pgsd pancasila sebagai etika politik
Post on 06-Jul-2018
278 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
1/23
PANCASILA SEBAGAI ETIKA
DALAM BERPERILAKU
SEHARI-HARI
SANTOSO, SPd, M.Pd
PGSD UMK 2014
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
2/23
Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep
yang saling berkaitan.Dalam hubungannya
dengan Pancasila maka ketiganya akanmemberikan pemahaman yang saling melengkapi
sebagai sistem etika.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada
hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi
sumber dari segala penjabaran norma baik norma
hukum, norma moral maupun norma kenegaran
lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-
pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional,
sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatupemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang
bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi
manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
3/23
Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat
praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan
negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian
menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi :1. Norma Moral
Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat
diukur dari sudutbaikmaupun buruk, sopan atautidak
sopan, susilaatautidak susila.
2. Norma Hukum
Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini
peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila
berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber
hukum.Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan
merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif
ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-
nilai etika yang merupakansumber norma.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
4/23
PENGERTIAN ETIKA
Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang
membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apayang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok.
Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar
tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan
mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau
bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan
berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah
sebagai berikut :
Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku
bagi setiap tindakan manusia.Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas
dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan
manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun
mahluk sosial (etika sosial)
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
5/23
Pengertian Nilai
Nilai(value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada
suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang
menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu
pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu
obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan
yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.
Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untukselanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai
yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau
tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu
pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek
penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan
kepercayaan. Dengan demikian,nilai adalah sesuatu yang berharga,
berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan
harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang
berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan
perilaku manusia.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
6/23
Tujuan mempelajari Etika :
untuk mendapatkan konsep yang sama mengenaipenilaian baik dan buruknya preilaku atu tindakan
manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju
suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dansejahtera.
Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam
mengambil keputusan secara otonom.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
7/23
HIERARKHI NILAI
Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut
pandang individu-masyarakat terhadap sesuatu obyek.Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai
tertinggi adalah nilai meterial. Max Scheler menyatakan
bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan
luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam
empat tingkatan yaitu :
1.nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan
indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak
enak,
2.nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan
yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,
3.nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan
kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,
4.nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas
nilai dari yang suci.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
8/23
Notonagoro membedakan NILAI menjadi tiga, yaitu :
1.nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
jasmani manusia,
2. nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau
kegiatan,
3.nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat
rokhani manusia yang dibedakan dalam empat tingkatansebagai berikut :
a.nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio,
budi, akal atau cipta manusia.
b. nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber
pada perasaan manusia
c.nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang
bersumber pada unsur kehendak manusia
d. nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan
bersifat mutlak
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
9/23
PELAKSANAAN NILAI
Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam
wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga
merupakan suatu keharusan anjuran atau
larangan, tidak dikehendaki atau tercela.
Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedomanyang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai
manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan
pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan
yang bersumber pada berbagai sistem nilai.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
10/23
Pengertian Moral
Moral berasal dari katamos (mores) yang sinonim
dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moraladalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang
menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan,
kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalammasyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar
secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka
pribadi itudianggap tidak bermoral.
Moral dalam perwujudannya dapat berupa
peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik
terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan,
kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
11/23
Pengertian Norma
Norma adalah perwujudan martabat manusia
sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi.Norma merupakan suatu kesadaran dan
sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai
untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam
perwujudannya dapat berupa norma agama, normafilsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan
norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk
dipatuhi karena adanya sanksi.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
12/23
Menurut Notonagoro bahwa Nilai-nilai Pancasila
tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilaikerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai
material dan nilai vital merupakan ‘
SISTEMATIKA – HIERARKIS’dari sila 1 – 5
sebagai tujuan.
Berkaitan dengan derivasi atau penjabarannya
maka nilai dikelompokkan menjadi 3 macam :
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
13/23
Nilai Dasar
Sekalipun nilai bersifatabstrak yang tidak dapat diamati
melalui panca indra manusia, tetapi dalam
kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah
laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam
prakteknya.Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa
hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-
nilai tersebut.Nilai dasar itu bersifat universal karena
menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu.
Contohnya : hakikat Tuhan, manusia, atau mahluk lainnya.
Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan
maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah
kausa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu yang
diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar
itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu
harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang
dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan
hak dasar (hak asasi manusia).
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
14/23
Nilai Instrumental
Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi
pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar
belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belummemiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang
jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan
dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-
hari maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun
jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatuorganisasi atau negara, maka nilai instrumental itu
merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang
bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan
bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu
eksplisitasi dari nilai dasar.Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia,
nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-
pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran
Pancasila.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
15/23
Nilai Praksis
Nilai praksis merupakan penjabaran lebih
lanjut dari nilai instrumental dalam
kehidupan yang lebih nyata dengan demikiannilai praksis merupakan pelaksanaan secara
nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai
instrumental.
Oleh karena itu,nilai praksis dijiwai keduanilai tersebut diatas dan tidak bertentangan
dengannya. Undang-undang organik adalah wujud
dari nilai praksis, dengan kata lain, semua
perundang-undangan yang berada di bawah UUD
sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat
oleh pemerintah.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
16/23
Hubungan Nilai, Norma dan Moral
nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah
laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakanmenjadi lebih obyektif sehingga memudahkan
manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas
sehari-hari.
