presentasi forum anti korupsi
Post on 22-Jun-2015
161 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Position Paper “Keberlanjutan
Reformasi Birokrasi di Indonesia:
Perkembangan Terkini dan Kelanjutan
Berikutnya”
I do not rule Russia: ten thousand clerks do. Czar Nicholas I (1796-1855)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IND
SGP
Inde
x of
Gov
nmt E
ffecti
vene
ss
HDIndex
Medium =0,61
High =0,73
Kondisi birokrasi dalam indikator (prA – GDRB)
• Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan.
• Birokrasi yang buruk akan menurunkan dayasaing melalui timbulnya ekonomi biaya tinggi:
1. Biaya korupsi;2. Biaya kepatuhan terhadap hukum dan
aturan yang membebani (business-unfriendly regulations);
3. Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan;
4. Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis.
AKIBATNYA….
MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PELAYANAN PUBLIK BELUM BERKUALITAS
KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT
SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN
MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL
INDEKS SUMBER THN SGP MYS THA PHL IND VNM
CPI TII 2010 9,3 4,4 3,5 2,4 2,8 2,7EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN* WB 2010 9,51 7,26 5,39 4,96 4,61 4,47
PENGENDALIAN KORUPSI* WB 2010 9,43 5,27 4,37 3,39 3,51 3,74
PENURUNAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK*
Fund for Peace
2010 8,3 5 4,6 3,7 3,3 3,6PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN
Bertelsmann Stiftung
2010 9,7 6,7 5 3,7 5,3 5
BIAYA BIROKRASI
MENGAPA RB MENJADI PENTING?(APA ITU RB)
AKIBATNYA….
MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PELAYANAN PUBLIK BELUM BERKUALITAS
KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT
SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN
MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL
ReformasiBirokrasi
Tujuan Akhir Birokrasi
1. Bersih dari KKN
2. Akuntabel dan berkinerja
3. Pelayanan Publik Prima
TRANSFORMASI
Sumber: KEMENPAN
Rule-based bureaucracy
Performance-based bureaucracy
Dynamics governance
2013
2018
2025
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
LUARAN & HASIL (OUTPUT & OUTCOMES)
14 786636163 5
Data diolah tim dari data KemenPAN
LUARAN (OUTPUT)
Data diolah tim dari data KemenPAN
LUARAN (OUTPUT)
10
Pengembangan Sistem Seleksi CPNSDan Promosi PNS Secara Terbuka
10
Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012 secara transparan, objektif dan Bebas KKN
Pembangunan CAT (Computer Assisted Test) di 12 KanReg BKN
Promosi Terbuka di 32 K/L/Pemda
LUARAN (OUTPUT)
11
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
50000
100000
150000
200000
250000
Gaji Honorarium & Tunjangan
Dala
m T
rilli
un R
pTrend Belanja Pegawai Nasional
Sumber data: Kemenkeu (Analisis: EDLA)
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 -
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
5,167,057
3,825,134
3,634,708 3,363,414
4,927,563
Belanja Pegawai Terhadap Belanja Total Pemerintah Kota/Kabupaten TA 2012
Belanja Pegawai (dlm Milyar Rp.)
Tota
l Bel
anja
(d
lm M
ilya
r R
p.)
