peraturan kepala arsip nasional...
Post on 11-Apr-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010-2014
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2010
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010-2014
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan
pembangunan bidang kearsipan, perlu adanya Rencana Strategis
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014;
b. bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Arsip Nasional
Republik Indonesia setiap tahunnya akan dituangkan dalam rencana
kerja tahunan yang lebih rinci dalam bentuk Renja-KL dan RKA-KL;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Strategis
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah enam kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
Kementarian/Lembaga;
Memperhatikan : Surat Tugas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ST/255/M.PAN-
RB/12/2009 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra ANRI Tahun 2010-2014 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Renstra ANRI Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dokumen
rencanaan pembangunan bidang kearsipan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pasal 2
Renstra ANRI Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014, yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi
pembangunan kearsipan, kegiatan pokok dan kegiatan indikatif berikut indikator kinerja.
Pasal 3
Renstra ANRI Tahun 2010-2014 digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan
rencana kinerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 4
Setiap unit kerja di lingkungan ANRI wajib melaksanakan ketentuan peraturan ini dalam
menyusun rencana kinerja tahunan.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
M. ASICHIN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Kondisi Umum
A. Sasaran, Arah kebijakan dan Program RPJMN 2004-2009 ........... 3
B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra ANRI
Tahun 2004-2009........................................................................... 3
C. Capaian Program dan Kegiatan Prioritas 2008 dan 2009............... 13
1.2 Potensi dan Permasalahan ................................................................ 16
A. Permasalahan .................................................................................. 16
B. Kekuatan ........................................................................................ 17
C. Peluang ........................................................................................... 18
D. Tantangan......................................................................................... 19
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI ............................................................. 22
2.1 Visi ...................................................................................................... 22
2.2 Misi ...................................................................................................... 23
2.3 Tujuan .................................................................................................. 23
2.4 Sasaran Strategis................................................................................... 24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................... 27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................. 27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan........................ 32
A. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama............................................... 33
B. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua................................................. 37
C. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga................................................. 42
D. Pencapaian Sasaran Pendukung...................................................... 48
E. Penataan Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia ................ 58
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 67
Lampiran
Tabel Rekapitulasi Anggaran Renstra ANRI Tahun 2010-2014..................................... 68
Matrik Target Pembangunan Tahun 2010-2014 ............................................................. 69
Matrik Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 .................................... 115
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagaimana tercantum
dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka
keberadaan dan fungsi arsip merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam
proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada
dasarnya arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, dalam
rangka memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan tujuan nasional, maka
ditetapkan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang selanjutnya disebut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 mewujudkan Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) agenda pembangunan
yaitu :
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lain, dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan nasional.
Keberhasilan satu pelaksanaan agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan
agenda yang lainnya. Selanjutnya untuk memberikan arah yang jelas dalam
pelaksanaannya, maka ketiga agenda pembangunan nasional dijabarkan lebih lanjut
dalam bentuk arah kebijakan, fokus, dan kegiatan prioritas. Mengacu pada ketiga
agenda pembangunan tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2
sebagai lembaga yang mempunyai tugas negara di bidang kearsipan turut berperan
aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu
menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan fokus pada penciptaan
tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dokumen RPJPN kemudian
dijabarkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang selanjutnya
disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya
RPJMN akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu dokumen perencanaan untuk periode
1 tahun.
Bertitik tolak dari hal tersebut, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun
Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 (Renstra
ANRI 2010-2014) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahun 2010–2014 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional
khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern yang
berlandaskan pada nilai-nilai luhur; peningkatan peran serta dan fungsi arsip dalam
penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang tertuang
dalam RPJMN 2010-2014. Dokumen Renstra ANRI ini akan menjadi dokumen dasar
penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon I dan II di lingkungan ANRI. Renstra ANRI
ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL)
serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Kedua
rencana tersebut menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
3
A. Sasaran, Arah kebijakan dan Program RPJMN 2004-2009
Sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004-2009 khususnya bab 14, dinyatakan bahwa salah satu agenda
pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut,
secara umum telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan negara tahun
2004-2009 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan
dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Sejalan
dengan hal tersebut, peranan pembangunan kearsipan dalam upaya
mewujudkan sasaran penyelenggaraan negara tahun 2004-2009 dirumuskan
dalam arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminstrasi
Negara melalui optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-
Government, dan dokumen/arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan
fungsi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan kearsipan tersebut dijabarkan
kedalam Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan melalui
pelaksanaan kegiatan pokok yaitu menciptakan sistem administrasi
pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien serta
menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip Negara.
B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra ANRI 2004-2009
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi
ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menetapkan sasaran rencana
pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI
Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Bidang Kearsipan 2004 – 2009 sebagai berikut:
1. Tersedianya payung hukum sebagai landasan operasional terhadap
pengelolaan arsip baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Terciptanya Pedoman/standar/petunjuk pelaksanaan dari suatu sistem
pengelolaan arsip;
3. Terlaksananya sosialisasi atas berbagai produk hukum Pedoman/standar/
petunjuk tentang pengelolaan arsip di seluruh instansi pusat/daerah;
4. Terlaksananya hubungan kerja sama teknis dengan seluruh instansi tingkat
4
pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan secara
nasional;
5. Terlaksananya program asas dekonsentrasi kearsipan di pemerintah provinsi
sebagai upaya untuk mempercepat tersedianya SDM kearsipan di daerah;
6. Terlaksananya Penciptaan SDM Kearsipan di setiap instansi pusat dan
daerah guna mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip;
7. Terlaksananya upaya penyelamatan dan pelestarian arsip serta
meningkatkan khasanah arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban
nasional dan akuntabilitas publik;
8. Tersedianya sistem jaringan informasi kearsipan antara ANRI dengan
Badan/Kantor Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia;
9. Terwujudnya pendayagunaan arsip bagi kegiatan pemerintah dan
masyarakat luas.
Bertitik tolak dari 9 sasaran jangka menegah yang telah ditetapkan dalam
Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun
2004 – 2009 yang telah diuraikan di atas, berikut ini hasil pencapaian
pelaksanaan program dan kegiatan renstra ANRI Tahun 2004-2009 :
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
a. Pencapaian program dan kegiatan sampai Tahun 2008
Program ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan
yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
Pencapaian sampai dengan Tahun 2008 adalah tersedianya Laporan Kinerja
dan Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007, tersedianya dokumen
perencanaan anggaran, terselenggaranya dukungan operasional sehari-hari
perkantoran, pengelolaan APBN.
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009
Hingga Desember 2009 diperkirakan seluruh kegiatan dalam program ini
dapat diselesaikan seluruhnya seperti tersedianya dokumen perencanaan
2010, ditetapkannya Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014 dan
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan 2005 – 2025,
tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ANRI Tahun
2008, tersusunnya Laporan Keuangan Audited, penyelenggaraan
5
pemeriksaan di lingkungan ANRI dan terselenggaranya rapat kerja teknis
Tingkat Eselon I. Selain hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) ANRI sedang melakukan usaha-
usaha ke arah reformasi birokrasi bersama dengan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan
Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
a. Pencapaian program dan kegiatan sampai Tahun 2008
Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan
manajemen melalui penciptaan kearsipan yang efektif dan efisien serta
menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.
Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2008:
1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan kearsipan ANRI telah
melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan, supervisi dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan kearsipan meliputi kesisteman, kelembagaan,
SDM kearsipan, program kearsipan serta pelaksanaan kegiatan kearsipan
di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar
dan kaidah kearsipan.
Hasil dari pembinaan kearsipan dapat dilihat dari jumlah instansi binaan
yang telah melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan norma/standar
kearsipan. Adapun jumlah instansi yang telah dibina dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel. 1 JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN
INSTANSI
TAHUN
2004 2005 2006 2007 2008 2009
PUSAT 22 29 36 40 43 46
DAERAH 15 17 23 24 31 62
6
JUMLAH 37 46 59 64 74 108
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009
2) ANRI telah menyetujui sebanyak 11 Jadwal Retensi Arsip (JRA) instansi
pusat dan 23 JRA Pemerintah Daerah meliputi JRA Fasilitatif Keuangan,
Kepegawaian, dan Substantif.
Perbandingan jumlah JRA yang disetujui oleh ANRI dari tahun 2007 dan 2008 dapat
dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
PERKEMBANGAN JUMLAH JRA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KEPALA ANRI DARI TAHUN 2007-2008
No Instansi Tahun Perubahan
2007 2008 Naik Turun %
1. Pusat 8 11 3 - (+) 37,50
2. Daerah 17 23 6 - (+) 35,29
JUMLAH 25 34 9 - (+) 36,00
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2008.
3) Tersedianya 20 inventaris/daftar arsip sebagai salah satu sarana temu
balik arsip, terpeliharanya 27.000 ml Arsip Konvensional, 99.794 lembar
arsip Kartografi dan Kearsitekturan, 30.000 kaset arsip film, 30.000
kaset/open reels arsip rekaman suara, 1.663.000 lembar arsip foto
(negatif dan positif), 9.200 reels arsip microfilm dan 7.200 fiches arsip
microfische, serta dikeluarkannya rekomendasi pemusnahan arsip bagi 8
(delapan) instansi pusat dan daerah.
4) Dalam rangka penyelamatan dan penanggulangan arsip akibat bencana,
pada tahun 2008 telah dilaksanakan penyelamatan arsip pada 9
(sembilan) daerah yang terkena bencana banjir yaitu Bojonegoro,
Ponorogo, Situbondo, Sragen, Ngawi, Lamongan, Yogyakarta, Pasuruan,
dan Jakarta.
5) Terlaksananya pengadaan Vacuum Freeze Dry Chamber (VFDC) dalam
rangka penyelamatan dan penanggulangan arsip akibat bencana.
6) ANRI telah menyelesaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang
Kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
7
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, serta Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009
Sampai dengan Desember 2009 diperkirakan seluruh kegiatan yang terdapat
pada program ini dapat terealisasi antara lain:
1) Naskah RUU Kearsipan telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat pada tanggal 28 September 2009;
2) Disahkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip
Dinamis;
3) Terlaksananya penyusunan rancangan Renstra ANRI tahun 2010-2014;
4) Tersosialisasikannya pedoman akreditasi dan sertifikasi kearsipan pada
instansi pusat dan daerah hasil kerjasama ANRI dengan UNDIP, sertifikasi
SDM Kearsipan;
5) Tersusunnya Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi (Job Description)
ANRI sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi di lingkungan ANRI;
6) Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan perbaikan arsip statis baik
arsip konvensional maupun arsip media baru;
7) Penandatanganan Kerja Sama ANRI dengan KPU tentang Penyelamatan
dan Pelestarian Arsip Pemilihan Umum ditandatangani tanggal
5 Maret 2009;
8) Terlaksananya penyelamatan arsip Pemilu 2009 dan Arsip Pilkada, Arsip
dari Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara, BUMN/Swasta,
Perorangan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, dan Organisasi
Keagamaan;
9) Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Akibat Jebolnya Tanggul Situ Gintung
Kabupaten Tangerang Banten yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2009.
Arsip yang diselamatkan adalah arsip milik masyarakat/perorangan dan
instansi antara lain arsip milik Seto Mulyadi (Kak Seto), Zakaria Abubakar
dan warga lainnya berupa; sertifikat tanah, ijazah, paspor, buku tabungan
yang terkena musibah banjir sebanyak 260 bundel dan 154 album foto.
Disamping itu, ANRI sejak 1 April 2009 hingga sekarang sedang
melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip Universitas
8
Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kurang lebih sebanyak 1.285 bundel, ANRI
sejak tanggal 1-4 Oktober 2009 melakukan penyelamatan dan pelestarian
arsip akibat gempa di Sumatera Barat yang terjadi tanggal 30 September
2009 kurang lebih sebanyak 35.952 meter linier. Pelayanan perbaikan
(Restorasi Arsip) terhadap arsip akibat bencana Situ Gintung, baik yang
dilakukan di lokasi kejadian maupun yang dilaksanakan di ANRI dengan
memanfaatkan alat Vacuum Freeze Dry Chamber (VFDC) dan diberikan
secara gratis;
10) Terlaksananya penilaian dan akuisisi arsip Kabinet Gotong Royong, Arsip
Peradilan, Arsip Konflik dan Keraton Nusantara, serta Arsip Lembaga
Kepresidenan;
11) Terlaksananya wawancara sejarah lisan mengenai Kembalinya GAM ke
Ibu Pertiwi;
12) Terlaksananya pengamanan arsip melalui Barcode;
13) Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa sebagai upaya
untuk mendukung Program Arsip Masuk Desa;
14) Terlaksananya penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk
pelaksanaan/standar di bidang kearsipan;
15) Terlaksananya pengkajian di bidang kearsipan;
16) Terselenggaranya Sidang Umum dan Konferensi SEAPAVAA (South East
Asia Pacific Audio Visual Archives Association) ke-13 di Bandung tanggal
15-20 Mei 2009;
17) Terlaksananya persiapan pembentukan Arsip Universitas Pattimura,
sedangkan sampai saat ini yang sudah terbentuk adalah Arsip Universitas
Gajah Mada;
3. Program Pengelolaan SDM Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas
SDM aparatur melalui peningkatan kompetensi pada tugas dan tanggung
jawabnya, penyelenggaraan diklat kearsipan serta pengembangan
profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan
mekanisme penegakan hukum disiplin.
a. Pencapaian Program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008
1) Terlaksananya diklat fungsional arsiparis tingkat keterampilan dan
keahlian;
9
2) Terlaksananya diklat teknis kearsipan baik di Pusat maupun daerah;
3) Terlaksananya diklat kearsipan dana dekonsentrasi di daerah provinsi;
4) Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional
Tahun 2008;
5) Terbitnya Peraturan MenPAN tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan
Angka Kreditnya;
6) Terbitnya Pedoman Formasi Kebutuhan Arsiparis, Akreditasi Sistem
Kearsipan Dinamis (Non Elektronik) dan Akreditasi Lembaga Jasa
Penyimpanan Arsip.
Pengembangan SDM Kearsipan di ANRI dilakukan melalui kegiatan
pendidikan pelatihan dengan berbagai jenjang dan tingkat keahlian masing-
masing dan difokuskan untuk peningkatan pengetahuan, keahlian dan
keterampilan serta pembinaan Arsiparis di tingkat pusat dan daerah. Untuk
lebih jelasnya, mengenai jumlah pejabat fungsional arsiparis dan jumlah
diklat penciptaan yang dilakukan ANRI dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel
4 berikut ini :
Tabel. 3 JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH DARI TAHUN 2004 – 2009
INSTANSI
JUMLAH ARSIPARIS
TINGKAT KEAHLIAN TINGKAT KETERAMPILAN
TAHUN TAHUN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PUSAT LPND 191 99 110 110 109 119 1.807 578 614 602 645 424
DEPT 120 117 119 128 249 1.246 997 1.004 1.112 1271
DAERAH PROVINSI 174 177 164 220 230 162 1.609 1.175 1.187 880 920 651
KAB/KOTA 9 9 9 9 14 250 233 233 233 285
JUMLAH 365 405 400 458 476 544 3.416 3.249 3.031 2.719 2.910 2.631
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009
10
Tabel 4.
JUMLAH PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT ARSIPARIS TERAMPIL DAN ARSIPARIS AHLI PER PROVINSI
NO TAHUN JUMLAH PROVINSI JUMLAH PESERTA
1 2004 16 Provinsi 350 Orang
2 2005 29 Provinsi 944 Orang
3 2006 29 Provinsi 799 Orang
4 2007 32 Provinsi 934 Orang
5 2008 31 Provinsi 585 Orang
6 2009 29 Provinsi 29 Orang
JUMLAH 3.641 Orang
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009
1) Terlaksananya Diklat Arsip Masuk Desa yang dilaksanakan melalui
anggaran dekonsentrasi kearsipan;
2) Terlaksananya diklat Pimpinan Lembaga Kearsipan;
3) Disahkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 sebagai pengganti Peraturan
MenPAN Nomor 09/Kep/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kredit;
4) Terlaksananya peningkatan SDM ANRI melalui pemberian bantuan
beasiswa S1/DIV, S2, S3, pengiriman diklat dan kursus baik di dalam
maupun di Luar Negeri;
5) Terlaksananya evaluasi pasca diklat kearsipan;
6) Terlaksananya pembinaan dan penilaian jabatan fungsional Arsiparis
dan fungsional lainnya;
7) Disahkannnya Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
8) Tersedianya standar kompetensi jabatan struktural;
9) Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun
2009.
11
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang
bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil kepada
seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha
serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
a. Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008
1) Terlaksananya Bantuan/Hibah Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar
Arsip dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya arsip kepada 10 daerah provinsi;
2) Tersedianya Citra Daerah untuk 29 provinsi, pada tahun 2008
dilaksanakan pembuatan citra daerah 6 provinsi. Sedangkan sisanya
sebanyak 4 provinsi akan diselesaikan pada tahun 2009;
3) Tersedianya Citra Nusantara Jilid I: Tradisi Menjaga Keutuhan Negeri,
Jilid II: Tradisi Niaga Bangsa dan Jilid III: Tradisi Membina Negeri;
4) Tersedianya Naskah Sumber Arsip Seri: "Arsip Perjanjian Perbatasan
Wilayah RI Jilid III”;
5) Terlaksananya Pameran Arsip Arsip Wawasan Kebangsaan, Pameran
dalam rangka Seabad Kebangkitan Nasional dan Pameran dalam rangka
memperingati HUT R.I.;
6) Terlaksananya Pelayanan Kearsipan baik Layanan di Ruang Baca
maupun Layanan Jasa Kearsipan;
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009
1) Terlaksananya Pameran Arsip Wawasan Kebangsaan di 4 daerah dan
Pameran 64 Tahun Refleksi Kemerdekaan R.I.;
2) Terselenggaranya Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan dan Pemilihan
Unit Kearsipan Teladan di Lingkungan Instansi Pusat;
3) Terlaksananya Apresiasi Kearsipan Bagi Pelajar/Masyarakat, Sosialisasi
Kelembagaan ANRI, Sosialisasi Kearsipan, Fasilitasi Teknis Layanan
Pemanfaatan Arsip Statis, Workshop pengolahan arsip statis untuk
pengembangan database;
4) Terlaksananya bimbingan teknis dan terdistribusikannya hibah/bantuan
Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip ke 9 daerah provinsi;
5) Terlaksananya Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis
Teknologi Informasi di 9 Daerah Provinsi;
12
6) Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan
Arsip Statis di Daerah;
7) Tersedianya Prosedur Pengoperasian Modul Pengumpulan Data pada
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
8) Pengembangan Sistem dan Perangkat Pengoperasian Aplikasi
Pengelolaan Arsip di Internet;
9) Pengembangan Aplikasi Preservasi Arsip Elektronik yang Dibuat dengan
Aplikasi Perkantoran;
10) Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi
Barat, Gorontalo, dan Irian Jaya Barat;
11) Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Nusantara.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Program ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi ANRI.
a. Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008
ANRI telah menyelesaikan pembangunan Gedung Pengolahan Arsip (Gedung
P) Tahap II, Pembuatan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap I seluas
1.700 m2, Pengadaan Kendaraan Penyelamatan Arsip dan Penanggulangan
Bencana (Rescue), pengadaan Ambulance, Pengadaan A.C. Gedung G (Depo
Penyimpanan Arsip), rehabilitasi Gedung B (Gedung restorasi/repografi seluas
2.160 m2 serta pengadaan Inventaris keperluan kantor ANRI di Jakarta dan
Bogor.
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009
Sampai dengan Desember 2009, diperkirakan akan dapat diselesaikan
pembangunan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap II, pembangunan
Gedung Pengolahan Arsip (Gedung P) Tahap III, Pembangunan Tempat
Parkir, Pembuatan Maket, Pengadaan Peralatan Kantor, Pengadaan Alat
Visualisasi Kearsipan, Pengadaan Running Text, Rehabilitasi Gedung B, C, dan
D, pembuatan sertifikat tanah, Implementasi JIKN pada Pemerintah Provinsi
dan Implementasi Jaringan Sistem Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan
Daerah Provinsi.
13
C. Capaian Program dan Kegiatan Prioritas 2008 dan 2009
1. Kegiatan Prioritas Nasional
Untuk tahun 2008 dan 2009, ANRI tidak memiliki kegiatan yang menjadi
prioritas nasional.
2. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga
2.1 Capaian kegiatan prioritas Arsip Nasional Republik
Indonesia Tahun 2008 sebagai berikut :
a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Tersedianya Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan;
- Tersedianya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan
Arsip Dinamis;
- Terlaksananya akuisisi arsip Pemilu, Pilkada dan terselamatkan
arsip yang rusak akibat bencana;
- Terlaksananya Wawancara Sejarah Lisan mengenai “Kembalinya
GAM ke Pangkuan Ibu Pertiwi” sebanyak 19 Tokoh;
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Terselenggaranya Diklat Keterampilan sebanyak 3 Angkatan dan
Diklat Keahlian sebanyak 2 Angkatan;
- Terlaksananya Bantuan Beasiswa sebanyak 77 orang;
- Terlaksananya Kursus/Training Dalam sebanyak 232 orang dan
Luar Negeri sebanyak 14 orang;
- Terlaksananya Program Dana Dekonsentrasi Bidang Kearsipan
pada 31 Provinsi;
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
14
- Terselengaranya Seminar dan Pameran Kearsipan 100 Tahun
Kebangkitan Nasional, Delapan Dasa Warsa Sumpah Pemuda
dan Wawasan Kebangsaan;
- Terlaksananya Penyerahan Citra Daerah sebanyak 6 Provinsi
dan Citra Nusantara;
- Terlaksananya Survey Nasional tentang Pentingnya Arsip bagi
Masyarakat;
d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara
- Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengolahan Arsip 8 lantai,
Gedung Penunjang/Gudang Barang Inventaris, Pembuatan
Diorama tentang Sejarah Perjalanan Bangsa;
- Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis
berbasis TIK pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi;
- Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis dan
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK.
2.2 Perkiraan Capaian kegiatan prioritas Arsip Nasional
Republik Indonesia Tahun 2009 sebagai berikut :
a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Naskah RUU Kearsipan sudah dapat dibahas di Dewan
Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi Undang-undang;
- Disusunnya Peraturan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
- Tersedianya rancangan Renstra ANRI tahun 2010-2014;
- Terlaksananya akreditasi pada 2 lembaga kearsipan dan 3 unit
kearsipan serta tersertifikasinya 50 arsiparis;
- Terlaksananya supervisi pada 20 instansi pusat dan 16 instansi
pemerintah daerah;
- Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip pilkada pada
2 intansi lokal, 6 provinsi/kab/kota sebanyak 8 boks;
15
- Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu 2009
pada 5 instansi pusat, 4 provinsi, dan 5 kab/kota sebanyak
10 boks;
- Terlaksananya digitalisasi reformating arsip statis.
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Terlaksananya Diklat Arsip Masuk Desa yang dilaksanakan
melalui anggaran dekonsentrasi kearsipan pada 29 provinsi;
- Terselenggaranya Diklat fungsional arsiparis tingkat
Keterampilan sebanyak 75 orang dan tingkat Keahlian sebanyak
50 orang;
- Terselenggaranya Diklat pimpinan II-IV sebanyak 12 orang;
- Terlaksananya bantuan beasiswa bagi program D4, S1, S2, dan
S3 sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya Kursus/Training Dalam Negeri sebanyak 457
orang dan Luar Negeri sebanyak 5 orang.
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Terlaksananya bimbingan teknis dan terdistribusikannya
hibah/bantuan Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip ke 9
daerah provinsi;
- Terlaksananya Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis
Berbasis Teknologi Informasi di 9 lembaga kearsipan Daerah
Provinsi;
- Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Provinsi
Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Irian Jaya
Barat;
- Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Nusantara.
d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur
Negara
- Terlaksananya Pembangunan Gedung P (Pengolahan Arsip) 8
lantai, dan Rehabilitas Gedung B;
- Pembangunan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap II;
16
- Pengadaan CCTV, Alat Visualisasi Kearsipan, Pengadaan Runing
Text;
- Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 12 Lembaga
Kearsipan Daerah Provinsi;
- Implementasi JIKN pada Pemerintah daerah Provinsi.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Dengan berbagai kemajuan pembangunan kearsipan yang telah dicapai pada tahun
2008 dan perkiraan pencapaian tahun 2009, permasalahan, potensi, peluang dan
tantangan jangka menengah yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi
dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia serta tercapainya fokus prioritas
pembangunan kearsipan tahun 2010-2014 yaitu mengembangkan manajemen
arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, maka permasalahan, potensi, peluang dan tantangan Arsip Nasional
Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Permasalahan
1) Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
penyelenggaraan kearsipan secara nasional;
2) Pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan di tingkat daerah belum
dapat berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dan juga
rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
3) Belum optimalnya sinergisitas antara lembaga kearsipan dengan dunia
pendidikan khususnya pendidikan tingkat dasar (SD-SMP) dan menengah
(SMA) dalam hal pemasyarakatan kearsipan;
4) Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
5) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang
kearsipan di tingkat daerah sebagai akibat belum optimalnya penggunaaan
teknologi informasi dalam pemberian layanan arsip;
6) Belum optimalnya program penanggulangan penyelamatan arsip pasca
bencana sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
17
penanggulangan bencana, yang disebabkan terbatasnya SDM, anggaran, dan
peralatan pendukung;
7) Belum optimalnya digitalisasi reformating arsip statis;
8) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009, karena baru diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009;
9) Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan dalam rangka
mendukung pembangunan kearsipan.
