rencana kinerja tahunan direktorat industri kimia...
Post on 25-Feb-2021
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU
2019
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL
i
KATA PENGANTAR
Keberhasilan program pembangunan nasional tidak terlepas dari
implementasi prinsip – prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance),
yaitu transparansi, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip – prinsip tersebut
dituangkan dalam manajemen pemerintahan yang mencakup kegiatan
perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu aspek penting
yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah kualitas
perencanaan.
Dokumen Rencana Kinerja Direktorat IKHU Tahun 2019 ini disusun
berdasarkan Rencana Strategis Direktorat IKHU sebagai pedoman dalam
perumusan dan penganggaran program kegiatan Ditjen IKFT tahun 2015 - 2019.
Sasaran strategis dan target IKU yang termuat didalamnya diharapkan dapat
mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat
mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan. Untuk itu, Direktorat IKHU
mengharapkan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 ini dapat berhasil guna
bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi berorientasi kinerja menuju tercapainya sektor basis
industri manufaktur yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional
Jakarta, 28 Februari 2018
Direktur Industri Kimia hulu
ttd.
Muhammad Khayam
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
I. PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................. 1 B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 4 C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 4
D. Ruang Lingkup .............................................................. 6
II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ..................... 7 A. Hasil – Hasil Pembangunan ........................................... 7 B. Arah Pembangunan ....................................................... 11
III. RENCANA KINERJA ............................................................. 14
A. Sasaran ......................................................................... 14 B. Indikator Kinerja ........................................................... 15 C. Rencana Aksi ................................................................ 16
IV. PENUTUP ............................................................................. 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Keberhasilan program pembangunan nasional tidak terlepas dari implementasi prinsip-
prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam manajemen
pemerintahan yang mencakup kegiatan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan
evaluasi. Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
pembangunan adalah kualitas perencanaan.
Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 diamanatkan bahwa pembangunan industri
dilaksanakan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya
saing, dengan :
- Mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien,
- Mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia, dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada
kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan
kepentingan nasional
Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, perencanaan pembangunan industri dalam jangka panjang diarahkan untuk :
1. Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
2. Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses
industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang
kepada nilai-nilai luhur bangsa;
3. Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di
bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan
daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi
dunia;
2
4. Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri
dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang
penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Ditjen IKFT) adalah salah satu
unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab terhadap
pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang meliputi subsektor Industri
Kimia Hulu, industri kimia hilir, industri material dasar logam, industri tekstil dan produk
tekstil, dan industri aneka. Subsektor Industri Kimia Hulu berkontribusi cukup signifikan
pada perindustrian yang menunjang industri antara dan industri hilir nasional. Hal inilah
yang menjadikan industri Kimia Hulu menjadi salah satu industri andalan masa depan
Indonesia sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri
dalam perencanaan dan pembangunan Industri yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015.
Industri Kimia Hulu merupakan industri kimia penghasil bahan baku untuk untuk
industri kimia antara dan hilirnya yang padat modal dan berteknologi tinggi.
Pengembangan Industri Kimia Hulu mempunyai peranan penting dalam mengemban
misi pembangunan ekonomi mulai dari penyediaan bahan baku sampai ke hilir,
penciptaan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja. Industri Kimia Hulu
mempunyai keterkaitan yang sangat luas dengan sektor ekonomi lainnya, karena
produknya terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti industri plastik,
tekstil, karet, kulit, pupuk, pestisida, cat, pembersih, bahan peledak, bahan baku
farmasi dan lain-lain. Fokus pengembangan Industri Kimia Hulu ke depan adalah
penguatan Klaster Industri Petrokimia dan Industri Kimia Hulu lainnya.
Beberapa permasalahan yang dihadapi industri kimia antara lain :
a. Kurangnya kapasitas industri petrokimia, hal ini menyebabkan masih tingginya impor
produk petrokimia.
b. Bahan baku industri petrokimia, terutama nafta dan kondensat, masih diimpor,
sementara industri migas nasional mengekspor nafta dan kondensat-nya;
c. Kurang terintegrasi antara industri migas dan industri Kimia Hulu, industri kimia
antara, dan industri kimia hilir;
d. Penelitian dan pengembangan teknologi industri polimer (baik produk maupun
proses produksi) masih terbatas;
3
e. Tidak efektifnya fasilitas fiskal (tax holiday and tax allowance) untuk investasi baru
atau peningkatan kapasitas dan tidak ada subsidi bunga terhadap pinjaman untuk
revitalisasi mesin produksi.
