaan jangka pendek, satu atau dua tahun, yang memuatrincian kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan lebih rinci, lengkapdengan rincian-rincian anggaran biaya, yang diusulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang, biasanya diusulkan melalui DUP/DIP (Daftar Isian Proyek).
Agroindustri:Kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku,merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.Agroindustri mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian, IndustriPeralatan dan Mesin Pertanian, dan Industri Jasa Sektor Pertanian.
AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan):Berdasarkan PP No.27 tahun 1999 didefinisikan sebagai hasil studimengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkunganhidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
ANDAL (Analisis dampak lingkungan):Berdasarkan PP No.27 tahun 1999 didefinisikan sebagai telaahan secaracermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yangdirencanakan. ANDAL merupakan suatu studi kelayakan lingkungan yangdiisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain studi kelayakan teknisdan studi kelayakan ekonomis.
Akuakultur:Pemeliharaan tanaman atau hewan yang hidup dalam air, seperti budidayaikan, budidaya rumput laut, dan budidaya udang.
Bagan:Alat tangkap yang menetap (bagan tancap) atau berpindah (bagan apung),
dipasang malam hari menggunakan jaring, dan lampu (patromak) sebagaialat penarik ikan supaya berkumpul di bawah lampu.
Best Practice/Working model/Desa Binaan:Suatu inisatif pembuatan model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisirterpadu di suatu kawasan (desa) berbasiskan kebutuhan masyarakat dalamrangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatansumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Budidaya Laut (mariculture):Pemeliharaan secara artifisial/buatan dari hewan-hewan laut dan estuariseperti ikan, moluska, udang-udangan atau alga laut, rumput laut, mutiara,dan lain-lain.
Contingency plan:Serangkaian tindakan penanggulangan yang direncanakan sebelumnyauntuk meringankan kerusakan karena kecelakaan (tumpahan minyak,pusaran angin/siklun, atau bencana alam lain).
Degradasi:Kerusakan, penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia.
Demersal:Ikan yang hidup dan mencari makan dekat atau di dasar perairan.
Ekosistem:Suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya sertaproses yang menghubungkan mereka; suatu sistem fungsi dan interaksiyang terdiri dari organisme hidup dan lingkungannya.
DAFTAR ISTILAHDAFTAR ISTILAH
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung8 0
Erosi (dikenal juga sebagai abrasi):Pengikisan batuan padat/tanah serta perpindahannya yang disebabkan olehangin, air, atau es. Pada peristiwa pengikisan tanah, erosi menyebabkanhilangnya permukaan tanah yang banyak mengandung unsur-unsur harayang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup.
Estuari:Daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuaradan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanyaberkaitan dengan pertemuan sungai dengan pantai.
Habitat:Tempat tinggal, dengan kondisi lingkungan yang khas, bagi spesies ataukomunitas. Misalnya tepi pantai, dasar laut, dan sebagainya.
Indikator:Suatu ukuran bagaimana suatu kemajuan atau kinerja digambarkan denganmelihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatupengidentifikasian/tolok ukur yang sangat penting untuk evaluasipenyesuaian.
Intrusi:Arti harfiahnya adalah masuk secara paksa. Istilah ini sering digunakantentang proses masuknya air laut ke daratan sehingga air tanah yang beradajauh dari laut terasa payau atau asin.
Isu:Isu pengelolaan - mencakup potensi dan masalah dalam pengelolaansumberdaya wilayah pesisir. Isu-isu ditentukan sebagai kondisi hasilakhir atau dampak yang ingin diubah oleh stakeholders atau masyarakat.
Jalur hijau:Suatu jalur vegetasi sepanjang perbatasan zona peralihan pesisir, yangmemisahkan suatu tipe daerah sumberdaya dari lainnya; dikenal orangdengan jalur hijau (green belt) yang ditumbuhi mangrove.
Kekeruhan:Berkurangnya kejernihan air karena adanya benda-benda yang melayang;suatu ukuran mengenai banyaknya bahan tersuspensi dalam air.
Lamun:Sejenis ilalang laut yang hidup di dasar laut berpasir, tidak begitu dalamdimana sinar matahari masih dapat menembus dasar hingga memungkinkanuntuk berfotosintesis.
