pkn sma - bab kode etik jurnalistik
Post on 10-Aug-2015
168 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM MASYARAKAT
INDONESIA
KELOMPOK
2
PERS
Upaya Pemerintah dalam Kebebasan Pers
Contoh Penyimpangan
KEJ
Kode Etik
Jurnalistik
PENGERTIAN PERS
UU No.40 Th.1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnyadengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Pers yang bebas dan bertanggung jawab ialah pers yang mampu mempertimbangkan patut tidaknya dalam menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang mampu membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi undang-undang.
PERS
KODE ETIK JURNALISTIK
Kode etik jurnalistik
merupakan aturan
mengenai perilaku dan
pertimbangan moral yang
harus dianut dan ditaati
oleh media pers dalam
siarannya.
KODE ETIK JURNALISTIK
Kode etik jurnalistik harus ditaati sepenuhnya oleh insan
jurnalis itu sendiri (wartawan), sehingga ada keharusan-
keharusan yang perlu diperhatikan antara lain :
Menyatakan identitas kepada sumber berita
Meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kreabilitas dan kompetensi sumber berita
Wartawan harus sopan dalam upaya memperoleh berita
Tidak melakukan tindakan mengutip berita tanpa mengutip sumbernya
√
KODE ETIK JURNALISTIK
Dalam upaya mengembangkan kebebasan dan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuklan dewan pers yang bersifat independent, yang melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain :
Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lainMelakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan persMengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistikMengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan persMemfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers atau meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
KODE ETIK JURNALISTIK
BAB IKEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS
Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila , taat
kepada Undang-Undang Dasar Negara, Ksatria,
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
dan lingkungannya, mengabdi pada kepentingan
bangsa dan negara serta terpecaya dalam
mengemban profesinya.
Pasal-pasal yang mengatur kode etik jurnalistik
KODE ETIK JURNALISTIK
BAB IICARA PEMBERITAAN
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan
opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan
menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan
tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar
yang merugikan nama baik atau perasaan susila
seseorang, kecuali menyangkut kepentingan
umum.
KODE ETIK JURNALISTIKKODE ETIK AJI
(ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN)
KODE ETIK JURNALISTIK
Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar.
Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip
kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan
pemberitaan serta kritik dan komentar.
Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya
dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas
sumbernya.
Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu
diketahui masyarakat.
KODE ETIK JURNALISTIK
Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh
berita, foto dan dokumen.
Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi
informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya
tidak akurat.
Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial,
identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana
di bawah umur.
Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap
merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa,
politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar
belakang sosial lainnya.
KODE ETIK JURNALISTIK
Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa
merugikan masyarakat.
Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar
kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang
dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain
yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan
diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.
PENYIMPANGAN KODE ETIK JURNALISTIK
Beberapa tindakan penyimpangan dalam kode etik junalistik
Jurnalis Tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis tidak mempertahankan prinsip – prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentarjurnalis tidak memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnyaJurnalis tidak melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernyajurnalis menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakatJurnalis tidak menggunakan cara – cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen Jurnalis tidak menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the recod, dan embargo tindak pidana di bawah umur.
PENYIMPANGAN KODE ETIK JURNALISTIK
Contoh kasus pelanggaran kode etik jurnalis dimedia massa
Tulisan “Islam,Sekuleri
sme dan Indonesia” di
Detik.com melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik
Kasus
wawancara
fiktif dengan
istri Nurdin M
Top yang
terjadi di
Surabaya
Pemberitaan
kasus Antasari
yang
melibatkan
wanita
bernama Rani
oleh TV One
KODE ETIK JURNALISTIK
Kebebasan pers bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Batasannya adalah kebebasan dari pihak-pihak lain. Pers yang bebas dan mandiri tidak boleh melanggar batas-batas privasi, melanggar hak asasi pribadi pihak lain
Kebebasan berbicara dan memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut selanjutnya dijamin dalam ketentuan perundangan dan merupakan hak setiap warga negara. negara Indonesia telah menjamin pemenuhan hak kebebasan berbicara dan informasi tersebut.
KODE ETIK JURNALISTIK
1. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi:Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.3. Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam piagam Hak Asasi manusia, Bab VI, pasal 20 dan 21, yang berbunyi :(20) : Setiap orang berhak untuk mengkomunikasikan dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.(21) : Setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan , mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
KODE ETIK JURNALISTIK
4. Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
(1) : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.(2) : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
5. Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 sebagai berikut :
Pasal 2Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.Pasal 4Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
KODE ETIK JURNALISTIK
Berikut ini langkah-langkah pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers :Sensor, adalah pengawasan dan kontrol informasi atau gagasan yang beredar dalam suatu masyarakat. Seperti pengawasan atas buku, majalah, pertunjukan, film, program televisi dan radio, laporan berita, dan media komunikasi lain dengan tujuan mengubah atau menghilangkan bagian tertentu yang dianggap tidak diterima atau tidak sopan.Penerbitan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penrbitan Pers).Pendirian Departemen Penerangan.Pemberlakuan UU Pers, Yaitu UU No. 40 tahun 1999.Pembreidelan, yaitu pencabutan izin terbit
KODE ETIK JURNALISTIK
Distorsi peraturan perundangan, adanya upaya penghilangan kebebasan pers itu sendiri memlalui undang-undang. Contoh adanya keinginan DPR untuk mengamandemen UU No. 40 tahun 1999, adanya UU hak cipta, UU tentang perlindungan konsumen, UU Penyiaran, dan pasal-pasal ancaman pidana di KUHP.Perilaku aparat, adanya usaha mengendalikan kebebasan pers dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, melakukan kekerasan pisik kepada wartawan, menangkap dan memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.Pengadilan Massa, dengan adanya kebebasan pers yang tidak digunakan untuk menguimbar sensasi, kerja jurnalistik asal-asalan, rumor, isu, dugaan, penghinaan, hujatan dimuat begitu saja, sehingga masyarakat dirugikan. Mereka menghukum pers sesuai dengan caranya sendiri (main hakim sendiri) seperti menculik, merusak kantor media massa, penganiayaan wartawan, dll.Perilaku pers itu sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama dari pada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, akibatnya beberapa media tumbuh menjadi kekuatan anti demokrasi, sehingga lebih mengutamakan hiburan daripada memberikan informasi yang syarat makna.
top related