Oleh karena diperlukan Rencana Kinerja yang diharapkan dapat mengatasi
permasalahan tersebut di atas sehingga industri Kimia Hulu mampu meningkatkan
nilai tambah sumber daya alam dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar setiap Unit Eselon I dan II menyusun
dokumen Rencana Kinerja, yaitu suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu
berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Sedangkan perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dalam rangka
meningkatkan implementasi program pengembangan IKTA tahun 2019 melalui
penumbuhan dan pengembangan industri Kimia Hulu nasional yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, dan untuk memantapkan akuntabilitas kinerja.
Direktorat Industri Kimia Hulu perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat
Industri Kimia Hulu Tahun 2019. Dokumen Renkin memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, dan indikator kinerja
yang diharapkan dapat mengarahkan perumusan program kegiatan Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kimia Hulu Tahun 2019 dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Industri Kimia Hulu sehingga kinerja yang dihasilkan pada tahun 2019
memenuhi kualitas akuntabel dan berkelanjutan.
4
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan
bahwa dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam
penyusunan dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya tertentu pada suatu
instansi. Demikian pula dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dokumen
Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja adalah suatu dokumen
perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan
penyusunan dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2016
adalah untuk menjabarkan sasaran dan program jangka menengah yang termuat
dalam Rencana Strategis Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2016 – 2019 menjadi
indikator kinerja yang dapat dioperasionalkan untuk pencapaian sasaran kegiatan
Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2016.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Industri Kimia
Hulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian Bimbingan teknis
dan evalusai di bidang Industri Kimia Hulu.
5
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Industri Kimia Hulu
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia Hulu
b. Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusuanan peta panduan
pengembangan klaster industri petrokimia dan pengembangan klaster Industri
Kimia Hululainnya
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri
petrokimia dan pengembangan klaster Industri Kimia Hululainnya
d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedure dan kriteria di bidang Industri
Kimia Hulu
e. Penyiapan pemberian Bimbingan teknis di bidang Industri Kimia Huludan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas, maka Direktorat Industri Kimia
Hulu terdiri dari 4 unit Eselon III yaitu Sub Direktorat Program Pengembangan
Industri Kimia Hulu, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik, Subdirektorat Industri
Kimia Organik, Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya dan Sub bagian Tata
Usaha. Pada tiap-tiap Eselon III didukung oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Sumber
Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri dan Seksi Pemberdayaan Industri,
sedangkan untuk Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan didukung oleh
Seksi Program dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Adapun tugas masing-masing
Subdirektorat sebagai berikut :
1. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri
Kimia Hulu.
2. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta Bimbingan teknis mengenai iklim usaha,
standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik
dasar.
3. Subdirektorat Industri Kimia Organik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma,
6
standar, prosedur, dan kriteria serta Bimbingan teknis mengenai iklim usaha,
standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri kimia organik
dasar.
4. Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta Bimbingan teknis mengenai iklim usaha,
standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri Kimia Hulu
lainnya.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan
dokumentasi serta menajemen kinerja Direktorat.
D. RUANG LINGKUP
Rencana Kinerja Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2019 merupakan bagian dari
perencanaan jangka menengah pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
memiliki ruang lingkup yang meliputi pencapaian hasil pengembangan Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil tahun 2015 – 2019, penetapan sasaran dan indikator kinerja, serta
perumusan program kegiatan dan anggaran pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil tahun 2019.