(dlm milyar rupiah)Alokasi Belanja Pegawai Pemerintahan Pusat
TA 2006-2012
2009 2010 2011 2012
a. Gaji 70.654 80.990 89.737 104.936
b. Honorarium & Vakasi 8.496 14.334 31.025 41.615
c. Kontribusi Sosial 48.520 52.754 62.113 69.175
Total Belanja Pegawai 127.670 148.078 182.875 215.725e. Trend kenaikan komponen “b” (%)
9 69 116 34
MiliarEfek TBP Terhadap PAD 2012
0,1 < R ≤ 0,3
0,5 < R < 0,3
0,7 < R ≤ 0,5
R ≥ 0,7 Total
Jumlah Kab/kota
33 161 285 12 491
Besaran TBP
9.555 61.727 146.808 7.745 37.674
PAD (dlm miliar rupiah)
1.193 16.251 19.435 796 37.674
Rasio PAD/TBP (%)
0,12 0,26 0,13 0,10 0,17
BIAYA REFORMASI
R= ratio perbandingan Belanja Pegawai/Total Belanja
Capaian PerkiraanCapaian
2014(Notifika
si)
StatusAwal
(2009)
Target2014Indikator Satuan 2010 2011 2012
PersentasePemda dengan Opini WTP atasLaporanKeuangan Pemda (Daerah) 1
% 2,68 60 3 9 16
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Skor Integritas Skor0-10
6,64 8,0 6,16 7,07 6,86PelayananPublik (Pusat) 2
Skor IntegritasPelayanan Publik (Daerah) 2
Skor0-10
6,46 8,0 5,26 6,00 6,32
122**)Peringkat Peringkat
0-18375 115 126 129
KemudahanBerusaha 3
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
IndeksEfektifitas Pemerintahan 4
Skor-2,5 s.d 2,5
-0,29 0,5 -0,19 -0,24 n.a
Persentase K/Lyang Akuntabel5
% 47,37 100 63,29 82,93 95,06
Persentase % 3,76 80 31,03 63,33 75,76Provinsi yangAkuntabel5
PersentaseKab/Kota yang Akuntabel 5
% 5,08 60 8,77 12,78 n.a
Keterangan : *) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100); **) DoingBussiness Report 2010Sumber:1) BPK, 2) KPK, 3) IFC/WB, 4) WB, dan 5) KemenPAN dan RB
Sudah tercapai/on track/on-trend Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
SURVEY KUALITAS BIROKRASI
13
Survey Kompas (2012)
menyimpulkan bahwa
kinerja aparat birokrasi
masih buruk sehingga
mengakibatkan pelayanan
publik tidak berjalan
maksimal
Kinerja Birokrasi Dianggap Buruk Respon Terhadap Isu Pelayanan & Remunerasi
Survey Tempo (2012)
menyatakan bahwa 62
persen responden menilai
birokrasi Indonesia masih
memiliki kinerja yang
buruk, meskipun
pemerintah Indonesia telah
melakukan reformasi
birokrasi
INDEKS SUMBER
SGP MYS THA PHL IND VNM
2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN*
WGI/WB 9,51 9,3 7,26 7 5,39 5,4 4,96 5,2 4,61 4,4 4,47 4,4
PENGENDALIAN KORUPSI*
WGI/WB 9,43 9,3 5,27 5,6 4,37 4,3 3,39 3,8 3,51 3,7 3,74 3,9
PENURUNAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK*
Fund for Peace 8,3 7,8 5 5,2 4,6 3,9 3,7 3,7 3,3 3,8 3,6 5,3
PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN
Bertelsmann Stiftung 9,7 9,2 6,7 7 5 5 2,4 5 5,3 5 5 4,7
Beberapa Indikator Kualitas BirokrasiDi ASEAN saja, Indonesia tidak cukup kompetitif...
15
2000 2002 2004 2006 2008 2010 20122.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
IEP IPK
Trend Perubahan Persepsi Terhadap Efektivitas Pemerintah & Pengedalian Korupsi Indonesia 2000-2012
Tahun Efektivitas Pemerintah (IEP)
Laju PerubahanIEP
Pengendalian Korupsi (IPK)
Laju Perubahan IPK
2000 4,45 3,22
2009 4,45 3,37
2010 4,61 0,16 3,51 0,14
2011 4,50 -0,10 3,64 0,07
2012 4,42 -0,08 3.69 0,05
Rerata Perubahan Persepsi Kurun Waktu 2000-2012:
1. Keefektivitasan Pemerintah = - 0,00/tahun2. Pengendalian Korupsi = 0,04/tahun
Keterangan: IPK: Reflects perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests.
