potensi dan persoalan lkmsbmt bagi penguatan ukm dalam kerangka keadilan if ekonomi islam, euis...
Post on 28-Jul-2015
404 Views
Preview:
TRANSCRIPT
POTENSI DAN PERSOALAN LKMS/BMT BAGI PENGUATAN UKM DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUTIF EKONOMI ISLAM
(Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa)
OLEH: EUIS AMALIA1
A. Distribusi dalam Ekonomi Islam
Dalam perspektif ekonomi Islami, munculnya konsep pemikiran tentang
keadilan distributif dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa teori-teori ekonomi
yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan
dan berkeadaban. Yang terjadi justru dikotomi antara kepentingan individu,
masyarakat dan negara dan hubungan antar negara. Selain itu teori ekonomi
yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan. Juga tidak mampu menyelaraskan hubungan antar regional di
suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara
maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Lebih
parah lagi adalah terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.2
Lebih lanjut Sarkaniputra (2004) mengatakan bahwa teori, model dan
sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh
negara-negara kaya (maju) untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara
mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang
melalui investasi dan bunga pinjaman.3 Investasi tersebut secara internasional
dikuasai oleh Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional
(IMF). Keterpurukan negara-negara berkembang saat ini adalah akibat dari itu
semua. program-program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan
internasional tidak dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga tetapi
lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkaran setan
kemiskinan. Jhon Perkins dan kelompoknya mengaku dirinya sebagai bagian
1 Euis Amalia, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum dan Ketua Program
Studi Ekonomi Islam (Muamalat) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Juli 2008. 2 Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: P3EI,
2004), h. 6. 3 Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, h. 7.
1
dari Economic Hit Man,4 yaitu preman ekonomi yang merusak negara-negara
berkembang melalui lembaga keuangan internasional untuk tunduk pada
kekuasaan Amerika. Hal ini karena karakteristik ekonomi kapitalis adalah
pemaksimalan kepuasan atas keinginan (maximizing the satisfaction of want)
yang didukung oleh asumsi pasar kompetisi sempurna (perfect competition).
Padahal dalam kehidupan praktis yang diperlukan adalah kecukupan akan
kebutuhan (addequaied of need) dan pasar tidak berkompetisi secara sempurna
(market imperfection) yang berasosiasi dengan ketimpangan informasi
(imperfect information).
Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu,
namun karena mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh
semua individu5, misalnya kententuan penyebutan orang yang berkuasa
(kepemilikan kekuasaan), berkeahlian atau sejenisnya akan mendapatkan
“lebih” sehingga cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan, maka
diperlukan sistem yang menjamin terjadinya distribusi atau redistribusi dalam
perekonomian.
Dalam Islam penjaminan kelancaran distribusi ini sudah disistemkan
melalui prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan syariah, misalnya kewajiban
menjalankan mekanisme zakat dan mekanisme jual-beli yang diatur oleh syariah.
☺ ☺
Artinya:
“Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS Hûd : 85).
4 Jhon Perkins, Confensions of an Economic Hit Man, Penerjemah Hermawan Tirtaatmadja
dan Dwi Karyani, (Jakarta: Abadi Tandur, 2005). 5 Tidak dapat dilakukan oleh semua individu bukan berarti individu tersebut tidak mampu,
tetapi lebih karena alasan kesempatan yang tidak ada atau ketidakberdayaan akibat keadaan lingkungan di luar dirinya, artinya di luar kemampuan tenaga dan fikirannya.
2
Muhammad Anas Zarqa (1995)6 mengatakan, ada beberapa faktor yang
menjadi dasar distribusi (atau redistribusi) yaitu tukar-menukar (exchange),
kebutuhan (need), kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika (social
system and ethical values). Sejalan dengan prinsip pertukaran (exchange)
antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai
dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi juga didasarkan atas
kebutuhan, seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh
pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan
keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi.
Kekuasaan (power) juga berperanan penting dimana seseorang yang memiliki
kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada
kemudahan akses. Beberapa kebijakan distribusi dalam sebuah negara juga
seringkali diadopsi dari sistem dan nilai-nilai sosial yang ada, sebagai contoh
yaitu: a) alokasi pendapatan nasional untuk para pendeta dalam suatu
kelompok masyarakat; b) alokasi dana untuk para pejabat publik; c) alokasi
dana untuk institusi sosial; d) kebijakan tentang larangan atas transaksi
barang-barang yang tidak bermanfaat dan lain-lain.7 Anas Zarqa melihat
begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah
kegiatan ekonomi yang dinamis, adil dan produktif.
Lebih lanjut M. Anas Zarqa,8 mengemukakan beberapa prinsip distribusi
dalam ekonomi Islam yaitu: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; 2)
menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri misalnya zakat selain dapat
membersihkan diri dan harta muzakki juga meningkatkan keimanan dan
menumbuhkan kebiasaan berbagai dengan orang lain; 3) menciptakan kebaikan
di antara semua orang antara yang kaya dan miskin; 4) mengurangi kesenjangan
pendapatan dan kekayaan; 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya
alam dan asset tetap; 6) memberikan harapan pada orang lain melalui
pemberian.
6 Muhammad Anas Zarqa, ”Islamic Distributive Scheme”, dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1986), h. 165.
7 Muhammad Anas Zarqa, ”Islamic Distributive Scheme”, dalam Iqbal Distributive Justice and Need, h. 166-167.
8 Muhammad Anas Zarqa, ”Islamic Distributive Scheme” dalam Iqbal Distributive Justice and Need, h. 196-197.
3
Menurut M. Syafi’i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem
distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme
pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial
masyarakat.9 Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung
melalui proses ekonomi, di antaranya meliputi gaji bagi para pekerja, biaya
sewa tanah serta alat produksi lainnya; profit atau keuntungan untuk pihak
yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui
mekanisme mudarabah maupun profit sharing (bagi hasil) untuk modal dana
melalui mekanisme musyarakah. Perbedaannya dengan sistem kapitalis adalah
tidak adanya unsur interest atau bunga sebagai imbalan uang dan diganti
dengan bagi hasil.
Adapun sistem yang kedua, berdimensi sosial, Islam menciptakannya
untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak
semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau
jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam
bentuk zakat, infak dan shadaqah.
Keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Dengan warisan
Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat
pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal
maka anak, isteri, ibu, bapak, kakek dan kerabat lainnya akan kebagian
peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan
kompleks dalam disiplin ilmu Faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau
sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili dan non famili,
Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non
famili dengan catatan tidak lebih dari sepertiga, ini pun untuk memproteksi
kepentingan ahli waris juga.
Untuk khalayak umum, Islam memperkenalkan instrumen distribusi lain
yaitu wakaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai
gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta
asset-asset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, wakaf tidak
9 M. Syafi’i Antonio, “Konsep Distribusi Islam”, Republika, 5 April 2004.
4
dibatasi oleh kaya atau miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Wakaf
adalah fasilitas umum yang siapa pun boleh menikmatinya.
Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya untuk
mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan
kemaslahatan umat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama
adalah memenuhi kebutuhan maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan
ini dan memperlancar segala usaha ke arah motif dan tujuan ini.
Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi
hak dan kewajiban yang diinginkan oleh syariat bagi konsumen dan produsen.
Dengan kata lain, aktivitas distribusi sebaiknya sejalan dengan motif dan
tujuan utama dari aktivitas produksi dan konsumsi, yaitu pemenuhan
kebutuhan masyarakat luas. Kebutuhan utama adalah kebutuhan dasar atau
pokok yang harus menjadi prioritas utama untuk dipenuhi dari perekonomian
yang dijalankan produsen, konsumen dan distributor. Bahwa pemenuhan
kebutuhan dasar dan penjaminan kelancarannya dalam perekonomian menjadi
faktor penentu kestabilan ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan
manusia.
Di samping faktor penjaminan distribusi yang dilakukan oleh mekanisme
syariah (zakat) serta mekanisme ekonomi (jual beli, reward and effort), peran
pemerintah atau negara juga tidak kalah penting dalam memastikan kelancaran
distribusi ini. Negara dalam hal ini banyak pilihan berupa kebijakan atau
instrumen untuk memastikan bahwa distribusi ini dapat berlangsung.
B. Studi tentang Potensi, Kendala, Peluang dan Tantangan LKMS/BMT dalam perannya bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro (UKM)
1. Potensi dan Kekuatan LKMS/BMT bagi UKM
Masalah utama berupa akses permodalan pada UKM ini dapat terjawab
melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam hal ini
adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Baitul Mâl
wa at Tamwîl (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan
pendekatan sistem syariah terbukti LKMS mampu mengatasi sulitnya akses
permodalan yang dihadapi kelompok UKM. Pendekatan feasible dan bukan
5
bankable dapat diterapkan melalui lembaga ini. Dari hasil penelitian terhadap
25 LKMS dengan 48 orang pengelolanya dan 511 nasabah mitranya, survei
dilakukan di 6 kota di pulau Jawa yaitu: Tangerang, Depok, Jakarta Selatan,
Jakarta Barat, Jakarta Timur, Wonosobo, dan Yogyakarta. Pemilihan ini
dilakukan secara purposif dalam arti dipilih karena pertimbangan-
pertimbangan tertentu dapat dijelaskan bahwa LKMS sangat potensial bagi
penguatan UKM, antara lain:
Pertama, secara finansial menunjukkan asset LKMS di berbgai wilyah terus
mengalami perkembangan. Dari 21 unit yang diteliti terdapat sejumlah BMT
yang memiliki asset di atas 1 milyar rupiah, ada yang berasset hampir 20
milyar rupiah, bahkan ada yang mencapai 40 milyar rupiah dan memberikan
implikasi finansial yang cukup besar bagi penguatan pendanaan UKM.
Tabel 1.1. Sebaran LKMS berdasarkan Asset Tahun 2007
Kelompok Asset (Rp) No. Nama LKMS
Total Aset Tahun 2007
(jutaan) < 500 juta 1 BMT Baitussalam 120,9 2 BMT Cengkareng Syariah Mandiri 392,3 3 BMT Kobeja Barokah 227,8 4 BMT An-Najmiyah 315,0 5 BMT Al-Bina 410,5 500 juta s/d 1 milyar 6 BMT Al-Ittihad 688,5 1 milyar s/d 5 milyar 7 BMT At-Ta'aun 1.963,3 8 BMT At-Taqwa 4.370,9 9 BMT Al-Fath IKMI 2.800,0 10 BMT Daarul Qolam 1.564,8 11 BMT Ubasyadah 1.590,5 12 BMT Husnayain 2.318,7 13 BMT Al-Mujahidin 3.653,8 14 BMT Mitra Lohjinawi 1.862,3 15 BMT Mitra Usaha Insani 2.289,7 16 BMT Al Munawwarah 2.402,0 17 BMT Usaha Mulya 2.200,0 18 BMT Surya Amanah 4.200,0 10 sd 20 milyar 19 BMT Beringinharjo Jogjakarta 19.330,6 > 20 milyar 20 BPR Wakalumi 25.869,0 21 BMT Tamziz 42.873,8 N = 25; Missing Data = 4
6
Kedua, dari survei yang dilakukan terhadap 511 nasabah/ UKM mitra
melalui uji statistik wilcoxon, diperoleh adanya perbedaan secara
siginifikan antara pendapatan dan omset sebelum dan setelah bermitra.