B. Kekuatan
1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang merupakan
landasan operasional pembangunan kearsipan;
2) Setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan
kebangsaan pasti menghasilkan arsip, karena arsip merupakan bahan bukti
yang autentik dan reliable dalam pelaksanaan kegiatan;
3) Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa;
4) Arsip bersifat unik yang mengandung pengertian bahwa koleksi arsip tidak
terdapat di tempat lain. Sebagai contoh arsip teks proklamasi hanya ada di
Arsip Nasional Republik Indonesia dan tidak terdapat di tempat lain;
5) Dalam rangka ikut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Arsip
Nasional Republik Indonesia telah menjalin kerjasama (MoU) dengan
beberapa universitas negeri dan akan terus mengembangkan dengan
universitas lainnya di Indonesia dalam pembentukan Arsip Universitas
(University Archives);
6) Upaya pemasyarakatan arsip terus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan melalui : Arsip masuk desa, pembangunan diorama
sejarah perjalanan bangsa, program pemberian mobil layanan
masyarakat sadar arsip pada lembaga kearsipan provinsi, Citra
Daerah dan Citra Nusantara, dan pameran arsip;
7) Penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu, pilkada, dan arsip pasca bencana
akan terus dilakukan, seperti yang telah dilakukan pada beberapa
daerah yang terkena bencana , sebagai contoh : penyelamatan arsip pasca
Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), gempa bumi di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), banjir di Sumatera, Jawa Timur dan Jawa
Tengah, jebolnya tanggul Situ Gintung, dan gempa Sumatera Barat;
18
8) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis dan Dinamis (SIKS dan SIKD)
pada di pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN);
9) Ruang layanan publik yang dapat membantu dan melayani masyarakat akan
kebutuhan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarana JIKN;
10) Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa D4, S1, S2, dan S3
kearsipan baik di dalam dan luar negeri.
C. Peluang
1) Globalisasi teknologi dan informasi menuntut penerapan dan pengkajian
sistem informasi kearsipan berbasis TIK secara terus-menerus dan
berkesinambungan;
2) Penerapan Otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak pada
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semula bersifat
sentralistik menjadi desentralistik. Semua proses otonomi daerah mulai dari
likuidasi instansi vertikal di daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur
dan format kelembagaan, pemilihan kepala daerah secara langsung dan
masih banyak lagi proses politik maupun kenegaraan yang kesemuanya itu
terekam dalam arsip;
3) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Kebebasan Informasi Publik, semakin mengukuhkan peranan/arti penting
arsip dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahan dan
pembangunan;
4) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari
aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik
dan reliable;
5) Dengan semakin matangnya proses berkehidupan yang demokratis membuka
peluang untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia dengan lebih obyektif
melalui informasi yang terekam dalam arsip;
19
6) Dalam rangka mencegah dan mengurangi maraknya kasus sengketa wilayah
perbatasan dan kooptasi pulau-pulau terluar oleh negara tetangga Indonesia,
sangat diperlukan arsip sebagai alat bukti yang sah;
7) Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan
penyimpanan arsip pada instansi pemerintah dan swasta di pusat dan daerah
dalam rangka peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
D. Tantangan
1) Rendahnya kesadaran akan pentingnya pengeloaan arsip oleh lembaga-
lembaga negara, badan-badan pemerintahan, swasta maupun perorangan
akan membawa dampak buruk pada sistem penataan dan penyimpanan arsip;
2) Rendahnya kesadaran lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan,
swasta maupun perorangan dalam menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip
Nasional Republik Indonesia;
3) Apresiasi pemerintah relatif masih kecil terhadap pengembangan kearsipan,
hal ini ditandai dengan dukungan anggaran yang belum memadai terhadap
lembaga kearsipan baik di tingkat pusat maupun daerah;
4) Belum semua instansi pemerintah di tingkat pusat mempunyai unit kearsipan
yang berfungsi mengelola arsip;
5) Belum semua instansi kabupaten/kota mempunyai lembaga kearsipan
sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang organisasi perangkat daerah;
6) Otonomi daerah membawa implikasi pada penggabungan lembaga kearsipan
dan perpustakaan di daerah provinsi sebagai wujud perampingan organisasi
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kecenderungan tersebut
menyebabkan perhatian terhadap pembangunan kearsipan relatif lebih kecil
dibandingkan dengan pembangunan perpustakaan;
7) Minat untuk menjadi pejabat fungsional arsiparis semakin menurun
dikarenakan tunjangan arsiparis relatif kecil dan batas usia pensiun pada
arsiparis tingkat ahli masih 56 tahun dibandingkan dengan tugas dan
tanggung jawabnya terhadap pengamanan arsip yang dilaksanakan oleh
seorang arsiparis, hal ini dapat kita lihat dari data yang tersaji dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah arsiparis sebanyak
3431 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 3031 orang dan
20
arsiparis ahli sebanyak 400 orang. Pada tahun 2007 jumlah arsiparis sebanyak
3177 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 2719 orang dan
arsiparis ahli sebanyak 458 orang. Sedangkan tahun 2008 jumlah arsiparis
sebanyak 3284 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 2798
orang dan arsiparis ahli sebanyak 486 orang. Dari data yang tersaji tersebut
dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2006, maka tahun
2007 jumlah arsiparis mengalami penurunan sebanyak 254 orang atau
sebesar 7%, sedangkan tahun 2008 jumlah arsiparis mengalami penurunan
sebanyak 147 orang atau sebesar 4%. (Sumber: Direktorat Akreditasi dan
Profesi Kearsipan).
21
SISTEMATIKA PENULISAN
RENSTRA ANRI TAHUN 2010-2014
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi dan Permasalahan
Bab II VISI, MISI, dan TUJUAN
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis
Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI
Bab IV PENUTUP
Lampiran
Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Strategis Tahun 2010-2014
Matrik Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014
Matrik Pendanaan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014
22
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI
2.1 Visi
Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut,
maka disusunlah Visi pembangunan nasional 2005-2025 yaitu mewujudkan
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga)
agenda pembangunan yaitu :
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, ANRI sebagai
lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan
aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua
yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan fokus
pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dalam rangka mendukung peran tersebut di atas, maka ANRI merumuskan
Visi “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa”. Visi ini mengandung maksud
bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa.
Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang
dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang
informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta
terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan
keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
23
2.2 Misi
Dalam mewujudkan Visi “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa”
ditempuh melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan
pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan,
pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat
sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi
kemaslahatan bangsa.
2.3 Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia,
maka tujuan pembangunan kearsipan yang akan dicapai adalah:
1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai
Penyelenggara Kearsipan Nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti
yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
4. menjamin kepentingan perlindungan negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang
komprehensif dan terpadu;
24
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan, serta keamanan identitas dan jati diri sebagai bangsa;
dan;
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.
2.4 Sasaran Strategis
Fokus prioritas pembangunan kearsipan jangka menengah tahun 2010-2014
adalah mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut,
maka pembangunan kearsipan 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 3
(tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :
A. Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi,
dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara;
Target kinerja :
1. Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten/kota;
3. Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
B. Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di
lingkungan lembaga aparatur negara;
Target kinerja :
1. Tersedianya kompetensi arsiparis dan pengelola arsip yang profesional
dan sejahtera;
25
2. Tersedianya peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan
akreditasi dan sertifikasi SDM kearsipan;
3. Terakreditasinya lembaga dan unit kearsipan serta tersertifikasinya
arsiparis di pusat dan daerah;
4. Tersedianya kebijakan nasional pembangunan kearsipan di pedesaan;
5. Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) dan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-
TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
6. Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di lembaga negara/badan
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
C. Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen
negara.
Target kinerja :
1. Terselamatkan dan terlestarikannya arsip/dokumen negara yang bernilai
pertanggungjawaban nasional seperti arsip pemilu legislatif dan presiden
serta pilkada;
2. Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya inventarisasi arsip
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
3. Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan,
dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya;
4. Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan
pemerintah, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan.
Sedangkan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian ketiga Sasaran
Strategis tersebut, telah ditetapkan sasaran pendukung sebagai berikut :
Sasaran Pendukung :
Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif
dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI.
Target Kinerja :
26
1. Terwujudnya kebijakan kearsipan nasional yang berupa Peraturan Pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu;
3. Meningkatnya jumlah peraturan kearsipan;
4. Meningkatnya jumlah instansi/lembaga yang menggunakan jasa kearsipan;
5. Berkurangnya jumlah temuan dalam pengawasan internal.
27
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2010-2014, bahwa arah Pembangunan Jangka Menengah ke dua (RPJMN ke-
2) Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali
Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya
Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan maka telah ditetapkan
5 (lima) agenda utama Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 yaitu:
1. Agenda I : Pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
2. Agenda II : Perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Agenda III : Penegakan pilar demokrasi
4. Agenda IV : Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5. Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan bermartabat
Arah Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan
pada tercapainya agenda II yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang
baik, dengan strategi:
1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
28
Dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kearsipan diarahkan guna
mendukung tercapainya prioritas bidang Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, khususnya pada Fokus Prioritas VI yaitu
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Berkaitan
dengan hal tersebut, guna mempercepat terwujudnya prioritas dan fokus
prioritas RPJMN 2010-2014 sebagaimana tersebut di atas maka telah
ditetapkan 2 (dua) kegiatan prioritas Pembangunan Kearsipan sebagai
berikut:
1. Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan
Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI
dengan output/keluaran tersusunnya Peraturan Pelaksanaan
dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang
termasuk dalam Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik
Indonesia;
2. Pembinaan Kearsipan Pusat dengan output/keluaran
terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (SIKD-TIK) yang
termasuk dalam Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.
Untuk lebih jelasnya mengenai uraian prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan
prioritas bidang pembangunan kearsipan dalam RPJMN tahun 2010-2014
dapat dilihat pada matrik berikut ini :
29
MATRIK BAB VIII
BUKU II RPJMN 2010-2014 RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG HUKUM DAN APARATUR
BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sumber : Lampiran Matrik Buku II RPJMN 2010-2014
NO
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN
(Hasil Outcomes/Out-
put yang
diharapkan)
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL
ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar ) 2010 2014
VI. Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
BIROKRASI
Meningkat-nya kapasitas
birokrasi dan akuntabilitas
instansi pemerintah
Indeks Efektivitas
Pemerintahan(dari
skala -2,5 s.d. 2,5)
-0,29 0,5
Keme-neg.
PAN
Persenta-se Instansi
Pemerin-tah yang
dinilai akuntabel (%)
24 80
1 Peningkatan layanan hukum, pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan, dan
pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
Tersusunnya peraturan
pelaksanaan dari UU
No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Jumlah PP 4 PP 7 PP K) Program Dukungan
Manajemen dan
Penyelenggaraan Tugas Teknis
Lainnya ANRI
ANRI 7,0
- Jumlah Inpres
1 Inpres 1 Inpres K)
- Jumlah Perka. ANRI
1 Perka ANRI 52 Perka ANRI K)
2 Pembinaan kearsipan pusat
Terlaksananya penerapan
Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(SIKD-TIK)
- Jumlah instansi
pusat (IP) yang sudah
menerap-kan SIKD-
TIK
10 30 K) Program Penyelengga
raan Kearsipan Nasional
ANRI 11,4
30
MATRIK BUKU II RPJMN 2010-2014
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TOTAL ALOKASI 2010-2014
(Rp. Milyar ) 2010 2014
I PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI
Tersusunnya peraturan
pelaksanaan dari UU
No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
1. Persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan yang
dapat diselesaikan tepat waktu
100% 100% 322,3
2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan
yang diajukan unit kerja
20% 20%
3. Jumlah pengunjung ANRI
2.900 org 37.245 org
4. Persentase dokumen administrasi
perkantoran yang dapat diselesaikan
tepat waktu
90% 90%
5. Persentase
layanan di bidang hukum dan
kerjasama yang tepat sasaran
90% 90%
6. Persentase penyelesaian peraturan di
bidang kearsipan
100% 100%
7. Persentase
penyelesaian peraturan tentang
tugas dan fungsi unit kerja
100% 100%
8. Persentase penyelesaian SOP unit kerja
100% 100%
9. Persentase penyelesaian
adminstrasi kepegawaian
terkait dengan kenaikan pangkat dan usulan
pensiun pegawai
100% 100%
10. Persentase
penempatan pegawai sesuai
dengan kompeten
100% 100%
11. Persentase
peningkatan kualitas pengelolaan,
penatausahaan anggaran/barang
dan pertanggung jawaban serta pelaporannya
100% 100%
12. Persentase ketersedian
pedoman pengelolaan/data
base arsip dinamis dan ketersedian
program/daftar arsip vital serta ketepatan waktu
pendistribusian surat/barang
cetakan
100% 100%
13. Jumlah laporan
hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di
bidang kearsipan
6 Laporan 30 Laporan
14. Jumlah
instansi/perusahaa
8 Instansi 40 Instansi
31
Sumber : Lampiran Matrik Buku II RPJMN 2010-2014
n yang
memanfaatkan jasa kearsipan
1. Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai
di lingkungan ANRI
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari
UU No.43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
- Jumlah PP - Jumlah Inpres - Jumlah Perka. ANRI
- 4 PP tentang: · Sistem
Kearsipan Nasional
(SKN), Sistem
Informasi Kearsipan Nasional
(SIKN), Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional
(JIKN); · Pengelola-an
Arsip Dinamis; · Pengelola-an
Arsip Statis; dan
· Penyusutan Arsip - 1 Inpres,
dan - 1 Perka
ANRI
7 PP, 1 Inpres, 52 Perka ANRI
7,0
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR ANRI
Meningkatnya
efektifitas pemenuhan
sarana dan prasarana kantor untuk
mendukung layanan arsip
Persentase
pemenuhan sarana dan prasarana kantor
untuk mendukung layanan arsip
100% 100% 85,6
III PROGRAM PENYELENGARAAN
KEARSIPAN NASIONAL
Terlaksananya penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (SIKD-
TIK)
1. Persentase lembaga dan unit
kearsipan yang sudah terakreditasi
5% 25% 207,3
2. Persentase lembaga Negara dan
badan pemerintah pusat yang memiliki
pedoman kearsipan secara terpadu
5% 75%
3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah
pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip
(JRA)
5% 25%
4. Persentase hasil
rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input
penyempurnaan sistem kearsipan
bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan
kabupaten/Kota
80% 80%
5. Jumlah pendidikan
dan pelatihan yang diselenggarakan
2 angkatan
diklat penciptaan
Arsiparis
6 angkatan
diklat penciptaan
Arsiparis
-
1500 peserta
diklat teknis
750 peserta diklat teknis
2250 peserta diklat teknis
1 Pembinaan kearsipan pusat
Terlaksananya penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-
TIK)
Jumlah instansi pusat dan Lembaga
Kearsipan Pusat yang sudah menerapkan
SIKD-TIK
10 instansi pusat
30 instansi pusat 11,4
TOTAL ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010-2014 615,2
32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Kearsipan
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kearsipan yaitu:
1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan, serta ANRI sebagai Penyelenggara Kearsipan
Nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan;
4. menjamin kepentingan perlindungan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip
yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai
suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi,
sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai
identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
maka telah dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis dan 1(satu) sasaran
pendukung sebagai berikut :
33
Sasaran Strategis :
1. Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur
negara;
2. Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional
di lingkungan lembaga aparatur negara;
3. Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian
arsip/dokumen negara.
Sasaran Pendukung :
Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif
dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kearsipan
sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditetapkan strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan sebagai berikut :
A. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama
Untuk mencapai sasaran pertama yaitu mewujudkan pengelolaan arsip
yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di
lingkungan lembaga aparatur negara, maka ditetapkan strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi
Untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tersebut di atas, dan setelah
dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
1) Menghasilkan kajian kebijakan tentang Norma, Standar, Pedoman, dan
Kriteria (NSPK) kearsipan yang dapat menjadi pedoman implementasi
bagi para perencana dan pengambil keputusan, baik pemerintah,
swasta, maupun masyarakat;
34
2) Mengembangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan serta
mendukung program pendidikan lanjutan dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
3) Menciptakan dan mengembangkan paket teknologi dan model sistem
informasi kearsipan sebagai salah satu kontribusi lembaga bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan
kearsipan nasional;
4) Mengembangkan diri sebagai pusat unggulan melalui diseminasi dan
sosialisasi hasil kajian serta menciptakan jaringan dan peluang kerja
sama;
5) Melaksanakan kegiatan secara optimal agar mampu memberikan
outcome terbaik bagi lembaga sebagai salah satu bentuk
keprofesionalan lembaga.
2. Kebijakan
1) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan
sistem kearsipan nasional;
2) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan
sistem kearsipan dinamis dan statis;
3) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan
sistem informasi kearsipan;
4) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan
jaringan informasi kearsipan nasional;
5) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan
teknologi kearsipan.
3. Program
Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditetapkan program sebagai
berikut :
3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
3.1.1 Tujuan
35
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
kearsipan yang profesional melalui pengembangan manajemen
arsip/dokumen negara yang modern.
3.1.2 Sasaran
1) Tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan
sistem kearsipan dinamis dan statis baik konvensional
maupun elektronik;
2) Tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan
sistem informasi kearsipan dinamis dan statis baik
konvensional maupun elektronik.
3.1.3 Indikator Kinerja Outcome
1) Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang
menjadi NSPK;
2) Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan
statis yang menjadi NSPK.
3.2 Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif
3.2.1 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Kearsipan Nasional.
1) Pengkajian dan pengembangan norma dan standar
kearsipan dinamis dalam rangka membangun sistem
kearsipan yang andal, sistematis, utuh dan menyeluruh;
(Prioritas K/L)
2) Pengkajian dan pengembangan norma dan standar
kearsipan statis dalam rangka membangun sistem kearsipan
sehingga terwujud Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
(JIKN); (Prioritas K/L)
36
3) Pengkajian dan pengembangan terhadap prasarana dan
sarana kearsipan dalam rangka standarisasi untuk
mendukung penyelenggaraan kearsipan dinamis;
4) Pengkajian dan pengembangan terhadap prasarana dan
sarana kearsipan dalam rangka standarisasi untuk
mendukung penyelenggaraan kearsipan statis;
5) Pengkajian kelembagaan unit kearsipan dalam rangka
mengembangkan standar unit kearsipan dalam mengelola
arsip dinamis;
6) Pengkajian lembaga kearsipan daerah dalam rangka
meningkatkan standar pengelolaan arsip statis sebagai
memori kolektif dan jati diri bangsa;
7) Pengkajian terhadap SDM kearsipan di lembaga negara
tingkat pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
kearsipan dinamis;
8) Pengkajian terhadap SDM kearsipan pada lembaga
pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk
mendukung penyelenggaraan kearsipan statis terutama
dalam menyelenggarakan JIKN.
3.2.2 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi Kearsipan
1) Pengkajian dan pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN) ;
2) Pengkajian dan pengembangan pengelolaan arsip elektronik;
3) Pengkajian dan pengelolaan arsip untuk aktivitas berbasis
web di lingkungan pemerintahan;
4) Pengelolaan isi portal JIKN;
5) Penambahan basis data arsip pilkada dan JIKN;
6) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan
Nasional (SIKN);
7) Pengembangan pedoman ekstraksi informasi publik yang
dikecualikan terkandung dalam arsip baik dalam format
kertas maupun elektronik;
37
8) Pengkajian dan pengembangan teknologi Informasi
Kearsipan;
9) Penyelenggaraan Rakor JIKN;
10) Penyusunan materi diseminasi khasanah arsip statis ANRI
melalui internet.
B. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua
Untuk mencapai sasaran kedua yaitu Mewujudkan usaha-usaha pembinaan
kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara,
maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi
Untuk mencapai sasaran kedua sebagaimana tersebut di atas, dan setelah
dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
1) Melaksanakan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan
pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan
perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
2) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara
dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara
dan perusahaan swasta, serta masyarakat luas;
3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua
komponen bangsa;
4) Melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM
kearsipan;
5) Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.
2. Kebijakan
1) Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan
usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan
dan partai politik melalui pengembangan mekanisme supervisi,
ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang
38
lebih komprehensif dan peningkatan peran SDM secara partisipatif baik
dari ANRI maupun dari instansi yang di supervisi;
2) Mendorong peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan
usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan
dan partai politik melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan
konsultasi, ketersedian pedoman maupun instrumen pendukung
bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
3) Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa melalui peningkatan
kualitas kurikulum, metodologi pengajaran serta kualitas pengajar;
4) Mendorong peningkatan kualitas akreditasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit
kearsipan serta SDM kearsipan melalui ketersediaan pedoman dan
instrumen pendukung penilaian akreditasi dan sertifikasi, peningkatan
koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang mempunyai otoritas
mengeluarkan penilaian akreditasi maupun sertifikasi ;
5) Mendorong peningkatan kualitas pejabat fungsional arsiparis melalui
pelaksanaan diklat/kursus kearsipan, upaya peningkatan
tunjangan/kesejahteraan arsiparis dan batas usia pensiun arsiparis
sampai usia 60 tahun.
3. Program
Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditetapkan program sebagai
berikut :
3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
3.1.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
kearsipan yang profesional melaui pengembangan manajemen
arsip/dokumen negara yang modern.
39
3.1.2 Sasaran
1) Terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis
yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan
badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
3) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di
lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kearsipan.
3.1.3 Indikator Kinerja Outcome
1) Persentase lembaga/unit kearsipan yang telah terakreditasi;
2) Persentase lembaga negara dan badan pemerintah pusat
yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu;
3) Persentase lembaga negara dan badan pemerintah pusat
yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA);
4) Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan
sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi
lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
5) Jumlah pendidikan dan pelatihan kearsipan yang
diselenggarakan.
3.2 Kegiatan Pokok dan Kegiatan Indikatif
3.2.1 Pelaksanaan Akreditasi dan Profesi kearsipan
1) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga/unit kearsipan
dan SDM kearsipan; (Prioritas K/L dan
Pengarusutamaan)
2) Bimbingan arsiparis dan tim penilai angka kredit arsiparis;
3) Pembinaan dan penilaian angka kredit arsiparis madya;
4) Penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan tingkat
nasional;
40
5) Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnya;
6) Fasilitasi kegiatan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI);
7) Penyempurnaan pedoman mekanisme kerja arsiparis;
8) Rakor dan sosialisasi pedoman umum penyelenggaraan
akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
3.2.2 Pembinaan kearsipan Pusat
1) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis
Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (SIKD-TIK);
(Prioritas Bidang dan Pengarusutamaan)
2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas K/L)
3) Penerapan Standard University Archives dan Sistem
Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi, Informasi,
dan Komunikasi (SIKS-TIK) pada Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta;
4) Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
5) Rakor Evaluasi bimbingan dan konsultasi kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
6) Penyelenggaraan konsultasi pertimbangan dan
persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lembaga negara
dan badan pemerintah pusat;
7) Penyelenggaraan supervisi kearsipan di lembaga negara
dan badan pemerintah pusat;
8) Rakor hasil bimbingan dan supervisi sistem kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
9) Penyelenggaraan pemilihan unit kearsipan teladan di
instansi pemerintah pusat;
10) Penyelenggaraan Seminar Peran Pengelolaan Arsip Dinamis
dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.
41
3.2.3 Pembinaan Kearsipan Daerah
1) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK);
(Prioritas K/L dan Pengarusutamaan)
2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas K/L)
3) Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; (Prioritas K/L)
4) Peningkatan masyarakat sadar arsip untuk provinsi dan
kabupaten/kota; (Prioritas K/L)
5) Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6) Evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi
kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
7) Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi penyusunan
Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Pemerintah Kabupaten/Kota;
8) Penyelenggaraan konsultasi pengelolaan arsip statis pasca
otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota;
9) Penyelenggaraan supervisi kearsipan di Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10) Evaluasi Penyelenggaraan Supervisi Kearsipan di
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Arsip Masuk
Desa;
12) Penyelenggaraan rapat koordinasi kearsipan bagi lembaga
kearsipan daerah provinsi;
13) Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kearsipan Teladan;
14) Diseminasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan
Kriteria (NSPK) Kearsipan ;
15) Konsultasi dan Bimbingan bagi pengelolaan arsip
masyarakat.
3.2.4 Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
1) Penyelenggaraan diklat penciptaan jabatan fungsional
arsiparis; (Prioritas K/L dan Pengarusutamaan)
42
2) Penyelenggaraan diklat kearsipan melalui dana
dekonsentrasi;(Prioritas K/L)
3) Penyelenggaraan diklat teknis kearsipan;
4) Penyusunan program, modul, dan kurikulum diklat
kearsipan.
5) Pengembangan laboratorium sistem kearsipan;
6) Penyusunan program diklat fungsional arsiparis;
7) Penciptaan visualisasi media belajar;
8) Pengembangan perpustakaan Pusdiklat Kearsipan;
9) Evaluasi pasca diklat;
10) Diskusi Ilmiah para pengajar/widyaiswara;
11) Melaksanakan kegiatan Tata Usaha Pusdiklat Kearsipan;
C. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga
Untuk mencapai sasaran ketiga yaitu mewujudkan usaha penyelamatan
dan pelestarian arsip/dokumen negara, maka ditetapkan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi
Untuk mencapai sasaran ketiga sebagaimana tersebut di atas, dan setelah
dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di
bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan
konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian
arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan,
organisasi massa, dan partai politik;
2) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh
jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan
memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk
memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang
diinginkan;
3) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik
dengan tersedianya server storage arsip statis hasil alih media arsip
43
menjadi format digital yang memuat seluruh khasanah arsip statis yang
tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemelihaaan arsip
sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka
mempertahankan kondisi fisik arsip, guna melestarikan nilai guna arsip
yang terkandung di dalamnya;
4) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan
naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan
untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun
kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di
luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip;
2. Kebijakan
1) Mendorong peningkatan kualitas kinerja termasuk kualitas hasil
penyelamatan dan pelestarian arsip melalui analis kebijakan, pengkajian
dan prakarsa strategi di bidang kearsipan dan peningkatan kualitas
koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk
sinkronisasi dan sinergi antara program dan anggaran;
2) Mempersiapkan sistem deskripsi untuk arsip elektronik sebagai persiapan
kemungkinan penyerahan arsip elektronik agar dapat diakses oleh
pengguna dan mendukung program Centre of Excellence sebagai wujud
dari Memory of The World bagi ANRI dari khasanah arsip statis masa
VOC yang rencananya dibuatkan sistem dan akan didigitalisasi sehingga
dapat terhubung secara internasional. Dalam hal ini arsip VOC dalam 5
tahun mendatang sudah dibuatkan jalan masuknya baik dalam bentuk
daftar arsip ataupun inventaris, sementara sistem aplikasinya disiapkan
oleh NAN Belanda;
3) Mendorong terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip melalui alih
media arsip sesuai skala prioritas dan mendorong terlaksananya
pemeliharaan dan perawatan arsip secara baik dan benar, sesuai standar
dan prosedur yang berlaku;
4) Memenuhi standar pemanfaatan arsip kepada masyarakat dengan
meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pemanfaatan arsip
yang diperlukan dan meningkatkan kemudahan akses pemanfaatan arsip
kepada masyarakat;
44
3. Program
Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah program sebagai
berikut :
3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
3.1.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
kearsipan yang profesional melaui pengembangan manajemen
arsip/dokumen negara yang modern.