Landsat TM:Satelit Amerika Serikat yang mengelilingi bumi tanpa awak, yangmengirimkan citra multispektrum (kisaran 0,4 - 1,1 um) dari spektrumelektromagnetik ke stasiun penerima di bumi. Data digital dan atau citrayang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri bumi dansumberdaya.
Management Plan/ Rencana Pengelolaan:Suatu pengumpulan informasi secara sistematik dan pengembangan strategiatau aksi spesifik yang akan menghasilkan keluaran yang diharapkan.
Mangrove:Komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenispohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasangsurut pantai berlumpur. Contoh mangrove sejati : Api-api (Avicenniaspp.), bakau (Rhizophora spp.).
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 8 1
Pelagis:Mampu hidup di segala tempat mulai permukaan sampai dasar di kolomair laut. Tidak terbatas hidup di dasar perairan.
Peran Serta Masyarakat:Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (bukan perencanaprofesional) dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalammengembangkan, mengurus, dan mengubah rencana secara komprehensif.
Perencanaan/Renstra:Suatu proses untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan di masadatang; berisi strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mencapai sesuaidengan visi yang diinginkan oleh stakeholders dalam jangka waktumenengah (10 - 15 tahun).
Pulau Kecil:Suatu pulau dengan luas 10.000 km2 atau kurang dan mempunyai penduduk500.000 orang atau kurang (Bell et al, 1990 dalam Dahuri, 1999).
Rehabilitasi:Proses mengembalikan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisitidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula.
Salinitas:Derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Ditentukan dengancara pengukuran densitas larutan dengan salinometer, dengan cara titrasi,atau pengukur konduktifitas elektrik larutan.
Sasaran/Kebijakan/Policy/Objective:Suatu pernyataan yang spesifik tentang bagaimana mencapai tujuan yangdiinginkan bersama. Sasaran juga mencerminkan hasil yang diharapkanmelalui strategi yang di kembangkan guna mencapai tujuan.
Sistem Informasi Geografis (SIG):Suatu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak kompter, serta datageografi yang dirancang secara efisien untuk menangkap, menyimpan,memutakhirkan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan seluruhbentuk informasi yang mengacu pada lokasi geografis.
Silviculture:Suatu bentuk dari agroforestry yang merupakan pengkombinasian darikegiatan budidaya ikan dengan penanaman hutan bakau pada suatu lokasiyang juga di kenal sebagai tambak tumpang sari.
Stakeholders:Setiap orang, lembaga atau bisnis, swasta atau publik, yang peduli ataumerupakan target dari sebuah sektor, sumberdaya atau lokasi dari wilayahpesisir.
Strategi:Suatu pendekatan yang spesifik untuk mencapai sasaran, yang meliputisejumlah aksi yang umum untuk mencapai sasaran.
Terumbu karang:Karang adalah jenis hewan laut berukuran kecil yang disebut polip,hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras danberkelompok membentuk koloni. Hewan ini menghasilkan deposit berupakalsium karbonat yang terakumulasi menjadi terumbu.
Tujuan (Goal):Pernyataan umum yang mencerminkan situasi atau hasil yang diinginkan.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung8 2
Visi (Wawasan):Pernyatan yang disepakati bersama pihak-pihak yangberkepentingan dan merupakan landasan untuk membangunsesuatu yang di cita-citakan dimasa depan.
Watershed/DAS (Daerah Aliran Sungai):Suatu wilayah yang telah ditetapkan secara geografis tempatseluruh air mengalir melalui sistem tertentu yaitu sungai,aliran air, atau badan air lainnya.
Wilayah Pesisir:Daerah pertemuan lingkungan daratan dan lingkungan laut.Ke arah laut wilayah ini meliputi 12 mil pantai dan kearahdarat sampai ke wilayah dimana pengaruh phenomenalingkungan laut masih dirasakan atau dijumpai.
Zona Ekonomi Eksklusif:Zona maritim yang berdekatan dengan atau yangmembentang 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakanuntuk mengukur wilayah laut - kewenangan diberikan secarainternasional-negara pantai mempunyai hak berdaulat untukeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaansumberdaya alam di zona tersebut.