Kemitraan UKM dengan LKMS ini mampu menaikkan secara signifikan
omset rata-rata sebesar 1.417.769,08 rupiah dan pendapatan rata-rata
sebesar 472.328,77 rupiah. Tabel 1.2. Deskriptif Rata-rata Omzet Penjualan UKM Mitra
N Mean Mean Different
Berapa rata-rata omzet penjualan anda sebelum bermitra dengan LKMS?
511 6.635.743,64
Berapa rata-rata omzet penjualan anda setelah bermitra dengan LKMS?
511 8.053.512,72
-1.417.769,08
Tabel 1.3.. Deskriptif Rata-rata Penghasilan UKM Mitra
N Mean Mean Different
Berapa Penghasilan anda sebulan sebelum bermitra dengan LKMS? 511 2.379.315,07
Berapa Penghasilan anda sebulan setelah bermitra dengan LKMS? 511 2.851.643,84
-472.328,77
Hal-hal yang mendorong responden memilih bermitra dengan LKMS
sebagian besar menyatakan karena kemudahan dan kecepatan dalam
proses pencairannya (63,8%), kedua adalah faktor kenyamanan (53%),
kemudian karena pelayanan ramah (50,1%), selanjutnya karena jarak yang
mudah dijangkau (47,2%), biaya administrasi rendah (46,6%), dan
memenuhi kebutuhan (35,1%). Sisanya beralasan karena bagi hasil
tabungan yang tinggi (11,2 %), jaringan yang banyak (6,7%) dan lain-lain
(2%). Suatu hal yang dapat disampaikan dari hasil tinjauan ini adalah
bahwa umumnya motivasi atau kepentingan nasabah berhubungan dengan
LKMS adalah untuk pembiayaan daripada untuk menyimpan.
7
Tabel 1.4 Alasan UKM bermitra dengan LKMS
Jenis Alasan UKM Frekwensi Persen (%) Nyaman 271 53,0 Jarak yang mudah dijangkau 241 47,2 Biaya administrasi rendah 238 46,6 Prosesnya mudah dan cepat 326 63,8 Pelayanan ramah 256 50,1 Memenuhi kebutuhan 179 35,0 Jaringan banyak 34 6,7 Bagi hasil/ margin tabungan tinggi 57 11,2 Lain-lain 10 2,0 N = 511
Adapun hal-hal yang paling tidak sukai responden saat berurusan
dengan lembaga keuangan syariah adalah karena sulit mengurus surat-
surat resmi (21,5%) seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga
(KK) dan surat-surat keterangan dari pejabat setempat sebagai persyaratan
yang diminta oleh LKMS dan terbatasnya jaringan yang dimiliki lembaga
keuangan syariah (19%) dan hal lain adalah pelayanan yang lambat dan
berbelit-belit (12,5%).
Tabel 1.5. Hal yang paling tidak disukai UKM bila berhubungan dengan
Lembaga Keuangan Syariah
Hal-hal yang tidak disukai UKM Frekwensi Persen (%) Urusan surat-surat dan dokumen 110 21,5 Prosedur yang berbelit-belit 63 12,3 Biaya administrasi tinggi 29 5,7 Pelayanan lambat dan berbelit-belit 64 12,5 Pelayanan yang tidak ramah 20 3,9 Tidak punya jaringan yang luas 97 19,0 Tidak konsisten terhadap prinsip syariah 44 8,6 Bagi hasil/ margin tinggi 47 9,2 Lain-lain 28 5,5 N = 511
Selain kemudahan memperoleh pembiayaan, nasabah anggota
LKMS/BMT juga memperoleh pembinaan melalui pengajian (48,5%),
pendampingan masalah pencatatan dan laporan keuangan (24,7%), tetapi
banyak pula yang menjawab tidak mendapat pembinaan maupun
pendampingan apapun (79,3%) dan 95,3% menjawab tidak pernah
mendapatkan pendampingan dalam masalah produksi, manajemen dan
akses pasar (89,8%). Hal ini mungkin lebih disebabkan LKMS/BMT lebih
8
berfokus pada aspek pendanaannya dan pembinaan mental spiritual.
Diharapkan dengan spiritualitas yang bagus nasabah akan lancar dalam
pengembalian pembiayaannya. Aspek pendampingan dalam bentuk lain
masih belum menjadi perhatian utama.
Ketiga, dari para Pengelola yang diambil tiap lembaga 3 orang dan yang
berhasil dikumpulkan seluruhnya sebanyak 48 kuesioner (48 orang
pengelola yang terdiri dari manajer dan staf).
Dari sisi SDM, kemampuan pengelola dalam operasionalisasi produk dan
pelayanan yang diberikan serta tingkat integritas yang baik mampu
memberikan kepuasan yang tinggi kepada pelanggan atau mitranya.
Sedangkan dari sisi pertumbuhan dan perkembangan lembaga,
menunjukkan bahwa LKMS tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kinerja LKMS dalam hal Human Capital, Technology Capital, dan
Organizatiton Capital menunjukkan output yang sangat baik. Dengan
penghitungan ANN diperoleh output transformasi sebesar 0,94, hampir
mendekati angka 1 yang berarti sangat baik. Hal ini karena didukung oleh
adanya standar operasional prosedur yang disusun secara internal oleh
manajemen ataupun mengikuti standar operasional yang dibuat oleh
asosiasi, sekalipun dalam penerapannya diperlukan monitoring dan evalusi
dari pihak pengurus. Selain itu juga karena pada level manajerial
organisasi juga menunjukkan iklim yang cukup kondusif, budaya kerja
yang mendukung kemampuan teamwork dalam penyelesaian pekerjaan,
9
pola komunikasi yang terbuka dan pola relasi yang seimbang antara atasan
dengan bawahan cukup memperkuat keberadaan lembaga untuk terus
tumbuh dan berkembang.
2. Kendala, Peluang dan Tantangan LKMS bagi Penguatan UKM
Pertama, beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian bagi
tumbuh dan berkembangnya LKMS adalah: a) penguasaan pengelola pada
teknologi masih perlu ditingkatkan; b) pemahaman terhadap aspek
kesyariahan, pemasaran, kemampuan membuat proposal bisnis masih
perlu mendapatkan perhatian; c) penerapan teknologi informasi juga masih
mengalami kendala terutama alokasi finansial; d) akses permodalan dan
penggalagan dana LKMS lebih mengandalkan kemampuan sendiri. Untuk
di Yogyakarta dan Jawa Tengah kekuatan jaringan dan asosiasi LKMS
relatif lebih kuat dibandingkan dengan wilayah lain sehingga pemerkuatan
permodalan dapat diperoleh melalui sinergi kelembagaan mitra, sementara
LKMS di Depok, Tangerang dan Jakarta masih belum memiliki asosiasi
dan perhimpunan yang cukup kuat untuk berjejaring; e) lemahnya LKMS
dalam mengakses permodalan dari pemerintah seperti dana bergulir
syariah dan dana yang bersumber dari Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) serta Corporate Social Responsibility (CSR).
Kedua, peluang yang dihadapi LKMS cukup potensial antara lain: a)
pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan
mayoritas umat muslim merupakan pasar yang amat strategis; b) iklim
yang kondusif berupa dukungan kebijakan dan political will dari
pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh dan
berkembangnya LKMS; c) maraknya kajian dan sosialisasi tentang
ekonomi syariah yang dilakukan oleh berbagai pihak juga membantu
semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan
mikro syariah; d) program pemerkuatan permodalan melalui dana bergulir
dan linkage dari perbankan syariah pada sebagian LKMS yang telah
mendapatkan akses semakin memperkuat peran LKM sebagai lembaga
keuangan yang befokus pada usaha kecil mikro.
10
Ketiga, tantangan yang dihadapi LKMS adalah: a) belum
maksimalnya peran Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan bagi
pengembangan UKM dan LKM ; b) belum terbangunnya jaringan dan
asosiasi LKMS di berbagai wilayah untuk dapat bersinergi antar LKMS; c)
belum adanya standarisasi sistem operasional, sistem manajemen, akad
syariah khusus UKM, sistem pengawasan dan standar kompetensi; untuk
itu diperlukan tim yang solid guna penyusunan konsep-konsep tersebut; c)
belum adanya payung regulasi yang memadai bagi penguatan LKM
terutama LKM syariah.
Keempat, berdasarkan analisis cross impact matrix atas kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi LKMS, diperoleh faktor-
faktor pengungkit (the highest laverage) yaitu:
a) aspek kekuatan (strength) ditemui pada variabel integritas pengelola
dan margin/ bagi hasil yang diberikan dengan angka yang sama, skor
masing-masing = 69, kemampuan pengelola dalam operasionalisasi
produk (skor = 68), dan pelayanan prima (skor = 67);
b) aspek kelemahan adalah kemampuan pengembangan jaringan (skor = -
62) dan sulitnya akses permodalan (skor = -59). Perbedaan menonjol
antara LKMS di Jakarta dan Jawa Barat dengan LKM di Jawa Tengah
dan Yogyakarta adalah dalam hal penguatan jaringan dan kuatnya
asosiasi. LKMS di Jawa Tengah dan Yogyakarta jauh lebih pesat
berkembang sehingga terlihat banyak LKMS yang telah memiliki asset
di atas 1 milyar rupiah, bahkan mencapai puluhan milyar dan ada
beberapa LKMS yang justru telah memiliki BPRS. Melalui penguatan
jaringan ini aspek pendanaan, persoalan manajemen, akses informasi
dan perluasan pasar dapat diatasi secara bersama-sama;
c) faktor pengungkit lainnya adalah kebutuhan mendasak terhadap
adanya lembaga penjamin simpanan dan lembaga penjamin
pembiayaan UKM (skor = -53) dan yang penting lainnya adalah
peningkatan aspek kebijakan regulasi yang berpihak bukan regulasi
yang memasung atau menghambat terutama bagi akses permodalan
dan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UKM dan LKM di
11
Indonesia. Melalui analisis ini selanjutnya kebijakan strategis dapat
dilakukan berdasarkan skala prioritas.
