proses perencanaan daerah
Post on 05-Feb-2016
38 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
Drs. H. Marisi, SE, MBA
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya
KONSEP PERENCANAAN DEFINISI PERENCANAAN (UU NO. 25 TAHUN 2004)
SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALALUI URUTAN PILIHAN DENGAN
MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA.
PERENCANAAN NASIONAL
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SEMUA KOMPONEN BANGSA DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU NO. 25 TAHUN 2004)KESATUAN TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGHASILKAN RENCANA-RENCANA PEMBANGUNAN DALAM JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN YANG DILAKSAKANAN OLEH UNSUR PENYELENGGARA NEGARA DAN MASYARAKAT DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
RENTANG WAKTU PERENCANAAN
JANGKA PANJANG 20 TAHUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (TINGKAT DAERAH : RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH, DITETAPKAN DENGAN QANUN/PERATURAN DAERAH)
JANGKA MENENGAH 5 TAHUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (TINGKAT DAERAH : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DITETAPKAN DENGAN QANUN/PERATURAN DAERAH)
JANGKA PENDEK 1 TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (TINGKAT DAERAH : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH)
KONSEP PEMERINTAHAN DESA/GAMPONG (UU NO. 11 TAHUN 2006)
Pemerintah Aceh
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Mukim
Gampong
DEFINISI DAN PERANGKAT DESA/ GAMPONG KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG
BERADA DI BAWAH MUKIM DAN DIPIMPIN OLEH KEUCHIK ATAU NAMA LAIN YANG BERHAK MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI
TERDIRI DARI KEUCHIK (DIPILIH LANGSUNG SELAMA 6 TAHUN HANYA UNTUK 1 MASA JABATAN) DAN BADAN MUSYAWARAH GAMPONG (TUHA PEUT)
KEUCHIK DIBANTU OLEH PERANGKAT GAMPONG YANG TERDIRI DARI SEKRETARIS GAMPONG (PNS) DAN PERANGKAT GAMPONG LAINNYA.
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH (UU NO. 11 TAHUN 2006) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH DISUSUN
SECARA KONPREHENSIF SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN : NILAI-NILAI ISLAM BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKEADILAN DAN PEMERATAAN KEADILAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH DISUSUN SECARA KONPREHENSIF SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN : NILAI-NILAI ISLAM BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKEADILAN DAN PEMERATAAN KEADILAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN
KONSEP PEMBANGUNAN ACEH JAYA POLA : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONSEP SATU GAMPONG SATU PRODUKSI DENGAN OPTIMALISASI DAYA DUKUNG, KEBERLANJUTAN DAN POTENSI$ DAERAH
AGENDA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN : MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ABADI MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN YANG BERKEADILAN
BAGI SELURUH MASYARAKAT (PRO GROWT, PRO EQUITY, PRO POOR) MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN
BERKUALITAS MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING TINGGI PARADIGMA PEMBANGUNAN :
FOKUS BERKELANJUTAN DAN TUNTAS SINERGIS PARTISIPASI MASYARAKAT MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
MEKANISME PERENCANAAN DAERAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN ACEH JAYA EKONOMI :
LOCAL RESOURCE AND ENVIROMENTAL BASE PEMBANGUNAN KARAKTER/KULTUR, COMMUNITY CAPACITY, DAN
PRODUK UNGGULAN BERNILAI JUAL TINGGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PASAR YANG BERKESINAMBUNGAN
(VALUE ADDED AND SUISTANABLE MARKET BASE) INFRASTRUKTUR :
PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
KETERPADUAN PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT (PERENCANAAN, MENJAGA, MEMELIHARA,
MENINGKATKAN DAN MEMBANGUN). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
GOOD GOVERMENT : SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI PERSONIL BERKUALITAS, BERDIDIKASI TINGGI, BERDISIPLIN DAN
MEMBERI PELAYANAN TERBAIK ORGANISASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF KOORDINASI BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA MANUSIA (HUMAN RESOURCES) PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN SDM PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN SDM KOMPETENSI DAN PENGUATAN INOVASI
PEMBANGUNAN SDM SOSIAL KEMASYARAKATAN
EMBERDAYAAN MASYARAKAT PENSEJAHTERAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PENUMBUHAN KETAHANAN INTERNAL MASYARAKAT PENINGKATAN KINERJA DAN SEMANGAT GOTONG
ROYONG
AGENDA UTAMA DAERAH TAHUN 2011 PELAKSANAAN PEMILUKADA 2011 PERBAIKAN PEREKONOMIAN DAERAH PERBAIKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERBAIKAN KUALITAS SDM MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
DAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN
PERBAIKAN KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM.