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung 8 3
PMOL
KHIGEFD
C
B
AI N D E K SI N D E K S
abrasi 31, 80administrasi Lampung Barat 80air tanah 34, 35, 42, 80Akua Kultur 64, 79alat tangkap, 39, 40, 79angin 9api-api (Avicennia alba, Avicennia marina) 11, 80arahan pengembangan lahan pertanian 64Action Planning 79Agro Industri 16, 79Amdal 27, 34, 79Andal 79
bagan 5, 10, 16, 31, 79bakau (Rhyzophora stylosa) 11Bakauheni 9, 10Bandar Lampung, 2, 9, 14, 17, 31, 69bakau (Rhizophora stylosa) 11bangau tontong (Leptoptilus javanicus) 11banjir 22, 35, 41, 42Barringtonia 29batuan 5, 11, 80BOD 11, tabel 12, 26, tabel 28budidaya mutiara 16, 39, 40budidaya udang, 15, 79Bukit Barisan 9, 13, 29, 32, 36buta-buta (Bruguiera parviflora, Excoecariaagallocha) 11
cagar alam laut 13, 14, 17, 36COD 16coliform 35
daerah aliran sungai (DAS) 34, 36debit air 36degradasi 31, 32, 42
erosi 11, 12, 30ekosistem 1, 10, 30, 33, 36fringing reefs 31
garis pantai 31, 36gelombang 9, 11gempa 20, 31, 41geologi 12
hutan mangrove 11, 27, 28hutan rawa 36intrusi 17, 42
Kabupaten Lampung Barat 2, 43, 70Kabupaten Lampung Selatan 17, 41Kabupaten Lampung Timur 17, 43Kabupaten Tanggamus 2, 65Kabupaten Tulang Bawang 2, 20, 68kawasan konservasi 13, 37Kalianda 9, 10, 32, 39kekeruhan, 16, 33kepedulian masyarakat 34, 35, 44Kepulauan Krakatau 13, 70kerang mutiara 28, 39, 40ketapang 12Krui 12kualitas air 15, 30, 33, 42
Labuhan Maringgai 12limbah industri 16, 30, 31, 34LIT (Line Intercept Transect) 14Lamun 12, 20, 29, 32
mangrove 11MBV, serangan 15Metro 2mutiara, budidaya/pemeliharaan 12, 16, 28, 39obyek wisata bahari, 17, 38
Padang Cermin 12pariwisata 11, 31, 32, 33, 38, 39pariwisata bahari 38, 39pasang surut 1patahan 41, 42patch reefs 31pemanfaatan sumberdaya pesisir 27pengeboman 26penyebaran penduduk 14pengelolaan wilayah pesisir 2, 5, 16, 24, 25pencemaran perairan 14pengembangan lahan pertanian 45penyu 12, 31, 33, 36perikanan tangkap 39, 41perikanan budidaya 39, 40perkebunan kelapa 14PMDN 16PMA 16program transmigrasi 14prokasih 16pulau-pulau kecil, 11, 17, 20peran serta masyarakat 33, 36
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung8 4
WZUT
S
RRawa Kandis 13Rawa Pacing 13Rawa Sragi 15, 42reboisasi 13, 27reklamasi 31, 33reklamasi pantai 14, 31rencana strategis 24, irencana tata ruang wilayah (RTRW) 17, 28, 29
sanitasi lingkungan 78satwa liar, 37sedimentasi 12, 16, 31sumberdaya ikan 62sungai besar 16
Taman Nasional Bukit Barisan 29, 41Taman Nasional Way Kambas 14, 29, 36tambak inti rakyat 13, 39, 41tambak intensif 39Tanjung Cina 13, 31, 36Tanjung Keramat 14, 36Teluk Lampung 28, 30, 37Teluk Semangka 24, 31, 36terumbu karang 29, 31, 32TPI 14topografi 1Tulang Bawang, suaka marga satwa 12, 13, 16
udang windu/tiger prawn (Penaeus monodon) 15Undang-undang Lingkungan 20
WZWay Kanan 2Way Penet 36Way Sekampung 17, 36, 41Way Seputih 36wisatawan, 11, 31, 32zona pemanfaatan 44
top related