3. Kebutuhan terhadap Kebijakan dan Regulasi bagi Penguatan LKMS sebagai mitra UKM
Pertama, hingga saat ini kebijakan dan regulasi terkait LKMS dalam
kapasitasnya sebagai lembaga keuangan alternatif bagi penguatan UKM
relatif telah banyak dilakukan. Penilaian para pengelola LKMS terhadap
kebijakan secara umum dengan penghitungan ANN, output transformasi
yang dihasilkan adalah pada nilai 0,80. Hal ini menunjukkan sikap yang
memuaskan para pengelola LKMS terhadap kebijakan dan regulasi yang
ada. Sedangkan Kinerja LKMS di luar finansial dalam hal ini Human
Capital, Technology Capital, dan Organizatiton Capital menunjukkan
keluaran yang sangat baik yaitu 0,932. Kedua hal itu dicoba dihubungkan
dengan menggunakan korelasi pearson, akhirnya diperoleh hubungan yang
kuat antara keduanya, kecuali dalam hal teknologi yang masih perlu
peningkatan. Artinya secara umum kebijakan dan regulasi yang ada
memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembangnya LKMS terutama bagi
penguatan SDM dan iklim organisasi yang kondusif. Sedangkan dukungan
dalam aspek teknologi masih tampak kurang memadai. Sementara ketika
dihubungkan antara kinerja LKMS dan sikap pengelola terhadap
Kebijakan dan Regulasi berdasarkan kelompok asset hasil pengukuran
korelasi pearson menunjukkan hubungan yang berbeda. Untuk kelompok
asset dibawah 500 juta rupiah hubungannya negatif, artinya kebijakan dan
regulasi belum diperlukan. Demikian pula pada kelompok asset 500 juta
rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah, kebijakan dan regulasi tidak
berpengaruh. Sedangkan kelompok asset 1 milyar rupiah sampai dengan 5
milyar rupiah, kebijakan dan regulasi memiliki pengaruh sangat kuat
dengan nilai r (korelasi) = 0,649 dan hubungannya siginifakan pada level
α (alfa) 0,01. Hal ini juga hampir sama ketika dihubungkan antara
kebijakan dan regulasi dengan teknologi informasi dan organisasi.
Hubungan yang kuat juga pada kelompok asset 1 milyar rupiah sampai
12
dengan 5 milyar rupiah, sedang pada kelompok di bawah itu tidak terdapat
hubungan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
dalam hal memberikan perlindungan bagi penyimpan dan dalam hal
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan untuk kepentingan
minimalisasi resiko perlu adanya kebijakan dan regulasi yang agak ketat
dari pemerintah. Sementara untuk kelompok asset di bawah 1 milyar
rupiah lebih diperlukan penguatan internal daripada kebijakan dan regulasi
yang justru akan menghambat kreatifitas bagi tumbuh kembangnya
lembaga. Hal yang paling penting untuk dikembangkan adalah kebijakan
dan regulasi yang mendukung perluasaan pendanaan dan jaringan.
Kedua, dari aspek substansi regulasi jika ditelaah lebih rinci dapat
dianalisis bagian-bagian yang masih dipandang kurang memenuhi
kebutuhan dan kurang aspiratif yaitu: a) dari sisi kelembagaan; untuk
memperkuat posisi LKMS/BMT telah dikeluarkan Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan untuk itu sepenuhnya
diharapkan sistem koperasi dapat dijalankan. Padahal fakta menunjukkan
bahwa LKMS/BMT memiliki banyak perbedaan dengan pola koperasi,
terutama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dan berbagai
produk yang dikembangkan. Dari sisi penghimpunan dana dan produk
yang dikembangkan sama seperti halnya bank, perbedaannya adalah hanya
pada segmennya yakni pada usaha mikro. Selain itu dalam hirarki
perundang-undangan, Keputusan Menteri Non Departemen berada dalam
posisi yang tidak cukup kuat; pilihan yang dapat dilakukan adalah
mengamandemen undang-undang koperasi agar dimasukkan lembaga
keuangan pola syariah/ koperasi syariah dan diakui sebagai lembaga yang
memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Atau pilihan lainnya adalah
membuat payung hukum yang mandiri sebagai lembaga keuangan mikro
syariah. Pilihan apapun yang penting adalah tidak dilakukan pembatasan
secara rigid melainkan diarahkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian,
perlindungan bagi pihak pengguna jasa lembaga ini dan konsistensi pada
aspek kesyariahan; b) dalam hal operasional, manajemen, pengawasan dan
13
akad masih belum tersusun dalam bentuk standar; c) yang penting juga
adalah belum adanya lembaga induk/apex (atase puncak) untuk lembaga
keuangan mikro syariah/BMT bagi perluasan pendanaan dan informasi,
dan manajemen resiko. Keberadaan lembaga induk ini sama sekali tidak
untuk melemahkan posisi asosiasi dan perhimpunan akan tetapi untuk
memperkuat jaringan antar lembaga, memperkuat permodalan, membuat
strategi bersama dalam merumuskan blue print LKM di Indonesia paling
tidak untuk sepuluh tahun ke depan serta menyusun berbagai aspek sistem
yang standar; d) penting juga dibentuk semacam lembaga penjamin
simpanan untuk LKMS dan lembaga restrukturisasi yang berpola syariah;
e) pengembangan model pendanaan yang bersifat jangka panjang dengan
pola syariah juga perlu untuk dikembangkan.
Ketiga, dari sisi kebijakan perbankan, Bank Indonesia selaku otoritas
kebijakan moneter telah membuat kebijakan agar setiap Bank Umum
melakukan kemitraan dengan BPR dan LKM dalam hal pendanaan bagi
UKM. Untuk pendanaan yang bersifat komersial dikembangkan melalui
linkage program yang teridiri dari tiga bentuk yaitu: pola executing,
chanelling dan joint financing. Pemilihan terhadap pola-pola tersebut
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Hanya saja dalam
kebijakan ini masih ada kekahawatiran bahwa Bank Umum akan langsung
turun ke sektor UKM sehingga menjadi kompetitor bagi BPR dan LKM,
segmentasi di sini harus menjadi pertimbangan. Selain itu persoalan resiko
yang dihadapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Pola syirkah dan
mudarabah dapat menjadi solusi dalam pengelolaan resiko yang seimbang
dan kemitraan yang adil antara Bank Umum, BPR, LKM dan UKM itu
sendiri.
C. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif
1. UMKM dan Realitas Ketidakadilan Distributif
UMKM adalah pelaku usaha dengan jumlah yang sangat besar bahkan
mayoritas dalam struktur pelaku usaha di tanah air, hal ini dapat dilihat dari
14
sumber Bappenas, bahwa data UMKM pada tahun 2007 adalah sebanyak
41,36 juta unit. Dari jumlah itu 41,30 juta unit atau 99,85% adalah kelompok
Usaha Kecil dan Mikro, 61,05 unit Usaha Menengah atau 0,14 % dan 2,19 juta
unit adalah Usaha Besar atau 0,005%. Dari jumlah tersebut dampaknya pada
penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap PDB, nilai ekspor non migas,
dan nilai investasi tidak dapat dianggap kecil. Berturut-turut berada pada
angka sekitar 65,25 juta orang (88,59% dari tenaga kerja nasional), Rp.
1.778,7 triliun (53,3% dari PDB nasional), Rp. 110,3 triliun (20,3% dari
ekspor nasional), dan Rp. 369,8 triliun (46,2% dari investasi nasional).10 Oleh
karena itu di tengah krisis ekonomi, UMKM memiliki peran penting bagi
perekonomian suatu negara. Kesadaran akan pentingnya UMKM ini baru
muncul belakangan ini saja.11
Tabel 1.6. Porsi Pembagian Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha
Besar Tahun 2007
No. Kelompok Usaha Jumlah Serapan Tenaga Kerja
Dukungan Kredit Bank
Umum (Rp triliun)
1 Usaha Mikro dan Kecil 41.301.263 (99,85%)
65,246,294 (88,59%)
181.343 (35,5%)
2 Usaha Menengah 61.052 (0,14%)
7,993,499 (10,85%)
73.095 (73,095%)
3 Usaha Besar 2.198 (0,005%)
406.215 (0,55)
256,181 (50,2%)
Sumber: Bappenas 2007
Ironisnya, meski UMKM telah berjasa pada perekonomian nasional
kenyatannya selama ini UMKM masih memprihatinkan terutama masalah
yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah ketiadaan modal dari sebagian
besar UMKM sebagai akibat rendahnya akses UMKM terhadap sumber-
sumber permodalan terutama lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
Keberadaan microfinance juga belum banyak membantu sektor ini. Semenjak
10 Badan Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia 2003-2006, Jakarta: BPS, Jakarta,
2006. 11 Aloysius Gunadi Brata, “Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi”, Thn. II No.
8, November 2003, artikel yang diakses pada tanggal 7 Desember 2006 dari http:// www.ekonomirakyat.org.
15
ditetapkannya tahun keuangan mikro kondisi sektor mikro dan kecil sama
sekali belum beranjak.
Tabel 1.7. Baki Debet Kredit, Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) Menurut Sektor Ekonomi dan Jenis Penggunaan Tahun 2001-2007
(milyar Rp)
TAHUN NO. KETERANGAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I SEKTOR EKONOMI
1 Pertanian, perburuan dan sarana pertanian
6.650 8.627 8.641 12.098 12.642 13.924 15.034
2 Pertambangan 307 542 601 991 971 1.311 1.524 3 Perindustrian 17.589 22.051 24.399 26.547 32.480 36.647 35.907 4 Listrik, gas dan air 87 93 120 127 245 1.483 287 5 Konstruksi 3.054 3.639 4.590 5.922 7.709 10.123 14.300
6 Perdagangan, restoran dan hotel 26.590 38.586 52.752 67.226 87.515 107.288 125,138
7 Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
2.766 3.687 5.051 6.029 6.485 4.485 6.957
8 Jasa dunia usaha 5.951 7.964 13.257 15.550 20.657 23.414 29.098 9 Jasa sosial 1.661 2.242 3.026 4.269 5.292 6.020 6.566 10 Lain-lain 56.669 73.583 94.650 132.141 180.912 203.528 243.933 TOTAL 121.353 160.977 207.088 271.093 354.908 410.442 478.742
II JENIS PENGGUNAAN 1 Modal Kerja 54.353 73.679 91.129 111.636 142.633 171. 118 193.066 2 Investasi 15.828 17.356 22.760 28.460 33.049 43.107 3 Konsumsi 51.173 69.942 93.199 130.997 179.225 37,147 242.569 TOTAL 121.353 160.977 207.088 271.093 354.098 202.177 478.742
-Baki debet tahun 2007 baru sampai dengan bulan Oktober -Data Bank Indonesia (TPP-Biro Kredit) diolah dari laporan bulanan Bank Umum -Kredit Mikro (Rp 0-50 jt), Kecil (Rp >50-500 jt), dan Menengah (Rp 500 jt -5 milyar) -Sudah termasuk data Bank Umum Syariah, belum termasuk data BPR/BPRS
Pada Tabel 1.7. ditunjukkan besaran kredit UMKM yang diberikan
sektor perbankan. Pada tabel tersebut besaran kredit berdasarkan jenis
penggunaan untuk modal kerja pada tahun 2006 sebesar Rp. 171,118 milyar,
naik 11,37% pada Oktober 2007 menjadi Rp. 193,066 milyar. Untuk jenis
penggunaan investasi naik 13,82% dari Rp. 37, 147 milyar ke Rp. 43,107
milyar pada periode yang sama. Sedangkan untuk jenis penggunaan konsumsi
naik 16,65% dari Rp. 202,177 milyar ke Rp. 242,569 milyar.
