perekonomian modul ke: indonesiarakhman+... · masih adanya persoalan-persoalan ... memperbaiki...
Post on 23-Apr-2018
236 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Modul ke:
Fakultas
Program Studi
Perekonomian IndonesiaSejarah Perkembangan Perekonomian IndonesiaPasca Krisis(Restrukturisasi Perbankan, Liberalisasi dan Privatisasi Ekonomi)
Sitti Rakhman, SP., MMFEB
S1-Manajemen
Bagian Isi
Perekonomian Indonesia Sejarah Perkembangan Perekonomian IndonesiaPeriode Reformasi
o Krisis Ekonomi di IndonesiaFundamental Ekonomi NasionalPengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal terhadap Perekonomian IndonesiaKebijakan dan Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Periode Reformasi
Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal
terhadap Perekonomian Indonesia
Kebijakan dan Upaya Pemulihan Perekonomian
Nasional
Krisis Ekonomi di Indonesia
Fundamental Ekonomi Nasional
Periode Reformasi
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
dimulai saat kepemimpinan
presiden BJ. Habibie.
Susilo Bambang Yudhoyon2004-2009
Jokowidodo
Presiden BJ. Habibie
belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan
fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru
Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas
politik.
Presiden Abdurrahman
Wahid
SU MPR terpilih Gus Dur dan Megawati sebagai pasangan Presiden dan Wapres
tahun 1998, pada tahun 1999 keadaan ekonomi relatif membaik, laju PDB mulai positif bahkan mencapai 5%
laju inflasi dan suku bunga juga dapat ditekan
Namun kondisi itu tidak bertahan lama, karena Gus Dur mengeluarkan ucapan-ucapan yang seringkali kontroversial dan membingungkan
pelaku bisnis, sehingga perekonomian kembali menurun
Selama pemerintahannya, hampir tidak ada permasalahan dalam Selama pemerintahannya, hampir tidak ada permasalahan dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik
Presiden Megawati Soekarno
putri
Saat awal pemerintahan Megawati sempat terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat
dunia terhadap ekonomi Indonesia
Pemerintahan Mega mewarisi masalah ekonomi yang masih cukup berat : suku bunga SBI 17%, saldo negatif neraca pembayaran dan defisit
APBN yang semakin besar
( ) p
Pertumbuhan ekonomi pada masanya relatif rendah, karena kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN) maupun PMA
Pertumbuhan output juga relatif rendah, tingkat inflasi (2002) mencapai di atas 10% akibat kenaikan BBM, listrik dan telepon
Secara umum, pada masa pemerintahan Gotong Royong ada kesuksesan yang terjadi terutama dalam hal peningkatan jumlah cadangan devisa (karena
ekspor cenderung meningkat), inflasi dapat distabilkan di bawah 10%, dan IHSG mengalami perbaikan
Presiden Megawati
Soekarnoputri
Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris
Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar
116,3 Trilliun.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi
4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di
privatisasikan dijual pada perusahaan asing
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat
miskin
untuk meningkatkan pendapatan perkapita, mengandalkan pembangunan infrastruktur summit
pada bulan 2006
pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar
dolar AS
merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009
Sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi
42,56 miliar dollar AS
Presiden Jokowidodo
Mulai 2014
Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2014 mencapai angka terendah selama lima tahun
terakhir
Pemotongan subsidi bahan bakar lebih dari 30%
Nilai tukar rupiah terus melemah
pengalihan subsidi BBM ke sektor infrastruktur yang dinilai akan mampu memberikan ruang fiskal
yang baik untuk APBN
Krisis Ekonomi Di Indonesia
Dampak resesiekonomi global dirasakan oleh
masyarakatmenengah ke atas,
terlebih merekayang bermain
saham, valuta asingdan investasi emas
Tidak fokusnyapemerintah dalammengembangkansektor industri.
Pemerintahkurang gigih
dalam berupayamenarik investor masuk di industri
Tanah Air.
Anjloknya nilai tukarRupiah terhadap dolarAmerika Serikat (USD)
KetergantunganIndonesia akanbarang impor
Fundamentali Ekonomi Nasional
variabel ekonomi yang dianggap berpengaruhterhadap perubahankurs adalah: inflasi,
tingkat bunga, neracapembayaran,
pendapatan nasionalatau Gross Domestic Product dan tingkat
pengangguran.
Analisisfundamental merupakanpendekatanyang lazimdigunakan
untukmemprediksi
perubahan kursmata uang
asing di masayang akan
datang
Penawaran asingPenawaran mata uang asingdipengaruhi oleh ekspor
barang dan jasa dari dalam keluar negeri. Juga
impor modal dan transfer mata uang asing dari luar ke
dalam negeri
Optimisme kinerjapasar saham yang
membaik jugaditunjang kondisi
fundamental ekonomi
Indonesia yang terus membaik.
Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Terhadap
Perekonomian Indonesia
Kendala eksternal Kendala internal
Kendala eksternal
Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.
Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.
Kesulitan dana atau pembiayaan proyek
Kesulitan dalam melakukan pemasaran produk
Adanya perselisihan antara para pemegang saham dalam perusahaan
Kendala Internal
faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional atapun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi
yang diberkan pemerintah.
Adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan
Daerah,
Keputusan Menteri, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman
modal
Kebijakan dan Upaya Pemulihan Perekenom
ian Nasional
Mempercepat pemulihan ekonomi nasional untukmewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga dannilai tukar rupiah, penyelesaian utang negara,
penumbuhan kredibilitas dan kepercayaan, penciptaanlapangan kerja, penanggulangan pengangguran, dan
pengurangan kemiskinan
Memperjelas koordinasi, wewenang, dantanggung jawab lembaga-lembaga negara terkaitdalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi
Menghindari ekonomi biaya tinggi melaluipenataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi,
pemberantasan segala bentuk pungutan liar danKKN.
Memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalamkegiatan ekonomi kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
Kebijakan dan Upaya Pemulihan
Perekenomian Nasional
Memperbaiki struktur perekonomian nasionaldengan memperluas partisipasi dan emansipasimasyarakat termasuk kesetaraan gender dalam
rangka mendorong dan meningkatkan perekonomianrakyat serta menata kembali sistem distribusikebutuhan masyarakat sebagai produsen dan
konsumen untuk mendorong peningkatanproduktivitas
Pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepadapemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi
nasional dengan mengutamakan penyediaaninfrastruktur ekonomi yang terintegrasi, penciptaan
lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhanekonomi, perbaikan distribusi pendapatan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
Diperlukankemauan politik
riil seluruhpenyelenggara
negara, elitpolitik dan
seluruhmasyarakat
untukmemberikan
prioritas utamaterhadap upayamempercepat
pemulihanekonominasional.
Diperlukanlangkah-langkah
politik danhukum yang
lebih nyata untukterciptanya
stabilitas politikdan keamananserta kepastian
hukum sehinggatercipta iklimyang kondusif
untukmempercepat
pemulihanekonomi nasional
Diperlukanpeningkatankoordinasi
antarapemerintah
dengan bank sentral dalam
rangkakebijakan
percepatanpemulihanekonominasional
Mengingatsemakin
mendesaknyaupaya percepatan
pemulihanekonomi, MPR RI
merekomendasikan kepada presidendan lembaga tinggi
negara lainnyauntuk segeramengambil
kebijakan dalamrangka percepatan
pemulihanekonomi nasional
Rekomendasi kebijakantersebut harus dilakukandengan dasar berikut ini
Terima KasihSitti Rakhman, SP., MM
top related