powerpoint presentationsimekadal.pprpt.atr-bpn.go.id/sakip/laporan kinerja ditjen pprpt... ·...
Post on 19-Apr-2019
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
katapengantar
Laporan Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah (PPRPT) Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Ditjen PPRPT merupakan institusi pemerintah yang bertanggungjawab
terhadap peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah.
Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2017 merupakan lanjutan
dari kebijakan tahun 2016 dengan berbagai perbaikan dalam rangka
pelaksanaan 2 sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2015-2019, yakni
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tertib
pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah negara bekas
tanah terlantar. Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah telah menetapkan peta strategis tahun 2017 melalui 4
Indikator Kinerja Program (IKP), 4 Output, dan 10 indikator output.
Laporan Kinerja Ditjen PPRPT menggambarkan capaian kinerja tahun 2017
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Strategis (Renstra) 2015-
2019 dan RPJMN 2015-2019 beserta analisisnya. Permasalahan dan
kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2017, akan menjadi
rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2018.
Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami
harapkan untuk peningkatan kinerja Ditjen PPRPT dalam rangka
mewujudkan peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah.
d I r j e n p e n g e n d a l I a n p e m a n f a a t a n r u a n g d a n p e n g u a s a a n t a n a h
Jakarta, Februari 2018
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP.
ringkasaneksekutif
Laporan kinerja Ditjen PPRPT tahun 2017, merupakan perwujudan transparansi dan
akuntabilitas Ditjen PPRPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan
anggaran. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi
dan misi, sebagaimana yang terjabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2017 dan Renstra Ditjen PPRPT Tahun 2015-2019.
Pada Kabinet Kerja 2015-2019, Ditjen PPRPT sebagai unit organisasi yang berada dalam
lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat amanat
untuk menjalankan tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah. Hal ini berarti bahwa fungsi pengendalian, baik dalam hal pengendalian pemanfaatan
ruang maupun pengendalian pertanahan, akan dijalankan oleh unit organisasi Ditjen PPRPT.
Melalui pembentukan Ditjen ini, diharapkan dapat tercapai suatu sinergitas antara kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijakan pengendalian pertanahan, dalam
menjawab isu strategis yang dihadapi di masing-masing bidang baik tata ruang maupun
pertanahan.
Dalam menjalankan tugas yang diemban, Ditjen PPRPT memiliki tujuan yakni “Menjamin
terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan
kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan
lebih lanjut melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1). Pemanfaatan Ruang yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan 2). Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.
Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah, digunakan 4 Indikator Kinerja Program (IKP), 4 Output, dan 10 Indikator
Output.
Berdasarkan hasil analisis, kinerja Ditjen PPRPT tahun 2017 (Berdasarkan PK) telah
menunjukan capaian yang terukur dengan tercapainya target 3 Indikator Kinerja Program
(IKP) atau 75% (dari total 4 IKP) yang telah ditetapkan dalam PK 2017.
1 (satu) IKP yang belum dapat mencapai target, lebih disebabkan adanya faktor
penghematan anggaran. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut
selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun
berikutnya. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut:
• IKP 1, prosentasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pada tahun 2017 berhasil merealisasikan sebesar
4,56% dengan tingkat capaian sebesar 98,68%.
K i n e r j a d i t j e n p p r p t t a h u n 2 0 1 7
• IKP 2, jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, pada tahun 2017
berhasil merealisasikan sebanyak 4 (empat) wasmatlitrik dengan tingkat capaian
100%.
• IKP 3, jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan berhasil
merealisasikan sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang dengan tingkat capaian 100%.
• IKP4, jumlah rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, berhasil
merealisasikan sebanyak 18 (delapan belas) bidang dengan tingkat capaian 100%.
Berdasarkan perbandingan, Tahun 2017 Ditjen PPRPT mengalami penurunan kinerja dari
tahun 2016, hal ini disebabkan oleh faktor penurunan anggaran yang signifikan di tahun
2017. Selain itu, Ditjen PPRPT hingga tahun 2017 memiliki backlog yang cukup besar dalam
mewujudkan target Rencana Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, maupun Renstra Ditjen
PPRPT 2015-2019. Backlog yang besar tersebut diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara
rencana anggaran Renstra dengan alokasi anggaran dalam DIPA, sehingga mengakibatkan
semakin tidak terbiayainya kegiatan-kegiatan yang ada.
Kinerja keuangan Ditjen PPRPT tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program yakni program
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Pagu alokasi anggaran
berdasarkan DIPA terbit sebesar Rp.54.693.183.000,-, yang selanjutnya mengalami
penghematan, sehingga pagu anggaran Ditjen PPRPT tahun 2017 menjadi sebesar Rp.
44.457.545.000,-. Dari pagu alokasi anggaran tersebut, sampai akhir tahun 2017 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 44.235.364.000,- atau 99,50% dari pagu efektif Ditjen PPRPT Rp.
44.457.545.000,-.
Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan Ditjen PPRPT tahun 2017 telah dilaksanakan dan
diharapkan memberikan dampak positif bagi stakeholders pengendalian pemanfaatan
ruang dan penguasaan tanah. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum
tercapainya target pada 1 (satu) IKP seperti dijelaskan di atas, akan menjadi perhatian utama
dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
Capaian TargetPerjanjian Kinerja
2017
Capaian TargetRKT 2017
Capaian TargetRenstra 2015-
2017
Capaian Kinerja Anggaran 2017
Capaian Target RPJMN 2015-2017
Efisiensi Anggaran 2017
daftar i s i
k i n e r j a d i t j e n p p r p t 2 0 1 7
ringkasan eksekutif ………….…………………………………… 1-1
BAB 1 pendahuluan ………………..……….…….………………
1.1. gambaran umum ………………………………………………………………………………………… 1-1
1.2. tugas dan fungsi ditjen pprpt ……………………….......................………………………… 1-6
1.3. struktur organisasi ………………………….…………………………………………………………. 1-7
1.4. sumber daya manusia ………………………………………………………………………………. 1-9
1.5. sarana dan prasarana ………………………………………………………………………………. 1-9
1.6. arti penting organisasi ……………………………………………………………………………. 1-10
1.7. isu strategis/potensi dan permasalahan pembangunan ……………….………… 1-11
1.8. harapan terhadap organisasi …………………………………………………………………….. 1-15
1.9. sistematika penyusunan ………………………………………..………………………………… 1-16
BAB 2 perencanaan kinerja …………………….……….......... 2-1
2.1. rencana strategis 2015-2019 ………….………………..………………………………………… 2-2
2.1.1. visi dan misi ……………………………………………………………………………………………… 2-2
2.1.2. tujuan dan sasaran …………………………………………….………………………………..…… 2-3
2.1.3. kebijakan …………………………………….………………………………………………………….. 2-3
2.1.4. program dan kegiatan ………………….……………………………………………………….. 2-6
2.2. rencana kinerja tahunan (rkt) 2017 ……………………….…………………………………. 2-12
2.3. penetapan kinerja tahun 2017 …………………………..……………………………………… 2-13
2.4. metode pengukuran kinerja ……………………………..…………………………………… 2-17
BAB 3 akuntabilitas kinerja ……………...…………………… 3-1
3.1. capaian kinerja organisasi …………………………………….……………………………….. 3-2
3.1.1. pengelolaan kinerja ……………………………..………………………….…………………….. 3-3
3.1.2. realisasi kinerja berdasarkan PK …………………………………..……………………… 3-7
3.1.3. perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya ………………….. 3-19
3.1.4. perbandingan target rkt ditjen pprpt tahun 2017 dengan
capaian kinerja tahun 2017 ……………………….…………………………………………. 3-33
3.1.5. perbandingan target renstra tahun 2017
dengan capaian kinerja tahun 2017 ……………………………………..……………….. 3-36
3.1.6. perbandingan target rpjmn tahun 2017
dengan capaian kinerja tahun 2017…………………………………………………….…. 3-40
3.1.7. analisis keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan
dan penurunan kinerja ………………………………………………………………………….. 3-43
3.1.8. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
atau kegagalan pencapaian kinerja ……………………………………………………… 3-44
3.1.9. analisis efisiensi penggunaan sumber daya …………………………………..……… 3-45
3.2. kinerja anggaran …………………………………………………………………………………… 3-48
3.3. capaian kinerja lainnya ………………………………………………………………………… 3-49
BAB 4 penutup ……………………..…………………………… 4-1
lampiran …………………………………………………………….. 5-1
daftar tabel
k i n e r j a d i t j e n p p r p t 2 0 1 7
tabel 1-1. sarana dan prasarana ditjen pprpt……….……. 1-10
tabel 1-2. sasaran strategis ditjen pprpt ….……………… 1-11
tabel 2-1. rkt ditjen pprpt 2017 …………………………….. 2-12
tabel 2-2. pk ditjen pprpt 2017………………………………. 2-14
tabel 2-3. alokasi anggaran ditjen pprpt …………………… 2-16
tabel 2-4. alokasi asnggaran pengelolaan pertanahan ….. 2-16
tabel 3-1. kriteria penilaian progres capaian ……………. 3-4
tabel 3-2. capaian kinerja per triwulan tahun 2017….…. 3-5
tabel 3-3. realisasi kinerja ditjen pprpt 2017………..…… 3-7
tabel 3-4. capaian indikator output pembentuk ikp 1….… 3-11
tabel 3-5. lokasi pemantauan dan evaluasi …………….….. 3-15
tabel 3-6. capaian indikator output pembentuk ikp 2 …… 3-18
tabel 3-7. lokasi penegakan hukum 2017………………..... 3-21
tabel 3-8. capaian indikator output pembentuk ikp 3 …… 3-23
tabel 3-9. capaian rekomendasi pemenuhan pemegang
hat/dpat 2017 pertanian ………..………………. 3-25
tabel 3-10. capaian rekomendasi pemenuhan pemegang
hat/dpat 2017 non-pertanian……..…………….. 3-28
tabel 3-11. capaian indikator output pembentuk ikp 4 …... 3-29
tabel 3-12. rekomendasi penertiban tanah terlantar…….. 3-30
tabel 3-13. perbandingan kinerja 2016 dan 2017 ………… 3-32
tabel 3-14. perbandingan rkt dengan kinerja 2017….……. 3-36
tabel 3-15. perbandingan alokasi anggaran renstra….…… 3-38
tabel 3-16. perbandingan target renstra …………………… 3-40
tabel 3-17. perbandingan target rpjmn …..……………....... 3-43
tabel 3-18. struktur program………………………………….. 3-47
tabel 3-19. sarana dan prasarana ditjen pprpt ……………. 3-47
tabel 3-20. kegiatan strategis (tambahan dana)…………… 3-48
tabel 3-21. realisasi anggaran………..……………………….. 3-49
tabel 3-22. capaian nspk 2017……...…………………………. 3-52
gambar 1-1. struktur organisasi ditjen pprpt ………..….. 1-8
gambar 1-2. jumlah pegawai berdasarkan pendidikan ….. 1-9
gambar 2-1. siklus pengelolaan kinerja …….………………. 2-1
gambar 2-2. distribusi anggaran ditjen pprpt 2017 ……. 2-16
gambar 3-1. rekomendasi pemegang hat/dpat …………… 3-35
gambar 3-2. kronologis perubahan struktur renstra …... 3-31
gambar 3-3. perbandingan alokasi anggaran renstra …... 3-39
gambar 3-4. perbandingan alokasi anggaran ……….…….. 3-49
gambar 3-5. target dan realisasi anggaran ……..……….. 3-50
gambar 3-6. capaian kinerja ditjen pprpt ………………….. 3-52
daftar gambar
k i n e r j a d i t j e n p p r p t 2 0 1 7
bab 1
Indonesia adalah negara berpenduduk
terpadat nomor empat di dunia, dengan
jumlah total populasi sekitar 262 juta
penduduk (Statistik, 2017). Sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504
pulau yang terbentang dari sabang sampai
merauke, dengan luas daratan seluas
1.922.570 km2 dan luas perairan sebesar
3.257.483 km2.
Dengan luas wilayah dan populasi
penduduk yang besar tersebut, tentunya
Indonesia memiliki potensi kekayaan
sumber daya yang begitu melimpah salah
satunya adalah ruang dan tanah. Kekayaan
yang melimpah tersebut harus dikelola
dan dimanfaatkan secara optimal agar
dapat memberikan kesejahteraan dan
kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Terkait dengan hal itu, pengelolaan atas
ruang dan tanah memiliki peran penting
dalam menjaga dan mengoptimalkan
berbagai sumber daya yang ada di wilayah
Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan
yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (UUPR) dan Undang-udang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Pendahuluan
Sebagaimana tertuang dalam Undang-
undang Penataan Ruang (UUPR) bahwa
penataan ruang memiliki tujuan
mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Bergerak dari hal tersebut, penataan ruang
sebagai sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang,
memiliki peran nyata dalam mewujudkan:
a). Keharmonisan antara lingkungan alam
dan lingkungan buatan; b). Keterpaduan
dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia;
dan c). Perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Penataan ruang dilakukan secara
berjenjang pada setiap tingkatan
kewilayahan yakni nasional, provinsi,
kabupaten, dan kota. Proses perencanaan
tata ruang sebagai tahap awal dalam
penataan ruang, menghasilkan rencana
tata ruang (RTR) yang memuat struktur
dan pola ruang. Setiap tingkatan
pemerintahan sesuai dengan
kewenangannya wajib menyusun dan
menetapkan RTR, baik berupa rencana
umum maupun rencana rincinya, sebagai
acuan pembangunan wilayah dan jaminan
kepastian hukum dalam hal pemanfaatan
ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki
peran penting dan strategis dalam
mewujudkan tujuan penataan ruang dan
tertib tata ruang yaitu untuk memastikan
bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan
sesuai dengan RTR. Upaya mewujudkan
tertib tata ruang tersebut dilaksanakan
melalui penerapan 4 (empat) instrumen
pengendalian yakni peraturan zonasi,
perizinan, insentif-disinsentif, dan sanksi.
1.1g a m b a r a n u m u m
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
11 -
“Pengelolaan Atas Ruang
Dan Tanah Memilki Peran
Penting Dalam Menjaga
Dan Mengoptimalkan
Berbagai Sumber Daya
Yang Ada Di Wilayah
Indonesia”
Peran penting pengendalian tersebut,
perlu didukung dengan penyiapan dan
penyusunan instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang yang lengkap
sehingga dapat dijadikan acuan dan
menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang. Upaya yang harus dilakukan dalam
pengendalian pemanfaatan ruang meliputi
Perumusan Kebijakan dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, Penyusunan NSPK
Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
Monitoring dan Evaluasi, Bintek dan
Bantek Peraturan Zonasi (PZ), Pengawasan
Teknis dan Pengawasan Khusus,
Pembentukan dan Pemberdayaan
Komunitas Masyarakat Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
Pengembangan Sistem Informasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah.
Kegiatan prioritas tahun 2017 yang sedang
dilakukan dalam rangka mewujudkan
tujuan pengendalian pemanfaatan ruang
adalah sedang diusunnya 4 NSPK bidang
pengendalian pemanfaatan Ruang yang
salah satunya sudah menjadi Peraturan
Menteri (Peraturan Menteri tentang
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan
ruang, Rapermen Pedoman Penyusunan
Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan
Provinsi, Rapermen Pedoman Bentuk dan
Tata Cara Pemberian Insentif dan
Disinsentif Penataan Ruang, dan
Rapermen Pemberian Izin Pemanfaatan
Ruang), selain ini sedang dilakukan
penyusunan instrumen lengkap
pengendalian pemanfaatan ruang situ,
danau, embung, dan waduk (SDEW) di
Jabodetabek.
Upaya mewujudkan tertib tata ruang
tersebut juga didukung dengan
keberadaan Penyidik Pengawai Negeri
Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang
memiliki tugas untuk mendukung
kepolisian dalam melakukan penegakan
hukum terkait pelanggaran pemanfaatan
ruang. Hingga akhir tahun 2017, jumlah
PPNS yang aktif sekitar 751 orang
personil baik pegawai pusat maupun
daerah. Jumlah tersebut tentunya masih
belum memadai untuk menangani
berbagai permasalahan yang dihadapi di
lapangan, sehingga perlu adanya
penambahan personel PPNS Penataan
Ruang melalui penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang
bekerjasama dengan Mabes Polri. Selain
itu upaya tertib tata ruang dilakukan
melalui 1). inventarisasi indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang, 2).
Operasional pengawasan, pengamatan
penelitian dan pemeriksaan (Wasmatlitrik)
PPNS penataan ruang, 3). Pembinaan
teknis PPNS, 4). Penegakan hukum bidang
penertiban pemanfaatan ruang,
penertiban pemanfaatan ruang di 4
(empat) wilayah, dan 5). penyusunan 5
(lima) NSPK bidang penertiban
pemanfaatan ruang (Rapermen Audit Tata
Ruang, Rapermen Dukungan Pelaksanaan
Perlindungan PPNS Penataan Ruang,
Rapermen PPNS Penataan Ruang,
Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dan
Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di
Daerah).
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
1 - 2
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Selain pengendalian pemanfaatan ruang,
upaya pengendalian juga dilakukan dalam
konteks pengelolaan pertanahan,
sebagaimana tertuang dalam UUPA. Pasal
2 UUPA menyebutkan bahwa bumi, air,
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
Negara, sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat. Hak menguasai dari
Negara tersebut memberi wewenang
untuk a). mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang
angkasa tersebut; b). menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air, dan
ruang angkasa; c). menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air, dan ruang angkasa.
Pengelolaan pertanahan dilakukan
terutama terkait dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dalam rangka
menjamin penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang berkelanjutan. Tanah pada
dasarnya tidak bertambah atau dengan
kata lain ketersediaan tanah terbatas baik
luas maupun kemampuannya, sementara
kebutuhan akan tanah terus bertambah
mengingat jumlah penduduk semakin
banyak. Kegiatan pembangunan semakin
meningkat, sehubungan dengan hal
tersebut, maka perlu dilakukan penertiban
pemanfaatan hak atas tanah dan
pendayagunaan tanah negara bekas tanah
terlantar.
Adapun upaya yang perlu dilakukan
adalah pengendalian dan pemantauan
pertanahan serta penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar. Upaya
pengendalian tersebut meliputi
pembinaan pemenuhan hak dan
Upaya pengendalian tersebut meliputi
pembinaan pemenuhan hak dan kewajiban
pemegang HAT/DPAT, basis data tanah
pertanian dan non pertanian, mengeluarkan
rekomendasi hasil pengendalian pemantauan
pertanahan, selain itu upaya tersebut
dilakukan melalui penyusunan 2 (dua) NSPKn
bidang pengendalian dan pemantaua
pertanahan (Rapermen pengendalian dan
pemantauan pertanahan, dan Rapermen
Pengendalian Alih Fungsi Sawah), selain itu
juga dilakukan verifikasi sawah terhadap data
kewajiban pemegang HAT/DPAT, basis
data tanah pertanian dan non pertanian,
mengeluarkan rekomendasi hasil
pengendalian pemantauan pertanahan,
selain itu upaya tersebut dilakukan melalui
penyusunan 2 (dua) NSPK bidang
pengendalian dan pemantauan
pertanahan (Rapermen pengendalian dan
pemantauan pertanahan, dan Rapermen
Pengendalian Alih Fungsi Sawah), selain
itu juga dilakukan verifikasi sawah
terhadap data pertanahan (Pilot Project
Daerah Istimewa Yogyakarta).
Sedangkan upaya yang sedang dilakukan
dalam rangka penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar adalah
melakukan revitalisasi database tanah
terlantar sebanyak 4.644 (empat ribu
enam ratus empat puluh empat) bidang
yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga)
provinsi.
Pada Kabinet Kerja 2015-2019,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
diberikan tugas penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan
tata ruang. Kemudian, terkait dengan
pelaksanaan aspek pengendalian
pemanfaatan ruang dan tanah, tugas
tersebut secara khusus diamanatkan
kepada Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah, sebagai unit organisasi yang
berada dalam lingkup Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.
Melalui pembentukan Direktorat Jenderal
ini, dengan menyatukan fungsi-fungsi
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah, diharapkan dapat
tercapai suatu sinergitas kebijakan, antara
kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang dan kebijakan pengendalian
pertanahan, dalam menjawab isu strategis
yang dihadapi di masing-masing bidang.
31 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
2
41 -
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah mengemban tugas
dan fungsi sebagaimana telah secara jelas
diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun
2015, yang kemudian diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah sebagai unit eselon I dalam lingkup
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
mengemban tugas yakni:
Menyelenggarakan Perumusan Dan
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan
Penguasaan Tanah Serta Penertiban Dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
Untuk menjalankan tugas tersebut, Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah menyelenggarakan
beberapa fungsi yakni:
1. Perumusan kebijakan di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah serta penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah serta penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar;
3. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah serta penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar;
“Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah Mengemban Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perumusan
& Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian”
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya,
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah didukung oleh 5
(lima) unit kerja Eselon II yang berada di
bawahnya meliputi:
A. Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Ditjen mempunyai tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan
administratif kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah. Dalam menjalankan
tugas tersebut. Sekretariat Ditjen
melaksanakan fungsi:
1.2t u g a s d a n f u n g s i
4. Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengendalian
pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah serta penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di bidang pengendalian pemanfaatan
ruang dan penguasaan tanah serta
penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Menteri.
1. Koordinasi dan penyusunan rencana
program dan anggaran;
2. Koordinasi dan penyusunan
rancangan peraturan perundang-
undangan dan advokasi hukum;
3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan
barang milik negara; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah.
B. Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan
Ruang mempunyai tugas Melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di
bidang pengendalian pemanfaatan
ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang
3. Penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengendalian pemanfaatan
ruang;
4. Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengendalian
pemanfaatan ruang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang
pengendalian pemanfaatan ruang;
dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha
Direktorat
C. Direktorat Penertiban Pemanfaatan
Ruang
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang
penyidikan dan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang serta
pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang.
Dalam menjalankan tugas tersebut,
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di
bidang penyidikan dan penertiban
terhadap pelanggaran pemanfaatan
ruang serta pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
penyidikan dan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang serta
pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Penataan Ruang;
3. Penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penyidikan dan penertiban
terhadap pelanggaran pemanfaatan
ruang serta pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
4. Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyidikan dan
penertiban terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang serta pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang penyidikan
dan penertiban terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang serta pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha
Direktorat.
51 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
61 -
S e k r e t a r i a t D i r e k t o r a tJ e n d e r a l
D i t . P e n e r t i b a nP e m a n f a a t a n R u a n g
D i t . P e n g e n d a l i a n d a nP e m a n t a u a n P e r t a n a h a n
D i t . P e n e r t i b a n d a nP e n d a y a g u n a a n T a n a h T e r l a n t a r
D i t . P e n g e n d a l i a nP e m a n f a a t a n R u a n g
or
ga
ni
sa
si
di
re
kt
or
at
je
nd
er
al
pe
ng
en
da
li
an
pe
ma
nf
aa
ta
nr
ua
ng
da
np
en
ga
ua
sa
an
t
an
ah
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ir. Firman M. Hutapea, MUM
Direktur
Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg
Direktur
Ir. Suryaman Kardiayat, MA
Direktur
Dra. Fatimah Saleh, M. Si
Direktur
Sudaryanto, S.H., MM
A
B
C
D
E
D. Direktorat Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
Direktorat Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di bidang pengendalian dan pemantauan
pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di
bidang pengendalian dan
pemantauan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian dan pemantauan
pertanahan;
3. Penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengendalian dan
pemantauan pertanahan;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan perizinan kerjasama di bidang
pengendalian dan pemantauan
pertanahan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang
pengendalian dan pemantauan
pertanahan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha
Direktorat.
E. Direktorat Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar mempunyai tugas
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar.
Dalam menjalankan tugas tersebut,
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di
bidang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang
penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar;
3. Penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar;
5. Pelaksanaan pengamanan dan
pendayagunaan tanah negara bekas
tanah terlantar untuk berbagai
kepentingan pembangunan;
6. Penyusunan program pendayagunaan
tanah negara bekas tanah terlantar
untuk berbagai kegiatan
pembangunan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar
8. Pelaksanaan urusan tata usaha
Direktorat
1.3s t r u k t u r o r g a n i s a s i
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya,
didukung dengan perangkat organisasi
yang terdiri dari 4 (empat) direktorat
teknis, 1 (satu) sekretariat, dan kelompok
jabatan fungsional sebagaimana terlihat
pada gambar 1-1. Dari keempat direktorat
teknis tersebut, 2 (dua) direktorat di
antaranya yakni Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Direktorat
Penertiban
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
71 -
Pemanfaatan Ruang memiliki lingkup
tugas di bidang pengendalian
pemanfaatan ruang. Sedangkan, 2 (dua)
direktorat teknis lainnya mempunyai
lingkup penugasan di bidang
pengendalian pertanahan. Namun
demikian, hal tersebut semakin
memperkuat sinergitas kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang dan
kebijakan pengendalian pertanahan dalam
rangka menjawab berbagai permasalahan
dan dinamika yang berkembang di
lapangan, sekaligus mendukung
pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah.
“Ditjen PPRPT didukung 4 direktorat teknis, 1
sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional”
GAMBAR 1-1. Struktur Organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
Sumber: Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja kementerian ATR/BPN
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
81 -
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
Selain kelengkapan perangkat organisasi,
sumber daya manusia (SDM) aparatur juga
memiliki peran penting dan strategis
dalam menentukan keberhasilan kinerja
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah. Dukungan SDM
aparatur tersebut tentunya harus memadai
baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Secara kuantitas, Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah memiliki jumlah SDM aparatur
sebanyak 157 orang.
“Dukungan SDM aparatur harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas”
Sumberr: Setditjen PPRPT, 2017
Selanjutnya, aparatur dengan kualifikasi
pendidikan Strata-2 (S2) memiliki jumlah
terbanyak kedua yakni sejumlah 67 orang.
Gambar 1-2. Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pendidikan
Lebih lanjut, selain harus memadai dari sisi
kuantitas, SDM aparatur juga tentunya
secara kualitas harus dapat memenuhi
kebutuhan organisasi Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Kualitas tersebut salah satunya
tercermin dari kualifikasi pendidikan yang
dimiliki oleh SDM aparatur. Dari seluruh
SDM aparatur yang bertugas di Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah, aparatur dengan
kualifikasi pendidikan Strata-1 (S1)
mendominasi dengan jumlah sebanyak 68
(enam puluh delapan) orang.
1.5s a r a n a d a n p r a s a r a n a
Dalam menghadapi dinamika dan
tantangan tugas yang semakin berat, dan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah, diperlukan
adanya dukungan sarana dan prasarana
perkantoran yang memadai baik secara
kuantitas maupun kualitas. Prasarana
utama yang saat ini dimanfaatkan sebagai
lokasi kantor adalah Gedung Perkantoran
di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran
Baru – Jakarta Selatan, dengan status
pinjam pakai dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
1.4s u m b e r d a y a m a n u s i a
“Dukungan SDM Aparatur Harus Memadai Baik Dari Segi Kuantitas Maupun Kualitas”
91 -
Adapun jumlah pegawai struktural Ditjen
PPRPT sebanyak 62 orang, dan Jumlah
pegawai jabatan fungsional dan/tertentu
sebanyak 95 orang.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Adapun, sarana dan prasarana penunjang
yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah secara umum masuk ke dalam
upaya peningkatan kapasitas SDM
aparatur secara menerus untuk
membentuk SDM yang profesional dan
handal melalui berbagai pendidikan dan
pelatihan teknis, keikutsertaan dalam
berbagai konferensi dan pertemuan ilmiah
baik lingkup nasional maupun
internasional, serta berbagai kegiatan
pengembangan karakter dan kerja sama
tim.