Apabila dilihat lebih detail maka akan ditemukan pada jenis
penggunaan konsumsi, jenis inilah yang memiliki proporsi paling besar dalam
mendapatkan kredit dibanding modal kerja dan investasi. Patut dicermati pula
pada tabel yang menunjukkan sektor ekonomi, pada sektor lain-lain mendapat
16
proporsi paling besar dalam skema pemberian kredit. Berdasarkan temuan
angka tersebut patut menjadi pertanyaan besar bahwa kredit keuangan mikro
bisa jadi tidak tepat sasaran. Harapan keuangan mikro mampu diserap
pengusaha mikro dan kecil tidak tercapai karena alokasi kredit lebih banyak
diserap oleh sektor konsumsi bukan modal kerja maupun investasi. Belum lagi
seperti yang disinyalir oleh Saat Suharto (2008),12 bahwa dana menganggur,
iddle money, yang ada di SBI berjumlah Rp. 313 trilyun apabila didaya-
gunakan secara optimal pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas dan
menambah penyerapan tenaga kerja dan secara sistemik bagi pengentasan
kemiskinan.
Indonesia sebagai negara terbesar ke lima dalam jumlah penduduk dan
saat ini masih termasuk negara yang belum berkembang, merupakan pasar
yang subur bagi berkembangnya lembaga keuangan mikro. Indonesia
memiliki reputasi internasional sebagai negara yang telah mengembangkan
berbagai bentuk LKM13 dan merupakan laboratorium pasar keuangan mikro
terbesar di dunia, suatu tempat yang keberadaan berbagai lembaga keuangan
rakyat tersebut telah melalui berbagai tahapan uji coba (trial and error), dalam
arti bahwa lembaga-lembaga tersebut tumbuh dan berkembang mengikuti
kebutuhan masyarakat setempat.
Sementara itu di Indonesia, supply jasa keuangan mikro saat ini masih
jauh di bawah kebutuhan. Gambaran mengenai supply microfinance di
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:
12 Saat Suharto, “Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan”, makalah Seminar Sehari PT
Permodalan BMT, 23 Januari 2008, (Jakarta: Financial Club, 2008), h. 8. 13 Gonzales-Vega/Chaves, (1992:38), dalam Maulana Ibrahim, Ed., Bunga Rampai
Lembaga Keuangan Mikro, (Bogor: IPB Pers 2002), h. 67.
17
Tabel 1.8. Distribusi Simpanan dan Pinjaman di Lembaga Keuangan yang berorientasi kepada UMKM
No Jenis LKM Jumlah (Unit)
Simpan-an (RP-miliar)
Penyim-pan (juta rek)
Pinjam-an (Rp miliar)
Jumlah Pemin-
jam (juta rek)
Rata-rata
Pinjam-an (Rp
juta) 1 BPR 2.148 9.254,00 5,61 9.431,00 2,40 3,93 2 BRI Unit 3.916 27.429,00 29,87 14.182,00 3,10 4,57
3 Badan Kredit Desa 5.345 0,38 0,48 0,20 0,40 0,00
4 KSP 1.097 85,00 n.a. 531,00 0,67 0,79 5 USP 35.218 1.157,00 n.a. 3.629,00 n.a. n.a. 6 LDKP 2.272 334,00 n.a. 358,00 1,30 0,27 7 Pegadaian 264 - - 157,70 0,02 9,34 8 BMT 3.038 209,00 n.a. 157,00 1,20 0,13
9 Credit Union & NGO 1.146 188,01 0,29 505,73 0,40 1,27
Total 54.444 38.656,39 36,25 28.951,00 9,48 3,05
Sumber: Kompilasi Data Gema PKM Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Maping Microfinanace in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005
Besarnya kesenjangan antara supply dan demand untuk jasa keuangan
mikro tersebut telah mendorong gagasan pengembangan microfinance dengan
pendekatan komersial. Commercial microfinance mengandung sisi positif dan
negatif. Sisi positifnya adalah pelayanan microfinance bekerja berdasarkan
mekanisme pasar sehingga tidak tergantung pada kredit likuiditas, donor, atau
subsidi dan tidak membebani negara. Masalah moral hazard dan biaya
perantara (agency cost) yang inherent dengan kredit program secara otomatis
dapat dihindari. Akan tetapi, commercial microfinance tentunya sulit
menjangkau lapisan masyarakat paling miskin (poorest of the poor). Untuk itu
program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat subsidi masih tetap
diperlukan baik berupa jaring pengaman sosial, capacity building maupun
skema pembiayaan yang memungkinkan kelompok miskin keluar dari jeratan
kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan seperti ini hendaknya
dirancang sebagai jembatan untuk mengantarkan masyarakat miskin tersebut
agar eligible untuk dilayani oleh commercial microfinance.
Tanpa akses yang tetap pada lembaga keuangan mikro (LKM) hampir
seluruh rumah tangga miskin akan menggantungkan pembiayaan pada
18
kemampuan sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan
informal (rentenir/tengkulak/pelepas uang) yang membatasi kelompok miskin
untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan pembangunan.
Secara khusus LKM juga dapat menjadi jalan efektif dalam membantu dan
memberdayakan perempuan yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat
miskin sekaligus juga berpotensi dan berperan besar untuk meningkatkan
ekonomi keluarga.14
Pengalaman membuktikan bahwa Lembaga Keuangan Mikro merupakan
pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha
Mikro untuk penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
Banyak perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro teutama
didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan
kemiskinan. Namun, beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh LKM atau
microfinance ini antara lain: masalah regulasi dan supervisi. Perdebatan
mengenai perlu tidaknya regulasi khusus di bidang microfinance mengajukan
argumentasi tentang perlunya perlindungan bagi nasabah penabung dan perlu
tidaknya legitimasi terhadap praktek microfinance yang dalam banyak hal
memiliki karakteristik berbeda dengan praktek perbankan konvensional.
Sebaliknya pihak yang menentang adanya regulasi tersebut mengemukakan
alasan bahwa regulasi yang berlebihan justru akan menghambat
perkembangan microfinance itu sendiri. Pengembangan microfinance sangat
memerlukan adanya manajemen resiko kredit dan operasional yang
memadai mengingat karakteristik yang unik dari bisnis ini. Demikian juga
dalam hal teknologi masih merupakan tantangan tersendiri bagi
pengembangan microfinance. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga
keuangan mikro juga masih merupakan kendala yang harus diatasi dan ini
memerlukan biaya besar baik untuk sarana dan prasarana maupun investasi
dalam sumber daya manusia, untuk hal ini diperlukan pendekatan multi
disiplin. Seperti dikemukakan oleh peneliti Marguerite Robinson dalam
14 Endang Thohari, “Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Kredit melalui LKM”,
dalam Mat Syukur, Ed., Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro, (Bogor: PT IPB Press, 2003), h. 175.
19
bukunya Microfinance Revolution: “The successful development of large-scale
microfinance was too complex for the tools of any one discipline.”15
Hambatan lainnya yang dihadapi sampai saat ini di antaranya adalah kesulitan
mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan
formal dan maraknya praktek rentenir yang menggunakan sistem bunga
sehingga ini menjadi alternatif pembiayaan atau menambah modal bagi para
pengusaha-pengusaha kecil di masyarakat.
Sebagian besar kelompok UKM masih mengandalkan modal sendiri,
tetapi hal ini bukan berarti mereka tidak menghendaki adanya modal dari luar
karena pada umumnya mereka mengharapkan adanya tambahan modal namun
tidak mempunyai akses untuk itu. Modal yang mereka miliki pada umumnya
kecil padahal diperlukan pengembangan usaha agar usahanya menjadi besar.
Masalahnya adalah pertama, sulitnya UKM pada akses permodalan di
lembaga bank maupun lembaga keuangan lain terutama dalam hal agunan dan
juga proses pengurusan surat-surat seperti SIUP, TDP, NPWP yang
merupakan prasyarat dalam pengajuan kredit/ pembiayaan. Kedua, kebijakan
alokasi kredit atau proporsi kredit yang diberikan perbankan pada sektor
UMKM masih terlalu kecil dibandingkan sektor-sektor lain. Belum lagi
alokasi untuk UMKM ternyata masih banyak untuk konsumsi dibandingkan
untuk modal kerja dan modal investasi. Ketiga, angka kemiskinan dan
pengangguran terus meningkat, angka kemiskinan tahun 2005 adalah 16,6%
naik menjadi 17,8 % pada tahun 2006. Pada tahun 2007 memang ada
penurunan menjadi 16,6% tetapi kondisi ini diprediksi tidak akan tahan lama
karena angka kemiskinan akan kembali meningkat akibat kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM). Alokasi subsisdi BBM melalui Bantuan
Langsung Tunai (BLT) tidak dapat dijadikan solusi ketika harga kebutuhan
pokok di pasaran meningkat lebih tinggi. Menurut Biro Pusat Statistik
pendapatan minimal batas kemiskinan adalah Rp. 160.000,00 per bulan. Dapat
dibayangkan jika dalam keluarga minimal ada 4 orang berarti dalam sebulan
hanya sekitar Rp. 40.000,00 untuk setiap orang; jika dibagi lagi dalam hari
berarti setiap hari setiap orang hanya mendapatkan sebesar Rp. 1.200,00
15 Marguirete Robinson, The Microfinance Revolution: Lesson From Indonesia, Washington DC: The World Bank, 2002.
20
rupiah, sehingga jika pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan
pokok (baca: makan) maka jatah tersedia hanya sebesar Rp. 600 rupiah (jika
diasumsikan sehari makan dua kali). Terhadap kebijakan ini menurut
perhitungan P2E-LIPI logika pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar
minyak sangat lemah. Tujuan utama menutup defisit APBN meleset, Wijaya
Adi dari P2E-LIPI mengungkapkan:
“kenaikan harga BBM justru menambah biaya ekonomi sebesar 45 triliun rupiah, jumlah ini lebih besar dari biaya penghematan BBM yang hanya sebesar 35 triliun rupiah. Biaya ekonomi itu terdiri atas opportunity cost yang bersumber dari inflasi sebesar 10,5 triliun rupiah karena harga minyak terus naik. Pertumbuhan ekonomi juga akan turun karena pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi menjadi 6 % sehingga potensi ekonomi yang hilang mencapai 15,8 triliun rupiah. Selain itu pemerintah harus menyediakan dana 14,1 triliun rupiah untuk BLT, 4,2 triliun rupiah untuk Raskin dan 1 triliun rupiah untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”.16
Lebih lanjut Wijaya Adi mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan
memicu peningkatan angka pengangguran sebesar 9,7 juta jiwa atau sebesar
8,6% dari seluruh angkatan kerja.17 Jumlah pengangguran pada Bulan
Februari 2008 tercatat 9,43 juta atau 8,46% dari seluruh jumlah angkatan
kerja, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2007
yang mencapai 10,55 juta atau 9,75% dari jumlah angkatan kerja. Dengan
kondisi seperti ini penduduk miskin pada Desember 2008 akan bertambah
menjadi 41,7 juta jiwa atau 21,92%. Padahal sebagaimana telah dijelaskan
pada bagian pendahuluan tulisan ini bahwa prioritas pembangunan diarahkan
pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Target yang ingin
dicapai adalah mengurangi angka pengangguran menjadi 5,1% tahun 2009 dan
mengurangi angka kemiskinan menjadi 8,2% tahun 2009.18 Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa alokasi BLT yang dialokasikan bagi 19,1 juta keluarga
miskin sebenarnya hanya menambah penghasilan semu, sementara kenaikan
16 Anonimus, KORAN JAKARTA, Kamis, 29 Mei 2008. 17 Pernyataan Wijaya Adi berdasarkan hasil penelitian P2E-LIPI, KORAN JAKARTA,
Kamis, 29 Mei 2008. 18 Teuku Syarif, “Proporsi Panyaluran Dana Perbankan untuk UMKM”, Jurnal Infokop,
Vol. 15 No.2, (Desember 2007), h. 1. Lihat juga, Anonimus, “Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk Mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM”, Harian Republika, 8 November 2007, h. 7.