7
BAB II
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
A. HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Direktorat Industri Kimia Hulu
telah mencapai progress sebagai berikut :
a) Prioritas Nasional
1. Revitalisasi Industri Pupuk
Program revitalisasi industri pupuk dimaksudkan untuk mengganti
pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik berteknologi maju yang lebih
hemat tingkat konsumsi bahan baku maupun energi serta ramah
lingkungan. Guna mewujudkan hal ini, beberapa langkah telah diambil
diantaranya dengan melakukan fasilitasi pembangunan revitalisasi 6
pabrik pupuk. Program revitalisasi meliputi penggantian 5 pabrik urea
berusia tua (3 pabrik PUSRI yaitu pabrik PUSRI II, III dan IV, satu pabrik
pupuk Kaltim yaitu pabrik Kaltim 1 dan satu pabrik pupuk Kujang yaitu
Kujang IA), serta pembangunan satu pabrik urea baru PT. Petrokimia
Gresik.
Pelaksanaan program revitalisasi/pengembangan industri pupuk
sangat tergantung pada beberapa aspek, antara lain yang berkaitan
dengan hal-hal sebagai berikut:
• Pengamanan ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri
pupuk
• Ketersediaan sumber-sumber pendanaan dan dukungan perbankan
untuk pembiayaan program revitalisasi/pengembangan industri
pupuk,
• Sinergi antar BUMN dalam rangka mendukung program revitalisasi
industri pupuk,
• Serta pemilihan teknologi industri pupuk yang hemat bahan baku,
energi dan ramah lingkungan
8
Beberapa hal yang telah dihasilkan pada Tahun 2011-2016
dalam pencapaian sasaran ini, antara lain :
• Fasilitasi beberapa perusahaan agar mendapat akses ke sumber bahan
baku. Adapun perusahaan yang mendapat fasilitasi tahun ini adalah
industri pupuk baik industri pupuk baru maupun industri pupuk eksisting
(perpanjangan kotrak pasokan gas). Untuk perpanjangan pasokan gas
pabrik pupuk urea eksisting yang akan berakhir kontraknya antara lain
a. PT. PUSRI Palembang (PUSRI III, IV dan 1B) Telah dilakukan
penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Pertamina EP
pada 8 Mei 2012 untuk perpanjangan kontrak gas pabrik Pusri III, IV,
dan IB sebesar 166 mmscfd (2013-2019) dan tambahan pasokan gas
Pusri IIB sebesar 17 mmscfd (2019-2025). PJBG tambahan pasokan
gas untuk pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd dari PT. Pertamina EP
telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2015. Untuk
penyediaan kebutuhan gas bumi
b. PT. Petrokimia Gresik Telah ditandatangani Letter of Agreement (LoA)
antara PT. Petrokimia Gresik dengan Exxon Mobil Cepu Ltd dan
Pertamina EP Cepu pada 26 April 2016 untuk perpanjangan MoA
alokasi pasokan gas pabrik Ammonia Urea II PT. PKG dari lapangan
Cepu yang berlaku s/d Desember 2013. Mengingat penyelesaian
proses di Gas Cepu masih memerlukan waktu yang panjang
sementara ada potensi dari lapangan Gas Husky Oil sehingga ada
rencana alokasi gas dari Lapangan gas Husky Oil untuk kebutuhan
PT. PKG. Akan tetapi pada tanggal 5 Desember 2016 antara SK
MIGAS dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero), SK MIGAS akan
mengalihkan gas Husky ke Bali dan gas untuk PKG dan PKC akan
dialokasikan dari Cepu yang akan onstream Q4 2016.
c. Pupuk Kujang Telah dilakukan pembahasan dengan PT. Pertamina
EP Cepu (PEPC) pada 8 Mei 2016 terkait kemungkinan alokasi
pasokan gas sebesar 86 mmscfd pabrik Kujang IC dari lapangan gas
Cepu.
d. PT. Pupuk Iskandar Muda telah melakukan penandatanganan
Amandemen ke-6 Perjanjian Pasokan Gas ke PIM Tahun 2011 dan
9
2012 antara BP Migas, PT. Pertamina (Persero), PT. PIM, East
Kalimantan Kontraktor, dan Arun Kontraktor.Pasokan gas untuk PT.