Selain gedung sarana dan prasarana Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah terdiri dari peralatan
dan mesin mencakup mesin hitung, alat
penyimpan perlengkapan kantor,
meubelair, alat pendingin, peralatan studio
audio, alat komunikasi, personal computer,
peralatan personal computer, peralatan
jaringan, dan peralatan penunjang lainnya.
Nama Barang Satuan Jumlah
Kendaraan Bermotor
Penumpang
Unit 4
Mesin Hitung/Mesin
Jumlah
Buah 3
Alat Penyimpan
Perlengkapan Kantor
Buah 195
Alat Kantor Lainnya Buah 57
Meubelair Buah 1.296
Alat Dapur Buah 4
Personal Komputer Buah 232
Peralatan Personal
Komputer
Buah 44
Lift Unit 4
Tabel 1-1. Sarana Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah Tahun 2017
Sumber: Setditjen PPRPT, 2017
Ditjen PPRPT sebagai bagian dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
berperan dalam mendukung terwujudnya
ruang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan melalui peningkatan tertib
pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah. tertib pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah diselenggarakan untuk
menjamin terwujudnya tata ruang sesuai
dengan rencana tata ruang.
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah mendukung
perwujudan sasaran strategis melalui 4
output penting yang meliputi:
• IKP 1 : Prosentase implementasi
pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang pemerintah daerah
Prov/Kab/Kota
• IKP 2: Jumlah penindakan indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang
1.6a r t i p e n t i n g o r g a n i s a s i
101 -
“Ditjen PPRPT Memiliki Arti Penting Dalam Mewujudakan
Ruang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Tertib
Tata Ruang”
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Isu strategis di bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
tanah yang berkembang pada saat ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
A. Masih maraknya kegiatan
pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang
dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan
Peraturan Perundang-undangan seperti
alih fungsi lahan secara melawan hukum,
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan
perizinan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data pengaduan yang masuk
sampai bulan Juli tahun 2014, 70%
diantaranya terjadi di kawasan perkotaan.
Selain itu, data ini juga didukung oleh hasil
audit pemanfaatan ruang yang dilakukan
pada kawasan perkotaan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan
Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan
perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan
Tabanan (Sarbagita), dan kawasan
perkotaan Makassar, Sunguminasa, Maros,
dan Takalar (Maminasata).
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
1 Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
pemanfaatan
agraria yang
adil dan
berkelanjutan
Persentase pencapaian
penataan ulang
ketimpangan
penguasaan pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase kenaikan
pendapatan
masyarakat penerima
Reforma Agraria
2 Terwujudnya
ruang yang
aman, nyaman,
produktif dan
berkelanjutan
Persentase
peningkatan
kesesuaian rencana
program
pembangunan sektor
dengan rencana tata
ruang
Peningkatan tertib tata
ruang dan penguasaan
tanah
3 Berkurangnya
kasus tata
ruang dan
pertanahan
(sengketa,
konflik dan
perkara)
Persentase
berkurangnya jumlah
sengketa, konflik dan
perkara bidang tata
ruang dan pertanahan
Persentase cakupan
peta dasar pertanahan
TABEL 1-2. Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama
Kementerian ATR/BPN
Sumberr: Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2016
1.7i s u s t r a t e g i s
• IKP 3: Jumlah rekomendasi hasil
pengendalian dan pemantauan
pertanahan
• IKP 4: Jumlah rekomendasi penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar
Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
111 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
B. Konflik antar sektor dan sengketa
kepemilikan lahan
Sengketa kepemilikan lahan banyak terjadi
karena benturan kepentingan antar
masyarakat maupun antarsektor. Akar
permasalahannya dapat berupa
ketidakjelasan kepemilikan maupun
perebutan kepemilikan. Kasus sengketa
kepemilikan lahan timbul karena adanya
klaim/pengaduan/keberatan dari
masyarakat (perorangan/badan hukum)
yang berisi kebenaran dan tuntutan
terhadap suatu keputusan di bidang
pertanahan yang dirasakan merugikan
hak-hak mereka atas tanah.
C. Belum efektifnya upaya pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta Pemantauan dan
Pengendalian Pertanahan
Belum efektifnya upaya pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang serta
pemantauan dapat disebabkan oleh
beberapa hal, yaitu belum lengkapnya :
• Instrumen peraturan daerah yang dapat
digunakan untuk pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang,
• Belum ditetapkannya peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah
beserta rencana rincinya,
• Kurangnya sumber daya manusia yang
dapat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang serta,
dan
• Lemahnya sistem pengawasan dan
pengendalian yang ada.
Banyaknya pelanggaran terhadap
pemenuhan kewajiban pemegang Hak
Atas Tanah (HAT) menurut peraturan
perundangan yang berlaku maupun
berdasarkan syarat yang tercantum dalam
SK Pemberian Hak Atas Tanah-nya.
D. Banyaknya kasus tanah terlantar
yang belum dimanfaatkan dan
ditindaklanjuti sesuai dengan ijin
peruntukannya
Upaya secara yuridis untuk menangani
kasus tanah terlantar telah dilakukan oleh
Pemerintah, antara lain melalui Peraturan
Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar. Namun, pelaksanaan penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar belum
sesuai dengan yang diharapkan.
Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 belum
efektif antara lain disebabkan belum
adanya kesamaan persepsi terhadap
tujuan peraturan tersebut, objek tanah
terlantar, masalah keperdataan bekas
pemegang hak, jangka waktu hak, asas
publisitas, serta pendanaan untuk
mengidentifikasi dan menginventarisasi
tanah terlantar.
Terdapat beberapa permasalahan terkait
dengan tanah yang belum dimanfaatkan
sesuai dengan peruntukannya sehingga
terindikasi telantar di antaranya 1). Proses
pemberian HAT/DPAT yang tidak
memperhitungkan kemampuan teknis dan
finansial dari Pemegang Hak/DPAT, 2).
Unsur kesengajaan dari Pemegang
Hak/DPAT (Kurangnya kesadaran dari
Pemegang Hak/DPAT terhadap kewajiban
untuk penggunaan dan pemanfaatan
tanahnya maupun Unsur spekulasi), dan
3). Unsur kesengajaan dari Pemegang
Hak/DPAT (Kurangnya kesadaran dari
Pemegang Hak/DPAT terhadap kewajiban
untuk penggunaan dan pemanfaatan
tanahnya maupun Unsur spekulasi). Oleh
karena itu, perlu dilaksanakan penertiban
dengan cara penetapan sebagai tanah
terlantar atau diberikan izin optimalisasi
pemanfaatan apabila kondisi fisiknya
benar-benar sudah dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya.
121 -
kegiatan Pengawasan dan Pengendalian
pemanfaatan ruang sebagaimana amanat
dari peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang dapat disebabkan
oleh beberapa hal, antara lain: kurangnya
pemahaman dan kesamaan persepsi di
lingkungan masyarakat tentang
pengendalian pemanfaatan ruang, belum
tersosialisasikannya rencana tata ruang
yang telah berkekuatan hukum,
ketidaktahuan masyarakat dan dunia
usaha terhadap pelanggaran tata ruang
yang ada di sekitar tempat tinggalnya,
ketidaktahuan proses pengaduan dan
pelaporan yang seharusnya dilakukan, dan
sebagainya.
H. Belum jelasnya struktur
kelembagaan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Saat ini lembaga di bidang penataan
ruang lebih menitikberatkan pada
kegiatan pembinaan penataan ruang
dengan kegiatan utama mendorong
penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang wilayah. Akan tetapi di lain pihak,
belum ada kejelasan terkait lembaga yang
menjamin kedudukan atau posisi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan
Ruang dalam menjalankan tugas dan
fungsi dalam mendukung kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Lebih lanjut, banyak
PPNS Penataan Ruang tidak dapat
menjalankan tugas dan fungsinya dalam
mendukung Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang karena
proses mutasi di daerah. PPNS Penataan
Ruang dimutasikan kepada bidang tugas
non teknis operasional bidang penataan
ruang sehingga tidak dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya.
I. Ketimpangan penguasaan tanah di
Indonesia
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah
terdapatnya penguasaan tanah yang
E. Terbatasnya SDM/Aparatur untuk
kegiatan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
memiliki peran penting dan strategis
dalam mendukung kegiatan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dukungan SDM aparatur tersebut
tentunya harus memadai baik dari segi
kuantitas maupun kualitas. Saat ini,
terdapat keterbatasan aparatur/sumber
daya manusia dalam kegiatan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
meliputi keterbatasan secara kuantitas
maupun kualitasnya.
F. Belum Lengkapnya Instrumen Dasar
Atau Aturan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
NSPK berperan sebagai dasar yang
melandasi implementasi aktivitas
Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Belum lengkapnya
NSPK yang ada menyebabkan kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang belum dapat
dilakukan secara optimal, baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Sebagai contoh, belum adanya
pengaturan mengenai cara untuk
melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, belum adanya pengaturan
penentuan kriteria permasalahan khusus,
di mana pada saat ini, pengawasan khusus
dianalogikan/difungsikan sebagai
penyelidikan/pulbaket. Di samping itu,
pedoman-pedoman perizinan, insentif &
disinsentif, dan pengenaan sanksi masih
dalam proses penyusunan dan penetapan.
G. Perlu pelibatan dan pendayagunaan
masyarakat dan dunia usaha dalam
kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang
Masih kurangnya peran atau partisipasi
masyarakat dan dunia usaha dalam
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
131 -
berlebihan oleh segelintir orang. Selain itu,
terdapat penguasaan tanah pertanian oleh
orang yang berdomisili di luar daerah letak
tanah, sehingga pengendalian
penguasaan tanah perlu dimasukkan ke
dalam Rancangan Undang-undang
pertanahan agar dapat dijalankan secara
efektif.
J. Banyaknya pelanggaran terhadap
pemenuhan kewajiban pemegang
Hak Atas Tanah (HAT)
Pemegang HAT tidak melaksanakan
kewajiban menurut peraturan
perundangan yang berlaku maupun
berdasarkan syarat yang tercantum dalam
SK Pemberian HAT-nya. Untuk itu,
diperlukan pemantauan dan evaluasi
terhadap HAT secara periodik, serta
pembinaan kepada pemegang HAT
melalui pemberian sanksi yang tegas
terhadap setiap pelanggaran/tidak
terpenuhinya kewajiban pemegang HAT.
K. Belum efektifnya pengendalian dan
pemantauan lahan pertanian
pangan berkelanjutan (LP2B)
Pengendalian alih fungsi lahan pada
kawasan LP2B belum optimal, sehingga
terjadi perubahan yang relatif cepat dari
tanah pertanian ke non pertanian (dari
sawah menjadi kawasan industri dan
permukiman).
Adapun upaya yang dilakukan dalam
peningkatan pengendalian LP2B :
1. Pengendalian penguasaan tanah
perlu dimasukan ke dalam Rancangan
Undang-undang (RUU) pertanahan
agar dapat dijalankan secara efektif,
dan
2. Perubahan penggunaan tanah pada
area LP2B perlu dikendalikan dan
dipantau untuk mendukung program
ketahanan pangan nasional.
L. Belum optimalnya pendayagunaan
Tanah Cadangan Umum Negara
(TCUN)
Permasalahan yang terjadi adalah objek
yang sudah ditetapkan sebagai tanah
terlantar, rentan adanya okupasi oleh
masyarakat (ada lokasi yang dikuasai oleh
masyarakat bukan dari golongan ekonomi
lemah. Selain itu, pendayagunaan Tanah
Cadangan Umum Negara (TCUN) pada
beberapa lokasi, keadaan fisik tanah
meliputi kemampuan tanah dan akses
tidak mendukung untuk dipergunakan
oleh penerima manfaat (masyarakat,
Negara, dan badan hukum).
Kebijakan yang dilakukan adalah perlu
peningkatan pengamanan, kepastian
waktu pelaksanaan pendayagunaan TCUN,
dan diperlukan rekayasa teknologi agar
TCUN dapat memiliki added value.
Alih fungsi lahan sawah (AFLS) Tanah terlantar
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
141 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Seiring dengan arah kebijakan RPJMN
Tahap ke-III bahwa tata ruang telah
memasuki fase pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang,
maka seharusnya saat ini
program/kegiatan penyelenggaraan
penataan ruang sedikit demi sedikit telah
bergeser ke tahapan pengendalian
pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah.
Pengendalian pemanfaatan ruang
berperan memastikan bahwa pemanfaatan
ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR.
Upaya ini dilakukan melalui penerapan 4
(empat) instrumen pengendalian yakni
peraturan zonasi, perizinan, insentif-
disinsentif, dan pengenaan sanksi. Kondisi
saat ini, NSPK terkait 4 (empat) intrumen
pengendalian pemanfaatan ruang belum
selesai.
Selain itu, dalam upaya mewujudkan tertib
tata ruang perlu didukung dengan
keberadaan PPNS penataan ruang yang
memiliki tugas untuk mendukung
kepolisian dalam melakukan penegakan
hukum terkait pelanggaran pemanfaatan
ruang. Hingga akhir tahun 2017, jumlah
PPNS yang aktif sekitar 751 orang
personil baik pegawai pusat maupun
daerah. Jumlah tersebut tentunya masih
belum memadai untuk menangani
berbagai permasalahan yang dihadapi di
lapangan, sehingga perlu adanya
penambahan personel PPNS Penataan
Ruang melalui penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang
bekerjasama dengan Mabes Polri.
Selain pengendalian pemanfaatan ruang,
upaya pengendalian juga dilakukan dalam
konteks pengelolaan pertanahan.
Dalam menghadapi dinamika dan
tantangan tugas yang semakin berat, dan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah, diperlukan
adanya dukungan sarana dan prasarana
perkantoran yang memadai baik secara
kuantitas maupun kualitas. Prasarana
utama yang saat ini dimanfaatkan sebagai
lokasi kantor adalah Gedung Perkantoran
di Jl. Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran
Baru – Jakarta Selatan, dengan status
pinjam pakai dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Pengelolaan pertanahan dilakukan
terutama terkait dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dalam rangka
menjamin penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang berkelanjutan.
Dengan keterbatasan yang dimilki Ditjen
PPRPT saat ini, kegiatan-kegiatan yang
ada belum sepenuhnya menjawab isu dan
tantangan pembanguan yang ada.
Ditjen PPRPT melalui program dan
kegiatannya diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan dan isu
strategis bidang pengendalian
pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah melalui:
1.Restrukturisasi perencanaan program/
kegiatan PPRPT yang mengarah pada
pencapaian outcome/manfaat tertib tata
ruang dan penguasaan tanah sehingga
dapat dirasakan langsung oleh
stekeholders terkait.
2.Percepatan legalisasi NSPK bidang
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasan tanah agar dapat segera
menjadi acuan dan diimplementasikan
oleh stakeholders pusat dan daerah.
3.Mendorong perencanaan program –
progra, pengendalian pemanfaatan
ruang yang bersinergi dengan sektor.
1.8
h a r a p a n t e r h a d a p o r g a n i s a s i
151 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
3. Mendorong PPNS daerah agar proaktif
dalam penanganan kasus
pelanggaraan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan tertib tata ruang melalui
peningkatan jumlah prov/kab/kota
yang mendapatkan pembinaan dan
pemantauan dan evaluasi
pengendalian pemanfaatan ruang,
diharapkan dapat meningkatkan tertib
tata ruang.
5. Peningkatan jumlah penanganan kasus
pelanggaran pemanfaatan ruang
dalam rangka peningkatan tertib tata
ruang di Indonesia.
6. Peningkatan jumlah personil PPNS
penataan ruang melalui
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang bekerja sama dengan
Mabes Polri.
7. Peningkatan jumlah rekomendasi
HAT/DPAT yang ditangani.
8. Peningkatan jumlah rekomendasi
penertiban dan penadayagunaan
tanah teralantar
1.9s i s t e m a t i k a p e n y u s u n a n
Laporan ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengulas tentang unit organisasi
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah beserta tugas dan
fungsi yang diemban. Selain itu, juga
dibahas tentang kondisi dan tantangan
pembangunan yang dihadapi, serta
rencana strategis yang menjadi acuan bagi
Ditjen PPRPT dalam menjalankan
tugasnya.
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini membahas tentang dokumen
perencanaan tahunan dalam bentuk
rencana kinerja tahunan sebagai
penjabaran dari rencana strategis 5 (lima)
tahunan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah.
Adapun bentuk komitmen Dirjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah selaku pelaksana
program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah kepada
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional dituangkan
dalam dokumen perjanjian kinerja.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini mengupas mengenai capaian
kinerja organisasi yang mencakup
pengelolaan kinerja dan pengukuran
kinerja baik terhadap dokumen PK, RKT,
Renstra, dan RPJMN. Selain itu, pada
bagian ini juga diulas tentang pengukuran
atas realisasi anggaran dan analisis
efisiensi penggunaan sumber daya.
Bab IV Penutup
Bab ini menyajikan tentang capaian kinerja
keseluruhan yang diraih oleh Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah baik berupa
keberhasilan ataupun kegagalan sekaligus
permasalahan/kendala yang dihadapi.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai
rekomendasi dalam rangka peningkatan
kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
161 -
bab 2
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dilaksanakan berdasarkan pada Perpres
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Perpres tersebut menyatakan bahwa
penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan
untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan secara selaras dan sesuai
dengan penyelenggaraan Sistem
Akuntansi
perencanaan kinerja
Pemerintahan dan tata cara pengendalian
serta evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP
meliputi: Rencana Strategis (Renstra),
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja
Kementerian Negara/Lembaga menyusun
Renstra sebagai dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahunan, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sebagai
implikasi dari hal tersebut,
penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari RPJMN yang
digunakan sebagai acuan penyusunan
Renstra Kementerian, kemudian pada
setiap tahun anggaran, RPJMN
dilaksanakan melalui RKP bersama-sama
dengan Renstra Kementerian yang
dipergunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja, untuk selanjutnya
diimplementasikan ke dalam RKA.
GAMBAR 2-1. Siklus Pengelolaan Kinerja
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
12 -
2.1r e n s t r a d i t j e n p p r p t 2 0 1 5 - 2 0 1 9
“Dukungan SDM aparatur harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas”
VISI
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong
2.1.1
v i s i, m i s i
Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-
2019 sebagaimana menjadi arahan
Presiden Republik Indonesia, menjadi
dasar ataupun acuan bagi seluruh
Kementerian/Lembaga dalam merancang
arah pembangunan, sasaran, dan strategi
yang akan dilaksanakan. Arahan
pembangunan Indonesia ini tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah Tahun 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan
yang merujuk pada Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015-2019.
MISI
Mewujudkan Keamanan Nasional Yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang
Kemandirian Ekonomi Dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim Dan Mencerminkan
Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkeseimbangan Dan Demokratis
Berlandasakan Negara Hukum
Mewujudkan Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif Dan Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara
Maritim
Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera
Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing
Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Mandiri, Kuat Dan Berbasisikan
Kepentingan Nasional
Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
22 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
2.1.2t u j u a n,s a s a r a n
Kementerian/Lembaga dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
mendasarkan kepada arah kebijakan dan
strategi nasional yang telah ditetapkan.
Dalam arah kebijakan dan strategi
tersebut, terdapat 6 (enam) agenda yang
menjadi prioritas nasional. Pada agenda
ketujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi dengan Menggerakkan
Sektor–Sektor Ekonomi Strategik,
terdapat arah kebijakan meningkatkan
pembinaan kelembagaan penataan
ruang yang dijabarkan melalui kebijakan
strategi nasional. Dari arah kebijakan dan
strategi nasional tersebut, maka dapat
dijabarkan tujuan Direktorat Jenderal
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah.
Menjamin Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaa Tanah
Yang Sesuai Dengan Kebijakan Penataan Ruang Dan Kebijakan Agraria
SASARAN
Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
Tertib Pemanfaatan Ruang Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas
Tanah Terlantar
2.1.3
k e b i j a k a n
Dalam dokumen RPJMN III 2015-2019
Ditjen PPRPT memiliki dukungan pada 2
(dua) Bidang, yaitu Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan
Pengelolaan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan amanat RPJMN III, Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
terkait dengan Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah, yakni:
TUJUAN
SASARAN :
Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang
01
SASARAN :
Meningkatkan Kualitas Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
02
Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran
yang dimiliki sekaligus menjalankan garis
kebijakan yang telah ditetapkan dalam
RPJMN 2015-2019, maka dirumuskan
kebijakan operasional Direktorat
Jenderal Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah yang
meliputi kebijakan kelembagaan,
pengendalian pemanfaatan ruang,
penertiban pemanfaatan ruang,
pengendalian dan pemantauan
pertanahan, serta penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar.
SASARAN :
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional
03
32 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
KEBIJAKAN KELAMBAGAAN
Melakukan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan
Kompetensi SDM Di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan
Penguasaan Tanah
STRATEGI 1
Memberikan Dukungan Manajemen Peningkatan Kualitas Kesekretariatan Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
STRATEGI 2
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Bidang Keuangan Direktorat Jenderal
STRATEGI 3
Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dan Pemberian Advokasi Hukum
STRATEGI 4
Menciptakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Ditjen PPRPT yang Efektif, Efisien dan Sinergis
Kebijakan tersebut mencakup lingkup
kegiatan yang menjadi bagian dari
program pengendalian pemanfaatan
ruang dan penguasaan tanah. Adapun,
kebijakan dan strategi dimaksud
sebagaimana tersaji dibawah ini :
STRATEGI 5
Meningkatkan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:
Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan
Penataan Ruang
STRATEGI 1
Mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat Dan Tindaklanjutnya (P5R)
STRATEGI 2
Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Pusat Dan Daerah
STRATEGI 3
Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata
Ruang
STRATEGI 4
Melaksanakan Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang
STRATEGI 5
Melaksanakan Pemberian Pertimbangan Teknis (Clearance) Perijinan Pemanfaatan
Ruang
STRATEGI 6
Melakukan Pengembangan Instrumen Insentif Dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
42 -
KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
Meningkatkan Efektivitas Penertiban Pemanfaatan Ruang
STRATEGI 1
Menyiapkan Pedoman Operasionalisasi PPNS
STRATEGI 2
Melaksanakan Audit Pemanfaatan Ruang di Tingkat Pusat dan Daerah
STRATEGI 3
Memenuhi Kebutuhan Operasionalisasi PPNS di Seluruh Indonesia
STRATEGI 4
Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran Rencana Tata Ruang
STRATEGI 5
Melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) atau Pengawasan, Pengematan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
STRATEGI 6
Pelaksanaan Koordinasi Nasional, Pembinaan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Tugas PPNS Bidang Penataan Ruang
STRATEGI 7
Pengelolaan Pelaporan Masyarakat Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN PEMANTAUAN PERTANAHAN
Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
STRATEGI 1
Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian dan Non Pertanian
STRATEGI 2
Melakukan Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
STRATEGI 1
Penyusunan NSPK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
STRATEGI 2
Pengelolaan Data dan Informasi Tanah Terindikasi Terlantar
STRATEGI 3
Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar
STRATEGI 4
Penyiapan Rekomendasi dan SK Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PENERTIBAN TANAH
TERLANTARMeningkatkan Efektivitas Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
52 -
2.1.4p r o g r a m, k e g i a t a n
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah melaksanakan
tugas dan fungsi yang diemban melalui
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah, yang
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran
program, 4 (empat) indikator kinerja
program, dan 9 (sembilan) output.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:
01
SASARAN
PROGRAM
Pemanfaatan Ruang
yang sesuai dengan
rencana tata ruang
02
SASARAN
PROGRAM
Tertib pemanfaatan
hak atas tanah dan
pemberdayagunaan
tanah Negara bekas
tanag terlantar
Kem
en
teri
an
Level D
itje
n (
ese
lon
I)
INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
Peningkatan tertib tata ruang dan
penguasaan tanah
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya ruang yang aman,
nyaman, produktif,
berkelanjutan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1
Prosentase implementasi pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
pemerintah daerah Provinsi,
Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2
Jumlah Penindakan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 4
Jumlah Rekomendasi Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar
OUTPUT
IKP 3
1.NSPK Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
2. Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
OUTPUT
IKP 4
1.NSPK Bidang
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
2.Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
OUTPUT
IKP 1
1.NSPK
2.Tata Kelola
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
OUTPUT
IKP 2
1.NSPK
2.Kebijakan Pemanfaatan
Ruang
3.Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan Ruang
Level K
eg
iata
n (
ese
lon
II)
62 -
Kinerja yang dijalankan oleh Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah dalam mewujudkan
sasaran program dan outcome yang telah
ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang
direfleksikan terkait dengan upaya
pengendalian pemanfaatan ruang dalam
hal (1). pengawasan teknis, pengawasan
khusus, dan pemenuhan SPM,
(2)pembinaan pengendalian,
(3)pengembangan kelembagaan dan
prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan ruang.
Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan
melalui IKP 2 menyangkut upaya
penertiban pemanfaatan ruang, yang
terkait dengan penanganan indikasi
pelanggaran pemanfaatan melalui
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian,
Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang
selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan
tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan
rekomendasi pengenaan sanksi
(administratif ataupun pidana).
Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang
direfleksikan terkait dengan upaya
pengendalian pemantauan pertanahan
dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi,
monitoring, dan evaluasi pemenuhan
kewajiban pemegang hak dan perijinan
tanah pertanian dan non pertanian dalam
rangka penyusunan rekomendasi
pemenuhan hak dan kewajiban pemegang
hak atas tanah dan dasar penguasaan atas
tanah.
Terakhir, kinerja yang digambarkan
melalui IKP 4 terkait dengan upaya
penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar dalam rangka penyusunan
rekomendasi penetapan tanah terlantar
dan peruntukan tanah cadangan umum
negara.
