profil - padang.bpk.go.idpadang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/unduh-pdf.pdf · lambang bpk...
Post on 09-Mar-2019
250 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Integritas, Independensi, Profesionalisme
PROFILJalan Khatib Sulaiman No. 54Kota Padang
Telp. 0751-40818Fax: 0751-40811, 40817www.padang.bpk.go.id
BPK PERWAKILAN PROVINSISUMATERA BARAT
2017
Sekapur Sirih
“Harapan kami dengan ke-hadiran buku profil per-wakilan ini dapat meng-gambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Suma-tera Barat dan juga dapat mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.Salam Sejahtera bagi kita semua
Pergi ke laut menangkap ikanIkan dijual di pasar PainanPuji dan syukur kami panjatkan Profil BPK Sumbar dapat diselesaikan
Buku profil ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang dilaksanakan, kinerja Sub Auditorat dan Sekretariat Perwakilan, serta entitas pemeriksaan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Melalui buku ini, kami menggambarkan sejarah dan perkembangan administratif entitas di Sumatera Barat.
Harapan kami dengan kehadiran buku profil perwakilan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan juga dapat
mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Provinsi Sumaterta Barat
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam memberikan data dan informasi dalam mewujudkan penyusunan buku Profil ini.
Banyak khasiatnya biji selasihDitanam orang Nagari UlakanKepada semua kami ucapkan terimakasihLebih dan kurang mohon dimaafkan
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
Padang, 2017Kepala Perwakilan
Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.
1Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Daftar Isi01. Sekapur Sirih
02. Daftar Isi
03. Sejarah BPK
05. Lambang BPK
06. Hymne dan Mars BPK RI
07. Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar BPK
08. Tujuan Strategis BPK
10. Profil Pimpinan BPK RI
13. Selayang Pandang BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat
14. Prestasi
15. Inovasi yang Dilakukan
16. Peta Strategi
17. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi BPK
Perwakilan Sumbar
19. Capaian Kinerja IKU Tahun 2016
20. Sasaran Strategis dan IKU 2017
21. Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa
23. Struktur Organisasi
26. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
27. Sekretariat Perwakilan
29. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala
Perwakilan
31. Subbagian Sumber Daya Manusia
34. Subbagian Keuangan
35. Subbagian Hukum
37. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
41. Subauditorat Sumbar I
43. Subauditorat Sumbar II
46. Informasi Pemeriksaan
48. Opini Pemeriksaan LKPD
52. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
54. Upaya Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan
55. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
56. Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Terkait Kegiatan Pemeriksaan
57. Entitas Pemeriksaan
58. Provinsi Sumatera Barat
60. Kabupaten Dharmasraya
62. Kabupaten Pesisir Selatan
64. Kabupaten Sijunjung
66. Kabupaten Solok
68. Kabupaten Solok Selatan
70. Kota Pariaman
72. Kota Sawahlunto
74. Kota Solok
76. Kabupaten Kepulauan Mentawai
78. Kota Padang
80. Kabupaten Lima Puluh Kota
82. Kabupaten Padang Pariaman
84. Kabupaten Pasaman
86. Kabupaten Pasaman Barat
88. Kabupaten Tanah Datar
90. Kota Bukittinggi
93. Kota Payakumbuh
95. Kota Padang Panjang
97. Kabupaten Agam
99.. Galeri Foto BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera BaratPengarah : Pemut Aryo Wibowo
Penanggung Jawab : Zaini Arief Budiman
Redaktur :RitaRianti
TimRedaksi :ElviraHazni,NovitaSeseria,DellaNurulAmalia,SellyKuntiardini,
Nurlina, Nurani Mahendra Dhata, Deska Tsulut, Rully, Ansyor
REDAKSI
2 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Sejarah BPKPasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut te-l ah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keu angan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.941 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara ma
sih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Reken kamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Peme–riksa Keu angan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwaki li oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tang-gal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yog
3Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 de-ngan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Ne-gara, yaitu;• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Ne-gara• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
yakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Ne–gara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Ke–u angan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keu angan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklara-si Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian
4 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Lambang BPK
Garuda PancasilaMelambangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan UUD 1945.
Motif Cakra Melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai alat Bangsa Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
Tiga Buah Mata TombakMelambangkan bahwa ruang lingkup Badan Peme-riksa Keuangan meliputi:• Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan
keuangan serta ketaatan terhadap peraturan dan perundangan
• Pemeriksaan atas daya guna (efisiensi dan kehematan) ekonomi
• Pemeriksaan atas hasil program (efektifitas)
Empat puluh tujuh buah lengkunglengkung kecil Melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan yaitu tahun 1947.Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menopang Cakra merupakan “Padmasana” yang ber-arti tahta bunga teratai melambangkan kesuburan lahir dan batin.Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya, sehingga memberi-kan jaminan terhadap independensi dalam setiap kegiatan.Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senentiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.Warna Lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sedangkan warna putih pada kelopak bunga teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan, dan kejujuran.
5Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
#Wahai Sang Abdi NegaraBadan Pemeriksa KeuanganHayatilah dan Amalkan Pengabdianmu
Dengan Menjunjung Tinggi IndependensiIntegritas dan ProfesionalismeMemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Demi Bangsaku IndonesiaTanah Air TercintaKami Siap Jiwa dan RagaMengabdi untuk Negara
Tegar Takkan GentarMenjaga Mengayomi Harta NegaraDengan Semangat Pancasila
Back to #
kamisangabdinegaramengembantugasmuliauindonesia
#Kami Sang Abdi NegaraMengemban Tugas MuliaUntuk Tanah Air TercintaDemi Bangsaku Indonesia
# Kami Siap Jiwa dan RagaMengabdi Untukmu NegaraTegar Takkan Pernah GentarMenjaga Harta NegaraDengan Semangat Pancasila
Kami Sang Abdi NegaraBadan Pemeriksa KeuanganBersumpah dengan Hati yang Kuat Slalu Ada Untukmu Indonesia
Back to #
Hymne BPK MARS BPK
6 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
BPK RI dalam melaksanakan visi misinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:
IndependensiBPK RI menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
IntegritasBPK RI membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
ProfesionalismeBPK RI membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
NILAI DASAR
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara un
tuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang
berkualitas dan bermanfaat
VISI
MISI1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab ke
uangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berinteg
ritas, independen, dan profesional.
7Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
TUJUAN STRATEGIS
Pencapaian Visi 2016-2020 menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan nega
ra melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat yang akan dilaksanakan melalui misi BPK dengan
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta
dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memasti
kan tercapainya visi dan misinya, BPK RI menetapkan dua tujuan strategis yaitu:
Tujuan Strategis 1: Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan
negara untuk mencapai tujuan negara
Tujuan Strategis 2: Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan ne
gara untuk mencapai tujuan negara
SASARAN STRATEGIS
Dua tujuan strategis tersebut di atas dapat dicapai dengan melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2016-2020 sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentinganHasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembga perwakilan (DPD, DPD dan DPRD), peme-rintah, warga negara Indonesia dan lainnya.
Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutuPenyelenggaraan sistem pengendalian mutu penting bagi BPK, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
8 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Pencak silat khas Minangkabau “silek”
Foto oleh: Juli Hendra
9Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
PROFIL PIMPINANBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
YAAAAAAAAAABBBBBAAAAAAZ
YAAAAAAAAAABBBBBAAAAAAZ
10 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
KETUA & WAKIL KETUA BPK
Ketua BPKDr Moermahadi Soerja Djanegara S.E., M.M., Ak., CPA
Wakil Ketua BPKProf. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.
Menyelesaikan pendidikan doktor Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Ban dung tahun 2005 dan meraih gelar profesi Indonesia Certified Public Accountant Recognation (CPA) di Jakarta 11 s.d. 15 Mei 2009 dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Karier beliau dimulai dari Badan Pengawas Keu angan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor BPKP Jawa Timur di Bidang Pengawasan BUMN/D Industri Jasa Pertambangan Perdagangan (1982 s.d 1984).
Lalu menjadi Internal Auditor PT TIHA International - HC Bank TATA Group (1995 s.d 1996). Anggota Komite Audit PT Dahana (Persero) tahun 2007 s.d. Oktober 2009, Anggota Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) tahun 2008 s.d Oktober 2009, Ang-gota Komite Audit PT Apexindo Tbk. s.d Oktober 2009.
Menjadi Anggota I BPK pada Oktober 2009 s.d Oktober 2014, Anggota V BPK sejak Oktober 2014 s.d. April 2017. Hingga menjadi Ketua BPK sejak April 2014 s.d. sekarang.
Meraih penghargaan Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan oleh Presiden RI pada Oktober 2014.
Menyelesaikan pendidikan doktor di bidang Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2013. Lalu mengikuti Honorary Research Fellow School of Management di University of Leicester pada tahun 2014.
Memulai karier sebagai guru SMA pada 1983 s.d. 1985. Kemudian menjadi Auditor BPK sejak 1985 s.d. 1996. Lalu menjadi Staf Khusus Setjen Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun 2003 s.d. 2004 menjadi Widyaiswara BPK RI pada Tahun 1996 s.d. 2004. Staf Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2005 s.d. 2007. Staf Ahli Kabupa-ten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau, 2007. Guru Besar IPDN Kementerian Dalam Negeri. September 2014.
Menjadi Anggota VII BPK RI pada November 2011 s.d Oktober 2014. Lalu menjadi Anggota VI BPK RI, Oktober 2014 s.d. September 2016. Anggota VI BPK RI, Oktober 2016 s.d. April 2017. Dan menjadi Wakil Ketua BPK RI sejak April 2017 s.d. sekarang.
Meraih penghargaan Bintang Mahaputera Nararya pada Tahun 2014. Satya Lencana Casrena Dharmasida, MENWA Jayakarta. Tahun 2014. Wing Penyelam TNI AL dan POSSI. Tahun 2008 meraih Satya Lencana Murda Sarwa Labda Menwa Jayakarata II, IV, dan VI. Kemudian Tahun 2007 Satya Lencana Karya Satya X dan XX Tahun.
11Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Anggota 1Dr. Agung Firman Sampurna S.E., M.SiTempat/Tgl. Lahir : Madiun, 19 November 1971
Anggota 2Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CATempat/Tgl. Lahir : Palembang, 1 AGustus 1972
Anggota 3Achsanul QosasiTempat/Tgl. Lahir : SumenepMadura, 10 Januari 1966
Anggota 4Prof. Dr. Rizal DjalilTempat/Tgl. Lahir : Kerinci, 20 Februari 1956
Anggota 5Ir. Isma Yatun, M.T.Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 12 Oktober 1965
Anggota 6Dr. Harry Azhar Azis, MATempat/Tgl. Lahir : Kep. Riau, 25 April 1956
Anggota 7Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 30 Oktober 1954
12 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Peresmian Gedung B kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (7/10/2010)
Selayang Pandang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera BaratMemenuhi amanat UUD 1945 serta UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan perluasan lingkup dari salah satu Sub Auditorat yang semula berada pada lingkup wilayah kerja BPK Perwakilan Sumatera Utara, sesuai dengan Keputusan BPK No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi di Jalan Kuini No. 79 Padang pada tanggal 10 Oktober 2007 dan diresmikan pada tang
gal 26 Oktober 2007 oleh Ketua BPK, Prof. Dr. Anwar Nasution. Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu No. 11 Padang. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (hingga sekarang) menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ke-tua BPK, Hadi Purnomo.
13Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
PRESTASI
• Juara ke3 Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Tahun 2014 Wilayah Kerja KPKNL Padang Prov Sumbar
TAHUN 2015
• Peringkat I hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja modal s.d. Rp20 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
• Peringkat II hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja modal s.d. Rp20 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
• Pemenang Ketiga Lomba LHP Kinerja Terbaik Tahun 2016
TAHUN 2016
• Peringkat I hasil Penilaian Kinerja anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja s.d. Rp100 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar
• Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 kategori Instansi Vertikal.