IEP: Reflects perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.
Analisis Enda (RAPID – BR)
EVALUASI TERHADAP MUATAN KEBIJAKAN & PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
1.Payung hukum reformasi birokrasi saat ini, membuat kebijakan rentan bergantung pada inisiatif presiden.
2.Cenderung inward-looking, minim perhatian pada yang menjadi kebutuhan masyarakat luas sebagai pihak yang paling terkena dampak kinerja birokrasi.
3.Ketidakjelasan hubungan kausal area perubahan dan sasaran RB.
4.Korelasi dan kausalitas antar-Area Perubahan dan antar-Langkah Percepatan belum jelas keterkaitan.
[Terkesan. Grand Design dan Roadmap seperti tersusun secara terpisah]5. Penyeragaman kebutuhan dan
kemampuan birokrasi
1. Menyulitkan sinkronisasi dengan tujuan esensial reformasi birokrasi yg ada dalam perundang-undangan lain (seperti: UU No. 7/2006, UU No. 25/2009, Inpres No. 9 & No. 17/2011, Perpres No. 55/2012, Sistem Integritas Nasional)
2. Dalam pelaksanaannya, tiga tujuan utama RB dilihat sebagai tiga tujuan yang terpisah.
3. Quick wins belum menjadi leverage, tapi sering menjadi program yang “ mudah dilakukan .
4. Distorsi pemaknaan“reformasi birokrasi”menjadi sekedar renumerasi
5. Formalitas tanpa kehadiran stakeholder, tidak adanya tekanan external terhadap proses berjalannya reformasi
6. Menjadi input oriented 7. Proses politik tanpa dukungan politik; tekanan
dari luar birokrasi kecil8. Lemahnya leadership dan komitmen (will)
pucuk pimpinan (nasional, K/L, dan Pemda), sehingga tekanan internal untuk terlaksananya RB menjadi kecil
9. Penyusunan roadmap sebagai dokumen reformasi belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
10.Belum adanya mekanisme feedback dari Kemenpan & RB(terhadap roadmap PEMDA)
KEBIJAKAN implementasi
17
Tahun Merdeka
Indeks Pengendalian Korupsi 2012
Indeks Efektivitas
Pemerintah 2012
Laju Perubahan Tahunan
IPK
Laju Perubahan Tahunan
IEP
Lamanya mencapai level IPK Singapura
2012
Lamanya mencapai level IEP Singapura
2012
SINGAPURA 1965 9,31 9,30 0,20 0,20 N/A N/A
MALAYSIA 1957 5,60 7,02 0,10 0,13 36 18
THAILAND 1896 4,32 5,41 0,04 0,05 134 83
VIETNAM 1945 3,89 4,42 0,06 0,07 93 74
FILIPINA 1946 3,83 5,16 0,06 0,08 94 53
INDONESIA 1945 3,69 4,42 0,06 0,07 102 74
2013 2015 2017 2019 2021 2023 20252.00
4.00
6.00
8.00
10.00
R=0,36 Linear (R=0,36) R=0,15Business As Usual
3 Scenario Peningkatan Persepsi Publik Terhadap Kemampuan Negara Indonesia Mengendalikan Korupsi
2013-2025
Belgia
2012
Cekoslowakia
2012
Maroko
2012
Rekomendasi strategi
1. Peningkatan payung hukum setaraf UU sebagai landasan hukum bagi keberlanjutan reformasi birokrasi reformasi birokrasi saat ini.