Dalam rangka menjalankan Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan
kegiatan yang merupakan penjabaran
ataupun operasionalisasi dari program
dimaksud. Adapun pembagian kegiatan
sebagaimana termuat dalam Renstra
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dan Penguasaan Tanah 2015-2019,
dilakukan berdasarkan pengelompokkan
unit eselon II di lingkungan Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan
Penguasaan Tanah, yaitu:
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Penertiban Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
4. Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
Tingkat keberhasilan suatu kegiatan
ditunjukkan melalui pencapaian Output
kegiatan. Adapun pencapaian Output
tersebut dilaksanakan melaui pemenuhan
Indikator Output. Sedangkan indikator
output dicapai melalui sub output dan
aktivitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
di bawah ini:
Rapat Kerja Akhir Tahun 2017
72 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
01
OUTPUT 1:
Layanan
Dukungan
Manajemen
Eselon I
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah Layanan
Dukungan
Manajemen
Direktorat
Jenderal
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang dan
Penguasaan
Tanah
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Rencana
Program
2. Penyusunan Rencana
Anggaran
3. Pelaksanaan Pemantauan
dan Evaluasi
4. Pengelolaan Data dan
Informasi
5. Penyusunan laporan
keuangan
6. Pengelolaan
Perbendaharaan
7. Pelayanan Hukum
8. Pengembangan
Kepegawaian
9. Pelayanan Umum dan
Perlengkapan
10. Pelaksanaan Rumah
Tangga
11. Pelayanan Humas dan
Protokol
12. Pelayanan Organisasi, Tata
Laksana, dan Reformasi
Birokrasi
13. Penyusunan Dokumen
Fasilitasi Administrasi
Kerjasama
14. Dokumen Indikator
outcome dan baseline
penyelenggaraan penataan
ruang
OUTPUT 2:
Pegawai Yang
Dibentuk
Menjadi PPNS
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah Pegawai
PPNS
AKTIVITAS:
Pembentukan Pegawai Menjadi
PPNS
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 02
OUTPUT 1:
Norma/Standar/
Prosedur/Kriteria
(NSPK)
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah NSPK
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Materi Teknis
NSPK Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2. Penyusunan NSPK Bidang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
3. Diseminasi NSPK Bidang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
OUTPUT 2:
Tata Kelola
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
INDIKATOR
OUTPUT 1:
Jumlah
Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
SUB OUTPUT:
Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Kebijakan dan
Strategi Operasional
Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2. Penyusunan Rencana,
Program, dan Anggaran
Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
3. Pengelolaan Data dan
Informasi Bidang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
4. Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
INDIKATOR
OUTPUT 2:
Jumlah
Prov/Kab/Kota
yang
mendapatkan
Pembinaan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
SUB OUTPUT:
Pembinaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
AKTIVITAS:
1. Pengawasan
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
2. Bimbingan Teknis,
Supervisi, dan Konsultasi
INDIKATOR
OUTPUT 3:
Jumlah
Prov/Kab/Kota
yang
mendapatkan
Pemantauan dan
Evaluasi
Kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
SUB OUTPUT:
Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pengawasan Penyelenggaraan
Penataan Ruang
AKTIVITAS:
1. Pengawasan Khusus
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
2. Pelaksanaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
82 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
INDIKATOR
OUTPUT 4:
Jumlah
Provinsi/Kab/
Kota Hasil
Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
dalam
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
SUB OUTPUT
Hasil Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Sosialisasi Peningkatan
Peran Komunitas
Pengendalian
2. Pembentukan Komunitas
Pengendalian
3. Pendampingan
Peningkatan Peran
Komunitas Pengendalian
Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang 03
OUTPUT 1:
NSPK
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah NSPK
Penertiban
Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Penyusunan NSPK Bidang
Penertiban Pemanfaatan
Ruang
2. Sosialisasi/Diseminasi
NSPK Bidang Penertiban
Pemanfaatan Ruang
OUTPUT 2:
Kebijakan
Pemanfaatan
Ruang
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah Kebijakan
Penertiban
Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Rencana dan
Program Bidang
Penertiban Pemanfaatan
Ruang
2. Pengelolaan Data dan
Informasi Bidang
Penertiban Pemanfaatan
Ruang
3. Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Penertiban
Pemanfaatan Ruang
OUTPUT 3:
Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan
Ruang
INDIKATOR
OUTPUT 1:
Jumlah Audit dan
Inventarisasi
Indikasi
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
SUB OUTPUT
Audit dan Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Audit Tata Ruang
2. Inventarisasi Pengelolaan
Pengaduan
INDIKATOR
OUTPUT 2:
Jumlah Pulbaket/
Penyidikan
Indikasi
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
SUB OUTPUT
Pulbaket/Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
AKTIVITAS:
Operasional Pengawasan,
Pengamatan, Penelitian dan
Pemeriksaaan (wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
INDIKATOR
OUTPUT 3:
Jumlah
Operasionalisasi
dan Pembinaan
PPNS Penataan Ruang
SUB OUTPUT: Operasionalisasi
dan Pembinaan PPNS Penataan
Ruang
AKTIVITAS:
1. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas PPNS
2. Penegakan Hukum Bidang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
3. Fasilitasi Penertiban dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 04
OUTPUT 1:
Norma/Sistem/Pr
osedur/
Ketentuan
(NSPK) Bidang
Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Materi Teknis
NSPK Bidang Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
2. Penyusunan NSPK Bidang
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
92 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
INDIKATOR
OUTPUT
Jumlah
Rancangan NSPK
Bidang
Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
3. Sosialisasi NSPK Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
OUTPUT 2:
Rekomendasi
Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
INDIKATOR
OUTPUT 1:
Jumlah Satker
yang dilakukan
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja,
dan Pelaporan
Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
SUB OUTPUT
Satker yang dilakukan
Perencanaan, Evaluasi Kinerja,
dan Pelaporan Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
AKTIVITAS:
1. Penyusunan Perencanaan
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
2. Evaluasi Kinerja
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
3. Penyusunan Laporan
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
INDIKATOR
OUTPUT 2:
Jumlah satker
yang
mendapatkan
Pembinaan
Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
SUB OUTPUT:
Pembinaan Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
AKTIVITAS:
1. Pembinaan Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
2. Konsultasi Teknis
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
3. Bimbingan Teknis
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
4. Peningkatan Kapasitas
SDM Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
INDIKATOR
OUTPUT 3:
Jumlah
Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan
Kebijakan dan
Program
Pertanahan
SUB OUTPUT
Rekomendasi Pengendalian
Penerapan Kebijakan dan
Program Pertanahan
AKTIVITAS:
1. Persiapan Penyusunan
Rekomendasi
Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program
Pertanahan
2. Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program
Pertanahan
3. Penyusunan Rekomendasi
Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program
Pertanahan
4. Pelaporan Hasil
Penyusunan Rekomendasi
Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program
Pertanahan
INDIKATOR
OUTPUT 4:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak
Atas Tanah dan
Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
SUB OUTPUT:
Rekomendasi Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Pertanian
AKTIVITAS:
1. Persiapan Penyusunan
Persiapan Penyusunan
Rekomendasi Pemenuhan
Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah
dan Dasar Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
2. Monitoring dan Evaluasi
Tanah Pertanian
3. Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Pertanian
4. Pelaporan Hasil Penyusunan
Rekomendasi Pemenuhan
Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah
dan Dasar Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
102 -
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
INDIKATOR
OUTPUT 5:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak
Atas Tanah dan
Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Non
Pertanian
SUB OUTPUT
Rekomendasi Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah Non
Pertanian
AKTIVITAS:
1. Persiapan Penyusunan
Rekomendasi Pemenuhan
Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah
dan Dasar Penguasaan
Atas Tanah Non Pertanian
2. Monitoring dan Evaluasi
Tanah Non Pertanian
3. Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Non Pertanian
4. Pelaporan Hasil
Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Non Pertanian
INDIKATOR
OUTPUT 6:
Jumlah Data
Tanah Pertanian
dan Tanah Non
Pertanian
SUB OUTPUT:
Data Tanah Pertanian dan
Tanah Non Pertanian
AKTIVITAS:
Pemutakhiran Basis Data Tanah
Pertanian dan Non Pertanian
Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar05
OUTPUT 1:
NSPK
INDIKATOR
OUTPUT :
Jumlah NSPK
Bidang Penertiban
dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
AKTIVITAS:
1. Pengumpulan Masukan
dan Inventarisasi
Masalah
2. Penyusunan Rancangan
Peraturan
3. Sosialisasi Peraturan
OUTPUT 2:
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
INDIKATOR
OUTPUT 1 :
Jumlah satker
yang
mendapatkan
Pembinaan
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SUB OUTPUT:
Pembinaan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
AKTIVITAS:
1. Pembinaan Teknis
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
2. Pendampingan Teknis
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
3. Konsultasi Teknis
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
4. Peningkatan Kualitas
SDM Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
NDIKATOR OUTPUT 2 :
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SUB OUTPUT:
Rekomendasi Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
AKTIVITAS:
1. Penyusunan
Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
2. Penyusunan
Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
3. Penyusunan
Rekomendasi
Pendayagunaan Tanah Terlantar
4. Pengolahan Data
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
5. Evaluasi dan Laporan
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
6. Pengarsipan Data
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
112 -
LK
J D
I T
J E
N
P
PR
P T
2.2r e n c a n a k e r j a t a h u n a n ( r k t )
Target kinerja Direktorat Jenderal
sebagaimana tercantum dalam dokumen
Renstra, setiap tahunnya dijabarkan
melalui penyusunan dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan
penetapan rencana capaian atau target
indikator kinerja berdasarkan sasaran
strategis/sasaran program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Muatan Renstra Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah 2016-2019 disusun dengan
mengacu dan berpijak kepada Renstra
Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJMN).
“Target kinerja Renstra Ditjen PPRPT, setiap tahunnya
dijabarkan melalui rencana kinerja tahunan (RKT)”
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/INDI
KATOR OUTPUT
TARGET
1 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai
dengan
Rencana Tata
Ruang
1 Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase Implementasi
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota
10,81%
Output:
Tata Kelola Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
9
Kebijakan
/ 33 Prov/
415 Kab/
93 Kota
Indikator Output 1:
Jumlah Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
9
Kebijakan
Indikator Output 2:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pembinaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
33 Prov/
415 Kab/
93 Kota
Indikator Output 3:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
33 Prov/
415 Kab/
93 Kota
Indikator Output 4:
Jumlah Komunitas Hasil
Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
4 Kab/
Kota
2 Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah Penindakan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
28
Wasmat
litrik
Output:
Pelaksanaan Penertiban
Pemanfaatan Ruang
28
Wasmat
litrik
Indikator Output 1:
Jumlah Audit dan
Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
22
Laporan
Hasil
Audit
Indikator Output 2:
Jumlah Pulbaket/
Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
28
Wasmat
litrik
Indikator Output 3:
Jumlah Operasionalisasi
dan Pembinaan PPNS
Penataan Ruang
96 Kasus
TABEL 2-1. Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017
122 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
RKT Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah memuat
sasaran program, indikator kinerja, dan
target capaian. Adapun sasaran program
untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah adalah
Pemanfaatan Ruang yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang, Tertib
Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas
Tanah Terlantar.
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/
INDIKATOR OUTPUT
TARGET
2 Tertib
Pemanfaatan
Hak Atas
Tanah dan
Pendayagun
aan Tanah
Negara
Bekas Tanah
Terlantar
3 Indikator Kinerja
Program 3:
Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
64
Reko
mendasi
Output:
Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
64
Reko
mendasi
Indikator Output 1:
Jumlah
Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan
Kebijakan dan
Program Pertanahan
32
Reko
mendasi
Indikator Output 2:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
16
Reko
mendasi
Indikator Output 3:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Non
Pertanian
16 Reko
mendasi
4 Indikator Kinerja
Program 4:
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Reko
mendasi
Output:
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Reko
mendasi
Indikator Output 1:
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Reko
mendasi
2.3p e r j a n j i a n k i n e r j a ( p k )
Perjanjian kinerja merupakan instrumen
pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja, dan merupakan
tekad dan janji yang akan dicapai antara
pimpinan unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan
pihak yang memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja.
“PK merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara
pimpinan yang menerima amanah/tanggung
jawab/kinerja dengan pihak yang memberi
amanat/tanggung jawab/kinerja”
Sumberr: RKT Ditjen PPRPT, 2017
132 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Dokumen PK Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah Tahun 2017 memuat 4 Indikator
Kinerja Program (IKP) sebagai instrument
pengukuran bagi pencapaian program
pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah.
PK Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah mengalami
1 (satu) kali revisi target, hal ini sebagai
implikasi dari penghematan anggaran.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2-2.
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/INDIKATOR OUTPUTTARGET AWAL REVISI TARGET
1 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang
1. Indikator Kinerja Program 1:
Prosentase Implementasi Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4.56% 4.56%
Output:
Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6 Kebijakan
9 Provi/ Kab/Kota
6 Kebijakan ,*10
Prov/ Kab/Kota
Indikator Output 1:
Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6 Kebijakan 6 Kebijakan
Indikator Output 2:
Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Prov/Kab/Kota 2 Prov/Kab/Kota
Indikator Output 3:
Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
5 Prov/Kab/Kota 6 Prov/Kab/Kota
Indikator Output 4:
Jumlah Komunitas Hasil Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Prov/Kab/Kota 2 Prov/Kab/Kota
2 Indikator Kinerja Program 2:
Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
4 Wasmatlitrik 4 Wasmatlitrik
Output:
Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang
4 Wasmatlitrik 4 Wasmatlitrik
Indikator Output 1:
Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
4 Wasmatlitrik 4 Wasmatlitrik
Indikator Output 2:
Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS
Penataan Ruang
4 Kasus 4 Kasus
2 Tertib
Pemanfaatan
Hak Atas Tanah
dan
Pendayagunaan
Tanah Negara
Bekas Tanah
Terlantar
3 Indikator Kinerja Program 3:
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
22 Bidang 22 Bidang
Output:
Rekomendasi Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
23 Rekomendasi 23 Rekomendasi
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi
Indikator Output 2:
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan
Atas Tanah Pertanian
12 Rekomendasi 12 Rekomendasi
Indikator Output 3:
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan
Atas Tanah Non Pertanian
10 Rekomendasi 10 Rekomendasi
4 Indikator Kinerja Program 3:
Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
21 Bidang 18 Bidang
Output:
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
23 Rekomendasi ** 20
Rekomendasi
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
23 Rekomendasi ***20
Rekomendasi
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
TABEL 2-2. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PPRPT 2017
Keterangan :
• Sehubungan dengan adanya revisi pengalihan honor output dan efisiensi terhadap pendanaan APBN Ditjen
PPRPT Tahun 2017, terdapat perubahan beberapa target tahun 2017 pada 1 IKP.
• * Pada revisi pengalihan honor output terdapat penambahan target 1 (satu) Provinsi melalui kegiatan strategis
Ditjen PPRPT 2017 yaitu pengukuran dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Satker Situ Prioritas di
Jabodetabek
• ** Efisiensi anggran mengakibatkan pengurangan jumlah rekomendasi menjadi 20 (dua puluh)
• *** Efisiensi anggran mengakibatkan pengurangan jumlah rekomendasi menjadi 20 (dua puluh)
142 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Perjanjian kinerja Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah tahun 2017 diimplementasikan
melalui 4 (empat) Indikator Kinerja
Program (IKP) sebagai berikut:
1. IKP 1 Prosentase Implementasi
Pengawasan Dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
IKP ini merupakan tolak ukur
pencapaian sasaran program
Pemanfaatan Ruang yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang dengan
sasaran pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang. IKP
ini direalisasikan melalui pelaksanaan
kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang.
2. IKP 2 Jumlah Penindakan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
(Wasmatlitrik)
IKP ini mendukung secara langsung
pencapaian sasaran program
pemanfaatan ruang yang sesui dengan
Rencana Tata Ruang, Pemenuhan atas
IKP tersebut dijalankan melalui
pelaksanaan Kegiatan Penertiban
Pemanfaatan Ruang.
IKP ini mencerminkan tindakan yang
dilakukan dalam penanganan indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang yang
menjadi ranah kewenangan Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah melalui perangkat
PPNS Penataan Ruang. Tindakan ini
melibatkan rangkaian aktivitas yang
terkait dengan pengumpulan bahan
dan keterangan. Hasil dari aktivitas
tersebut akan menjadi dasar bagi
proses penegakan hukum selanjutnya.
3. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian Dan Pemantauan
Pertanahan
IKP ini menjadi tolak ukur pencapaian
salah satu sasaran program Ditjen
PPRPT yaitu “Tertib Pemanfaatan Hak
Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah
Negara Bekas Tanah Terlantar”.
Dalam rangka pemenuhan target IKP 3
tersebut, maka dilakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pemenuhan
kewajiban pemegang hak atas tanah,
DPAT, dan perizinan pertanahan,
sebagaimana tertuang dalam
keputusan pemberian hak maupun
perizinan pertanahan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. IKP 4 Jumlah Rekomendasi
Penertiban Dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
IKP ini turut berkontribusi secara
langsung terhadap capaian sasaran
program yakni “Tertib Pemanfaatan
Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan
Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar”.
IKP ini direalisasikan melalui
pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.
IKP ini merupakan upaya pencegahan
penelantaran tanah maupun
penertiban untuk mengurangi atau
menghapus dampak negatif dari
adanya penelantaran tanah, sehingga
apabila Pemegang HAT/DPAT telah
menggunakan, memanfaatkan dan
mengusahakan tanahnya sesuai sifat
dan tujuan peruntukannya, maka dapat
direkomendasikan untuk dimanfaatkan
kembali oleh Pemegang HAT/DPAT.
152 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Adapun pagu alokasi anggaran untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan tahun
2017 berdasarkan DIPA terbit adalah
sebesar Rp. 54.693.183.000, yang
bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.
29.565.183.000 dan PNBP sebesar Rp.
25.128.000.000.
NO SATKER/DIREKTORAT
PAGU
ANGGARAN
APBN
PAGU
ANGGARAN
REVISI
PAGU
ANGGARAN
APBN-P
1 Sekretariat Direktorat Jenderal 14.215.183.000 13.922.633.000 12.525.133.000
2 Penertiban Pemanfaatan Ruang 17.043.000.000 15.568.500.000 12.726.654.000
3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 16.543.000.000 16.028.250.000 12.724.946.000
4 Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
3.700.000.000 5.224.800.000 3.638.097.000
5 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar
3.192.000.000 3.949.000.000 2.842.715.000
Jumlah 54.693.183.000 54.693.183.000 44.457.545.000
Dalam pelaksanaannya mengalami
beberapa penyesuaian seiring dinamika
yang berkembang selama tahun berjalan,
penyesuaian tersebut sebagai dampak dari
revisi pengalihan honor output, dan
efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
TABEL 2-3. Alokasi Anggaran Ditjen PPRPT 2017
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
Selain itu, terdapat program pengelolaan
pertanahan di daerah yang secara
substansi dibawah pembinaan Ditjen
PPRPT dan secara anggaran menginduk
dan bertanggungjawab langsung pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN. Program ini
dilaksanakan oleh Kanwil BPN
Provinsi/Kantah Kab/Kota dengan
anggaran sebesar Rp. 29.871.487.000.
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
NO DIREKTORAT APBN APBN-P
1 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 20.124.130.000 20.124.130.000
2 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 9.747.357.000 9.747.357.000
Jumlah 29.871.487.000 29.871.487.000
TABEL 2-4. Alokasi anggaran Pengelolaan Pertanahan di Daerah Tahun 2017
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
162 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
GAMBAR 2-2. Distribusi Anggaran Ditjen PPRPT Tahun 2017
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
Dalam rangka mengetahui tingkat
pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah, diperlukan adanya
pengukuran atas kinerja yang dicapai pada
tahun yang bersangkutan. Pengukuran
tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) IKP
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah akan
mencerminkan pencapaian kinerja baik
dalam konteks kinerja tahunan maupun
kontribusi atas kinerja 5 tahunan 2015-
2019. Metode pengukuran yang
digunakan pada masing-masing IKP akan
diuraikan sebagaimana penjelasan berikut
ini:
IKP ini menjadi tolak ukur kinerja Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang terhadap kinerja
Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan penataan ruang. IKP ini
merefleksikan pelaksanaan aktivitas
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang (2), Pembinaan Pemanfaatan Ruang
(3), Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
Ruang (4) Peningkatan Kapasitas
Masyarakat. Masing-masing aktivitas
tersebut saling terkait satu sama lain dan
memiliki kontribusi terhadap berjalannya
pengendalian pemanfaatan ruang.
Kontribusi dari masing-masing aktivitas
tersebut tercermin dari bobot nilai, yang
diberikan sesuai dengan nilai strategisnya
terhadap pemenuhan sasaran
pengawasan dan pengendalian itu sendiri.
Adapun, rumus penghitungan kinerja IKP
ini sebagaimana dijabarkan sebagai
berikut:
2.4m e t o d e p e n g u k u r a n k i n e r j a
Keterangan:
PA : Persentase Pelaksanaan Aktivitas
Pengawasan (1), Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
(2),Pembinaan Pemanfaatan Ruang
(3), Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Ruang (4) Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
TA: Persentase Target Aktivitas (1).
Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang (2),Pembinaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
(3), Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Ruang (4) Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
Dalam upaya mewujudkan tertib tata
ruang, penindakan atas dugaan
pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi
hal yang krusial. Tindakan tersebut
dilakukan untuk menegakkan hukum
sekaligus memberikan efek jera bagi
pelanggar pemanfaatan ruang. Upaya
penindakan yang menjadi ranah Ditjen
Penertiban Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah dilakukan melalui
pendayagunaan perangkat PPNS Penataan
Ruang. PPNS Penataan Ruang mendukung
tugas kepolisian dalam hal pengumpulan
bahan dan keterangan (pulbaket) serta
penyidikan. IKP ini mencerminkan kinerja
penanganan atas indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang yang ditemukan
Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
01Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
02
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
172 -
melalui Wasmatlitrik PPNS Penataan
Ruang Pusat. Adapun, kriteria yang
digunakan dalam menentukan target yang
digunakan dalam menentukan target
Wasmatlitrik untuk tiap-tiap wilayah
adalah sebagai berikut:
• Jumlah provinsi dan kabupaten/kota
yang telah memiliki perda;
• Jumlah SDM PPNS Penataan Ruang
Pusat di masing-masing wilayah.
Dalam hal penentuan temuan yang
dijadikan kasus prioritas untuk
ditindaklanjuti dengan aktivitas
Wasmatitrik, pertimbangan yang
digunakan terkait dengan nilai strategis
dan skala indikasi penyimpangan yang
terjadi di lapangan, dengan mengacu
kepada arahan pemanfaatan ruang yang
termuat dalam RTRW.
Di samping itu, pemantauan terhadap hak
atas tanah diperlukan agar tidak terjadi
pelanggaran atas kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pemegang
hak terkait fungsi sosial hak atas tanah
dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Melalui IKP ini, diharapkan dapat diperoleh
hasil pemantauan dan evaluasi di bidang
pertanahan yang dilakukan terutama
terkait rekomendasi yang dihasilkan
mencakup:
• Rekomendasi hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah dan dasar
penguasaan tanah pertanian
• Rekomendasi hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah dan dasar
penguasaan tanah non pertanian
• Rekomendasi Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan di
wilayah Kanwil BPN, dengan juga
melibatkan kantor pertanahan yang
berada di bawahnya.
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
03
𝐼𝐾𝑃2 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖𝑘
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑘𝑥100%
Pemantauan dan evaluasi dilakukan
terhadap pemenuhan kewajiban
pemegang hak atas tanah, DPAT, dan
perizinan pertanahan sebagaimana
tertuang dalam keputusan pemberian hak
maupun perizinan pertanahan serta
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Seluruh hak atas tanah, DPAT, dan
perijinan yang memerlukan pertimbangan
teknis pertanahan harus dipantau untuk
memastikan bahwa tanah digunakan
sesuai dengan peruntukannya sehingga
bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat.
𝐼𝐾𝑃 3 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑥100%
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
182 -
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
04
IKP ini merefleksikan upaya optimalisasi
pemanfaatan tanah yang terindikasi
terlantar. Penetapan tanah indikasi
terlantar memiliki dua makna strategis
hubungannya dengan kinerja, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa
tujuan penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar tidak hanya penertiban
tapi juga pencegahan terjadinya tanah
terlantar. Dengan demikian, upaya
penertiban tidak harus selalu berujung
kepada penetapan tanah terlantar tetapi
juga termasuk mengingatkan dan
mendorong pemegang hak yang
diindikasikan memiliki tanah terlantar
melakukan upaya maksimal untuk segera
memanfaatkan lahan yang diindikasikan
terlantar, sehingga tidak diusulkan untuk
ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Penanganan atas tanah terindikasi
terlantar tersebut pada pelaksanaannya
didasarkan kepada jumlah usulan tanah
terindikasi terlantar, dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber
daya yang ada.
Adapun, rumus perhitungan yang
digunakan untuk mengukur kinerja IKP ini
adalah sebagai berikut:
𝐼𝐾𝑃 3 = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑥100%
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
192 -
bab 3
Sebagai bagian dari perwujudan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) khususnya dalam rangka
memenuhi prinsip akuntabilitas
(pertanggungjawaban), Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah (PPRPT) harus dapat
mempertanggungjawabkan pencapaian
kinerjanya baik itu berupa keberhasilan
ataupun kegagalan. Prinsip akuntabilitas
merupakan satu dari empat belas prinsip
good governance, yang dimaksudkan
untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang bertanggung jawab (akuntabel)
dimana instansi pemerintah dan
aparaturnya harus dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini
tentunya termasuk
mempertanggungjawabkan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukannya.
Adapun peraturan perundang - undangan
yang terkait dengan penyusunan Laporan
Kinerja di lingkungan Ditjen PPRPT-
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) meliputi :
1. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015 – 2019.
3. Peraturan Presiden No. 45 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
akuntabilitas kinerja
3. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.
5. Surat Edaran Menteri ATR/BPN No.
15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan
PK dan LKj di Lingkungan
Kementerian ATR/BPN.
6. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 25
Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian ATR/BPN
Tahun 2015-2019.
7. Rencana Strategis Ditjen PPRPT Tahun
2015-2019.
Upaya untuk melaksanakan dan
mengimplementasikan secara penuh
peraturan perundangan tersebut di atas,
masih memerlukan reformasi
perencanaan dan penganggaran serta
manajemen berbasis kinerja di
lingkungan Ditjen PPRPT. Bab
akutabilitas kinerja ini akan membahas
analisis dan capaian kinerja terhadap PK,
RKT, RPJMN, Renstra, analisis
perbandingan kinerja dengan tahun
sebelumnya, analisis keberhasilan dan
kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja, analisis capaian efisisensi
penggunaan sumber daya, analisis
program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja, realisasi kinerja
anggaran dan capaian kinerja lainnya.
Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
13 -
Pada Tahun Anggaran 2017, Ditjen PPRPT
melaksanakan program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah yang dijalankan melalui 5 (lima)
kegiatan dalam rangka mewujudkan
sasaran Direktorat Jenderal yakni
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
rencana tata ruang serta tertib
pemanfaatan hak atas tanah dan
pendayagunaan tanah negara bekas
tanah terlantar, serta dalam rangka
berkontribusi terhadap pencapaian
sasaran outcome Kementerian ATR/BPN
yakni Prosentase peningkatan tertib
tata ruang dan penguasaan tanah.
Pencapaian Sasaran tersebut diukur
melalui pemenuhan 4 (empat) indikator
kinerja program.
Keterkaitan antara indikator kinerja
program sebagaimana tertuang dalam
dokumen PK Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah Tahun 2017 merupakan hasil
identifikasi paket pekerjaan pada
DIPA/RKA-KL Tahun 2017 dan dokumen
RKT Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2017
sebagai penjabaran tahunan dari Renstra
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah Tahun 2015-2019.
Dalam mengukur kinerja capaian tahun
2017, pengukuran dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi dan
target yang telah ditentukan untuk tiap-
tiap IKP dan output. Adapun target yang
menjadi pembanding, sesuai dengan nilai
yang tertuang dalam dokumen PK, RKT,
Renstra, dan RPJMN. Hasil pengukuran
dari keseluruhan IKP akan menjadi
cerminan pencapaian kinerja Ditjen PPRPT
dalam menjalankan program PPRPT.
Secara umum, pelaksanaan pekerjaan
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah pada
Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan
baik. Capaian tersebut tercermin dari
tingkat capaian akhir pada masing-masing
IKP sebagaimana tertuang dalam
dokumen PK 2017. Namun demikian
dengan adanya dinamika perubahan
anggaran (efisiensi/penghematan) yang
berimplikasi pada penurunan Pagu
Program PPRPT Tahun Anggaran 2017 dan
faktor lainnya yang mempengaruhi
terhadap pelaksanaan pekerjaan,
sehingga terdapat 1 IKP yang tidak
dapat memenuhi target yang
ditetapkan. Hal ini tentunya akan menjadi
bahan masukan untuk menjadi strategi
pelaksanaan pekerjaan ke depan terutama
dalam mengantisipasi permasalahan yang
mungkin terjadi.
Selain itu dengan adanya dinamika
perubahan dalam
pemrograman/perencanaan terdapat
ketidaksesuaian perbandingan capaian
kinerja yang disebabkan oleh perbedaan
output dan target yang terdapat di
masing-masing dokumen perencanaan,
antara lain sebagai berikut :
3.1c a p a i a n k i n e r j a o r g a n i s a s i
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
23 -
“Secara umum seluruh pelaksanaan pekerjaan
tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik, namun terdapat 1 IKP yang
tidak mencapai target”
1. Target Renstra Ditjen PPRPT Tahun
2015-2019 tinggi, hal ini belum
menyesuaikan dengan kapasiatas dan
kapabilitas Ditjen PPRPT kondisi saat
ini. Di sisi lain berdasarkan kebijakan
Kementerian ATR/BPN, revisi Renstra
tidak boleh merubah target, sehingga
dimungkinkan terjadi backlog yang
sangat besar.