TAHUN 2017
14 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
No. Nama dan Penjelasan Inovasi yang Dilaksanakan Output dari InovasiSatker yang Ter-
kena Dampak Inovasi
1 Peningkatan layanan ketata usahaan kantor perwakilan melalui penyediaan data dan dokumen secara elektronik (paperless).Inovasi ini merupakan upaya untuk mengatasi penatausahaan dan pendokumentasian data-data/dokumen kegiatan perwakilan yang masih dilakukan secara manual (hardcopy) dan softcopy dipegang oleh masing-masing staf, serta lokasi penyim panan terpisah-terpisah sehingga pada saat dibutuhkan tidak bisa segera dipenuhi, tidak praktis dan memakan waktu dalam pencarian kembali
Tersedianya data dan dokumen yang dibutuhkan unit kerja dan pegawai secara elektronik serta tersedianya proses pengambilan data dan dokumen yang cepat dari PC Masing-ma sing unit kerja
Seluruh unit kerj a pada Kantor BPK Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
2 Kemudahan dan kecepatan pro ses peminjaman Barang Milik Negara dI lingku-ngan BPK Perwakilan Sumatera Barat melalui Sistem Informasi Peminjaman AsetInovasi ini sebagai alternatif solusi untuk peminjaman/pengembalian Barang Milik Negara (BMN) yang masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lama, serta sering terjadi kesalahan penomoran yang mengakibatkan informasi jumlah barang yang tersedia tidak akurat, sehingga pada akhirnya keterlambatan tersebut mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai yang meminjam
M e n i n g k a t n y a kepuasan pegawai atas layanan peminjaman BMN
Seluruh unit kerja pada Kantor BPK Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
3 Pembuatan standarisasi uraian kondisi temuan yang berindikasi kerugian negara/daerah oleh Pemeriksa sebagai bahan input data kerugian negara/daerah pada aplikasi SIKADInovasi ini sebagai tindaklanjut atas kondisi dimana pada saat input apli kasi SIKAD tidak didapatkan identitas yang lengkap dan jelas pihak yang bertanggungjawab atas kerugian nega ra/daerah karena Pemeriksa belum maksimal dalam pemerolehan data dan informasi terkait pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, serta cen de rung menyimpan hasil kerja sendiri.
Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang di input pada aplikasi SIKAD mempunyai status validasi yang meningkat (ketidakva–lidan status menurun)
BPK Perwakilan Provinsi Sumbar dan Dit. EPP
4 Optimalisasi layanan pemberian pendapat hukum melalui peningkatan kompetensi staf dan kemudahan prosedur layanan guna mendukung tugas pemeriksaan pada Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Inovasi ini untuk menjawab permasalahan pemberian pendapat hukum kepada Pemeriksa yang lambat serta kompetensi staf pada Subbagian Hukum belum merata dan kurang update peraturan perundang-undangan. Selain itu belum ada media untuk berkonsultasi hukum kepada Subbagian Hukum bagi Pemeriksa yang sedang melakukan pemeriksaan di lapangan, apalagi mayoritas Pemeriksa memiliki latar belakang non hukum sehingga mempunyai penafsiran yang berbeda-beda ketika menghadapi permasalahan hukum dalam penyusunan temuan pemeriksaan
Peningkatan output layanan pemberian Pendapat hukum dan kepuasan pegawai terhadap layanan pemberian pendapat hukum, didukung oleh staf subbag hukum yang mempunyai kompetensi merata dan meningkat dalam menyusun pendapat hukum
Seluruh unit kerja pada Kantor BPK Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
5 Ketersediaan Data dan Informasi untuk Penyusunan Bahan Pendapat dan Telaahan atas Pengaduan Masya rakat, Permintaan Informasi dari APH dan Pimpinan Melalui Penerapan Prosedur Penyimpanan File dan Data Sharing di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera BaratInovasi ini sebagai sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian kegia tan pe-nyusunan usulan bahan pendapat yang cukup lama yaitu 2 s.d 4 bulan dan penyelesaian te laahan atas permintaan penjelasan dari pimpinan, pengaduan dari ma syarakat maupun dari aparat penegak hukum (APH) membutuhkan waktu 2-4 minggu. Kondisi ini disebabkan oleh kesulitan pengumpulkan data dan informasi karena pemeriksa yang bersang kutan tidak selalu ada di tempat (sedang penugasan peme-riksaan di lapangan), belum adanya prosedur baku pe nyimpanan softcopy hasil pemeriksaan sehingga database bahan pendapat/telaahan masih tersebar letaknya.
Telah dibentuk prosedur baku (SOP) penyimpanan softcopy hasil pemeriksaan dan telaahan terkait entitas pemeriksaan serta tersedianya data dan informasi terkait entitas melaui e-drive yang dapat diakses oleh semua pihak sesuai kewenangannya
Pemeriksa pada Kantor BPK Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
Inovasi yang Dilakukan
15Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
SS1Meningkatnya
Pemanfaatan HasilPemeriksaan
SS 2Meningkatkan
Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
SS 3Meningkatkan
Kualitas Hasil Pemeriksaan
SS 4Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
SS 5Meningkatkan
Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Sumbar
SS 6Meningkatkan
Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Sumbar
SS 7Meningkatkan
Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Provinsi Sumbar
Pemenuhan Kebutuhan dan
Harapan Pemilik Kepentingan
Pengelolaan Fungsi
Strategis
Pertumbuhan dan
PembelajaranOrganisasi
Keuangan
PETA STRATEGI
16 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi BPK Perwakilan Sumatera Barat
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan Strategi
1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Suma-tera Barat mendukung Arah Kebi-jakan 1 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pe rencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas peman-tauan TLRHP dan kerugian ne-gara.
Peningkatan Keunggu-lan dalam Operasion-al Pemeriksaan dan Kelembagaan
2.1 Meningkatkan Kualitas Penu gasan Pemeriksaan
2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan BPK Per wakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung Arah Kebi jakan 2 BPK melalui pelak sanaan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
BPK Perwakilan Provinsi Suma-tera Barat mendukung Arah Kebi-jakan 2 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
Pengembangan dan OptimalisasiSumberDaya
3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentu kan Talent Pool
3.2. Mengoptimalkan Peman faatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi
3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional
3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)
3.5. Mengoptimalkan peman faatan anggaran
BPK Perwakilan Provinsi Suma-tera Barat mendukung Arah Kebi-jakan 3 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompe-tensi pegawai, dan meningkatkan kinerja anggaran.
Kebijakan 1 Kebijakan 2 Kebijakan 3
17Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Lumbung Padi atau “rangkiang” yang terletak di samping Rumah Gadang Istano Pagaruyung di Batusangkar, Kab.Tanah Datar
18 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016, memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 101,47. Secara rinci Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SIMAK BPK RI periode Tahun 2016 meliputi pencapaian 26 IKU, adalah sebagai berikut :
CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2016
Indikator Kinerja Utama 2016 target realisasi
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60% 64,41%
1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,6 4,51
1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100% 0%
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100% 100%
1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100% 100%
1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 3
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan 85% 85%
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP 24% 24,32%
2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100% 100%
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) 100% 100%
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) 100% 100%
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100% 84,33%
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 100%
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 40 40
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100% 100%
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat A A
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100%
5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice 0%
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice 0%
5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
100% 100%
5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100% 100%
5.7 Jumlah Media Relation Yang Dilaksanakan 2 2,6
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90% 91,95%
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100% 100%
6.2 Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) 90% 100%
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 80% 90,97%
19Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 65%
IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100%
IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100%
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Ke terangan Ahli 100%
IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1
2 SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan 85%
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 20%
3 SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Peme riksaan
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100%
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100%
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100%
IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,70
IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%
IKU 3.6 Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang 100%
4 SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100%
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 40
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100%
5 SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
A
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100%
IKU 5.3 Jumlah Usulan best-practice 0
IKU 5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%
IK 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
100%
IK 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100%
IK 5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan 2
IK 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 91%
IK 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Dan Peraturan Disiplin 100%
6 SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100%
IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
90%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Ling kunganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
85%
SASARAN STRATEGIS DAN IKU 2017
20 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan dari Masa ke MasaSejak diresmikan pada 13 Juli 2007, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017 telah dipimpin oleh lima kepala perwakilan.
Betty Ratna Nuraeny, S.H.
Periode Oktober 2007 s.d. Maret 2011
Bapak Maulana Ginting lahir di Medan, 5 Oktober 1961, memiliki seorang Istri drg.Trelia Boel, M.Kes, Sp.RKG. dan dua orang anak ya i t u Aulia Rizki dan Dinda Maurelova.
Riwayat PekerjaanAdministrasi Umum di Perwakilan BPK RI di Medan 1986, Pemeriksa Muda pada Perwakilan BPK RI di Medan 1987, Pengukuhan Pemeriksa Muda Perwakilan RI di Medan 1994, Pemeriksa Muda pada AKN IV Medan 1994, Kepala Seksi Departemen Dalam Negeri pada Auditama Keuangan Negara IV 1996, Pemeriksa pada Angk.IV 1996, Kepala Seksi Pertamina-2 pada AKN V 1997, Pembebasan Sebagai Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Seksi Provinsi Dati I Riau pada Pwk.I di Medan 1999, Kepala Sub Auditorat Perwakilan I-A 2001, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NAD 2005, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007.
Drs.H. Maulana Ginting, M.Si.
Periode Maret 2011 s.d. September 2015
Ibu Betty Ratna Nuraeny lahir di Sumedang, 11 Maret 1957, memiliki Suami Deddy Lufti Amin dan tiga orang anak yaitu Amelia Safitri, Widya Fitria ni dan Kartika Fitriyanti.
Riwayat PekerjaanAdministrasi Umum di Auditorat ODIT D pada BPK RI Pusat 1984, Pemeriksa Muda di Auditorat ODIT D 1986, Pemeriksa di Auditorat ODIT 1993, Kasub Bagian Sekretariat Irtama Wasinsus 1994, Pemeriksa di Inspektorat Litbang 1994, Auditor Ahli Muda 1997, Kepala Unit Pemeriksa di Sub Bagian Pengangkatan, Kepangkatan dan Penggajian 2001, Kepala Unit Pemeriksa di Inspektorat Utama Wasinsus, Kepala Bidang di bidang Waslak Penunjang, Kepala Bidang di Bidang I.C, Pemeriksa Utama di Auditorat VI.B, Kepala Auditorat di Auditorat VI.B, Auditor Ahli Madya di Auditorat V.B, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
21Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Periode Oktober 2015 s.d. September 2016
Bapak Eldy Mustafa lahir di Sungayang, 18 September 1956, memiliki seorang Istri Halimatusadyah dan tiga orang anak Nully Musdyah, Fella Eldiyah dan Lazuardo Eldy.
Riwayat Pekerjaan Administrasi umum Tahun 1986, Pemeriksa Muda Tahun 1987, Kepala Sub Bagian Umum Tahun 1996, Kepala seksi Tahun 1997 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sekretariat Perwakilan Tahun 2006 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Sub Auditorat Tahun 2008 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan pada BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.Eldy Mustafa, S.H.
Periode Oktober 2016 s.d. Juli 2017
Ibu Eliza lahir di Medan, 2 Juli 1963, memiliki seorang Suami M. Endy Arifin dan dua orang anak yaitu Sanindya Lesario Arifin dan Fadila Rachmadhani
Riwayat Pekerjaan Administrasi Umum pada Oditorat I Tahun 1991, Pemeriksa Muda pada Sub Auditorat V.A.2 Tahun 1994, Pemeriksa pada Auditorat Keuangan Negara V Tahun 1998, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemeriksaan BUMN pada Inspektorat Utama Renalev. Tahun 1999, Kepala Seks i BUMN Jasa Perhubungan Udara dan Darat pada Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2001, Kepala Sub Auditorat III.A.2 Tahun 2007, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Tahun 2012 dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak.
Periode Agustus 2017 s.d. Sekarang
Bapak Pemut Aryo Wibowo lahir di Madiun, 3 April 1971, memili ki Istri Dharyanti dan dua orang anak yaitu Muhammad Athmar Athaya dan Agung Arif Wicaksono.
Riwayat Pekerjaan Administrasi Umum pada AKN IV Tahun 1997, Pemeriksa Muda pada AKN IV Tahun 2004, Kepala Seksi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006, Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur II pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Kepala Audi-torat IV.C Tahun 2016, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Suma tera Barat Agustus Tahun 2017 s.d. sekarang.
Eliza, M.M., Ak., CA.
22 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan
Kepala Subbagian
Hukum
Kepala Subbagian Umum & TI
Kepala Subbagian Keuangan
Kepala Subbagian
Humas & TU Kepala Perwakilan
Kepala Subbagian SDM
Kelompok Pejabat
Fungsional Pemeriksa
Kepala Subauditorat
Sumbar II
Kepala Subauditorat
Sumbar I
Kepala Sekretariat Perwakilan
Struktur OrganisasiBPK PERWAKILAN SUMATERA BARAT
23Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Festival Tabuikdi Kota Pariaman
Foto oleh: Juli Hendra
25Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
BPK PERWAKILAN
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat mempunyai tugas memerik
sa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat, BUMD dan lembaga ter
kait di ling ku ngan entitas, termasuk melak
sanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh
AKN V.
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
meru pakan unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi AKN V, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Auditor Uta
ma Keuangan Negara V, membantu dalam
Perumusan dan pengevaluasian rencana
aksi dengan mengidentifikasi IKU berdasar
kan RIR BPK, Perumusan rencana kegiatan,
Perumusan kebijakan pelaksanaan pemer
iksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan daerah, Penyusunan program,
pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pe
meriksaan penge lolaan dan tanggungjawab
keuangan d a er a h, Penetapan tim pemeriksa
untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan,
Pemero lehan keyakinan mutu hasil peme–
riksaan, Pengom pilasian hasil pemantauan
penyelesaian keru gian daerah, Penyusunan ba
han penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan
DPRD tentang hasil pemeriksaan, Pengevalua
sian Kegiatan pemeriksaan, Pengompilasian dan
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan Sumbangan IHPS,
Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pe
mantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil peme-
riksaan, Penyiapan bahan perumusan pendapat
BPK, Penyiapan bahan permintaan pendapat dan
konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan, Pe-
nyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian daerah, Pengelolaan
SDM, keuangan, hukum, hubungan masya rakat,
teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta
administrasi umum, Pemutakhiran data pada apli-
kasi SMP dan DEP, Penyusunan Laporan Akun-
tabilitas Kinerja, dan Pelaporan Hasil ke giatan
secara berkala di lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat.