PIM periode Januari-Desember 2012 sudah terealisasi sebesar 8
kargo LNG (1 kargo dari LNG Arun, 6 kargo dari swap gas LNG
Bontang, dan 1 kargo dari LNG Tangguh).
e. PT. Kaltim V Progres proyek Kaltim-5 s/d akhir tahun 2014 mencapai
40 % sesuai target B12.
b) Prioritas Bidang Perekonomian
1. Pengembangan Klaster Industri Garam
Indonesia sebagai daerah tropis dan memiliki ± 17 ribu pulau memiliki
ribuan garis pantai/pesisir sehingga merupakan Negara yang
berpotensi untuk pengembangan industri garam, meskipun tidak
semua wilayah pesisir/pantai dapat dijadikan lahan garam
mempertimbangkan porositas tanah, curah hujan, kecepatan angin,
dll.
Selain itu Indonesia dengan jumlah penduduk ±240 juta jiwa
membutuhkan garam dalam jumlah besar baik sebagai garam
konsumsi maupun garam industri. Dengan kondisi tersebut, maka
Direktorat Industri Kimia Hulumelakukan program kegiatan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pegaraman yang dilakukan
Tahun 2011-2016 dan direncanakan akan terus berlanjut sampai
terwujudnya swasembada garam nasional.
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu:
a. Fasilitasi pengembangan garam bahan baku dan pengolahan
garam beryodium melalui intensifikasi lahan pegaraman di Madura
yang berlokasi di Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Kegiatan
ini meliputi perbaikan lahan, perbaikan saluran air dan
pemasangan geomembran dan atau keramik pada petak
kristalisasi.
b. Fasilitasi pengembangan garam bahan baku dan pengolahan
garam beryodium melalui ekstensifikasi lahan pegaraman di Teluk
10
Kupang NTT. Kegiatan ini meliputi pembukaan lahan garam baru
dengan luas lahan 350 Ha.
c. Pengadaan geomembran pada lahan pegaraman di Madura yang
berlokasi di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini berupa
pemasangan geomembran pada petak kristalisasi seluas 90 Ha.
2. Pengembangan Klaster Industri Migas/Petrokimia
Pengembangan industri petrokimia selama ini masih menghadapi
beberapa kendala utama diantaranya tidak adanya jaminan pasokan
bahan baku berupa condensate dan naphta. Selain itu kendala yang
dihadapi antara lain pengembangan riset dan teknologi, kemampuan
SDM, pengembangan data base industri petrokimia dll. Sampai tahun
2012 telah dilakukan forum komunikasi antar stakeholder industri
petrokimia dan penyusunan bisnis plan pengembangan industri
petrokimia terpadu di Tangguh Papua Barat dalam rangka
pemenuhan pasokan bahan baku migas maupun condensate. Selain
itu pada tahun 2012-2016 dilakukan pembangunan Center of
Excellence Industri Petrokimia yang berlokasi di Cilegon Banten yang
bertujuan untuk pengembangan teknologi proses dan produk,
standarisasi produk dan proses, strategi investasi, pemasaran, dan
informasi, sistem logistik dan rantai nilai, forum lintas instansi untuk
menyelesaikan permasalahan aktual, keselamatan kerja dan
lingkungan, serta berbagai aspek industri petrokimia lainnya. Centre
of Excellence juga menjadi etalase (showroom) atas kemajuan
industri petrokimia nasional sehingga meningkatkan kepercayaan
calon investor dalam menanamkan modal di industri petrokimia
nasional.
c) Prioritas Kementerian Perindustrian
1. Penyusunan dan Penerapan SNI Produk Industri Kimia Hulu
Dalam rangka penyusunan RSNI, Direktorat Industri Kimia Hulutelah
melakukan penyusunan SNI sebanyak rancangan SNI baru dan revisi
SNI produk Industri Kimia Hulu sebanyak 10 (sepuluh) SNI.
11
Penyusunan/Revisi SNI dilakukan terhadap Asam akrilat, n-buthyl
akrilat, etil akrilat, 2-ethyl hexyl akrilat, pupuk fosfat kalium, pupuk
kalium sulfat, asam sulfamat, asam formiat teknis, natrium meta
bisulfit, dan poli aluminium klorida.
2. Penyusunan RUU Bahan Kimia
Tersusunnya draft Rancangan undang-undang Bahan Kimia yang
telah melewati beberapa tahapan pembahasan antar instansi.