2. Perubahan Struktur Renstra yang
menyesuaikan dengan KRISNA. Hal
ini berimpilikasi pada perubahan
struktur PK dan RKT di tahun 2017.
3. Program Prioritas Nasional (PN)
dan Program Prioritas Bidang (PB)
di mengalami perubahan setiap
tahun, sehingga mengalami kesulitan
dalam melakukan pengukuran
capaian kinerja RPJMN 2015-2017.
4. Perbandingan capaian kinerja
Ditjen PPRPT tahun 2017 dengan
capaian tahun 2016, terdapat
perbedaan indikator kinerja.
Perbedaan ini disebabkan oleh
perubahan struktur Renstra Ditjen
PPRPT 2015-2019.
“peningkatan capaian kinerja pada triwulan II
dan IV atau antara Bulan Juli samapai dengan Bulan
Desember 2017”
Pemantauan atas kinerja Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah pada Tahun 2017
dilaksanakan pada 4 (empat) triwulan atau
12 (dua belas) bulan kalender, dimana
triwulan I merupakan periode Bulan
Januari-Maret, triwulan II merupakan
periode Bulan April-Juni, triwulan III Bulan
Juli-September, dan triwulan IV
merupakan periode Bulan Oktober -
Desember. Pemantauan dilakukan melalui
sistem yang Ditjen PPRPT miliki yaitu
simekadal.pprpt.atr-bpn.go.id.
3.1.1p e n g e l o l a a n k i n e r j a
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
33 -
Kriteria penilaian terhadap rencana aksi
triwulan didasarkan kepada progres
capaian pada setiap triwulan sebagaimana
tersaji pada tabel 3.1. Adapun, nilai
progres capaian diperoleh dari hasil
perbandingan antara realisasi dan target
yang ditentukan pada triwulan yang
bersangkutan.
Sedangkan kriteria penilaian terhadap
kinerja didasarkan pada Permen PAN dan
RB Nomor 12 tahun 2015 tentang
pedoman evaluasi atas implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Dalam rangka mendorong kinerja
pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran
2017, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan
pemantauan secara periodik (triwulan)
terhadap pencapaian target dokumen PK
selama Tahun Anggaran 2017. Adapun
langkah pemantauan tersebut,
dilaksanakan berdasarkan rencana aksi
yang telah disusun pada awal tahun
sejalan dengan penetapan dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
43 -
NO KATEGORI MENJADI INTERPRETASIKATEGORI
WARNA
1 AA > 90 - 100 Sangat
Memuaskan,
2 A > 80 – 90 Memuaskan,
Memimpin
perubahan,
berkinerja tinggi,
dan sangat
akuntabel
3 BB > 70 – 80 Sangat Baik,
Akuntabel,
berkinerja baik,
memiliki sistem
manajemen
kinerja yang andal.
4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas
kinerjanya sudah
baik, memiliki
sistem yang dapat
digunakan untuk
manajemen
kinerja, dan perlu
sedikit perbaikan.
5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai),
Akuntabilitas
kinerjanya cukup
baik, taat
kebijakan,
memiliki sistem
yang dapat
digunakan untuk
memproduksi
informasi kinerja
untuk
pertanggung
jawaban, perlu
banyak perbaikan
tidak mendasar.
6 C > 30 - 50 Kurang, Sistem
dan tatanan
kurang dapat
diandalkan,
memiliki sistem
untuk manajemen
kinerja tapi perlu
banyak perbaikan
minor dan
perbaikan yang
mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang,
Sistem dan
tatanan tidak
dapat diandalkan
untuk penerapan
manajemen
kinerja; Perlu
banyak perbaikan,
sebagian
perubahan yang
sangat mendasar.
TABEL 3-1. Kriteria Penilaian
Progres Capaian
Pemantauan Kinerja Triwulan I
Hasil pemantauan periodik terhadap
capaian indikator kinerja pada triwulan I
rata-rata seluruh kegiatan masih memiliki
kinerja sangat kurang.
Pada periode ini, pelaksanaan kegiatan
rata-rata masih tahap persiapan dan
mobilisasi personil.
Pemantauan Kinerja Triwulan II
Hasil pemantauan periodik terhadap
capaian indikator kinerja pada triwulan II
sudah menunjukan progres yang lebih
baik bila dibandingkan dengan triwulan I,
walaupun tetap dibawah target yang
ditetapkan.
Deviasi antara target dan progres tersebut
salah satunya disebabkan oleh
penyusunan rencana yang terlalu optimis
sehingga tidak mempertimbangkan
faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan.
Pemantauan Kinerja Triwulan III
Hasil pemantauan periodik terhadap
capaian indikator kinerja pada triwulan III
sebagian besar menunjukan kinerja yang
semakin meningkat. Hal ini ditandai
dengan peningkatan jumlah IKP dan
output yang memiliki capaian kinerja
diatas kategori baik hingga
memuaskan.
Periode ini, merupakan puncak
pelaksanaan pekerjaan swakelola (paket
meeting dan perjalanan dinas), sehingga
progres realisasi keuangan dan fisik
meningkat cukup signifikan.
Pemantauan Kinerja Triwulan IV
Seiring dengan berjalannya waktu, hasil
pemantauan pada triwulan IV atau akhir
waktu pelaksanaan menunjukkan hasil
yang sangat memuaskan, di mana 3
(tiga) IKP memiliki realisasi capaian 100%
atau dapat dinyatakan sesuai target, dan 1
IKP memiliki kinerja sebesar 98, 68%.
Hasil pematauan periodik terhadap
capaian IKP per triwulan menunjukan
bahwa progres IKP pada triwulan I-III, rata-
rata memiliki kecenderungan tingkat
capaian yang masih dibawah target. Hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor yang
dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan,
sehingga progres capaian tidak dapat
memenuhi target yang direncanakan.
Sumber: PermenPAN dan RB No. 12 tahun 2015
TABEL 3-2. Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2017L
KJ D
I T
J E
N
P
P R
P T
53 -
Sumber : simekadal.pprpt.atr-bpn.go.id.
3.1.2r e a l i s a s i k i n e r j a b e r d a s a r k a n p k
Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan tingkat capaian/realisasi
terhadap target yang telah ditetapkan
dalam dokumen PK Tahun 2017.
Pengukuran dilakukan terhadap setiap IKP
sebagai agregasi dari kinerja setiap
kegiatan yang tercermin dalam output
dan indikator output, capaian tersebut
sebagaimana tersaji pada tabel 3-3.
“IKP 1 prosentase implemantasi pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak
dapat mencapai target kinerja, dikarenakan
penghematan anggaran”
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/
INDIKATOR OUTPUT
TARGET REALISASICAPAIAN
(%) KETERANGAN
1 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai
dengan
Rencana
Tata Ruang
1 Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase
Implementasi
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Daerah
Prov/Kabup/Kota
4.56% 4.50% 98,68%
Capaian Indikator Kinerja Program
dan Output ini sebagai agregasi
dari 4 aktivitas di bawah
Output:
Tata Kelola
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6 Kebijakan
10 Prov/
Kab/Kota
6 Kebijakan
4 Prov
2 Kab, 4 Kota
98,68%
Indikator Output1:
Jumlah Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6
Kebijakan
6
Kebijakan
100% 6 Kebijakan :
- 1 Hasil Kajian Bentuk Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan
Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang
- 2 Materi Teknis dan Raperda
PZ Kawasan Perbatasan
Motaain, dan Kawasan
Perbatasan Wini
- 1 Laporan Program
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Tahun 2018
- 1 Profil SDEW Jabodetabek
- 1 Laporan Hasil Monev
Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Indikator Output 2:
Jumlah
Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan
Pembinaan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2
Prov/Kab/
Kota
2
Provinsi
100% 2 Prov/Kab/Kota yang
Mendapatkan Pembinaan
- Provinsi Banten
- Provinsi Kepulauan Riau
TABEL 3-3. Realisasi Kinerja Ditjen PPRPT Tahun 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
73 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/
INDIKATOR OUTPUT
TARGET REALISASICAPAIAN
(%) KETERANGAN
Indikator Output 3:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
6
Prov/Kab/
Kota
2 Prov
1 Kab
3 Kota
94.72% 6 Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan pemantauan
dan evaluasi:
- Prov. DIY (Pemantauan dan
Evaluasi Provinsi)
- Provinsi Jawa Barat
(Pemantauan dan Evaluasi
DAS Citarum)
- Kota Cirebon (Pemantauan
dan Evaluasi Kota)
- Kota Manado (Pemantauan
dan Evaluasi Kawasan
Rawan Bencana)
- Kota Tangerang Selatan-
Situ Gintung (Pemantauan
dan evaluasi SDEW
Jabodetabek)
- Kabupaten Rembang
(Pemantauan dan Evaluasi
Kabupaten)
Indikator Output 4:
Jumlah Komunitas
Hasil Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2
Prov/Kab/
Kota
1 Kab
1 Kota
100% 2 Prov/Kab/ Kota Hasil
Peningkatan Kapasitas
Masyarakat:
- Kota Malang
- Kab Lombok Tengah
2 Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah Penindakan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
100% 4 laporan Wasmatlitrik:
- Wilayah 1: Kota Bandar
Lampung
- Wilayah 2: Kabupaten
Sleman
- Wilayah 3: Kota Gorontalo
- Wilayah 4: Kota Bima
Output:
Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan Ruang
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
100%
Indikator Output 1:
Jumlah
Pulbaket/Penyidikan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
100% 4 laporan Wasmatlitrik:
- Wilayah 1: Kota Bandar
Lampung
- Wilayah 2: Kabupaten
Sleman
- Wilayah 3: Kota Gorontalo
- Wilayah 4: Kota Bima
Indikator Output 2:
Jumlah
Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS
Penataan Ruang
4
Kasus
4
Kasus
100% 4 kasus :
− Wilayah 1: Perumahan Di
Kawasan Pariwisata Di Kota
Bandar Lampung
− Wilayah 2: Pembangunan
Pariwisata Tanpa Ijin Dan
Terletak Pada Kawasan
Rawan Bencana Geologi Di
Kab. Sleman
− Wilayah 3: Pelanggaran
Batas Sempadan Danau
Limboto Di Kota Gorontalo
− Wilayah 4: Pembangunan
Pada Kawasan Sempadan
Sungai Padolo Di Kota Bima
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
83 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/IN
DIKATOR OUTPUT
TARGET REALISASICAPAIAN
(%) KETERANGAN
2 Tertib
Pemanfaatan Hak
Atas Tanah dan
Pendayagunaan
Tanah Negara
Bekas Tanah
Terlantar
3 Indikator Kinerja
Program 3:
Jumlah Rekomendasi
Hasil Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
22
Bidang
22
Bidang
100% 22 Bidang Rekomendasi
Hasil Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan:
- 12 Bidang
Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
-10 Bidang
Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan Atas
Tanah Non Pertanian
Output:
Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
23
Rekomendasi
23
Rekomendasi
100% 23 Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
- 1 Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan Kebijakan
dan Program
Pertanahan PTSL
- 12
Bidang/Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
- 10
Bidang/Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan Atas
Tanah Non Pertanian
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan Kebijakan
dan Program
Pertanahan
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
100% 1 Rekomendasi
Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program
Pertanahan PTSL
Indikator Output 2:
Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan
Atas Tanah Pertanian
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
100% 12 Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Pertanian
Indikator Output 3:
Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan
Atas Tanah Non
Pertanian
10
Rekomendasi
10
Rekomendasi
100% 10 Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah
Non Pertanian
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
93 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/IN
DIKATOR OUTPUT
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
KETERANGAN
4 Indikator Kinerja
Program 4:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
18
Bidang
18
Bidang
100% 18 Bidang Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
- 1 Bidang Rekomendasi
Potensi Tanah Terlantar
- 15 Bidang Rekomendasi
Penertiban Tanah
Terlantar
- 2 Bidang
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
Output:
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
20
Rekomendasi
20
Rekomendasi
100% 20 Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar:
- 1 Rekomendasi
Rekomendasi Potensi
Tanah Terlantar
- 15 Rekomendasi
Rekomendasi Penertiban
Tanah Terlantar
- 2 Rekomendasi
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
- 2 Rekomendasi Evaluasi,
Laporan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
20
Rekomendasi
20
Rekomendasi
100%
Sumberr:Data Olahan, 2017
Berikut ini dijabarkan secara lebih rinci
capaian, permasalahan/kendala serta
tindak lanjut yang diperlukan.
Perhitungan Prosentase implementasi
pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang pemerintah daerah
Provinsi / Kabupaten / Kota diatas
didasarkan pada 4 (empat) indikator
output yakni (1). Jumlah Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (2).
Jumlah Provinsi / Kabupaten / Kota yang
mendapatkan Pembinaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, (3). Jumlah Provinsi /
Kabupaten / Kota yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan
(4). Jumlah Komunitas Hasil Peningkatan
Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan hasil
penghitungan, capaian indikator output
tersebut adalah:
prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah prov/kab/kota
IKP
1Indikator kinerja ini merupakan agregasi
dari seluruh kegiatan Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Indikator kinerja ini adalah suatu ukuran
untuk menilai implementasi pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
pemerintah daerah prov/kab/kota. Target
kinerja yang ditetapkan adalah 4,56% dan
diakhir tahun tercapai 4,50% atau
98,68%.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
103 -
TABEL 3-4. Capaian Indikator Output Pembentuk IKP 1
Konsinyasi Penyusunan Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang
NO INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN %
1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
6
Kebijakan
6 Kebijakan 100%
2 Jumlah Prov/Kab/
Kota yang mendapatkan Pembinaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Prov/Kab/
Kota
2
Provinsi
100%
3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6 Prov/Kab/
Kota
2 Prov
1 Kab
3 Kota
94,72%
4 Jumlah Komunitas Hasil Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
2 Prov/Kab/
Kota
1 Kota
1 Kab
100%
Sumberr: Data Olahan, 2017
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
01
Kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang ini dilakukan melalui 4 (empat)
aktivitas yang meliputi 1). Penyusunan
kebijakan dan strategi operasional bidang
pengendalian pemanfaatan ruang, 2).
Penyusunan rencana, program, anggaran
bidang pengendalian pemanfaatan ruang,
3). Pengelolaan data dan informasi bidang
pengendalian pemanfaatan ruang, dan 4).
Monitoring dan evaluasi kinerja
pengendalian pemanfaatan ruang.
Pertama, Aktivitas penyusunan kebijakan
dan strategi operasional bidang
pengendalian pemanfaatan. Aktivitas ini
menghasilkan 3 kebijakan yang meliputi:
1. Kajian Bentuk dan tata cara
pelaksanaan pengawasan teknis
penyelenggaraan penataan ruang.
Bentuk dan tata cara pelaksanaan
pengawasan teknis penyelenggaraan
penataan ruang yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang penyelenggaraan
penataan ruang belum cukup
operasional ketika akan diterapkan
di lapangan, oleh karena itu perlu
disusun juknis bentuk dan tata cara
wastek penyelenggaran penataan
ruang.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
113 -
kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
capaian fisik 100%. Adapun hasil kegiatan
ini berupa hasil kajian bentuk tata cara
pelaksanaan pengawasan teknis
penyelenggaraan penataan ruang.
2. PZ Kawasan Perbatasan Motaain dan
Kawasan Wini
Penyusunan PZ merupakan kegiatan
strategis dan penting dalam
mewujudkan tertib tata ruang. Tahun
2017 penyusunan PZ difokuskan
kepada kawasan perbatasan Motaain
dan kawasan perbatasan Wini.
Kegiatan ini telah dilaksanakan, secara
fisik tercapai 100% dengan output
akhir berupa materi teknis PZ dan
rancangan peraturan daerah
kawasan perbatasan Motaain, dan
kawasan perbatasan Wini.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan
penyusunan instrumen lengkap
pengendalian pemanfaatan ruang (PZ,
Insentif dan Diinsentif) pada kawasan
perbatasan yang belum tertangani di
tahun 2017.
Kedua, aktivitas Penyusunan rencana,
program, anggaran bidang pengendalian
pemanfaatan ruang. Aktivitas ini
menghasilkan 1 kebijakan.
Aktivitas ini dilakukan dalam rangka
memfasilitasi penyusunan program
pengendalian pemanfaatan ruang Tahun
Anggaran 2018 agar sesuai dengan
kebutuhan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Penyusunan program pengendalian
pemanfaatan TA 2018 telah dilaksanakan,
secara fisik tercapai 100% dengan output
akhir berupa laporan program
pengendalian pemanfaatan ruang
tahun 2018.
Rapat Penyusunan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018
Ketiga, Pengelolaan data dan informasi
bidang pengendalian pemanfaatan ruang.
Aktivitas ini menghasilkan 1 kebijakan.
Tahun 2017, aktivitas ini difokuskan pada
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada
kawasan Situ Jabodetabek.
Situ memiliki fungsi yang vital bagi
keberlanjutan proses sirkulasi air di
kawasan perkotaan (cadangan air baku,
tempat parkir air pada aliran sungai, dan
pengendali banjir), kondisi saat ini jumlah
situ yang ada di Jabodetabek mengalami
penurunan yang signifikan dari
semula 204 situ, sekarang hilang 23 situ,
sehingga perlu penanganan. Tahun 2017
kegiatan difokuskan kepada
pemutakhiran aplikasi Website
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Profil SDEW di Jabodetabek.
Kegiatan ini telah dilaksanakan, secara fisik
kegiatan ini dapat terlaksana 100%
dengan hasil akhir Profil Situ di
Jabodetabek.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
123 -
FGD Pengelolaan Data Dan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pengendalian PemanfaatanRung
02
pengendalian pemanfaatan ruang dalam
mewujudkan tertib tata ruang. Tahun
2017 merupakan tahap ketiga bagi
aktivitas pembinaan pengendalian
pemanfaatan ruang yang dilakukan
melalui peningkatan pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang berbasis
GIS dan Peningkatan kapasitas dalam
penyusunan peraturan zonasi.
Pertama, Peningkatan kapasitas
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang berbasis GIS di Provinsi Banten.
Peningkatan kapasitas pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang berbasis
GIS ini bertujuan untuk memberikan
bimbingan teknis kepada pelaksana
pengendalian pemanfaatan ruang
mengenai penggunaan sistem informasi
geografis dalam rangka pemantauan dan
evaluasi pemanfaatan ruang.
Pembinaan peningkatan kapasitas
pelaksanaan pengendalian dilakukan
melalui pelatihan dengan mengundang
peserta dari Pusat dan beberapa provinsi.
Provinsi Banten merupakan tempat/lokasi
pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan
dengan capaian 100%, dengan hasil akhir
berupa laporan peningkatan
pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang berbasis GIS.
Kedua, Peningkatan kapasitas dalam
penyusunan peraturan zonasi (PZ) di
Provinsi Kepulauan Riau.
Peningkatan kapasitas dalam penyusunan
peraturan zonasi bertujuan meningkatkan
kualitas pembinaan pengendalian
pemanfaatan ruang melalui penguasaan
materi, penyamaan persepsi, dan
pemahaman yang kuat terkait kedalaman
PZ sesuai dengan kaidah keilmuan yang
benar.
Peningkatan kapasitas pelaksanaan
pengendalian dilakukan melalui pelatihan
dengan mengundang peserta dari Pusat
Keempat, Monitoring dan evaluasi kinerja
pengendalian pemanfaatan ruang.
Aktivitas ini menghasilkan 1 kebijakan.
Maksud dari aktivitas ini adalah melakukan
kontrol terhadap kinerja Direktorat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta
kegiatan terkait bidang pengendalian
pemanfaatan ruang sebagai upaya
penyelenggaraan penataan ruang untuk
mewujudkan tertib tata ruang, selain itu
sebagai upaya mendorong
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik dan benar (good
governance) di Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
Kegiatan ini telah dilaksanakan, secara fisik
kegiatan ini dapat terlaksana 100%
dengan hasil akhir Laporan Hasil Monev
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.
Rapat Evaluasi Kinerja Kegiatan Strategis “Penyempurnaan Substansi NSPK
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pembinaan pengendalian pemanfaatan
ruang dimaksudkan sebagai upaya untuk
mendorong dan meningkatkan kinerja
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
133 -
dan beberapa provinsi. Provinsi Kepulauan
Riau (Batam) merupakan tempat/lokasi
pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan
dengan capaian 100%, dengan hasil akhir
berupa Laporan Peningkatan Kapasitas
pelaksana pengendalian dalam
penyusunan PZ.
Workshop Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengendalian Dalam Penyusunan PZ
Pemantauan dan evaluasi ini merupakan
aktivitas rutin yang dilaksanakan setiap
tahun dalam rangka monitoring dan
evaluasi atas kinerja pengaturan,
pembinaan, dan pelaksanaan yang
dijalankan oleh pemerintah daerah pada
tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Hasil dari aktivitas ini adalah diperolehnya
potret kinerja penyelenggaraan penataan
ruang masing-masing wilayah pada tahun
berjalan dan rekomendasi untuk
peningkatan kinerja pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan penataan ruang
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
03
Ke depannya. Adapun pengawasan khusus
sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi
penyimpangan pemanfaatan ruang.
Pemantauan dan Evaluasi ini dilakukan
terhadap wilayah-wilayah yang telah
memiliki Perda RTRW. Melalui pelaksanaan
pekerjaan ini, diperoleh potret
implementasi pemanfaatan ruang yang
ada di lapangan sekaligus tingkat
kesesuaiannya terhadap arahan
pemanfaatan ruang yang tertuang dalam
RTRW.
Hasil pemantauan dan evaluasi ini
diharapkan dapat ditindaklanjuti baik
melalui upaya penertiban ataupun
penguatan kebijakan yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kualitas
penyelenggaraan penataan ruang di
daerah.
Ditjen PPRPT setiap tahunnya
menargetkan dapat melakukan
pemantauan dan evaluasi pengendalian
pemanfaatan ruang terhadap 33 Provinsi,
412 Kabupaten, dan 93 Kota, namun tahun
2017 tidak dapat terpenuhi, hal tersebut
dikarenakan penurunan anggaran Ditjen
PPRPT yang signifikan.
FGD Monitoring dan Evaluasi DAS Citarum
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
143 -
TABEL 3-5. Lokasi Pemantauan dan
Evaluasi Pemanfaatan Ruang 2017
No Uraian Lokasi
1 Pemantauan
dan Evaluasi
Provinsi
Prov. Jatim
Prov. Jabar
Prov. Jateng
Prov. DIY
Prov. Banten
Prov. DKI Jakarta
2. Pemantauan
dan Evaluasi
Kabupaten
Kab. Rembang
Kab. Bantul
Kab. Kebumen
Kab. Bangka Tengah
Kab. Bengkulu Selatan
3. Pemantauan
dan Evaluasi
Kota
Kota Palembang
Kota Lampung
Kota Cirebon
Kota Mataram
Kota Bau-Bau
Kota Denpasar
Kota Banjarmasin
Kota Tanjung Pinang
4. Pemantauan
dan Evaluasi
SDEW
Provinsi Jawa Barat
(DAS Citarum)
Kota Tangerang Selatan
(Situ Gintung)
Sumberr: Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2017
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
capaian 98,68%, penghematan anggaran
pada kegiatan pematauan dan evaluasi
SDEW Jabodetabek, mengakibatkan
pengurangan lokasi yang semula 6
(enam) lokasi menjadi 1 (satu) lokasi.
Adapun hasil akhir kegiatan ini meliputi:
1. Rekomendasi pengendalian
pemanfaatan ruang di Provinsi DIY.
2. Rekomendasi pengendalian
pemanfaatan ruang di Kota Cirebon.
3. Rekomendasi pengendalian
pemanfaatan ruang di Kabupaten
Rembang.
4. Hasil monitoring dan evaluasi DAS
Citarum (Provinsi Jawa Barat).
5. Hasil monitoring dan Evaluasi
Kawasan Rawan Bencana (Kota
Manado).
6. Draft PZ, perijinan, pemberian insentif
dan disinsentif serta pengenaan
sanksi atas pelanggaran pemanfaatan
ruang kawasan Situ, dan konsep
pengendalian pemanfaatan ruang Situ
dan sekitarnya (Situ Gintung, Kota
Tangerang Selatan).
Tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pengendalian pemanfaatan
ruang meliputi:
1. Kegiatan-kegiatan pengawasan
khusus yang telah dilakukan di tahun
2017 akan ditindaklanjuti melalui
audit tata ruang (Dit. Penertiban
Pemanfaatan Ruang) di tahun 2018.
2. Kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi SDEW akan dilanjutkan
pelaksanaanya di tahun 2018 melalui
pengelolaan data dan informasi di 8
DAS.
Workshop Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
153 -
Prov/Kab/Kota yang mendapatkan
pemantauan dan evaluasi pengendalian
pemanfaatan ruang tahun 2017 meliputi :
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
163 -
Pemantauan dan Evaluasi SDEW (Lokasi Situ Gintung-Kota Tangerang Selatan)
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Komunitas Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
04
Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk berperan aktif dalam pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang,
kegiatan dilakukan melalui pembentukan
komunitas masyarakat pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Target pembentukan komunitas tahun
2017 dilakukan di 2 Provinsi, dengan hasil
akhir adalah terbentuknya komunitas
masyarakat pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Kegiatan ini telah dilaksanakan, secara fisik
tercapai 100% dengan hasil akhir
terbentuknya 2 (dua) komunitas
masyarakat pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang di
Provinsi Jawa Timur (Kota Malang), dan
Prov NTB (Kota Lombok Tengah).
Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Sit (Lokasi Situ
Gintung-kota Tangerang Selatan)
Jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (wasmatlitrik)
IKP
2
Indikator kinerja ini merupakan output
penting dari Direktorat Penertiban
Pemanfaatan Ruang.
Indikator kinerja ini adalah suatu ukuran
untuk menilai seberapa besar
pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui jumlah
penindakan indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang.
Perhitungan Jumlah indikasi penindakan
indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang
di atas didasarkan pada 2 (dua) indikator
output yakni:
1. Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dan
2. Jumlah Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS Penataan Ruang.
Adapun hasil penghitungan capaian kedua
indikator output tersebut dijabarkan dalam
tabel sebagai berikut.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
173 -
Penghematan anggaran, berimplikasi pada
tidak terlaksananya workshop peningkatan
kapasitas yang diakhiri dengan
penandatanganan berita acara
kesepakatan antar masyarakat (akademisi
dan organisasi profesional), pemerintah
daerah dan Kementerian ATR/BPN,
Sehingga secara substansi kegiatan ini
mengalami penurunan kualitas output.
Penanganan indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang difokuskan pada
aktivitas wasmatlitrik yang dilaksanakan di
4 (empat) wilayah kerja dengan tingkat
ketercapaian sebesar 100%.
Jumlah kasus indikasi penyimpangan
pemanfaatan ruang pada Tahun 2017
sebanyak 4 (empat) kasus prioritas
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
wasmatlitrik dalam rangka pendalaman
substansi.
Empat kasus tersebut dipilih berdasarkan
atas nilai strategis dan skala
penyimpangannya. Kasus-kasus yang
diangkat tersebut terutama terkait dengan
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan persyaratan izin, pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang yang menyebabkan perubahan
fungsi sehingga berdampak pada kerugian
materil, yakni berupa:
1. Kasus pemanfaatan ruang yang
menyalahi peruntukkan pada kawasan
sempadan sungai.
2. Kasus pemanfaatan ruang yang
menyalahi peruntukkan pada kawasan
sempadan Danau.
3. Kasus pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai fungsi ruang pada pariwisata.
4. Kasus pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan persyaratan izin
(pembangunan pariwisata tanpa izin).
IKP 2 didukung oleh 3 (tiga) Indikator
Output yang secara langsung
mempengaruhi capaiannya.