Provinsi Sumatera Barat
26 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
BPK PERWAKILANProvinsi Sumatera Barat SEKRETARIAT
Sesuai Surat Keputusan BPK RI No.3/K/
I-XIII.2/7/2014 Sekretariat Perwakilan
mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan dukungan administrasi, hu
kum, hubungan masyarakat, pengelolaan
perpustakaan, protokoler, serta sumber
daya, keuangan, dan sarana prasarana un
tuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Per
wakilan Provinsi Sumatera Barat.
Perwakilan
27Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Subbagian Humas TU Kalan
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbagian
Humas dan TU Kalan
meliputi kegiatan pelayanan
yang bersifat internal (ke-
TU-an) dan eksternal
(kehumasan) termasuk
pengelolaan perpustakaan
dan protokoler serta
publikasi, yang dilaksanakan
dengan penuh tanggung
jawab dan melaporkan
hasil kegiatannya secara
berkala kepada Kepala
Sekretariat Perwakilan.
29Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Layanan PerpustakaanPeningkatan layanan perpustakaan dengan
melakukan relokasi ruangan yang lebih
strategis dan nyaman dengan ditunjang
oleh Sistem Aplikasi SiPuspa yang berisi
referensi yang Update dan mudah diakses.
KehumasanPusat informasi dan komunikasi dalam rangka
melaksanakan Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) yang
menyatakan Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada dibawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
Website BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat memuat informasi yang dilaksanakan
oleh pimpinan kantor, Kepala Perwakilan, dan
kegiatan lain sebagai sarana komunikasi dan
sharing informasi antara intern di lingkungan
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Media Relation dilakukan dalam rangka
monitoring pemberitahuan BPK dengan
melakukan hubungan baik pada media
setempat serta menyediakan bahan
tulisan (press release) saat pelaksanaan
kegiatan penyerahan LHP kepadan entitas.
KeprotokolanKeprotokolan dilakukan untuk mendukung
kegiatan di Kantor Perwakilan dan kegiatan
pendampingan pimpinan untuk menghadiri
acara yang diadakan di luar kantor.
KesekretariatanKesekretariatan dalam rangka mendukung
pelaksanaan kegiatan di Kantor Perwakilan
dengan menyiapkan informasi yang
dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta
melakukan penatausahaan dan membantu
kelancaran adminitrasi Kepala Perwakilan.
30 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun daftar
kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, memproses kenaikan pangkat, kenaikan gaji, administrasi gaji, remunerasi, taspen, bpjs, mengusulkan calon penerima penghargaan, pengelolaan sistem presensi, database SISDM, manajemen kinerja serta pengelolaan obat klinik BPK Perwakilan, dsb.
Subbagian Sumber Daya Manusia
31Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
qqqq
qqqqq
qqq
qqqqq
No Pangkat/Golon-gan Jml %
1 IV/c 0 0%
2 IV/b 3 3%
3 IV/a 9 7%
4 III/d 19 15%
5 III/c 23 18%
6 III/b 24 19%
7 III/a 22 17%
8 II/d 3 2%
9 II/c 0 0%
10 II/b 3 2%
11 II/a 0 0%
12 TTT 22 17%
Jumlah 128 100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan JabatanNo Pangkat/Golongan Jml %
1 Kepala Perwakilan 1 1%
2 Kepala Subauditorat 2 2%
3 Kepala Sekretariat 1 1%
4 Kepala Subbagian 5 6%
5 Pemeriksa Utama 0 0%
6 Pemeriksa Madya 4 5%
7 Pemeriksa Muda 32 39%
8 Pemeriksa Pertama 30 37%
9 Administrasi Umum 7 9%
Jumlah 97 100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
3+7+15+18+19+17+2+2+17+A3%
7%
15%
18%
19%
17%
2%
2%
17%
1+2+1+6+5+39+37+9+A37%
9% 2%1% 1%6%
5%
39%
IV/b IV/a III/d III/c III/b
III/a II/d II/b Tenaga Tidak Tetap
KepalaPerwakilan
KepalaSubauditoriat
KepalaSekretariat
KepalaSubbagian
PemeriksaMadya
PemeriksaMuda
PemeriksaPertama
AdministrasiUmum
Dukungan Sumber Daya ManusiaBPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 97 personel, meliputi 9 personel struktural (eselon II s.d. eselon IV), 29 personel di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan), dan 59 personel di unit kerja pemeriksaan/auditorat.
32 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran
q
No Pangkat/Golongan Jml %
1 Penanggung Jawab 0 0%
2 Pengendali Mutu 0 0%
3 Pengendali Teknis 2 3%
4 Ketua Tim Senior 4 6%
5 Ketua Tim Yunior 12 18%
6 Anggota Tim Senior 24 36%
7 Anggota Tim Yunior 24 36%
Jumlah 66 100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang PendidikanNo Pangkat/Golongan Jml %
1 S2 27 25%
2 S1/D4 68 64%
3 D3 8 8%
4 SLTA/SMK 3 3%
Jumlah 106 100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Pangkat/Golongan Jml %
1 Laki-laki 55 52%
2 Perempuan 51 48%
Jumlah 106 100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan UsiaNo Pangkat/Golongan Jml %
1 >55 Tahun 0 0%
2 51 - 55 Tahun 1 1%
3 46 - 50 Tahun 8 8%
4 41 - 45 Tahun 10 9%
5 36 - 40 Tahun 17 16%
6 31 - 35 Tahun 40 38%
7 26 - 30 Tahun 26 25%
8 <25 Tahun 4 3%
Jumlah 106 100%
3+6+19+36+36+A25+64+8+3+A48+52+A1+8+9+16+38+25+3+
64%
25%
8%3%
36%
36%
18%
6%3%
25%
38%
9%
1%
52%48%
Pengendali Teknis
Ketua Tim Senior
KetuaTim Yunior
AnggotaTim Senior
AnggotaTim Yunior
Laki-Laki
Perempuan
>25 Tahun
51-55 Tahun
46-50 Tahun
41-45 Tahun
S2
S1/D4
D3
SLTA/SMK
n
n
n
n
q
w
qqqq
8%
16%
3%
36-40 Tahun
31-35 Tahun
26-30 Tahun
qqq
33Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
–
Tugas Subbagian Keuangan meliputi kebijakan ang
garan, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Subbagian Keuangan
Dalam melaksanakan kegiatannya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran sebesar Rp24.938.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp11.603.864.623,00 (46,53%) sampai dengan 30 Juni 2017. Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:
Realisasi Anggaran
Kode Uraian Anggaran Realisasi %
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 9.897.127.000 4.185.327.262 42,29
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 3.500.159.000 1.470.227.640 42,00
08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara 11.541.114.000 5.948.309.721 51,54
Jumlah 24.938.400.000 11.603.864.623 46,53
34 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan legislasi atas produk hukum, mereviu
tulisan hukum, mengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, memberikan konsultasi atau pendapat hukum, memantau penanganan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, mereviu proses penyelesaian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, me–reviu pemberian bantuan hukum kepada pegawai yang diminta memberi ketera–ngan ahli dan sebagainya.
Subbagian Hukum
35Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
LegislasiKegiatan layanan legislasi yaitu berupa pemberian layanan dalam penyusunan produk hukum pada BPK Perwakilan. Produk hukum tersebut meliputi Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran, dan lain–lain yang menjadi kewenangan BPK Perwakilan. Tahapan layanan legislasi mulai dari penyampaian usulan oleh unit kerja pengusul sampai penetapan produk hukum. Dalam Semester I Tahun 2017, te-la h diproses sebanyak 30 Keputusan dan 7 Instruksi Dinas Kepala Perwakilan.
Konsultasi HukumKegiatan konsultasi hukum sering disebut juga dengan kegiatan telaahan hukum yang dilakukan dalam hal terdapat permintaan konsultasi, telaahan atau pendapat hukum atas temuan pemeriksaan atau hal – hal yang terkait dengan pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi atau konsultasi yang dilakukan bersama – sama dengan melibatkan pengawai pada Subbagian Hukum.
Bantuan HukumPemberian layanan bantuan hukum dilakukan dalam hal yang terdapat permintaan bantuan, hukum dari unit kerja terkait untuk pejabat/pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan. Bantuan hukum dapat dilakukan dengan memberikan masukan atau diskusi dari aspek hukum dalam suatu persoalan dan pendampingan hukum dalam proses pemberian keterangan ahli baik dalam proses penyidikan dan proses siding pengadilan.
Informasi HukumKegiatan informasi hukum dilakukan dengan cara memberikan peraturan perundang – undangan atau produk hukum internal BPK yang diminta oleh pengawai BPK. Kegiatan informasi hukum ini termasuk pula melakukan koordinasi atau kerja sama dengan Jariangan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) pada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat. Hasil kerja sama dengan JDIH Provinsi/Kabupaten/ Kota yaitu berupa diperolehnya produk hukum Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di unggah di situs http//padang.bpk.go.id, khususnya dalam bagian UJDIH.
Tugas Subbagian Hukum
36 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Subbagian Umum dan TI
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tu
gas memberikan layanan administrasi umum, pengelolaan arsip, memproses pengadaan barang jasa, mengadministrasikan dan memelihara Barang Milik Negara serta hal-hal yang berkaitan dengan layanan umum lainnya.
37Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Barang Milik Negara
Tanah
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
2.01.01 Tanah Persil 9.264 17.292.210.000
Peralatan dan Mesin
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
3.01.03 Alat Bantu 7 2.539.950.000
3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 12 1.114.636.000
3.03.01 Alat Bengkel Bermesin 2 149.638.500
3.03.03 Alat Ukur 8 89.318.000
3.05.01 Alat Kantor 396 3.855.605.846
3.05.02 Alat Rumah Tangga 1.229 6.219.790.227
3.06.01 Alat Studio 73 541.862.881
3.06.02 Alat Komunikasi 75 343.915.844
3.06.03 Peralatan Pemancar 2 267.929.991
3.07.01 Alat Kedokteran 15 28.350.000
3.08.01 Unit Alat Laboratorium 20 1.555.381.865
3.10.01 Komputer Unit 102 1.638.844.051
3.10.02 Peralatan Komputer 223 3.617.295.146
3.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi 4 119.527.292
Gedung dan Bangunan
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
4.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja
10 28.085.989.542
4.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
10 6.882.890.069
4.04.01 Tugu/Tanda Batas 3 1.497.313.245
38 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
5.02.05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah
2 397.383.360
5.02.07 Bangunan Air Kotor 1 12.083.830
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI
5.03.01 Instalasi Air Bersih / Air Baku 1 274.225.768
5.03.02 Instalasi Air Kotor 1 12.083.830
5.03.06 Instalasi Gardu Listrik 2 3.137.933.485
5.03.09 Instalasi Pengaman 1 15.432.833
5.03.10 Instasi Lain 4 677.221.634
5.04.02 Jaringan Listrik 1 106.315.825
5.04.03 jaringan telepon 1 184.607.781
Aset Tetap LainnyaKODE URAIAN KUANTITAS NILAI
6.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak 1.727 116.563.770
6.02.01 Barang Bercorak Kesenian 4 33.924.000
SoftwareKODE URAIAN KUANTITAS NILAI
8.01.01 Aset Tak Berwujud 5 359.939.500
LisensiKODE URAIAN KUANTITAS NILAI
8.01.01 Aset Tak Berwujud 12 123.316.908
Irigasi
Jaringan
39Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Lomba pacu kudadi Kota Bukittinggi
Foto oleh: Juli Hendra
40 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
SUBAUDITORATSumbar 1
Subauditorat Sumbar I
mempunyai tugas mereviu
RKP dan LHP yang
dilaksanakan, mereviu konsep hasil
pementauan penyelesaian kerugian
daerah, memantau kegiatan
pemeriksaan, mengompilasi dan
mereviu bahan evaluasi Sumbangan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan,
melakukan pembahasan, memantau
dan mengompilasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan, menyusun perumusan
bahan pendapat, memutakhirkan
data manajemen dan profil
pemeriksaan, menyiapkan bahan
penyusunan LAK dan melaksanakan
pemeriksaan pada 10 entitas.
41Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
ENTITAS PEMERIKSAANSubauditorat Sumbar 1
Kabupaten Mentawai
Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Solok
Kota Solok
Kota Pariaman
Kota Sawahlunto
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Dharmasraya
42 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
SUBAUDITORATSumbar 2
Subauditorat Sumbar II mempunyai tugas mereviu RKP dan LHP yang
dilaksanakan, mereviu konsep hasil pementauan penyelesaian kerugian daerah, memantau kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mereviu bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, melakukan pembahasan, memantau dan mengompilasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun perumusan bahan pendapat, memutakhirkan data manajemen dan profil pemeriksaan, menyiapkan bahan penyusunan LAK dan melaksanakan pemeriksaan pada 10 entitas.
43Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
ENTITAS PEMERIKSAANSubauditorat Sumbar 2
Kabupaten Agam
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Padang Panjang
Kota Padang
KotaBukittinggi
Kota Payakumbuh
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota
44 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Pacu Jawidi Kabupaten Tanah Datar
Foto oleh: IG @irmaprimawati
45Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Jenis-jenis Pemeriksaan
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan:
1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerin tahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perun dang -undangan2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-un dangan4. Efektitas sistem pengendalian intern
Kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan yang ada dalam RKP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2017 yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci LKPD TA 2016 pada:
Informasi Pemeriksaan1. Provinsi Sumatera Barat2. Kabupaten Dharmasraya3. Kabupaten Lima Puluh Kota4. Kabupaten Solok Selatan5. Kabupaten Pasaman Barat6. Kabupaten Pasaman7. Kota Bukittinggi8. Kota padang Panjang9. Kabupaten Agam10. Kota Padang11. Kota Pariaman12. Kabupaten Tanah Datar13. Kabupaten Padang Pariaman14. Kota Sawahlunto15. Kota Payakumbuh16. Kabupaten Pesisir Selatan17. Kota Solok18. Kabupaten Solok19. Kabupaten Sijunjung20. Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja merupakan peme-riksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berupa pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas “hal pokok” atau “subject matter” yang menjadi sasaran pemeriksaan.Sehingga asas pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan kesimpulan atas “hal pokok’ tersebut.
46 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
No EntitasOpini Pemeriksaan LKPD
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016
1 Provinsi Sumatera Barat WTPDPP WTP WTP WTP WTP
2 Kabupaten Tanah Datar WTPDPP WTP WTP WTP WTP
3 Kota Padang WTPDPP WDP WTPDPP WTP WTP
4 Pesisir Selatan WDP WTP DPP WTPDPP WTP WTP
5 Kota Bukittinggi WDP WTP DPP WTPDPP WTP WTP
6 Kabupaten Pasaman Barat WDP WDP WDP WDP WTP
7 Kabupaten Agam WDP WDP WTPDPP WTP WTP
8 Kota Payakumbuh WDP WDP WTPDPP WTP WTP
9 Kota Sawahlunto WDP WDP WDP WTP WTP
10 Kabupaten Solok WDP WDP WDP WDP WDP
11 Kota Padang Panjang WTPDPP WTP DPP WDP WDP WTP
12 Kabupaten Pasaman WDP WTP DPP WTP DPP WTP WTP
13 Kabupaten Dharmasraya WDP WDP WDP WTP WTP
14 Kota Pariaman WTPDPP WDP WDP WTP WTP
15 Kabupaten Sijunjung WDP WDP WDP WDP WTP
16 Kota Solok WTPDPP WDP WDP WDP WTP
17 Kabupaten Padang Pariaman WDP WTP DPP WTP DPP WTP WTP
18 Kabupaten Lima Puluh Kota WDP WDP WDP WTP WTP
19 Kabupaten Solok Selatan WDP WDP WDP WDP WTP
20 Kabupaten Kepulauan Mentawai
WDP WDP WDP WDP WDP
Hasil PemeriksaanPemeriksaan laporan keuangan menghasilkan opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang diperiksa. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Dalam melaksanakan peme–riksaan keua ngan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terha
dap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa sebagai hasil pemeriksaan keuangan meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan atas LKPD yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir, sebagai berikut:
47Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Opini Pemeriksaan LKPD
13
5
2
11
2
20
18
7
0
13
WTP WDP WTP DPP
Keterangan:WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)WDP : Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (Qualified Opinion With Explanatory Paragraph)
7
14
6
0
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
48 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Berikut ini hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Lima Tahun terakhir :
Tahun Jenis Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
2017
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Retribusi Perizinan pada Pemerintah Kota Bukittinggi
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman
Pemeriksaan Kinerja Perizinan Pemerintah Kota Bukittinggi
Pemeriksaan Kinerja Kependudukan dan KB Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Agam.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2016 dan Semester I TA 2017
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2016 dan Semester I TA 2017
Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat
Manajemen Aset Kabupaten Solok
Pemeriksaan Kerugian Negara (PKN) Kabupaten padang Pariaman
2016
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Unggul (Tematik KN VI)
Pemeriksaan Kinerja Perencanaan Pembangunan Kota Padang, Kota Pariaman, dan Prov. Sumbar.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Pengelolaan BUMD oleh Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Prov. Sumbar.
Pemeriksaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan (JKN) Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.
2015
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Air Bersih Perdesaan Kab. Padang Pariaman dan Kab. Solok
Pemeriksaan atas Kesiapan Akrual Kota Pariman, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumbar, dan Kab. Pessel.
Pemeriksaan atas Kesiapan Akrual Provinsi dan Kab. Pessel
Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Pariaman
Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2014 sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemeriksaan Kinerja Bank Nagari (BPD Sumbar)
Pemeriksaan Kinerja Kesehatan pada RSAM Kota Bukittinggi
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan BUMD Milik Pemprov Sumbar
Pemeriksaan atas Manajemen Aset Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto.
Pemeriksaan atas Pendapatan Provinsi Sumatera Barat (PKB, BPNKB, AP)
Pemeriksaan atas Pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Balairung
Perhitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010 di Padang
49Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Jenis Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan
2014
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Kinerja Air Bersih Pemerintah Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Bukittinggi.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan atas Bansos, Hibah, dan Belanja Modal Pemerintah Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman.
Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemeriksaan KPU Provinsi Sumatera Barat
Pemeriksaan Manajemen Aset Pemerintah Kab. Pasaman Barat, dan Kab Dharmasraya.
Pemeriksaan atas Operasional BPD (Bank Nagari)
PKN Kabupaten Solok Selatan
2013
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan atas Pajak Hotel Restoran dan Retribusi TA 2012 dan 2013 Kota Bukitinggi dan Prov. Sumbar
Pemeriksaan Kinerja Kesehatan Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman
Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Kab. Pasaman dan Kab. Sijunjung.
Pemeriksaan Tematik Kinerja atas APIP Kab. Padang Pariaman dan Prov. Sumbar
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan atas Belanja TA 2011 – 2012 Pemerintah Daerah Kota Padang
Pemeriksaan atas Belanja TA 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Piluh Kota
Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, dan Kota Payakumbuh.
Pemeriksaan atas Operasional PDAM Kota Payakumbuh
Pemeriksaan atas Pajak Hotel Restoran dan Retribusi Provinsi Sumatera Barat
Pemeriksaan atas Perjanjian Kerjasama BOT SPR
Pemeriksaan Pengelolaan dan Penatusahaan Program Perluasan Akses dan Pe ningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2010 – 2011
50 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Puncak Mandehdi Kabupaten Pesisir Selatan
51Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
No EntitasTemuan Pemeriksaan Rekomendasi Sesuai dengan
RekomendasiBelum Sesuai dan Dalam
Proses Tindak LanjutBelum Ditindak
LanjutiTidak Dapat Ditindak
LanjutiNilai Penyerahan Aset/ Penyetoran
Uang Ke Kas Nega-ra/Daerah
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai
1 Provinsi Sumatera Barat 732 181.483,50 1.706 116.570,63 1.242 53.638,88 392 60.933,04 71 1.998,71 1 0,00 59.587,09
2 Kabupaten Tanah Datar 271 55.685,41 731 10.499,67 636 6.578,71 82 3.920,95 13 0,00 0 0,00 8.174,94
3 Kota Padang 442 342.094,91 1.336 220.098,44 1.078 27.677,24 232 25.856,47 26 166.564,72 0 0,00 26.070,14
4 Kabupaten Pesisir Selatan 336 30.665,43 839 23.990,73 656 15.284,12 117 8.125,72 67 580,89 0 0,00 17.267,51
5 Kota Bukittinggi 321 43.961,41 781 15.645,32 629 8.116,82 133 6.449,56 19 1.078,94 0 0,00 8.132,42
6 Kabupaten Pasaman Barat 324 163.800,05 862 38.096,97 569 13.084,28 256 24.464,68 37 548,02 0 0,00 10.564,36
7 Kabupaten Agam 293 165.182,29 729 10.424,19 606 6.770,29 114 3.030,34 6 0,00 3 621,31 6.839,23
8 Kota Payakumbuh 349 92.086,08 880 14.285,59 723 8.482,14 156 5.767,54 1 35,91 0 0,00 7.904,87
9 Kota Sawahlunto 346 73.192,71 891 62.815,05 648 47.600,32 211 15.214,74 32 0,00 0 0,00 52.935,40
10 Kabupaten Solok 262 24.186,00 678 15.753,86 480 3.668,74 154 12.085,12 44 0,00 0 0,00 4.395,97
11 Kota Padang Panjang 246 133.601,32 715 8.868,22 566 2.842,78 117 2.299,39 32 3.726,04 0 0,00 3.599,72
12 Kabupaten Pasaman 283 54.336,60 711 30.692,44 521 8.145,39 182 22.140,62 8 406,43 0 0,00 5.545,14
13 Kabupaten Dharmasraya 317 50.637,69 824 29.674,88 596 17.510,56 187 10.678,19 41 690,28 0 8,34 18.992,71
14 Kota Pariaman 286 47.401,55 701 14.826,34 460 7.478,00 199 6.861,28 42 162,57 0 0,00 7.753,63
15 Kabupaten Sijunjung 325 10.809,47 778 7.326,08 559 5.147,27 164 829,53 55 1.349,29 0 0,00 6.767,74
16 Kota Solok 290 28.647,13 714 17.393,19 590 12.946,81 115 2.514,22 7 315,00 2 1.617,17 13.128,24
17 Kabupaten Padang Pariaman 373 194.706,78 931 59.933,57 537 45.652,86 338 13.364,42 56 916,30 0 0,00 45.925,47
18 Kabupaten Lima Puluh Kota 323 136.673,53 776 37.535,43 608 14.278,84 149 14.649,69 19 8.606,89 0 0,00 10.408,39
19 Kabupaten Solok Selatan 311 71.338,44 871 53.760,47 358 4.690,44 401 46.586,77 112 2.483,27 0 0,00 4.890,69
20 Kabupaten Kepulauan Mentawai 255 65.477,41 665 44.755,83 368 4.472,32 260 38.951,43 37 1.332,07 0 0,00 46.566,80
Jumlah 6.685 2.077.806 17.109 829.611 12.429 314.091 3.951 322.475 723 190.795 6 2.247 365.175
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk
dilakukan tindakan perbaikan. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017(juta rupiah)
52 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
No EntitasTemuan Pemeriksaan Rekomendasi Sesuai dengan
RekomendasiBelum Sesuai dan Dalam
Proses Tindak LanjutBelum Ditindak
LanjutiTidak Dapat Ditindak
LanjutiNilai Penyerahan Aset/ Penyetoran
Uang Ke Kas Nega-ra/Daerah
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai
1 Provinsi Sumatera Barat 732 181.483,50 1.706 116.570,63 1.242 53.638,88 392 60.933,04 71 1.998,71 1 0,00 59.587,09
2 Kabupaten Tanah Datar 271 55.685,41 731 10.499,67 636 6.578,71 82 3.920,95 13 0,00 0 0,00 8.174,94
3 Kota Padang 442 342.094,91 1.336 220.098,44 1.078 27.677,24 232 25.856,47 26 166.564,72 0 0,00 26.070,14
4 Kabupaten Pesisir Selatan 336 30.665,43 839 23.990,73 656 15.284,12 117 8.125,72 67 580,89 0 0,00 17.267,51
5 Kota Bukittinggi 321 43.961,41 781 15.645,32 629 8.116,82 133 6.449,56 19 1.078,94 0 0,00 8.132,42
6 Kabupaten Pasaman Barat 324 163.800,05 862 38.096,97 569 13.084,28 256 24.464,68 37 548,02 0 0,00 10.564,36
7 Kabupaten Agam 293 165.182,29 729 10.424,19 606 6.770,29 114 3.030,34 6 0,00 3 621,31 6.839,23
8 Kota Payakumbuh 349 92.086,08 880 14.285,59 723 8.482,14 156 5.767,54 1 35,91 0 0,00 7.904,87
9 Kota Sawahlunto 346 73.192,71 891 62.815,05 648 47.600,32 211 15.214,74 32 0,00 0 0,00 52.935,40
10 Kabupaten Solok 262 24.186,00 678 15.753,86 480 3.668,74 154 12.085,12 44 0,00 0 0,00 4.395,97
11 Kota Padang Panjang 246 133.601,32 715 8.868,22 566 2.842,78 117 2.299,39 32 3.726,04 0 0,00 3.599,72
12 Kabupaten Pasaman 283 54.336,60 711 30.692,44 521 8.145,39 182 22.140,62 8 406,43 0 0,00 5.545,14
13 Kabupaten Dharmasraya 317 50.637,69 824 29.674,88 596 17.510,56 187 10.678,19 41 690,28 0 8,34 18.992,71
14 Kota Pariaman 286 47.401,55 701 14.826,34 460 7.478,00 199 6.861,28 42 162,57 0 0,00 7.753,63
15 Kabupaten Sijunjung 325 10.809,47 778 7.326,08 559 5.147,27 164 829,53 55 1.349,29 0 0,00 6.767,74
16 Kota Solok 290 28.647,13 714 17.393,19 590 12.946,81 115 2.514,22 7 315,00 2 1.617,17 13.128,24
17 Kabupaten Padang Pariaman 373 194.706,78 931 59.933,57 537 45.652,86 338 13.364,42 56 916,30 0 0,00 45.925,47
18 Kabupaten Lima Puluh Kota 323 136.673,53 776 37.535,43 608 14.278,84 149 14.649,69 19 8.606,89 0 0,00 10.408,39
19 Kabupaten Solok Selatan 311 71.338,44 871 53.760,47 358 4.690,44 401 46.586,77 112 2.483,27 0 0,00 4.890,69
20 Kabupaten Kepulauan Mentawai 255 65.477,41 665 44.755,83 368 4.472,32 260 38.951,43 37 1.332,07 0 0,00 46.566,80
Jumlah 6.685 2.077.806 17.109 829.611 12.429 314.091 3.951 322.475 723 190.795 6 2.247 365.175
Berdasarkan kompilasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat pada Semester I 2017, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 12.429, yang masih proses tindak lanjut sebanyak 3.951, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 723 dan yang tidak dapat ditindak-lanjuti sebanyak 6. Dengan demikian dari jumlah keseluruhan rekomendasi sebanyak 17.109, dapat dicapai persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 72,65%.
