prediksi soal ujian tengah semester v tahun … · c. sumber-sumber penerimaan negara disertai...
Post on 07-Mar-2019
263 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 1
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER V
TAHUN 2017/2018
MATA KULIAH HUKUM PAJAK
Disusun oleh
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
muh.jamal08
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 2
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Silakan follow ya
muh.jamal85@yahoo.com
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
muh.jamal1608@gmail.com
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 3
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 4
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018
MATA KULIAH : HUKUM PAJAK
HARI, TANGGAL : JUMAT, 3 NOVEMBER 2017
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V
WAKTU : 60 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
Soal:
1. Jelaskan oleh saudara:
a. Jelaskan pengertian pajak?
Jawaban:
1) Berdasarkan Pasal 1 buti 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
2) Definisi pajak ditinjau dari segi hukum bahwa pajak adalah perikatan yang timbul
karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang (taatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepadanya
(kas negara) yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara
langsung dapat ditunjuk, yang digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-
penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 5
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
3) Menurut Prof. P.J.A Adriani, S.H., bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
perturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas pemerintahan.
4) Menurut Prof. Rochmat Soemitro S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak
dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan.
5) Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam bukunya De Over Herdsntiddelen Van
Indonesie, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
6) Menurut Prof. Dr. Mjn. Smeets, dalam bukunya De Economische Betekenis
Belastigen, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat
ditunjukan dalam hal yang individu dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.
b. Jelaskan tentang wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP)!
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 1 buti 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 buti 6 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 6
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
c. Sumber-sumber penerimaan negara disertai contoh-contoh!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa sumber-sumber penerimaan negara, yaitu:
1) Kekayaan alam, bumi, air dan kekayaan yang terkadung didalamnya yang dapat bernilai
uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Contohnya hasil
pertambangan minyak, air PDAM, hasil kepala sawit dan lain sebagainya.
2) Bea cukai, pungutan biaya terhadap barang kena “cukai atau bahan-bahan”. Sebagaimana
menurut Undang-undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai, contohnya etil alkohol atau
etanol, tembakau, dan kosmetik.
3) Retribusi, menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi
atau badan. Contohnya pemungutan dari pemerintah daerah seperti di pasar dan
retribusi parkir.
4) Iuran, jenis kegiatan rutinitas masyarakat yang ikut serta dalam pembayaran sesuatu
kepada negara. Contohnya bayar listrik kepada PLN.
5) Pajak, peralihan sektor umum ke negara / publik. Contohnya jalan tol/ BPKB.
6) Sumbangan, penerimaan uang dari negara lain atau memberikan uang bantuan kepada
negara lain. Contoh para negara memberikan uang untuk sumbangan pada saat
Konferensi 1972 uang tersebut diberikan keapda negara yang terkena bencana oleh PBB.
Contoh lainnya negara Indonesia memberikan sumbangan kepada negara Roghiniya.
7) Laba dari BUMN, keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha badan usaha milik
negara. Contohnya Hotel Indonesia dan Kimia Farma.
8) Obligasi negara/obligasi daerah, peminjaman utang negara atau daerah. Contohnya
Indonesia meminjam uang kepada Bank Dunia.
9) Sumber-sumber lainnya. Contohnya hadiah-hadiah untuk negara seperti yang diberikan
oleh Raja Arab untuk Indonesia saat berkunjung ke Indonesia.
d. Jelaskan unsur-unsur pajak!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa unsur-unsur pajak, yaitu:
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 7
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
1) Pajak berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh DPR atas
persetujuan Presiden sebagai wakil dari pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat
menyetujui dilakukan pemungutan pajak kepadanya. Sehingga pemungutan pajak kepada
rakyat ini tidak menyalahi, karena sudah ada persetujuan sebelumnya.
2) Pajak tidak ada imbalan jasa secara langsung yang dapat ditunjuk. Jadi disini tidak
ada imbalan, seperti kepada rakyat/masyarakat yang telah melunasi/membanyar PBB
tidak diberikan apa-apa dari pemerintah. Memang secraa tidak langsung, hasil pendapatan
dari pajak digunakan untuk biaya rutin negara dan pembangunan ini bisa dinikmati oleh
rakyat.
3) Semua masyarakat menikmati hasil dari pajak ini baik yang mebayar pajak
maupun yang dibebaskan dari pajak, seperti pembangunan Gedung Sekolah, termasuk
sarana prasarananya, Rumah Sakit, Posyandu, Pembangunan Jalan, dan sebagainya.