Ketiga Indikator output tersebut
merefleksikan kinerja yang dicapai melalui
pelaksanaan Kegiatan Penertiban
Pemanfaatan Ruang dalam mendukung
pencapaian sasaran program.
TABEL 3-6. Capaian Indikator Output Pembentuk IKP 2
NO INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
100%
2 Jumlah Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS Penataan Ruang
4
Kasus
4
Kasus
100%
Sumber: Data Olahan, 2017
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
01
Kegiatan ini dilakukan melalui
pengawasan, pengamatan penelitian dan
pemeriksaan (wasmatlitrik) dan/atau
penyidikan terhadap tindak pidana
pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap
rencana tata ruang yang berlaku.
Wasmatlitrik ini dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan
Ruang.
Kasus yang ditangani, merupakan tindak
lanjut dari temuan/pengaduan indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang pada
tahun sebelumnya.
Target tahun ini 4 Wasmatlitrik, dengan
keluaran berupa laporan wasmatlitrik di 4
(empat) wilayah kerja.
Kegiatan wasmatlitrik di 4 (empat) Wilayah
telah dilaksanakan, dan tercapai 100%,
namun secara kualitas substansi kurang
optimal dikarenakan ada beberapa
kegiatan yang terkena penghematan
anggaran. Hasil dari kegiatan ini meliputi:
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
183 -
1. Laporan Wasmatlitrik Wilayah 1: Kota
Bandar Lampung
2. Laporan Wasmatlitrik Wilayah 2: Kota
Sleman
3. Laporan Wasmatlitrik 3: Kota
Gorontalo
4. Laporan Wasmatlitrik 4: Kota Bima
Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan
terhadap PPNS yang dilakukan melalui
pelatihan / workshop peningkatan
pengetahuan dan keterampilan teknis
pelaksanaan penertiban tata ruang
terhadap PPNS di 4 (empat) wilayah.
Kegiatan ini telah dilaksanakan, secara fisik
tercapai 100 % dengan hasil akhir berupa
laporan pembinaan teknis penertiban
tata ruang di 4 (empat) wilayah.
Kedua, Penegakan hukum bidang
penertiban pemanfaatan ruang. Tahun
2017 ditargetkan dapat menangani 4
kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
yang tersebar di 4 (empat) wilayah.
Penegakan hukum bidang pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan tindak
sosialisasi, pencegahan, sekaligus
peringatan demi meningkatkan kesadaran
masyarakat, pemerintah dan semua pihak
dalam mewujudkan tertib tata ruang. Saat
ini penegakan hukum yang telah dilakukan
adalah melalui pembuatan dan
pemasangan tanda pencegahan dan/atau
peringatan.INDIKATOR KINERJA : Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
02
FGD Wasmatlitrik di Kabupaten Gianyar, Bali
Jumlah opersionalisasi dan pembinaan
PPNS penataan ruang dilakukan melalui 2
(dua) aktivitas yaitu 1). Pembinaan teknis
pelaksanaan tugas PPNS, dan 2).
Penegakan hukum bidang penertiban
pemanfaatan ruang.
Pertama, Pembinaan teknis pelaksanaan
tugas PPNS yang dilaksanakan di 4
(empat) wilayah yakni :
1. Pulau Sumatera
2. Pulau Jawa dan Pulau Bali
3. Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi
4. Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku,
dan Pulau Papua
Penegakan hukum bidang penertiban pemanfaatan Ruang (Pemasangan plang himbauan di Kota
Sorong)
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
193 -
Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah pada tahun 2017 telah memberikan
fasilitasi kepada pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan
tertulis dan pemasangan plang papan
peringatan guna mewujudkan tertib tata
ruang, tahun ini ditargetkan pelaksanaan
kegiatan pada 4 lokasi/kasus yang
tersebar di berbagai provinsi. Jenis-jenis
plang yang telah dipasang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan bidang
Penataan Ruang serta ketentuan dalam
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan,
meliputi:
1. Plang papan Ancaman, berisi
informasi ketentuan ancaman
pengenaan sanksi pidana bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang
telah dan/atau sedang berlangsung
yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang dan perda
tentang RTRW. Pemanfaatan Ruang
dimaksud berpotensi dapat
berdampak negatif bagi lingkungan,
sosial dan ekonomi, sehingga plang
papan ancaman merupakan
pencegahan terhadap dampak-
dampak tersebut.
2. Plang papan Peringatan, berisi
informasi ketentuan peringatan
pengenaan sanksi pidana terhadap
pemanfaatan ruang yang telah ada
sejak lama dan tidak sesuai dengan
perda tentang RTRW.
3. Plang papan Himbauan, berisi
informasi himbauan bagi semua pihak
agar setiap upaya pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang
penataan ruang dan perda tentang
RTRW, termasuk informasi pengenaan
sanksi.
4. Plang papan Pemberitahuan, berisi
informasi pemberitahuan yang bersifat
penegasan terhadap lokasi-lokasi yang
dilarang untuk dimanfaatkan oleh
semua pihak, kecuali yang diatur
diperbolehkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang dan perda
tentang RTRW.
Kegiatan penegakan hukum telah
dilaksanakan pada 4 kasus pelanggaran
pemanfaatan ruang yang tersebar di 4
Kabupaten/Kota (Kota Bandar Lampung,
Kabupaten Sleman, Kota Gorontalo, dan
Kota Bima) secara fisik tercapai 100%.
Dengan rincian :
1. Wilayah 1: Pemasangan plang
pemberitahunan pada kasus
Perumahan di kawasan pariwisata di
Kota Bandar Lampung.
2. Wilayah 2: Pemasangan plang
peringaran pada kasus
Pembangunan Pariwisata tanpa ijin
dan terletak pada Kawasan Rawan
Bencana geologi di Kabupaten
Sleman.
3. Wilayah 3: pemasangan plang
himbauan pada kasus Pelanggaran
batas sempadan danau limboto di
Kota Gorontalo.
4. Wilayah 4: pemasangan plang
himbauan pada kasus Pembangunan
pada Kawasan Sempadan Sungai
Padolo di Kota Bima.
Selain 4 kasus di atas terdapat kasus-kasus
yang dilaksnakan di tahun 2017 dengan
rincian sebagai berikut:
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
203 -
TABEL 3-7. Lokasi Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
Tahun 2017
TITIK LOKASI JENIS PLANG SANKSI
Wilayah Sumatera
Kota Bandar
Lampung
Kelurahan Sukadanaham,
Kecamatan Tanjung Karang Barat
Pembangunan perumahan
pada kawasan pariwisata
Pemasangan Papan Plang
Pemberitahuan
Kota Metro Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan
Metro Pusat
Bangunan restoran tanpa izin,
melanggar GSS dan GSB serta
dibangun pada lahan LP2B
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan
Metro Timur
Bangunan gudang yang tidak
memiliki izin
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan
Metro Barat
Bangunan di atas lahan LP2B Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kelurahan Margorejo, Kecamatan
Metro Selatan
Kawasan Permukiman
dengan Lahan LP2B
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Wilayah Jawa Bali
Kota
Tangerang
Selatan
Kelurahan Buaran, Kecamatan
Serpong
Bangunan rumah (kontrakan)
tanpa izin yang
peruntukannya sebagai RTH
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kelurahan Pondok Ranji,
Kecamatan Ciputat Timur
Bangunan peribadatan tanpa
izin
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kota Bandung Bukit Manglayang, Kelurahan
Palasari, Kecamatan Cibiru
Alih fungsi lahan dari
peruntukan lahan industri
dan pergudangan menjadi
perumahan
ditindaklanjut oleh
pemerintah daerah
Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Cidadap
Alih fungsi lahan dari
Kawasan perlindungan
setempat (Sempadan
Jaringan SUTET) menjadi
permukiman
ditindaklanjut oleh
pemerintah daerah
Kelurahan Cieumbeuleuit,
Kecamatan Coblong
Alih fungsi lahan dari
Kawasan perlindungan
setempat (sempadan sungai)
menjadi perumahan
ditindaklanjut oleh
pemerintah daerah
Kabupaten
Sleman
Desa Pakembinangun, Kecamatan
Pakem
Rumah Susun Santri pada
Kawasan Rawan Bencana
Geologi KRB III
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Desa Kepuharjo, Kecamatan
Cangkringan
Area Wisata pada Resapan
Air, Kawasan Rawan Bencana
III
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Desa Hargobinangun, Kecamatan
Pakem
Bangunan Hotel pada
Kawasan Rawan Bencana
Geologi
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kabupaten
Gianyar
Jalan Sakah – Kemenuh, Kecamatan
Sukawati
Alih fungsi lahan Ruang
Terbuka Hijau (Koridor RTH)
menjadi beberapa bangunan
ditindaklanjut oleh
pemerintah daerah
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
Kota
Makassar
Pantai Akkarena, Kelurahan Tanjung
Merdeka, Kecamatan Tamalate
Pengembangan Kawasan
Reklamasi Pantai
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kelurahan Barombong, Kecamatan
Tamalate
Pembangunan Rumah Toko
(Ruko) tanpa Izin
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kota
Gorontalo
Kelurahan Libuo, Kecamatan
Dungingi
Kawasan Permukiman pada
Kawasan Pertanian
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Sempadan Danau Limboto Peruntukan (kepemilikan
lahan) Permukiman, Pertanian
dan Perkebunan pada
Kawasan Sempadan Danau
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kabupaten
Kutai
Kertanegara
Kelurahan Bukit Mardeka,
Kecamatan Loa Janan
Bangunan rumah makan dan
rest area pada RTH (Taman
Hutan Raya) Bukit Soeharto
Pemasangan Papan Plang
Ancaman
Kecamatan Loa Kulu Pemanfaatan ruang eks.
galian tambang
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kota Kendari Sempadan Sungai Wanggu Titik 1 Bangunan tanpa izin pada
Sempadan Sungai
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Sempadan Sungai Wanggu Titik 2 Bangunan tanpa izin pada
Sempadan Sunga
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Sempadan Sungai Wanggu Titik 3 Bangunan tanpa izin pada
Sempadan Sungai
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
213 -
TITIK LOKASI JENIS PLANG SANKSI
Wilayah Sumatera
Sempadan Sungai Wanggu Titik 4 Bangunan tanpa izin pada
Sempadan Sungai
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Taman Kota Kendari Bangunan tanpa izin pada
RTH
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Taman Kota Kendari Bangunan tanpa izin pada
RTH
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kota
Banjarbaru
Kelurahan Landasan Uliin,
Kecamatan Liang Anggang
Bangunan Gedung tanpa izin
pada Kawasan Hutan Lindung
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka,
Pertambangan Intan pada
Kawasan Permukiman dan
Pertanian
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kawasan Bandara Syamsudin Noor,
Kecamatan Landasan Uliin
Bangunan toko pada
Kawasan Pengembangan
Bandara
Pemasangan Papan Plang
Peringatan
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Kota Jayapura Sempadan sungai Hanyaan Kelapa
Dua Entrop
Bangunan Kios dan Rumah
tanpa izin pada Sempadan
Sunga
Pemasangan Papan Plang
Ancaman
Sempadan Sungai Entrop Distrik
Jayapura Selatan
Bangunan Kios dan Rumah
tanpa izin pada Sempadan
Sungai
Pemasangan Papan Plang
Ancaman
Kawasan Taman Wisata Alam Teluk
Youteva
Bangunan tanpa izin Pemasangan Papan Plang
Ancaman
Kota Bima Kawasan Sempadan Sungai Melayu,
Kecamatan Asakota
Bangunan pada sempadan
sungai
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Sempadan Sungai Padolo di
Kecamatan Rasanae Barat, Mpunda,
Raba dan Rasanae Timur
Bangunan pada sempadan
sungai
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Kota Sorong Kelurahan Malawei dan Kelurahan
Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi
Bangunan Permukiman pada
Kawasan Sempadan Pantai
Pemasangan Papan Plang
Himbauan
Sumberr: Dit. Penertiban Pemanfatan Ruang, 2017
Setelah Penertiban
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
223 -
Indikator kinerja ini merupakan output
penting dari Direktorat Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan. Indikator kinerja
ini berkontribusi pada pencapaian sasaran
strategis tertib pemanfaatan hak atas
tanah dan pendayagunaan tanah negara
bekas terlantar.
Pengaturan hubungan hukum hak atas
tanah (HAT) pada hakikatnya merupakan
perwujudan kehadiran Negara dalam
menciptakan instrumen hukum. Negara
berwenang untuk membatalkan hak,
sehingga tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara.
Pemegang HAT tidak hanya mempunyai
hak untuk menggunakan tanah yang
dikuasainya tetapi juga berkewajiban
menggunakan tanahnya sehingga baik
secara langsung dan tidak langsung
memenuhi kepentingan umum,
meningkatkan nilai ekonomi tanah, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemberian HAT juga mengandung
kewajiban penerimanya untuk
menggunakan dan memanfaatkan
tanahnya sebaik mungkin sesuai jenis hak
yang diberikan. Oleh karena itu,
diperlukan pemantauan dan evaluasi
sejauh mana kewajiban-kewajiban
pemegang HAT telah dilaksanakan.
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pemantauan Pertanahan
IKP
3
NO INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan
Program Pertanahan
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
100%
2 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah
Pertanian
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
100%
3 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah
Non Pertanian
10
Rekomendasi
10
Rekomendasi
100%
Perhitungan Pencapaian rekomendasi hasil
pengendalian dan pemantauan
pertanahan didasarkan pada 3 (tiga)
indikator output yakni (1). Jumlah
Rekomendasi Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan, (2).
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang HAT/DPAT
Pertanian, dan (3). Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang HAT/DPAT Non Pertanian.
Berdasarkan hasil penghitungan capaian
indikator output tersebut adalah:
TABEL 3-8. Capaian Indikator Output Pembentuk IKP 3
Sumberr: Data Olahan, 2017
Direktorat Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan pada tahun 2017 telah
melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pemenuhan kewajiban
pemegang HAT dengan tahapan sebagai
berikut:
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
233 -
Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring
dan evaluasi pengendalian penerapan
kebijakan dan program pertanahan. Tahun
2017, monitoring dan evaluasi dilakukan
terhadap program pendaftaran tanah
sistem lengkap (PTSL).
Monitoring dan evaluasi pengendalian
penerapan kebijakan dan program
pertanahan telah dilaksanakan, secara fisik
tercapai 100% dengan hasil akhir berupa 1
Rekomendasi Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan
Rekomendasi pengendalian penerapan
kebijakan dan program pertanahan dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan dalam
menentukan arah kebijakan PTSL
selanjutnya.
Kegiatan ini dilakukan melalui
pemantauan dan evaluasi terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban pemegang
HAT/DPAT. Dalam pemberian hak atas
tanah pertanian kepada masyarakat baik
perorangan maupun badan hukum,
terdapat kewajiban yang melekat yang
harus dipenuhi oleh pemegang hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan
agraria/pertanahan antara lain UUPA,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996, serta yang tercantum dalam
Keputusan pemberian hak atas tanahnya.
Penelantaran HAT/DPAT, pemanfaatan
tanah tidak sesuai peruntukannya, serta
pelanggaran-pelanggaran terhadap
pemenuhan kewajiban pemegang hak
mendasari pelaksanaan kegiatan ini.
Rekomendasi sebagai hasil telaahan
terhadap pemantauan dan evaluasi yang
diberikan akan disampaikan kepada
stakeholder terkait untuk dapat
ditindaklanjuti sesuai peraturan yang
berlaku.
Pemantauan dan evaluasi telah
dilaksanakan di 12 bidang tanah pertanian
yang tersebar di Provinsi, secara fisik
tercapai 100% dengan hasil akhir
berupa 12 rekomendasi hak dan
kewajiban pemegang hak atas tanah
dan dasar penguasaan tanah pertanian.
Sebagai tindak lanjut rekomendasi hak
dan kewajiban HAT/DPAT tanah pertanian
yang terkait dengan tanah terlantar akan
ditindaklanjuti oleh Direktorat Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di
Tahun 2018.
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Tanah Pertanian
02
Monitoring Dan Evaluasi Dilakukan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap
(PTSL)
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
01
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
243 -
38%
15%0%
4%
19%
12%
12%
Pembinaan
Pelepasan
Terlantar
Perpanjangan
SKP
perubahan Penguasaan
RTRW
GAMBAR 3-1. Rekomendasi Pemegang HAT/DPAT Atas Tanah Pertanian
NO LOKASI LUAS JUMLAH REKOMENDASI
1 Provinsi Riau
Kabupaten
Kampar
2.191,
4925
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memperbaiki
penomoran patok batas bidang tanah, dan laporan
perkembangan pemanfaatan tanah.
Kabupaten
Indragiri Hulu
2.158,
78
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk menyediakan
plasma, areal konservasi, pemeliharaan tanda batas dan
menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan
tanah dan/atau menyelesaikan permasalahan dengan
koperasi/masyarakat (diusulkan kepada pemegang hak
untuk melepaskannya ±40% dari luas HGU, yang masih
dikuasai masyarakat karena perolehan tanahnya dari
penyerahan sukarela oleh masyarakat).
2 Provinsi Jambi
Kabupaten
Batanghari
154 2 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memfasilitasi
pensertipikatan plasma, pemasangan tanda batas, dan
menyelesaikan permasalahan tanah yang dikuasai
masyarakat seluas ±22 Ha.
3 Provinsi Lampung
Kabupaten Way
Kanan
4.000 1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memanfaatkan
tanahnya dan melaporkan perkembangannya.
Perlu kesepakatan dengan masyarakat adat setempat
berkaitan dengan rencana penyerahan sebagian
tanahnnya tanpa menunggu berakhirnya hak.
4 Provinsi Jawa
Barat
Kabupaten
Bandung
2.127,
15
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memenuhi
kewajibannya
5 Provinsi Jawa
Tengah
Kabupaten
Kendal
320,9
499
1 Pembinaan untuk pemutakhiran data Buku Tanah (9
bidang) karena telah dilepaskan menjadi kawasan hutan
TABEL 3-9. Rincian Rekomendasi Pemenuhan Pemegang HAT/DPAT Atas Tanah
Pertanian (HGU)
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
253 -
NO LOKASI LUAS JUMLAH REKOMENDASI
6 Provinsi
Kalimantan
Tengah
Kabupaten
Seruyan
4.890 1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk
menyediakan/membangun plasma kepada masyarakat
sekitar, serta menjaga dan mengamankan areal
konservasi.
Kabupaten Kota
Waringin Timur
12.76
2, 225
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk membangun
plasma, menyelesaikan perizinan, dan menyelesaikan
sengketa/konflik terhadap penguasaan pihak lain.
7 Provinsi
Kalimantan
Selatan
Kabupaten Barito
Kuala
4.943
dan
6.167,
1145
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memelihara
patok batas, penambahan nilai CSR, pemenuhan laporan
tahunan perkembangan pemanfaatan tanahnya.
Pelepasan sebagian tanah ±500 Ha
Kabupaten Tapin 14.66
1
1 Pembinaan kepada pemegang hak untuk memelihara
tanda batas, dan menyampaikan laporan perkembangan
pemanfaatan tanahnya
8 Provinsi
Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai
Timur
10.10
4, 1
1 Pembinaankepada pemegang hak untuk memenuhi
kewajibannya, serta pelepasan sebagian hak yang
diokupasi masyarakat dan ditindaklanjuti dengan
sertipikasi PTSL
Sumberr: Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, 2017
Pemantauan dan Evaluasi di Kalimantan Timur
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
263 -
Kegiatan ini dilakukan melalui
pemantauan dan evaluasi terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban pemegang
HAT/DPAT.
Dalam pemberian hak atas tanah non
pertanian (HGB) kepada masyarakat baik
perorangan maupun badan hukum,
terdapat kewajiban yang melekat yang
harus dipenuhi oleh pemegang hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan
agraria/pertanahan antara lain UUPA,
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996,
serta yang tercantum dalam Keputusan
pemberian hak atas tanahnya.
Penelantaran HAT/DPAT, pemanfaatan
tanah tidak sesuai peruntukannya, serta
pelanggaran-pelanggaran terhadap
pemenuhan kewajiban pemegang hak
mendasari pelaksanaan kegiatan ini.
Rekomendasi sebagai hasil telaahan
terhadap pemantauan dan evaluasi yang
diberikan akan disampaikan kepada
stakeholder terkait untuk dapat
ditindaklanjuti sesuai peraturan yang
berlaku.
Pemantauan dan evaluasi telah
dilaksanakan di 10 (sepuluh) bidang tanah
non pertanian yang tersebar di 5 (lima)
Provinsi, secara fisik tercapai 100%
dengan hasil akhir berupa 10 (sepuluh)
rekomendasi hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah dan dasar
penguasaan tanah non pertanian.
Sebagai tindak lanjut rekomendasi hak
dan kewajiban HAT/DPAT tanah non
pertanian yang terkait dengan tanah
terlantar akan ditindaklanjuti oleh Dit.
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar di Tahun 2018.
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Tanah Non Pertanian
03
Rekomendasi Tanah Terindikasi Terlantar dan Pelepasan Hak
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
273 -
NO LOKASILUAS
(M²)JUMLAH REKOMENDASI
1 Provinsi
Sumatera
Barat
Kabupaten
Pesisir
Selatan
41.520 1 Klarifikasi pemanfaatan tanah yang diindikasikan terlantar
seluas ±33.673 m²
Kabupaten
Padang
Pariaman
4.000 1 Pemantauan dan Pembinaan kepada pemegang hak untuk
memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya. Jika dalam
jangka 3 bulan tidak mengusahakan tanahnya maka dapat
diproses penertiban tanah terlantar
2 Provinsi
Kepulauan
Riau
Kota Batam 10.000 2 Pemantauan dan Pembinaan kepada pemegang hak untuk
memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya.
16.121
3 Provinsi
Bangka
Belitung
Kabupaten
Bangka
99.344 1 Pemantauan dan Pembinaan kepada pemegang hak untuk
memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya.
Kabupaten
Belitung
123.800 1 Pemegang hak agar segera menyelesaikan masalah
penguasaan tanah oleh masyarakat yang dapat memicu
terjadinya konflik
4 Provinsi Jawa
Barat
Kabupaten
Garut
13.135 2 Verifikasi tanah yang tidak dimanfaatkan untuk diusulkan
menjadi tanah objek reforma agraria (TORA).
Menginformasikan kepada pemegang hak bahwa telah
berakhir dan tanah yang dikuasainya kembali kepada
negara.
Agar pemegang hak dari pecahan HGB tersebut agar
dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya.
96.090
5 Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
Kabupaten
Lombok
Barat
13.984
16.332
2 Pembinaan kepada pemegang hak atas tanah untuk
memanfaatkan tanahnya dan melaporkan
perkembangannya. jika dalam waktu 3 tahun tidak
melaksanakannya maka dapat dimasukkan dalam tanah
terindikasi terlantar
Pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan tanah;
Pembinaan kepada pemegang hak untuk memasang
patok batas,
TABEL 3-10. Rincian Rekomendasi Pemenuhan Pemegang HAT/DPAT Atas Tanah
Non Pertanian (HGB)
Sumberr: Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
283 -
Indikator kinerja ini merupakan output
penting dari Direktorat Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar. Indikator
kinerja ini berkontribusi pada pencapaian
sasaran strategis tertib pemanfaatan hak
atas tanah dan pendayagunaan tanah
negara bekas terlantar.
Perhitungan Pencapaian rekomendasi
penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar didasarkan pada indikator
output jumlah rekomendasi penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar.
Berdasarkan hasil penghitungan capaian
indikator output tersebut adalah:
penertiban tanah terlantar, (3).
Penyusunan rekomendasi pendayagunaan
tanah terlantar, dan (4). Evaluasi dan
laporan penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar.
Pertama, Aktivitas penyusunan
rekomendasi potensi tanah terlantar telah
dilaksanakan, secara fisik tercapai 100%
dengan hasil akhir berupa 1
rekomendasi potensi tanah terlantar.
Kedua, Aktivitas penyusunan rekomendasi
penertiban tanah terlantar di 15 (lima
belas) bidang tanah yang tersebar di 6
(enam) Provinsi telah dilaksanakan, secara
fisik tercapai 100% dengan hasil akhir
berupa 8 (delapan) rekomendasi
optimalisasi pemanfaatan tanah
terindikasi terlantar, dan 7 (tujuh)
rekomendasi penetapan tanah
terlantar. Aktivitas ini merupakan
kelanjutan dari kegiatan Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar oleh Kanwil BPN
Provinsi dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.
Ketiga, Aktivitas Penyusunan rekomendasi
pendayagunaan tanah terlantar di 2 (dua)
bidang tanah yang tersebar di 2 (dua)
Provinsi telah dilaksanakan, secara fisik
tercapai 100% dengan hasil akhir
berupa 2 (dua) rekomendasi
pendayagunaan tanah terlantar.
Aktivitas ini sebagai tindak lanjut hasil
penertiban tanah terlantar.
Keempat, Aktivitas evaluasi dan laporan
penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar bertujuan untuk mengevaluasi
semua kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar selama 1 tahun anggaran.
Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan,
dengan capaian fisik 100% dengan hasil
akhir berupa 2 rekomendasi penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar.
Pelaksanaan rekomendasi penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar dilakukan
melalui 4 (empat) aktivitas yakni (1).
Penyusunan rekomendasi potensi tanah
terlantar, (2). Penyusunan rekomendasi
INDIKATOR KINERJA : Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
01
Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
IKP
4
TABEL 3-11. Capaian Indikator
Output Pembentuk IKP 4
NO
IND
IKA
TO
R
OU
TP
UT
TA
RG
ET
REA
LI
SA
SI
CA
PA
IAN
(%
)
1 Jumlah
Rekomendasi
Penertiban
dan
Pendayaguna
an Tanah
Terlantar
20
Rekome
n-dasi
20
Reko
men-
dasi
100%
Sumberr: Data Olahan, 2017
293 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
NO LOKASI
PROV/KAB/KOTALUAS BIDANG
I Rekomendasi Potensi Tanah Terlantar
1 Sumatera Utara - 1
II. Rekomendasi Penertiban tanah terlantar
A Rekomendasi
Optimalisasi
Pemanfaatan
Tanah Terindikasi
Terlantar
16.455,734
2
9
1 Jawa Barat
Kabupaten Bogor 264,3320 1
Kabupaten
Karawang
226,6306 1
Kabupaten
Karawang
204,9609 1
2 Jawa Timur
Kabupaten Gresik 92,8424 1
3 Kalimantan
Selatan
Kabupaten Tanah
Laut
621,4800 1
4 Kalimantan Timur
Kab Kutai
Kartanegara
5.362,9400 1
Kab Kutai Timur 5.801,2400 1
5 Sulawesi Tengah
Kota Palu 103,9353 1
6 NTT
Kota Kupang 3.720,0000 1
B Rekomendasi/SK
Penetapan Tanah
Terlantar
858,5590 6
1 Provinsi
Kalimantan
Selatan
Kabupaten Tanah
Laut
621,4800 1
2 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Kabupaten Kupang 50,0000 1
Kabupaten Kupang 75,0000 1
Kabupaten Kupang 50,0000 1
Kabupaten Kupang 50,0000 1
3 Jawa Tengah
Kota Pekalongan 12,0790 1
Kota Pekalongan
III Rekomendasi
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
622,6060 2
1 Bangka Belitung
Kab Belitung 397,0000 1
2 Sulawesi Tenggara
Kab. Kolaka Timur 225,6060 1
TABEL 3-12. Rincian Rekomendasi
Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar
Sumberr: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar 2017
303 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Bagian ini menampilkan perbandingan
capaian kinerja dari tahun 2016 dengan
tahun 2017. Struktur output yang
digunakan sebagai dasar pengukuran
adalah struktur output pada tahun 2017,
hal ini disebabkan tahun 2016 memiliki
indikator kinerja yang berbeda dengan
tahun 2017 (kronologis dapat dilihat pada
gambar di bawah).