(juta rupiah)
53Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Upaya Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat 1. Diseminasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)
Dalama rangka percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di lingkungan BPK Provinsi Sumbar, telah dilaksanakan Diseminasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) kepada pegawai BPK dan entitas pada tanggal 7 dan 8 Desember 2016. Pegawai BPK yang menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut adalah Pemeriksa yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut. Dari Pihak entitas yang diundang dalam Acara ini adalah para Inspektur seluruh entitas Provinsi/Kabupaten/Kota beserta Kasi Evlap, dan dua staf bertindak sebagai admin dan inputer. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan maksud untuk mempercepat dan memudahkan komunikasi antara pemda/entitas dengan BPK secara reguler. Dengan sistem informasi pemantauan tindak lanjut ini, pertemuan pembahasan tindak lanjut semakin minimal dan hanya untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi online.
2. Workshop dan Sosialisasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)Untuk mendukung pemanfaatan SiPTL baik oleh pegawai dan entitas, serta peningkatan penginputan tindak lanjut melalui SiPTL, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan workshop dan sosia–lisasi SIPTL pada tanggal 4 s.d. 5 Oktober 2017 kepada para pemeriksa yang akan melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL ini.
3.PembahasandenganKepalaDaerahdanjajarannyaterkaittindaklanjutHasilPemeriksaanBPK
Untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, Kepala Daerah dan jajarannya berkunjung dan membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
54 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan penyelesaian ganti ke-rugian negara/daerah agar penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi terlaksana secara efektif. Kasus keru
gian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga.BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang ber-asal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 20 entitas dangan rincian sampai dengan semeter I tahun 2017 sebagai berikut:
Rekapitulasi Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2017
No Entitas Penetapan/Dalam Proses Temuan BPK
Temuan APIP/ Lain
nya
Jumlah Kerugian
Angsuran Kerugian
Pelunasan Kerugian
Sisa Kerugian
1 Provinsi Sumatera Barat
45.853,39 16.493,14 5.349,99 67.696,52 8.127,84 6.124,61 53.444,08
2 Kabupaten Tanah Datar
528,99 2.393,83 600,60 3.523,42 879,25 1.448,03 1.196,14
3 Kota Padang 1.350,57 7.699,37 2.111,62 11.161,55 2.447,32 2.937,48 577,68
4 Kabupaten Pesisir Selatan
4.171,46 4.890,56 427,49 9.489,51 2.036,31 3.737,25 3.715,95
5 Kota Bukittinggi 347,24 4.932,63 2.641,61 7.921,48 2.578,49 3.053,07 2.289,93
6 Kabupaten Pasaman Barat
247,57 18.875,39 3.916,62 23.039,58 4.284,21 2.873,43 15.885,11
7 Kabupaten Agam 1.270,90 2.079,48 1.518,59 4.868,97 653,61 2.245,88 1.969,48
8 Kota Payakumbuh 923,80 2.416,32 713,44 4.053,55 444,38 1.631,39 1.977,78
9 Kota Sawahlunto 3.713,36 9.194,14 252,78 13.160,29 3.603,20 5.710,88 3.306,20
10 Kabupaten Solok 516,42 6.557,89 3.903,92 10.978,22 2.486,81 1.107,19 7.384,23
11 Kota Padang Panjang 179,34 3.893,51 3.124,13 7.196,98 1.783,52 2.772,29 2.641,17
12 Kabupaten Pasaman 1.298,26 5.051,14 904,19 7.253,59 844,24 926,21 5.483,14
13 Kabupaten Dharmasraya
416,83 8.989,30 1.735,99 11.142,12 2.997,29 1.971,45 6.173,38
14 Kota Pariaman 628,60 5.021,47 1.684,15 7.334,23 1.452,13 3.010,04 2.632,59
15 Kabupaten Sijunjung 3.413,56 2.772,74 1.940,22 8.126,52 1.622,54 3.139,54 3.355,12
16 Kota Solok 3.071,00 2.157,91 1.402,85 6.631,76 1.457,27 2.927,27 2.247,22
17 Kabupaten Padang Pariaman
12,14 8.084,16 1.143,57 9.239,87 1.631,20 2.296,46 5.312,20
18 Kabupaten Lima Puluh Kota
2.028,01 7.480,34 1.107,77 10.616,12 3.071,50 4.622,68 2.921,94
19 Kabupaten Solok Selatan
22.897,89 21.617,04 6.295,33 50.810,26 1.873,29 1.874,52 47.062,45
20 Kabupaten Kepulauan Mentawai
1.208,95 13.916,93 1.622,60 16.748,48 2.026,55 1.099,62 13.622,31
Jumlah 94.078,26 154.517,29 42.397,47 290.993,02 46.300,94 55.509,30 188.397,17
(juta rupiah)
55Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Terkait Kegiatan Pemeriksaan 1. Perhitungan Kerugian Negara (PKN)
Selama Tahun 2017, ada dua LHP Perhitungan Kerugian Negara yang sudah terbit dan diserahkan yaitu :a. LHP PKN atas Pengadaan Senapan Angin pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto TA 2013 21/LHP/VIII.PDG/05/2017 tgl 12 Mei 2017b. LHP PKN atas Pekerjaan Pembangunan Turap dan Penguatan Dinding/Tebing Lahan pada RSJ Pro HB.Saanin PemProv Sumbar TA 2013 42/LHP/VIII.PDG/08/2017 tgl 16 Agustus 2017Perhitungan Kerugian Negara yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2017 yaitu PKN atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman TA 2012 dan 2013, dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s.d 24 November 2017.
2. Pemberian Keterangan Ahli
Dalam Tahun 2017 (s.d November 2017) ada dua kegiatan pemberian Keterangan Ahli, yaitu :a. Pemberian Keterangan Ahli oleh Indria Syzinia terkait kasus Kerugian Negara/Daerah atas pengadaan senapan angin pada Dispertahut Kota Sawahlunto sesuai Surat Tugas Nomor 101/ST/I/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017.b. Pemberian Keterangan Ahli oleh Indria Syzinia terkait kasus Kerugian Negara/Daerah atas pe–ngadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010 pada IAIN Padang sesuai Surat Tugas Nomor 198/ST/IX-XXI/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
3. Koordinasi dengan DPRD dan Kepala DaerahTerkait Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh stakeholder, Kepala Perwakilan didampingi pejabat struktural BPK Perwakilan provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kepada DPRD dan Kepala Daerah, diantaranya DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat.
4.PeningkatanSinergidenganBPKP,Polda,danKejatiDalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh stakeholder, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan BPKP, Polda, dan Kejati. Koordinasi ini dimaksudkan untuk peningkatkan kerjasama terkait hasil pemeriksaan dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Barat. Selain itu dengan adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga diharap–kan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara di Provinsi Sumatera Barat.
56 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat
Dasar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958
Ibukota Kota Padang
Alamat Kantor Gubernur Jl. Jenderal Sudirman, No.15, Jati Baru, Padang Timur, Padang Pasir, Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25129
Alamat Kantor DPRD Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
Luas Wilayah 42.297,30 km2
Jumlah Penduduk 4.846.909 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi 12 kabupaten dan 7 kota
Batas Wilayah Utara : provinsi sumatera utaraSelatan : provinsi jambiBarat : samudera hindiaTimur : provinsi riau
Website www.sumbarprov.go.id
58 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Nama Pejabat DaerahKepala DaerahBupati : Prof.Dr.H.Irwan Prayitno, S.Psi, M.ScWakil Gubernur : Drs. H. Nasrul AbitSekda : Dr. H. Ali Asmar, M.Pd
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 4.630.406.536.915,00 4.624.674.545.939,55 99,88 4.052.249.308.119,38
Belanja dan Transfer
4.806.903.528.388,86 4.504.037.258.760,43 93,70 4.022.256.960.382,22
Surplus/Defisit
-176.496.991.473,86 120.637.287.179,12 -68,35 29.992.347.737,16
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
251.496.991.473,86 251.496.991.473,86 100,00 274.104.643.736,70
Pengeluaran Pembiayaan
75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 100,00 52.600.000.000,00
Pembiayaan Netto
176.496.991.473,86 176.496.991.473,86 100,00 221.50z54.643.736,70
SILPA 284.643.198.771,36 0,00 229.465.234.675,24
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Sumatera Barat tempat bermukimnya masya-rakat Minangkabau dan sering disebut sur
ga yang terakhir. Provinsi ini dikaruniai dengan budaya dan keindahan alamnya yang sulit dicari tandingannya. Tidak mengherankan kalau Suma-tera Barat telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan. Cinderamata yang dihasilkan dari Provinsi Sumatera Barat sangat beragam mulai dari makanan, kain khas, batik khas, dan kerajinan tangan.
59Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Dharmasraya
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
Ibukota Pulau Punjung
Alamat Kantor Bupati Jalan lintas Sumatera pulau punjung
Alamat Kantor DPRD Gn. Medan, Sitiung, Dharmasraya, Gn. Med-an, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Suma-tera Barat 27678
Luas Wilayah 296.113 ha
Jumlah Penduduk 210.689jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi11 kecamatan
Batas Wilayah Utara : Kab. Swl/Sijunjung & Kab. Kuantan Singingi – RiauSelatan : Kab. Bungo & Kerinci Propinsi JambiBarat : Kab. Solok & Kab. Solok SelatanTimur : Kab. Bungo & Tebo Prov. Jambi
Website www.dhamasrayakab.go.id
60 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten DharmasrayaKepala DaerahBupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.Wakil Bupati : H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos.Sekda : Leli Arni, S.Pd., M.Si.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : H. Masrul Maas, S.E.
Nama Pejabat Daerah
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 955.018.041.345,00 875.195.933.215,00 91,64 794.425.975.047,00
Belanja dan Transfer
981.210.199.048,23 881.881.597.920,92 89,88 800.456.674.229,10
Surplus/Defisit
-26.192.157.703,23 -6.685.664.705,32 25,53 -6.030.699.182,10
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
26.192.157.703,23 26.671.807.011,01 101,83 34.455.925.341,33
Pengeluaran Pembiayaan
0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 26.192.157.703,23 26.671.807.011,01 101,83 34.455.925.341,33
SILPA 0,00 21.931.305.575,69 0,00 26.192.157.703,23
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Potensi wilayah Kabupaten Dharmasraya antara lain bidang perkebunan, pertanian, perternakan, pertambangan, dan pariwisata. Kabupaten
Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut isti lah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya,
se perti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Pada Tahun 2014 sampai 2015, batu cincin sedang digemari oleh masya-rakat, batu cincin dari Kabupaten Dharmasraya salah satu batu cincin yang banyak dicari oleh pengoleksi maupun penjual.
61Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Dasar Pembentukan UU no 12 tahun 1956 Jis UU Drt no 21 ta-hun 1957 Jo UU no 58 tahun 1958
Ibukota Painan
Alamat Kantor Bupati Jalan. H. Agus Salim 1, Painan
Alamat Kantor DPRD Painan, Iv Jurai, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Luas Wilayah 5.749,89 km2.