Diharapkan akhir kegiatan ini menghasilkan suatu draft RUU Bahan
Kimia yang siap untuk diajukan pada sidang pembahasan di DPR
tahun depan
3. Kebijakan Iklim Industri Kimia Hulu
Dalam menstabilkan kondisi iklim usaha di sektor Industri Kimia Hulu,
Direktorat Industri Kimia Hulutelah melakukan negosiasi dengan
instansi terkait dan stakeholder. Diantaranya adalah tersusunnya
insentif Bea Masuk Di Tanggung Pemerintah (BMDTP) Tahun 2016
yang direalisasikan oleh PT. Petrokimia Gresik dan PT. Inawan
Chemtex Sukses Abadi serta disetujuinya insentif Tax Holiday PT.
Petrokimia Butadiene Indonesia.
B. ARAH PEMBANGUNAN
Dalam rangka mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil beserta sasaran strategis dan IKU-nya, maka Direktorat
Industri Kimia Hulu berkewajiban menyukseskan pencapaian sasaran
strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil.
Berpedoman kepada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi
dan Tekstil, maka Direktorat Industri Kimia Hulu menetapkan visi yaitu:
“Terwujudnya Industri Kimia Hulu Yang Berdaya Saing Tinggi, Berwawasan
Lingkungan, Adil dan Mandiri Dengan Struktur Industri Yang Kuat Untuk
Menopang Pembangunan Industri Nasional.”
12
Untuk mencapai visi tersebut maka Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai
misi sebagai berikut :
1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri Kimia Hulu untuk
mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan
berwawasan lingkungan Memperkuat struktur Industri Kimia Hulu melalui
penyediaan bahan baku industri kimia yang bersumber dari dalam negeri
dan impor;
2. Meningkatkan nilai tambah Industri Kimia Hulu di dalam negeri melalui
pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan
meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Menciptakan iklim usaha yang kompetitif;
4. Meningkatkan kualitas produkk-produk Industri Kimia Hulu melalui SNI;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mendukung pemerataan pembangunan Industri Kimia Hulu ke seluruh
wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan
nasional.
Diharapkan dengan misi tersebut, Direktorat Industri Kimia Hulu dapat
mencapai target yang diharapkan pada tahun 2016.
Dalam rangka mendukung kebijakan Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil, sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil maka Direktorat Industri Kimia Hulu berkewajiban
menyukseskan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Ditjen IKFT.
Kebijakan Pengembangan dalam rencana strategis Direktorat Industri Kimia
Hulu mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut :
1. Pemantapan struktur Industri Kimia Hulu dengan seoptimal mungkin
memanfaatkan SDA lokal guna peningkatan nilai tambah.
2. Pengaturan efisiensi bahan baku/energi melalui penerapan teknologi baru
dan penghematan maupun diversifikasi bahan baku/energi
3. Pengaturan pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia
seperti gasifikasi batubara maupun biomassa
13
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi untuk menghasilkan industri yang
berdaya saing.
5. Peningkatan produksi Industri Kimia Hulu dalam rangka mendorong
pengembangan industri hilirnya untuk peningkatan ekspor dan substitusi
impor.
6. Pengembangan kemitraan dengan industri kecil menengah.
7. Pengembangan SDM dan R&D termasuk dalam upaya pengembangan
industri yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
Arah Pengembangan dalam rencana strategis Direktorat Industri Kimia Hulu
mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut :
1. Pengembangan industri petrokimia dan Industri Kimia Hulu lainnya
melalui pendekatan klaster.
2. Industri yang bertumpu pada potensi SDA lokal yang yang tidak dapat
diperbaharui (petrokimia dan bahan kimia berbasis batubara) maupun
yang dapat diperbaharui.
3. Industri yang berpeluang meningkatkan pasar ekspor industri hilirnya
(bahan baku plastik, bahan baku tekstil, bahan baku pembersih dan
Bahan baku serat).
4. Industri yang kandungan lokalnya masih rendah (bahan kimia adi dan
bahan kimia khusus).