21
harga BBM akan mengakibatkan harga-harga naik yang pada gilirannya
membuat penduduk miskin semakin banyak.
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan
memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, di antaranya adalah dengan
penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro
(UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang
mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.19 Arti penting UMKM tidak
terbantahkan lagi tetapi hingga kini UMKM dan Lembaga Jasa Keuangan
yang bergerak di sektor usaha kecil dan mikro masih berada dalam kondisi
yang belum berubah meskipun berbagai program telah dijalankan.
2. Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam rangka Keadilan Distribusif
Keadilan distribusif adalah prinsip utama dalam Ekonomi Islam.
Sebagaimana telah dipaparkan oleh para pemikir muslim bahwa ada dua sendi
utama dalam distribusi yaitu kebebasan dan keadilan. Ekonomi Islam
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena
dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan
saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Nilai-nilai moral
menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi.
Melalui sistem ekonomi Islam penumpukan kekayaan oleh sekelompok
orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk
memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Melalui sendi
kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama
dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu
dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi
oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu
tidak akan melalukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan
orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki
peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan
19 Wiloejo Wirjo Wijono, Apresiasi terhadap Tahun Keuangan Mikro 2005 dan Millenium
Development Goal (MDG): Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional, Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, 2005, h. 1.
22
pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi
masyarakat.
Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak memungkinkan individu
menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat
berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan
keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan
pemenuhan etika dan moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan
keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada
diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian
dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini.
Untuk kepentingan ini ekonomi Islam memberikan instrumen yang mampu
menopang nilai-nilai ke dalam sistem yang berkembang.
a. Implementasi Zakat
Zakat merupakan instrumen paling efektif dan paling esensial yang
tidak terdapat dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Secara ekonomi
zakat berfungsi distributif, yaitu: pendistribusian kembali (redistribusi)
pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, zakat
memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. Melalui zakat
akan terjadi multiplier effect ekonomi pada masyarakat tidak mampu
(dhu’afa) berupa peningkatan pendapatan dan daya beli. Sedangkan bagi
muzakki akan mendorong motivasi ekonomi yang tinggi untuk
senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar memeproleh laba dan
penghasilan yang tinggi sehingga dapat terus meningkatkan
kemampuannya dalam membayar zakat lebih besar lagi dari sebelumnya.
Zakat juga memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak,
keserakahan, rakus dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan
kemewahan. Melalui kesadaran berzakat setiap individu muslim akan
senantiasa berhati-hati dalam memperoleh penghasilan. Hikmah lain
yang dapat ditarik adalah bahwa penegakan zakat sangat efektif dalam
mendorong budaya bersih (clean culture) dan mengarahkan preferensi
konsumsi seseorang untuk tujuan kehalalan dan kemanfaatan. Budaya
23
bersih adalah pondasi utama untuk menegakkan good corporate
governance (GCG) dimana transparansi, akuntabilitas, integritas,
prudent merupakan hal yang harus ditegakan.
Hal yang paling konkrit dalam kerangka pemeberdayaan UKM
adalah bahwa dengan adanya dana zakat maka dapat dikembangkan pola
qard al hasan. Pola ini adalah berupa pembiayaan dengan tanpa bagi
hasil dan hanya kembali pokok modalnya saja. Persoalan yang muncul
dengan pola ini adalah seringkali mentalitas masyarakat miskin adalah
mengabaikan program dan karena mengetahui bahwa yang mereka
terima adalah dana zakat sehingga tidak ada itikad baik untuk
mengembalikannya. Di sini diperlukan adanya strategi dalam
pendampingan terhadap alokasi dana zakat untuk kepentingan produktif
sehingga mereka benar-benar memiliki mentalitas usaha yang baik. Jika
dengan dana qard al hasan sudah berhasil mereka dapat meningkat
kepada model pembiayaan mudarabah, selanjutnya seiiring dengan
perkembangan usahanya dia akan mendapatkan modal yang lebih besar
lagi dengan pola syirkah dan pola-pola lainnya. Hingga pada akhirnya
upaya pendampingan ini berhasil membuat kelompok mustahik menjadi
kelompok yang cukup dan pada giliriannya menjadi muzakki.
Sedangkan untuk kepentingan zakat konsumtif pendampingan yang
dilakukan adalah dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang pola
konsumsi islami. Orang yang berada dalam kategori cukup dan tidak
berhak lagi menerima zakat menurut pemikiran Abu Ubaid,20 adalah
mereka yang memiliki harta sejumlah 40 dirham atau 4 dinar (harta lain
yang setara), disamping pakaian, rumah, pelayan (yang disebut sebagai
suatu standar hidup minimum). Sedangkan orang yang memiliki harta
senilai 200 dirham adalah kategori muzakki. Standar hidup minimum
tersebut jika dihitung dengan nilai rupiah maka dengan asumsi 1 dinar
adalah senilai dengan 4,25 gram emas (22 karat) dan harga setiap
gramnya adalah Rp. 100.000,00 berarti sebesar Rp 1.700.000,00 atau
kalau harga saat ini minimal Rp. 150.000,00 berarti sebesar Rp.
20 Abu Ubaid al Qasim bin Salam, Kitab al Amwal, (Beirut: Dar al Fikr, 1408/1988M), h. 661-665.
24
2.250.000,00. Tentu saja Abu Ubaid berpendapat sesuai dengan masanya
dimana saat itu adalah puncak kejayaan Baghdad dimana khalifah Harun
al Rasyid (786-809 M), al Makmun (813-833 M) adalah pemimpin yang
mampu menciptakan peradaban yang maju dan tingkat kesejahteraan
yang tinggi. Dibandingkan dengan standar upah minimum yang
ditetapkan BPS rata-rata masih di bawah 1 juta rupiah dan standar garis
kemiskinan lebih minim lagi sebesar Rp 160.000,00 per bulan maka,
tampak bahwa Indonesia berada pada kondisi yang amat sangat
memprihatinkan dibandingkan dengan kehidupan masa Abu Ubaid pada
abad ke 9 M. Sangat ironis, dimana situasi dimana masyarakat telah
bertransformasi dengan teknologi informasi dan budaya moderen tetapi
kehidupan masyarakatnya jauh lebih buruk dari masa-masa kejayaan
Islam di abad silam.
b. Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Pengembangan Institusi Baitulmâl
Instrumen penting dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah
sistem bagi hasil atau profit and loss sharing system. Melalui sistem ini
dapat dibangun pola kerja sama dan persaudaraan antara pemilik modal
dan pihak yang memiliki skill sehingga terdapat transfer kekayaan dan
distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya
untuk bertindak jujur, transparan dan profesional terutama dalam hal
biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh
kedua belah pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan. Tindakan mark up
pada biaya berakibat pada kecilnya profit yang dapat dibagikan dan
membuat tidak adanya profesionalitas yang berakibat pada inefisiensi
produksi sehingga kedua belah pihak menanggung kerugian berupa
kehilangan profit bagi shahibulmal dan kehilangan pekerjaan bagi
mudarib. Implementasi sistem ini dapat dilakukan jika institusi baitulmal
juga dikembangkan. Yang dimaksud baitulmal adalah lembaga
keuangan berbasis syariah yang memiliki dua fungsi, yakni investasi
yang berorientasi profit dan sosial (voluntary sector). Lembaga
baitulmal ini telah dibentuk sejak masa Rasulullah dan terus
dikembangkan pada masa-masa selanjutnya.
25
Dalam konteks Indonesia sistem ini dikembangkan dalam bentuk
Bank Syariah, BPRS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sehingga
dapat membuka lapangan kerja melalui investasi yang bersifat padat
karya dan dapat menjangkau sektor-sektor yang masih kurang
mendapatkan perhatian yaitu industri kecil, agribisnis dan perikanan.
Program dana bergulir, program linkage bank umum dengan BPR dan
LKM serta kredit bersubsidi dari pemerintah perlu dikembangkan dalam
rangka pemerkuatan. Berbagai program seringkali hanya untuk
kepentingan politis dan berjangka pendek, terutama menjelang pemilu
saja. Diperlukan cetak biru (blue print) program pengembangan
pendanaan UKM dan LKM yang berjangka panjang sehingga tidak
terpengaruh dengan bergantinya kepemimpinan. Untuk itu diperlukan
adanya lembaga induk (apex) yang benar-benar mampu memayungi dan
menjadi kordinator bagi perluasan aspek pendanaan dan jaringan bagi
perluasan kapasitas LKM.
c. Kerja sama dalam Struktur Pasar Bebas
Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan termasuk dalam
struktur pasar dianut sistem kerja sama yang bebas. Selama kekuatan
penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah maka harga
ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan
intervensi dari pihak mananpun termasuk pemerintah. Semua orang
sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk
melakukan transaksi secara legal sesuai aturan syariah. Untuk itu perlu
diatur dan diawasi agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan
mengahasilkan harga yang adil. Melalui pengawasan hal-hal yang
menyebabkan pasar terdistorsi dapat dihindarkan.
Beberapa bentuk kejahatan di pasar yang berakibat naiknya harga
bukan karena faktor alamiah tetapi lebih disebabkan karena tindakan-
tindakan sebagai berikut: rekayasa penawaran (false supply) yang dalam
istilah fiqh dikenal ihtikar, rekayasa permintaan (false demand) dikenal
sebagai ba’i najasy, tadlis (penipuan) baik dalam jumlah (quantity),
mutu (quality), harga (price), waktu (time), atau bisa juga terjadinya
26
taghrir (ketidakpastian = unknown to both parties) disebabkan tidak
adanya sistem yang transparan dalam hal informasi pasar. Dalam kondisi
seperti ini peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan
regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak.
Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-
cara yang adil. Sebaliknya juga memperkenankan adanya pengaturan
manakala terdapat situasi dan kondisi yang menyebabkan pasar
terdistorsi atau adanya ketidakadilan dalam ekonomi. Dalam konteks
Indonesia kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi seperti
penyelundupan barang, pemalsuan, monopoli yang berujung pada
penimbunan, sentimen pasar melalui isyu-isyu negatif sehingga
permintaan dan penawaran dipengaruhi maupun tindakan yang
dilakukan oleh oknum-oknum yang mengakibatkan kerugian di banyak
pihak terutama masyarakat. Kasus yang paling aktual adalah terkait
dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus
ambang batas harga wajar internasional.
d. Peran Negara dalam Pembuatan Kebijakan dan Pengawasan
Dalam Ekonomi Islam negara memiliki peran sentral sehingga
pembangunan dapat berjalan dengan baik. Adalah kewajiban pemerintah
untuk dapat mentrasformasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam
berbagai kebijakan dan regulasinya. Secara garis besar fungsi Negara
yang dikemukakan Yusuf Qardhawi,21 terbagi pada dua hal:
1) Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat.