3.1.2 Sasaran
1) Meningkatnya penilaian dan akuisisi arsip untuk
memperkaya khasanah arsip serta untuk menjamin
terselamatkan dan terlestarikannya arsip demi generasi
mendatang;
2) Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya daftar
arsip, inventarisasi arsip, dan guide yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
3) Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya
pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya
kerusakan fisik maupun informasinya;
4) Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk
kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan
ilmu pengetahuan.
3.1.3 Indikator Kinerja Outcome
1) Jumlah arsip yang diakuisisi;
2) Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti
pengakuisisian dan pemusnahan arsip;
45
3) Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik,
kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat;
4) Jumlah inventaris arsip konvensional, audio visual,
elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat;
5) Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik,
kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat;
6) Jumlah arsip rusak yang direstorasi;
7) Jumlah arsip yang dialihmedia/reproduksi;
8) Jumlah hasil pengujian arsip dan bahan kearsipan;
9) Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan;
10) Jumlah pameran arsip yang diselenggarakan;
3.2 Kegiatan Pokok dan Kegiatan Indikatif
3.2.1 Penilaian dan Akuisisi Arsip
1) Monitoring dan Penyelamatan Arsip/Dokumen Negara
mengenai Pemilu Presiden dan Legislatif tahun
2009;(Prioritas K/L)
2) Penilaian dan Akuisisi arsip Kabinet Indonesia Bersatu;
(Prioritas K/L)
3) Penyelamatan dan pelestarian arsip pasca bencana;
(Prioritas K/L)
4) Pelacakan dan penelusuran arsip Supersemar;
5) Penyelamatan dan pelestarian arsip pilkada;
6) Penyelamatan arsip partai politik peserta pemilu tahun
2009;
7) Penyelamatan dan pelestarian arsip perbatasan wilayah
dan batas negara;
8) Penilaian dan Akuisisi arsip lembaga peradilan di Indonesia;
9) Penyelamatan arsip organisasi kemasyarakatan bidang
keagamaan;
10) Penyelamatan arsip tokoh nasional/pelaku sejarah;
11) Perekaman para tokoh/pelaku sejarah pembentukan dan
pemekaran wilayah serta konflik di daerah melalui
wawancara sejarah lisan;
46
12) Wawancara sejarah lisan mengenai kembalinya GAM ke
pangkuan ibu pertiwi, OPM, RMS, dan konflik lainnya;
13) Penyelamatan dan pelestarian arsip perusahaan/BUMN;
14) Workshop penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen
BUMN sebagai dampak revitalisasi;
15) Penelusuran dan penyelamatan arsip bangunan
sejarah/bangunan negara Indonesia;
16) Penelusuran jejak masyarakat Suriname yang telah kembali
ke Indonesia.
3.2.2 Pengolahan Arsip Statis
1) Pengolahan arsip konvensional VOC;
2) Pengolahan arsip konvensional Hindia Belanda;
3) Pendataan dan Inventarisasi arsip konvensional Setelah
Tahun 1945;
4) Pengolahan arsip foto;
5) Pengolahan arsip film;
6) Pengolahan arsip video;
7) Pengolahan arsip rekaman suara;
8) Pengolahan arsip microfilm;
9) Pengolahan arsip peta (kartografi);
10) Pengolahan arsip kearsitekturan;
11) Pengolahan arsip elektronik;
12) Pengolahan dan ekspose arsip lembaga negara/badan
pemerintah yang diakuisisi;
13) Pengolahan arsip perusahaan yang diakuisisi;
14) Pengolahan arsip organisasi massa/organisasi politik yang
diakuisisi;
15) Pengolahan arsip perseorangan yang diakuisisi;
16) Pemeliharaan Keakurasian dan Keabsahan data yang
diolah
3.2.3 Preservasi Kearsipan
1) Penyelamatan dan pelestarian arsip pasca bencana;
(Prioritas K/L)
2) Implementasi pengamanan arsip melalui sistem barcode;
(Prioritas K/L)
47
3) Penataan arsip konvensional sesuai dengan nomor
inventaris (registrasi arsip);
4) Penyimpanan arsip berdasarkan peta lokasi penyimpanan
yang ditentukan sesuai standar penyimpanan;
5) Pemyimpanan dan Penataan arsip film;
6) Penyimpanan dan Penataan arsip video dan rekaman
suara;
7) Penyimpanan dan penataan arsip microfilm;
8) Penyimpanan dan Penataan arsip foto;
9) Penyimpanan dan Penataan arsip konvensional;
10) Restorasi arsip konvensional;
11) Penataan dan pendataan arsip kartografi dan
kearsitekturan;
12) Restorasi arsip media baru;
13) Alih media arsip film;
14) Alih media arsip foto;
15) Alih media microfilm;
16) Pembuatan microfilm negatif dan positif koleksi Hindia
Belanda;
17) Digitalisasi arsip statis(foto, peta, dan kertas);
18) Digitalisasi arsip video dan rekaman suara;
19) Pengujian arsip dan bahan kearsipan;
20) Fumigasi gedung depo arsip konvensional;
21) Pengadaan peralatan alih media film dan microfilm;
22) Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber.
3.2.4 Pemanfaatan Arsip
1) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ” Arsip
Citra Daerah”; (Prioritas K/L)
2) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ” Arsip
Citra Nusantara jilid V”; (Prioritas K/L)
3) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ”Arsip
Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia
jilid V”; (Prioritas K/L)
48
4) Penerbitan Naskah Sumber ”khasanah arsip ANRI” Seri:
Citra Daerah (Prioritas K/L)
5) Operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Arsip
Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6) Pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan;
7) Fasilitasi teknik pelayanan pemanfaatan arsip statis;
8) Penyelenggaraan Layanan arsip konvensional periode
sebelum dan setelah 45, media baru, dan kartografi;
9) Penyelenggaraan pameran kearsipan;
10) Diseminasi dan sosialisasi informasi arsip statis;
11) Pembuatan dan penyebarluasan brosur;
12) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
(Pengarusutamaan)
D. Pencapaian Sasaran Pendukung
Untuk mencapai sasaran pendukung yaitu Mewujudkan koordinasi dalam
perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan
sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam
rangka menunjang kinerja ANRI, maka ditetapkan strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi
Untuk mencapai sasaran pendukung sebagaimana tersebut di atas, dan
setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :
1) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
terhadap seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran
yang berbasis kinerja;
2) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh pada
seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
ANRI;
3) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
terhadap seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan
secara transparan dan akuntabel;
49
4) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
organisasi dan ketatalaksanan, kepegawaian, hukum, kehumasan,
keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
5) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
6) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui
beasiswa S1, S2, S3, dan diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun
luar negeri;
7) Meningkatkan promosi layanan pusat jasa kearsipan secara terus
menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
8) Meningkatkan kualitas pusat jasa kearsipan dalam pembenahan arsip
di instansi pemerintah maupun swasta;
9) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
terhadap seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap
pegelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan
1) Peningkatan kualitas perencanaan penyusunan program dan anggaran
yang berbasis kinerja;
2) Peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja ANRI;
3) Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kehumasan;
4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi keuangan dan
pengelolaan perlengkapan/kekayaan Arsip Nasional Republik
Indonesia;
5) Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6) Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang
kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyusunan produk
hukum bidang kearsipan;
7) Peningkatan kualitas kompetensi SDM kearsipan dan layanan
administrasi kepegawaian;
8) Peningkatan kualitas layanan pusat jasa kearsipan pada instansi
pemerintah dan swasta;
50
9) Peningkatan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien terhadap
pengelolaan keuangan negara di lingkungan ANRI.
3. Program
Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah program sebagai
berikut :
3.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia
3.1.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas
pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan
kenegaraan dan pemerintahan.
3.1.2 Sasaran
1) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan
perencanaan program dan anggaran;
2) Meningkatnya pemberitaan tentang kearsipan yang dimuat
di media massa maupun elektronik;
3) Terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan;
4) Meningkatnya jumlah produk hukum kearsipan yang
disahkan menjadi peraturan kearsipan;
5) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
ANRI;
6) Meningkatnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai
dengan keahliannya;
7) Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
8) Meningkatnya jumlah pengelolaan adminstrasi keuangan
yang baik dan tepat waktu;
9) Meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan
pengelolaan APBN ANRI yang ditindaklanjuti;
51
10) Meningkatnya jumlah perusahaan dan instansi pemerintah
yang menggunakan jasa kearsipan.
3.1.3 Indikator Kinerja Outcome
1) Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang
dapat diselesaikan tepat waktu;
2) Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit
kerja;
3) Persentase informasi/pemberitaan bidang kearsipan yang
disajikan melalui media massa maupun elektronik;
4) Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat
diselesaikan tepat waktu;
5) Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan;
6) Persentase penyelesaian peraturan tentang pelaksanaan
tugas dan fungsi unit kerja;
7) Jumlah pengunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia;
8) Persentase layanan di bidang hukum yang tepat sasaran;
9) Persentase penyelesaian SOP unit kerja;
10) Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan
kompetensi;
11) Persentase ketepatan pelayanan pengurusan kepegawaian;
12) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan,
penatausahaan anggaran beserta pertanggungjawaban
dan pelaporan;
13) Persentase temuan pengawasan/pemeriksaan/pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti;
14) Jumlah instansi/perusahaan yang memanfaatkan jasa
kearsipan.
3.2 Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif
1) Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan
Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Ketatausahaan
52
Pimpinan, serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan
ANRI.
1) Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa melalui Media
Massa dan Elektronik; (Prioritas K/L)
2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ANRI;
3) Penyusunan Penetapan Kinerja Arsip Nasional Republik
Indonesia;
4) Penyusunan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik
Indonesia (Renstra ANRI);
5) Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia
(Masterplan ANRI);
6) Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan
Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia;
7) Penyelenggaraan Rakernis Program dan Anggaran;
8) Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional Republik
Indonesia;
9) Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) Arsip Nasional
Republik Indonesia;
10) Penyusunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip
Nasional Republik Indonesia;
11) Penyempurnaan dan Sosialisasi Aplikasi RAB;
12) Penyempurnaan Standar Biaya Khusus;
13) Penyempurnaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
14) Penyusunan evaluasi program kinerja;
15) Penyusunan LAKIP ANRI; (Pengarusutamaan)
16) Penyusunan Laporan Triwulan ANRI;
17) Penyusunan Laporan Tahunan ANRI;
18) Penyusunan Executive Report;
19) Evaluasi pelaksanaan Renstra ANRI Tahun 2004-2009;
20) Penyelesaian ketatausahaan pimpinan;
21) Sosialisasi kelembagaan ANRI melalui media cetak, televisi
dan radio;
22) Pengelolaan/Pengembangan website ANRI;
53
23) Penerbitan majalah kearsipan ANRI;
24) Peliputan kegiatan dan perekaman peristiwa penting;
25) Penyelenggaraan apresiasi kearsipan bagi pelajar dan
mahasiswa;
26) Optimalisasi keprotokolan;
27) Forum bakohumas;
28) Penyusunan bahan hearing DPR;
29) Penyelenggaraan Temu Teknis di lingkungan unit eselon I;
30) Pembuatan bahan publikasi booklet dan leaflet;
31) Revisi visual profil ANRI;
32) Safari Lembaga;
33) Pembuatan C.D. interaktif;
34) Pembuatan pusat informasi dan publikasi ANRI (media
center);
35) Promosi dan publikasi kearsipan;
36) Lomba karya tulis bidang kearsipan;
37) Pembuatan komputer interaktif;
38) Pembuatan data base penghubung antar lembaga.
2) Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan
Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan
ANRI.
1) Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;(Prioritas Bidang)
2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kearsipan;
(Prioritas K/L)
3) Penyusunan Kumpulan peraturan daerah dan pusat serta
referensi hukum (SJDIH);
4) Penyusunan SOP di lingkungan ANRI; (Prioritas K/L dan
Pengarusutamaan)
5) Penyusunan naskah kerjasama pengembangan kearsipan
dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri; (Prioritas
K/L)
6) Pemberian bantuan beasiswa diploma, sarjana, dan pasca
sarjana; (Prioritas K/L)
54
7) Training/kursus kearsipan di dalam negeri dan luar negeri;
(Prioritas K/L)
8) Pembentukan peraturan tentang standar pelayanan arsip;
9) Pembentukan peraturan yang mencakup materi tentang
penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan,
penataan, dan pengelolaan arsip;
10) Pembentukan peraturan tentang sistem administrasi negara
dalam rangka memposisikan arsip;
11) Pembentukan peraturan tentang kriteria arsip dan proses
pembuatan arsip yang memenuhi aspek keabsahan;
12) Penyempurnaan penjabaran tugas dan fungsi organisasi
ANRI;
13) Penyempurnaan tata kerja dan struktur organisasi ANRI;
(Pengarusutamaan)
14) Penyusunan mekanisme penyediaan informasi;
15) Pendidikan dan pelatihan CPNS;
16) Pengelolaan tunjangan pengelolaan arsip statis;
17) Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan;
18) Penyelenggaraan fasilitas Poliklinik/obat-obatan;
19) Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala;
20) Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
(Pengarusutamaan)
21) Penyesuaian ijazah dan ujian dinas;
22) Penilaian angka kredit jabatan fungsional;
(Pengarusutamaan)
23) Penyusunan Penyempurnaan standar kompetensi jabatan
struktural;
24) Diklat pimpinan tingkat I-IV;
25) Diklat teknis kepegawaian; (Pengarusutamaan)
26) Pembinaan pegawai; (Pengarusutamaan)
27) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
28) Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan administrasi
pegawai;
55
29) Penyelenggaraan uji kompetensi pejabat struktural;
(Pengarusutamaan)
30) Penyempurnaan evaluasi jabatan di lingkungan ANRI;
31) Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional umum;
32) Penyusunan pedoman pola dasar mutasi pejabat struktural
yang disusun; (Pengarusutamaan)
33) Pencetakan Peraturan Kepala dan Keputusan Kepala ANRI
tentang organisasi dan tata kerja ANRI dari tahun 1974 s.d.
2009;
34) Penyebarluasan produk hukum;
35) Harmonisasi dan sinkronisasi Keputusan Kepala ANRI;
36) Penyuluhan hukum pegawai ANRI; (Pengarusutamaan)
37) Penyelenggaraan Program legislasi ANRI;
38) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri;
39) Rakor Penyelesaian Mekanisme Kerja antar Unit di
Lingkungan ANRI;
40) Penyelenggaraan Seminar Kearsipan dan Kesehatan.
3) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta
pelayanan penunjang pelaksanaan tugas ANRI.
1) Pengelolaan gaji, lembur, honorarium, dan tunjangan;
2) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan
tubuh;
3) Pengadaan pakaian dinas pegawai;
4) Pemeliharan dan perawatan gedung kantor;
5) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor;
6) Perawatan kendaraan bermotor;
7) Perawatan sarana gedung;
8) Pembayaran langganan daya dan jasa;
9) Pembayaran jasa keamanan dan kebersihan;
10) Penerimaan dan pengiriman surat dinas;
11) Honor pengelola APBN;
12) Pembayaran langganan internet;
13) Pengadaan keperluan kantor;
14) Pengadaan peralatan rumah tangga;
56
15) Operasional perkantoran;
16) Pengelolaan perjalanan dinas pimpinan;
17) Implementasi SAPP;
18) Pengelolaan administrasi keuangan;
19) Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan;
20) Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas;
21) Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
22) Sistem akuntansi BMN;
23) Inventarisasi BMN;
24) Pengadaan bahan-bahan kearsipan;
25) Pencetakan agenda dan map;
26) Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan
jasa; (Pengarusutamaan)
27) Sosialisasi petunjuk pelaksanaan PNBP;
28) Pemutakhiran data BMN;
29) Pendistribusian barang inventarisasi;
30) Pendistribusian barang non inventaris;
31) Pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan bukti
kepemilikan arsip;
32) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BMN;
33) Penyusunan prosedur tetap kerumahtanggaan;
34) Pendataan dan penataan arsip inaktif;
35) Penyusunan Pedoman Arsip Vital;
36) Inventarisasi Arsip Vital ANRI;
37) Penyusunan Daftar Pencarian Arsip yang memiliki nilai guna
Sejarah;
38) Penyusunan Pedoman Arsip Terjaga;
39) Inventarisasi Arsip Terjaga;
40) Penyediaan basis data arsip aktif unit kerja di lingkungan
ANRI
41) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengaksesan arsip dinamis
dan JRA Substantif ANRI;
42) Peningkatan kapasitas basis data arsip inaktif ANRI;
43) Pembuatan laboratorium sistem kearsipan;
57
44) Penyusunan pedoman pengamanan internal di lingkungan
ANRI;
45) Pengamanan internal di lingkungan ANRI;
46) Pengamanan eksternal di lingkungan ANRI
47) Penyelenggaraan Lomba Kearsipan di lingkungan ANRI;
4) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
ANRI.
1) Pengawasan internal ANRI;(Pengarusutamaan)
2) Optimalisasi audit di ANRI;
3) Pemantauan pelaksanaan dana dekonsentrasi;
4) Forum bersama aparat pengawasan intern pemerintah;
5) Review laporan keuangan ANRI;
6) Evaluasi kegiatan di lingkungan ANRI;
7) Pemantauan hibah BMN di lingkungan kearsipan daerah;
8) Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor;
9) Penerapan Pakta Integritas bagi pejabat eselon I-
III;(Pengarusutamaan)
10) Pelaksanaan pengisian laporan LHKPN bagi pejabat ANRI;
(Pengarusutamaan)
11) Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
(Pengarusutamaan)
5) Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan,
Penyimpanan, dan Perawatan Arsip.
1) Penjajagan kerjasama kearsipan dengan instansi pusat dan
daerah; (Pengarusutamaan)
2) Monitoring/evaluasi pasca layanan jasa;
3) Presentasi aplikasi pengelolaan dokumen/arsip inaktif
berbasis Teknologi Informasi;
4) Pelaksanaan jasa penataan, pemeliharan dan perawatan,
serta penyimpanan arsip komersial.
58
3.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip
Nasional Republik Indonesia
3.3.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan
yang bersifat fisik berupa pembangunan/rehabilitasi dan
peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal Arsip
Nasional Republik Indonesia.
3.3.2 Sasaran
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk
mendukung pelaksanaan tugas kearsipan;
3.3.3 Indikator Kinerja Outcome
Persentase pemenuhan sarana dan sarana untuk mendukung
pelaksanaan tugas kearsipan.
3.4 Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif
3.4.1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana.
1) Pembangunan gedung kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat
Bogor;
2) Pembangunan gedung pengolahan arsip 8 lantai keperluan
transit arsip, fumigasi arsip, pemilahan (sortir) arsip, dan
pemusnahan arsip (lanjutan) Tahap IV;
3) Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor ANRI
Pusat dan Pusdiklat Bogor;
4) Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Elektronik;
5) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana kantor ANRI
pusat dan Pusdiklat Bogor;
6) Rehabilitasi jaringan listrik.
E. Penataan Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia
Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) maka perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan apa
yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
59
Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada
hakekatnya Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang menyangkut 3 (tiga) aspek penting yaitu :
1. 1. Kelembagaan (organisasi)
2. 2. Ketatalaksanaan (business process)
3. 3. Sumber Daya Manusia Aparatur
Selaras dengan hal tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia
saat ini juga sedang melakukan upaya reformasi pada 3 (tiga) aspek tersebut
dan juga struktur organisasi ANRI sebagai bagian dari kebijakan ANRI dalam
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai
perkembangan penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber daya Manusia
dan Struktur organisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Kelembagaan
Reformasi bidang kelembagaan di Arsip Nasional Republik Indonesia saat
ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan yang sedang dan
telah dilakukan antara lain :
1) Tersedianya daftar perundang-undangan mengenai keberadaan
organisasi;
2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan dokumen arah
reformasi birokrasi di ANRI (cetak biru R.B.);
3) Telah selesai dilakukan redefinisi, implementasi, dan sosialisasi Visi,
Misi dan Strategi ANRI;
4) Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan
restrukturisasi serta rumusan disain dan struktur ANRI yang telah
dilakukan right sizing, sedang dalam proses penyusunan dokumen
analisa beban kerja.
2. Ketatalaksanaan
Reformasi bidang ketatalaksanaan di Arsip Nasional Republik Indonesia
saat ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan yang sedang
dan telah dilakukan antara lain :
60
1) Telah selesai dilakukan penyusunan 5 program percepatan (Quick
Wins) ANRI yaitu Pelayanan Masyarakat untuk peningkatan apresiasi
kearsipan melalui layanan diorama ”sejarah perjalanan bangsa”,
Layanan arsip bagi pengguna (Reading Room), Pemberian persetujuan
jadwal retensi arsip (JRA), Pemberian persetujuan pemusnahan arsip,
Layanan internal pengelolaan administrasi keuangan;
2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan standar operasional
prosedur (SOP) di lingkungan ANRI;
3) Belum ada implementasi analisa jabatan, evaluasi jabatan dan sistem
remunerasi;
4) Tersedianya dokumen model pengembangan elektronisasi
dokumentasi/kearsipan (e-archives);
5) Telah selesai dilaksanakan implementasi dan sosialisasi elektronisasi
dokumentasi/kearsipan (e-archives);
6) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa database pegawai
(sistem pengelolaan data pegawai);
7) Tersedianya dokumen desain sistem database pegawai (sistem
pengelolaan data pegawai) dengan menggunakan teknologi informasi;
8) Sedang direncanakan implementasi sistem database pegawai (sistem
pengelolaan data pegawai) dengan menggunakan teknologi informasi
termasuk penyediaan perangkat keras dan lunak;
9) Tersedianya dokumen analisa/pemetaan regulasi (aturan, kebijakan,
perundangan) organisasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi;
10) Tersedianya dokumen usulan deregulasi dan penyusunan regulasi baru
yang kondusif terhadap perubahan sistem yang dihasilkan proses
reformasi birokrasi;
11) Sedang dalam proses implementasi penyusunan regulasi baru.
3. Sumber Daya Manusia
Reformasi bidang sumber daya manusia di Arsip Nasional Republik
Indonesia saat ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan
yang sedang dan telah dilakukan antara lain :
1) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan uraian pekerjaan
untuk seluruh posisi, profil kompetensi dan indeks kinerja utama;
61
2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan bobot atau peringkat
jabatan serta sistem remunerasi;
3) Sedang dimulai penyusunan dokumen assesment kompetensi individu
bagi pegawai/tenaga ahli;
4) Sedang dimulai penyusunan dokumen implementasi assesment
kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli;
5) Sedang dimulai penyusunan dokumen desain/model sistem penilaian
kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly;
6) Telah dilaksanakan pelatihan keterampilan bagi pegawai baik sebagai
penilai dan/atau yang dinilai dalam penilaian kinerja;
7) Tersedianya dokumen analisa sistem pengadaan dan seleksi pegawai;
8) Tersedianya dokumen desain/model sistem pengadaan dan seleksi
pegawai yang transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan
kompetensi;
9) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola
pengembangan dan pelatihan yang berdasarkan kompetensi;
10) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola
rotasi, mutasi dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja;
11) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola
karir yang berbasis kompetensi dan kinerja;
12) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan perumusan unit
kerja kediklatan;
13) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas aturan-aturan
kepegawaian terutama yang berkaitan dengan pembentukan
moral/disiplin pegawai;
14) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas tingkat kedisiplinan
pegawai;
15) Sedang dimulai penyusunan dokumen rancangan sistem pengawasan
yang mencakup rekomendasi perbaikan/perubahan yang dibutuhkan.
Hal ini menyangkut kejelasan kriteria, hak dan kewajiban pegawai dan
organisasi, penghargaan dan sangsi yang akan diberlakukan serta
mekanisme pelaksanaan;
16) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas kode etik terutama
yang berkaitan dengan pembentukan moral/disiplin pegawai;
62
17) Sedang dimulai perumusan kode etik yang sesuai dengan kondisi
terkini.
