presentasi perskons
Post on 20-Dec-2015
5 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Politik Hukum Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor36/PUU/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)
Rumusan Masalah:1. Bagaimana politik hukum pengelolaan
migas sebelum dan setelah di berlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dalam mencapai Negara kesejahteraan?
2. Bagaimana Implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001?
Implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai putusan
pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2
.
M
e
n
o
l
a
k
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
p
a
r
a
P
e
m
o
h
o
n
u
n
t
u
k
s
e
l
a
i
n
d
a
n
s
e
l
e
b
i
h
n
y
a
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya
Terkait Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut
Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator (Pengubah dan Penghapus Norma) bukan sebagai Positive Legislator maka dibutuhkan implementasi yang akan dilaksanakan oleh addresat putusan MK yakni DPR dan Pemerintah.
: “The annulment of a law is legislative function, an act so to speak of negative legislation. A court which is competent to abolish laws individually or generally functions as a negative legislator”.Hans Kelsen
Terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi pendapat Mahkamah yang juga menjadilandasan pertimbangan:
Kontrak Kerja Sama (KKS) yang telah ditandatangani antara eks BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa lain sesuai dengan kesepakatan.
Untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas, menurut MK, (sampai terbentuknya aturan yang baru) fungsi dan tugas BP Migas harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan c.q. Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan MK, dilaksanakan oleh Pemerintah atau BUMN yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3 Poin Penting Perpres Nomor 95 Tahun 2013
Segala kontrak dengan K3S tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya kontrak
Seluruh proses pengelolaan yang sedang dilakukan oleh BPMIGAS dilanjutkan oleh MESDM.
Pepres dan Permen yang telah disebutkan diatas mengakibatkan BP migas dibawah Kementerian ESDM sehingga kedudukan pelaksanaan dan kontrak Migas ditangan pemerintah
kedudukan pelaksanaan dan kontrak
Sebelum:Business to business
(B to B),
Sesudah:Business to
government ( B to G)
Pembentukan SKK Migas oleh Pemerintah itu pun, sifatnya juga sementara, masih diperlukannya kepastian hukum yang menjamin pelaksanaan migas bagi pemerintah, rakyat Indonesia dan pihak lain yang bersakutan, sampai adanya aturan yang baru atau revisi UU Migas dari DPR
Kesimpulan Politik hukum mengenai pengelolaan migas
tercantum dalam bab XIV UUD 1945 tentang “ perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan bumi, air dan kekayaan alam yang yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Putusan MK yang menyatakan BP Migas Inskontitusional, megakibatkan BP Migas Bubar.
Pembentukkan SKK Migas Melalui Perpers dan Kepres Tidak Serta merta menyelesaikan masalah
Saran:Politik hukum pengelolaan Migas harus
sesuai dengan semangat dan jiwa Pasal 33 UUD 1945 dengan asas hak menguasai Negara agar terciptanya Negara kesejahteraan
Pemerintah segera merumuskan Revisi Undang-Undang Migas, diharapkan pemerintah tidak hanya merubah kebijakkan kontrak-kontrak tetapi juga manajemen pengelolaan yang lebih baik dengan dasar tujuan untuk kemakmuran rakyat.
Permasalahan kontrak migas haruslah dibuat dalam bentuk business to business (B to B), bukan business to government ( B to G)
top related