Fungsi pertama ini bermakna bahwa negara harus menyediakan
atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari
masyarakat. Pada masyarakat yang mampu (golangan muzakki dan
mustahik), negara dapat menjaga tingkat persediaan yang tepat
sehingga harga kebutuhan pokok berada pada tingkat yang adil
(fair) dan terjangkau. Sedangkan pada masyarakat yang tidak
mampu (golongan mustahik), negara harus dapat menjamin
21 Yusuf Qardhawi, Fikih Daulah: Dalam Perspektif al Qur’an dan Sunnah, (Jakarta:
Pustaka al Kautsar, 1997).
27
kebutuhan pokok mereka, artinya negara harus menyediakan
kebutuhan pokok secara cuma-cuma pada golongan masyarakat ini.
Fungsi ini pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga keimanan
masyarakat secara umum. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok,
maka diharapkan hubungan transendental manusia dengan Allah
SWT tetap terjaga.
2) Negara Berfungsi Mengedukasi dan Membina Masyarakat
Dalam fungsi ini yang menjadi ruang lingkup kerja negara adalah
meyediakan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya
manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Sehingga keilmuan
yang luas dan mendalam serta menyeluruh (syamil mutakammil)
tersebut berkolerasi positif pada pelestarian dan peningkatan
keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama dari fungsi
negara ini. Dengan karakteristik ilmu ini juga diharapkan
pertumbuhan dan akselerasi pembangunan ekonomi akan berjalan
lebih baik. Dalam arti lebih baik pertumbuhan fisiknya dan kualitas
kesyariahan aplikasi-aplikasinya, baik dalam konteks aktivitas
individu maupun aktivitas kolektif.
Definisi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara disini
bersifat tidak statis, artinya definisi materinya berkembang sesuai
dengan kondisi ekonomi dari sebuah negara. Boleh jadi pada masa ini
kebutuhan akan sebuah barang masih digolongkan pemenuhan
kebutuhan sekunder, tetapi pada masa yang akan datang berubah
menjadi kebutuhan dasar. Anas Zarqa’,22 mengklasifikasikan kebutuhan
dasar menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan untuk hidup (necessary
needs) dan kebutuhan yang layak (needs). Lebih lanjut, Zarqa’
berpendapat sepatutnya negara dapat memenuhi kebutuhan warganya
minimal pada tingkat hidup yang layak, bukan hanya sekedar memenuhi
kebutuhan untuk dapat hidup.
22 Anas Zarqa, “A Partial Relationship in a Muslim’s Utility Function” dalam Readings in
Microeconomics (Kuala Lumpur: Longman, 1992). Lihat juga, Anas Zarqa , “Islamic Distributive Schemes” dalam Munawar Iqbal (Ed.), Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, (IIIE, IIU Islamabad and The Islamic Foundation, Leicester, U.K.)1995), h. 163.
28
Dengan demikian dua fungsi tadi secara garis besar adalah
bertujuan menjaga dan meningkatkan keimanan dari masyarakat negara.
Dengan harapan dengan modal keimanan itulah negara melandasi
pembangunan ekonominya. Sehingga secara tidak langsung dapat
dikatakan bahwa parameter kesuksesan ekonomi dan perspektif Islam
bukan didominasi oleh kemajuan pembangunan fisik, tetapi lebih
ditentukan oleh seberapa besar kedekatan kolektif dari masyarakat
negara kepada Allah SWT.
Sementara itu menurut Hasanuzzaman,23 segala fungsi negara
ditujukan untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan di
masyarakat dapat terjaga. Fungsi negara ini menurut beliau terdiri dari:
a. Pembuat kebijakan dan legislasi. Kebijakan dan legislasi yang
menjadi wewenang negara diharapkan mampu menekan inefisiensi
dan diskriminasi. Kebijakan dan legislasi tersebut memberikan
kebebasan dan kesempatan bagi segenap warga untuk
meningkatkan moral dan spiritual, kesetaraan sosial dan kemujuan
ekonomi mereka.
b. Pertahanan negara. Tugas negara dalam pertahanan negara sudah
menjadi keharusan. Dalam hal ini Islam bukan hanya memper-
tahankan risalah Islam secara normatif. Itu sebabnya fungsi ini
berkaitan erat dengan fungsi negara dalam memelihara hubungan
internasional.
c. Pendidikan dan penelitian. Keutamaan ilmu dan pengembangannya
sudah menjadi ketentuan dalam Qur’an dan Sunnah, oleh sebab itu
negara menjadi media yang cukup sentral dalam memperlancar
aktivitas transfer dan pengembangan ilmu. Dengan demikian
diharapkan keilmuan yang mapan mampu memberikan efek
multiplier bagi pembangunan di segala bidang.yang dilakukan oleh
negara. Dengan kata lain program ini bukan hanya meningkatkan
pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas, tetapi juga
memperkokoh kewujudannya.
23 Hasanuzzaman, Economic Functions of An Islamic State, (Leicester UK. The Islamic Foundations, 1991).
29
d. Pembangunan dan pengawasan moral-sosial masyarakat. Sudah
menjadi kemestian secara otomatis bahwa negara Islam harus
menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan warga negaranya.
Pengawasan dan peningkatan moral-sosial masyarakat menjadi
tugas negara yang mendasar. Fungsi negara untuk kategori ini
diperankan oleh institusi negara yang disebut Hisbah.
e. Menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hudud.
Sejalan dengan fungsi negara kategori sebelumnya, bahwa usaha
negara dalam mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan fisik
maupun moral, diperlukan penegakan hukum yang jelas dan tegas
yang bersifat mengikat, beserta dengan konsekwensi dan
pengawasannya. Dengan demikian warga negara terjamin secara
undang-undang hak dan kewajibannya dalam kerangka sistem
syariah.
f. Kesejahteraan publik. Dalam kategori ini, fungsi negara adalah
menjadi katalisator bagi warga negara untuk mencapai
kesejahteraannya. Negara memaksimalkan pemberdayaan sumber
daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
warganya. Negara kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas vital
bagi warga, utamanya pangan, pakaian, perumahan, kesehatan dan
variable apapun yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bahkan jika
memang negara sudah mampu membiayai warga negara yang
hendak menikah, maka kewajiban negara menjalankan tugas itu.
Kesemuanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi
keimanan warga, dengan begitu tidak ada hambatan-hambatan
ekonomi yang dapat memosisikan warga negara pada satu kondisi
dimana hubungannya dengan Allah SWT terganggu.
g. Hubungan luar negeri. Menurut Hasanuzzaman,24 selain bertujuan
untuk memelihara hubungan baik dengan negara lain, negara juga
dapat menggunakan misi diplomatiknya yang ingin menghancur-
kan negara Islam.
24 Hasanuzzaman, Economic Functions of An Islamic State, h. 34.
30
Dalam kaitannya dengan kebijakan dan peran negara dalam
ekonomi dipaparkan juga oleh Zianuddin Ahmad,25 bahwa keadilan
sosial dan ekonomi adalah tujuan utama dari Islam. Dalam hal ini ada
sejumlah hak-hak manusia yang didasarkan atas asas “general good’ (al
maslahah al ‘ammah) yaitu: 1) hak untuk mendapatkan kehidupan yang
layak; 2) kebebasan berusaha selama sejalan dengan nilai-nilai Islam; 3)
kesamaan di depan hukum; 4) setiap orang memiliki kebebasan dalam
memiliki kekayaan pribadi, kekayaan bersama dengan orang lain, dan
pemerintah harus membuat sistem agar sumber-sumber potensial dapat
diakses oleh semua orang; 5) perlindungan dan jaminan sosial untuk
kelompok miskin dan upaya untuk dapat dipenuhi kebutuhan hidup
minimumnya; 6) eksploitasi dalam bentuk apapun dilarang melalui
penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah.
Dalam kaitan dengan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan,
Zianuddin26 menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam adalah posistif dan
dapat menjawab persoalan kehidupan manusia di muka bumi serta tidak
ada sekatan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi atau antara material
dan spiritual yang merupakan eksistensi kehidupan manusia. Hal
senada juga dikemukan Umar Chapra,27 pemerintah dapat melakukan
kebijakan strategis melalui paradigma ekonomi Islam dalam rangka
penghapusan kemiskinan dan keadilan distributif dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut:
1) Menciptakan iklim berusaha yang kondusif;
2) Mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam strategi pembangunan;
3) Penegakan hukum dalam bisnis praktis;
4) Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk
akses ekonomi dan peluang pekerjaan sesuai dengan kemapuan dan
potensi masing-masing;
25 Zianuddin Ahmad, Islam, Poverty and Income Distribution, (U.K. Leicester: Islamic
Foundation, 1991), Islamic Economics Series-15, h. 15, 16. 26 Ahmad, Islam, Poverty, and Income Distribution, h. 25-47. 27 Chapra, Islam and Economic Development, (Islamabad: IIIT and IRTI, 1993), h. 60-115.
31
5) Adanya perlindungan terhadap hak milik individu dan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariah;
6) Implementasi hukum kewarisan agar terjadi distribusi pendapatan
dalam memperkuat keluarga dan keturunan utamanya dalam
ekonomi;
7) Berlandaskan pada landasan adil dan ihsan (al’adl wa al ihsân/
justice and benevolence) dikembangkan konsep mudarabah dan
musyarakah memungkinkan terjadinya distribusi pendapatan. Kerja
sama ekonomi antara pemilik modal dan pemilik skill sehingga
saling menguntungkan atau melalui hubungan kerja sehingga
diperoleh upaya yang layak dan wajar setidaknya memenuhi
kebutuhan hidup minimum;
8) Mengembangkan voluntary sector antara lain penegakan hukum
dan imlementasinya pada sistem ZIS dan wakaf sebagai alat
redistribusi pendapatan;
9) Kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan tidak
membebankan pada para pengusaha dan instrumen moneter Islami
melalui stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan pertumbuhan
produksi yang memiliki comparative advantege dan bernilai
ekspor.
Dalam konteks ke-Indonesiaan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut
sejalan dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, dan pasal
34. Dalam Pasal 33 (amandemen) tercermin dasar demokrasi ekonomi.
Adapun yang dimaksud demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan
semua, utuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan buka
kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan
yang sesuai adalah koperasi. Pasal 33 (amandemen UUD RI 1945)
selengkapnya adalah sebagai berikut:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan;
32
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
Di dalam pasal 34 dinyatakan:
(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan;
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang
Dalam memberikan penjelasan tentang makna pasal-pasal tersebut,
Amin Suma,28 menegaskan dan memberikan arahan dalam kebijakan
ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia, sama sekali tidak
menggambarkan kemungkinan penerapan sistem ekonomi kapitalis.
