perencanaan di kabupaten dbk_rakor provinsi dan kab sulbar 2013

Perencanaan Kesehatan Terfokus

di Kabupaten / Kota Daerah Bermasalah

KesehatanMamuju, 30 Oktober 2013

Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI

Perumusan Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBKB)

Dilihat dari peringkat kab/kota berdasarkan IPKM, makin bawah peringkatnya makin buruk dan makin kompleks masalah kesehatannya, karena banyak indikator kesehatan yang tertinggal.

Untuk menentukan kelompok kab/kota yang dikategorikan bermasalah kesehatan berat, digunakan ukuran (Mean – 1 SD).

IPKM Kab/Kota

N = 440Mean = 0,508629SD = 0,092642Batas = 0,415987

IPKM Kab dan IPKM Kota

N = 349Mean = 0,482541 SD = 0,083391 Batas = 0,399150

N = 91Mean = 0,608678SD = 0,047058 Batas = 0,561620

Batasan DBK/B Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBKB)

adalah daerah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM < (rerata IPKM – 1 SD) masing2 kelompok (kabupaten atau kota). Sebagian besar pada kab/kota miskin dan ada juga pada kab/kota non-miskin

Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah daerah kabupaten atau kota yang nilai IPKM > DBKB, tetapi < rerata IPKM dan pendataan sosial ekonomi (PSE) > rerata untuk masing2 kelompok kabupaten dan kota

Batasan

Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus (DBKK) adalah daerah kabupaten atau kota yang mempunyai masalah yang khusus, bisa berkaitan dengan: Geografi, yaitu daerah terpencil, perbatasan

dan kepulauan. Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat

kebiasaan yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan.

Penyakit tertentu yang spesifik di daerah tersebut

Batasan

Batasan DBKB ditentukan oleh 2 indikator: IPKM, yang dibagi 3:

> (rerata IPKM) (rerata IPKM – 1 SD) < IPKM < (rerata IPKM) < (rerata IPKM – 1 SD)

PSE (pendataan sosial ekonomi): proporsi penduduk miskin di kab/kota: > (rerata proporsi penduduk miskin) < (rerata proporsi penduduk miskin)

Batasan Ko-BK/B

Kab/KotaPSE

< RerataPSE

> RerataTotal

Kota < 8,7 > 8,7IPKM

> Rerata26 22 48

Rerata < IPKM < (Rerata –

1SD)22 6 28

IPKM < (Rerata –

1SD)4 11 15

Subtotal 52 39 91

Batasan Ka-BK/B

Kab/KotaPSE

< RerataPSE

> RerataTotal

Kabupaten < 21,01 > 21,01IPKM

> Rerata108 57 165

Rerata < IPKM

< (Rerata – 1SD)

75 57 132

IPKM < (Rerata –

1SD)12 40 52

Subtotal 195 154 349

Batasan Ka-BK/B

Kab/KotaPSE

< RerataPSE

> RerataTotal

Kabupaten < 21,01 > 21,01IPKM

> Rerata F E 165

Rerata < IPKM

< (Rerata – 1SD)

D C 132

IPKM < (Rerata –

1SD)B A 52

Subtotal 195 154 349

Kategorisasi Ka/Ko-DBK/B

Kategorisasi DBK/B JumlahKabupaten BKB Miskin (A) 40Kabupaten BKB Non-Miskin (B) 12Kabupaten BK (C) 57Jumlah KaBK/B 109Kota BKB Miskin (A) 11Kota BKB Non-Miskin (B) 4Kota BK (C) 6Jumlah KoBK/B 21Jumlah KaKoBK/B 130

JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE

No Provinsi Kab/Kota DBK

1 NAD*) 14

2 SUMUT 10

3 SUMBAR 3

4 RIAU 2

5 JAMBI 1

6 SUMSEL 5

7 BENGKULU 4

8 LAMPUNG 2

9 BABEL 0

10 KEPRI 1

11 DKI JAKARTA 0

JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE

No Provinsi Kab/Kota DBK

12 JABAR 2

13 JATENG 3

14 DIY 0

15 JATIM 6

16 BANTEN 2

17 BALI 0

18 NTB*) 6

19 NTT*) 11

20 KALBAR 2

21 KALTENG 2

22 KALSEL 0

JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE

No Provinsi Kab/Kota DBK

23 KALTIM 1

24 SULUT 0

25 SULTENG*) 7

26 SULSEL 2

27 SULTRA*) 8

28 GORONTALO*) 5

29 SULBAR*) 4

30 MALUKU*) 5

31 MALUT 2

32 PAPUA BARAT*) 6

33 PAPUA*) 14

Provinsi DI Jogjakarta

KABUPATENKategori wilayah

R-IPKM IPKM PSE

GUNUNG KIDUL KaE 49 0,626753 28,90

KULON PROGO KaE 47 0,628427 28,61

SLEMAN KaF 7 0,680316 12,56

BANTUL KaF 5 0,691480 19,43

KOTA YOGYAKARTA

KoE 4 0,694835 9,78

Provinsi Maluku

KabupatenKategori wilayah

R-IPKM IPKM

Maluku Tenggara Barat

KaC 3850,40423

7

Maluku Tenggara KaE 2330,50129

1

Maluku Tengah KaE 1990,52089

9

Buru KaA 4150,36881

4

Kepulauan Aru KaA 3940,39146

5

Seram Bagian Barat KaC 3520,43282

8

Seram Bagian Timur KaA 4330,29474

1

Kota Ambon KoF 430,63253

6

Provinsi Gorontalo

KABUPATENKategori wilayah

R-IPKM IPKM PSE

POHUWATO KaA 419 0,363029 29,74

BOALEMO KaA 411 0,371624 29,21

GORONTALO KaC 372 0,412362 32,07

BONE BOLANGO KaC 333 0,442348 30,60

KOTA GORONTALO

KoB 146 0,551443 8,11

Peringkat Kabupaten di Sulbar

Kabupaten IPKMPeringkatNasional

PeringkatProvinsi

Majene 0.509314 221 1Polewali Mamasa

0.446343 322 2

Mamasa 0.301325 430 5

Mamuju 0.371524 412 4

Mamuju Utara 0.377814 405 3

PROV. SULBAR 31  

Penanggulangan DBK

PDBK, merupakan pengembangan, jadi dikoordinir oleh Badan Litbang

Polanya adalah pendampingan intensif, pendamping memberikan alternatif solusi, pemda menentukan pilihan solusi

Bentuknya studi operasional, setiap saat bisa dilakukan modifikasi intervensi pendamping eselon 1 dan eselon2 dari unsur program

Tiap pendamping ada seorang peneliti yang juga bertugas mendokumentasikan PDBK di kab/kota yang bersangkutan

Perubahan IPKM Prov: 2007- 2010

Komposit IPKM (7 Indikator): GzBurKur, Pendek, Imunisasi, Linakes, Sanitasi, KN1, Penimbangan Balita

Penanggulangan DBK PDBK telah kita lakukan, sudah benarkah arah

penanggulangannya? Rangkuman hasil riset menunjukkan bahwa

program yang dirancang oleh Dinkes Kab. DBK menunjukkan perencanaan yang tidak fokus.

Akhir tahun 2013 ini akan keluar hasil Riskesdas yang memotret masalah kesehatan seluruh kab/kota di Indonesia.

Tahun 2014 adalah momen bagus untuk perencanaan kesehatan yang lebih fokus, sesuai masalah masing2 kab/kota

Lokasi Riset DHA Provinsi Maluku Utara:1. Kab. Halmahera Tengah2. Kab. Halmahera Timur

Provinsi Maluku:1. Kab. Buru2. Kab. Kepulauan Aru3. Kab. Seram Bagian Barat4. Kab. Maluku Tenggara Barat

Ketepatan alokasi dana kesehatan

Sumber pembiayaan kesehatan Alokasi dana menurut jenis

kegiatan, mata anggaran, program, jenjang kegiatan

Proporsi dana kesehatan dibandingkan seluruh dana pembangunan

Proporsi belanja kesehatan Rumah Tangga

Belanja Kesehatan Menurut Sumber Biaya di 6 Kabupaten Tahun 2011

86,6%

74,6%74,4%

93,3%

73,3%

91,4%

13,4%

25,4% 25,6%

6,7%

26,7%

8,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Halmahera Tengah

Halmahera Timur Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat

Maluku Tenggara barat

Pemerintah Non-Pemerintah

Belanja Kesehatan Menurut Jenis Kegiatan di 6 Kabupaten Tahun 2011

65,4%

49,8%53,1% 54,7%

48,6%

58,1%

34,6%

50,2%

46,9% 45,3%

51,4%

41,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Halmahera Tengah Halmahera Timur Buru Kepupauan Aru Seram Bagian barat

Maluku Tenggara Barat

Tidak langsung Langsung

Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran di 6 Kabupaten Tahun 2011