4) Pajak merupakan iuran yang dipaksakan. Paksaannya bersifat yuridis, artinya mereka
yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi surat paksa, dan selanjutnya disita oleh
petugas pajak/fiscus, apabila tidak membayar saja sebagaimana ditegaskan dalam
Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
e. Ciri-ciri yang melekat pada pajak? Uraian!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah sebagai berikut:
1) Merupakan peralihan kekayaan dari seseorang atau badan kepada negara.
2) Tanpa adanya imbalan secara langsung.
3) Dapat dipaksakan.
4) Bisa berulang-ulang atau sekaligus.
5) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah/negara, atau pengeluaran rutin dan
pembangunan.
6) Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sebagai penghambat atau
pendorong/rangsangan.
7) Secara langsung atau tidak langsung.
8) Pungutan pajak bersifat khusus (besteming heffing).
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 8
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
f. Jelaskan perbedaan antara pajak dan retribusi!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi
Sofiyah, S.H.,M.H. bahwa perbedaan antara pajak dan retribusi, adalah sebagai berikut:
1) Pajak prestasinya tidak langsung, sedangkan retribusi prestasinya secara
langsung.
2) Pajak pemungutannya berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi diatur
berdasarkan peraturan daerah (kedudukannya lebih rendah dari undang-undang,
tidak sekuat pajak).
3) Sanksi pajak bersifat yuridis, artinya berdasarkan aturan undang-undang, bila ada
yang tidak membayar dikenakan tagihan dengan surat paksa dan sita, sedang retribusi
sanksninya bersifat ekonomis, artinya siapa yang tidak membayar retribusi tidak
akan mendapat imbalan langsung.
4) Hasil pungutan pajak, uang yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai
keperluan pengeluaran rutin negara, sedangkan hasil retribusi dipergunakan
untuk pengelolaan dan perbaikan-perbaikan/eksploitasi di daerah.
2. Sebutkan landasan hukum pajak? Dan mengapa pajak harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan? Jelaskan!
Jawaban:
Landasan hukum pajak, yaitu;
a. Landasan idiil, yaitu Pancasila.
b. Landasan konstitusional, terdapat dalam Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang”.
c. Landasan operasional, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No.19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-undang No.14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 9
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
3. Soalnya, yaitu:
a. Jelaksan yang dimaksud hukum pajak materil dan formil?
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa:
1) Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang membuat norma-norma yang mengatur
tentang:
a) Keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum, yang menyebabkan seseorang
dikenakan pajak (objek pajak).
b) Menentukan subjek yang dikenakan pajak, serta berapa besarnya pajak terutang.
c) Mengatur tarif pajak yang dikenakan.
d) Mengatur mulai dan hapusnya utang pajak.
e) Mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak.
Jadi, hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang mengatur mengenai subjek pajak,
objek pajak dan tarif pajak, serta mulai dan hapusnya utang pajak. Adapun yang termasuk
hukum pajak materiil, yaitu:
a) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1983, kemudian diubah
oleh Undang-undang No.10 Tahun 1994, selanjutnya oleh Undang-undang No.17
Tahun 2000, dan terakhir oleh Undang-undang No.36 Tahun 2008.
b) Pajak Pertambahan Nilai, diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1963,
kemudian diubah oleh Undang-undang No.11 Tahun 1994, dan terakhir oleh Undang-
undang No.18 Tahun 2000.
c) Pajak Bumi dan Bangunan, diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1985
kemudian diubah oleh Undang-undang No.12 Tahun 1994.
d) Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Pajak Materai.
e) Venderuglement Stb.1908 Nomor 49.
2) Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang membuat bentuk/tata cara untuk
mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Adapun cara melaksanakan
hukum pajak formil meliputi prosedur, hak-hak fiscus, dan kewajiban pajak. Kemudian
yang termasuk hukum pajak formil, antara lain:
a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 10
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
b) Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
c) Stb.1972 No. 29 Ordonansi Undang-undang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP),
kemudian diubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang diatur
dalam Undang-undang No.17 Tahun 1997, dan terakhir diubah oleh Undang-
undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
b. Jelaskan macam-macam pajak!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa macam-macam pajak, yaitu:
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan atas seseorang atau
badan yang memperoleh manfaat atas penggunaan bumi dan bangunan.
2) Pajak Penghasilan (P.Ph), yaitu suatu pajak yang dikenakan atas orang atau badan yang
memperoleh penghasilan dalam bentuk apa pun.
3) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak yang dikenakan atas orang atau badan
yang memiliki kendaraan roda dua, roda tiga atau roda empat.