Namun, menurut Amin kenyataan menunjukkan bahwa ekonomi
Pancasila atau ekonomi Kerakyatan belum sepenuhnya diterapkan sesuai
dengan amanah Undang-undang dasar tersebut. Bahkan sistem ekonomi
kapitalis yang lebih dominan diterapkan dan sebagai akibatnya muncul
ketimpangan dan ketidak-adilan ekonomi dalam masyarakat.
28 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi dan Keuangan Islam,
( Jakarta: Kholam Publising, 2007), h. 364.
33
E. Pembentukan Sistem Ekonomi Islam
Pendekatan ekonomi Islam mendasarkan pemikirannya pada konsep
tauhîd mengusung nilai-nilai universal berupa keadilan, keseimbangan,
kebebasan dan pertanggungjawaban untuk melindungi kepentingan berbagai
pihak. Tawaran Islam terhadap hal ini adalah adanya penegakan nilai-nilai
yang bersifat instrumental antara lain: 1) Islam mengakui hak milik pribadi
tetapi juga mengakui hak milik negara untuk menasionalisasikan sumber-
sumber alam yang penting. Sebagai rujukannya hadis nabi mengatakan bahwa
tiga hal yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, yaitu: air, padang rumput,
dan api. Sumber-sumber penting lain dapat dianalogikan dengan isi hadis ini
dan wujudnya sesuai dengan kondisi saat ini; 2) pelarangan riba yang
menguntungkan sekelompok orang dan merugikan masyarakat; 3) ajaran
Islam untuk mementingkan kemaslahatan umum, maslahah al ammah, 4)
adanya larangan monopoli dalam Islam; 5) keharusan dikeluarkannya Zakat,
Infak, Shadaqah bagi orang-orang kaya untuk digulirkan pada kelompok
miskin; 6) peran negara dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
1. Nilai-nilai Dasar
Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi
kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah merupakan
pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi material
juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam realitanya tampak
sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada
kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan
dimensi non materi.
Dalam ekonomi yang berbasis Islam kedua dimensi tersebut
(material dan non material) termuat didalamnya sebagaimana tercermin
dari nilai dasar (value based) yang dimilikinya, yaitu ketauhidan, keadilan
dan keseimbangan, kebebasan kehendak dan betanggung jawab.29
29 Syed Nawab Haider Naqvi, Etics and Economics an Islamic Syinthesis, (London: The
Islamic Foundation, 1981), h. 21.
34
a. Prinsip Tauhid
Menurut Imaduddin Abdurrahim, orang yang mampu
mentauhidkan Allah SWT secara konsisten akan melihat manusia lain
sama dengan dirinya, dan karena itu dia akan memperlakukan orang
lain sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan orang.30 Sejalan
dengan itu, Mausudul Alam Choudhoury dalam Contibution to Islamic
Economic Theory,31 menghubungkan aspek ketauhidan ini dengan
dimensi persaudaraan (tauhid and brotherhood). Dalam pemikirannya
konsep tauhid tidak saja tercermin dalam hubungan vertikal (manusia
dengan khaliqnya) tetapi terwujud dalam hubungan horisontal
(manusia dengan sasamanya). Sebagai refleksi dari prinsip unitas
(kesatuan) ini, maka seseorang yang tunduk pada nilai-nilai Islam
(islamic man) tidak akan melakukan:
1) Mendiskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja,
dan sebagainya atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, gender,
agama, dan lainnya;
2) Terpaksa melakukan peraktek yang tidak etis, karena hanya Allah-
lah yang ditakuti dan dicintai;
3) Menimbun kekayaan (iktinaz), karena kekayaan merupakan
amanah Allah.
Ketauhidan berfungsi untuk membedakan sang khâliq dan
makhlûk-Nya yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap
makhluk terhadap kehendak-Nya serta memberikan suatu perspektif
yang pasti dan menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia
yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk Allah.
b. Prinsip Keadilan
Dalam Islam, keadilan merupakan ajaran yang sangat
fundamental dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan: ekonomi,
sosial, politik, bahkan lingkungan hidup. Luasnya dimensi aplikatif
30 Imaduddin Abdurrahim, “Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja”, Jurnal Ulumul Qur’an, II, 6
(Juli-September, 1990), h. 40. 31 Mausudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory (New York: St.
Martin Press, 1986), h. 8.
35
keadilan, al-Qur’an memaknakannya dengan berbagai arti, seperti:
“sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak
seseorang, cara yang tepat dalam mengambil keputusan,32
keseimbangan, dan pemerataan”.33 Dalam konteks ekonomi
Choudhury memaknainya dengan distributional equity (keadilan
distributif) sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan ekonomi.34
Pada tataran sosiologis, keadilan berarti bahwa “setiap orang
harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak
wajar atau diskriminasi”.35 Sehingga ia mencakup “perlakuan yang
fair, persamaan serta rasa proporsional dan keseimbangan”.36 Tanpa
keadilan dalam kehidupan, maka tatanan sosial juga akan mengalami
distorsi yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri.
Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam yang dalam
perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani,
material-non material, individu dan sosial.
c. Prinsip kebebasan
Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini
adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas
tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang
diberikan oleh Allah. Dalam Islam, prinsip ini merupakan unsur
komplementer dari konsep khalifah. Karena “sampai pada tingkat
tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk
mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di
32Abdurrahman Wahid, “Konsep-konsep Keadilan” dalam Budhy Munawar Rachman, ed.,
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 76.
33 Nejatullah Siddieqi, The Economic Enterprise in Islam, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1979). Lihat juga, Najatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terjemahan oleh Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 42.
34 Mausudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory, h. 10. 35 Sayyid Fayyaz Ahmad, “Ethical Responsibility of Business: Islamic Principles and
Implications” dalam F.R Faridi ed., Islamic Principles of Business Organization and Management (New Delhi: Qazi Publisher and Distributors, 1995), h. 25.
36 Ahmad, “Ethical Responsibility of Business: Islamic Principles and Implications” dalam F.R. Faridi ed., Islamic Principles of Business Organization and Management, h. 26.
36
bumi”.37 Kebebasan manusia untuk mengaplikasikan potensi nalar
kreatifnya akan mendorong fungsi kekhalifahannya terimplementasi
secara aktual.
d. Prinsip Pertanggungjawaban
Kebebasan ini juga menyiratkan tanggung jawab sebagai
penyertanya. Refleksi adanya tanggung jawab ini, antara lain dengan
adanya pembalasan terhadap setiap tindakan manusia. Prinsip
kebebasan ini berwujud dengan adanya kebolehan kepemilikan
individu terhadap harta, legalitas perdagangan dan kebolehan menjalin
akad kerjasama. Sedangkan refleksi tanggung jawab dalam aspek
kebebasan ini antara lain berwujud pertanyaan Allah di akherat akan
asal muasal dan arah pengelolaan harta. Tanggung jawab merupakan
konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup
seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap
lingkungan di sekitarnya.38
Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis
dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan
kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap
individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia
mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya tanpa
memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh
semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Teori yang
diterapkan oleh sistem kapitalis ini tidak dibenarkan dan dalam
pandangan ekonomi Islam adalah dhulm sebab apabila teori tersebut
diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada
sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak lain.
Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam
hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan
37 Rafik Isaa Beekun, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”, Jurnal
Ulumul Qur’an, VII, 3, (Desember, 1997), h.14-16. 38Syed Nawab Haider Naqvi, Etics and Economics an Islamic Syinthesis, (London: The
Islamic Foundation, 1981), h. 26.
37
dan keadilan kepemilikan.39 Kebebasan di sini adalah kebebasan
dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan,
tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai
tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa
campur tangan pihak mana pun. Dalam hal ini, keseimbangan antara
individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya,
keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu
masyarakat dengan masyarakat lainnya.40 Keberadilan dalam
pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al Qur’an agar harta
kekayaan tidak menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja (al Hasyr (59):7), akan tetapi diharapkan dapat
memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu
kesatuan.
2. Prinsip-prinsip Instrumental
Distribusi faktor-faktor kepemilikan adalah distribusi yang berkaitan
dengan sumber daya alam. Keadilan dalam distribusi pendapatan akan
terealisasi seiring dengan terealisasinya distribusi kekayaan, begitu pula
pendapatan seseorang ditentukan dengan sejauh mana kontribusinya dalam
kegiatan ekonomi dan proses produksi, oleh karena itu keuntungan mereka
tergantung kepada skill dan kontribusi mereka terhadap proses produksi.
Dengan demikian keadilan distrbusi pendapatan dapat terealisasi di
kalangan masyarakat. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa kebijakan ekonomi dan politik ekonomi mempunyai peranan
penting dalam merealisasikan keadilan dalam distribusi pendapatan.
Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat
diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan
pendapatan nasional (national income) adalah teori yang tidak sepenuhnya
benar, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi
kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil.
39 Yusuf Qardhawi, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî, h. 368. 40 Zainuddin Ahmad, Islam, Poverty and Income Distribution, (U.K. Leicester: Islamabad
Foundation, 1991), h. 7. Lihat juga Zianuddin Ahmad, Islam, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1998), h. 7.
38
Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang
membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi
makanan. Dalam kaitan ini Baqir as Sadr,41 menolak asumsi ekonomi
konvensional bahwa masalah ekonomi muncul disebabkan oleh faktor
kelangkaan. Menurut Sadr masalah ekonomi muncul karena distribusi
yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang
membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat
kaya. Sementara yang miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya
sehingga menjadi sangat miskin. Berangkat dari pemikiran ini, Sadr tidak
setuju dengan pemikiran ekonomi yang ada tetapi menggantinya dengan
istilah Iqtishad,42 yang bermakna seimbang, adil, pertengahan, dan
keadilan inilah yang harus melandasi sistem ekonomi yang berkembang.
Pemikirannya ini ditulis secara sangat lengkap dalam bukunya yang diberi
judul Iqtishaduna (Ekonomi Kita) dan yang dimaksud yaitu Ekonomi
Islam yang dikonstruksi dari sumber-sumber utama yaitu al Qur’an dan
Sunnah bukan atas dasar pemikiran manusia.
Berkaitan dengan pentingnya keadilan distributif dalam ekonomi
Islam ini, dalam pemikiran rasionalnya tentang Islam, Harun Nasution, 43
menyebutkan adanya paham Sosialisme Islam abad sekarang ini tetapi
menurutnya paham Sosialisme Islam ini berbeda dengan Sosialisme
Materialisme yang dijumpai di Barat. Menurutnya, paham Sosialisme
Islam didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
1. Islam mengakui hak milik pribadi tetapi juga mengakui hak milik negara untuk menasionalisasikan sumber-sumber alam yang penting. Sebagai rujukannya hadis nabi mengatakan bahwa tiga hal yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, yaitu: air, padang rumput, dan api.