Di samping itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi,telah ditetapkan berbagai kebijakan
nasional. Dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan, Kebijakan nasional
tersebut perlu dijabarkan dalam kebijakan yang lebih operasional pada tingkat
Kementerian/Lembaga. Untuk itu ditetapkan indikator pengarusutamaan tata
kelola pemerintahan yang dikelompokan kedalam 3(tiga) kebijakan utama
yaitu: (1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (3) Peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Selanjutnya, dalam rangka mendukung
tercapainya ”peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN”, upaya yang akan terus dilakukan oleh ANRI antara lain
melalui: Penegakan peraturan mengenai disiplin pegawai,penerapan pakta
integritas bagi pejabat eselon I,II, dan III, mewajibkan pejabat untuk
melaporkan LHKPN, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif,
penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan
tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, peningkatan akuntabilitas
pengelolaan anggaran dan pelaporannya, tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Sedangkan dalam rangka mendukung tercapainya ”Peningkatan kualitas
pelayanan publik” upaya yang akan terus dilakukan oleh ANRI antara lain
melalui: Penerapan standar pelayanan publik untuk seluruh unit penyelenggara
pelayanan publik, menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan
publik, penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit
penyelenggara pelayanan publik, menyusun dan melaksanakan rencana
percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, melaksanakan
monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggaran
pelayanan publik. Kemudian dalam rangka mendukung tercapainya
”Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi” upaya
yang akan terus dilakukan oleh ANRI antara lain melalui: Restrukturisasi
organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing didasarkan visi,misi,strategi
dan analisis obyektif serta tugas dan fungsi, penyederhanaan proses bisnis dan
penyusunan SOP, penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan
63
dan berbasis merit/kompetensi), penerapan dan pengembangan e-government,
penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi yang berbasis TIK,
penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Untuk
lebih jelasnya mengenai indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan
yang baik dapat dilihat tabel berikut ini:
TABEL 1.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA
No. Isu/Kebijakan Nasional
Kebijakan instansi
Indikator di setiap instansi
Sasaran 2014
1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
1.1 Penegakan disiplin PNS di
seluruh instansi
pemerintah
Penegakan peraturan
mengenai disiplin
PNS
- Tersedianya sistem
penegakan
disiplin yang efektif
- % Pelanggaran disiplin
mendapatkan
sanksi
100%
1.2
Penerapan pakta
integritas bagi pejabat
pemerintah
Penerapan pakta
integritas bagi pejabat Eselon I,
II, dan III
% pejabat telah
menandatangani dan
melaksanakan
pakta integritas
100%
1.3
Kepatuhan
penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Mewajibkan
pejabat untuk melaporkan
LHKPN % pejabat yang
telah
melaporkan LHKPN
% pejabat yang
telah melaporkan LHKPN
100%
1.4 Kebijakan antikorupsi Mewajibkan pelaporan
gratifikasi
Tersedianya sistem pelaporan
gratifikasi
100%
1.5 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Penerapan sistem pengendalian
internal yang
efektif
Tersedia dan terlaksananya
sistem
pengendalian internal yang
efektif
100%
1.6 Pengembangan Sistem
e-Procurement Nasional
Penerapan
e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
% pengadaan
menggunakan
e-procurement
75%
1.7 Tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK
Peningkatan
tindak lanjut atas temuan hasil
pemeriksaan
% temuan yang
ditindaklanjuti
100%
64
No. Isu/Kebijakan
Nasional
Kebijakan
instansi
Indikator di
setiap instansi
Sasaran
2014
1.8 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
Peningkatan akuntabilitas
pengelolaan anggaran dan
pelaporannya
Opini BPK atas LK K/L
WTP
1.9 Pengaduan masyarakat Tindaklanjut pengaduan
masyarakat
- Tersedianya sistem
pengaduan masyarakat yang
efektif
- % Penyelesaian tindak lanjut atas
pengaduan yang disampaikan
masyarakat
100%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.1 Penerapan Standar Pelayanan pada Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
Penerapan Standar Pelayanan Publik
maklumat pelayanan dan
manajemen
pengaduan yang efektif untuk
seluruh unit penyelenggara
pelayanan publik
% unit penyelenggara
pelayanan publik yang sudah
menerapkan
Standar Pelayanan, maklumat
pelayanan dan manajemen
pengaduan yang
efektif
100%
2.2 Percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik
Menyusun rencana
percepatan peningkatan
kualitas pelayanan
publik dan melaksanakannya
sesuai batas waktu yang ditetapkan
oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang
pelayanan publik
Tersusunnya
rencana peningkatan
kualitas pelayanan
publik sesuai batas waktu
yang ditetapkan
100%
2.3 Pelaksanaan evaluasi dan
penilaian terhadap kinerja
pelayanan publik
Melaksanakan
monitoring,
evaluasi, dan penilaian kinerja
kepada unit penyelenggara
pelayanan publik
yang ada
- Tersedianya
sistem evaluasi
kinerja pelayanan publik
- % Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik
yang mendapat penilaian baik
100% 90%
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3.1 Penataan kelembagaan
instansi pemerintah
Melakukan
restrukturisasi organisasi dan tata
kerja instansi untuk rightsizing di
dasarkan visi, misi, strategi dan
analisis obyektif,
serta tupoksi
% Tersusunnya
struktur kelembagaan
(organisasi dan tata kerja) yang
proporsional, efektif, efisien
100%
65
No. Isu/Kebijakan
Nasional
Kebijakan
instansi
Indikator di
setiap instansi
Sasaran
2014
3.2 Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah
Penyederhanaan proses bisnis dan
penyusunan SOP
% SOP telah tersusun sesuai
dengan proses bisnis yang lebih
sederhana
100%
3.3
Pemantapan kualitas manajemen SDM
Penerapan manajemen SDM
yang berkualitas (transparan dan
berbasis
merit/kompetensi)
- Tersedianya sistem
rekrutmen yang transparan
- Tersedianya
sistem penilaian kinerja yang
terukur - Tersedianya
sistem promosi
dan mutasi yang terbuka dan
transparan - Tersedianya
sistem diklat berbasis merit
dan kompetensi
- Tersedianya sistem
penegakan kode etik yang efektif,
disertai
penerapan reward and punishment
100%
3.4 Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Aparatur
Penerapan sistem
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
% penerapan
SAKIP (renstra,
penilaian kinerja, kontrak kinerja,
pengendalian, dan lain-lain)
100%
67
BAB IV
PENUTUP
Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2010 -2014 dapat disusun. Renstra ini
disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya ANRI dalam
menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang semakin rumit dan komplek
terutama perkembangan politik dan ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin canggih. Renstra ANRI ini sebagai rencana jangka
menengah yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran secara teknis
operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun
waktu lima tahun. Renstra ANRI tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian rencana
pembangunan ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Disamping hal
tersebut, keberhasilan dalam implementasi renstra ANRI sangat ditentukan adanya
upaya kerja keras, profesionalisme, komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi
disertai dengan semangat kebersamaan, sinergi dan harmoni dari segenap aparatur
kearsipan di lingkungan ANRI. Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah
adanya efisiensi dan efektifitas kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di
lingkungan internal ANRI dan eksternal baik di tingkat nasional (antar instansi
pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional
(multilateral, regional dan bilateral). Di dalam pelaksanaannya Renstra ANRI selama
kurun waktu 5 tahun ke depan, tidak akan mungkin terlepas dengan kondisi yang
terus berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya
diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga
diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saran dan
sumbang pendapat yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang
hati.
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
M. Asichin
68
TABEL REKAPITULASI ANGGARAN RENSTRA ANRI TAHUN 2010-2014
NO PROGRAM/UNIT KERJA ALOKASI ANGGARAN (DLM RIBUAN)
TOTAL ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
(DLM RIBUAN)
2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 I. Program Dukungan Manajemen &
Pelaksanaan Tugas Terkait Lainnya ANRI 61.087.261 57.294.593 62.930.332 67.941.222 74.296.480 323.549.888
1 Biro Perencanaan 5.110.990 5.550.124 6.188.636 7.074.601 7.912.722 31.837.073
2 Biro Hukum dan Kepegawaian 6.107.647 8.236.526 9.087.739 7.178.268 7.916.095 38.526.275
3 Biro Umum 40.177.316 42.602.943 46.283.957 51.443.353 55.110.163 235.617.732
4 Pusat Jasa 9.191.308 395.000 600.000 900.000 1.350.000 12.436.308
5 Inspektorat 500.000 510.000 770.000 1.345.000 2.007.500 5.132.500
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur ANRI
11.435.800 31.370.952 19.756.560 18.032.000 5.000.000 85.595.312
1 Biro Umum 11.435.800 31.370.952 19.756.560 18.032.000 5.000.000 85.595.312
III. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
31.891.843 35.773.342 42.784.951 45.207.941 50.396.723 206.054.800
1 Akreditasi dan Profesi Kearsipan 1.375.646 1.265.594 1.867.500 2.105.000 2.327.500 8.941.240
2 Pembinaan Kearsipan Pusat 2.093.620 5.010.000 5.467.000 6.066.200 6.779.500 25.416.320
3 Pembinaan Kearsipan Daerah 12.469.581 12.000.000 12.745.000 11.645.000 12.415.080 61.274.661
4 Pusat Diklat 5.548.431 6.604.556 8.166.000 8.520.000 9.715.000 38.553.987
5 Akuisisi 1.417.514 1.325.023 1.716.043 2.096.443 2.408.643 8.963.666
6 Pengolahan 1.717.510 1.655.109 2.406.750 2.694.320 3.043.500 11.517.189
7 Preservasi 2.778.147 2.555.327 3.057.546 3.572.378 3.860.000 15.823.398
8 Pemanfaatan 1.955.814 3.025.000 4.093.612 4.590.000 5.142.500 18.806.926
9 Pusjibang Siskar 1.440.982 1.325.703 1.715.000 2.058.000 2.470.000 9.009.685
10 Pusjibang Sisinfokar 1.094.598 1.007.030 1.550.500 1.860.600 2.235.000 7.747.728
Total program 104.414.904 124.438.887 125.471.843 131.181.163 129.693.203 615.200.000
69
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1
Terwujudnya
Pengelolaan Arsip Baik
Dinamis maupun Statis
yang Efektif dan Efisien
di Seluruh Lembaga
Negara dan Badan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
1. Persentase lembaga
dan unit kearsipan
yang sudah
terakreditasi
5 % 10% 15% 20% 25% Deputi Bidang
Pembinaan
Kearsipan
2 Terwujudnya Efektifitas
Penyelenggaraan Sistem
Kearsipan di Lembaga
Negara dan Badan
Pemerintah Pusat
2. Persentase lembaga
Negara dan badan
pemerintah pusat yang
memiliki pedoman
kearsipan secara
terpadu
5% 10% 15% 20% 25%
3. Persentase lembaga
Negara dan badan
pemerintah pusat yang
memiliki Jadwal
Retensi Arsip (JRA)
5% 10% 15% 20% 25%
3 Terwujudnya Efektifitas
Penyelenggaraan Sistem
Kearsipan di Lembaga
Kearsipan Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
4. Persentase hasil
rekomendasi evaluasi
yang digunakan
sebagai input
penyempurnaan sistem
kearsipan bagi
lembaga kearsipan
daerah provinsi dan
kabupaten/
Kota
80% 80% 80% 80% 80%
70
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Terwujudnya Efektifitas
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Kearsipan
5. Jumlah pendidikan dan
pelatihan yang
diselenggarakan
2 Angkatan
Diklat
Penciptaan
Arsiparis
750 Peserta
Diklat
Teknis
6 Angkatan
Diklat
Penciptaan
Arsiparis
750 Peserta
Diklat
Teknis
6 Angkatan
Diklat
Penciptaan
Arsiparis
750 Peserta
Diklat Teknis
6 Angkatan
Diklat
Penciptaan
Arsiparis
750 Peserta
Diklat
Teknis
6 Angkatan
Diklat
Penciptaan
Arsiparis
750 Peserta
Diklat
Teknis
PELAKSANAAN
AKREDITASI DAN
PROFESI KEARSIPAN
1. Terlaksananya akreditasi
dan sertifikasi
lembaga/unit kearsipan
dan SDM kearsipan;
(Prioritas K/L)
- Jumlah lembaga/unit
kearsipan dan SDM
kearsipan yang
diakreditasi dan
disertifikasi
30 lembaga/
unit
kearsipan
dan 230
arsiparis
30 lembaga/
unit kearsipan
dan 230
arsiparis
30 lembaga/
unit kearsipan
dan 230
arsiparis
30 lembaga/
unit kearsipan
dan 230
arsiparis
30 lembaga/
unit kearsipan
dan 230
arsiparis
Direktorat
Akreditasi dan
Profesi
Kearsipan
- % Unit
penyelenggaran
pelayanan publik
yang sudah
menerapkan standar
pelayanan,maklumat
pelayanan dan
manajemen
pengaduan yang
efektif
(Pengarusutamaan)
100%
- Tersedianya sistem
evaluasi kinerja
pelayanan publik
(Pengarusutamaan)
100%
- % Unit
penyelenggara
pelayanan publik
yang mendapat
penilaian baik
(Pengarusutamaan)
90%
71
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Terlaksananya
Bimbingan Arsiparis dan
Tim Penilai Angka
Kredit Arsiparis
Jumlah peserta bimbingan
arsiparis dan tim penilai
Angka Kredit Arsiparis
4 Instansi
Pusat
5 Instansi
Daerah
5 Instansi
Pusat
5 Instansi
Daerah
5 Instansi
Pusat
5 Instansi
Daerah
5 Instansi
Pusat
5 Instansi
Daerah
5 Instansi
Pusat
5 Instansi
Daerah
3. Terlaksananya
Pembinaan dan Penilaian
Angka Kredit Arsiparis
Madya
Jumlah arsiparis yang
dinilai angka kreditnya
100 orang
Arsiparis
2 Kali
Penilaian
100 orang
Arsiparis
2 Kali
Penilaian
100 orang
Arsiparis
2 Kali
Penilaian
100 orang
Arsiparis
2 Kali
Penilaian
100 orang
Arsiparis
2 Kali
Penilaian
4. Terlaksananya Pemilihan
Arsiparis Teladan
Tingkat Nasional;
Jumlah peserta pemilihan
arsiparis teladan
60 orang 100 orang 200 orang 200 orang 200 orang
5. Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Menpan Tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan
Angka Kreditnya
Jumlah peserta sosialisasi
peraturan Menpan tentang
jabatan fungsional
arsiparis dan angka
kreditnya
70 orang - 100 orang 100 orang 100 orang
6. Terlaksananya Fasilitasi
Kegiatan Asosiasi
Arsiparis Indonesia
(AAI)
Jumlah Pertemuan munas
kegiatan asosiasi arsiparis
Indonesia (AAI)
1 Kali
Pertemuan
1 Kali
Pertemuan
1 Kali
Pertemuan
1 Kali
Pertemuan
1 Kali
Pertemuan
7. Terlaksananya
Penyempurnaan
Pedoman Mekanisme
Kerja Arsiparis
Jumlah pedoman
mekanisme kerja arsiparis
1 Pedoman - - - -
8. Terlaksananya Rakor dan
Sosialisasi pedoman
umum Penyelenggaraan
Akreditasi dan Sertifikasi
Kearsipan.
Jumlah peserta rakor
akreditasi dan sertifikasi
kearsipan
80 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
PEMBINAAN
KEARSIPAN PUSAT
1. Terlaksananya
Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan
Dinamis Berbasis
Teknologi Informasi dan
Jumlah instansi pusat
yang sudah menerapkan
SIKD-TIK
(Pengarusutamaan)
10 Instansi
Pusat
15 Instansi
Pusat
20 Instansi
Pusat
25 Instansi
Pusat
30 Instansi
Pusat
Direktorat
Kearsipan Pusat
72
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Komunikasi (SIKD-
TIK);
(Prioritas Bidang)
2. Terlaksananya
Sosialisasi Undang-
Undang No. 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan;
(Prioritas K/L)
Jumlah sosialisasi
Undang-Undang nomor
43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
-
85 instansi
pusat
85 instansi
pusat
85 instansi
pusat
85 instansi
pusat
3. Terlaksananya
Penerapan Standard
University Archives dan
Sistem Informasi
Kearsipan Statis Berbasis
TIK (SIKS-TIK) pada
Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta;
Jumlah Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta yang
dibina
- 7 PT 9 PT 11 PT 13 PT
4. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan di
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah Pusat;
Jumlah Instansi pusat
yang mendapatkan
Bimkos penerapan sistem
kearsipan
9 Instansi 10 Instansi 10 Instansi 10 Instansi 10 Instansi
5. Terlaksananya Rakor
Evaluasi Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan di
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah Pusat
Jumlah peserta Rakor
evaluasi Bimkos
kearsipan
- 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
6. Terlaksananya
Konsultasi,
Pertimbangan, dan
Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip (JRA) di
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah pusat;
Jumlah instansi yang
mendapatkan Konsultasi
,pertimbangan, dan
Persetujuan jadwal
retensi arsip ( JRA)
4 instansi 8 Instansi 10 Instansi 12 Instansi 14 Instansi
73
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7. Terlaksananya Supervisi
Kearsipan di Lembaga
Negara dan Badan
Pemerintah Pusat
Jumlah instansi pusat
yang mendapatkan
supervisi kearsipan
6 Instansi 10 Instansi 10 Instansi 10 Instansi 10 Instansi
8. Terlaksananya Rakor
hasil Bimbingan dan
Supervisi sistem
Kearsipan di lembaga
negara dan badan
pemerintah pusat
Jumlah peserta Rakor
hasil Bimbingan dan
Supervisi sistem
kearsipan
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
9. Terlaksananya Pemilihan
Unit Kearsipan Teladan
di Instansi Pemerintah
Pusat
Jumlah unit kearsipan
teladan
- 5 Unit
kearsipan
teladan
5 Unit
kearsipan
teladan
5 Unit
kearsipan
teladan
5 Unit
kearsipan
teladan
10. Terlaksananya Seminar
Peran Pengelolaan Arsip
Dinamis dalam rangka
implementasi Undang-
Undang Keterbukaan
Informasi Publik
Jumlah peserta seminar
peran pengelolaan arsip
dinamis dalam rangka
implementasi Undang-
Undang Keterbukaan
Informasi Publik
100 orang - - - -
PEMBINAAN
KEARSIPAN DAERAH
1. Terlaksananya
Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan
Statis berbasis
Tekonologi Informasi
dan Komunikasi (SIKS-
TIK);
(Prioritas K/L)
Jumlah lembaga
kearsipan daerah
provinsi dan
kabupaten/kota yang
sudah menerapkan
SIKS-TIK
(pengarusutamaan)
12 Provinsi
20 Kab/kota
20 Kab/kota
20 Kab/kota
20 Kab/kota
Direktorat
Kearsipan
Daerah
2. Terlaksananya
Sosialisasi Undang-
Undang No. 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan;
(Prioritas K/L)
Jumlah sosialisasi
Undang-Undang nomor
43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
2 Provinsi
32 Provinsi
32 Provinsi
10 Provinsi
dan 10
Kab./Kota
10 Provinsi
dan 10
Kab./Kota
74
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Terlaksananya Arsip
Masuk Desa; (Prioritas
K/L)
Jumlah Kab/Kota yang
memperoleh bimbingan
kearsipan di pedesaan
22 Kab/Kota 21 Kab/Kota 21 Kab/Kota 21 Kab/Kota 21 Kab/Kota
4. Terlaksananya
Peningkatan Masyarakat
Sadar Arsip (Prioritas
K/L)
Jumlah Provinsi yang
mendapatkan kendaraan
layanan masyarakat sadar
arsip
16 Provinsi
-
-
-
-
5. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan di
Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kab./Kota
Jumlah daerah yang
mendapatkan Bimkos
kearsipan
11 Kab/kota 10 Kab/kota 10 Kab/kota 10 Kab/kota 10 Kab/kota
6. Terlaksananya Evaluasi
Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan di
Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kab./Kota
Jumlah laporan evaluasi
Bimkos kearsipan
- 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan
7. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi Penyusunan
Jadwal Retensi Arsip
(JRA) di Pemerintah
Provinsi dan Kab./Kota
Jumlah daerah yang
mendapatkan Bimkos
penyusunan JRA
- 7 Kab/kota 7 Kab/kota 7 Kab/kota 7 Kab/kota
8. Terlaksananya Konsultasi
Pengelolaan Arsip Statis
Pasca Otonomi Daerah di
Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kab./Kota
Jumlah daerah yang
mendapatkan konsultasi
pengelolaan arsip statis
- 7 Kab/kota 7 Kab/kota 7 Kab/kota 7 Kab/kota
9. Terlaksananya Supervisi
Kearsipan di Pemerintah
Daerah Provinsi dan
Kab./Kota;
Jumlah daerah yang
mendapatkan supervisi
kearsipan
10 Kab/kota 8 Kab/kota 8 Kab/kota 8 Kab/kota 8 Kab/kota
10. Terlaksananya Evaluasi
Supervisi Kearsipan di
Jumlah laporan evaluasi
supervisi kearsipan
- 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan
75
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kab./Kota;
11. Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Arsip
Masuk Desa;
Jumlah laporan
monitoring dan evaluasi
Arsip Masuk Desa
- 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan
12. Terlaksananya Rapat
Koordinasi Kearsipan
Bagi Lembaga Kearsipan
Daerah Provinsi
Jumlah peserta rakor
kearsipan lembaga
kearsipan daerah
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
13. Terlaksananya
Penyelenggaraan Lomba
Lembaga Kearsipan
Teladan
Jumlah lembaga yang
mengikuti lomba lembaga
kearsipan teladan
- 530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
14. Terlaksananya
Diseminasi dan
Sosialisasi Norma,
Standar, Pedoman, dan
Kriteria (NSPK)
Kearsipan
Jumlah peserta diseminasi
dan sosialisasi
- 530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
530 Lembaga
Kearsipan
daerah
15. Terlaksananya
Konsultasi dan
Bimbingan bagi
Pengelolaan Arsip
Masyarakat
Jumlah bimbingan dan
konsultasi
- 125 orang 150 orang 175 orang 200 orang
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEARSIPAN
1. Terlaksananya Diklat
Penciptaan Jabatan
Fungsional Arsiparis;
(Prioritas K/L)
- Jumlah Angkatan
3 Angkatan 6 Angkatan 6 Angkatan
6 Angkatan
6 Angkatan
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Kearsipan - Tersusunnya rencana
peningkatan kualitas
pelayanan publik
sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan
(pengarusutamaan)
100%
76
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Terlaksananya Diklat
Kearsipan Melaui Dana
Dekonsentrasi;
(Prioritas K/L)
Jumlah provinsi penerima
dana dekon
32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi 32 Provinsi
3. Terlaksananya Diklat
Teknis Kearsipan
Jumlah peserta diklat
teknis kearsipan
545 orang 800 orang 800 orang 800 orang 800 orang
4. Terlaksananya
Penyusunan Kurikulum
dan modul Diklat
Kearsipan
Jumlah kurikulum dan
modul diklat kearsipan
yang disusun
1 kurikulum
39 Modul
1 kurikulum
39 Modul
1 kurikulum
39 Modul
1 kurikulum
39 Modul
1 kurikulum
39 Modul
5. Terlaksananya
Pengembangan
Laboratorium Sistem
Kearsipan
Jumlah unit laboratorium
sistem kearsipan
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
konvensional
statis
1 Unit
laboratorium
arsip audio
visual
1 Unit
laboratorium
arsip audio
visual
1 Unit
laboratorium
arsip audio
visual
1 Unit
laboratorium
arsip audio
visual
1 Unit
laboratorium
arsip audio
visual
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronis
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronis
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip elektronis
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronis
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronis
dinamis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronik
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronik
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronik
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronik
statis
1 Unit
laboratorium
arsip
elektronik
statis
77
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6. Terlaksananya
Penyusunan Program
Diklat Fungsional
Arsiparis
Jumlah brosur program
diklat fungsional
kearsipan yang disusun
3000 lbr 3000 lbr 3000 lbr 3000 lbr 3000 lbr
7. Terlaksananya
Penciptaan Visualisasi
Media Belajar
Jumlah visualisasi media
belajar
20 VCD 20 VCD 20 VCD 20 VCD 20 VCD
8. Terlaksananya
Pengembangan
Perpustakaan Pusdiklat
Kearsipan
Jumlah buku
perpustakaan kearsipan
yang dikembangkan
500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku
9. Terlaksananya Evaluasi
Pasca Diklat
Jumlah provinsi yang
dievaluasi pasca diklat
7 provinsi 10 provinsi 10 provinsi 10 provinsi 10 provinsi
10. Terlaksananya Diskusi
Ilmiah Para Pengajar/
Widyaiswara
Jumlah peserta diskusi
ilmiah para pengajar/
widyaiswara
50 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
11. Terlaksananya T.U.
Pusdiklat Kearsipan
Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan oleh TU
Pusdiklat
20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1 Meningkatnya Penilaian
dan Akuisisi Arsip
untuk Memperkaya
Khasanah Arsip serta
untuk Menjamin
Terselamatkan dan
Terlestarikannya Arsip
Demi Generasi
Mendatang
1. Jumlah arsip yang
diakuisisi
36 Instansi
5 Daerah
10 Parpol
37 Instansi
17 Daerah
8 Parpol
39 Instansi
18 Daerah
7 Parpol
41 Instansi
18 Daerah
7 Parpol
41 Instansi
19 Daerah
7 Parpol
Deputi Bidang
Konservasi
Arsip
2. Jumlah rekomendasi
penilaian yang
ditindaklanjuti
pengakuisisian dan
pemusnahan arsip
7 Daftar/
Inventaris
10 Daftar/
Inventaris
11 Daftar/
Inventaris
11 Daftar/
Inventaris
15 Daftar/
Inventaris
2 Meningkatnya
Pengolahan Arsip Demi
Terwujudnya Daftar
Arsip, Inventarisasi
Arsip, dan Guide yang
Dapat Dimanfaatkan
3. Jumlah daftar arsip
konvensional, audio
visual, elektronik,
kartografi dan
kearsitekturan yang
dibuat
3.300
Lembar
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
3.300
Lembar
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
3.300
Lembar
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
3.300
Lembar
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
3.300
Lembar
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
78
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
untuk Kepentingan
Publik
4.000
Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000
Kaset
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif Foto
4.000 Kaset
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
4. Jumlah
inventaris/daftar arsip
konvensional sebelum
1945, konvensional
setelah 1945, audio
visual, elektronik,
kartografi dan
kearsitekturan yang
dibuat
Arkon Stl
„45: 2 inv.