Jumlah Penduduk 440.470 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran nagari tahun 2011).
Batas Wilayah Utara : Kota PadangSelatan : Kabupaten MukomukoBarat : Samudra HindiaTimur : Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan
Website www.pesisirselatan.go.id
62 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.577.041.581.597,00 1.457.940.857.432,74 92,45 1.376.803.899.873,07
Belanja dan Transfer
1.799.424.409.818,85 1.500.649.148.344,62 83,40 1.359.853.635.220,82
Surplus/Defisit
-222.382.828.221,85 -42.708.290.911,88 19,20 16.950.264.652,25
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
243.167.828.221,85 177.880.000.325,85 73,15 154.933.398.569,60
Pengeluaran Pembiayaan
20.785.000.000,00 20.785.000.000,00 100,00 15.489.000.000,00
Pembiayaan Netto
222.382.828.221,85 157.095.000.325,85 70,64 139.444.398.569,60
SILPA 0,00 114.386.709.41 3,97 0,00 156.394.663.221,85
Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perdagangan. Sementara sumber
daya potensial lainnya adalah pertam bangan, perkebunan, dan pariwisata. Kabupaten Pesisir selatan sebagai daerah pesisir barat Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam berupa daerah pantai yang luas dan daerah kepulauan yang tersebar di sepanjang Pantai Barat pulau Sumatera. Topografi daerah yang beragam antara pantai, dataran, gunung, perbukitan dan hutan mengharuskan daerah ini mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Jika berkunjung ke Pesisir Selatan, jangan lewatkan untuk mengunjungi kawasan wisata Mandeh. Kawasan ini se ring disebut sebagai Raja Ampat dari Barat karena keindahan nya tidak kalah dengan destinasi wisata dari Timur itu.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : H. Hendrajoni, S.H., M.H.Wakil Bupati : Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Sekda : Ir. Erizon, MTP.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Dedi Rahmanto Putra, S.IP.
63Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Sijunjung
Dasar Pembentukan
Ibukota Muaro Sijunjung.
Alamat Kantor Bupati Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 53 Muara Sijun-jung
Alamat Kantor DPRD Lalan, Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27564
Luas Wilayah 3.130,80 km²
Jumlah Penduduk 214.560 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi8 kecamatan (BPS Kab. Sijunjung).
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Tanah DatarSelatan : Kabupaten DharmasrayaBarat : Kabupaten Solok dan Kota SawahluntoTimur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Website www.sijunjung.go.id
64 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Sijunjung
Jumlah Penduduk 214.560 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi8 kecamatan (BPS Kab. Sijunjung).
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Tanah DatarSelatan : Kabupaten DharmasrayaBarat : Kabupaten Solok dan Kota SawahluntoTimur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Website www.sijunjung.go.id
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 921.976.327.696,00 884.731.195.663,91 95,96 828.391.856.538,12
Belanja dan Transfer
1.027.360.023.330,00 932.031.385.888,28 90,72 799.432.358.972,00
Surplus/Defisit
-105.383.695.634,00 -47.300.190.224,37 44,88 28.959.497.566,12
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
119.783.695.634,00 117.509.512.023,10 98,10 104.033.198.068,48
Pengeluaran Pembiayaan
14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 100,00 14.700.000.000,00
Pembiayaan Netto
105.383.695.634,00 103.109.512.023,10 97,84 89.333.198.068,48
SILPA 0,00 55.809.321.789,73 0,00 118.292.695.634,60
Wilayah kabupaten ini memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Berbagai jenis industri pengolahan di Kabupaten
Sijunjung menjadikan sektor industri pengolahan
sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Beberapa peluang investasi untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah industri kerajinan tikar pandan dan kerajinan kain tenun. Potensi pertambangan terbagi atas mineral logam yaitu emas, batuan seperti andesit, tanah liat, sitrukil, pasir kuarsa dan batubara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung juga merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya adalah Wisata Ngalau Talago dan Air Terjun Palukan.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Drs. H. Yuswir Arifin Dt. Indo MarajoWakil Bupati : H. Arrival Boy, S.H.Sekda : Adlis, S.E., M.T.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Yusnidarti, S.H
65Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Solok
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Ibukota Arosuka
Alamat Kantor Kepala Daerah Jalan Kayu Aro, Sukarami, Solok
Alamat Kantor DPRD Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat 27326
Luas Wilayah 378.800 ha
Jumlah Penduduk 358.383 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi14 kecamatan, 74 nagari dan 403 jorong.
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Tanah datarSelatan : Kabupaten Solok SelatanBarat : Kota Padang Dan Kab. Pesisir SelatanTimur : Kabupaten Sijunjung
Website www.solokkab.go.id
66 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Solok
Jumlah Penduduk 358.383 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi14 kecamatan, 74 nagari dan 403 jorong.
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Tanah datarSelatan : Kabupaten Solok SelatanBarat : Kota Padang Dan Kab. Pesisir SelatanTimur : Kabupaten Sijunjung
Website www.solokkab.go.id
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.139.852.450.673,00 1.128.678.628.074,52 99,02 1.101.484.693.326,25
Belanja dan Transfer
130.738.134.385,11 1.185.171.232.999,01 906,52 1.052.446.452.516,41
Surplus/Defisit
-137.051.973.172,11 -56.492.604.924,49 41,22 49.038.240.809,84
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
145.051.973.172,11 145.043.132.672,11 99,99 103.953.282.362,27
Pengeluaran Pembiayaan
8.000.000.000,00 7.090.945.570,00 88,64 8.039.550.000,00
Pembiayaan Netto
137.051.973.172,11 137.952.187.102,11 100,66 95.913.732.362,27
SILPA 0,00 81.459.582.177,62 0,00 144.951.973.172,11
Nama Pejabat DaerahNama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : H. Gusmal, S.E., M.M.Wakil Bupati : Yulfadri Nurdin, S.H.Sekda : H. Azwirman, S.E., M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : H. Hardinalis Kobal, S.E., M.M.
Kabupaten Solok memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona Danau Diatas dan Danau Dibawah, Da
nau Singkarak, Danau Talang serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang serta banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Solok.
67Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Solok Selatan
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
Ibukota Padang Aro
Alamat Kantor Bupati Jalan Raya Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor DPRD Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Se-latan, Sumatera Barat 27778
Luas Wilayah 359.013 ha
Jumlah Penduduk 153.943 jiwa
Jumlah Wilayah7 kecamatan, 39 nagari dan 215 jorong
Batas Wilayah Utara : Kabupaten SolokSelatan : Propinsi JambiBarat : Kab. Pesisir SelatanTimur : Kabupaten Sijunjung
Website www.solselkab.go.id
68 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Penduduk 153.943 jiwa
Jumlah Wilayah7 kecamatan, 39 nagari dan 215 jorong
Batas Wilayah Utara : Kabupaten SolokSelatan : Propinsi JambiBarat : Kab. Pesisir SelatanTimur : Kabupaten Sijunjung
Website www.solselkab.go.id
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 777.888.333.567,00 776.513.084.983,00 99,82 739.447.807.717,64
Belanja dan Transfer
863.149.466.224,00 814.299.953.922,98 94,34 703.395.983.375,35
Surplus/Defisit
-8.079.676.926,00 -37.786.868.939,98 467,68 36.051.824.342,29
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
89.475.438.657,00 89.502.016.057,00 100,03 55.423.614.315,16
Pengeluaran Pembiayaan
4.000.000.000,00 3.292.000.000,00 82,30 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
85.475.438.657,00 86.210.016.057,00 100,86 53.423.614.315,16
SILPA 77.395.761.731,00 48.423.147.117,02 62,57 89.475.438.657,45
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : H. Muzni Zakaria, M.Eng.Wakil Bupati : Drs. H. Abdul Rahman, S.H., M.H.Sekda : Ir. Yulian Efi, M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Sidik Ilyas
Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi sumber daya mineral. Sumberdaya mineral terse
but antara lain terdiri dari mineral logam berupa tembaga, emas, perak; potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan bahan galian berupa batu gamping, pasir dan batu sungai. Pemerintah Kabupaten Solok Selatanjuga akan menjadikan air terjun dua tingkat Tangsi Ampek di Kecamatan Sangir, menjadi ikon pariwisata di daerah itu.
69Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Pariaman
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002
Ibukota Parit Malintang
Alamat Kantor Walikota Jalan Syeh Burhanuddin, Pariaman
Alamat Kantor DPRD Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25513
Luas Wilayah 73,36 km2
Jumlah Penduduk 82.636 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi4 kecamatan
Batas Wilayah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang PariamanSelatan : Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang PariamanBarat : Samudera HindiaTimur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Ka bupaten Padang Pariaman
Website www.pariamankota.go.id
70 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Pariaman
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 33.298.813.558,30 29.680.784.157,91 89,13 29.897.289.136,50
Belanja dan Transfer
720.203.333.887,57 664.690.733.675,18 92,29 579.810.102.498,00
Surplus/Defisit
-120.346.549.294,27 -43.155.555.623,27 35,86 -6.338.238.066,50
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
119.075.206.622,27 120.345.549.294,27 101,07 134.198.787.360,77
Pengeluaran Pembiayaan
0,00 0,00 0,00 7.515.000.000,00
Pembiayaan Netto
119.075.206.622,27 120.345.549.294,27 101,07 126.683.787.360,77
SILPA -1.270.342.672,00 77.189.993.671,00 -6.076,31 120.345.549.294,27
Nama Pejabat Daerah Potensi wilayah yang sangat menonjol dari kota ini adalah pariwisata. Kota Pariaman memiliki pantai landai dengan pesona yang
indah dan memiliki Pusat Penangkaran Penyu pertama dan satu-satunya di Sumatera Barat di Pantai Penyu. Selain itu kota yang bermotto Sabiduak Sadayuang ini juga memiliki lima pulau kecil yang tak berpenghuni yang tengah dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai destinasi wisata. Kota ini juga dikenal dengan pesta budaya tahunan tabuik yang prosesi acaranya diselenggarakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai pada puncaknya tanggal 10 Muharram setiap tahunnya.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Nama Pejabat DaerahKepala DaerahWalikota : Drs. H. Mukhlis Rahman, M.MWakil Walikota : DR. Genius Umar, S.Sos., M.Si.Sekda : H. Indra Sakti, S.H.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Drs. Mardison Mahyuddin, M.M.
71Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Sawahlunto
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
Ibukota Sawahlunto
Alamat Kantor Walikota Jalan Prof. M. Yamin SH No. 70 Kota Sawah-lunto
Alamat Kantor DPRDPasar, Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Su-matera Barat 27422
Luas Wilayah 27.345 ha atau 273,45 km2
Jumlah Penduduk 65.787 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi4kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa.
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Tanah DatarSelatan : Kabupaten SolokBarat : Kabupaten SolokTimur : Sawahlunto/-Sijunjung
Website www.sawahluntokota.go.id
72 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Sawahlunto
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 601.416.292.738,00 588.738.442.431,54 97,89 537.483.538.214,19
Belanja dan Transfer
659.684.663.922,00 602.138.436.500,12 91,28 549.999.794.211,56
Surplus/Defisit
-58.268.371.184,00 -13.399.994.068,58 23,00 -12.516.255.997,37
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
78.721.037.850,66 47.587.060.419,26 60,45 73.754.975.378,63
Pengeluaran Pembiayaan
20.452.666.666,33 18.541.666.666,33 90,66 13.898.000.000,00
Pembiayaan Netto
58.268.371.184,00 29.045.393.752,93 49,85 59.856.975.378,63
SILPA 0,00 15.645.399.684,35 0,00 47.340.719.381,26
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : Ali Yusuf, S.Pt.Wakil Walikota : Ismed, S.H. Sekda : Drs. Rovanly Abdams, M.Si.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Adi Ikhtibar, S.H.
Kota Sawahlunto memiliki potensi wilayah berupa sumberdaya alam dan objek wisata tambang. Kota Sawhalunto juga terke
nal dengan tenun songket asal Silungkang yang terkenal memiliki kualitas tinggi, bukan hanya kilau benang emas beragam motif unik tetapi juga fungsi sosial sebagai alat kelengkapan busana tradisional.
73Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Solok
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
Ibukota Solok
Alamat Kantor Walikota Jalan Lubuk Sikarah 89, Solok
Alamat Kantor DPRD Jl. Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat 27326
Luas Wilayah 57,64 km²
Jumlah Penduduk 63.541jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi2 kecamatan dengan 13 kelurahan
Batas Wilayah Utara : Kecamatan Nagari Tanjuang Bingkuang, Aripan dan Kuncir Kabupaten SolokSelatan : Kecamatan Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo Kabupaten Solok, Nagari Muaro Paneh dan Kota PadangBarat : Kecamatan Nagari Selayo, Koto Sani Ka bupaten SolokTimur : Kecamatan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Kecamatan Gaung Kabupaten Solok
Website www.solokkota.go.id
74 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Solok
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 601.923.319.524,00 573.544.451.667,98 95,29 524.519.843.153,45
Belanja dan Transfer
704.857.316.765,32 548.992.336.460,45 77,89 477.740.630.854,00
Surplus/Defisit
-102.933.997.241,32 24.552.115.207,53 -23,85 46.779.212.299,45
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
125.219.723.241,32 125.254.563.241,32 100,03 91.307.546.665,87
Pengeluaran Pembiayaan
20.575.000.000,00 18.991.612.000,00 92,30 12.942.036.724,00
Pembiayaan Netto
104.644.723.241,32 106.262.951.241,32 101,55 78.365.510.941,87
SILPA 1.710.726.000,00 130.815.066.448,85 7.646,76 125.144.723.241,32
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : H. Zul Elfian, S.H., M.Si.Wakil Walikota : Reinier Dt Intan Batuah, S.T., M.M.Sekda : Rusdianto, S.IP., M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Yutris Can, S.E.
Kota Solok di Sumatera Barat terkenal dengan sebutan kota beras. Sebagian besar penduduknya memang berprofesi sebagai
petani yang memproduksi beras dengan kualitas paling baik di Sumbar. Karena letaknya yang strategis, kota ini juga ingin menjadi kota perdagangan dan jasa. Potensi wisata yang menjanjikan, membuat Pemerintah Kota Solok berencana untuk mengembangkan Puncak Bidadari yang berada di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagai salah satu tujuan wisata di daerah ini.
75Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
Ibukota Tua Pejat
Alamat Kantor Bupati Jalan Raya Tuapejat km. 5 Sipora, Mentawai
Alamat Kantor DPRD Jl. Kecamatan Sikabaluan Siberut, Sumbar Sumatera Barat.
Luas Wilayah 512.044 hektar.
Jumlah Penduduk 81.840 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun.
Batas Wilayah Utara : Nias SelatanSelatan : Kabupaten Pesisir SelatanBarat : Samudera IndonesiaTimur : Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan
Website www.mentawaikab.go.id
76 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 947.365.769.203,00 910.036.777.554,73 96,06 828.970.064.135,40
Belanja dan Transfer
1.219.709.751.153,72 990.803.893.245,45 81,23 840.151.497.974,33
Surplus/Defisit
-272.343.991.960,72 -80.767.115.690,72 29,66 -11.181.433.838,93
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
272.343.991.960,72 188.430.038.960,72 69,19 201.611.472.799,65
Pengeluaran Pembiayaan
0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
272.343.991.960,72 188.430.038.960,72 69,19 199.611.472.799,65
SILPA 0,00 107.662.923.270,00 0,00 188.430.038.960,72
Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Sikerei. Sebahagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten Kepulauan
Mentawai berasal dari pulau Siberut. Daerah ini memiliki potensi alam yang banyak. Kabupaten yang memiliki
garis pantai 758 kilometer ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Di perairan sepanjang pantai itulah tersimpan kekayaan laut yang cukup potensial seperti kerapu, kakap, tongkol, teripang, dan rumput laut. Kerapu dari perairan Kepulauan Mentawai bahkan menjadi komoditas ekspor. Potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Perairan Mentawai dikenal sebagai tempat paling menantang untuk pecinta olahraga selancar air atau surfing. Potensi pantai yang terkenal untuk olah raga selancar ini menjadi incaran wisatawan mancanegara. Lokasi selancar terdapat di Nyangnyang, Karang Bajat, Karoniki, dan Pananggelat Mainuk di Kecamatan Siberut Selatan, Katiet Bosua di Kecamatan Sipora, serta pantai selatan dan barat Kecamatan Pagai Utara.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Yudas Sabaggalet, S.E., M.M.Wakil Bupati : Kortanius Sabeleake, S.Pt.Sekda : Drs. H. Syaiful Jannah
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Yosep Sarogdok
77Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Padang
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
Ibukota Padang
Alamat Kantor Walikota Jalan By. Pass Km. 13 Aie Pacah
Alamat Kantor DPRD Jl. Sawahan No.50, Sawahan Tim., Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25171
Luas Wilayah 694,96 km2
Jumlah Penduduk 1.000.096 jiwa
Jumlah Wilayah Adiminstrasi11 kecamatan dan 104 kelurahan.
Batas WilayahUtara : Kabupaten Padang PariamanSelatan : Kabupaten Pesisir SelatanBarat : Samudera HindiaTimur : Kabupaten Solok.
Website www.padang.go.id
78 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Padang
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 2.000.873.481.496,00 1.969.422.052.716,92 98,43 1.947.485.616.093,05
Belanja dan Transfer
2.345.757.224.592,62 2.173.503.996.314,00 92,66 1.948.501.777.319,96
Surplus/Defisit
-344.883.743.096,62 -204.081.943.597,08 59,17 -1.016.161.226,91
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
367.383.743.096,62 342.762.784.096,62 93,30 328.764.004.323,53
Pengeluaran Pembiayaan
22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 100,00 17.500.000.000,00
Pembiayaan Netto
344.883.743.096,62 320.262.784.096,62 92,86 311.264.004.323,53
SILPA 0,00 116.180.840.499,54 0,00 310.247.843.096,62
Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini menjadi
pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, didukung dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya, dan setiap tahunnya menye
lenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. Kota Padang juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Masakan Padang yang terkenal adalah rendang yang telah dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia). Kota Padang menyediakan toko souvenir yang menjual buah tangan khas Sumatera Barat yaitu keripik sanjay, rendang, batik tanah liek, bahkan silungkang.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.Wakil Walikota : Ir. H. Emzalmi, M.Si.Sekda : Ir. H. Asnel, M.Si.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Elly Thrisyanti
79Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Ibukota Sarilamak
Alamat Kantor Bupati Bukit Limau, Simaralak Jalan Raya Negara Km. 10 Kecamatan Harau Lima Puluh Kota
Alamat Kantor DPRD Sarilamak, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271
Luas Wilayah 3.354,30 km2
Jumlah Penduduk 348.555 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi13 kecamatan dan 180 kelurahan.
Batas Wilayah Utara : Provinsi RiauSelatan : Kabupaten Tanah Datar dan Kabu paten SijunjungBarat : Kabupaten Agam dan Kabupaten PasamanTimur : Provinsi Riau
Website www.limapuluhkotakab.go.id
80 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.217.958.019.682,00 1.178.893.526.250,94 96,79 1.137.680.232.017,49
Belanja dan Transfer
1.345.521.951.342,56 1.244.794.809.739,00 92,51 1.088.650.647.131,83
Surplus/Defisit
-127.585.931.560,56 -65.811.283.488,06 1.088.650.647.131,83
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
130.565.931.660,56 126.710.633.496,56 97,05 80.682.048.610,90
Pengeluaran Pembiayaan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 3.001.000.000,00
Pembiayaan Netto
127.565.931.660,56 123.710.633.496,56 96,98 77.681.048.610,90
SILPA 0,00 57.899.350.008,50 0,00 126.710.633.496,56
Potensi yang terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor pertanian, sektor perdagangan dan UMKM, sektor industri
pengolahan, sektor pertambangan serta sektor pariwisata. Salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan lembah harau dan flyover kelok sembilan. Pariwisata pada Kabupaten Lima Puluh Kota mengandalkan pemandangan alam yang tetap dijaga keasriannya.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Ir. Irfendi Arbi, M.P.Wakil Bupati : Ferizal Ridwan, S.Sos.Sekda : Ir. M. Yunus, M.T.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Safaruddin Dt. Bandaro Rajo
81Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Padang Pariaman
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956
Ibukota Parit Malintang
Alamat Kantor Bupati Jalan Mohd. Syafei 10 Pariaman
Alamat Kantor DPRD Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25513
Luas Wilayah 1.328,79 km2
Jumlah Penduduk 391.056 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi17 kecamatan, 60 nagari, dan 461 Korong
Batas Wilayah Utara : Kabupaten AgamSelatan : Kota Padang.Barat : Selat Mentawai (Kota Pariaman),Timur : Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
Website www.padangpariamankab.go.id
82 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.351.128.053.695,00 1.353.306.741.300,52 100,16 1.194.708.478.411,00
Belanja dan Transfer
1.399.041.293.715,00 1.336.323.358.548,30 95,52 1.165.716.265.828,00
Surplus/Defisit
47.913.240.020,00 16.983.382.752,22 35,45 28.992.212.583,00
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
108.357.207.439,00 108.367.009.939,42 100,01 108.367.009.939,42
Pengeluaran Pembiayaan
60.443.967.419,00 59.372.301.919,00 98,23 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
47.913.240.020,00 48.994.708.020,42 102,26 115.367.009.939,42
SILPA 0,00 65.978.090.772,64 0,00 108.357.207.439,42
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Drs. H. Ali MukhniWakil Bupati : Suhatri Bur, S.E., M.M.Sekda : Jonpriadi, S.E., M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : H. Faisal Arifin, S.IP.
Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor industri rumah tangga,
sektor perikanan, sektor kelautan, dan sektor pariwisata. Sektor perkebunan yang menjadi komodi-tas pada kabupaten ini adalah kakao dan kelapa. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Padang Paria-m an mengandalkan keindahan alam seperti pantai dan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid tua Lubuk Bareh.
83Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Ibukota Lubuk Sikaping
Alamat Kantor Bupati Jalan Sudirman 40, Lubuk Sikaping
Alamat Kantor DPRD Jl. Jenderal Sudirman No.29, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318
Luas Wilayah 3.947,63 km2,
Jumlah Penduduk 253.299 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi12 kecamatan, dan 211 kelurahan
Batas Wilayah Utara : Provinsi Sumatera Utara Selatan : Kabupaten Agam.Barat : Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman BaratTimur : Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Website www.pasamankab.go.id
84 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.029.074.184.818,00 971.661.069.847,19 94,42 889.151.430.226,80
Belanja dan Transfer
1.152.159.002.446,57 1.016.344.063.596,08 88,21 855.036.901.827,97
Surplus/Defisit
-123.084.817.682,57 -44.682.993.748,89 36,30 34.114.528.398,83
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
143.442.817.628,57 143.534.817.628,57 100,06 130.828.289.229,74
Pengeluaran Pembiayaan
20.358.000.000,00 15.284.000.000,00 75,08 21.500.000.000,00
Pembiayaan Netto
123.084.817.628,57 128.250.817.628,57 104,20 109.328.289.229,74
SILPA 0,00 83.567.823.879,68 0,00 143.442.817.628,57
Sumber pendapatan utama Kabupaten Pasaman berasal dari subsektor tanaman pangan. Mesti demikian, Kabu
paten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya. Di samping kelapa sawit, Kabupaten Pasaman juga dikenal akan produksi minyak nilamnya. Minyak nilam yang dihasilkan Pasaman, selain yang dihasilkan Kepulauan Mentawai, merupakan yang terbaik di dunia. Sektor pariwisata Kabupaten Pasaman didominasi oleh objek wisata alam dan objek wisata sejarah. Objek wisata alam yang cukup dikenal di Kabupaten Pasaman adalah Rimbo Panti, sedangkan objek wisata sejarah adalah Museum Tuanku Imam Bonjol.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : AKBP (Purn.) H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si.Wakil Bupati : Mayor CZI (Purn.) H. Atos PratamaSekda : M. Saleh
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Yasri
85Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman Barat
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 7 Januari
Ibukota Simpang Empat
Alamat Kantor Kepala Daerah Jalan Kihajar Dewantara No. 29, Simpang Empat
Alamat Kantor DPRD Aua Kuniang, Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566
Luas Wilayah 3.887,77 km²
Jumlah Penduduk 365.129 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi11 kecamatan.
Batas Wilayah Utara : Provinsi Sumatera UtaraSelatan : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam.Barat : Samudera HindiaTimur : Kabupaten Pasaman
Website www.pasamanbaratkab.go.id
86 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Nama Pejabat Daerah
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.092.716.224.286,00 1.069.252.362.654,57 97,85 964.985.754.753,16
Belanja dan Transfer
1.224.756.551.518,00 1.060.377.597.619,50 86,58 909.853.751.901,39
Surplus/Defisit
-132.040.327.232,00 8.874.765.035,07 -6,72 55.132.002.851,77
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
173.415.327.232,00 173.415.327.232,82 100,00 127.030.122.381,05
Pengeluaran Pembiayaan
41.375.000.000,00 41.375.000.000,00 100,00 8.746.798.000,00
Pembiayaan Netto
132.040.327.232,00 132.040.327.232,82 100,00 118.283.324.381,05
SILPA 0,00 140.915.092.267,89 0,00 173.415.327.232,82
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Drs. H. Syahiran, M.M.Wakil Bupati : H. Yulianto, S.H.Sekda : H. Manus Handri, S.H.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : H. Daliyus K. S.Si., M.M.