Pertengahan tahun 2016 dilakukan revisi
Renstra Ditjen PPRPT yang menyesuaikan
dengan ketentuan baru dalam
pemrograman dan penganggaran melalui
penajaman sasaran, outcome, dan output
kegiatan.
3.1.3
p e r b a n d i n g a n k i n e r j a 2 0 1 7 d e n g a n 2 0 1 6
“Terdapat Penurunan target dan capaian kinerja 2016 ke 2017 diakibatkan
oleh faktor anggaran”
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
313 -
GAMBAR 3-2. Kronolgis Perubahan Struktur Output Renstra Ditjen PPRPT 2015-
2019
TABEL 3-13. Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/
INDIKATOR OUTPUT
TAHUN 2016 TAHUN 2017KETERANGAN
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai
dengan
Rencana
Tata Ruang
1
Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase
Implementasi
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota
4,63% 4,63% 4,56% 4.50% Penurunan jumlah
prosentase
implementasi
pengawasan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
diakibatkan
penurunan jumlah
pagu di tahun 2017
Output:
Tata Kelola
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
44
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/K
ota)
43
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/
Kota)
6 Kebijakan
10 Prov/
Kab/Kota
6 Kebijakan
4 Provinsi
2 Kab
4 Kota
Indikator output 1:
Jumlah Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
- - 6
Kebijakan
6
Kebijakan
Jumlah kebijakan
merupakan Aktivitas
baru, sehingga
capainnya tidak bisa
dibandingkan
Indikator output 2:
Jumlah
Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan
Pembinaan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
3
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/
Kota)
3
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/
Kota)
2
Prov/Kab/
Kota
2
Provinsi
Penurunan jumlah
pembinaan
Prov/Kab/Kota yang
ditangani di tahun
2017 diakibatkan
penurunan anggaran
Indikator output 3:
Jumlah
Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan
Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
37
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/K
ota)
36
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/
Kota)
6
Prov/Kab/
Kota
2 Provinsi
1 Kabupaten
3 Kota
Tahun 2016 kegiatan
ini dilakukan secara
dekonsentrasi ke 33
provinsi
Penurunan anggaran
yang signifikan di
tahun 2017,
menyebabkan tidak
dapat melakukan
kegiatan
dekonsentrasi di 33
Provinsi.
Prov/Kab/Kota yang
tertangani ditahun
2017 sebanyak 6
Prov/Kab/Kota yang
dipilih berdasarkan
tingkat
kepentingannya
Indikator output 4:
Jumlah Komunitas
Hasil Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
4
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/K
ota)
4
Dokumen
(setara
dengan
Prov/Kab/
Kota)
2
Prov/Kab/
Kota
1 Kabupaten
1 Kota
Penurunan jumlah
pembentukan
komunitas di tahun
2017 diakibatkan
penurunan anggaran
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
323 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/IN
DIKATOR OUTPUT
TAHUN 2016 TAHUN 2017KETERANGAN
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
3 Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah Penindakan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik)
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
Penurunan jumlah
wasmatlitrik yang
ditangani di tahun
2017 diakibatkan
penurunan pagu
anggaran
Output:
Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan Ruang
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
(setara
dengan
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
Indikator Output 1:
Jumlah
Pulbaket/Penyidikan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik
13
Pulbaket
(setara
dengan
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
4
Wasmatlitrik
Indikator Output 2:
Jumlah
Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS
Penataan Ruang
35
Dokumen
(setara
dengan Kasus
35
Dokumen
(setara
dengan
Kasus
4
Kasus
4
Kasus
Tahun 2016
kegiatan ini
dilakukan secara
dekonsentrasikan
ke 33 provinsi, dan
2 kegiatan
dilakukan oleh
pusat
Penurunan
anggaran yang
signifikan di tahun
2017,
menyebabkan tidak
dapat melakukan
kegiatan
dekonsentrasi di 33
Provinsi.
Kasus yang
tertangani ditahun
2017 sebanyak 4
Kasus yang dipilih
berdasarkan
tingkat
kepentingannya
2 Tertib
Pemanfaatan
Hak Atas
Tanah dan
Pendayagun
aan Tanah
Negara
Bekas Tanah
Terlantar
3 Indikator Kinerja
Program 3:
Jumlah Rekomendasi
Hasil Pengendalian
dan Pemantauan
Pertanahan
16
Rekomendas
i
16
Rekomenda
si
22
Bidang
22
Bidang
Peningkatan
jumlah
rekomendasi yang
disusun di tahun
2017
Output:
Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
16 Rekomen
dasi
16
Rekomen
dasi
23
Rekomen
dasi
23
Rekomen
dasi
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan Kebijakan
dan Program
Pertanahan
1
Dokumen
(setara
dengan
Rekomen
dasi)
1
Dokumen
(setara
dengan
Rekomen
dasi)
1
Rekomen
dasi
1
Rekomen
dasi
Jumlah
rekomendasi tahun
2017 sama dengan
jumlah
rekomendasi
ditahun 2016
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
333 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/IN
DIKATOR OUTPUT
TAHUN 2016 TAHUN 2017KETERANGAN
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Indikator Output 2:
Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan
Atas Tanah Pertanian
1
Dokumen
(setara
dengan 8
Rekomen
dasi)
1
Dokumen
(setara
dengan 8
Rekomen
dasi)
12
Rekomen
dasi
12
Rekomendas
i
Peningkatan jumlah
rekomendasi
pemenuhan
HAT/DPAT atas tanah
pertanian di tahun
2017
Hal ini seiring
peningkatan jumlah
anggarapan di Dit.
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan tahun
2017
Indikator Output 3:
Jumlah Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang
Hak Atas Tanah dan
Dasar Penguasaan
Atas Tanah Non
Pertanian
1
Dokumen
(setara
dengan 8
Rekomen
dasi)
1
Dokumen
(setara
dengan 8
Rekomen
dasi)
10
Rekomen
dasi
10
Rekomen
dasi
Peningkatan jumlah
rekomendasi
pemenuhakn
HAT/DPAT atas tanah
non pertanian di
tahun 2017
Hal ini seiring
peningkatan jumlah
anggarapan di Dit.
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
4 Indikator Kinerja
Program 4:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
29
Rekomen
dasi
(setara
dengan
Bidang)
30
Rekomen
dasi
(setara
dengan
Bidang)
18
Bidang
18
Bidang
Penurunan jumlah
Bidang yang
ditangani di tahun
2017, yang
disebabkan oleh
penurunan pagu
anggaran di tahun
2017
Output:
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
29
Rekomen
dasi
30
Rekomen
dasi
20
Rekomen
dasi
20
Rekomen
dasi
Penurunan jumlah
rekomendasi yang
ditangani di tahun
2017, yang
disebabkan oleh
penurunan pagu
anggaran di tahun
2017
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
29
Rekomen
dasi
30
Rekomen
dasi
20
Rekomen
dasi
20
Rekomen
dasi
Sumber: Data Olahan, 2017
Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa:
Pertama, Terdapat perbedaan satuan
pada beberapa Indikator kinerja program,
output maupun indikator output. Langkah
yang dilakukan adalah melakukan
penyetaraan satuan dengan tahun 2017.
Kedua, Terjadi penurunan target pada 3
(tiga) IKP yang meliputi:
• IKP 1 Prosentase Implementasi
Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun
2017 sebesar 4,63% atau mengalami
penurunan target (0,07%) dan kinerja
(0,13%) dari tahun 2016.
• IKP 2 Penindakan Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang yang ditangani
tahun 2017 sebanyak 4 Wasmatlitrik
atau mengalami penurunan target dan
kinerja dari tahun 2016 sebanyak 9
Wasmatlitrik.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
343 -
• IKP 4 Jumlah Rekomendasi Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
tahun 2017 18 Bidang atau mengalami
penurunan target dan kinerja dari
tahun 2016 sebanyak 11 Bidang.
Ketiga, selain itu terdapat penurunan
target yang signifikan pada aktivitas:
• Aktivitas Jumlah Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS Penataan Ruang.
• Aktivitas Jumlah Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
• Kegiatan ini tahun 2016 dilakukan
secara dekonsentrasi di 33 Provinsi,
dan tahun 2017 mengalami penurunan
anggaran sehingga tidak dapat
melakukan kegiatan tersebut ke 33
Provinsi.
Keempat, Penurunan target dan capaian
dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan
oleh penurunan jumlah pagu anggaran
Ditjen PPRPT tahun 2017.
Kelima, Terdapat peningkatan target pada
IKP Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan sebanyak 6 bidang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap
capaian kerja tahunan (RKT) dapat
disimpukan bahwa:
• Seluruh IKP, Indikator Output dan
Aktivitas tidak dapat memenuhi target
yang ditetapkan dalam dokumen
rencana kerja tahunan (RKT) tahun
2017.
• Target rencana kerja tahunan (RKT)
tahun 2017 yang tidak tercapai, akan
menjadi backlog di tahun 2018-2019.
• Terdapat 1 (satu) indikator output yang
tidak dapat dilaksanakan di tahun 2017
dikarenakan anggran yang tidak
memungkinkan. Indikator tersebut
yakni Audit dan Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
• Kegagalan pencapaian Ditjen PPRPT
dalam merealisasikan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) tahun 2017 tidak
terlepas dari faktor penurunan dan
penghematan anggaran Ditjen PPRPT
di tahun 2017.
3.1.4
p e r b a n d i n g a n t a r g e t r k t d e n g a n k i n er j a 2 0 1 7
Bagian ini menampilkan perbandingan
capaian kinerja dari taget RKT dengan
kinerja Ditjen PPRPT tahun 2017 (Tabel 3-
14). Perbandingan ini bertujuan untuk
mengetahui keberhasilan/kegagalan
pencapaian Ditjen PPRPT dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran
organisasi.
“Seluruh Target IKP, Indikator Output dan
Aktivitas dalam RKT tidak Tercapai. Hal Ini Tidak Terlepas Dari Faktor
Penurunan Anggaran Ditjen PPRPT Tahun 2017”
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
353 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/INDIKA
TOR OUTPUT
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)KETERANGAN
1 Pemanfaatan
Ruang yang
Sesuai
dengan
Rencana
Tata Ruang
1. Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase Implementasi
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
10,81% 4,50% 41,63% Anggaran tahun 2017 tidak
memungkinkan untuk
menangani seluruh target.
Besaran anggaran tata kelola
pengendalian pemanfaatan
ruang TA 2017 sebesar
10,942M, artinya 4,20% dari
anggaran yang ada di Renstra
(260,63M).Output:
Tata Kelola Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
9 Kebijakan
33 Provinsi
415 Kab
93 Kota
6 Kebijakan
4 Provinsi
2 Kab
4 Kota
2,91%
Indikator Output 1:
Jumlah Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
9
Kebijakan
6
Kebijakan
66,67%
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pembinaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
33 Provinsi
415 Kab
93 Kota
2 Provinsi 0,37% Ditargetkan dapat melakukan
pembinaan ke Prov/Kab/Kota
seluruh Indonesia namun pagu
anggaran TA 2017 tidak
memungkinkan.
Tahun 2017 hanya melakukan
pembinaan ke 2 Provinsi saja.
Indikator Output 2:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
33 Provinsi
415 Kab
93 Kota
2 Provinsi
1
Kabupaten
3 Kota
1,11% Tahun 2017 ditargetkan dapat
melakukan pemantauan dan
evaluasi melalui kegiatan
dekonsentrasi di 33 Prov,
namun pagu anggaran TA 2017
tidak memungkinkan.
Tahun 2017 mampu
menangani 6 lokasi saja.
Indikator Output 3:
Jumlah Komunitas Hasil
Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
4 Kab/ Kota 1
Kabupaten
1 Kota
50% Ditargetkan tahun ini dapat
menghasilkan 4 komunitas
masyarakat, Anggaran TA 2017
tidak memungkinkan.
2. Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah Penindakan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
28
Wasmat
litrik
4
Wasmat
litrik
14,28% Ditargetkan dapat menangani
28 wasmatlitrik dan 96 kasus
yang tersebar di 4 (empat)
wilayah, namun anggaran TA
2017 tidak memungkinkan
menangani seluruh target.
Besaran anggaran Wasmatlitrik
tahun 2017 sebesar 3,449 M
artinya 1,7% dari alokasi
anggaran yang ada di Renstra
(202,36 M).
Terget yang mampu
direalisasikan di tahun 2017
sebanyak 4 Wasmatlitrik saja.
Keterbatasan anggaran
aktivitas audit tidak
dilaksanakan di tahun 2017.
Output:
Pelaksanaan Penertiban
Pemanfaatan Ruang
28
Wasmat
litrik
4
Wasmat
litrik
14,28%
Indikator Output 1:
Jumlah Audit dan
Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
22
Laporan
Hasil Audit
- 0%
Indikator Output 2:
Jumlah
Pulbaket/Penyidikan
Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
28
Wasmat
litrik
4
Wasmat
litrik
14,28%
Indikator Output 3:
Jumlah Operasionalisasi
dan Pembinaan PPNS
Penataan Ruang
96
Kasus
4
Kasus
4,16%
TABEL 3-14. Perbandingan Target RKT dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
363 -
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/OUTPUT/I
NDIKATOR OUTPUT
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)KETERANGAN
2 Tertib
Pemanfaatan
Hak Atas
Tanah dan
Pendayagu
naan Tanah
Negara Bekas
Tanah
Terlantar
3 Indikator Kinerja
Program 3:
Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
64
Rekomendasi
22
Bidang
34,36% Ditargetkan menghasilkan
64 rekomendasi dengan
lokasi yang tersebar di 33
Provinsi (1 provinsi
menghasilkan 2
rekomendasi), namun
anggaran 2017 tidak
memungkinkan menangani
seluruh target.
Besaran anggaran
Rekomendasi TA 2017
3,506M artinya 12,43% dari
anggaran yang ada di
Renstra (260,63M).
Output:
Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
64
Rekomendasi
23
Rekomendasi
35,94%
Indikator Output 1:
Jumlah
Rekomendasi
Pengendalian
Penerapan Kebijakan
dan Program
Pertanahan
32
Rekomendasi
1
Rekomendasi
3,13%
Indikator Output 2:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
16
Rekomendasi
12
Rekomendasi
75%
Indikator Output 3:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Non
Pertanian
16
Rekomendasi
10
Rekomendasi
62,5%
4 Indikator Kinerja
Program 4:
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Rekomendasi
(setara
bidang)
18
Bidang
40,91% Ditargetkan menghasilkan
44 rekomendasi dengan
lokasi yang tersebar di 33
provinsi, namun anggaran
2017 tidak memungkinkan
menangani seluruh target.
Besaran anggaran
Rekomendasi TA 2017 1,09
M, artinya 10,51% dari
anggaran yang ada di
Renstra (10,35M).
Output:
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Rekomendasi
20
Rekomendasi
45,45%
Indikator Output 1:
Jumlah
Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
44
Rekomendasi
20
Rekomendasi
45,45%
Sumber: Data Olahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
373 -
Struktur renstra yang diggunakan adalah
struktur Renstra revisi (sesui penjelasan
di sub bab perbandingan capaian
kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016).
Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah telah
memasuki tahun ke-3, pada perjalannya
terdapat beberapa perubahan kebijakan
dan dinamika anggaran yang perlu
diakomodasi.
Dengan kecenderungan DIPA anggaran
yang menurun, maka terdapat backlog
anggaran yang cukup besar, yakni Rp
203,02 Milyar pada Tahun 2016 dan Rp
647,28 Milyar pada Tahun 2017, secara
rinci per unit Eselon II, sebagai berikut:
3.1.5
p e r b a n d i n g a n t a r g e t r e n s t r a d e n g a n k i n e r j a 2 0 1 7
capaian kinerja dari target output di
Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun
2015-2019 dengan kinerja Ditjen Tahun
2015-2017. Perbandingan ini bertujuan
untuk mengetahui selisih target pekerjaan
dalam pencapaian sasaran organisasi, dan
juga sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan program selanjutnya.
TABEL 3-15. Perbandingan Alokasi Anggaran Renstra dan DIPA Ditjen PPRPT
Tahun 2015-2019
KEGIATAN
ANGGARAN (RP. MILYAR)
2015 2016 2017
2018 2019RENST
RADIPA RENSTRA DIPA
RENST
RADIPA
Dukungan
Manajemen
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang dan
Penguasaan
Tanah
78.26 78.26 78.32 33.86 100.43 14.22 109.01 123.09
Penertiban
Pemanfaatan
Ruang
114.48 114.48 105.69 57.95 266.33 17.04 295.34 320.09
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
97.46 97.46 188.49 44.98 266.86 16.54 342.18 443.75
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
3.46 3.46 21.70 5.75 30.70 3.70 33.02 36.05
Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
3.85 3.85 35.50 4.14 37.65 3.19 40.30 43.04
TOTAL 297.51 297.51 429.70 146.68 701.97 54.69 819.85 966.02
Sumber: Data Olahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
383 -
GAMBAR 3-3. Perbandingan Alokasi Anggaran Renstra dan DIPA Ditjen PPRPT
Tahun 2015-2019
Ketidakseimbangan antara rencana
anggaran Renstra dengan alokasi
anggaran dalam DIPA, mengakibatkan
semakin tidak terbiayainya kegiatan-
kegiatan pokok seperti Pembentukan
PPNS Penataan Ruang, Penanganan
Komprehensif Pengendalian Pemanfaatan
Ruang (Peraturan Zonasi, Insentif-
Disinsentif, Perizinan), Penegakan Hukum
dalam rangka Penertiban Pemanfaatan
Ruang, Penerbitan rekomendasi
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan, dan Penanganan Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta
Direktif Pimpinan seperti Pengendalian
LP2B dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang sekitar SDEW dalam konteks GN-
KPA.
Selain anggaran, secara teknis terdapat
kesulitan dalam menghitung baclog pada
beberapa indikator output dan output
dikarenakan satuan target bukan agregasi
tapi jumlah prov/kab/kota diseluruh
Indonesia. Indikator output dan output
tersebut meliputi:
Pertama, Output tata kelola
pengendalian pemanfaatan ruang.
Kedua, Indikator output Jumlah
Prov/Kab/Kota yang mendapatkan
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.
Sumber: Data Olahan, 2017
Ketiga, Indikator output Jumlah
Prov/Kab/Kota yang mendapatkan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Output dan indikator output diatas, setiap
tahun menargetkan melakukan
pembinaan, pemantauan dan evaluasi
kepada seluruh prov/kab/kota yang ada di
Indonesia. Target tersebut, dibuat pada
masa transisi perpindahan organisasi dari
Kementerian PU ke Kementerian ATR/BPN
dengan kondisi anggaran masih sangat
memungkinkan dapat melaksanakannya
melalui kegiatan dekonsentrasi di 33
Provinsi. Seiring berjalannya waktu
kapasitas dan kapabilitas Ditjen PPRPT
tidak lagi memungkinkan melaksanakan
target tersebut dikarenakan penurunan
anggaran yang signifikan setiap tahunnya.
Sebagai tindaklanjut, kedepan perlu ada
revisi target yang sesuai dengan kapasitas
dan kapabilitas Ditjen PPRPT saat ini.
Target pada output dan indikator output
tersebut dibuat secara bertahap sesuai
dengan kapasitas dan kapabilitas Ditjen
PPRPT saat ini (tiap tahun tidak langsung
menangani seluruh prov/kab/kota di
Indonesia). Besarnya backlog antara
realisasi kinerja terhadap target renstra
pada masing-masing kegiatan dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
393 -
TABEL 3-16. Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017
NO
IKP/OUTPUT/
INDIKATOR/
SUBOUTPUT/
AKTIVITAS SA
TU
AN
2015 2016 2017
TA
RG
ET
20
15
-20
17
REA
LIS
AS
I 2
01
5-
20
17
BA
CK
LO
G
TA
RG
ET
20
18
TA
RG
ET
20
19
TO
TA
L T
AR
GET
20
15
-20
19
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
1
Indikator Kinerja
Program 1:
Prosentase
Implementasi
pengawasan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
pemerintah daerah
prov/kab/kota
Persen 7,64 7.64 9,08 4,63 10,81 4,50 - - - 12,14 13,98 -
Output :
Tata Kelola
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN/
PROVINSI/
Kab/
Kota
11/
33/
415 /
93
18/
39/
22/4
6 /
33/
415/
93
6/
39/
16/4
8/
33 /
415/
93
6/
2/
6/
2
- - - 8 /
33 /
415 /
93
7 /
33 /
415 /
93
40 /
33 /
415 /
93
Indikator Output 1:
Jumlah Kebijakan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 11 18 6 6 8 6 25 30 - 8 7 40
Indikator Output 2:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pembinaan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/
Kota
541 39 541 39 541 2 - - - 541 541 541
Indikator Output 3:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang mendapatkan
Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/
Kota
541 22 541 16 541 6 - - - 541 541 541
Indikator Output 4:
Jumlah
Provinsi/Kabupaten/K
ota Hasil
Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/
Kota
4 4 4 4 4 2 12 10 2 4 4 20
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
403 -
NOIKP/OUTPUT/
INDIKATOR
OUTPUT SA
TU
AN
2015 2016 2017
TA
RG
ET
20
15
-2
01
7
REA
LIS
AS
I 2
01
5-2
01
7
BA
CK
LO
G
TA
RG
ET
20
18
TA
RG
ET
20
19
TO
TA
L T
AR
GET
20
15
-20
19
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
2 Indikator Kinerja
Program 2:
Jumlah penindakan
indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang
Wasmatlitrik
4 20 26 13 28 4 58 37 21 34 37 129
Output:
Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan Ruang
Wasmatlitrik
4 20 26 13 28 4 58 37 21 34 37 129
Indikator Output 1:
Jumlah Audit dan
Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Laporan
Hasil Audit
4 0 20 4 22 0 46 4 42 25 30 101
Indikator Output 2:
Jumlah Pulbaket/
Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Wasmatlitrik
4 20 26 13 28 4 58 37 21 34 37 129
Indikator Output 3:
Jumlah
Operasionalisasi dan
Pembinaan PPNS Penataan Ruang
Kasus 35 4 35 4 37 4 107 12 95 37 37 411
3 Indikator Kinerja
Program 3:
Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
Rekomendasi
32 32 64 16 64 22 160 71 89 64 64 336
Output:
Rekomendasi
Pengendalian dan
Pemantauan
Pertanahan
Rekomendasi
32 32 64 16 64 22 160 71 89 64 64 336
Indikator Output 1:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah Pertanian
Rekomendasi
1 1 32 8 32 12 65 21 44 32 32 146
Indikator Output 2:
Jumlah
Rekomendasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas
Tanah Non Pertanian
Rekomendasi
1 1 32 8 32 10 65 19 46 32 32 130
Indikator Output 3:
Jumlah Data Tanah
Pertanian dan Tanah Non Pertanian
Data 1 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
413 -
NOIKP/OUTPUT/
INDIKATOR
OUTPUT SA
TU
AN
2015 2016 2017
TA
RG
ET
20
15
-2
01
7
REA
LIS
AS
I 2
01
5-2
01
7
BA
CK
LO
G
TA
RG
ET
20
18
TA
RG
ET
20
19
TO
TA
L T
AR
GET
20
15
-20
19
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
4 Indikator Kinerja
Program 4:
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
36 36 39 30 44 23 119 89 30 44 44 207
Output:
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Indikator Output 1:
Jumlah Rekomendasi
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Rekomendasi
36 36 39 30 44 23 119 89 30 44 44 207
Sumber: Data Olahan, 2017
3.1.6
p e r b a n d i n g a n t a r g e t r p j m nd e n g a n k i n e r j a 2 0 1 7
Bagian ini menampilkan perbandingan
capaian kinerja dari target di RPJMN
Tahun 2017 dengan Kinerja Ditjen PPRPT
Tahun 2017. Beberapa amanat RPJMN III
yang terkait dengan Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah yang harus dipenuhi
diantaranya adalah Penyusunan NSPK
Bidang Tata Ruang, Pelatihan terhadap
PPNS, Penyusunan Peraturan Zonasi,
dan Pemberdayaan Komunitas
Masyarakat.
Sehubungan dengan DIPA Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah yang terus menurun
maka terdapat backlog yang cukup besar
pada realisasi target kinerja RPJMN hingga
tahun 2017.
Dari 13 (tiga belas) indikator output,
hingga tahun 2017 baru tercapai 2 (dua)
indikator output yakni: 1). Penyusunan
pedoman mekanisme insentif dan
pemberian sanksi dalam penyelenggaraan
penataan ruang, dan 2). Penyusunan
pedoman kerja PPNS.
Adapun indikator output/kegiatan yang
belum tercapai (backlog 71%-97%) yakni :
1. Penyusunan NSPK Bidang Tata Ruang
yang sudah mengakomodir kebijakan
sektoral.
2. Penyediaan jumlah PPNS yang
memadai.
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan
kemitraan masyarakat dan dunia
usaha.
4. Penyusunan sistem informasi
penataan ruang yang terpadu dan
terintegrasi antara Pusat dan Daerah.
5. Penyusunan dan implementasi
peraturan zonasi sesuai standar
6. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan
ruang (Wasmalitrik).
7. Penyusunan indikator outcome dan
baseline penyelenggaraan penataan
ruang.
8. Harmonisasi peraturan perundangan
sektoral yang berkaitan dengan
Bidang Tata Ruang.
9. Pembentukan forum masyarakat dan
dunia usaha dalam rangka
pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
423 -
Pagu indikatif Tahun 2018 sebesar Rp.
105,89 Milyar, namun hal tersebut belum
dapat memberikan perubahan yang cukup
signifikan terhadap backlog target kinerja
RPJMN, sehingga dapat diperkirakan
backlog akan terus bertambah hingga
tahun 2019.
10. Pemanfaatan sistem informasi
penataan ruang untuk perizinan di
Daerah.
11. Pemanfaatan sistem informasi
penataan ruang untuk pemantauan
dan evaluasi (Provinsi).
TABEL 3-17. Perbandingan Target RPJMN dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017
NOINDIKATOR
OUTPUT
SA
TU
AN
TA
RG
ET
20
15
-20
19
2015 2016 2017
REA
LIS
AS
I
20
15
-20
17
BA
CK
LO
G
(20
15
-20
17
)
KETERANGAN
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
1. Arah Kebijakan I: Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis
A Harmonisnya
peraturan
perundangan
sektoral yang
berkaitan dengan
Bidang Tata
Ruang
Dok 0 1 0 1 0 1 0 0 0 • Target indikator
output ini merupakan
target Ditjen PPRPT
dan Ditjen Tata
Ruang. Tahun 2015-
2017 sudah
terlaksana di Ditjen
Tata Ruang.
B Tersusunnya
NSPK Bidang TR
yang sudah
mengakomodir
kebijakan sektoral
NSPK 10 2 0 2 0 2 1 1 5 • Permen Standar
Pelaksanaan
Penertiban
Pemanfaatan Ruang
Daerah Prov dan
Kab./Kota.
• Petunjuk Teknis
Pembinaan
Pelaksanaan
Penegakan Hukum.
• Permen Penggantian
yang Layak Terhadap
Kerugian yang
Diderita Akibat
Perubahan Rencana
Tata Ruang &
Pengawasan Teknis
Kinerja Fungsi dan
Mangaat
Penyelenggaraan
Penataan Ruang.
2. Arah Kebijakan II: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang
A Tersedianya
jumlah PPNS
yang memadai
Orang 1000 200 0 200 67 200 49 116 484
B Terlaksananya
pedoman kerja
PPNS
NSPK 1 1 0 1 0 1 1 1 0 Petunjuk Teknis
Pedoman Kerja PPNS.