Arkon Sbl
‟45: 1 inv.
Armedbar:
4 inv.
Arsip
Karto.:4
daftar
Arkon Stl
„45: 3 inv.
Arkon Sbl
‟45: 2 inv.
Armedbar: 4
inv.
Arsip
Karto.:4
daftar
Arkon Stl
„45: 3 inv.
Arkon Sbl
‟45: 1 inv.
Armedbar: 4
inv.
Arsip
Karto.:5
daftar
Arkon Stl
‟45:3 inv.
Arkon Sbl
‟45: 1 inv.
Armedbar: 5
inv.
Arsip
Karto.:5
daftar
Arkon Stl
‟45: 4 inv.
Arkon Sbl
‟45: 3 inv.
Armedbar: 5
inv.
Arsip
Karto.:5
daftar
5. Jumlah guide arsip
konvensional, audio
visual, elektronik,
kartografi, dan
kearsitekturan yang
dibuat
1 guide
Arsip
Kartografi
dan
Kearsitektur
an
1 guide Arsip
Kartografi dan
Kearsitekturan
- - -
3 Meningkatnya
Preservasi Arsip Demi
Terwujudnya
Pemeliharaan, Penataan,
dan Keamanan Arsip
dari Bahaya Kerusakan
Arsip maupun
Informasinya
6. Jumlah arsip rusak
yang direstorasi
3.300
Lembar
3.300 Lembar 3.300 Lembar 3.300 Lembar 3.300 Lembar
7. Jumlah arsip yang di
alih media/ reproduksi
100 Rell
Foto :
2.500
Lembar
Peta: 100
Lembar
Kertas:
500
100 Rell
Foto : 2.500
Lembar
Peta: 100
Lembar
Kertas: 500
Lembar
Video: 200
500 Rell
Foto : 2.500
Lembar
Peta: 100
Lembar
Kertas:
1.000
Lembar
500 Rell
Foto : 2.500
Lembar
Peta: 100
Lembar
Kertas:
1.000
Lembar
500 Rell
Foto : 2.500
Lembar
Peta: 100
Lembar
Kertas:
1.000
Lembar
79
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Lembar
Video:
200 Kaset
Audio :
300 Kaset
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video: 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video: 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video: 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
8. Jumlah laporan hasil
pengujian arsip/protap
dan bahan kearsipan
2 Laporan
1 Protap
4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
4 Meningkatnya
Pelayanan dan
Pemanfaatan Arsip
Untuk Kepentingan
Pemerintah,
Pembangunan,
Penelitian dan Ilmu
Pengetahuan
9. Jumlah naskah sumber
arsip yang diterbitkan
6 Naskah 7 Naskah 7 Naskah 7 Naskah 7 Naskah
10. Jumlah pameran arsip
yang diselenggarakan
5 Pameran 7 Pameran 7 Pameran 7 Pameran 7 Pameran
PENILAIAN DAN
AKUISISI ARSIP
1. Terlaksananya
Monitoring dan
Penyelamatan
Arsip/Dokumen Negara
Mengenai Pemilu
Presiden dan Legislatif
Tahun 2009;(Prioritas
K/L)
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
1 KPU pusat
dan 7
Instansi
(KPUD)
Provinsi
7 Instansi
(KPUD)
Provinsi
7 Instansi
(KPUD)
Provinsi
7 Instansi
(KPUD)
Provinsi
6 Instansi
(KPUD)
Provinsi
Direktorat
Akuisisi
2. Terlaksananya Penilaian
dan Akuisisi Arsip
Kabinet Indonesia
Bersatu;
(Prioritas K/L)
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
15 Instansi
13 Instansi
14 Instansi
14 Instansi
14 Instansi
3. Terlaksananya Pelacakan
dan Penelusuran Arsip
Supersemar;
Jumlah tokoh/ pengkisah
yang diwawancarai
4 Tokoh 5 Tokoh 5 Tokoh 5 Tokoh 6 Tokoh
4. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
5 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
7 Daerah
80
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pelestarian Arsip
Pilkada;
5. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
Partai Politik Peserta
Pemilu 2009;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
10 Parpol 8 Parpol 7 Parpol 7 Parpol 7 Parpol
6. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Perbatasan Wilayah dan
Batas Negara;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
- 5 Daerah 6 Daerah 6 Daerah 6 Daerah
7. Terlaksananya Penilaian
dan Akuisisi Arsip
Lembaga Peradilan di
Indonesia;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
- 5 Instansi 6 Instansi 7 Instansi 7 Instansi
8. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
Organisasi
Kemasyarakatan Bidang
Keagamaan;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
7 Instansi 7 Instansi 7 Instansi 7 Instansi 8 Instansi
9. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
Tokoh/Pelaku Sejarah
Jumlah arsip yang
diselamatkan
10 Tokoh 9 Tokoh 9 Tokoh 8 Tokoh 8 Tokoh
10. Terlaksananya
Perekaman Para
Tokoh/Pelaku Sejarah
Pembentukan dan
Pemekaran Wilayah serta
Konflik di Daerah
Melalui Wawancara
Sejarah Lisan
Jumlah tokoh/pengkisah
yang diwawancarai
- 7 Tokoh 9 Tokoh 10 Tokoh 12 Tokoh
11. Terlaksananya
Wawancara Sejarah
Lisan Mengenai
Jumlah tokoh pengkisah
yang diwawancarai
3 Tokoh 3 Tokoh 4 Tokoh 4 Tokoh 4 Tokoh
81
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kembalinya GAM ke
Pangkuan Ibu Pertiwi,
OPM, RMS dan Konfilk
Lainnya
12. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Perusahaan/ BUMN
Jumlah arsip yang
diselamatkan
6 Instansi 5 Instansi 5 Instansi 6 Instansi 6 Instansi
13. Terlaksananya
Workshop Penyelamatan
dan Pelestarian
Arsip/Dokumen BUMN
Sebagai Dampak
Revitalisasi
Jumlah peserta workshop
penyelamatan dan
pelestarian arsip/dokumen
BUMN sebagai dampak
revitalisasi
50 Orang
Peserta
- - - -
14. Terlaksananya
Penelusuran dan
Penyelamatan Arsip
Bangunan
Sejarah/Bangunan
Negara Indonesia
Jumlah tokoh atau
pengkisah yang
diwawancarai
10 Tokoh 10 Tokoh 10 Tokoh 12 Tokoh 12 Tokoh
Pengkisah
15. Terlaksananya
Penelusuran Jejak
Masyarakat Suriname
yang Telah Kembali ke
Indonesia
Jumlah tokoh pengkisah
yang diwawancarai
10 Tokoh - 10 Tokoh 12 Tokoh 12 Tokoh
Pengkisah
PENGOLAHAN ARSIP STATIS
1. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional VOC;
Jumlah daftar arsip yang diolah
-
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Direktorat Pengolahan
2. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional Hindia Belanda;
Jumlah daftar arsip diolah
6 Daftar 6 Daftar 6 Daftar 6 Daftar 2 Daftar
3. Terlaksananya Pendataan dan inventarisasi Arsip
Jumlah daftar arsip diolah
2 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
82
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Konvensional Setelah Tahun 1945;
4. Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto;
Jumlah daftar arsip diolah
2 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
5. Terlaksananya Pengolahan Arsip Film;
Jumlah daftar arsip diolah
- 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
6. Terlaksananya Pengolahan Arsip Video;
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
7. Terlaksananya Pengolahan Arsip Rekaman Suara;
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
8. Terlaksananya Pengolahan Arsip Microfilm;
Jumlah daftar arsip diolah
- 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
9. Terlaksananya Pengolahan Arsip Peta(Kartografi);
Jumlah daftar arsip diolah
3 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
10. Terlaksananya Pengolahan Arsip Kearsitekturan;
Jumlah daftar arsip diolah
2 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
11. Terlaksananya Pengolahan Arsip Elektronik;
Jumlah daftar arsip diolah
- 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
12. Terlaksananya Pengolahan dan Ekspose Arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintah;
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar 80 orang
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
13. Terlaksananya Pengolahan Arsip Perusahaan yang Diakuisisi;
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
14. Terlaksananya Pengolahan Arsip Organisasi Massa/Organisasi
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
83
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Politik yang Diakuisisi; 15. Terlaksananya
Pengolahan Arsip Perorangan yang Diakuisisi
Jumlah daftar arsip diolah
- 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
16. Terlaksananya Pemeliharaan Keakurasian dan Keabsahan Data yang Diolah
Jumlah data yang dipelihara
- 140.000 record
160.000 record 180.000 record
200.000 record
PRESERVASI
KEARSIPAN
1. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip Pasca
Bencana; (Prioritas
K/L)
Jumlah daerah bencana
yang arsipnya
diselamatkan
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
Direktorat
Preservasi
2. Terlaksananya Implementasi Pengamanan Arsip melalui Sistem Barcode; (Prioritas K/L)
Jumlah arsip yang di barcode
10.000
Berkas
10.000 Berkas 10.000 Berkas 10.000 Berkas 10.000 Berkas
3. Terlaksananya Penataan Arsip Konvensional sesuai dengan Nomor Inventaris (Registrasi Arsip);
Jumlah arsip konvensional yang tertata sesuai dengan registrasi arsip
- 6.000 M‟ 6.000 M‟ 6.000 M‟ 6.000 M‟
4. Terlaksananya Penyimpanan Arsip Berdasarkan Peta Lokasi Penyimpanan yang Sesuai Standar Penyimpanan
Jumlah arsip yang tersimpan berdasarkan peta lokasi penyimpanan sesuai standar penyimpanan yang dilakukan
- 27.000 M‟ 27.000 M‟ 27.000 M‟ 27.000 M‟
5. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Film;
Jumlah arsip film yang disimpan dan ditata
3.000 Reel 5.000 Reel 5.000 Reel 5.000 Reel 5.000 Reel
6. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Video
Jumlah arsip video yang di tata dan didata
3.000 Kaset 6.000 Kaset 6.000 Kaset 6.000 Kaset 6.000 Kaset
84
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) dan Rekaman Suara;
7. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Microfilm;
Jumlah arsip microfilm yang disimpan dan ditata
2.000 Roll 2.000 Roll 2.000 Roll 2.000 Roll 2.000 Roll
8. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang disimpan dan ditata
10.000
Lembar
10.000
Lembar
10.000 Lembar 10.000
Lembar
10.000
Lembar
9. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip konvensional;
Jumlah arsip konvensional yang disimpan dan ditata
750 Lembar
10. Terlaksananya Restorasi Arsip Konvensional;
Jumlah arsip konvensional Yang di restorasi
2.000
Lembar
900
Lembar
Arsip
Keraton
2.000
Lembar
900 Lembar
Arsip
Keraton
2.000
Lembar
900 Lembar
Arsip
Keraton
2.000
Lembar
900 Lembar
Arsip
Keraton
2.000
Lembar
900 Lembar
Arsip
Keraton
11. Terlaksananya penataan dan pendataan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan;
Jumlah arsip kartografi dan kearsitekturan yang ditata dan didata
400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar
12. Terlaksananya Restorasi Arsip Media Baru;
Jumlah arsip media baru yang direstorasi
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
4.000
Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000
Kaset
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif Foto
4.000 Kaset
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
6.000 Rell
Film
3.000 Roll
Mikrofilm
4.000 Kaset
Video
10.000
Lembar
Negatif
Foto
4.000 Kaset
85
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13. Terlaksananya Alih Media Arsip Film;
Jumlah arsip film yang di alihmedia
100 Reel 100 Reel 500 Reel 500 Reel 500 Reel
14. Terlaksananya Alih Media Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang di alihmedia
4000 Lembar
15. Terlaksananya Alih Media Microfilm;
Jumlah microfilm yang di alihmedia
1500 Roll
16. Terlaksananya Pembuatan Microfilm Negatif dan Positif Koleksi Hindia Belanda;
Jumlah microfilm positif yang dibuat
- 300 Roll 500 Roll 500 Roll 500 Roll
17. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Statis(Foto, Peta, dan Kertas);
Jumlah arsip statis yang didigitalisasi
- Foto : 2.500
Lembar
Peta : 100
Lembar
Kertas : 500
Lembar
Foto : 2.500
Lembar
Peta : 200
Lembar
Kertas :
1.000
Lembar
Foto : 2.500
Lembar
Peta : 200
Lembar
Kertas :
1.000
Lembar
Foto : 2.500
Lembar
Peta : 200
Lembar
Kertas :
1.000
Lembar
18. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Video dan Rekaman Suara;
Jumlah arsip video dan rekaman suara yang didigitalisasi
- Video : 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video : 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video : 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
Video : 200
Kaset
Audio : 300
Kaset
19. Terlaksananya Pengujian arsip dan bahan kearsipan;
Jumlah laporan hasil pengujian arsip/protap
2 Laporan
1 Protap
4 Laporan
pengujian
1 Unit
Peralatan
Pengujian
4 Laporan
pengujian
4 Laporan
pengujian
4 Laporan
pengujian
20. Terlaksananya Fumigasi Gedung Depo Arsip Konvensional;
Luas gedung yang di fumigasi
14.208,8 M3 15.000 M
3 15.000 M
3 15.000 M
3 15.000 M
3
21. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alih Media Film dan Microfilm
Jumlah alat/peralatan alih media film dan microfilm
1 Paket alat
penyambung
Mikrofilm
2 Paket
- 1 Set Digital
Film Scaner
1 Set Server -
86
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
peralatan
alih media
dan
microfilm
22. Terlaksananya Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber;
Jumlah alat Vacuum Freeze Dry Chamber
- - - - -
PEMANFAATAN
ARSIP
1. Terlaksananya
Penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip “Arsip
Citra Daerah”;
(Prioritas K/L)
Jumlah Arsip Citra
Daerah yang diterbitkan
4 Naskah 7 Naskah 7 Naskah 7 Naskah 7 Naskah Direktorat
Pemanfaatan
2. Terlaksananya
Penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip “Citra
Nusantara Jilid V;
(Prioritas K/L)
Jumlah Arsip Citra
Nusantara
Yang diterbitkan
1 Naskah - - - -
3. Terlaksananya
Penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip Perjanjian
Perbatasan Wilayah
Republik Indonesia Jilid
V;(Prioritas K/L)
Jumlah naskah sumber
arsip Perjanjian
Perbatasan Wilayah
Republik Indonesia jilid
V yang diterbitkan
1 Naskah - - - -
4. Terlaksananya
Penerbitan Naskah
Sumber “Khasanah
Arsip ANRI” Seri :
Citra Daerah ;
(Prioritas K/L)
Jumlah khasanah arsip
ANRI yang diterbitkan
5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku
5. Terlaksananya
Operasionalisasi Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
Jumlah paket kegiatan
operasionalisasi Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
- - - - -
87
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Balai Arsip Tsunami di
Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
Balai Arsip Tsunami di
provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam
6. Terlaksananya
Pemeliharaan dan
perawatan bahan
Perpustakaan
Jumlah buku langka yang
dialihmediakan dalam
bentuk digital
4.626 Hal 4.626 Hal 4.626 Hal 4.626 Hal 4.626 Hal
7. Terlaksananya Fasilitasi
Teknik Pelayanan
Pemanfaatan Arsip
Statis
Jumlah perguruan tinggi
yang memperoleh
pelayanan pemanfaatan
arsip statis
6 Perguruan
Tinggi
8 Perguruan
Tinggi
10 Perguruan
Tinggi
10 Perguruan
Tinggi
10 Perguruan
Tinggi
8. Terlaksananya Layanan
Arsip Konvensional
Periode Sebelum dan
Setelah 45, Media Baru,
dan Kartografi
Jumlah arsip konvesional
periode sebelum dan
setelah 45, media baru
dan kartografi yang
ditelusuri
65.000 Arsip 65.000 Arsip 65.000 Arsip 65.000 Arsip 65.000 Arsip
9. Terlaksananya Pameran
Kearsipan
Jumlah pameran
kearsipan
5 kali
Pameran
7 kali Pameran 7 kali Pameran 7 kali
Pameran
7 kali Pameran
10. Terlaksananya
Diseminasi dan
Sosialisasi Informasi
Arsip Statis
Jumlah peserta diseminasi
dan sosialisasi
- 1 Rakornas 1 Rakornas 1 Rakornas 1 Rakornas
11. Terlaksananya
Pembuatan dan
Penyebarluasan Brosur
Jumlah brosur yang
disebarluaskan
300 Eks 300 Eks 300 Eks 300 Eks 300 Eks
12. Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
- Jumlah tamu
1500 orang - 1600 orang 1700 orang 1800 orang
- Tersusunnya rencana
peningkatan kualitas
pelayanan publik
sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan
(pengarusutamaan)
100%
88
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1 Tercapainya Efektifitas
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Kearsipan Dinamis dan
Statis Baik
Konvensional Maupun
Elektronik
1. Persentase
rekomendasi hasil
pengkajian dan
pengembangan system
kearsipan dinamis dan
statis yang akan
menjadi NSPK
80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Deputi Bidang
Informasi dan
Pengembangan
Sistem
Kearsipan
2 Tercapainya Efektifitas
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Informasi Kearsipan
Dinamis dan Statis Baik
Konvensional maupun
Elektronik
2. Persentase
rekomendasi hasil
pengkajian dan
pengembangan system
informasi kearsipan
dinamis dan statis
yang menjadi NSPK
70 % 70 % 75 % 80 % 80 %
PENINGKATAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN
NASIONAL
1. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan Norma
dan Standar Kearsipan
Dinamis dalam Rangka
Membangun Sistem
Kearsipan yang Andal,
Sistematis, Utuh, dan
Menyeluruh; (Prioritas
K/L)
Jumlah pedoman,hasil
kajian, jurnal kearsipan
2 Pedoman
1 Hasil
Kajian
1 Jurnal
1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian Pusat
Pengkajian dan
Pengembangan
Sistem
Kearsipan
2. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan Norma
dan Standar Kearsipan
Statis dalam Rangka
Membangun Sistem
Kearsipan Sehingga
Terwujud Jaringan
Informasi Kearsipan
Jumlah pedoman dan
hasil kajian
2 Pedoman
2 Hasil
Kajian
1 Pedoman 2 Pedoman 1 Pedoman 1 Pedoman
89
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nasional
(JIKN);(Prioritas
K/L);
3. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Terhadap Prasarana dan
Sarana Kearsipan dalam
Rangka Standarisasi
untuk Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Dinamis;
Jumlah hasil kajian
- 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
4. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Terhadap Prasarana dan
Sarana Kearsipan dalam
Rangka Standarisasi
untuk Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Statis;
Jumlah hasil kajian - 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian
5. Terlaksananya
Pengkajian
Kelembagaan Unit
Kearsipan dalam
Rangka
Mengembangkan
Standar Unit Kearsipan
dalam Mengelola Arsip
Dinamis;
Jumlah hasil kajian - 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
6. Terlaksananya
Pengkajian
Kelembagaan
Organisasi (Lembaga)
Jumlah hasil kajian - 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian
90
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kearsipan Daerah
dalam Rangka
Meningkatkan Standar
Pengelolaan Arsip
Statis Sebagai Memori
Kolektif dan Jati Diri
Bangsa;
7. Terlaksananya
Pengkajian Terhadap
SDM Kearsipan di
Lembaga Negara
Tingkat Pusat dalam
Rangka Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Dinamis;
Jumlah hasil kajian - 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
8. Terlaksananya
Pengkajian Terhadap
SDM Kearsipan di
Lembaga Pemerintah
Daerah (Provinsi,
Kabupaten/Kota) untuk
Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Statis
Terutama dalam
Menyelenggarakan
JIKN.