Dalam kaitannya denganmoral maka aktivitas turunan
dari nilai dan norma akan memperoleh integritasdan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat
ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya.
Sementara itu,hubungan antara moral dan etika
kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan
maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya
tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada
di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
17/23
HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN MORAL
Nilai: kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan
* Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan
dihayati oleh manusia;
* Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu
pertimbangan bathiniah manusia
* Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat
obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusiaNorma: wujud kongkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku
manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat
keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal,
misalnya penguasa atau penegak hukum .
Nilai dan normasenantiasa berkaitan dengan moral dan etikaMakna moralyang terkandung dalam kepribadian seseorangakan
tercermin pada sikap dan tingkah lakunya norma menjadi penuntun sikap
dan tingkah laku manusia.
Moral dan etika sangat erat hubungannya. Etika adalah ilmu
pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
18/23
PENGERTIAN POLITIK
berasal dari kata “politics” yang memiliki maknabermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang
menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistemitu dan diikuti dengan peleksanaan tujuan-tujuan itu
pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjaditujuan dari sistem itu menyangkut seleksi antarabeberapa alternatif dan penyususnan skala prioritas
dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukankebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkutpengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada
untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itudiperlukan kekuasaan dan kewenangan, yang akandipakai baik untuk membina kerjasama maupunmenyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalamproses ini.
18
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
19/23
DIMENSI ETIKA POLITIK MANUSIA
A. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU-SOSIAL
Ada dua paham tentang hakikat sifa kodrat manusiaPaham individualisme adalah dasar dari paham liberalisme,
memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas,
Konsekuensinya individu diberikan kebebasan yang besar untuk
melakukan haknya.
Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakalsosialisme dan komunisme mamandang sifat manusia sebagai manusia
sosial saja. Individu menurut paham kolekvitisme dipandang sekedar
sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya
segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia
sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupunhukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa
diukur berdasarkan filsofi manusia sebagai makhluk sosial.
manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa
tergantung pada orang lain. Manusia didalam hidupnya mampu
bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan
berkembang karena dalam hubunganya dengan orang lain.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
20/23
HAKIKAT MANUSIA MENURUT PANCASILA
Hakikat sifat kodrat manusia adalah monodualis yaitu sebagai
makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia
satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, kita tidak bisa
hidup sendiri. Bahkan hidup manusia akan terganggu jika tidak
mau menolong atau bersahabat dengan alam.
Zoon politicon (manusia satu dgn lainnya saling membutuhkan
untuk hidup berkelompok)Dalam agama juga diwajibkan untuk menjalin hub yg baik (hub
vertikal dan horizontal) = baik terhadap Tuhan, manusia dan alam
seisinya.
Secara moralitas negara bukanlah untuk tujuan kepentingan individu atau
untuk tujuan kolektivitas saja, melainkan untuk tujuan bersama, meliputikepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama
Pancasila merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan
penelenggaraan negara, artinya segala keputusan, kebijakan serta arah
dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada
dasar-dasar Pancasila.
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
21/23
DIM!NSI "OLI#IS $!HIDU"AN MANUSIA
Man%sia sebagai mak&l%k indi'id% dan mak&l%k sosial , mencakup lingkaran
kelembagaan hukum & negara, sistem nilai serta ideologi yang memberikanlegitiminasi manusia
Dimensi politis memiliki d%a segi (%ndamental:
(a) pengertian dan kehendak untuk bertindak
(b) tindakan moral manusia
H%k%m dan kek%asaan negara adl aspek yang berkaitan langsung dgn etika
politik:
(a) hukum sebagai penataan masyarakat secara normati!
(b) kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang e!ekti! sesuai
dengan struktur si!at kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial
Negara tanpa tatanan hukum sama dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga
akan terjadi penindasan manusia, yang dikenal dengan negara otoriterianisme
!tika politik berkaitan dengan obyek (orma etika, yaitu tinjauan berdasarkan
prinsip dasar etika terhadap obek materia politik, meliputi legitiminasi negara,hukum, kekuasaan & penilaian kritis terhadap legitiminasi tersebut
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
22/23
NILAI "AN)ASILA S!BAGAI SUMB!R !#I$A "OLI#I$
"I#$ I kekuasaan kepala negara tidak bersi!at mutlakberdasarkan
legitiminasi religius, tetapi legitiminasi hukum dan demokrasi. "ila % berkaitan dengan legitiminasi moral
"I#$ dan ' sumber nilai moralitas dalam kehidupan negara. $as
kemanusiaan bersi!at mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, dan
prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
"I#$ pelaksanaan politik praktis berkaitan dengan kekuasaaneksekuti!, legislati!, dan yudikati!, konsep pengambilan keputusan,
penga*asan serta partisipasi harus didasarkan pada legitiminasi dari
rakyat atau memiliki legitiminasi demokratis
"I#$ + setiap individu harus ikut terlibat secara nyata dalam pelaksanaan
pemerintahan negara. "ila +: legitiminasi moral "emua pihak harus menyadari bah*a suatu
kebijakan selain harus memenuhi legitiminasi &%k%m, dan legitiminasi
demokratis, juga harus didasarkan pada legitiminasi moral
-
8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik
23/23
THANK YOU
top related