PERENCANAAN DESA (PERMENDAGRI NO. 66 TAHUN 2007) DISUSUN UNTUK PERIODE 5 TAHUN
(RPJM-DESA/GAMPONG) DIJABARKAN DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN (RKP-DESA/GAMPONG)
RPJM-DESA/GAMPONG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN/QANUN DESA/GAMPONG
RKP-DESA/GAMPONG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DESA/GEUCHIK
RPJM-DESA/GAMPONG MEMUAT ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG, STRATEGI PEMBANGUNAN DESA, DAN PROGRAM KERJA DESA
KERANGKA EKONOMI DESA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KONSEP PENGANGGARAN DALAM APBK
MEKANISME PENGAJUAN ANGGARAN DALAM APBK ACEH JAYA
USULAN
RPJMD
Musrenbang Desa/ Kec/ Kab
RPJP
Renstra SKPK
RKPK
Renja SKPK
KUA/PPAS
RKA-SKPK
RAPBK
POLA PENDANAAN PEMBANGUNAN DESA DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DESA
MAUPUN DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT (GOTONG ROYONG)
SUMBER PENDANAAN APBNAPBD PROPINSI : ADG PROPINSIABPD KABUPATEN/KOTA : ADG
KABUPATEN/KOTAAPB-DESA : PAD DESASUMBER LAIN YANG TIDAK MENGIKAT
KONSEP PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF BERPIHAK PADA MASYARAKAT TERBUKA AKUNTABEL SELEKTIF EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KEBERLANJUTAN CERMAT PROSES BERULANG PENGGALIAN INFORMASI
TUJUAN PERENCANAAN DESA (RPJM-DESA/GAMPONG) MEWUJUDKAN PERENCANAAN DESA
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEADAAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENCIPTAKAN RASA MEMILIKI DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAAT TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN DI DESA
MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
SASARAN PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA/GAMPONG) MENYIAPKAN DAFTAR USULAN RENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA/GAMPONG) SEBAGAI BAHAN DASAR RKP KABUPATEN.
MENYIAPKAN DU-RKP DESA TAHUNAN UNTUK DIANGGARKAN DALAM APB DESA, APBD KABUPATEN, APBD PROPINSI, APBN, PIHAK KETIGA MAUPUN SWADAYA MASYARAKAT
FORUM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN UNTUK PENYUSUNAN
RPJM DESA DAN RKP DESA PESERTA FORUM :
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM-DESA)
TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA SEBAGAI NARASUMBER
PERANGKAT DESAWARGA MASYARAKAT
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM-DESA/GAMPONG PERSIAPAN
MENYUSUN JADUAL DANAGENDA PENGUMUMAN TERBUKA PENDAFTARAN/UNDANGAN PESERTA PENYIAPAN LAIN-LAIN (TEMPAT, ALAT, BAHAN, NOTULEN, DSB)
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PESERTA PEMAPARAN KEPALA DESA TENTANG HASIL EVALUASI 5 TAHUN
KEBELAKANG DAN PRIORITAS 5 TAHUN MENDATANG PENJELASAN KOORDINATOR MUSRENBANG PEMAPARAN MASALAH UTAMA PEMISAHAN KEGIATAN PERUMUSAN PENEMPATAN PRIORITAS PENETAPAN DAFTAR NAMA MASYARAKAT WAKIL MUSYAWARAH
KECAMATAN (3-5 ORANG, WAJIB WAKIL DARI PEREMPUAN) PELEMBAGAAN
PEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG MELALUI MEDIA INFORMASI YANG PALING MEMUNGKINKAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP-DESA/ GAMPONG PERSIAPAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAKSANAAN
PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN INDIKASI PROGRAM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DAFTAR USULAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA BERITA ACARA
PELEMBAGAAN PEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG
MELALUI MEDIA INFORMASI YANG PALING MEMUNGKINKAN
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
top related