Jumlah hasil kajian - 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian 1 hasil kajian
PENINGKATAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN
11) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Efektifitas Sistem
Aplikasi Jaringan
Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN) ;
Jumlah hasil kajian/
NSPK
1 Hasil
kajian dan 1
NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
Pusat
Pengkajian dan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Kearsipan
91
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Manajemen Perubahan
dalam Pengelolaan
Arsip Elektronik;
Jumlah hasil kajian/NSPK
1 Hasil
kajian dan 1
NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
13) Terlaksananya
Pengkajian Pengelolaan
Arsip untuk Aktivitas
Berbasis Web di
Lingkungan
Pemerintahan
Jumlah hasil kajian 1 Hasil
kajian
- 1 Hasil kajian 1 NSPK 1 Hasil Kajian
14) Terlaksananya
Pengelolaan Isi Portal
JIKN
Jumlah pengelolaan isi
portal
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
15) Terlaksananya
Penambahan Isi Basis
Data Arsip Pilkada Pada
JIKN
Jumlah penambahan isi
basis data
1 Paket
Basis Data
1 Paket Basis
Data
1 Paket Basis
Data
1 Paket Basis
Data
1 Paket Basis
Data
16) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Informasi Kearsipan
Nasional (SIKN)
Jumlah hasil kajian/NSPK
2 Hasil
kajian
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
17) Terlaksananya
Pengembangan
Pedoman Ekstraksi
Informasi Publik yang
Dikecualikan yang
Terkandung dalam
Arsip Baik dalam
Format Kertas maupun
Elektronik
Jumlah Pedoman
1 Pedoman - - - -
92
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
18) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Kearsipan;
Jumlah hasil kajian/NSPK
- 1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
1 Hasil kajian
dan 1 NPSK
19) Terlaksananya Rakornas
JIKN
Jumlah peserta rakornas 113 Orang 140 Orang 150 Orang 160 Orang 170 Orang
20) Terlaksananya
Penyusunan Materi
Diseminasi Khasanah
Arsip Statis ANRI
Melalui Internet
Jumlah khasanah arsip
statis ANRI yang disusun
dalam format tematis
melalui internet
1 Khasanah
arsip dalam
12 format
tematis
1 Khasanah
arsip dalam
12 format
tematis
1 Khasanah
arsip dalam
12 format
tematis
1 Khasanah
arsip dalam
12 format
tematis
1 Khasanah
arsip dalam
12 format
tematis
PROGRAM
DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA ARSIP
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
1 Terwujudnya
Pelaksanaan Kegiatan
yang Sesuai dengan
Perencanaan Program
dan Anggaran
1. Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Sekretariat
Utama
2. Persentase
berkurangnya revisi
kegiatan yang diajukan
unit kerja
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
2 Meningkatnya
Pemberitaan tentang
Kearsipan yang Dimuat
di Media Massa maupun
Elektronik
3. Persentase
informasi/pemberitaan
bidang kearsipan yang
disajikan melalui
media massa maupun
elektronik
100%
100%
100%
100%
100%
3 Terwujudnya
Pelaksanaan Urusan
Ketatausahaan
4. Persentase dokumen
administrasi
perkantoran yang
dapat diselesaikan
tepat waktu
90%
90%
90%
90%
90%
93
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Meningkatnya Jumlah
Produk Hukum
Kearsipan Yang
Disahkan Menjadi
Peraturan Kearsipan
5. Persentase
penyelesaian peraturan
di bidang kearsipan
100%
100%
100%
100%
100%
6. Persentase
penyelesaian peraturan
tentang tugas dan
fungsi unit kerja
100%
100%
100%
100%
100%
5 Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan ANRI
7. Jumlah pengunjung
ANRI
2900 orang 4350 orang 5525 orang 9788 orang 14.682 orang
8. Persentase layanan di
bidang hukum yang
tepat sasaran
90%
90%
90%
90%
90%
9. Persentase
penyelesaian SOP unit
kerja
100%
100%
100%
100%
100%
6 Meningkatnya Jumlah
Pegawai yang
Ditempatkan Sesuai
Keahliannya
10. Persentase
penempatan pegawai
sesuai dengan
kompetensi
100%
100%
100%
100%
100%
7 Terwujudnya Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
11. Persentase ketepatan
pelayanan
pengurusan pegawai
100%
100%
100%
100%
100%
8 Meningkatnya Jumlah
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
yang Baik dan Tepat
Waktu
12. Persentase
peningkatan kualitas
pengelolaan,penataus
ahaan anggaran/
barang dan
pertanggung
jawaban serta
pelaporannya
100%
100%
100%
100%
100%
9 Meningkatnya Jumlah
Temuan Hasil
Pemeriksaan
Pengelolaan APBN
13. Persentase temuan
pengawasan/pemeriks
aan/pengaduan
masyarakat yang
100%
100%
100%
100%
100%
94
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ANRI yang
Ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
10 Meningkatnya Jumlah
Perusahaan yang
Menggunakan Jasa
Kearsipan
14. Jumlah
instansi/perusaha-an
yang memanfaatkan
jasa kearsipan
8 Instansi 8 Instansi 8 Instansi 8 Instansi 8 Instansi
PENINGKATAN
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN,
KETATAUSAHAAN
PIMPINAN SERTA
HUBUNGAN
MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN ANRI
1. Terlaksananya
Sosialisasi Diorama
Sejarah Perjalanan
Bangsa melalui Media
Massa dan Elektronik;
(Prioritas K/L)
Jumlah Sosialisasi
Diorama Sejarah
Perjalanan Bangsa
3 Kali
talkshow di
TV dan
Radio, 3
buah iklan di
2 stasiun TV
dng 100
tayangan,3
buah iklan di
3 stasiun
radio dng
100 tayangan
2 Kali
talkshow di
TV dan Radio,
3 buah iklan di
5 stasiun TV
dng 50
tayangan,3
buah iklan di
stasiun radio
dng 50
tayangan, 1
buah iklan di 5
media cetak
dengan 10 kali
tayang
1 Kali
talkshow di
TV dan Radio,
2 buah iklan di
5 stasiun TV
dng 50
tayangan, 2
buah iklan di
stasiun radio
dng 50
tayangan, 1
buah iklan di
10 media cetak
dengan 10 kali
tayang
3 buah iklan
di 5 stasiun
TV dg 50
tayangan,2
buah iklan di
10 stasiun
radio dg 50
tayangan, 2
buah iklan di
20 media
cetak dengan
20 kali tayang
3 buah iklan di
10 stasiun TV
dg 50
tayangan,2
buah iklan di
20 stasiun
radio dg 50
tayangan, 2
buah iklan di
30 media
cetak dengan
20 kali tayang
Biro
Perencanaan
2. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah dokumen rencana
kinerja tahunan yang
dihasilkan
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
3. Terlaksananya
Penyusunan Penetapan
Kinerja Arsip Nasional
Republik Indonesia;
Jumlah dokumen
penetapan kinerja yang
dihasilkan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Strategis Arsip Nasional
Republik Indonesia
- Jumlah dokumen
Renstra ANRI yang
dihasilkan
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
95
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(Renstra ANRI);
5. Terlaksananya
Penyempurnaan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Bidang
Kearsipan (Masterplan
ANRI);
Jumlah dokumen
Masterplan ANRI yang
dihasilkan
-
1 Dokumen
-
-
-
6. Terlaksananya
Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan
Rencana Kinerja dan
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah pedoman yang
dihasilkan
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
7. Terlaksananya
Rakernis Program dan
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah peserta rakernis
program dan anggaran
45 Orang
45 Orang
45 Orang
45 Orang
45 Orang
8. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah dokumen rencana
anggaran yang dihasilkan
4 Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
9. Terlaksananya
Penyusunan Petunjuk
Operasional (PO) Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah dokumen PO yang
dihasilkan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
10. Terlaksananya
Penyusunan Pendapatan
Negara Bukan Pajak
(PNBP) Arsip Nasional
Republik Indonesia;
Jumlah dokumen PNBP
yang dihasilkan
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
96
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11. Terlaksananya
Penyempurnaan dan
Sosialisasi Aplikasi
RAB;
Jumlah sistem aplikasi
1 Sistem
1 Sistem 1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
12. Terlaksananya
Penyempurnaan
Standar Biaya
Khusus(SBK);
Jumlah SBK yang
disempurnakan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
13. Terlaksananya
Penyempurnaan Harga
Perkiraan Sendiri
(HPS);
Jumlah HPS yang
disempurnakan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
14. Terlaksananya
Penyusunan Evaluasi
Program Kinerja
Jumlah laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
15. Terlaksananya
Penyusunan LAKIP
ANRI;
- Jumlah dokumen
LAKIP ANRI
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
- % Penerapan SAKIP
(pengarusutamaan)
100%
16. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Triwulan ANRI;
Jumlah dokumen laporan
triwulan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
17. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Tahunan ANRI;
Jumlah dokumen laporan
tahunan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
18. Terlaksananya
Penyusunan Executive
Report
Jumlah laporan 1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
19. Terlaksananya Evaluasi
Pelaksanaan Renstra
ANRI 2004-2009
Jumlah laporan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
20. Terlaksananya
Penyelesaian
Jumlah naskah dinas
6000 Berkas
1 Laporan
6500 Berkas
7000 Berkas
7250 Berkas 7500 Berkas
97
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ketatausahaan
Pimpinan;
21. Terlaksananya
Sosialisasi
Kelembagaan ANRI
Melalui Media
Cetak,Televisi, dan
Radio;
Jumlah sosialisasi
kelembagaan ANRI
10 Kali
siaran berita
TV, 1kali
talk show di
TV, 10 kali
siaran berita
Radio,1kali
talk show di
radio,5 kali
berita di
media cetak
20 Kali iklan
di TV, 2kali
talk show di
TV, 20 kali
siaran
berita,3kali
talk show di
radio,10 kali
iklan di media
cetak
30 Kali iklan
di TV, 2 kali
talk show di
TV, 30 kali
siaran
berita,3kali
talk show di
radio,20 kali
Iklan di media
cetak
40 Kali iklan
di TV, 3 kali
talk show di
TV, 40 kali
siaran berita,3
kali talk show
di radio,30
kali iklan di
media cetak
50 Kali iklan
di tv, 1kali
talk show di
TV, 10 kali
siaran
berita,1kali
talk show di
radio,40 kali
iklan di media
cetak
22. Terlaksananya
Pengelolaan/Pengemba
ngan Website ANRI;
Jumlah
Pengelolaan/Pengembang
an website ANRI
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
23. Terlaksananya
Penerbitan Majalah
Kearsipan ANRI;
Jumlah Pelaksanaan
penerbitan majalah
kearsipan ANRI
3 Kali
6 Kali
6 Kali
12 Kali
12 Kali
24. Terlaksananya
Peliputan Kegiatan dan
Perekaman Peristiwa
Penting;
Jumlah peliputan kegiatan
dan perekaman peristiwa
penting
152 Kali
liputan,
36 kali
perekaman
TV
180 Kali
liputan,
50 kali
perekaman TV
200 Kali
liputan, 72 kali
perekaman TV
220 Kali
liputan,
84 kali
perekaman
TV
250 Kali
Liputan, 96
kali
perekaman TV
25. Terlaksananya
Apresiasi Kearsipan
Bagi Pelajar dan
Mahasiswa;
Jumlah pelaksanaan
apresiasi kearsipan bagi
pelajar dan mahasiswa
60 Institusi 150 Institusi
250 Institusi
300 Institusi
350 Institusi
26. Terlaksananya
Optimalisasi
Keprotokolan;
Jumlah kegiatan
keprotokolan
114 Kali
125 Kali
150 Kali
175 Kali
200 Kali
27. Terlaksananya Forum
Bakohumas;
Jumlah pegawai yang
dikirim ke forum
Bakohumas
8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang
98
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
28. Terlaksananya
penyusunan bahan
hearing DPR
Jumlah hearing DPR yang
disusun
5 Hearing
DPR
5 Hearing
DPR
5 Hearing DPR 5 Hearing
DPR
5 Hearing
DPR
29. Terlaksananya Temu
Teknis di Lingkungan
Unit Eselon I
Jumlah temu teknis di
lingkungan unit Eselon I
8 Kali Temu
Teknis
Eselon I
8 Kali Temu
Teknis Eselon
I
8 Kali Temu
Teknis Eselon
I
8 Kali Temu
Teknis Eselon
I
8 Kali Temu
Teknis Eselon
I
30. Terlaksananya
Pembuatan Bahan
Publikasi Booklet dan
Leaflet
Jumlah buklet dan leaflet
yang dibuat
4.751 Eks
Booklet
1.000 Eks
Leaflet
7.500 Eks
Booklet
1.000 Eks
Leaflet
8.000 Eks
Booklet
1.000 Eks
Leaflet
9.000 Eks
Booklet
1.000 Eks
Leaflet
10.000 Eks
Booklet
1.000 Eks
Leaflet
31. Terlaksananya Revisi
Visual Profil ANRI
Jumlah revisi Visual
profil
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
32. Terlaksananya Safari
Lembaga
Jumlah pelaksaan safari
lembaga kearsipan
5 Kali 10 Kali 15 Kali 20 Kali 25 Kali
33. Terlaksananya
Pembuatan CD
Interaktif
Jumlah pembuatan CD
interaktif
1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
34. Terlaksananya
Pembuatan Pusat
Informasi dan Publikasi
ANRI (Media Center)
Jumlah Pembuatan pusat
informasi dan publikasi
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
35. Terlaksananya Promosi
dan Publikasi
Kearsipan
Jumlah promosi dan
publikkasi kearsipan
10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali
36. Terlaksananya Lomba
Karya Tulis Bidang
Kearsipan
Jumlah pelaksanaan
lomba karya tulis bidang
kearsipan
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
37. Terlaksananya
Pembuatan Komputer
Interaktif
Jumlah pembuatan
komputer interaktif
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
38. Terlaksananya
Pembuatan Data Base
Penghubung Antar
Lembaga
Jumlah pembuatan data
base
1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Kali
99
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PENINGKATAN
LAYANAN HUKUM,
PEMBINAAN
ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAA
N, DAN
PENGELOLAAN
PEGAWAI DI
LINGKUNGAN ANRI
1. Terlaksananya
Penyusunan Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas
Bidang)
Jumlah Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan
yang disusun
4 PP, 1
Inpres, dan 1
Perka ANRI
3 PP dan 21
Perka ANRI
30 Perka
ANRI
-
-
Biro Hukum
dan
Kepegawaian
2. Terlaksananya
Pembentukan
Organisasi Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) Kearsipan.
(Prioritas K/L)
Jumlah organisasi Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
kearsipan yang dibentuk
- - - - -
3. Tersusunnya Kumpulan
Peraturan Daerah dan
Pusat Serta Referensi
Hukum;
Jumlah peraturan daerah
dan pusat serta referensi
hukum dalam wadah
SJDIH
500
Peraturan,
70 referensi
550 Peraturan,
50 referensi
600 Peraturan,
50 referensi
650 Peraturan,
50 referensi
700 Peraturan,
50 referensi
4. Terlaksananya
Penyelarasan dan
Penyelesaian SOP di
Unit Kerja; (Prioritas
K/L)
- Jumlah SOP di Unit
Kerja yang disusun
- % SOP yang telah
tersusun sesuai
dengan proses bisnis
yang lebih sederhana
(pengarusutamaan)
25 SOP
30 SOP
30 SOP
30 SOP
35 SOP
100%
5. Tersusunnya Naskah
Kerjasama
Pengembangan
Kearsipan dengan
beberapa Perguruan
Tinggi Dalam Negeri;
(Prioritas K/L)
Jumlah naskah kerjasama
yang dihasilkan
10 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
100
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6. Terlaksananya
Pemberian Bantuan
Beasiswa
Diploma,Sarjana dan
Pascasarjana;
(Prioritas K/L)
Jumlah orang penerima
beasiswa
55 Orang
55 Orang
55 Orang
55 Orang
55 Orang
7. Terlaksananya
Training/Kursus
Kearsipan di Dalam
Negeri dan Luar
Negeri; (Prioritas
K/L)
Jumlah peserta
training/kursus kearsipan
di dalam negeri dan luar
negeri
195 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
8. Terlaksananya
Pembentukan Peraturan
tentang Standar
Pelayanan Arsip;
Jumlah peraturan tentang
standar pelayanan arsip
-
10 Peraturan
10 Peraturan
10 Peraturan
10 Peraturan
9. Terlaksananya
Pembentukan Peraturan
yang mencakup Materi
tentang Penciptaan,
Penerimaan,
Pemeliharaan,
Penggunaan, Penataan
dan Pengelolaaan
Arsip;
Jumlah peraturan tentang
penciptaan,
penerimaan,pemeliharaan,
penggunaan,
Penataan dan
pengelolaaan arsip
-
2 Peraturan
1 Peraturan
-
-
10. Terlaksananya
Pembentukan Peraturan
tentang Sistem
Administrasi Negara
dalam Rangka
Memposisikan Arsip;
Jumlah peraturan tentang
sistem administrasi
Negara dalam rangka
memposisikan arsip
- 1 PP
5 Perka
- -
11. Terlaksananya
Pembentukan Peraturan
Jumlah peraturan tentang
kriteria arsip dan proses
-
2 Peraturan
2 Peraturan
2 Peraturan
2 Peraturan
101
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
tentang Kriteria Arsip
dan Proses Pembuatan
Arsip yang Memenuhi
Aspek Keabsahan;
pembuatan arsip yang
memenuhi aspek
keabsahan
12. Terlaksananya
Penyempurnaan
Penjabaran Tugas dan
Fungsi Organisasi
ANRI;
Jumlah peraturan Kepala
ANRI tentang
penyempurnaan tugas dan
fungsi organisasi ANRI
1 Perka
- 1 Perka 1 Perka -
13. Terlaksananya
Penyempurnaan Tata
Kerja dan Struktur
Organisasi ANRI;
- Jumlah peraturan
Kepala ANRI tentang
penyempurnaan Tata
Kerja dan Struktur
Organisasi ANRI
- % Tersusunnya
struktur
kelembagaan
(organisasi dan tata
kerja) yang
proporsional, efektif
dan efisien
(Pengarusutamaan)
1 Perka 1 Perka 1 Perka - -
100%
14. Terlaksananya
Penyusunan
Mekanisme Penyediaan
Informasi Publik di
ANRI;
Jumlah mekanisme
penyediaan informasi
Publik yang disusun
1 Perka - - - -
15. Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan CPNS;
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
CPNS
91 Orang
120 Orang
100 Orang
90 Orang
80 Orang
16. Terlaksananya
Pengelolaan Tunjangan
Pengelolaan Arsip
Statis;
Jumlah pegawai yang
mendapat tunjangan
kompensasi sesuai nilai
dan tingkat dampak resiko
-
568 Orang
598 Orang 628 Orang
658 Orang
102
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
17. Terlaksananya
Pemeriksaan Kesehatan
Resiko Pekerjaan
Jumlah pegawai yang
mendapatkan
pemeriksaan kesehatan
526 Orang 546 Orang 576 Orang 600 Orang 620 Orang
18. Terlaksananya
Poliklinik/Obat-Obatan
Jumlah pegawai yang
mendapat fasilitas obat-
obatan di poliklinik
526 Orang 546 Orang 576 Orang 600 Orang 620 Orang
19. Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi Kenaikan
Pangkat dan Gaji
Berkala;
Jumlah pegawai yang
mengalami kenaikan gaji
berkala dan kenaikan
pangkat
250 Orang
275 Orang 285 Orang
305 Orang
325 Orang
20. Terlaksananya
Penyusunan Formasi
dan Pengadaan
Pegawai;
- Jumlah peserta tes
CPNS
- Tersedianya sistem
rekruitmen yang
transparan
(pengarusutamaan)
140 Orang
120 Orang
100 Orang
90 Orang
80 Orang
100%
21. Terlaksananya
Penyesuaian Ijasah dan
Ujian Dinas;
Jumlah peserta ujian dinas
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
22. Terlaksananya
Penilaian Angka
Kredit Jabatan
Fungsional;
- Jumlah pejabat
fungsional yang dinilai
- Tersedianya sistem
penilaian kinerja
yang terukur
(pengarusutamaan)
150 Orang
170 Orang 190 Orang 210 Orang
220 Orang
100%
23. Terlaksananya
Penyusunan/pe-
nyempurnaan Standar
Kompetensi Jabatan
Struktural;
Jumlah standar tentang
kompetensi jabatan
struktural
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
24. Terlaksananya Diklat
Pimpinan II-IV
Jumlah peserta diklat
pimpinan II-IV
10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang
25. Terlaksananya Diklat - Jumlah peserta diklat 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang
103
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Teknis Kepegawaian teknis kepegawaian
- Tersedianya sistem
diklat berbasis merit
dan kompetensi
(pengarusutamaan)
100%
26. Terlaksananya
Pembinaan Pegawai - Jumlah pegawai yang
dibina
- Tersedianya system
penegakan disiplin
yang efektif
(pengarusutamaan)
- % Pelanggaran
disiplin mendapatkan
sangsi
(pengarusutamaan)
526 Orang 546 Orang 576 Orang 600 Orang 620 Orang
100%
100%
27. Terlaksananya
Pelantikan dan
Sumpah Jabatan
Jumlah pejabat struktural
dan fungsional yang
dilantik dan diambil
sumpahnya
250 Orang 255 Orang 260 Orang 265 Orang 270 Orang
28. Terlaksananya
Pelayanan dan
Pengelolaan
Administrasi Pegawai
Jumlah layanan
pengelolaan administrasi
pegawai
7 Jenis
Layanan
7 Jenis
Layanan
7 Jenis
Layanan
7 Jenis
Layanan
7 Jenis
Layanan
29. Terlaksananya Uji
Kompetensi Pejabat
Struktural
- Jumlah pejabat
struktural yang
mengikuti uji
kompetensi
- Tersedianya system
promosi yang
terbuka dan
transparan
(pengarusutamaan)
114 Orang 114 Orang 114 Orang 114 Orang 114 Orang
100%
30. Terlaksananya
Penyempurnaan
Jumlah evaluasi jabatan
yang disempurnakan
1 Buku 1 Buku - - -
104
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Evaluasi Jabatan di
Lingkungan ANRI
31. Terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Fungsional Umum
Jumlah standar
kompetensi jabatan
fungsional umum yang
disusun
1 Pedoman 1 Pedoman
- - -
32. Terlaksananya
Penyusunan Pedoman
Pola Dasar Mutasi
Pejabat Struktural
- Jumlah pedoman pola
dasar mutasi pejabat
struktural yang disusun
- Tersedianya sistem
mutasi yang terbuka
dan transparan
(pengarusutamaan)
1 Pedoman 1 Pedoman 1 Pedoman - -
100%
33. Terlaksananya
Pencetakan Perka Dan
Kepka ANRI ANRI
tentang Organisasi dan
Tata Kerja ANRI dari
Tahun 1974 s.d. 2009
Jumlah perka dan kepka
ANRI yang dicetak
500 Eks 200 Eks 100 Eks 100 Eks 100 Eks
34. Terlaksananya
Penyebarluasan
Produk Hukum
Jumlah produk hukum
yang disebarluaskan
70 Instansi
Pusat
50 Instansi
Daerah
30
Perguruan
Tinggi
Negeri
70 Instansi
Pusat
50 Instansi
Daerah
30 Perguruan
Tinggi Negeri
100 Instansi di:
Daerah
Provinsi
Kab/Kota
Lembaga
Negara
100 Instansi
di:
Daerah
Provinsi
Kab/Kota
Lembaga
Negara
100 Instansi
di :
Daerah
Provinsi
Kab/Kota
Lembaga
Negara
35. Terlaksananya
Harmonisasi dan
Sinkronisasi
Keputusan Kepala
ANRI
Jumlah pembahasan
rancangan keputusan di
lingkungan ANRI
250 Kali 250 Kali 250 Kali 250 Kali 250 Kali
36. Terlaksananya
Penyuluhan Hukum - Jumlah pegawai yang
mendapat penyuluhan
200 Orang 250 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang
105
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pegawai ANRI hukum
- Tersedianya system
penegakan kode etik
yang efektif,disertai
penerapan reward
and punishment
(pengarusutamaan)
100%
37. Tersusunnya Program
Legislasi ANRI
Jumlah rencana
pembentukan dan
pembahasan peraturan di
ANRI
5 Peraturan 5 Peraturan - - -
38. Terlaksananya
Kerjasama Luar
Negeri
Jumlah naskah perjanjian
kerja sama
5 naskah 5 naskah 5 naskah 5 naskah 5 naskah
39. Terlaksananya Rakor
Penyelesaian
Mekanisme Kerja
Antar Unit di
Lingkungan ANRI
Jumlah peserta rakor
penyelesaian mekanisme
kerja antar unit di
lingkungan ANRI
150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
40. Terlaksananya
Seminar Kearsipan dan
Kesehatan
Jumlah peserta seminar
kesehatan dan kearsipan
526 Orang - 576 Orang 600 Orang 620 Orang
PEMBINAAN
ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN
ANGGARAN SERTA
PELAYANAN
PENUNJANG
PELAKSANAAN
TUGAS ANRI
1. Terlaksananya
Pengelolaan
Gaji,Lembur,
Honorarium, dan
Tunjangan;
Jumlah pegawai yang
harus dibayar gaji,
lembur,Honorarium, dan
tunjangan
536 Orang
556 Orang
576 Orang
596 Orang
616 Orang
Biro Umum
2. Terlaksananya
Pengadaan Makanan
dan Minuman
Penambah Daya Tahan
Tubuh;
Jumlah pegawai yang
mendapatkan makanan
dan minuman penambah
daya tahan tubuh
200 Orang
230 Orang
264 Orang
304 Orang
349 Orang
3. Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Jumlah pegawai yang
mendapatkan pakaian
536 Orang 593 Orang 652 Orang
717 Orang 789 Orang
106
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dinas Pegawai dinas
4. Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung
Kantor;
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
15 Gedung 17 Gedung 17 Gedung
17 Gedung
17 Gedung
5. Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor;
Jumlah pengadaan
pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
139 Unit
60 Unit 65 Unit 70 Unit
75 Unit
6. Terlaksananya
Perawatan Kendaraan
Bermotor;
Jumlah kendaraan
bermotor yang terawat
134 Unit
134 Unit
134 Unit
134 Unit
134 Unit
7. Terlaksananya
Perawatan Sarana
Gedung;
Jumlah sarana gedung
yang terpelihara
23 Item
25 Item
30 Item 35 Item
40 Item
8. Terlaksananya
Pembayaran Langganan
Daya dan Jasa;
Jumlah bulan pembayaran
langganan daya dan jasa
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
9. Terlaksananya
Pembayaran Jasa
Keamanan dan
Kebersihan;
Jumlah bulan restribusi
pengamanan kantor dan
kebersihan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10. Terlaksananya
Penerimaan dan
Pengiriman Surat
Dinas;
Jumlah surat masuk dan
keluar
4.500
Surat
masuk
2.625
Surat
Keluar
4.520 Surat
masuk
2.790 Surat
Keluar
4.540 Surat
masuk
2.820 Surat
Keluar
4.560 Surat
masuk
2.840 Surat
Keluar
4.580 Surat
masuk
2.850 Surat
Keluar
11. Terlaksananya
pembayaran Honor
Pengelola APBN;
Jumlah bulan pembayaran
honor pengelola keuangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
12. Terlaksananya
Pembayaran
Langganan Internet;
Jumlah bulan pembayaran
jaringan internet
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
107
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13. Terlaksananya
Pengadaan Keperluan
Kantor;
Jumlah bulan pengadaan
keperluan kantor yang
disediakan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
14. Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
Rumah Tangga;
Jumlah bulan pengadaan
peralatan rumah tangga
yang disediakan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
15. Terlaksananya
operasional
perkantoran;
Jumlah orang dalam
pertemuan,jamuan tamu
dan rapat-rapat dinas
13.350
Orang
14.685 Orang 16.513 Orang
17.768 Orang
19.544 Orang
16. Pengelolaan Perjalanan
Dinas Pimpinan;
Jumlah perjalanan dinas 31 Daerah
3 Negara
32 Daerah
4 Negara
33 Daerah
5 Negara
33 Daerah
6 Negara
33 Daerah
7 Negara
17. Terlaksananya
Implementasi SAPP;
Jumlah laporan keuangan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
18. Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan;
Jumlah dokumen
administrasi keuangan
yang dapat diselesaikan
secara transparan dan
akuntabel
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
19. Terlaksananya
Pengembangan
Aplikasi Pengelolaan
Keuangan;
Jumlah pengembangan
aplikasi pengelolaan
keuangan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
20. Terlaksananya
Pengembangan Sistem
Informasi Perjalanan
Dinas;
Jumlah pengembangan
aplikasi sistem informasi
perjalanan dinas
1 kali -
1 kali 1 kali 1 kali
21. Terlaksananya
Penghapusan Barang
Milik Negara (BMN);
Jumlah BMN yang
dihapus
300 Item
BMN rusak
berat
250 Item
BMN rusak
berat
200 Item BMN
rusak berat
150 Item
BMN rusak
berat
100 Item
BMN rusak
berat
22. Terlaksananya Sistem
Akuntansi BMN;
Jumlah item data yang di
entry
5.000 Item
6.000 Item
6.500 Item
5.500 Item
7.000 Item
23. Terlaksananya
Inventarisasi BMN;
Jumlah Inventarisasi
BMN
10.000 Item
15.000 Item 17.500 Item 18.000 Item 19.000 Item
108
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24. Terlaksananya
Pengadaan bahan-
bahan Kearsipan;
Jumlah pengadaan bahan-
bahan kearsipan
27 Item
30 Item 35 Item 40 Item
45 Item
25. Terlaksananya
Pencetakan Agenda
dan Map;
Jumlah pelaksanaan
pencetakan agenda dan
map
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
26. Terlaksananya
penerapan e-
procurement dalam
pengadaan barang
dan jasa
% pengadaan barang
dan jasa menggunakan
e-procurement
(pengarusutamaan)
75%
27. Terlaksananya
Sosialisasi Petunjuk
Pelaksanaan PNBP;
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi petunjuk
pelaksanaan PNBP
1 Kali - 1 Kali 1 Kali 1 Kali
28. Terlaksananya
Pemutahiran Data
BMN;
Jumlah pemutahiran
data/rekonsiliasi data
laporan
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
29. Terlaksananya
Pendistribusian Barang
Inventaris;
Jumlah Pelaksanaan
pendistribusian barang
inventaris
20 Kali 25 Kali 30 Kali 35 Kali 40 Kali
30. Terlaksananya
Pendistribusian Barang
Persediaan Non
Inventaris;
Jumlah Pelaksanaan
pendistribusian barang
non inventaris
120 Kali 122 Kali 124 Kali 126 Kali 128 Kali
31. Terlaksananya
Pengamanan,
Pemeliharaan dan
Penyelamatan Bukti
Kepemilikan Arsip;
Jumlah bukti kepemilikan
(aset)arsip yang
diamankan
135 Aset 136 Aset 137 Aset 138 Aset 140 Aset
32. Terlaksananya
Penyusunan Juklak
Pengelolaan BMN;
Jumlah juklak
pengelolaan BMN yang
disusun
1 Juklak - - - -
33. Terlaksananya
Penyusunan Prosedur
Jumlah prosedur tetap
kerumahtanggaan yang
1 Protap - - - -
109
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
tetap
Kerumahtanggaan;
disusun
34. Terlaksananya
Pendataan dan
Penataan Arsip Inaktif;
Jumlah arsip inaktif yang
didata dan ditata
500 Record
600 Record
700 Record 800 Record
900 Record
35. Tersusunnya Pedoman
Arsip Vital;
Jumlah Pedoman
- 1 Pedoman
1 Pedoman
-
-
36. Terlaksananya
Inventarisasi Arsip
Vital ANRI;
Jumlah Daftar Arsip vital
- 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
37. Tersusunnya Daftar
Pencarian Arsip Yang
Memiliki Nilai Guna
Sejarah;
Jumlah daftar Arsip -
1 Daftar
1 Daftar
-
-
38. Tersusunnya Pedoman
Arsip Terjaga;
Jumlah pedoman
- 1 Daftar
1 Daftar
- -
39. Terlaksananya
Inventarisasi Arsip
Terjaga;
Jumlah daftar arsip - 100 Record
200 Record
300 Record
-
40. Tersedianya Basis
Data Arsip Aktif Unit
Kerja di Lingkungan
ANRI;
Jumlah basis data
-
300 Item
300 Item
300 Item
-
41. Terlaksananya
Penyusunan Juknis
Pengaksesan Arsip
Dinamis dan JRA
Subtantif ANRI;
Jumlah Juknis
pengaksesan arsip
dinamis dan JRA
subtantif yang disusun
1 Juknis
1 JRA
1 Juknis - - -
42. Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Basis Data Arsip
Inaktif ANRI;
Jumlah program basis
data pengelolaan arsip
inaktif
500 Record 600 Record 700 Record 800 Record 900 Record
43. Terlaksananya
Pembuatan
Jumlah laboratorium
sistem kearsipan yang
3 Contoh
Kearsipan
- 3 Contoh
Peralatan
3 Contoh
Peralatan
3 Contoh
Peralatan
110
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Laboratorium Sistem
Kearsipan;
dibuat Sistem
Kearsipan
Sistem
Kearsipan
Sistem
Kearsipan
44. Terlaksananya
penyusunan pedoman
pengamanan internal di
lingkungan ANRI
Jumlah pedoman - 1 pedoman - - -
45. Terlaksananya
pengamanan internal di
lingkungan ANRI
Jumlah pengadaan
peralatan keamanan
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
46. Terlaksananya
pengamanan eksternal
di lingkungan ANRI
Jumlah pengadaan
peralatan keamanan
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
47. Terlaksananya Lomba
Kearsipan di
Lingkungan ANRI;
Jumlah peserta lomba
kearsipan
- 70 Unit kerja,
97 arsiparis
70 Unit kerja,
100 arsiparis
70 Unit kerja,
100 arsiparis
70 Unit kerja,
100 arsiparis
PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN
AKUNTABILITAS
APARATUR ANRI
1. Terlaksananya
Pengawasan Internal
ANRI;
- Jumlah laporan hasil
pengawasan
- Tersedia dan
terlaksananya system
pengendalian
internal yang efektif
(pengarusutamaan)
- % Temuan yang
ditindaklanjuti
(pengarusutamaan)
- Opini BPK atas LK
K/L
(pengarusutamaan)
6 Laporan 10 Laporan 12 Laporan 14 Laporan 17 Laporan
100%
100%
WTP
Inspektorat
2. Terlaksananya
Optimalisasi Audit di
ANRI;
Jumlah laporan hasil audit -
6 laporan
9 laporan
12 laporan 15 laporan
3. Terlaksananya
Pemantauan
Pelaksanaan Dana
Jumlah laporan
pemantauan pelaksanaan
dana dekonsentrasi
8 laporan
12 laporan
15 laporan
18 laporan
20 laporan
111
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dekonsentrasi;
4. Terlaksananya Forum
Bersama Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah;
Jumlah peserta forum
bersama aparat
pengawasan intern
pemerintah
-
100 orang
120 orang
140 orang
160 orang
5. Terlaksananya Review
Laporan Keuangan
ANRI;
Jumlah review laporan
keuangan
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
6. Terlaksananya Evaluasi
Kegiatan di Lingkungan
ANRI;
Jumlah laporan evaluasi
kegiatan
5 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 7 Laporan 7 Laporan
7. Terlaksananya
Pemantauan Hibah
BMN di Lingkungan
Kearsipan Daerah;
Jumlah laporan
pemantauan hibah BMN
di lingkungan kearsipan
daerah
33 Laporan 33 Laporan 33 Laporan 33 Laporan 33 Laporan
8. Terlaksananya
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Auditor;
Jumlah auditor yang
dinilai angka kreditnya
2 Auditor
Ahli
4 Auditor
Terampil
2 Auditor
Ahli
4 Auditor
Terampil
2 Auditor
Ahli
4 Auditor
Terampil
2 Auditor
Ahli
4 Auditor
Terampil
2 Auditor
Ahli
4 Auditor
Terampil
9. Terlaksananya
penerapan Pakta
Integritas bagi pejabat
eselon I-III
% Pejabat yang telah
menandatangani dan
melaksanakan
integritas
(pengarusutamaan)
100%
10. Terlaksananya
pengisian LHKPN
% Pejabat yang telah
melaporkan LHKPN
(pengarusutamaan)
100%
11. Terlaksananya
tindaklanjut
pengaduan
masyarakat
- Tersedianya system
pengaduan
masyarakat yang
efektif
(pengarusutamaan)
- % Penyelesaian
tindak lanjut atas
100%
100%
112
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pengaduan yang
disampaikan
masyarakat
(pengarusutamaan)
PENINGKATAN JASA
SISTEM DAN
PEMBENAHAN,
PENYIMPANAN, DAN
PERAWATAN
KEARSIPAN
1. Terlaksananya
Penjajagan Kerjasama
Kearsipan;
- Jumlah instansi
pemerintah dan swasta
yang dilakukan
penjajagan kerjasama
15 Instansi
15 Instansi 15 Instansi 15 Instansi
15 Instansi
Pusat Jasa
Kearsipan
- Tersusunnya rencana
peningkatan kualitas
pelayanan publik
sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan
(pengarusutamaan)
100%
2. Terlaksananya
Monitoring/ Evaluasi
Pasca Layanan Jasa;
Jumlah laporan hasil
monitoring pasca layanan
jasa kearsipan
1O Laporan 1O Laporan 1O Laporan 1O Laporan 1O Laporan
3. Terlaksananya
Presentasi Aplikasi
Pengelolaan Dokumen/
Arsip Inaktif Berbasis
T.I.;
Jumlah Instansi yang
dilakukan presentasi
aplikasi pengelolan
dokumen/arsip inaktif
berbasis T.I.
