putusan 1302-k-pdt-2004_2
Post on 28-Sep-2015
217 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
P U T U S A NNomor 1302 K/Pdt/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
TAUFIQ QURACHMAN, bertempat tinggal di Gg II. RT 03 No.
125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten
Tengah, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Agus Nianto, SH., Advokat, berkantor di Cungkrungan,
Karanganom, Klaten Utara, Klaten ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;
MELAWAN
Drs. SUKOCO, M.Pd., bertempat tinggal di Deresan IV B / 18,
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zamzam
Wathoni, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pedak Baru No. 413,
Gowok Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :
1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik mobil Suzuki Katana tahun 1993
No. Pol. D 556 AZ, sedangkan Tergugat adalah pemilik mobil Izusu Panther
warna abu-abu metalik tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC, No. Kerangka :
M508100, No. Mesin : A008100, No. BPKB : 0166248.G, STNK atas nama
Riyantini Sudarmiyati ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat sepakat
untuk melakukan tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993, No. Pol. D
556 AZ dengan Izusu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC dengan
perhitungan sebagai berikut :
- Mobil Suzuki Katana milik Penggugat ditaksir dengan harga
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Izusu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
Panther milik Tergugat ditaksir dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh
lima juta rupiah). Dengan demikian Penggugat harus menambah
uang/membayar selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) ;
3. Bahwa sebelum terjadi kesepakatan transaksi tukar tambah mobil tersebut di
atas Tergugat meyakinkan terlebih dahulu kepada Penggugat, bahwa mobil
Izusu Panther tersebut di atas adalah dalam kondisi baik/dan atau tidak
dalam perkara, serta dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang
resmi dan asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga
Penggugat tidak akan menemui masalah pada saat perpanjangan STNK
maupun balik nama dikemudian hari ;
4. Bahwa saat terjadi kesepakatan mengenai selisih harga yang harus dibayar
oleh Penggugat, maka pada hari itu juga, yaitu tanggal 20 Agustus 2000
Penggugat membayar uang selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) kepada Tergugat yang kemudian dilakukan serah terima mobil
Izusu Panther tahun 1992 AD 8781 EC dari Tergugat kepada Penggugat dan
mobil Suzuki Katana tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat kepada
Tergugat ;
5. Bahwa setelah dilakukan serah terima dan mobil dipakai beberapa waktu
oleh Penggugat, dan selanjutnya akan dilakukan balik nama oleh
Penggugat, ternyata mobil Izusu Panther AD 8781 EC, No. Kerangka :
M508100, No. Mesin : A008100, dengan BPKB No. 0166248.G berikut
STNK atas nama Riyantini Sudarmiyati, yang beralamat di Jabung,
Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, tiba-tiba oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman, surat-suratnya
dinyatakan palsu. Selanjutnya mobil Izusu Panther beserta surat-suratnya
kemudian disita/ditahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara
pemalsuan surat dan atau penadahan kendaraan bermotor ;
6. Bahwa oleh karena surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut dinyatakan
palsu, maka sejak tanggal 29 Mei 2001 mobil Panther No. Pol. AD 8781 EC
tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Sleman melakukan penyitaan
terhadap mobil Izusu Panther No. Pol. AD 8781 EC berikut BPKB No.
0166248.G dan STNK atas nama Riyantini Sudarmiyati, dengan surat Tanda
Penerimaan No. Pol. STP/105/V/2001/Serse ;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas nyata-nyata mobil Izusu Panter AD
8781 EC ternyata bermasalah, karena surat-surat bukti kepemilikannya
dinyatakan palsu, tidak seperti apa yang telah dikatakan Tergugat kepada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
Penggugat pada saat akan dilakukan transaksi tukar tambah mobil antara
Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalam transaksi tukar
tambah mobil tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang
menyesatkan Penggugat, dan bentuk kongkrit perbuatan Tergugat yang
menyesatkan disini adalah perbuatan penipuan, karena pembentukan
kehendak dari Tergugat dipengaruhi oleh tindakan sengaja untuk
menyesatkan Penggugat (tipu muslihat) ;
8. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat dalam transaksi tukar tambah
mobil dengan Penggugat melakukan penipuan yang dibuktikan dengan
palsunya bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka persetujuan/
transaksi tukar tambah mobil yang dilakukan antara Penggugat dengan
Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang
Syarat-Syarat Sahnya Persetujuan ;
9. Bahwa oleh karena dalam transaksi tukar tambah mobil mengandung unsur
kesesatan, yang diwujudkan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan
Tergugat, maka transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993 No.