C Terbentuknya
forum masyarakat
dan dunia usaha
dalam rangka
pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Kelom
pok
175 35 4 35 4 35 5 13 92 Realisasi pada indikator
ini merupakan paket
pekerjaan yang sama
dengan poin D.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
433 -
NOINDIKATOR
OUTPUT
SA
TU
AN
TA
RG
ET
20
5-
20
19
2015 2016 2017
REA
LIS
AS
I
20
15
-20
17
BA
CK
LO
G
(20
15
-20
17
)
KETERANGAN
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
TA
RG
ET
REA
LIS
AS
I
D Terlaksananya
kegiatan
pembinaan
kemitraan
masyarakat dan
dunia usaha
Kelomp
ok
80 16 4 16 4 16 5 13 35 Realisasi pada indikator
ini merupakan paket
pekerjaan yang sama dengan poin C.
E Tersusunnya
sistem informasi
penataan ruang
yang terpadu
dan terintegrasi
antara Pusat
dan Daerah
Sistem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sistem Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
(Operation Center).
3. Arah Kebijakan III: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang
A Tersusun dan
diimplementasi
kannya
peraturan
zonasi sesuai
standar
PZ 59 0 0 0 0 19 2 2 17 Kawasan Perbatasan
Motamasin, Kawasan
Perbatasan Nunukan,
Kawasan Perbatasan
Skow, Kawasan
Perbatasan Nangabadau,
Kawasan Perbatasan
Paloh Aruk.
B Terlaksananya
pedoman
mekanisme
insentif dan
pemberian
sanksi dalam
penyelenggaraa
n penataan
ruang
NSPK 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Sudah tidak ada backlog.
C Pemanfaatan
sistem informasi
penataan ruang
untuk perizinan
di Daerah
Provinsi 34 34 0 34 0 34 0 0 34 Dilaksanakan di tahun
2019.
D Terlaksananya
evaluasi
pemanfaatan
ruang
Prov/
Kab/
Kota
129 4 20 26 13 28 4 37 21 Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Dan
Penguasaan Tanah di 33
provinsi.
4. Arah Kebijakan IV: Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
A Tersusunnya
indikator
outcome dan
baseline
penyelenggaraa
n penataan
ruang
Dok 1 0 0 0 0 0 0 0 Kegiatan Midterm
Review Capaian
Outcome Program PPRPT
2015-2017.
B Pemanfaatan
sistem informasi
penataan ruang
untuk
pemantauan
dan evaluasi
Provinsi 34 34 0 34 0 34 0 34 Dilaksanakan di tahun
2019.
Sumber: Data Olahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
443 -
Bagian ini menampilkan hasil analisis
kegagalan dan keberhasilan dalam
pencapaian kinerja Ditjen PPRPT Tahun
2017. Secara umum, seluruh pelaksanaan
pekerjaan Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah pada Tahun 2017 dapat
terselesaikan dengan baik. Namun
demikian dengan adanya dinamika
perubahan anggaran (penghematan) yang
berimplikasi pada penurunan Pagu
Program PPRPT Tahun Anggaran 2017 dan
faktor lainnya yang mempengaruhi
terhadap pelaksanaan pekerjaan,
sehingga terdapat 1 IKP yang tidak
dapat memenuhi target yang
ditetapkan. Faktor-faktor yang
berpengaruh pada keberhasilan dan
kegagalan diantaranya:
Pertama, faktor keberhasilan dalam
pencapaian kinerja Ditjen PPRPT Tahun
2017:
• Kualitas aparatur organisasi sudah
cukup baik dilihat dari tingkat
pendidikannya (rata-rata
berpendidikan S1 ke atas).
• Struktur organisasi telah mengatur
tugas dan fungsi masing-masing unit
kerja.
• Adanya koordinasi dan komunikasi
yang terjalin antara masing-masing
unit kerja (salah satunya melalui rapat
koordinasi pelaksanaan pekerjaan
setiap bulan dan triwulan).
• Program kerja berpedoman pada
perencanaan yang ada (Renstra Ditjen
PPRPT 2015-2019).
3.1.7a n a l i s i s k e b e r h a s i l a n & k e g a g a l a n / p e n i n g k a ta n & p e n u r u n a n k i n e rj a
• Pemantauan dan evaluasi capaian
kinerja per triwulan melalui system
website yang Ditjen PPRPT miliki
(simekadal.pprpt.atr-bpn.go.id).
• Penyusunan rencana aksi, dalam
rangka pemetaan kembali pelaksanaan
kegiatan strategis Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Tahun 2017 pasca
efisiensi anggaran.
• Mampu mengoptimalisasikan
anggaran pasca efisiensi, dengan
menstrukturkan kembali kegiatan-
kegiatan strategi dan prioritas yang
harus diselesaikan.
• Revisi pengalihan honor output
kebeberapa kegiatan strategis dan
prioritas Ditjen PPRPT.
• Tertib administrasi, sehingga secara
anggaran Ditjen PPRPT dapat
mencapai 99,50%.
Kedua, faktor kegagalan dan penurunan
kinerja Ditjen PPRPT Tahun 2017 yang
disebabkan oleh faktor penurunan dan
penghematan anggaran di tahun 2017.
Lebih rinci dapat dijabarkan sebagai
berikut:
• Kegagalan pencapaian target PK pada
IKP prosentase pengendalian
pemanfaatan ruang pemerintah daerah
prov/kab/kota diakibatkan oleh
penghematan anggaran pada kegiatan
pemantauan dan evaluasi
pengendalian pemanfaatan ruang
SDEW jabodetabek. Pada awalnya
ditargetkan dapat melaksanakan 6
(enam) lokasi situ namun yang
terealisasi 1 (satu) lokasi.
• Penurunan target dan Kinerja Ditjen
PPRPT dari tahun 2016 ke tahun 2017
diakibatkan oleh penurunan anggaran
yang signifikan. Anggaran tahun 2017
sebesar Rp. Rp.146.681.603.000,- dan
mengalami penurunan di tahun 2017
menjadi Rp. 44.457.454.000 (30% dari
anggaran 2016).
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
453 -
• Kegagalan pencapaian seluruh target
RKT dan Renstra disebabkan
ketidakseimbangan antara rencana
anggaran Renstra dengan alokasi
anggaran dalam DIPA, mengakibatkan
semakin tidak terbiayainya kegiatan-
kegiatan pokok Ditjen PPRPT seperti
Pembentukan PPNS Penataan Ruang,
Penanganan Komprehensif
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
(Peraturan Zonasi, Insentif-Disinsentif,
Perizinan), Penegakan Hukum dalam
rangka Penertiban Pemanfaatan
Ruang, Penerbitan rekomendasi
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan, dan Penanganan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar, serta Direktif Pimpinan
seperti Pengendalian LP2B dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sekitar SDEW dalam konteks GN-KPA.
Selain itu, Secara teknis terdapat
kesulitan dalam menghitung backlog
pada beberapa indikator output dan
output dikarenakan satuan target
bukan agregasi tapi jumlah
prov/kab/kota diseluruh Indonesia.
Ditjen PPRPT berkontribusi terhadap
capaian Sasaran Strategis 2 yaitu
Terwujudnya ruang yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan
dengan indikator kinerja utama (IKU)
Peningkatan Tertib Tata Ruang dan
penguasaan Tanah, dengan target
46,61%.
Pencapaian kinerja Peningkatan tertib tata
ruang dan penguasaan tanah
dikontribusikan oleh 2 Ditjen yaitu Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah dan Ditjen
Pengadaan tanah, untuk pencapaian
target tersebut kemudian diturunkan ke
dalam output prioritas Ditjen PPRPT, yang
kemudian dituangkan didalam Perjanjian
Kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Pencapaian indikator kinerja peningkatan
tertib tata ruang dan penguasaan tanah
dicapai melalui 3 sasaran program yang
terdiri dari 2 (dua) sasaran program
Ditjen PPRPT dan 1 sasaran program
Ditjen Pengadaan Tanah. Tabel dibawah
ini menjelaskan tentang struktur program
bidang penertiban pemanfaatan ruang
dan penguasaan tanah dalam kerangka
pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Kementerian.
Output penting Ditjen PPRPT sangat
berpengaruh pada pencapaian kinerja
Kementerian ATR/BPN, jika salah satu
output penting Ditjen PPRPT rendah atau
tidak tercapai, maka akan berpengaruh
pada penghitungan capaian pada
indikator kinerja Kementerian. Tahun 2017
Ditjen PPRPT tidak dapat berkontribusi
secara penuh dikarenakan terdapat 1(satu)
output penting yang tidak mencapai
target dikarenakan penghemetan
anggaran, sehingga capaian kinerja
peningkatan tertib tata ruang dan
penguasaan tanah tahun 2017 adalah
sebesar 45,34% atau 97,28%.
3.1.8a n a l i s i s k e b e r h a s i l a n, k e g a g a l a n p e n c a p a i a n k i n e r j a
Program/kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah mendukung keberhasilan dan
kegagalan kinerja Kementerian ATR/BPN.
Program ini sudah terstruktur secara
jelas dan terukur di dalam dokumen
Renstra Kementerian ATR/BPN tahun
2015-2019, yang kemudian diturunkan ke
Renstra masing-masing unit kerja Eselon I
dan Eselon II sebagai pelaksana tugas dan
fungsi teknis.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
463 -
• Jumlah pegawai (PNS) yang ada saat
ini belum cukup efektif untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.
Berdasarkan analisis beban kerja pada
setiap unit kerja Eselon II, diperoleh
kebutuhan pegawai untuk Ditjen
PPRPT adalah 203 pegawai, namun
eksisting hanya ada 95 pegawai (PNS
jabatan fungsional), sehingga dalam
hal ini Ditjen PPRPT masih terdapat
kekurangan sebanyak 108 pegawai
(perhitungan terlampir).
Pada tahun 2017 Ditjen PPRPT
melakukan rekrutmen pegawai tidak
tetap (PTT) untuk membantu
pelaksanaan pekerjaan yang berjumlah
87 orang.
• Sarana dan Prasarana kerja dan
penunjang pekerjaan sudah
memadai.
Analisis ini didasarkan pada
Permendagri No. 15 tahun 11 tentang
standar sarana dan prasarana kantor.
Standar sarana dan prasara
perkantoran tersebut dikelompokan
menjadi 3 (tiga) yakni ruang kantor,
perlengkapan kantor, dan
kendaraan dinas i. Dengan rincian
sebagai berikut:
TABEL 13-18. Struktur
Program/Kegiatan Bidang PPRPT di
Kementerian ATR/BPN
Sasaran Strategis : Terwujudnya ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama: Peningkatan Tertib
Tata Ruang dan Penguasaan Tanah
Sasaran
Program 1:
Pemanfaatan Ruang Yang
Sesuai Dengan Rencana Tata
Ruang
Indikator Prosentase Implementasi
Pengawasan Dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/ Kota
Indikator Jumlah Penindakan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
Sasaran
Program 2
Tertib Pemanfaatan Hak Atas
Tanah dan Pendayagunaan
Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar
Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
Indikator Jumlah Rekomendasi SK
Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah
Terlantar
Sumber: Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2016
3.1.9a n a l i s i s e f i s i e n s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a y a
Penggunaan dan pemanfaatan sumber
daya dalam rangka mendukung
pelaksanaan suatu kegiatan memiliki
peran penting dan strategis dalam
menentukan keberhasilan kinerja Ditjen
PPRPT. Sumber daya terdiri dari sumber
daya manusia, sumber daya anggaran, dan
sumber daya teknis (perlengkapan dan
peralatan dalam mendukung
terlaksananya kegiatan). Berikut dapat
dijelaskan penggunaan sumber daya di
lingkungan Ditjen PPRPT:
TABEL 3-19. Sarana dan Prasarana
Ditjen PPRPT
Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi
Ruang Kantor
Gedung Eks
Kemepera Jl.
Raden Patah
No. 1
Kebayoran
Baru Jakarta
Selatan
- - Baik
Kendaraan Dinas
Kendaraan
Bermotor
Penumpang
Unit 4 Baik
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
473 -
Ditjen PPRPT, tahun 2015
melaksanakan pengadaan peralatan
kantor dan melakukan perbaikan
utilitas ruang kerja di tahun 2017.
• Secara anggaran Ditjen PPRPT
efektif, hal ini ditunjukan dari nilai
efisiensi sebesar 20% yang dikeluarkan
oleh Kementerian keuangan melalui
aplikasi SMART DJA
(monev.anggaran. depkeu.go.i).
hal tersebut ditindaklanjuti melalui
pengiriman surat usulan Revisi anggaran
dari Ditjen PPRPT No. 180/KU-700/V/2017
taggal 19 Mei 2017, yang kemudian
disetujui oleh Kementerian Keuangan
tanggal 2 Juni 2017 melalui surat No.S-
991/AG/2017 perihal pengesahan revisi
anggaran TA 2017.
Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi
Perlengkapan Kantor
Mesin
Hitung/Mesin
Jumlah
Buah 3 Baik
Alat
Penyimpan
Perlengkapan
Kantor
Buah 195 Baik
Alat Kantor
Lainnya
Buah 57 Baik
Meubelair Buah 1296 Baik
Alat Dapur Buah 4 Baik
Personal
Komputer
Buah 232 Baik
Peralatan
Personal
Komputer
Buah 44 Baik
Lift Unit 4 Baik
Sumber: Data Olahan, 2017
3.2k i n e r j a a n g g a r a n d i t j e n p p r p t 2 0 1 7
Tahun 2017, pagu alokasi anggaran Ditjen
PPRPT adalah sebesar Rp. 54.693.183.000,-
atau turun Rp. 136.457.000.000,- dari pagu
alokasi anggaran tahun 2016 (Rp.
179.663.295.000,-). Pagu alokasi anggaran
tahun 2017 tersebut, 4,33% digunakan
untuk kesatkeran dan 93,82% untuk
belanja kegiatan program pengendalian
pemanfatan ruang dan penguasaan tanah.
Dalam rangka peningkatan kualitas
pelaksanaan pekerjaan, telah dilakukan
revisi pengalihan honor output ke
beberapa kegiatan strategis Ditjen PPRPT,
TABEL 3-20. Kegiatan Strategis
yang Mendapat Tambahan
Anggaran 2017
NO JUDUL PEKERJAAN ANGGARAN
1 Pengukuran dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di
Sekitar Situ Prioritas di
Jabodetabek
600,000
2 Percepatan Penyelesaian
NSPK Bidang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
350,000
3 Percepatan Penyelesaian
NSPK Bidang
Pemantauan Pertanahan
350,000
4 Verifikasi Data Sawah
terhadap Data
Pertanahan (Pilot Project
: Daerah Istimewa
Yogyakarta)
1,400,000
5 Pemutakhiran Data
Tanah Terindikasi
Terlantar Wilayah Barat
250,000
6 Pemutakhiran Data
Tanah Terindikasi
Terlantar Wilayah Timur
250,000
7 Percepatan Penyelesaian
NSPK Bidang Tanah
Terlantar
350,000
8 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Legal
Drafting NSPK Bid PPRPT
250,000
9 Peningkatan Layanan
Rumah Tangga dan
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Pimpinan
91,700
Program PPRPT 4,091,700
Sumber: Data Olahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
483 -
Selanjutnya, Berdasarkan Instruksi
Presinden No. 4 Tahun 2017 tanggal 22
Juni 2017 yang ditindaklanjuti oleh surat
edaran Menteri ATR/BPN No. 2581/1.2-
100/VII/2017 perihal efisiensi anggaran
Kementerian ATR/BPN TA 2017,
mengintruksikan agar melakukan
identifikasi secara mandiri terhadap
belanja perjalanan dinas dan paket
meeting, honorarium tim/kegiatan, biaya
rapat, iklan, sisa dana lelang atau
swakelola, anggaran yang belum terkait
kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak
mendesak atau dapat dilanjutkan (carry
over) ke tahun anggaran berikutnya.
Berdasarkan surat edaran tersebut,
besaran efisiensi Ditjen PPRPT Rp.
10.320.000.000,-, sehingga pagu efektif
Ditjen PPRPT setelah efisiensi anggaran
dan APBN-P menjadi Rp. 43.203.728.000,-.
Dalam hal kaitan ini, Ditjen PPRPT
berupaya untuk tetap mempertahankan
porsi alokasi anggaran untuk seluruh
direktorat. Sebagian besar penghematan
bersumber dari efisiensi harga satuan,
alokasi belanja untuk komponen yang
dibatasi (perjalanan, paket meeting) dan
belanja tidak prioritas atau dapat ditunda.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran
tahun 2017, upaya yang telah dilakukan
antara lain melalui Rapat Koordinasi Ditjen
PPRPT dalam rangka percepatan dan
optimalisasi anggaran pasca efisiensi dan
Penyusunan rencana aksi, dalam rangka
pemetaan kembali pelaksanaan kegiatan
strategis Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Tahun 2017 pasca efisiensi
anggaran.
GAMBAR 3-4. Kronologis Perubahan Anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2017
Sumber: Data Olahan, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
493 -
Berdasarkan data realisasi anggaran
Sistem Informasi Pengendalian
(SIMEKADAL) Ditjen PPRPT per tanggal 10
Januari 2018, realisasi anggaran Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah tahun 2017 adalah
Rp. 44.235.364,- atau 99,50% dari pagu
efektif pasca efisiensi. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut:
TABEL 3-21. Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Tahun 2017
NO SATKER/DIREK
TORAT
PAGU
ANGGARAN
APBN
PAGU
ANGGARAN
REVISI
PAGU
ANGGARAN
APBN-P
REALISASI
ANGGARAN
%
THD
APBN
-P
1 Sekretariat
Direktorat
Jenderal
14.215.183.000 13.922.633.000 12.525.133.000 12.494.654.000 99,76
2 Penertiban
Pemanfaatan
Ruang
17.043.000.000 15.568.500.000 12.726.654.000 12.686.184.000 99,68
3 Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
16.543.000.000 16.028.250.000 12.724.946.000 12.634.083.000 99.29
4 Pengendalian
dan
Pemantauan
Pertanahan
3.700.000.000 5.224.800.000 3.638.097.000 3.615.946..000 99,39
5 Penertiban dan
Pendayagunaan
Tanah Terlantar
3.192.000.000 3.949.000.000 2.842.715.000 2.804.496.000 98,66
Jumlah 54.693.183.000 54.693.183.000 44.457.545.000 44.235.364.000 99,50
Sumber: Data Olahan, 2017
Sumber: Data Olahan, 2017
GAMBAR 3-5. Target dan Realisasi Anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah TA 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
503 -
Kinerja penganggaran yang dicapai di
tahun 2017 akan dijadikan satu referensi
untuk perbaikan dalam formulasi target
output pada TA 2018, termasuk dalam
Bagian ini menguraikan informasi kinerja
lainnya yang dicapai selama satu tahun
berjalan, yang tidak diperjanjikan pada PK
Ditjen PPRPT (PK Eselon I), namun memiliki
nilai strategis dan berdampak pada
peningkatan tertib tata ruang dan
penguasaan tanah.
Kinerja yang diperjanjikan dalam PK eselon
I merupakan output penting dari 4 eselon
II dilingkungan Ditjen PPRPT bukan
agregasi dari seluruh kegiatan sehingga
GAMBAR 3-6. Capaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah Tahun 2017 (SMART DJA)
Sumber: monev.anggaran.kemenkeu.go.id
3.3c a p a i a n k i n e r j a l a i n n y a
sebagian kegiatan yang mendukung
terhadap pencapaian tersebut tidak
terakomodir di dalam PK.
Kegiatan-kegiatan strategis yang
dilakukan di Tahun 2017, merupakan
upaya Ditjen PPRPT dalam menjawab isu,
tantangan dan kebutuhan saat ini.
Kegiatan strategis tersebut meliputi:
1. Percepatan penyusunan Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK).
2. Pembentukan PPNS Bidang Penataan
Ruang Tahun 2017.
3. Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi
SDEW.
4. Pengendalian alih fungsi lahan sawah
(AFLS).
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
513 -
penentuan reviu baseline, selain itu
menjadi acuan untuk pemberian insentif
kinerja anggaran (sesuai amanat UU APBN
No. 18 Tahun 2017 pasal 18).
Percepatan penyusunan NSPK dilakukan
dalam rangka mendukung peran penting
dan strategis pengendalian pemanfaatan
ruang dan penguasaan tanah dalam
mewujudkan tujuan penataan ruang dan
tertib tata ruang yaitu untuk memastikan
bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan
sesuai dengan RTR.
Saat ini Ditjen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah telah
menyelesaikan 3 (tiga) Peraturan Menteri,
7 (tujuh) Juknis dan sedang menyusun 12
(Dua belas) Materi Teknis. Adapun rincian
capaian NSPK Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah Tahun 2015-2017 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Dalam rangka mewujudkan tersedianya
PPNS Penataan Ruang yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan
pengumpulan barang bukti dan
keterangan serta penyidikan dalam
penanganan pelanggaran-pelanggaran
pemanfaatan ruang yang berindikasi
tindak pidana penataan ruang, diperlukan
pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
negeri sipil untuk dididik dan dilatih
menjadi PPNS Penataan Ruang.
Terbentuknya 1.000 PPNS Penataan Ruang
merupakan target kementerian Agraria
dan Tata Ruang hingga tahun 2019
Percepatan Penyusunan Norma Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)01
TABEL 3-22. Capaian NSPK Bidang
PPRPT 2017
Direktorat Capaian
NSPK
Keterangan
pengendalian
pemanfaatan ruang
1 permen, 9
matek
3 rapermen
selesai akhir
tahun 2017
penertiban
pemanfaatan ruang
2 permen, 3
matek
2 rapermen
dan 2 juknis
selesai akhir
tahun 2017
pengendalian dan
pemantauan
pertanahan
4 juknis 2 rapermen
selesai akhir
tahun 2017
penertiban dan
pendayagunaan
tanah terlantar
3 juknis 2 rapermen
selesai akhir
tahun 2017
jumlah 3 permen,
12 matek, 7
juknis
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
Pembentukan PPNS Bidang Penataan Ruang Tahun 201702
Pelatihan PPNS Tahun 2017
Adapun capaian kinerja pembentukan
PPNS Bidang Penataan Ruang Tahun
2015-2017 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
TAHUN
JUMLAH
PPNS
(ORANG)
KETERANGAN
2015 0 Pembentukan PPNS
2015 tidak dapat
tercapai karena kuota
Pusdikreskrim sudah
penuh
2016 67
2017 49
JUMLAH 116
TABEL 3-23. Capaian Pembentukan
Baru PPNS Tahun 2015-2017
Sumberr: Ditjen PPRPT, 2017
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
523 -
Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW03
Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal
5 Ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa
“kawasan perlindungan setempat antara
lain, sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar danau/waduk dan
kawasan sekitar mata air”, dalam hal ini
kawasan SDEW termasuk dalam Kawasan
Perlindungan Setempat.
Fenomena Situ, Danau, Embung dan
Waduk (SDEW) yang ada di Indonesia
mengalami penurunan, baik secara fisik
seperti perubahan alih fungsi lahan
terbangun dan adanya pendangkalan situ
(proses sedimentasi), maupun
permasalahan non fisik seperti
ketidakjelasan batasan pengelolaan situ
antara Pemerintah, PemerintahProvinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berkurangnya SDEW dipengaruhi oleh
lemahnya pengendalian pemanfaatan
ruang dan kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap rencana tata ruang.
Dalam rangka perlindungan dan
optimalisasi fungsi SDEW, maka perlu
disusun strategi pengendalian
pemanfaatan ruang dan perlu adanya
proses pendaftaran tanah kawasan SDEW
agar jelas kepemilikannya dan memiliki
kekuatan hukum atas deliniasi kawasan
SDEW.
Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar
Situ di Jabodetabek. Pengendalian
pemanfaatan ruang tersebut dilakukan
dengan melakukan legalisasi aset Kawasan
Sekitar Situ atas nama pemerintah dan
menyusun strategi pengendalian
pemanfaatan ruang.
Perjanjian Kerja Sama antara 3 Kementerian
Hasil Rumusan Perlindungan dan
Optimalisasi Fungsi SDEW:
1. Kondisi SDEW dan sumber air
permukaan lainnya saat ini banyak
yang hilang dan berkurang luasannya,
hal tersebut diakibatkan adanya
okupasi. Sehingga diperlukan upaya
legalisasi kekayaan negara (SDEW dan
sumber air permukaan lainnya)
berupa sertifikat;
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
533 -
2. Dalam rangka implementasi Perjanjian
Kerja Sama (PKS) oleh 4 eselon I
diperukan sinergitas antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
masyarakat, dan swasta. Disepakati
bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai
leader sedangkan Kementerian PUPR
harus menentukan klaim atas batas
tanah SDEW dan sumber air
permukaan lainnya;
3. Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen
PPRPT melakukan penyusunan
instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang pada SDEW dan sumber air
permukaan lainnya;
4. Kementerian ATR/BPN melakukan
langkah-langkah percepatan legalisasi
asset SDEW;
5. Kemendagri mengawal urusan
Pemerintah Daerah yang terkait
dengan proses penetapan batas serta
legalisasi SDEW; dan
6. Ketiga kementerian segera menyusun
rencana kerja dan penganggarannya.
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
543 -
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (AFLS)04
Dalam rangka pengendalian alih fungsi
lahan sawah, Direktorat Pengendalian
Pemantauan Pertanahan melaksanakan
pilot project Verifikasi Lahan Sawah
Terhadap Data Pertanahan. Pilot project ini
dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo
dan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Verifikasi
dilakukan secara bertahap selama 31 hari
yang berakhir pada bulan Oktober 2017.
Kegiatan verifikasi ini melibatkan unsur-
unsur dari Direktorat Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan, Kantor
Wilayah BPN Provinsi DIY, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
dan Kota Yogyakarta, serta dari Dinas-
dinas terkait di Provinsi DIY, Kabupaten
Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
Data pertanahan yang diperlukan dalam
verifikasi yaitu data tekstual dan spasial
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)
dalam rangka Izin Lokasi, Izin Perubahan
Penggunaan Tanah, dan Penetapan Lokasi;
Hak Atas Tanah berupa Hak Guna
Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) di
atas sawah; Proyek Strategis Nasional
(PSN) maupun program pembangunan
daerah yang menggunakan sawah; serta
program cetak sawah baru. Data diperoleh
dari Badan Informasi Geospasial (BIG),
Hasil survey lapangan selanjutnya
diklarifikasikan melaui forum rapat yang
diikuti oleh perwakilan dari Kantor
Pertanahan, Kanwil BPN DIY, Dinas-
dinas terkait baik tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Pertanian, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, BIG, dan Direktorat
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan Kementerian ATR/BPN.
Klarifikasi ini bertujuan untuk mencapai
titik temu dalam menentukan luas sawah
pada masing-masing kabupaten/kota
dengan mempertimbangkan faktor-faktor
seperti : Hak atas tanah dan perijinan yang
telah terbit di atas sawah, Proyek Strategis
Nasional dan program pembangunan
daerah di atas sawah; Program cetak
sawah baru; dan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW). Hasil klarifikasi diolah
untuk mendapatkan hasil akhir verifikasi
lahan sawah terhadap data pertanahan.
553 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
Kantor Pertanahan setempat, dinas-dinas
terkait, dan Pusat Data dan Informasi
Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan Verifikasi Lahan Sawah Terhadap
Data Pertanahan ini dilakukan terhadap
tanah seluas 10.348,89 Ha di 88
desa/kelurahan di Kabupaten Kulon
Progo dan 46 kelurahan di Kota
Yogyakarta, dengan tahapan sebagai
berikut:
• Deliniasi sawah dan plotting data
pertanahan pada peta citra terbaru;
• Survey lapangan
• Klarifikasi terhadap hasil survey
lapangan.