7 Instansi 7 Instansi 7 Instansi 7 Instansi 7 Instansi
4. Terlaksananya Jasa
Penataan, Pemeliharaan
dan Perawatan Serta
Penyimpanan Arsip
Komersial;
Jumlah instansi
pemerintah dan swasta
yang menggunakan jasa
penataan, pemeliharaan
dan perawatan serta
penyimpanan arsip
komersial
14 instansi - - - -
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
1. Meningkatnya Efektifitas
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kantor untuk
Mendukung Layanan
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
kantor untuk mendukung
layanan arsip
100%
100%
100%
100%
100%
Sekretaris
Utama
113
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
APARATUR ARSIP
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
Arsip
PEMBANGUNAN/
PENGADAAN/
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
1. Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Kantor ANRI Pusat dan
Pusdiklat Bogor;
Jumlah pembangunan
gedung kantor ANRI
pusat dan Pusdiklat Bogor
- -
2 Lantai
Gedung B
-
- Biro Umum
2. Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Pengolahan Arsip 8
Lantai Keperluan
Transit Arsip, Fumigasi
Arsip, Pemilahan
(Sortir) Arsip dan
Pemusnahan Arsip,
(Lanjutan) Tahap IV;
Jumlah pembangunan
gedung pengolahan arsip
1 Gedung 1 Gedung - - -
3. Terlaksananya
Rehabilitasi/Reno-vasi
Gedung Kantor ANRI
Pusat dan Pusdiklat
Bogor;
Jumlah
rehabilitasi/renovasi
gedung kantor ANRI
pusat dan Pusdiklat Bogor
- 1 Gedung D,
1 lantai
basement
Gedung E
1 Gedung C
2 Gedung
(Gedung E
dan F)
-
4. Terlaksananya
Pembangunan Depo
Penyimpanan Arsip
Elektronik
Jumlah Depo
Penyimpanan Arsip
Elektronik
- - 1 Depo
Penyimpanan
Arsip
Elektronik
1 Depo
Penyimpanan
Arsip
Elektronik
1 Depo
Penyimpanan
Arsip
Elektronik
5. Terlaksananya
Peningkatan/Pengada-
an Sarana dan Prasarana
serta Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
ANRI Pusat dan
Pusdiklat Bogor;
Jumlah peningkatan/
Pengadaan Sarana dan
Prasarana serta Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
kantor ANRI pusat dan
Pusdiklat Bogor
3 Paket
Pengadaan
tanah di
Jakarta
7000 m2 ,
Bogor 5 ha
2 unit lift
Gedung Depo
1 titik sumur
artesis,
1 unit
peralatan
gondola
114
PROGRAM/KEGIAT
AN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6. Terlaksananya
Rehabilitasi Jaringan
Listrik
Jumlah rehabilitasi
jaringan listrik
1 paket 1 paket 1 paket
115
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1
Terwujudnya
Pengelolaan Arsip
Baik Dinamis maupun
Statis yang Efektif dan
Efisien di Seluruh
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah
1. Persentase lembaga
dan unit kearsipan
yang sudah
terakreditasi
Deputi Bidang
Pembinaan
Kearsipan
2 Terwujudnya
Efektifitas
Penyelenggaraan
Sistem Kearsipan di
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah
Pusat
2. Persentase lembaga
Negara dan badan
pemerintah pusat
yang memiliki
pedoman kearsipan
secara terpadu
3. Persentase lembaga
Negara dan badan
pemerintah pusat
yang memiliki
Jadwal Retensi Arsip
(JRA)
3 Terwujudnya
Efektifitas
Penyelenggaraan
Sistem Kearsipan di
Lembaga Kearsipan
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
4. Persentase hasil
rekomendasi evaluasi
yang digunakan
sebagai input
penyempurnaan
sistem kearsipan bagi
lembaga kearsipan
daerah provinsi dan
kabupaten/Kota
116
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4 Terwujudnya
Efektifitas
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Kearsipan
5. Jumlah pendidikan
dan pelatihan yang
diselenggarakan
TOTAL PROGRAM
21.487.278
28.730.150
29.345.500
28.336.200
31.237.080
PELAKSANAAN
AKREDITASI DAN
PROFESI KEARSIPAN
9. Terlaksananya
akreditasi dan
sertifikasi
lembaga/unit
kearsipan dan SDM
kearsipan;
(Prioritas K/L)
- Jumlah lembaga/unit
kearsipan dan
arsiparis yang
diakreditasi dan
disertifikasi
- % Unit
penyelenggaran
pelayanan publik
yang sudah
menerapkan
standar
pelayanan,maklu-
mat pelayanan dan
manajemen
pengaduan yang
efektif
(Pengarusutamaan)
- Tersedianya sistem
evaluasi kinerja
pelayanan publik
(Pengarusutamaan)
- % Unit
penyelenggara
pelayanan publik
yang mendapat
penilaian baik
195.000
230.000
350.000
400.000
450.000
Direktorat
Akreditasi dan
Profesi
Kearsipan
117
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(Pengarusutamaan)
10. Terlaksananya
Bimbingan Arsiparis
dan Tim Penilai
Angka Kredit
Arsiparis
Jumlah peserta
bimbingan arsiparis dan
tim penilai Angka
Kredit Arsiparis
138.580
150.000
250.000
275.000
302.500
11. Terlaksananya
Pembinaan dan
Penilaian Angka
Kredit Arsiparis
Madya
Jumlah arsiparis yang
dinilai angka kreditnya
69.640 75.000 117.500 120.000 125.000
12. Terlaksananya
Pemilihan Arsiparis
Teladan Tingkat
Nasional;
Jumlah peserta
pemilihan arsiparis
teladan
688.250
635.594
800.000
900.000 1.000.000
13. Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Menpan Tentang
Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka
Kreditnya
Jumlah peserta
sosialisasi peraturan
Menpan tentang tentang
Jabatan fungsional
arsiparis dan angka
kreditnya
77.060 - 100.000 120.000 135.000
14. Terlaksananya
Fasilitasi Kegiatan
Asosiasi Arsiparis
Indonesia (AAI)
Jumlah pertemuan
munas kegiatan asosiasi
arsiparis Indonesia
(AAI)
20.000 20.000 50.000 60.000 70.000
15. Terlaksananya
Penyempurnaan
Pedoman Mekanisme
Kerja Arsiparis
Jumlah pedoman
mekanisme kerja
arsiparis
49.516 - - - -
16. Terlaksananya Rakor
dan Sosialisasi
pedoman umum
Penyelenggaraan
Akreditasi dan
Jumlah orang peserta
rakor akreditasi dan
sertifikasi kearsipan
137.600
155.000
200.000
230.000 245.000
118
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sertifikasi Kearsipan.
TOTAL KEGIATAN
1.375.646
1.265.594
1.867.500
2.105.000
2.327.500
PEMBINAAN
KEARSIPAN PUSAT
11. Terlaksananya
Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan
Dinamis Berbasis
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
(SIKD-TIK);
(Prioritas Bidang)
Jumlah instansi pusat
dan lembaga
kearsipan daerah yang
sudah menerapkan
SIKD- TIK
(Pengarusutamaan)
1.500 .000
2.000.000
2.300.000 2.600.000
3.000.000
Direktorat
Kearsipan Pusat
12. Terlaksananya
Sosialisasi Undang-
Undang No. 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas
K/L)
Jumlah sosialisasi
Undang-Undang nomor
43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
-
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
13. Terlaksananya
Penerapan Standard
University Archives
dan Sistem Informasi
Kearsipan Statis
Berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (SIKS-
TIK) pada Perguruan
Tinggi Negeri dan
Swasta;
Jumlah perguruan tinggi
negeri dan swasta yang
dibina
- 700.000
750.000 920.000 1.100.000
14. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan
di Lembaga Negara
dan Badan Pemerintah
Jumlah instansi pusat
yang mendapatkan
Bimkos penerapan
sistem kearsipan
105.545
150.000 220.000 245.000
269.500
119
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pusat;
15. Terlaksananya Rakor
Evaluasi Bimbingan
dan Konsultasi
Kearsipan di Lembaga
Negara dan Badan
Pemerintah Pusat;
Jumlah peserta evaluasi
Bimkos kearsipan
- 120.000
132.000 145.200 160.000
16. Terlaksananya
Konsultasi,
Pertimbangan, dan
persetujuan Jadwal
Retensi Arsip (JRA)
di Lembaga Negara
dan Badan Pemerintah
Pusat;
Jumlah instansi pusat
yang mendapatkan
konsultasi,
pertimbangan, dan
persetujuan jadwal
retensi arsip (JRA)
109.455 150.000 165.000 198.000 235.000
17. Terlaksananya
Supervisi Kearsipan di
Lembaga Negara dan
Badan Pemerintah
Pusat;
Jumlah instansi yang
mendapatkan supervisi
kearsipan
80.000 90.000 90.000 110.000 125.000
18. Terlaksananya Rakor
hasil Bimbingan dan
Supervisi sistem
Kearsipan di Lembaga
Negara dan Badan
Pemerintah Pusat;
Jumlah peserta Rakor
hasil Bimbingan dan
Supervisi sistem
kearsipan
148.620
150.000
150.000
170.000 190.000
19. Terlaksananya
Pemilihan Unit
Kearsipan Teladan di
Instansi Pemerintah
Pusat;
Jumlah unit kearsipan
teladan
-
150.000
160.000
178.000
200.000
20. Terlaksananya
Seminar Peran
Pengelolaan Arsip
Jumlah peserta seminar
peran pengelolaan arsip
dinamis dalam rangka
150.000 - - - -
120
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dinamis Dalam
Rangka implementasi
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi Publik
implementasi Undang-
Undang Keterbukaan
Informasi Publik
TOTAL KEGIATAN
2.093.620
5.010.000
5.467.000
6.066.200
6.779.500
PEMBINAAN
KEARSIPAN DAERAH
16. Terlaksananya
Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan
Statis berbasis
Tekonologi Informasi
dan Komunikasi
(SIKS-TIK);
(Prioritas K/L)
Jumlah lembaga
kearsipan daerah
provinsi dan
kabupaten/kota yang
sudah menerapkan
SIKS-TIK
(pengarusutamaan)
2.500.000 2.000.000
2.000.000
2.500.000 2.750.000
Direktorat
Kearsipan
Daerah
17. Terlaksananya
Sosialisasi Undang-
Undang No. 43
Tahun 2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas
K/L)
Jumlah sosialisasi
Undang-Undang nomor
43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
150.000
6.500.000 7.000.000 4.500.000 4.500.080
18. Terlaksananya Arsip
Masuk Desa;
(Prioritas K/L)
Jumlah Kab/Kota yang
memperoleh bimbingan
kearsipan di pedesaan
930.743
950.000 990.000 1.100.000 1.205.000
19. Terlaksananya
Peningkatan
Masyarakat Sadar
Arsip;
(Prioritas K/L)
Jumlah provinsi yang
mendapatkan kendaraan
layanan masyarakat
sadar arsip
8.144.200 -
-
- -
20. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi Kearsipan
di Pemerintah
Jumlah daerah yang
mendapatkan Bimkos
kearsipan
296.260
250.000
300.000
400.000 450.000
121
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kabupaten/Kota;
21. Terlaksananya
Evaluasi Bimbingan
dan Konsultasi
Kearsipan di
Pemerintah Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;
Jumlah laporan evaluasi
Bimkos kearsipan
- 250.000 275.000 375.000 360.000
22. Terlaksananya
Bimbingan dan
Konsultasi
Penyusunan Jadwal
Retensi Arsip (JRA)
di Pemerintah
Kabupaten/Kota;
Jumlah daerah yang
mendapatkan Bimkos
penyusunan JRA
- 250.000
275.000
375.000 420.000
23. Terlaksananya
Konsultasi
Pengelolaan Arsip
Statis Pasca Otonomi
Daerah di Pemerintah
Kabupaten/Kota;
Jumlah daerah yang
mendapatkan konsultasi
pengelolaan arsip statis
- 250.000
275.000
375.000 420.000
24. Terlaksananya
Supervisi Kearsipan
di Pemerintah Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;
Jumlah daerah yang
mendapatkan supervisi
kearsipan
296.270
250.000
275.000
375.000 420.000
25. Terlaksananya
Evaluasi Supervisi
Kearsipan di
Pemerintah Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
Jumlah laporan evaluasi
supervisi kearsipan
- 250.000
275.000
350.000
410.000
26. Terlaksananya
Monitoring dan
Jumlah laporan
monitoring dan evaluasi
- 275.000
295.000
385.000
435.000
122
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Evaluasi
penyelenggaraan
Arsip Masuk Desa;
Arsip Masuk Desa
27. Terlaksananya Rapat
Koordinasi Kearsipan
bagi Lembaga
Kearsipan Daerah
Provinsi;
Jumlah peserta rakor
kearsipan lembaga
kearsipan daerah
152.108
150.000
155.000
175.000 200.000
28. Terlaksananya
Penyelenggaraan
Lomba Lembaga
Kearsipan Teladan;
Jumlah lembaga yang
mengikuti lomba
lembaga kearsipan
teladan
- 300.000
300.000 350.000 400.000
29. Terlaksananya
diseminasi dan
sosialisasi Norma,
Standar, Pedoman,
dan Kriteria (NSPK)
Kearsipan
Jumlah peserta
diseminasi dan
sosialisasi
- 200.000
200.000
230.000 260.000
30. Terlaksananya
Konsultasi dan
Bimbingan bagi
Pengelolaan Arsip
Masyarakat
Jumlah bimbingan dan
konsultasi
- 125.000
130.000
155.000
185.000
TOTAL KEGIATAN
12.469.581
12.000.000
12.745.000
11.645.000
12.415.080
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEARSIPAN
12. Terlaksananya Diklat
Penciptaan Jabatan
Fungsional Arsiparis;
(Prioritas K/L)
- Jumlah Angkatan
- Tersusunnya
rencana
peningkatan
kualitas pelayanan
publik sesuai batas
waktu yang telah
ditetapkan
(pengarusutamaan)
348.075
350.000 385.000 450.000 495.000 Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Kearsipan
123
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13. Terlaksananya Diklat
Kearsipan melalui
Dana Dekonsentrasi;
(Prioritas K/L)
Jumlah provinsi
penerima dana dekon
3.300.000
4.800.000
5.600.000
5.600.000
6.400.000
14. Terlaksananya Diklat
Teknis Kearsipan;
Jumlah peserta diklat
teknis kearsipan
800.475
724.556
1.330.000
1.475.000 1.630.000
15. Terlaksananya Diklat
Teknis
Kearsipan;(PNBP)
Jumlah peserta diklat
teknis kearsipan
408.600 340.000 - - -
16. Terlaksananya
Penyusunan Modul,
dan Kurikulum Diklat
Kearsipan
Jumlah modul dan
kurikulum diklat
kearsipan yang disusun
182.760
130.000 200.000 250.000 300.000
17. Terlaksananya
Pengembangan
Laboratorium Sistem
Kearsipan
Jumlah unit
laboratorium sistem
kearsipan
34.361 75.000 85.000 110.000 125.000
18. Terlaksananya
Penyusunan Program
Diklat Fungsional
Arsiparis
Jumlah brosur program
diklat fungsional
kearsipan yang disusun
55.015 55.000 65.000 25.000 35.000
19. Terlaksananya
Penciptaan Visualisasi
Media Belajar
Jumlah visualisasi
media belajar
73.043 75.000 85.000 100.000 125.000
20. Terlaksananya
Pengembangan
Perpustakaan
Pusdiklat Kearsipan
Jumlah perpustakaan
kearsipan yang
dikembangkan
40.800 60.000 66.000 75.000 90.000
21. Terlaksananya
Evaluasi Pasca Diklat
Jumlah laporan evaluasi
pasca diklat
166.220 200.000 200.000 250.000 300.000
22. Terlaksananya
Diskusi Ilmiah Para
Pengajar/
Widyaiswara
Jumlah peserta diskusi
ilmiah para pengajar/
widyaiswara
30.000 35.000 40.000 55.000 65.000
124
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23. Terlaksananya T.U.