4) Pajak Tontonan, pajak yang dikenakan atas orang badan yang melaksanakan pertunjukan
bioskop atau pertunjukan lainnya.
5) Pajak Bea Materai, adalah pajak yang dikenakan atas tanda-tanda (struke) yang dapat
dijadikans ebagai alat bukti.
6) Pajak Reklame, adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian papan reklame, kecuali
yang termuat dalam warta harian.
7) Pajak Bea Cukai, adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan kimia tertentu.
8) Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, yaitu pajak yang dikenakan
atas pertambahan nilai suatu barang dalam proses produksi.
9) Pajak Pembangunan, ialah pajak yang dikenakan pada pelayanan yang diberikan pada
rumah makan, sekarang Pajak Hotel dan Restoran.
10) Pajak Perusahaan, adalah pajak yang dikenakan atas pelaksanaan dari kegiatan
perusahaan.
11) Pajak Ekspor, adalah pajak yang dikenakan atas barang yang dikirim ke luar negeri.
12) Pajak Bea Masuk, adalah pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke dalam negeri.
13) Pajak Penjualan, adalah pajak yang dikenakan atas barang yang akan dijual.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 11
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
14) Pajak Orang Asing, adalah pajak yang dikenakan kepada orang asing atas perbuatan
hukumnya.
c. Jelaskan pula yang dimaksud dengan fungsi pajak dalam masyarakat? Masing-masing di
sertai contohnya!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu:
1) Fungsi budgeter, bahwa pemungutan pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan
uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran rutin negara, antara lain:
a. Untuk membayar gaji pegawai negeri. Contohnya bayar gaji bulanan guru, dosen
dan pegawai negeri lainnya dan adanya program sertifikasi untuk guru.
b. Untuk membeli barang investaris kantor dan alat tulis kantor. Contohnya
pembelian ATK DPR, dan lembaga negara lainnya dalam rangka untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya.
c. Untuk membayar cicilan utang ke luar negeri beserta bunganya. Contohnya
Indonesia membayar secara gradual utang ke Bank Dunia.
d. Untuk membantu daerah-daerah otonom. Contohnya pemerataan keuangan dari
pusat ke daerah melalui dana desa.
e. Untuk pengeluaran-pengeluaran lain, yang merupakan kegiatan perayaan nasional
atau internasional serta biaya-biaya SPJ. Contohnya pengeluaran hari 17 Agustus,
biaya lembaga negara kujungan ke luar negeri, dan sebagainya.
2) Fungsi mengatur/regulerend, dalam hal ini fungsi pajak bukan semata-mata untuk
memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara, melainkan juga dapat
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu:
a. Sebagai alat untuk menarik modal dalam negeri untuk diinventasikan dalam
proyek-proyek pembangunan di bidang swasta yang diprioritaskan oleh pemerintah
sebagaimana hal ini berdasar pada Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing. Contohnya Indonesia melakukan investasi dengan
Tiongkok atau Cina dalam bidang industri.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 12
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
b. Sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap barang-barang industri
produksi dalam negeri dengan mengenakan pajak yang tinggi pada barang-
barang impor. Contohnya dalam Undang-undang No.11 tahun 1995 tentang
Cukai, mengenai cukai etil alkohol atau etanol, tembakau, dan kosmetik.
c. Sebagai alat dalam memberikan pembebasan pajak (tax holiday) atau dengan
memberikan keringanan pajak dengan tarif yang rendah dari biasanya.
Contohnya Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
d. Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong usaha koperasi, lebih-lebih
karena koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Contohnya pengelolaan air oleh PDAM.
e. Pajak dapat digunakan untuk menaggulangi inflasi, dimana uang banyak beredar
di luar, maka pemerintah dengan mengiming-ngiming bunga yang tinggi, supaya bisa
masuk ke Bank. Contohnya obligasi dan program peminjaman kredit rakyat.
f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memeratakan pendapat masyarakat
(retribusi on of incom), caranya dengan mengenakan tarif progresif, artinya semakin
tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pajaknya. Dengan dikenakan tarif
yang progresif menyebabkan penghasilan pajak menunjukkan grafik yang lebih
mendatar. Contohnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.
4. Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Pajak, bahwa pembagian pajak dibagi menurut golongan, sifat
dan pemungutannya (kewenangannya). Uraikan dan sebutkan contoh-contohnya!