Pol. D 556 AZ dengan mobil Izusu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781
EC, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepantasnya harus
dibatalkan ;
Bahwa pembatalan ini sesuai dengan bunyi Pasal 1321 KUH Perdata "Tiada
sesuatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena
kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" jo. Pasal 1328
KUH Perdata "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu
persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah
sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan
mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat" ;
10. Bahwa terlebih lagi transaksi tukar tambah mobil antara Penggugat dengan
Tergugat bila dikaitkan dengan hakekat syarat ke-3 (tiga), dari sahnya suatu
persetujuan, yaitu suatu hal tertentu, jelas-jelas terlihat adanya kesengajaan
Tergugat untuk menyesatkan Penggugat, karena hakekat Penggugat untuk
menukarkan mobil Suzuki Katana miliknya dengan mobil Izusu Panther milik
Tergugat adalah agar Penggugat mendapat kenyamanan dalam
mengendarai dan dapat menggunakan untuk aktivitas sehari-hari, serta
dapat memiliki sepenuhnya mobil Isuzu Panther tersebut. Namun
kenyataannya sejak tanggal 29 Mei 2001 Penggugat tidak dapat
menggunakan bahkan tidak dapat membalik nama, karena bukti surat-surat
kepemilikannya dinyatakan palsu, dan mobil Isuzu Panther tersebut beserta
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
surat-suratnya disita sebagai barang bukti dalam perkara pemalsuan surat
dan penadahan kendaraan bermotor ;
11. Bahwa oleh karena transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana tahun 1993
No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Isuzu Panther tahun 1992 No. Pol. AD 8781
EC harus dibatalkan, maka selayaknya Tergugat dihukum untuk
mengembalikan uang dalam transaksi tukar menukar mobil sebesar
Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, dengan
perincian sebagai berikut :
- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milik Penggugat ----- Rp.45.000.000,-
- Selisih harga tukar tambah sebesar ---------------------------- Rp.10.000.000.-
Jumlah ---------- Rp.55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan mana jelas-jelas telah
merugikan Penggugat, baik secara materil dan maupun moril, maka sudah
selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat yang besarnya apabila diperinci sebagai berikut :
- Kerugian materil :
1. Tidak bisa memanfaatkan mobil Isuzu Panther sejak Mei 2001 sampai
sekarang -------------------------------------------------------- Rp. 15.000.000,-
2. Biaya penanganan perkara ini ----------------------------- Rp. 10.000.000,-
- Kerugian moril :
Akibat tekanan mental dan beberapa kali dipanggil
Kepolisian --------------------------------------------------------- Rp.100.000.000,-
Total seluruhnya -------- Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut di
atas dapat dipenuhi oleh Tergugat, maka sudah selayaknya mohon untuk
meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunannya milik Tergugat
yang sekarang ditempatinya yang terletak di Dusun Tegal Baru, setempat
dikenal dengan alamat Gg. II RT 03 No. 125, Dukuh Tegal Baru, Desa
Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah ;
14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu
pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat diwajibkan
membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung
sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-
bukti yang kuat, serta mendesak untuk segera dilaksanakan, satu dan lain
hal untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang diderita
Penggugat, maka sudah selayaknya putusan dalam perkara ini dapat
dilakukan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya
hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari pihak Tergugat ;
16. Bahwa telah berulangkali pihak Penggugat mengajak musyawarah kepada
Tergugat, untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan,
tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik, justeru terkesan
Tergugat meremehkan atau merendahkan harga diri / martabat Penggugat ;
17. Bahwa oleh karena jalan musyawarah secara kekeluargaan sudah tertutup,
maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini ke
Pengadilan Negeri Klaten ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Klaten agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas
tanah berikut bangunannya milik Tergugat yang sekarang ditempatinya yang
terletak di Dusun Tegal Baru, setempat dikenal dengan alamat Gg. II RT 03 No.