Berdasarkan hasil deliniasi dan plotting
tersebut, dilakukan survey lapangan
dengan menggunakan peta kerja skala 1
: 4.000. Survey lapangan yang dilakukan
meliputi:
• Survey sawah eksisting dengan sawah
hasil deliniasi;
• Survey kesesuaian pemanfaatan tanah
dengan peruntukan HGB, Hak Pakai,
dan PTP;
• Survey PSN, progam pembangunan
provinsi dan kabupaten pada area
sawah;
• Survey perubahan penggunaan tanah
pada area sawah yang teridentifikasi
tanpa PTP
• Survey cetak sawah baru.
bab 4
Dalam rangka mewujudkan 2 sasaran
program pengendalian pemanfaatan
ruang 2015-2019 yakni pemanfaatan
ruang yang sesuai dengn Rencana Tata
Ruang, dan Tertib pemanfaatan atas
tanah dan pendayagunaan tanah
terlantar, berbagai upaya telah dilakukan
selama periode tahun 2017 melalui
berbagai kebijakan, program dan kegiatan.
Ditjen PPRPT telah menunjukan capaian
kinerja yang terukur dengan tercapainya
target 3 Indikator Kinerja Program (IKP)
atau 75% dari total IKP yang telah
ditetapkan dalam PK 2017.
1(satu) Indikator Kinerja Program yang
belum dapat mencapai terget, lebih
disebabkan adanya faktor penghematan
anggaran. Permasalahan yang
mempengaruhi pencapaian target tersebut
selanjutnya akan menjadi perhatian utama
dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tahun berikutnya. Secara rinci dijabarkan
sebagai berikut:
KP 1, prosentasi implementasi
pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, pada tahun 2017 berhasil
merealisasikan sebesar 4,50% dengan
tingkat capaian sebesar 98,68%.
KP 2, jumlah penindakan indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang, pada
tahun 2017 berhasil merealisasikan
sebanyak 4 (empat) wasmatlitrik dengan
tingkat capaian 100%.
Penutup
IKP 3, jumlah rekomendasi hasil
pengendalian dan pemantauan
pertanahan berhasil merealisasikan
sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang
dengan tingkat capaian 100%.
IKP4, jumlah rekomendasi penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar, berhasil
merealisasikan sebanyak 18 (delapan
belas) bidang dengan tingkat capaian
100%.
Adapun anggaran yang berhasil
direalisasikan adalah Rp.
44.235.364.000,- atau 99,50% dari pagu
efektif Ditjen PPRPT Rp. 44.457.545.000,-.
Dalam pelaksanaan kegiatan tentu
terdapat kendala dan permasalahan yang
dihadapi oleh Ditjen PPRPT, terutama pada
pengukuran akuntabilitas kinerja yang
meliputi:
1. Analisis perbandingan capaian
kinerja dengan tahun sebelumnya,
kesulitan dalam membandingkan
realisasi tahun 2016 dan tahun 2017
dikarenakan perbedaan satuan target.
Tahun 2017 menggunakan struktur
output baru yang termuat pada renstra
revisi yang telah menyesuiakan dengan
Krisna.
2. Analisis perbandingan capaian
kinerja dengan Renstra dan RKT,
Ketidakseimbangan antara rencana
anggaran Renstra dengan alokasi
anggaran dalam DIPA, mengakibatkan
semakin tidak terbiayainya kegiatan-
kegiatan output prioritas yang
berimplikasi pada semakin besarnya
backlog.
3. Analisis perbandingan capaian
kinerja dengan RPJMN, RPJMN 2015-
2019 disusun pada saat restrukturisasi
kementerian/lembaga sehingga ada
beberapa output penting yang menjadi
tanggungjawab Ditjen PPRPT belum
terakomodir didalamnya.
14 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
2. Sistem money follows program,
sedikit banyaknya akan berpengaruh
pada sulitnya mengukur kinerja jangka
menengah Ditjen PPRPT. sehingga
diperlukan adanya arahan lanjut dari
Bappenas dalam penghitungan kinerja
5 tahunan.
3. Dalam penentuan target dan satuan
target dalam Perjanjian Kinerja
tahun 2018 akan lebih
menggambarkan nilai
manfaat/outcome yang dapat
dirasakan oleh stekeholders terkait.
4. Peningkatan koordinasi serta peran
aktif dari masing-masing bagian
dalam Ditjen PPRPT dan juga antar unit
kerja Eselon II yang terlibat dalam
pelaksanaan pekerjaan.
5. RPJMN Tahun 2015-2019 perlu
ditinjau kembali atau direvisi dan dapat
memasukan output penting Ditjen
PPRPT yang belum terakomodir. Jika
RPJMN tidak dapat direvisi, maka perlu
dikoordinasikan dengan Bappenas
bagaimana kebijakan yang sesuai
untuk pemenuhan target kegiatan
tersebut.
6. 1 (satu) IKP yang belum mencapai
target substansi, selanjutnya akan
menjadi perhatian utama dalam
pelaksanaan program dan kegiatan
tahun berikutnya.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Ditjen
PPRPT Tahun Anggaran 2017 ini disusun
untuk dijadikan bahan evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut tahun-tahun
berikutnya. Selain itu Laporan Kinerja ini
disusun sebagai dasar penentuan
kebijakan secara internal dan memberikan
arahan kebijakan bagi penentu kebijakan.
Diharapkan pencapaian kinerja Ditjen
PPRPT Tahun 2018 lebih baik daripada
tahun 2017.
Output yang belum terakomodir
diantaranya Penertiban tanah
terindikasi terlantar, Pengendalian dan
pemantauan pertanahan (rekomendasi
pemenuhan HAT/DPAT Pertanian dan
Non Pertanian).
4. Analisis Perbandingan Capaian
Kinerja dengan tahun sebelumnya,
terjadi perubahan struktur output
pada setiap tahunnnya, perubahan ini
berimplikasi pada sulitnya mengukur
kinerja jangka menengah Ditjen
PPRPT dan sulitnya membandingan
capainan kinerja dengan tahun
sebelumnya. perubahan ini terjadi
sesuai dengan perubahan mendasar
dalam perencaaan pembangunan
nasional sejak tahun 2016 yang
menggunakan cara atau sistem
money follows program.
5. Analisis Kinerja (PK), Target dan
Satuan target dalam PK belum
seluruhnya menggambarkan nilai
manfaat/outcome. Selain itu tahun
2017 terdapat 1 IKP yang tidak
menacapai target PK, hal ini
disebabkan oleh faktor penghematan
anggaran.
Dalam rangka peningkatan kinerja Ditjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah, informasi capaian dan
permasalahan yang tertuang dalam
laporan kinerja akan menjadi bahan
perbaikan di tahun berikutnya, untuk itu
saran atau rekomendasi untuk perbaikan
tahun berikutnya adalah:
1. Rencana strategis Ditjen PPRPT
Tahun 2015-2019 perlu ditinjau dan
direvisi dalam rangka penyesuaian
target. Ketidakseimbangan antara
rencana anggaran Renstra dengan
alokasi anggaran dalam DIPA
mengakibatkan semakin tidak
terbiayainya kegiatan-kegiatan yang
ada, dan tentunya diakhir akan terjadi
backlog yang besar.
24 -
LK
J D
I T
J E
N
P
P R
P T
NO
.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA
TOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGUASAAN TANAH 297.52 429.67 702.17 819.86 965.82 3,215.04
I. Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Kegiatan: Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah78.26 78.32 100.43 109.01 123.09 489.11
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I LAYANAN 30 47 58 57 57 24976.43 34.32 50.83 54.58 63.34 279.50
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah
051Penyusunan Rencana Program LAYANAN 2 2 2 2 210
2.05 1.43 2.73 2.83 4.90 13.94
052Penyusunan Rencana Anggaran LAYANAN 5 4 5 5 524
3.68 2.15 3.58 3.82 4.70
17.92
053Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi LAYANAN 5 4 5 5 524
5.58 4.18 4.43 3.95 4.75
22.89
054Pengelolaan Data dan Informasi LAYANAN 2 2 3 3 313
3.50 1.65 2.82 3.19 3.65
14.81
055Penyusunan laporan keuangan LAYANAN 4 9 10 10 1043
3.88 5.72 8.69 9.72 11.22 39.23
056Pengelolaan Perbendaharaan LAYANAN 0 0 0 0 00
- - - - --
057Pelayanan HukumLAYANAN 3 4 5 5 5
223.04 1.65 2.92 3.19 3.70 14.50
058Pengembangan KepegawaianLAYANAN 4 7 9 9 9
385.16 6.93 9.62 10.78 11.61 44.11
059Pelayanan Umum dan Perlengkapan LAYANAN 2 5 6 6 625
46.00 1.84 3.00 3.05 3.60 57.49
060Pelaksanaan Rumah Tangga LAYANAN 1 2 2 2 29
0.50 0.80 0.90 0.95 1.20 4.35
061Pelayanan Humas dan Protokol LAYANAN 0 0 0 0 00
- - - - --
062Pelayanan Organisasi, Tata Laksana,
dan Reformasi Birokrasi
LAYANAN1 6 7 7 7 28
1.55 5.94 7.73 8.37 8.41 32.00
063Penyusunan Dokumen Fasilitasi
Administrasi Kerjasama
LAYANAN 1 2 3 3 312
1.50 2.04 3.71 4.73 5.60 17.58
064Dokumen Indikator outcome dan
baseline penyelenggaraan penataan
ruang
LAYANAN 0 0 1 0 0
1 - - 0.70 - -0.70
2 Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS ORANG 200 200 200 200 200 10001.83 44.00 49.60 54.43 59.75 209.61
2.1 Jumlah Pegawai PPNS ORANG
1 Pembentukan Pegawai Menjadi PPNS ORANG 200 200 200 200 2001000
1.83 44.00 49.60 54.43 59.75 209.61
95
1Layanan Internal (overhead) UNIT
Jumlah Layanan Internal (overhead) UNIT
051Pengadaan Kendaraan Bermotor UNIT
052Pengadaan Perangkat Pengolah Data
Komunikasi
UNIT
053Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
UNIT
054Pembangunan dan Renovasi Gedung
dan Bangunan
UNIT
99
4Layanan Perkantoran LAYANAN
Jumlah Layanan Perkantoran LAYANAN
1 Gaji dan Tunjangan LAYANAN
2 Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
LAYANAN
Lampiran 4: matrik restra ditjen pprpt 2015-2019
NO
.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKAT
OR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
II. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang114.48 105.69 266.33 295.34 320.09 1,101.93
1Norma/Standar/Prosedur/Kriteria
(NSPK)NSPK 4 1 1 1 1 8
13.95 5.93 5.70 6.30 7.35 39.23
1.1Jumlah NSPK Pengendalian Pemanfaatan
RuangNSPK
1 Penyusunan Materi Teknis NSPK Bidang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NSPK4 2 4 3 3 16
5.70 3.18 4.20 3.30 4.15 20.53
2 Penyusunan NSPK Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
NSPK4 1 1 1 1 8
6.00 1.25 1.50 1.50 1.50 11.75
3 Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN1 1 1 1 4
2.25 1.50 1.50 1.70 6.95
2Tata Kelola Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
KEBIJAKAN/
PROVINSI/Kab/
Kota
11 / 33
/ 415 /
93
6 / 33
/ 415 /
93
8 / 33 /
415 /
93
8 / 33
/ 415 /
93
7 / 33
/ 415 /
93
40 / 33 / 415
/ 93 100.53 99.76 260.63 289.04 312.74 1,062.70
2.1 Jumlah Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 11 6 8 8 7 40
23.50 19.77 21.26 23.32 25.95 113.80
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Operasional Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 7 5 6 6 6 30
14.20 11.85 12.27 13.50 16.62 68.44
2 Penyusunan Rencana, Program, dan
Anggaran Bidang Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 4 1 2 2 1 10
7.80 5.82 6.89 7.32 6.53 34.36
3 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN 0 1 1 1 1 4
0.80 0.80 0.90 1.00 3.50
4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN 1 1 1 1 2 6
1.50 1.30 1.30 1.60 1.80 7.50
2.2 Jumlah Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan Pembinaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota 541 541 541 541 541 33 Provinsi/
415 Kab/ 93
Kota
23.65 24.07 91.45 100.85 107.70 347.72
Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Pengawasan Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota 541 541 541 541 541 33 Provinsi/
415 Kab/ 93
Kota
13.68 18.00 84.85 93.45 99.70 309.68
2 Bimbingan Teknis, Supervisi, dan
Konsultasi
Prov/Kab/Kota 6 4 4 4 4 22
Prov/Kab/Kota 9.97 6.07 6.60 7.40 8.00 38.04
2.3 Jumlah Prov/Kab/Kota yang
mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Prov/Kab/Kota 541 541 541 541 541 33 Provinsi/
415 Kab/ 93
Kota
46.38 48.00 139.52 155.67 168.79 558.36
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Pengawasan Khusus Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Prov/Kab/Kota 541 541 541 541 541 33 Provinsi/
415 Kab/ 93
Kota
13.68 11.00 49.35 53.85 56.20 184.08
2 Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Prov/Kab/Kota 22 22 56 56 56 212
Prov/Kab/Kota 32.70 37.00 90.17 101.82 112.59 374.28
2.4 Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prov/Kab/Kota 4 4 4 4 4 20
Prov/Kab/Ko
ta
7.00 7.92 8.40 9.20 10.30 42.82
Hasil Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Sosialisasi Peningkatan Peran
Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota 4 0 0 0 0 4
Prov/Kab/Kota 7.00 - - - - 7.00
2 Pembentukan Komunitas Pengendalian Prov/Kab/Kota 0 4 0 0 0 4
Prov/Kab/Kota - 7.92 - - - 7.92
3 Pendampingan Peningkatan Peran
Komunitas Pengendalian
Prov/Kab/Kota 0 0 4 4 4 12
Prov/Kab/Kota - - 8.40 9.20 10.30 27.90
NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
INDIKATOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
III. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Kegiatan: Penertiban Pemanfaatan Ruang97.46 188.49 266.86 342.19 443.75 1,338.75
1Norma/Standar/Prosedur/Kriteria
(NSPK)NSPK 2 2 2 2 2 10
1.90 12.50 17.00 19.55 22.48 73.43
1.1 Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan
Ruang
NSPK
1 Penyusunan NSPK Bidang Penertiban
Pemanfaatan Ruang NSPK2 2 2 2 2 10
0.90 5.00 7.00 7.55 8.48 28.93
2 Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang
Penertiban Pemanfaatan Ruang KEGIATAN1 1 1 1 1 5
1.00 7.50 10.00 12.00 14.00 44.50
2 Kebijakan Pemanfaatan Ruang KEBIJAKAN 5 5 5 5 5 2527.35 34.00 47.50 59.60 69.00 237.45
2.1Jumlah Kebijakan Penertiban
Pemanfaatan Ruang KEBIJAKAN
1 Penyusunan Rencana dan Program
Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 5 5 5 5 5 25
20.85 25.50 36.50 45.10 51.50 179.45
2 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN1 1 1 1 1 5
2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 16.00
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN4 3 3 3 3 16
4.50 6.50 8.00 10.50 12.50 42.00
3Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan
Ruang
WASMATLITRI
K4 26 28 34 37 129
68.21 141.99 202.36 263.04 352.27 1,027.87
3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
LAPORAN
HASIL AUDIT
4 20 22 25 30
10.00 40.00 47.50 68.00 102.50 268.00
Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1 Audit Tata Ruang LAPORAN
HASIL AUDIT4 20 22 25 30 101
10.00 37.00 43.50 63.00 96.50 250.00
2 Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan KEGIATAN0 1 1 1 1 4
- 3.00 4.00 5.00 6.00 18.00
3.2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
WASMATLITRI
K
4 26 28 34 37
13.00 40.55 47.50 60.35 76.78 238.18 Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1 Operasional Pengawasan, Pengamatan,
Penelitian dan Pemeriksaaan
(wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
WASMATLITRIK 4 26 28 34 37 129
13.00 40.55 47.50 60.35 76.78 238.18
3.3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan
PPNS Penataan Ruang
KASUS 35 35 37 37 37 411
45.21 61.44 107.36 134.69 172.99 521.69
Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
1 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas
PPNS
WILAYAH 8 4 37 37 37 123
13.80 15.87 36.50 41.98 48.27 156.42
2 Penegakan Hukum Bidang Penertiban
Pemanfaatan Ruang
KASUS 35 35 37 37 37 181
19.41 22.32 36.31 41.76 48.02 167.82
3 Fasilitasi Penertiban dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PROVINSI 8 16 22 28 33 107
12.00 23.25 34.55 50.95 76.70 197.45
IV. Direktorat Pengendalian Pemantauan Pertanahan
Kegiatan: Pengendalian Pemantauan Pertanahan3.46 21.67 30.90 33.02 35.85 124.90
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) Bidang Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 20.30 2.15 2.70 3.00 3.20 11.35
1.1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 2 11
0.30 2.15 2.70 3.00 3.20 11.35
1 Penyusunan Materi Teknis NSPK
Bidang Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 0 0 2 2 2 6
- - 0.70 1.00 1.00 2.70
2 Penyusunan NSPK Bidang
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 2 11
0.30 2.15 1.00 1.00 1.20 5.65
3 Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN 0 0 2 2 2 6
- - 1.00 1.00 1.00 3.00
NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
INDIKATOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
III. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Kegiatan: Penertiban Pemanfaatan Ruang97.46 188.49 266.86 342.19 443.75 1,338.75
1Norma/Standar/Prosedur/Kriteria
(NSPK)NSPK 2 2 2 2 2 10
1.90 12.50 17.00 19.55 22.48 73.43
1.1 Jumlah NSPK Penertiban Pemanfaatan
Ruang
NSPK
1 Penyusunan NSPK Bidang Penertiban
Pemanfaatan Ruang NSPK2 2 2 2 2 10
0.90 5.00 7.00 7.55 8.48 28.93
2 Sosialisasi/Diseminasi NSPK Bidang
Penertiban Pemanfaatan Ruang KEGIATAN1 1 1 1 1 5
1.00 7.50 10.00 12.00 14.00 44.50
2 Kebijakan Pemanfaatan Ruang KEBIJAKAN 5 5 5 5 5 2527.35 34.00 47.50 59.60 69.00 237.45
2.1Jumlah Kebijakan Penertiban
Pemanfaatan Ruang KEBIJAKAN
1 Penyusunan Rencana dan Program
Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEBIJAKAN 5 5 5 5 5 25
20.85 25.50 36.50 45.10 51.50 179.45
2 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang
Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN1 1 1 1 1 5
2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 16.00
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Penertiban Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN4 3 3 3 3 16
4.50 6.50 8.00 10.50 12.50 42.00
3Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan
Ruang
WASMATLITRI
K4 26 28 34 37 129
68.21 141.99 202.36 263.04 352.27 1,027.87
3.1 Jumlah Audit dan Inventarisasi Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
LAPORAN
HASIL AUDIT
4 20 22 25 30
10.00 40.00 47.50 68.00 102.50 268.00
Audit dan Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1 Audit Tata Ruang LAPORAN
HASIL AUDIT4 20 22 25 30 101
10.00 37.00 43.50 63.00 96.50 250.00
2 Inventarisasi Pengelolaan Pengaduan KEGIATAN0 1 1 1 1 4
- 3.00 4.00 5.00 6.00 18.00
3.2 Jumlah Pulbaket/Penyidikan Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
WASMATLITRI
K
4 26 28 34 37
13.00 40.55 47.50 60.35 76.78 238.18 Pulbaket/Penyidikan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1 Operasional Pengawasan, Pengamatan,
Penelitian dan Pemeriksaaan
(wasmatlitrik) PPNS Penataan Ruang
WASMATLITRIK 4 26 28 34 37 129
13.00 40.55 47.50 60.35 76.78 238.18
3.3 Jumlah Operasionalisasi dan Pembinaan
PPNS Penataan Ruang
KASUS 35 35 37 37 37 411
45.21 61.44 107.36 134.69 172.99 521.69
Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang
1 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tugas
PPNS
WILAYAH 8 4 37 37 37 123
13.80 15.87 36.50 41.98 48.27 156.42
2 Penegakan Hukum Bidang Penertiban
Pemanfaatan Ruang
KASUS 35 35 37 37 37 181
19.41 22.32 36.31 41.76 48.02 167.82
3 Fasilitasi Penertiban dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PROVINSI 8 16 22 28 33 107
12.00 23.25 34.55 50.95 76.70 197.45
IV. Direktorat Pengendalian Pemantauan Pertanahan
Kegiatan: Pengendalian Pemantauan Pertanahan3.46 21.67 30.90 33.02 35.85 124.90
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) Bidang Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 20.30 2.15 2.70 3.00 3.20 11.35
1.1 Jumlah Rancangan NSPK Bidang
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 2 11
0.30 2.15 2.70 3.00 3.20 11.35
1 Penyusunan Materi Teknis NSPK
Bidang Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 0 0 2 2 2 6
- - 0.70 1.00 1.00 2.70
2 Penyusunan NSPK Bidang
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
NSPK 3 2 2 2 2 11
0.30 2.15 1.00 1.00 1.20 5.65
3 Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN 0 0 2 2 2 6
- - 1.00 1.00 1.00 3.00
NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA
TOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
2Rekomendasi Pengendalian dan
Pemantauan PertanahanREKOMENDASI 2 64 64 64 64 258
3.16 19.52 28.20 30.02 32.65 113.55
2.1 Jumlah Satker yang dilakukan
Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan
Pelaporan Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
SATKER 4 32 32 32 32 32
0.64 0.79 2.80 2.92 3.50 10.65
Satker yang dilakukan Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
1 Penyusunan Perencanaan
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
SATKER 4 32 32 32 32 32
0.06 0.18 0.60 0.67 0.75 2.26
2 Evaluasi Kinerja Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN 1 0 1 1 1 1
0.52 - 1.25 1.25 1.50 4.52
3 Penyusunan Laporan Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan
KEGIATAN 2 1 1 1 1 1
0.06 0.61 0.95 1.00 1.25 3.87
2.2 Jumlah satker yang mendapatkan
Pembinaan Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
SATKER 32 32 32 32 32 33
1.15 3.50 6.65 7.25 8.20
Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
1 Pembinaan Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
SATKER 32 32 32 32 32 32
0.27 2.40 0.75 1.00 1.50 5.92
2 Konsultasi Teknis Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
SATKER 32 32 32 32 32 32
0.67 1.10 1.20 1.25 1.50 5.72
3 Bimbingan Teknis Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
SATKER 0 0 32 32 32 32
- - 3.50 3.50 3.70 10.70
4 Peningkatan Kapasitas SDM
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan
SATKER 32 0 32 32 32 32
0.21 - 1.20 1.50 1.50 4.41
2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian
Penerapan Kebijakan dan Program
Pertanahan
REKOMENDASI 0 32 32 32 32 33
- 4.83 5.35 5.95 6.25 22.38
Rekomendasi Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan
1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi
Pengendalian Penerapan Kebijakan
dan Program Pertanahan
KEGIATAN 0 1 1 1 1 4
- 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
2 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian
Penerapan Kebijakan dan Program
Pertanahan
KEGIATAN 0 32 32 32 32 32
- 3.90 3.90 4.20 4.50 16.50
3 Penyusunan Rekomendasi
Pengendalian Penerapan Kebijakan
dan Program Pertanahan
REKOMENDASI 0 32 32 32 32 128
- 0.30 0.70 1.00 1.00 3.00
4 Pelaporan Hasil Penyusunan
Rekomendasi Pengendalian Penerapan
Kebijakan dan Program Pertanahan
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 0.13 0.25 0.25 0.25 0.88
2.4 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar Penguasaan Atas
Tanah Pertanian
REKOMENDASI 1 32 32 32 32 129
0.76 4.85 5.70 5.95 6.25
1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
2 Monitoring dan Evaluasi Tanah
Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 3.90 4.10 4.25 4.50 16.75
3 Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan
Hak dan Kewajiban Pemegang Hak
Atas Tanah dan Dasar Penguasaan
Atas Tanah Pertanian
REKOMENDASI 16 16 16 16 16 80
0.76 0.30 0.90 1.00 1.00 3.96
4 Pelaporan Hasil Penyusunan
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah
dan Dasar Penguasaan Atas Tanah
Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 1
- 0.15 0.20 0.20 0.25 0.80
NO
.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIK
ATOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
2.5 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Pemegang Hak Atas
Tanah dan Dasar Penguasaan Atas
Tanah Non Pertanian
REKOMENDAS
I
1 32 32 32 32 129
0.30 4.35 5.70 5.95 6.25
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian
1 Persiapan Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah Non
Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
2 Monitoring dan Evaluasi Tanah Non
Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 3.35 4.10 4.25 4.50 16.20
3 Penyusunan Rekomendasi
Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah Non
Pertanian
REKOMENDASI 16 16 16 16 16 80
0.30 0.35 0.90 1.00 1.00 3.55
4 Pelaporan Hasil Penyusunan
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah
dan Dasar Penguasaan Atas Tanah
Non Pertanian
KEGIATAN 0 1 1 1 1 5
- 0.15 0.20 0.20 0.25 0.80
2.6 Jumlah Data Tanah Pertanian dan
Tanah Non Pertanian
DATA 1 1 1 1 1 1
0.31 1.20 2.00 2.00 2.20
Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian
1 Pemutakhiran Basis Data Tanah
Pertanian dan Non Pertanian
DATA 1 1 1 1 1 1
0.31 1.20 2.00 2.00 2.20 7.71
V. Direktorat Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
Kegiatan: Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar3.86 35.50 37.65 40.30 43.04 160.35
1
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) Bidang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK 3 3 3 3 3 150.19 0.75 1.80 1.90 2.00 6.64
1.1 Jumlah
Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) Bidang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
NSPK
0.19 0.75 1.80 1.90 2.00 6.64
1 Pengumpulan Masukan dan
Inventarisasi Masalah
KEGIATAN 0 1 1 1 1 4 - 0.20 0.30 0.35 0.40 1.25
2 Penyusunan Rancangan Peraturan NSPK 3 1 1 1 1 7 0.19 0.35 1.20 1.20 1.20 4.14
3 Sosialisasi Peraturan KEGIATAN 0 1 1 1 1 4 - 0.20 0.30 0.35 0.40 1.25
NO
.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA
TOR/
SUBOUTPUT/AKTIVITAS
SATUAN
TARGET TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2015 2016 2017 2018 20192015-
2019
2Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
TerlantarREKOMENDASI 36 39 44 44 44 207 3.67 34.75 35.85 38.40 41.04 153.71
2.1 Jumlah satker yang mendapatkan
Pembinaan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER 3 4 33 33 33 33 2.04 24.95 25.50 26.20 27.20 105.89
Pembinaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER
1 Pembinaan Teknis Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER 1 1 33 33 33 68 0.83 2.00 2.10 2.50 3.00 10.43
2 Pendampingan Teknis Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER 1 1 5 7 10 14 1.08 3.05 3.10 3.30 3.40 13.93
3 Konsultasi Teknis Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER 1 1 33 33 33 68 0.13 18.00 18.30 18.30 18.50 73.23
4 Peningkatan Kualitas SDM Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
SATKER 0 1 1 1 1 3 0.00 1.90 2.00 2.10 2.30 8.30
2.2 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI 36 39 44 44 44 207 1.63 9.80 10.35 12.20 13.84 47.82
Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI
1 Penyusunan Rekomendasi Potensi
Tanah Terlantar
REKOMENDASI 1 1 1 1 1 5 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 4.10
2 Penyusunan Rekomendasi Penertiban
Tanah Terlantar
REKOMENDASI 30 33 36 36 36 171 1.00 4.10 4.50 5.00 6.00 20.60
3 Penyusunan Rekomendasi
Pendayagunaan Tanah Terlantar
REKOMENDASI 5 5 7 7 7 31 0.29 3.35 3.50 4.80 5.34 17.28
4 Pengolahan Data Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN 1 1 1 1 1 5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50
5 Evaluasi dan Laporan Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN 2 2 2 2 2 10 0.04 1.15 1.15 1.20 1.30 4.84
6 Pengarsipan Data Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar
KEGIATAN 1 1 1 1 1 5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50
top related