2. Penajaman grand design dan inter-relasinya dengan roadmap
3. Penguatan mesin reformasi & implementasi:• Pengendali langsung oleh Presiden, melakukan
koneksitas antara kinerja reformasi birokrasi dan kinerja pembangunan
• Penempatan Kementerian PAN dan RB secara eksplisit sebagai kementerian koordinator
• Pendekatan reformasi kontekstual: spesifik, fokus dan berorientasi kepada output dan outcomes
4. Arah stratejik reformasi birokrasi perlu dikaitkan dengan anggaran (value for money)
5. Membangun ”framing” & retorika baru untuk RB yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi seluruh bangsa (dimensi ideologis)
Rekomendasi:0/6. REFOCUSING SASARAN UTAMA RB PADA
PEMBERANTASAN KORUPSI – MENINGKATKAN KUALITAS PEMENTIHAN
1. Mempersempit sasaran reformasi akan meningkatkan tingkat keberhasilan (Polidano, 2010).
2. Tingkat keberhasilan reformasi birokrasi tergantung pada tuntutan reformasi (demand side) dan seberapa jauh posisi politik birokrasi (supply side) (Painter,2004)
Tuntutan Tinggi Akan Reformasi
Tuntutan Rendah Akan Reformasi
Autonomous bureaucracy
Gridlock /Negotiated reform
Status quo/Incremental adaptation
Instrumental bureaucracy
Mandated reform Status quoIndonesia
Saat ini
Isu Pemberantasan Korupsi adalah isu telah menjadi konsensus” nasional, sehingga bisa jadi faktor penekan. Hal ini bisa mendorong bergesernya kuadran 4 menuju kuadran 3 (RB menjadi mandated reform)
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IND
SGPIn
dex
ofCo
ntro
l of C
orru
ption
HDIndex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IND
SGPIn
dex
ofCo
rrup
tion
Index of Govnmt Effectiveness
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IND
SGP
Inde
x of
Gov
nmt E
ffecti
vene
ss
HDIndex
Medium =0,61
High =0,73
TERIMAKASIH
Birokrasi
Kepentingan N
asional
Pelayanan Prima
Efektif
Akuntabel
Efisien
Issue: How much - Rationale
Issue: How to prove - Evidence
Issue: To whom - Claim Holders
Fundamental
Pragmatis
Kesempatan (Opportunity)
• Ideologi• Filosofi
• Politik• Kebijakan• Program Pembangunan
• Pelayanan Dasar Masyarakat
• Peningkatan layanan bisnis• dll
26
Opini BPK atas LKKL dan LKPD
WTP WDP TW TMP
K/L 74% 24% 0% 2%
Provinsi 61% 35% 0% 4%
Kab/Kota 25% 66% 1% 8%
Sumber: BPK, IHPS Semester I 2013
Skor LAKIP Pusat dan Daerah
A B CC C D
K/L 7,14%
39,29% 47,62% 3,57% 2,38%
Provinsi - 27,27% 57,58% 15,15% -
Kab/Kota - O,45% 23,90% 58,16% 17,47%
Sumber: KemenPAN & RB, 2013
Bersih dan Akuntabel?
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja DaerahAgregat Provinsi, Kabupaten dan Kota
27
Efektifitas & Efisiensi?
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
28
Tingkat Kepatuhan K/L thd UU Pelayanan Publik
Rendah (27,8%)
Sedang (50%)
Tinggi (22,2%)
Sumber: Kajian Ombudsman RI, 2013
Jumlah Hari Memulai Usaha Negara ASEAN 2014
NO NEGARA JML HARI
1 Singapura 2,5
2 Malaysia 6
3 Thailand 27,5
4 Vietnam 34
5 Filipina 35
6 Indonesia 48
7 Laos 92
8 Cambodia 104
Pemerintahan terbuka
berbasis IT
Pemerintahan
partisipatif dan
melayani
SDM Aparatur
yang kompeten
dan kompetitif
Pemerintahan yang
efektif dan efisien
Tujuan Akhir Birokrasi:
1. Bersih dari KKN
2. Akuntabel dan berkinerja
3. Pelayanan Publik Prima
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
Sumber: KEMENPAN
top related