125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten,
Jawa Tengah dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut
supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai
berikut:
PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang
tanah dan bangunan milik Tergugat yang sekarang ditempatinya yang
terletak di Dusun Tegal Baru, setempat dikenal dengan alamat : Gg. II, RT 03
No. 125, Dukuh Tegal Baru, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah,
Klaten, Jawa Tengah ;
3. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi transaksi tukar tambah kendaraan
roda empat antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mobil Izusu Panther
tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC milik Tergugat dengan Suzuki Katana
tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat pada tanggal 20 Agustus
2000, dengan selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
yang telah dibayar oleh Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum, karena Tergugat telah melakukan penipuan dalam transaksi tukar
tambah mobil dengan Penggugat, sebab dalam transaksi tukar menukar
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
mobil tersebut mengandung kesesatan, perbuatan mana sangat merugikan
Penggugat ;
5. Menyatakan dan menetapkan transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana
th. 1993 dengan No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Isuzu Panther th. 1992
dengan No. Pol. AD 8781 EC, antara Penggugat dengan Tergugat telah
melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya harus
dibatalkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dalam transaksi tukar
menukar mobil sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada
Penggugat ;
Dengan perincian :
- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milikPenggugat --- Rp. 45.000.000,-
- Selisih harga tukar tambah sebesar --------------------------Rp.10.000.000,-
Jumlah ------- Rp.55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik moril maupun materil
kepada Penggugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta
rupiah), dengan perincian :
- Kerugian materil :
1. Tidak bisa memanfaatkan mobil Isuzu Panther
sejak Mei 2001 sampai sekarang ------------------------ Rp. 15.000.000,-
2. Biaya penanganan perkara ini ---------------------------- Rp. 10.000.000,-
- Kerugian moril :
Akibat tekanan mental dan beberapa kali
dipanggil Kepolisian -------------------------------------------- Rp.100.000.000,-
Total seluruhnya -------- Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung
sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut ;
9. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum baik
banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
11. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan kalau
perlu dengan bantuan alat negara ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur ;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar adanya kepalsuan surat-
surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat (BPKB dan
STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC adalah palsu ;
- Bahwa kepalsuan surat-surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD
8781 EC pada saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Sleman ;
- Bahwa oleh karena belum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat (BPKB dan
STNK mobil Izusu Panther AD 8781 EC palsu, maka secara hukum surat-
surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC tersebut adalah
sah ;
- Bahwa dengan demikian, pemeriksaan gugatan Penggugat dalam perkara ini
sudah selayaknya ditangguhkan hingga adanya putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat
(BPKB dan STNK) mobil Izusu Panther AD 8781 EC adalah palsu dan atau
sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak
dapat diterima ;
DALAM REKONVENSI :
1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat
Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai
Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi mohon dianggap
dan dimasukkan sebagai bagian tak terpisahkan dengan rekonvensi ini ;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada
tanggal 20 Agustus 2000, telah sepakat melakukan tukar tambah mobil Izusu
Panther AD 8781 EC milik Penggugat Rekonvensi taksir harga
Rp.55.000.000,- dengan mobil Suzuki Katana D 556 AZ milik Tergugat
Rekonvensi taksir harga Rp.42.500.000,- sehingga Tergugat Rekonvensi
harus menambah selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
4. Bahwa sebelum terjadi transaksi tukar tambah mobil, Tergugat Rekonvensi
telah memeriksa dan meneliti surat-surat (BPKB dan STNK) mobil Izusu
Panther milik Penggugat Rekonvensi dengan seksama ;
5. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi merasa yakin, baru tukar tambah mobil
antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan ;
6. Bahwa pada saat terjadi tukar tambah mobil, baik Penggugat Rekonvensi
maupun Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan mengetahui secara
fisik keadaan surat-surat maupun mobil yang akan ditukar tambah serta tidak
ada bujuk rayu ataupun tipu muslihat ;
7. Bahwa dengan demikian gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi
telah melakukan tipu muslihat dalam tukar tambah mobil adalah jelas tanpa
dasar hukum dan mengada-ada serta sangat merugikan Penggugat
Rekonvensi baik materil maupun moril ;
8. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat gugatan konvensi Tergugat
Rekonvensi yang tanpa dasar hukum jika diperinci sebagai berikut :
- Kerugian materil :
Biaya perkara yang harus dikeluarkan guna membayar
Pengacara ----------------------------------------------------------- Rp. 10.000.000,-
- Kerugian moril :
Akibat tertekan mental dan tercemar nama baik ---------- Rp.200.000.000,-
Total kerugian -------- Rp.210.000.000,-
9. Bahwa oleh karena gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi yang tanpa
dasar hukum tersebut telah nyata-nyata merugikan Penggugat Rekonvensi,
maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar
Rp.210.000.000,- secara tunai ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi
menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan
sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
DALAM KONVENSI :
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
DALAM REKONVENSI :
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tukar tambah mobil antara Penggugat
Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah atas dasar
kesepakatan ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi
adalah tanpa dasar hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp.210.000.000,- secara tunai ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah
menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN-Klt tanggal 4
Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan telah terjadi transaksi tukar tambah kendaraan
roda empat antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mobil Isuzu Panther
tahun 1992 No. Pol. AD 8781 EC milik Tergugat dengan Suzuki Katana
tahun 1993 No. Pol. D 556 AZ milik Penggugat pada tanggal 20 Agustus
2000, dengan selisih harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
yang telah dibayar oleh Penggugat ;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum, karena Tergugat telah melakukan penipuan dalam transaksi tukar
tambah mobil dengan Penggugat, sebab dalam transaksi tukar menukar
mobil tersebut mengandung kesesatan, perbuatan mana sangat merugikan
Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan transaksi tukar tambah mobil Suzuki Katana
tahun 1993 dengan No. Pol. D 556 AZ dengan mobil Izusu Panther tahun
1992 dengan No. Pol. AD 8781 EC, antara Penggugat dengan Tergugat
telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya harus
dibatalkan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang dalam transaksi tukar
menukar mobil sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada
Penggugat ;
Dengan perincian :
- Harga taksiran mobil Suzuki Katana milikPenggugat --- Rp. 45.000.000,-
- Selisih harga tukar tambah sebesar --------------------------Rp.10.000.000,-
J u m l a h ------------ Rp.55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung
sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONVENSI
- Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya
perkara yang hingga kini sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu
rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Semarang dengan putusan No. 261/Pdt/2003/PT-Smg tanggal 8 Oktober 2003;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2004, kemudian terhadapnya
oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 14 Januari 2004 diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 26 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2002/PN-Klt yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 5 Februari 2004 ;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4
Maret 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon
Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 Maret 2004 ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, sehingga
selayaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa judex facti dalam memutus perkara ini nyata telah salah menerapkan
atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 sub b Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1984) ;
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah
hubungan hukum tukar menukar mobil ;
4. Bahwa tuntutan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap
Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara ini didasarkan pada
dugaan bahwa surat-surat (STNK dan BPKB) mobil palsu ;
5. Bahwa dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan penadahan
kendaraan bermotor, yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan hukum oleh
Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat, tidak atau belum pernah dibuktikan dengan adanya
putusan Pengadilan ;
6. Bahwa dengan belum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa
surat-surat (STNK dan BPKB mobil tersebut terbukti palsu), maka menurut
hukum surat-surat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
7. Bahwa dengan demikian, tuntutan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam perkara
ini adalah tanpa dasar hukum dan mengada-ada ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :
Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex
facti tidak salah menerapkan hukum ;
Bahwa, walaupun belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap tentang surat-surat mobil Izusu Panther tersebut adalah palsu, namun
dengan disitanya mobil beserta surat-surat tersebut berarti mobil Izusu
Panther yang berasal dari Tergugat dianggap bermasalah, sehingga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
perjanjian tukar-menukar tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH
Perdata dan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1328 KUH Perdata ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : TAUFIQ QURACHMAN, tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TAUFIQQURACHMAN, tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2008 oleh Bagir Manan, Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Prof. Dr. H.
Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan
dihadiri kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dandy
Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
Ttd./ I Made Tara, SH. Ttd./
Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Bagir Manan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1302 K/Pdt/2004
Panitera Pengganti,
Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.
Biaya-biaya :Meterai Rp 6.000,-
Redaksi .. " 1.000,-
Administrasi Kasasi.. " 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-
Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,
MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.NIP. 040030169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
top related