Jawaban:
Berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi Sofiyah,
S.H.,M.H. bahwa pembagian pajak menurut golongannya, yaitu:
1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak
lain, tetapi harus menjadi beban langusng wajib pajak yang bersangkutan dan di pungut secara
periodik. Adapun ciri-ciri pajak langsung, yaitu:
a) Pajak tersebut dipungut secara periodik.
b) Pajak tersebut pembayarannya melalui administrasi yang panjang.
c) Pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 13
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Adapun contohnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (P.Ph),
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan lainnya.
2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada
pihak lain dan di pungutnya secara insidentil artinya pemungutan pajak dilakukan bila ada
transaksi misalnya jual beli. Adapun ciri-ciri pajak tidak langsung, yaitu:
a) Proses pembayarannya tidak secara periodik.
b) Pajak tersebut pembayarannya tidak melalui administrasi yang panjang.
c) Pajak tersebut bisa dilimpahkan kepada orang lain.
Adapun contohnya yaitu pajak rokok dan pajak tontonan.
Kemudian berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi
Sofiyah, S.H.,M.H. bahwa pembagian pajak menurut sifatnya, yaitu:
1) Pajak perorangan, yaitu pajak yang besar kecilnya utang pajak dipengaruhi oleh keadaan
pribadi wajib pajak meliputi:
a) besarnya penghasilan wajib pajak.
b) status perkawinan dari wajib pajak;
c) jumlah tanggung wajib pajak.
2) Pajak kebendaan, yaitu pajak yang besar kecilnya utang pajak yang harus dibayar, tidak
dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajak.
Selanjutnya berdasarkan Hand Out yang berjudul Materi Hukum Pajak karangan Hj. Sofi
Sofiyah, S.H.,M.H. bahwa pembagian pajak menurut kewenanganya, yaitu:
1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanannya dikelola
oleh Direktorat Jendral Pajak dan Direktur Bea Cukai Depatemen Keuangan, berikut
seluruh aparat vertikal kebawahnya.
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanannya
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dipenda, meliputi:
a) Pajak daerah Provinsi teridiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Motor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota teridiri atas: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengelolaan Bahan Galian, dan Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 14
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
5. Jelaskan mengenai subjek dan objek pajak!
Jawaban:
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang menjadi subjek pajak, yaitu:
a. orang pribadi;
b. warisan yang belum terbagi;
c. badan yang terdiri atas Perseroan Tebatas, CV, NV, Firma, BUMN, BUMD, Persekutuan,
Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Lembaga Dana Pensiun, dan lain-lain;
d. bentuk usaha tetap (BUT).
Kemudian subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada
di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2) Badan yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggatikan yang berhak.
b. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia.
Selanjutnya perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negari,
yaitu:
a. Subjek pajak dalam negeri (SPDN) dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari
Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri (SPLN) dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
b. Subjek pajak dalam negeri (SPDN) dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto,
sedangkan subjek pajak luar negeri (SPLN) dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
c. Subjek pajak dalam negeri (SPDN) wajib menyampaikan SPT tahunan sebagai sarana
menghitung pajak yang terutang, sedangkan subjek pajak luar negeri (SPLN) tidak wajib
menyampaik SPT tahunan karena kewajiban pajaknya sudah dipenuhi melalui pajak
yang bersifat final.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Pajak
Halaman 15
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Adapun yang termasuk subjek pajak bumi dan bangunan adalah:
a. Orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan hal ini dapat dibuktikan
dengan mudah karena setiap tanah/bangunan ada sertifikatnya.
b. Setiap orang atau badan yang memiliki dan menguasai tanah dan bangunan diwajibkan
mendaftarkan objek pajaknya dan memasukkan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP,
dalam hal ini sama dengan SPT.
c. Surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP akan dipelajari oleh pejabat kantor pajak dan
menetapkan besarnya pajak yang terutang yang disebut SPPT dan harus dibayar 6 bulan sejak
SPPT dikeluarkan.
Kemudian yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan adalah Penghasilan. Penghasilan
ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia
maupun di luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib
pajak dengan nama dan bentuk apapun. Dalam hal ini yang termasuk objek penghasilan ialah
sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 26 Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah tanah
dan bangunan. Tanah atau bumi adalah permukaan bumi termasuk perairan dan tubuh
bumi yang ada dibawah permukaan bumi, sedangkan bangunan ialah kontruksi teknik yang
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Adapun yang tidak
termasuk objek bumi dan bangunan, yaitu:
a. Melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan dan pendidikan.
b. Untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan itu.
c. Untuk hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan lain-lain.
d. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsul asing.
e. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
top related