25,1%

18,4% 18,5%23,4%

16,5%12,5%

58,5%

78,4%76,7% 72,2%

83,3%80,0%

16,4%

3,2% 4,7% 4,4%0,2%

7,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Halmahera Tengah

Halmahera Timur Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat

Maluku Tenggara Barat

Investasi Operasional Pemeliharaan

Belanja Kesehatan berdasarkan Program di 6 Kabupaten Tahun 2011

76,3%

58,9%63,3%

70,4%

59,9%66,6%

14,1%

29,5%

28,9%18,4%

32,3%

13,1%

9,6%

11,6%

7,7%

11,3% 7,8%

20,2%

Halmahera Tengah Halmahera Timur Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Maluku Tenggara Barat

Program Penunjang Pelayanan Kuratif Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Grafik 7 Persentase Belanja Kesehatan Menurut Jenjang Kegiatan di 6 Kabupaten

Tahun 2011

0,0% 0,5% 0,0% 1,7% 0,2% 0,4%

41,2%

65,9%

76,6%

40,3%

84,6%

69,2%

53,2%

26,1%22,7%

47,6%

0,0%

27,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Halmahera Tengah Halmahera Timur Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Maluku Tenggara Barat

Pusat Provinsi Kabupaten Kecamatan/Puskesmas Desa/Kelurahan/Masyarakat

Alokasi Belanja Kesehatan

No District Total

APBD (juta)

Alocation for Health Budget (juta)

Percentage

Total Non Salary Total Non

Salary

1Halmahera Tengah

220,404 41,975 30,231 19.0 13.7

2Halmahera Timur

439,117 62,083 49,706 14.1 11.3

3 Buru 412,321 51,446 35,956 12.5 8.7

4 Kepulauan Aru 466,872 50,049 37,186 10.7 8.0

5Seram Bagian Barat

434,799 38,806 23,844 8.9 5.5

6Maluku Tenggara Barat

480,413 48,158 30,442 10.0 6.3

Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga (Susenas 2011)

Perencanaan Kesehatan Terfokus

Hasil Riskesdas 2013 digunakan sebagai dasar penetapan masalah, dilengkapi dengan data lainnya

Ditentukan prioritas masalah yang akan ditanggulangi

Dirumuskan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut

Dihitung besaran dana yang dibutuhkan Baru kemudian dialokasikan ke masing-

masing bidang/pemegang program

Perencanaan Kesehatan Terfokus

Masalah KesehatanPrioritasMasalah

Kesehatan

A B C D E

Program A: Rp. X.XXX,-Program B: Rp. YX.XXX,-Program C: Rp. ZX.XXX,-Program D: Rp. YY.XXX,-DST.

Ajakan

Riskesdas 2013 telah selesai buat tim analisis, bersama Balitbangkes menganalisis lebih lanjut Riskesdas untuk perencanaan kesehatan terfokus.

Bersama Balitbangkes dan Roren, melakukan perencanaan kesehatan terfokus

Mengawal implementasi kegiatannya secara berkala, untuk menjamin kesesuaian dengan rencana yang dilakukan

Evaluasi di akhir tahun

Terima kasih

Tanggapan

Minta Balitbangkes untuk menjadi “JURI”, jadi pihak yang obyektif

Ranking kab dan puskesmas Mamuju Tengah (Ketut Sudiarsa): Porsi UKM lebih besar dari kuratif memberdayakan

puskesmas dan mitra swasta dan peran serta masyarakat Dr. Eva (Kadis Kab. Majene) 8 kecamatan pembahasan intensif setiap 6 bulan Dukungan pemda bagus: mempertahankan itu lebih berat Majene: percontohan BPJS (1 minggu dapat anggaran

untuk prasarananya) Rencana kerja diharmonisasikan ke Musrenbang, banyak

usulan kesehatan dari bawah

Tanggapan

Mamasa: SDM Kesehatan bidan di desa Sulit menambah bidan dan dokter Pemanfaatan dana dekon: jamkesmas

dan BOK sebaiknya diarahkan ke pemberdayaan masyarakat, bukan petugas

BOK ditambah paketnya Kader posyandu diberi reward (insentif)

apa?

Tanggapan

Kader: sudah 25 tahun jadi kader Kader mitra kes, posyandu milik masyarakat Kader yang paling tahu Kader ada gairah untuk ibu? Ada daya tarik misalnya MP ASI Ada pembekalan untuk ibu hamil dan balita Dr. Iwan: JKN 2014: DHA proporsi penganggaran yang salah sasaran JKN mengarah ke kuratif? APBD tidak membiayai promotif

preventif? Darah miskin tetapi kesehatannya bagus, aspek pendidikan

berpengaruh? Perencanaan: berbasis kinerja perubahan Dana dikaitkan dengan derajat perubahan pada outcome BOK ditingkatkan, atau kesehatan di vertikalkan? Pegawai

Tanggapan

Tanggapan

Tanggapan

Tanggapan