5. Industri yang berwawasan lingkungan (pupuk organik, pestisida alami).
6. Pengembangan industri yang memanfaatkan bahan baku alternatif
industri petrokimia seperti gasifikasi batubara maupun biomassa.
7. Pengembangan industri yang memanfaatkan limbah/scrap/used-product
petrokimia sebagai bahan baku
14
BAB III
RENCANA KINERJA
A. SASARAN
Dalam rangka pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran Direktorat Industri
Kimia Hulu, maka dalam kebijakan Direktorat Industri Kimia Hulu disusun ke
dalam 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai dengan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS), sebagaimana yang diuraikan berikut :
Sasaran Strategis I (IKU :
Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri, dengan indikator Kinerja Utama :
1). Unit Industri Kimia Hulu Besar – Sedang yang tumbuh
2). Nilai investasi di sektor industri kimia hulu.
Sasaran Strategis II (IKU) :
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri, dengan indikator Kinerja
Utama :
1). Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu terhadap ekspor nasional.
2). Produktivitas dan Kemampuan SDM Industri Kimia Hulu
Sasaran Strategis III :
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil, berdaya
saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama :
1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
2. Infrastruktur Standar Produk Yang Terbentuk
Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Industri Kimia Hulu direncanakan
mendapatkan alokasi pagu anggaran (indikatif) sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas
milyar rupiah)
15
B. INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat Industri Kimia Hulu menyusun
Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun dalam rangka pencapaian target
jangka menengah disertai beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada
perkembangannya Rencana Strategis Direktorat Industri Kimia Hulu mengalami
beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis. Rencana Kinerja
Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2019 memuat beberapa indikator kinerja
yang ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan
pelaksanaan Proses Internal.
Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Rencana Kinerja Direktorat INDUSTRI KIMIA HULU Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi TW - V
Meningkatnya Populasi dan
Persebaran Industri
Unit Industri Kimia Hulu Besar –
Sedang yang tumbuh
72 - 78 Unit 76 Unit
Nilai investasi di sektor industri
kimia hulu
67,71 Rp. Triliun 70,14 Persen
Meningkatnya daya saing
dan produktivitas industri
Kontribusi ekspor produk
industri kimia hulu terhadap
ekspor nasional
3,34 Persen 3,61 Persen
Produktivitas dan Kemampuan
SDM Industri Kimia Hulu
713,20 Rp. Juta 716,48 Rp. Juta
Terselenggaranya urusan
pemerintahan di bidang
perindustrian yang berdaya
saing dan berkelanjutan
Infrastuktur Kompetensi Yang
Terbentuk
1 RSKKNI 1 RSKKNI
Infrastruktur Standar Produk
Yang Terbentuk
4 RRegulasi
SNI / SNI
Wajib
4 RRegulasi
SNI / SNI
Wajib
16
C. RENCANA AKSI
Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan
dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk
industri prioritas dibawan binaan Direktorat Industri Kimia Hulu adalah sebagai
berikut:
Industri Prioritas Rencana Aksi
INDUSTRI KIMIA HULU BERBASIS MIGAS
DAN BATUBARA
a. Industri PetroKimia Hulu: Etilena,
Propilena, Butadiene, P-xylena,
Metanol, Ammonia.
b. Industri Kimia organik: Carbon black,
Asam Tereftalat, Asam Asetat,
Akrilonitril, Bis Fenol A.
c. Industri Pupuk: Pupuk tunggal (basis
nitrogen), pupuk majemuk.
d. Industri Resin Sintetik dan Bahan
Plastik: Low- density polyethylene
(LDPE), High-density polyethylene
(HDPE), Polypropylene (PP), Nilon,
Polyethylene terephthalate (PET),
Akrilik, Polyvinyl Chloride (PVC)
e. Industri Karet Alam dan Sintetik:
Butadiene Rubber (BR), Styrene
Butadiene Rubber (SBR), Engineering
natural rubber compound
f. Industri Barang Kimia lainnya:
Propelan
1. Memfasilitasi pendirian pabrik
petroKimia Hulu dengan bahan
baku gas di Teluk Bintuni, bahan
baku CBM di Sumatra Selatan
dan Kalimantan Selatan, bahan
baku shale gas di Sumatera
Utara, dan bahan baku batubara
di Kalimantan Timur dan
Sumatera Selatan.