Kabupaten yang beribukota di Simpang Ampek ini memiliki potensi daerah antara lain pada sektor pertanian, sektor perkebunan,
sektor pertambangan, sektor peternakan, sektor industri, dan sektor pariwisata. Komoditas utama Kabupaten Pasaman Barat adalah perkebunan sawit, jeruk, dan salak. Sektor pariwisata yang dikenal di Kabupaten Pasaman Barat adalah Pantai Sikilang, Pulau Panjang, dan Gunung Talamau.
87Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Tanah Datar
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Ibukota Batusangkar
Alamat Kantor Kepala Daerah Jalan Sutan Alam Bagarsyah, Pagarurung, Batu-sangkar
Alamat Kantor DPRD Jl. S. A. Bagagarsyah, Pagaruyung, Tj. Emas, Kabu-paten Tanah Datar, Sumatera Barat 27281
Luas Wilayah 1.366 km2
Jumlah Penduduk 338.494 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi14 kecamatan.
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh KotaSelatan : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok.Barat : Kabupaten Padang PariamanTimur : Kabupaten Sijunjung
Website www.tanahdatar.go.id
88 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Tanah Datar
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.241.491.032.825,00 1.188.763.795.259,84 95,75 1.151.899.266.368,89
Belanja dan Transfer
1.382.337.804.766,85 1.249.495.598.573,46 90,39 1.106.204.651.014,00
Surplus/Defisit
-140.846.771.941,85 -60.731.803.313,62 43,12 45.693.615.354,69
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
148.053.726.941,85 148.059.776.940,85 100,00 119.360.111.586,96
Pengeluaran Pembiayaan
7.206.955.000,00 7.206.953.426,00 100,00 17.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
140.846.771.941,85 140.852.823.514,85 100,00 102.360.111.586,96
SILPA 0,00 80.121.020.201,23 0,00 148.053.726.941,85
Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih dari 70% penduduknya bermatapencaharian pada sektor pertanian. Sektor pertanian yang sangat po
tensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, karet, dan
tebu. Sektor industri di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh industri kecil seperti tenunan pan–dai sikek, kerupuk ubi, kerupuk kulit, dan gula tebu. Sedangkan untuk sektor pariwisata, Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah adat Minangkabau. Tempat wisata sejarah yang terdapat di kabupaten ini antara lain Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Basurek, Fort Van Der Capellen, dan Ustano Rajo. Disamping itu, objek wisata alam di Kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai, Danau Singkarak Bukit Batu Patah, Panorama Tabek Pateh, dan Ngalau Pangian. Makanan khas yang terkenal dari Kabupaten Tanah Datar adalah lamang tapai.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahBupati : Drs. H. Irdinansyah TarmiziWakil Bupati : Zuldafri DarmaSekda : Drs. Hardiman
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Anton Yondra, S.E.
89Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Bukittinggi
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
Ibukota Bukittinggi
Alamat Kantor Walikota Bukit Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi
Alamat Kantor DPRD Jalan Khatib Sulaiman No.7, Aur Tajungkang Ten-gah Sawah, Guguk Panjang, Aur Tajungkang Ten-gah Sawah, Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumat-era Barat 26138
Luas Wilayah 25,24 km2
Jumlah Penduduk 110.954 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi3 kecamatan dan 24 kelurahan.
Batas Wilayah Utara : Nagari Gadut dan Kapau Keca matan Tilatang KamangSelatan : Nagari Taluak Kecamatan Banu hampu Sungai PuarBarat : Nagari Sianok, Tabek Sarojo, Gu guak, Koto Gadang, Kecamatan IV KotoTimur : Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Canduang
Website www.bukittinggikota.go.id
90 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Bukittinggi
Jam GadangdiKotaBukittinggi
91Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Bukittinggi memiliki pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hal ini terbukti dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 taman kanak-kanak, 59 sekolah dasar, 10 SLTP, 15 SMU, 13
SMK dan 18 perguruan tinggi serta pusat pengembangan dan pelayanan stroke nasional yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Sektor andalan Kota Bukittinggi adalah sektor perdagangan dan pariwisata. Sektor perdagangan dapat terlihat dari aktivitas pasar induk yang selalu ramai. Sektor pariwisata Kota Bukittinggi dikenal dari wisata alam dan kuliner khas daerah. Objek wisata yang dimiliki kota ini antara lain Ngarai Sianok, Goa Jepang, Janjang Koto Gadang, Benteng Fort de Kock, Jam Gadang, Museum Rumah Bung Hatta, Jembatan Limpapeh, dan Kebun Binatang. Sedangkan untuk wisata kuliner Kota Bukittinggi menyediakan itiak mudo lado hijau dan makanan ringan seperti keripik sanjai.
Nama Pejabat Daerah
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 675.267.277.741,89 647.045.721.855,85 95,82 593.323.296.014.34
Belanja dan Transfer
740.530.417.595,22 631.173.276.618,00 85,23 579.515.283.167,49
Surplus/Defisit
-65.263.139.853,33 15.872.445.237,85 -24,32 13.808.012.846,85
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
88.463.139.853,33 88.463.139.853,33 100,00 98.943.344.066,48
Pengeluaran Pembiayaan
23.200.000.000,00 23.200.000.000,00 100,00 23.883.000.000,00
Pembiayaan Netto
65.263.139.853,33 65.263.139.853,33 100,00 75.060.344.066,48
SILPA 0,00 81.135.585.091,18 0,00 88.868.356.913.33
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : H.M. Ramlan Nurmatias, S.H.Wakil Walikota : H. Irwandi, S.H.Sekda : H. Yuen Karnova, S.E., M.E.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Beny Yusrial, S.IP.
92 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Payakumbuh
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956
Ibukota Payakumbuh
Alamat Kantor Walikota Jalan Sudirman 17, Payakumbuh
Alamat Kantor DPRD Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih, Paya-kumbuh Bar., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223
Luas Wilayah 80,43 km2
Jumlah Penduduk 116.910 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi 5 kecamatan dan 76 kelurahan.
Batas Wilayah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima puluh KotaSelatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh KotaBarat : Kecamatan Payakumbuh dan Keca matan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh KotaTimur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
Website www.payakumbuhkota.go.id
93Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Sebagai kota persinggahan, andalan Kota Payakumbuh
adalah sektor perdagangan dan jasa. Sektor pariwisa
ta Kota Payakumbuh berfokus pada wisata alam dan wisata sejarah. Wisata alam yang dapat ditemui di kota ini antara lain Ngalau Indah, Ngalau Sompik, Puncak Simarajo, dan Panorama Ampangan. Sedangkan wisata sejarah di kota ini antara lain Masjid Tuo Koto Nan Ompek, Masjid Gadang Balai Nan Duo Koto Nan Ompek, Museum Tan Malaka, Rumah Gadang Tuanku Lareh Koto Nan Ompek, dan perkampungan tradisional Minangkabau. Adapun makanan khas dari Kota Payakumbuh antara lain botiah, galamai, boreh rondang, kipang, dan paniaram. Buah tangan yang dapat dibawa dari Kota Payakumbuh adalah pandai sikek dan silungkang karena Kota Payakumbuh merupakan pusat home industry untuk kerajinan tersebut.
Nama Pejabat Daerah
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 721.538.408.135,00 717.632.636.495,00 99,46 703.922.042.002,00
Belanja dan Transfer
785.579.150.712,00 741.093.594.892,00 94,34 694.205.053.266,00
Surplus/Defisit
-64.040.742.577,00 -23.460.958.397,00 36,63 9.716.988.736,00
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
67.640.742.577,00 91.037.098.246,00 134,59 65.200.584.750,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.600.000.000,00 20.143.000.000,00 559,53 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
64.040.742.577,00 70.894.098.246,00 110,70 64.200.548.750,00
SILPA 0,00 47.433.139.849,00 0,00 73.917.573.486,00
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : Riza Falepi, S.T., M.T.Wakil Walikota : Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M.Sekda : Ir. H. Benni Warlis, M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Yendri Bodra Dt. Parmato Alam
94 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kota Padang Panjang
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 23 Maret 1956
Ibukota Padang Panjang
Alamat Kantor Kepala Daerah Jalan Sutan Syahrir 178, Padang Panjang
Alamat Kantor DPRD Jl. H. Agus Salim No.7 RT. IX Kel. Guguk Malin-tang, Guguk Malintang, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 17112
Luas Wilayah 23 km2
Jumlah Penduduk 104.499 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi2 Kecamatan dan 16 Kelurahan
Batas Wilayah Utara :Kecamatan X KotoSelatan :Kecamatan X KotoBarat : Kecamatan X KotoTimur : Kecamatan Batipuh
Website www.padangpanjang.go.id
95Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 560.907.764.325,11 549.936.359.823,02 98,04 505,170,035,889.81
Belanja dan Transfer
705.483.834.833,89 548.861.092.707,41 77,80
Surplus/Defisit -144.576.070.508,78 1.075.267.115,61 -0,74 13.710.241.075,81
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
147.976.070.508,78 147.976.070.508,78 100,00 150.065.829.432,97
Pengeluaran Pembiayaan
3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 100,00 15.800.000.000,00
Pembiayaan Netto
144.576.070.508,78 144.576.070.508,78 100,00 134.265.829.432,97
SILPA 0,00 145.651.337.624,39 0,00 147.976.070.508,78
Pada kota ini terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak berdampingan de–
ngan objek wisata Perkampungan Minangkabau (Minang Village) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya. Selain itu pada kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yang dikenal dengan Minang Fantasi (Mifan) yang terdiri dari taman air dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan slide tower. Saat ini Pemkot Padang Panjang berencana untuk membangunan kereta gantung dari kawasan Lembah Anai hingga ke lokasi Mifan di kawasan Silaing Bawah.
Nama Pejabat Daerah
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : H. Hendri Arnis, BSBA.Wakil Walikota : dr. H. Mawardi SamahSekda : Indra Gusnady
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Dr. H. Novi Hendri, S.E., M.Si.
96 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Agam
Dasar Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 1956
Ibukota Lubuk Basung
Alamat Kantor Bupati Jalan Sudirman No. 1 Padang Baru Lubuk Basung
Alamat Kantor DPRD Jalan Jend. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452
Luas Wilayah 2.232,30 km²
Jumlah Penduduk 459.487 jiwa
Jumlah Wilayah Administrasi16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong
Batas Wilayah Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabu paten Pasaman BaratSelatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.Barat : Samudera HindiaTimur : Kabupaten Lima Puluh Kota
Website www.agamkab.go.id
97Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan,
pariwisata, dan industri. Mata pencaharian utama dari penduduk Kabupaten Agam adalah bidang pertanian. Komoditi andalan perkebunan Kabupa–ten Agam adalah kelapa sawit. Sektor pariwisata Kabupaten Agam mengandalkan wisata alam se–perti daerah lain di Sumatera Barat, antara lain Danau Maninjau, Puncak Lawang dan XIII Nan Basa, Air Terjun Badorai, Pantai Ujung Karang, Kelok 44, Aia Tigo Raso, Taman Wisata Muko-Muko, dan Ngalau Tarang.
Nama Pejabat Daerah
Uraian Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran 2016 (Rp) Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan 1.387.389.442.419,00 1.349.740.830.327,14 97,29 1.275.212.405.967,86
Belanja dan Transfer
1.480.219.106.570,68 1.354.855.315.093,02 91,53 1.246.915.570.514,59
Surplus/Defisit -92.829.664.151,68 -5.114.484.765,88 5,51 28.296.835.453,27
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
128.534.193.151,68 128.534.193.151,68 100,00 109.118.357.698,41
Pengeluaran Pembiayaan
35.704.529.000,00 35.704.527.144,00 100,00 8.881.000.000,00
Pembiayaan Netto
92.829.664.151,68 92.829.666.007,68 100,00 100.237.357.698,41
SILPA 0,00 87.423.962.241,80 0,00 128.534.193.151,68
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2016
Kepala DaerahWalikota : Ir. H. Indra Catri, M.S.P.Wakil Walikota : Trinda Farhan Satria, M.T.Sekda : Drs. Martias Wanto, M.M.
Pimpinan DPRDKetua DPRD : Marga Indra Putra, S.Pd.
GALERI FOTOBPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
98 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penyerahan LHP Prov. Sumbar
Kunjungan Anggota V BPK RI
Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Penyerahan PKN Sawahlunto Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP
Knowledge Transfer Forum KunjungankeKejatiSumbar
Penyerahan PKN Sawahlunto Konsinyering LKPD
Kunjungan Anggota DPR RI Kunjungan PT TASPEN
Rapat Koordinasi Daerah Sosialisasi SPKN
Kunjungan Anggota DPR RI Kunjungan ke BPKP
GALERI FOTOBPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
99Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
Diklat Aset dan Investasi
Kegiatan Rohani di Mushola BPK Pwk Sumbar
TempatPenitipanAnak
Pisah Sambut Kepala Perwakilan Fitnes Centre
Penyerahan PKN Serah Terima Jabatan Kalan
Diklat Keprotokolan Kunjungan BPKP
Kunjungan KPKNL Rakernis AKN V di Lombok
Makan “Bajamba”
100 Profil Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Provinsi Sumatera Barat
top related