41 M. Baqir as-Sadr, Iqtishâdunâ, Cet. IV (Beirût: Dâr al-Fikr, 1973), h. 25. Lihat juga Euis
Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2007), h. 252-253. Lihat juga, Tim P3EI UII Jogjakarta dan Bank Indonesia, Ekonomi Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.8. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketidakadilan distribusi adalah disebabkan karena kelangkaan ‘relatif’, yaitu kelangkaan tidak secara alamiah tetapi lebih disebabkan karena keserakahan sekelompok orang atau bangsa sehingga sangat menguasai sebagian sumber daya sementara yang lain tidak dapat mengaksesnya.
42 As-Sadr, Iqtishâdunâ, h. 26. 43 Saiful Muzani (Ed.), Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution,
Cet. I, (Jakarta: Mizan, 1995), h. 77.
39
Sumber-sumber penting lain dapat dialogikan dengan isi hadis ini dan wujudnya sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Adanya larangan riba yang menguntungkan segelintir kaum kapitalis dan merugikan masyarakat.
3. Adanya ajaran Islam untuk mementingkan kemaslahatan umum, maslahah ammah, bahkan begitu pentingnya sehingga hal ini juga dijadikan salah satu sumber ajaran Islam dalam pengambilan keputusan hukum (istimbath al ahkam).
4. Adanya larangan monopoli dalam Islam. Hadis nabi mengatakan bahwa orang yang melakukan monopoli dilaknat Allah.
5. Ajaran Islam mengenai persaudaraan dan persamaan yang membawa kepada paham keadilan sosial melalui hukum waris, ajaran tentang zakat, shadaqah, dan wakaf.44
Pemikiran yang dikemukakan Harun Nasution tersebut sejalan dengan
pandangan para pemikir saat ini yang menyebutnya dengan Istilah Ekonomi
Islam. Menurut pakar Ekonomi Islam seperti M.A. Mannan,45 Monzer
Kahf,46, Umar Chapra,47 Ekonomi Islam adalah teori dan sistem yang
memiliki paradigma sendiri, ia berbeda dengan Kapitalis dan Sosialisme.
Meski berbeda dalam memahami bangunan sistem ini namun substansi yang
diambil adalah sama. Demikian pula Choudoury,48 menjelaskan lebih lanjut
bahwa Ekonomi Islam secara teoritis disebutnya sebagai Tauhidi Epistimology
melalui suatu proses yang disebutnya sebagai Shuratic Process bermula dari al
Qur’an, Sunnah, Ijma, Qiyas dalam menghasilkan kententuan hukum Islam.
Dalam paradigma ekonomi Islaminya, Choudoury menjelaskan tiga prinsip
mayor dalam ekonomi Islam yaitu : tauhid and brotherhood, work and
productivity, dan distributional equity, akan melahirkan keadilan dan
keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.49 Akan tetapi, menurutnya hal ini
dapat diwujudkan dengan adanya peran dari pemerintah melalui kebijakan
44 Muzani (Ed.), Islam Rasional, h. 78. 45 M.A. Mannan, Islamic Economic: Theory and Practice, h. 16. Lihat juga M.A. Mannan,
Teori dan Praktek Ekonomi Islam Edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993). 46 Monzer Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic
Economic System, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979), h. 11. 47 Umar Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan, Penerjemah Sigit Pramono, (Jakarta: SEBI, 2001), h. 12.
48 Masudul Alam Choudhury, Studies in Islamic Economic Social Sciences, (London: Mc Millan Press Ltd., 1998), h. 32.
49 Masudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory, h. 15-18.
40
yang dibuatnya. Menurutnya ada empat (4) instrumen kunci yang dapat
dibangun dalam mewujudkan keadilan ini yaitu: a) Pelarangan riba; b)
Institusi mudhârabah; c) Pelarangan tindakan israf; d) Penegakan institusi
zakat.
Keempat instrumen tersebut adalah karakteristik dasar sistem ekonomi
Islam yang dikembangkan saat ini. Lembaga Keuangan mikro syariah adalah
wujud paling konkrit dalam upaya mewujudkan keadilan distributif. Beberapa
karakteristik sistem ekonomi Islam menurut para pemikir ekonomi Islam
seperti M.A. Manan50 dan Monzer Kahf51, setidaknya meliputi : a) mengakui
kepemilikan individu dan kolektif dalam konteks kemaslahatan; b) tiadanya
transaksi berbasis bunga dan mengunggulkan sistem bagi hasil/ profit and loss
sharing seperti dalam mudarabah atau musyarakah, c) berfungsinya institusi
zakat sebagai salah satu sarana distribusi, d) mengakui mekanisme pasar, e)
perlu adanya peranan negara atau pemerintah dalam fungsinya sebagai
regulator dan supervisor. Senada dengan pemikir-pemikir sebelumnya,
prinsip-prinsip Ekonomi Islam menurut Sakti52 antara lain: a) tindakan
ekonomi sekedar memenuhi kebutuhan (needs), bukan memuaskan keinginan
(wants). Jadi hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (abstain from wasteful
and luxurious living), b) implementasi zakat; pada tingkat negara mekanisme
zakat adalah obligatory zakat system, bukan voluntary zakat system.
Disamping itu ada instrumen yang bersifat sukarela yaitu infak, shadaqah,
wakaf dan hadiah, c) penghapusan/ pelarangan riba (prohibition of riba),
gharar dan maisir; menjadikan sistem bagi hasil (profit and loss sharing)
sebagai pengganti dari sistem kredit dan bunganya (interst rate) dan
membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem,
seperti menipu, judi dan korupsi, d) menjalankan usaha-usaha yang halal
(permissible conduct); dari produk atau komoditi, manajemen, proses
produksi, hingga proses sirkulasi atau distribusi harus dalam kerangka halal
50 M.A Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, (Delhi: Idarah al Adabi, 1980). Lihat juga M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 19.
51 Monzer Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 1979).
52 Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta, Paradigma & Aqsa Publishing, , 2007), h. 59-60.
41
(tidak dilarang secara syariah) atau sepanjang belum ada dalil yang melarang
aktivitas tersebut.
Karakteristik ekonomi Islam tersebut di atas menciptakan bangunan
Ekonomi Islam yang secara signifikan sangat berbeda dengan sistem ekonomi
konvensional (Kapitalis, Sosialis). Tujuan dari prinsip-prinsip tersebut adalah
agar segala aktivitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan,
kebahagiaan, kedamaian dan kemenangan dunia dan akhirat, sesuai visi sistem
Ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan garis
besar perilaku baik secara individu maupun kolektif.
Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi
hak dan kewajiban yang diinginkan oleh syariat bagi konsumen dan produsen,
yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Kebutuhan utama adalah
kebutuhan dasar atau pokok yang harus menjadi prioritas utama untuk
dipenuhi dari perekonomian yang dijalankan produsen, konsumen dan
distributor. Dalam ekonomi Islam kebutuhan dasar meliputi Hifdzu Din,
Hifdzu al Aql, Hifdzu al Mal, Hifdzu an Nafs, Hifdzu al Nasl yang sering
disebut kebutuhan dharuriyat. Pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan
kelancarannya dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan
ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan manusia.
Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan
kelancaran distribusi ini. Negara memiliki banyak pilihan berupa kebijakan
(melalui regulasi atau perundang-undangan) atau instrumen lainnya untuk
melakukannya. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa perilaku
warganya agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai
tersebut.
Umar Chapra (1999)53, merinci beberapa fungsi yang harus dilakukan
pemerintah negara Islam yaitu : a) memberantas kemiskinan, b) menciptakan
kondisi full employment dan pertumbuhan yang tinggi, c) menjaga stabilitas
nilai riil uang, d) menegakkan hukum dan ketertiban, e) menjamin keadilan
sosial dan ekonomi, f) mengatur jaminan sosial dan mendorong distirbusi
pendapatan dan kekayaan yang adil, g) mengharmoniskan hubungan
53 Umar Chapra, Islam and Economic Development, (Islamabad: IRTI, 1993), h. 45.
42
internasional dan menjaga pertahanan negara. Lebih jauh lagi Umar Chapra
mengembangkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah, tentang
suatu hubungan yang dinamis antara berbagai variabel agar keadilan dapat
terwujud yang disebut lingkaran keadilan (circle of equity). Lingkaran
keadilan itu menghubungkan antara beberapa variabel yaitu: syariah (S),
kekuasaan politik atau peran pemerintah (G), peran masyarakat (N), kekayaan
atau sumber daya potensial (W), pembangunan (g) dan keadilan (j). Dua
variable paling penting yang merupakan tujuan utama adalah pembangunan
(g) dan keadilan (j). Dua hal ini sangat ditentukan oleh tata aturan perilaku
berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang pedoman
utamanya adalah syariah (S). Syariah (S) tidak akan mampu memainkan
peranan kecuali dijalankan secara benar, hal ini merupakan tanggung jawab
masyarakat (N) dan pemerintah (G) untuk berusaha mewujudkan kesejahteraan
(W) berdasarkan sumber daya (resources) yang ada. Analisis Ibnu Khaldun
dalam bentuk relasi fungsional dinyatakan dengan rumus: G = f (S, N, W, g
dan j).54
Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki
paradigma yang berbeda dengan konvensional. Keadilan, pemerataan,
keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban adalah karakteristik dasar
Ekonomi Islam yang dalam implementasinya membutuhkan peran negara,
dalam hal ini kesungguhan pemerintah untuk memasukkan nilai-nilai tersebut
dalam regulasi dan kebijakan yang nyata dan berlaku untuk seluruh
masyarakatnya.
54 Umar Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective: Lanscap Baru Perekonomian Masa Depan. Penerjemah Sigit Pramono, (Jakarta: SEBI, 2001), h. 153-155.
43
Lampiran
Tabel 5.35. Cross
Peluang (O) Ta
No Kekuatan (S) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelatihan intensif SDM 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 Integritas pengelola 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 Skill pengelola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pelayanan Prima 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 Dukungan sarana prasarana 4 3 3 4 4 3 3 4 4 6 Ketersediaan SOP 4 3 4 3 4 3 4 4 3 7 Margin/bagi hasil kompetitif 4 4 4 3 4 4 3 4 4
8 Komunikasi efektif atas-bawah 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Produk inovatif 4 4 4 4 4 3 4 4 3 Jumlah sub total 35 33 34 33 33 32 28 35 33
No Kelemahan (W) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pengetahuan pengelola -4 -3 -3 -3 -1 -3 -1 -3 -2 tentang transaksi syariah 2 Penguasaan aspek pemasaran -3 -4 -3 -3 -1 -3 -1 -3 -3 3 Proses rekrutmen terbatas -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -3 -2 4 Penguasaan teknologi -4 -3 -3 -4 -2 -4 -1 -2 -1 5 Kemampuan proposal bisnis -4 -2 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -3 6 Penerapan SOP -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 7 Alokasi finansial untuk -4 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -2 teknologi 8 Pengembangan jaringan -4 -3 -4 -3 -3 -4 -4 -3 -3 9 Akses permodalan -4 -3 -4 -3 -4 -4 -2 -3 -2
Jumlah sub total -32 -26 -27 -25 -21 -28 -16 -26 -21
Jumlah Total 3 7 7 8 12 4 12 9 12
44
45
top related