2. Pengembangan produk aromatik
di Tuban dan Cilacap
3. Mendorong produsen
petrokimia Dasar untuk
melakukan efisiensi dan
diversifikasi energi.
4. Melakukan revitalisasi industri
petrokimia eksisting yang
mengalami permasalahan
pasokan bahan baku dan/atau
administrasi.
5. Memfasilitasi calon investor
dalam mendapatkan dukungan
dari Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam pendirian
pabrik petroKimia Hulu
(penyediaan lahan, jaminan
bahan baku, perizinan,
infrastruktur, Amdal, dll)
6. Menyiapkan SDM lokal yang
kompeten.
7. Meningkatkan kemampuan
penguasaan teknologi proses
dan rekayasa produk industri
petrokimia melalui penelitian dan
pengembangan yang terintegrasi
17
Industri Prioritas Rencana Aksi
8. Fasilitasi kerjasama teknologi
untuk pengembangan bahan
baku alternatif industri petrokimia
(teknologi gasifikasi batubara,
methanol to olefin)
9. Optimalisasi penggunaan
kondensat untuk bahan baku
industri petrokimia nasional
10. Mendorong hilirisasi industri
petroKimia Hulu melalui
kerjasama dengan industri
petrokimia antara dan hilir dalam
rangka penguatan dan
pendalaman struktur industri
petrokimia.
11. Memfasilitasi pendirian pabrik
industri kimia organik
12. Memfasilitasi ketersediaan
bahan baku dan pasar bagi
pendirian pabrik industri kimia
organik melalui kerjasama
Dasar-hilir.
13. Mendorong adanya revitalisasi
pabrik pupuk urea untuk
menurunkan konsumsi gas bumi
sebagai bahan baku.
14. Mendorong pengembangan
industri intermediate untuk
bahan baku industri pupuk
(Asam Phosphate)
15. Fasilitasi kerjasama teknologi
untuk pengembangan bahan
baku alternatif industri pupuk
(teknologi gasifikasi batubara)
16. Memfasilitasi pendirian
industri resin sintetik dan
bahan plastik
17. Memfasilitasi terbukanya pasar
industri resin sintetik dan bahan
plastik melalui kerjasama Dasar-
hilir (petroKimia Hulu dan
industri barang plastik)
18. Memfasilitasi pendirian pabrik
industri BR, SBR, IR, ABS, dan
18
Industri Prioritas Rencana Aksi
EPDM di Cilegon, Banten
19. Memfasilitasi terbukanya pasar
industri Karet Sintetik melalui
kerjasama Dasar-hilir
20. Memfasilitasi pembangunan
industri propelan kapasitas 800
ton/tahun di Energetic Material
Centre, Subang, Jawa Barat.
21. Memastikan terjadinya transfer
teknologi dan adanya jaminan
kesinambungan suplai bahan
baku industri propelan
22. Mendorong pemakaian
teknologi dan produk dalam
negeri dalam pembangunan dan
pengembangan industri propelan
19
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka implementasi tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang
salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Direktorat Industri
Kimia Hulu melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya
Rencana Strategis Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi,
peta strategi, dan sasaran strategis jangka menengah, maka SAKIP Direktorat Industri Kimia
Hulu juga dilaksanakan dalam kerangka strategis jangka menengah melalui penyusunan
dokumen-dokumen tahunan yang diharapkan dapat mengawal perumusan dan pelaksanaan
program kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut adalah Rencana Kinerja, Penetapan
Kinerja, Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang disusun secara
triwulanan, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Kimia Hulu Tahun 2019 ini disusun
sebagai pedoman dalam perumusan dan penganggaran program kegiatan Ditjen Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil tahun 2019. Sasaran strategis dan target IKU yang termuat
didalamnya diharapkan dapat mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan
sehingga dapat mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan. Untuk itu, Direktorat Industri
Kimia Hulu mengharapkan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 ini dapat berhasil guna
bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi berorientasi kinerja menuju tercapainya sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
top related