Pusdiklat Kearsipan
Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan oleh TU
Pusdiklat
109.082 100.000 110.000 130.000 150.000
TOTAL KEGIATAN
5.548.431
6.604.556
8.166.000
8.520.000
9.715.000
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1 Meningkatnya
Penilaian dan Akuisisi
Arsip untuk
Memperkaya
Khasanah Arsip serta
untuk Menjamin
Terselamatkan dan
Terlestarikannya
Arsip Demi Generasi
Mendatang
11. Jumlah arsip yang
diakuisisi
Deputi Bidang
Konservasi
Arsip
12. Jumlah rekomendasi
penilaian yang
ditindaklanjuti
pengakuisisian dan
pemusnahan arsip
2 Meningkatnya
Pengolahan Arsip
Demi Terwujudnya
Daftar Arsip,
Inventarisasi Arsip,
dan Guide yang Dapat
Dimanfaatkan untuk
Kepentingan Publik
13. Jumlah daftar arsip
konvensional, audio
visual,elektronik,
kartografi dan
kearsitekturan yang
dibuat
14. Jumlah inventaris
arsip konvensional,
audio visual,
elektronik,
kartografi, dan
kearsitekturan yang
dibuat
15. Jumlah guide arsip
konvensional, audio
visual, elektronik,
kartografi, dan
kearsitekturan yang
125
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dibuat
3 Meningkatnya
Preservasi Arsip
Demi Terwujudnya
Pemeliharaan,
Penataan, dan
Keamanan Arsip dari
Bahaya Kerusakan
Arsip maupun
Informasinya
16. Jumlah arsip rusak
yang direstorasi
17. Jumlah arsip yang
dialih media/
reproduksi
18. Jumlah laporan hasil
pengujian
arsip/protap dan
bahan kearsipan
4 Meningkatnya
Pelayanan dan
Pemanfaatan Arsip
Untuk Kepentingan
Pemerintah,
Pembangunan,
Penelitian dan Ilmu
Pengetahuan
19. Jumlah naskah
sumber arsip yang
diterbitkan
20. Jumlah pameran
arsip yang
diselenggarakan
TOTAL PROGRAM
7.868.985 8.560.459 11.268.951 12.953.141 14.454.643
PENILAIAN DAN
AKUISISI ARSIP
16. Terlaksananya
Monitoring dan
Penyelamatan
Arsip/Dokumen
Negara mengenai
Pemilu Presiden dan
Legislatif Tahun
2009; (Prioritas
K/L)
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
200.000
260.543
285.543
365.543
420.543 Direktorat
Akuisisi
17. Terlaksananya
Penilaian dan Akuisisi
Arsip Kabinet
Indonesia Bersatu;
(Prioritas K/L)
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
117.514
141.100
155.000
203.100
235.000
126
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
18. Terlaksananya
Pelacakan dan
Penelusuran Arsip
Supersemar;
Jumlah tokoh atau
pengkisah yang
diwawancarai
50.000
63.800
76.500
91.800
110.100
19. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Pilkada;
Jumlah instansi yang
arsipnya diselamatkan
150.000
160.000
175.000
190.000
210.000
20. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
Partai Politik Peserta
Pemilu 2009;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
65.000
78.000
85.000
100.000 135.000
21. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Perbatasan Wilayah
dan Batas Negara;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
-
100.000
115.000
125.000
140.000
22. Terlaksananya
Penilaian dan Akuisisi
Arsip Lembaga
Peradilan di
Indonesia;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
-
75.000 85.000
125.000
140.000
23. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
organisasi
Kemasyarakatan
Bidang Keagamaan;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
150.000
125.000
140.000
190.000
210.000
24. Terlaksananya
Penyelamatan Arsip
Tokoh
Nasional/Pelaku
Sejarah;
Jumlah arsip yang
diselamatkan
100.000
75.000
110.000
140.000
165.000
25. Terlaksananya Jumlah tokoh atau - 61.000 72.000 83.000 94.000
127
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perekaman Para
Tokoh/Pelaku Sejarah
Pembentukan Dan
Pemekaran Wilayah
Serta Konflik di
Daerah melalui
Wawancara Sejarah
Lisan;
pengkisah yang
diwawancarai
26. Terlaksananya
Wawancara Sejarah
Lisan mengenai
Kembalinya GAM ke
Pangkuan Ibu Pertiwi,
OPM, RMS dan
Konflik Lainnya
Jumlah tokoh atau
pengkisah yang
diwawancarai
200.000 61.000
72.000 83.000
94.000
27. Terlaksananya
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Perusahaan/ BUMN
Jumlah arsip yang
diselamatkan
150.000 74.580 175.000 190.000 210.000
28. Terlaksananya
Workshop
Penyelamatan dan
Pelestarian
Arsip/Dokumen
BUMN sebagai
Dampak Revitalisasi
Jumlah peserta
workshop penyelamatan
dan pelestarian
arsip/dokumen BUMN
sebagai dampak
revitalisasi
85.000 - - - -
29. Terlaksananya
Penelusuran dan
Penyelamatan Arsip
Bangunan
Sejarah/Bangun-an
Negara Indonesia
Jumlah tokoh atau
pengkisah yang
diwawancarai
50.000 50.000 60.000 90.000 110.000
30. Terlaksananya
Penelusuran Jejak
Jumlah tokoh atau
pengkisah yang
100.000 - 110.000 120.000 135.000
128
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Masyarakat Suriname
yang Telah Kembali
ke Indonesia
diwawancarai
TOTAL KEGIATAN
1.417.514
1.325.023
1.716.043
2.096.443
2.408.643
PENGOLAHAN ARSIP STATIS
17. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional VOC;
Jumlah daftar arsip yang diolah
- 157.500 175.250 200.000
230.000 Direktorat Pengolahan
18. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional Hindia Belanda;
Jumlah daftar arsip diolah
564.337 312.609
570.000 589.320
625.000
19. Terlaksananya Pendataan dan inventarisasi Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945;
Jumlah daftar arsip diolah
28.302 50.000
60.000 75.000 95.000
20. Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto;
Jumlah daftar arsip diolah
149.000
100.000
155.000
170.000 190.000
21. Terlaksananya Pengolahan Arsip Film;
Jumlah daftar arsip diolah
- 100.000
110.000
130.000
150.000
22. Terlaksananya Pengolahan Arsip Video;
Jumlah daftar arsip diolah
110.000
100.000
115.000
130.000
155.000
23. Terlaksananya Pengolahan Arsip Rekaman Suara;
Jumlah daftar arsip diolah
89.000
75.000
92.000
120.000
135.000
24. Terlaksananya Pengolahan Arsip Microfilm;
Jumlah daftar arsip diolah
-
85.000
93.500
110.000
135.000
25. Terlaksananya Pengolahan Arsip
Jumlah daftar arsip diolah
171.427 100.000
175.000 190.000 210.000
129
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Peta (Kartografi);
26. Terlaksananya Pengolahan Arsip Kearsitekturan;
Jumlah daftar arsip diolah
206.919
115.000
210.000 235.000 250.000
27. Terlaksananya pengolahan arsip elektronik;
Jumlah daftar arsip diolah
- 65.000
71.500
95.000 110.000
28. Terlaksananya Pengolahan dan Ekspose Arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintah;
Jumlah daftar arsip diolah
205.670 115.000
215.000 235.000 275.000
29. Terlaksananya Pengolahan Arsip Perusahaan yang Diakuisisi;
Jumlah daftar arsip diolah
117.600
80.000 122.000 135.000 155.000
30. Terlaksananya Pengolahan Arsip Organisasi Massa/Organisasi Politik yang Diakuisisi;
Jumlah daftar arsip diolah
75.255
50.000 85.500 100.000 120.000
31. Terlaksananya Pengolahan Arsip Perorangan yang Diakuisisi
Jumlah daftar arsip diolah
- 75.000 77.000 85.000 93.500
32. Terlaksananya Pemeliharaan Keakurasian Dan Keabsahan Data yang Diolah
Jumlah data yang dipelihara
- 75.000 80.000 95.000 115.000
TOTAL KEGIATAN
1.717.510
1.655.109
2.406.750
2.694.320
3.043.500
PRESERVASI KEARSIPAN
1. Terlaksananya Jumlah daerah bencana 500.400 460.000 400.000 450.000 510.000 Direktorat Preservasi
130
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip
Pasca Bencana;
(Prioritas K/L)
yang arsipnya
diselamatkan
2. Terlaksananya Implementasi Pengamanan Arsip melalui Sistem Barcode; (Prioritas K/L)
Jumlah arsip yang di barcode
500.000
404.393 450.000 475.000 490.000
3. Terlaksananya Penataan Arsip Konvensional sesuai dengan Nomor Inventaris (Registrasi Arsip);
Jumlah arsip konvensional yang tertata sesuai dengan registrasi arsip
- 78.125 80.938 90.000 90.000
4. Terlaksananya Penyimpanan Arsip Berdasarkan Peta Lokasi Penyimpanan yang Sesuai Standar Penyimpanan
Jumlah arsip yang tersimpan berdasarkan peta lokasi penyimpanan sesuai standar penyimpanan yang dilakukan
- 78.125 80.938 90.000 90.000
5. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Film;
Jumlah arsip film yang disimpan dan ditata
36.457
100.000
195.000 215.000 235.000
6. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Video dan Rekaman Suara;
Jumlah arsip video yang di tata dan didata
65.307 50.000 103.219 120.000 145.000
7. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Microfilm;
Jumlah arsip microfilm yang disimpan dan ditata
189.056 100.000
120.000 140.000 231.584
8. Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang disimpan dan ditata
78.015 75.000 85.000 120.000 150.000
9. Terlaksananya Jumlah arsip 78.225
131
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyimpanan dan Penataan Arsip konvensional;
konvensional yang disimpan dan ditata
10. Terlaksananya Restorasi Arsip Konvensional;
Jumlah arsip konvensional Yang di restorasi
282.912
250.000 300.834 335.000 350.000
11. Terlaksananya penataan dan pendataan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan;
Jumlah arsip kartografi dan kearsitekturan yang ditata dan didata
55.900
25.106
27.617
30.378
33.416
12. Terlaksananya Restorasi Arsip Media Baru;
Jumlah arsip media baru yang direstorasi
145.628
150.000 150.000 165.000 185.000
13. Terlaksananya Alih Media Arsip Film;
Jumlah arsip film yang di alihmedia
105.187 100.000
105.000 130.000 175.000
14. Terlaksananya Alih Media Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang di alihmedia
40.145
15. Terlaksananya Alih Media Microfilm;
Jumlah microfilm yang di alihmedia
166.422
16. Terlaksananya Pembuatan Microfilm Negatif dan Positif Koleksi Hindia Belanda;
Jumlah microfilm positif yang dibuat
- 125.000
130.000 150.000 165.000
17. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Statis(Foto, Peta, dan Kertas);
Jumlah arsip statis yang didigitalisasi
- 200.000
200.000
250.000
280.000
18. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Video dan Rekaman Suara;
Jumlah arsip video dan rekaman suara yang didigitalisasi
- 150.000
155.000
280.000 310.000
19. Terlaksananya Pengujian arsip dan bahan kearsipan;
Jumlah laporan hasil pengujian arsip/protap
179.561 59.578
179.000
197.000 215.000
132
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 20. Terlaksananya
Fumigasi Gedung Depo Arsip Konvensional;
Luas gedung yang di fumigasi
213.132 150.000 170.000 195.000 205.000
21. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alih Media Film dan Microfilm
Jumlah peralatan alih media film dan microfilm
141.800 - 125.000 140.000 -
22. Terlaksananya Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber;
Jumlah alat Vacuum Freeze Dry Chamber
- - - - -
TOTAL KEGIATAN
2.778.147
2.555.327
3.057.546
3.572.378
3.860.000
PEMANFAATAN
ARSIP
13. Terlaksananya
penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip “Arsip
Citra Daerah”;
(Prioritas K/L)
Jumlah Arsip Citra
Daerah yang diterbitkan
355.450
330.000 359.004 400.000 475.000 Direktorat
Pemanfaatan
14. Terlaksananya
Penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip “Arsip
Citra Nusantara Jilid
V”; (Prioritas K/L)
Jumlah Arsip Citra
Nusantara
Yang diterbitkan
161.140
- - - -
15. Terlaksananya
Penyusunan dan
Penerbitan Naskah
Sumber Arsip
Perjanjian Perbatasan
Wilayah Republik
Indonesia Jilid V;
(Prioritas K/L)
Jumlah naskah sumber
arsip Perjanjian
Perbatasan Wilayah
Republik Indonesia jilid
V yang diterbitkan
216.710
- - - -
133
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16. Terlaksananya
Penerbitan Naskah
Sumber “Khasanah
Arsip ANRI” Seri :
Citra Daerah ;
(Prioritas K/L)
Jumlah khasanah arsip
ANRI yang diterbitkan
190.000
125.000
192.000 215.000 275.000
17. Terlaksananya
Operasionalisasi Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) Balai Arsip
Tsunami di provinsi
Aceh Nanggroe
Darussalam
Jumlah paket kegiatan
Operasionalisasi Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
Balai Arsip Tsunami di
provinsi Aceh Nanggroe
Darussalam
- 1.675.000 2.423.000 2.615.000 2.756.500
18. Terlaksananya
Pemeliharaan dan
perawatan bahan
Perpustakaan;
Jumlah buku langka
yang dialihmediakan
dalam bentuk digital
123.455
60.000
65.000
65.000
60.000
19. Terlaksananya
fasilitasi teknik
pelayanan
pemanfaatan arsip
statis;
Jumlah perguruan tinggi
yang memperoleh
pelayanan pemanfaatan
arsip statis
111.700
100.000
115.000 135.000 160.000
20. Terlaksananya
Layanan Arsip
Konvensional Periode
Sebelum dan Setelah
45, Media Baru dan
Kartografi;(PNBP)
Jumlah arsip
konvesional periode
sebelum dan setelah 45,
media baru dan
kartografi yang
ditelusuri
250.200
513.050
252.700 280.000 300.000
21. Terlaksananya
Pameran Kearsipan;
Jumlah pameran
kearsipan
474.959
450.000
479.708 635.000 735.000
22. Terlaksananya
Diseminasi dan
Sosialisasi Arsip
Jumlah peserta
diseminasi dan
sosialisasi
- 125.000 130.000 150.000 266.000
134
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Statis;
23. Terlaksananya
Pembuatan dan
Penyebarluasan
Brosur;
Jumlah brosur yang
disebarluaskan
12.000 10.000 15.000 20.000 30.000
24. Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Jumlah tamu
Tersusunnya rencana
peningkatan kualitas
pelayanan publik
sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan
(pengarusutamaan)
60.200 - 62.200 75.000 85.000
TOTAL KEGIATAN
1.955.814
3.025.000
4.093.612
4.590.000
5.142.500
PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEARSIPAN
NASIONAL
1 Tercapainya
Efektifitas Pengkajian
dan Pengembangan
Sistem Kearsipan
Dinamis dan Statis
Baik Konvensional
Maupun Elektronik
Persentase rekomendasi
hasil pengkajian dan
pengembangan sistem
kearsipan dinamis dan
statis yang menjadi
NSPK
Deputi Bidang
Informasi dan
Pengembangan
Sistem
Kearsipan
2 Tercapainya
Efektifitas Pengkajian
dan Pengembangan
Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis
dan Statis Baik
Konvensional maupun
Elektronik
Persentase rekomendasi
hasil pengkajian dan
pengembangan sistem
informasi kearsipan
dinamis dan statis yang
menjadi NSPK
TOTAL PROGRAM
2.535.580
2.332.733
3.265.500
3.918.600
4.705.000
135
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PENINGKATAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN
NASIONAL
9. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Norma dan Standar
Kearsipan Dinamis
Dalam Rangka
Membangun Sistem
Kearsipan Yang
Andal, Sistematis,
Utuh, dan
Menyeluruh;
(Prioritas K/L)
Jumlah pedoman,hasil
kajian, jurnal kearsipan
846.388
200.000 270.000 324.000 388.800 Pusat
Pengkajian dan
Pengembangan
Sistem
Kearsipan
10. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Norma dan Standar
Kearsipan Statis
Dalam Rangka
Membangun Sistem
Kearsipan Sehingga
Terwujud Jaringan
Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN);
(Prioritas K/L)
Jumlah pedoman dan
hasil kajian
594.594
100.703
300.000 235.000
295.000
11. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Terhadap Prasarana
dan Sarana Kearsipan
dalam rangka
Standarisasi untuk
Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Dinamis;
Jumlah hasil kajian
- 200.000
220.000
294.750 350.000
136
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12. Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Terhadap Prasarana
dan Sarana Kearsipan
dalam rangka
Standarisasi untuk
Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Statis;
Jumlah hasil kajian
-
200.000
220.000
294.750 350.000
13. Terlaksananya
Pengkajian
Kelembagaan Unit
Kearsipan dalam
rangka
Mengembangkan
Standar Unit
Kearsipan Dalam
Mengelola Arsip
Dinamis;
Jumlah hasil kajian
-
125.000
150.000
180.000
216.000
14. Terlaksananya
Pengkajian
Kelembagaan
Organisasi (Lembaga)
Kearsipan Daerah
dalam rangka
Meningkatkan
Pengelolaan Arsip
Statis Sebagai
Memori Kolektif Dan
Jati Diri Bangsa;
Jumlah hasil kajian -
200.000 220.000
294.750 350.000
15. Terlaksananya
Pengkajian Terhadap
SDM Kearsipan di
Jumlah hasil kajian
-
100.000 115.000 140.000
170.200
137
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Lembaga Negara
Tingkat Pusat dalam
rangka Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Dinamis;
16. Terlaksananya
Pengkajian Terhadap
SDM Kearsipan Pada
Lembaga Pemerintah
Daerah (Provinsi,
Kabupaten/Kota)
Untuk Mendukung
Penyelenggaraan
Kearsipan Statis
Terutama Dalam
Menyelenggarakan
JIKN
Jumlah Hasil Kajian -
200.000
220.000 294.750 350.000
TOTAL KEGIATAN
1.440.982
1.325.703
1.715.000
2.058.000
2.470.000
PENINGKATAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN
21) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Efektifitas Sistem
Aplikasi Jaringan
Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN) ;
Jumlah hasil
kajian/NSPK
143.902
150.000
265.000
318.000
381.600
Pusat
Pengkajian dan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Kearsipan
22) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Manajemen
Perubahan dalam
Pengelolaan Arsip
Elektronik;
Jumlah hasil
kajian/NSPK
117.248
150.000
190.000
228.000
273.600
138
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23) Terlaksananya
Pengkajian
Pengelolaan Arsip
Untuk Aktivitas
Berbasis Web di
Lingkungan
Pemerintahan
Jumlah hasil kajian 52.900 - 60.000 72.000 86.400
24) Terlaksananya
Pengelolaan Isi Portal
JIKN
Jumlah pengelolaan isi
portal
37.350 30.000 65.000 78.000 93.600
25) Terlaksananya
Penambahan Isi Basis
Data Arsip Pilkada
pada JIKN
Jumlah penambahan
basis data
58.500 45.000 60.500 72.600 87.120
26) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Sistem Informasi
Kearsipan Nasional
(SIKN)
Jumlah hasil
kajian/NSPK
348.199 200.000
355.000 426.000 511.200
27) Terlaksananya
Pengembangan
Pedoman Ekstrasi
Informasi Publik
Yang Dikecualikan
Yang Terkandung
Dalam Arsip Baik
Dalam Format Kertas
Maupun Elektronik;
Jumlah Pedoman
58.594 - - - -
28) Terlaksananya
Pengkajian dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Kearsipan;
Jumlah hasil
kajian/NSPK
-
200.000
220.000
264.000 316.800
139
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
29) Terlaksananya
Rakornas JIKN
Jumlah peserta rakornas 250.475 207.030 285.000 342.000 410.400
30) Terlaksananya
Penyusunan Materi
Diseminasi Khasanah
Arsip Statis ANRI
melalui Internet
Jumlah khasanah arsip
statis ANRI yang
disusun dalam format
tematis melalui internet
27.430 25.000 50.000 60.000 74.280
TOTAL KEGIATAN
1.094.598
1.007.030
1.550.500
1.860.600
2.235.000
PROGRAM
DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA ARSIP
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
1 Terwujudnya
Pelaksanaan Kegiatan
yang Sesuai dengan
Perencanaan Program
dan Anggaran
15. Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
Sekretariat
Utama
16. Persentase
berkurangnya revisi
kegiatan yang
diajukan unit kerja
2 Meningkatnya
Pemberitaan tentang
Kearsipan yang
Dimuat di Media
Massa maupun
Elektronik
17. Persentase
informasi/pemberitaa
n bidang kearsipan
yang disajikan
melalui media massa
maupun elektronik
3 Terwujudnya
Pelaksanaan Urusan
Ketatausahaan
18. Persentase dokumen
administrasi
perkantoran yang
dapat diselesaikan
tepat waktu
4 Meningkatnya Jumlah
Produk Hukum
Kearsipan Yang
Disahkan Menjadi
19. Persentase
penyelesaian
peraturan di bidang
kearsipan
140
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peraturan Kearsipan 20. Persentase
penyelesaian
peraturan tentang
tugas dan fungsi unit
kerja
5 Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan ANRI
21. Jumlah pengunjung
ANRI
22. Persentase layanan di
bidang hukum yang
tepat sasaran
23. Persentase
penyelesaian SOP
unit kerja
6 Meningkatnya Jumlah
Pegawai yang
Ditempatkan Sesuai
Keahliannya
24. Persentase
penempatan
pegawai sesuai
dengan kompetensi
7 Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
25. Persentase
ketepatan pelayanan
pengurusan pegawai
8 Meningkatnya Jumlah
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan yang Baik
dan Tepat Waktu
26. Persentase
peningkatan
kualitas
pengelolaan,penatau
sahaan anggaran/
barang dan
pertanggung
jawaban serta
pelaporannya
9 Meningkatnya Jumlah
Temuan Hasil
Pemeriksaan
Pengelolaan APBN
27. Persentase temuan
pengawasan/pemeri
ksaan/pengaduan
masyarakat yang
141
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ANRI yang
Ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
10 Meningkatnya Jumlah
Perusahaan yang
Menggunakan Jasa
Kearsipan
28. Jumlah
instansi/perusaha-an
yang memanfaatkan
jasa kearsipan
TOTAL PROGRAM 61.237.261 57.294.593 62.930.332 67.941.302 74.296.520
PENINGKATAN
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN,
KETATAUSAHAAN
PIMPINAN SERTA
HUBUNGAN
MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN ANRI
1. Terlaksananya
Sosialisasi Diorama
Sejarah Perjalanan
Bangsa melalui Media
Massa dan Elektronik;
(Prioritas K/L)
Jumlah Sosialisasi
Diorama Sejarah
Perjalanan Bangsa
600.000
550.000
675.000
726.182 752.358
Biro
Perencanaan
2. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah dokumen
rencana kinerja tahunan
yang dihasilkan
269.548
310.000
370.000 408.701 476.476
3. Terlaksananya
Penyusunan Penetapan
Kinerja Arsip Nasional
Republik Indonesia;
Jumlah dokumen
penetapan kinerja yang
dihasilkan
88.490
135.000 155.150 149.659 167.603
4. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Strategis Arsip
Nasional Republik
Indonesia (Renstra
ANRI);
Jumlah dokumen
Renstra ANRI yang
dihasilkan
276.540
-
-
-
310.000
5. Terlaksananya
Penyempurnaan
Rencana Pembangunan
Jumlah dokumen
Masterplan ANRI yang
dihasilkan
-
275.000
-
-
-
142
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jangka Panjang Bidang
Kearsipan (Masterplan
ANRI);
6. Terlaksananya
Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan
Rencana Kinerja dan
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah pedoman yang
dihasilkan
-
175.000
- 172.405 -
7. Terlaksananya
Rakernis Program dan
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah peserta rakernis
program dan anggaran
120.000
175.000
250.000
287.475 321.943
8. Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Anggaran Arsip
Nasional Republik
Indonesia;
Jumlah dokumen
rencana anggaran yang
dihasilkan
276.128
365.000
375.000
414.450
482.914
9. Terlaksananya
Penyusunan Petunjuk
Operasional (PO)
Arsip Nasional
Republik Indonesia;
Jumlah dokumen PO
yang dihasilkan
29.514
35.000
45.000
51.745 57.949
10. Terlaksananya
Penyusunan
Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Arsip Nasional
Republik Indonesia;
Jumlah dokumen PNBP
yang dihasilkan
56.639
65.000
74.750
85.955
96.261
11. Terlaksananya
Penyempurnaan dan
Jumlah sistem aplikasi
113.035
130.000
150.000
172.485
193.166
143
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sosialisasi Aplikasi
RAB;
12. Terlaksananya
Penyempurnaan
Standar Biaya Khusus;
Jumlah SBK yang
disempurnakan
42.131
48.000 55.000
63.244
70.827
13. Terlaksananya
Penyempurnaan Harga
Perkiraan Sendiri
(HPS);
Jumlah HPS yang
disempurnakan
51.791
60.000
65.000
70.000
75.000
14. Terlaksananya
Penyusunan Evaluasi
Program Kinerja;
Jumlah laporan
236.747
257.924
308.736 345.000
345.000
15. Terlaksananya
Penyusunan LAKIP
ANRI;
- Jumlah dokumen
LAKIP ANRI
- % Penerapan
SAKIP
(pengarusutamaan)
63.670
95.000
110.000
125.000
150.000
16. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Triwulan ANRI;
Jumlah dokumen
laporan triwulan
142.112
163.000
175.000
190.000
200.000
17. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Tahunan ANRI;
Jumlah dokumen
laporan tahunan
40.616
46.000
55.000
70.000
85.000
18. Terlaksananya
Penyusunan Executive
Report;
Jumlah laporan
59.884
70.000
85.000
95.000
115.000
19. Terlaksananya
Evaluasi Pelaksanaan
Renstra ANRI Tahun
2004-2009
Jumlah laporan
33.133
40.000
55.000
65.000 80.000
20. Terlaksananya
Penyelesaian
Ketatausahaan
Pimpinan;
Jumlah naskah dinas 300.000
230.000
235.000
240.000
250.000
144
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
21. Terlaksananya
Sosialisasi
Kelembagaan ANRI
Melalui Media
Cetak,Televisi, dan
Radio;
Jumlah sosialisasi
kelembagaan ANRI
100.000
90.000
150.000
171.000 200.000
22. Terlaksananya
Pengelolaan/Pengem
bangan Website
ANRI;
Jumlah
Pengelolaan/Pengemban
gan website ANRI
33.000
30.000
65.000
80.000
100.000
23. Terlaksananya
Penerbitan Majalah
Kearsipan ANRI;
Jumlah Pelaksanaan
penerbitan majalah
kearsipan ANRI
191.921
175.000
200.000
230.000
262.200
24. Terlaksananya
Peliputan Kegiatan
dan Perekaman
Peristiwa Penting;
Jumlah peliputan
kegiatan dan perekaman
peristiwa penting
74.640
68.000
150.000 200.000 250.000
25. Terlaksananya
Apresiasi Kearsipan
Bagi Pelajar dan
Mahasiswa;
Jumlah pelaksanaan
apresiasi kearsipan bagi
pelajar dan mahasiswa
46.600
42.000 65.000 95.000
125.000
26. Terlaksananya
Optimalisasi
Keprotokolan;
Jumlah kegiatan
keprotokolan
97.955
180.000
200.000
216.500
240.000
27. Terlaksananya Forum
Bakohumas.
Jumlah pegawai yang
dikirim ke forum
Bakohumas
52.005
48.000
65.000 85.000
100.000
28. Terlaksananya
Penyusunan Bahan
Hearing DPR
Jumlah hearing DPR
yang disusun
232.300 210.000 250.000 287.475 316.202
29. Terlaksananya Temu
Teknis Di Lingkungan
Unit Eselon I
Jumlah temu teknis di
lingkungan unit Eselon I
400.060 368.000 450.000 495.000 495.000
145
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
30. Terlaksananya
Pembuatan Bahan
Publikasi Buklet dan
Leaflet
Jumlah buklet dan
leaflet yang dibuat
53.825 48.000 65.000 71.500 78.650
31. Terlaksananya Revisi
Visual Profil ANRI
Jumlah revisi Visual
profil
75.360 70.000 85.000 93.500 105.000
32. Terlaksananya Safari
Lembaga
Jumlah pelaksanaan
safari lembaga kearsipan
75.000 70.000 85.000 93.500 105.000
33. Terlaksananya
Pembuatan C.D.
Interaktif
Jumlah pembuatan CD
interaktif
41.500 37.000 50.000 55.000 60.500
34. Terlaksananya
Pembuatan Pusat
Informasi dan
Publikasi ANRI
(media center)
Jumlah Pembuatan pusat
informasi dan publikasi
110.000 101.200 125.000 137.500 151.250
35. Terlaksananya
Promosi dan Publikasi
Kearsipan
Jumlah promosi dan
publikkasi kearsipan
575.000 650.000 750.000 812.425 848.617
36. Terlaksananya Lomba
Karya Tulis Bidang
Kearsipan
Jumlah pelaksanaan
lomba karya tulis bidang
kearsipan
77.187 70.000 85.000 93.500 102.850
37. Terlaksananya
Pembuatan Komputer
Interaktif
Jumlah pembuatan
komputer interaktif
39.659 36.000 55.000 62.700 71.478
38. Terlaksananya
Pembuatan Data Base
Penghubung Antar
Lembaga
Jumlah pembuatan data
base
35.000 32.000 55.000 62.700 71.478
TOTAL KEGIATAN
5.110.990
5.550.124
6.188.636
7.074.601
7.912.722
146
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PENINGKATAN
LAYANAN HUKUM,
PEMBINAAN
ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN
, DAN PENGELOLAAN
PEGAWAI DI
LINGKUNGAN ANRI
41) Terlaksananya
Penyusunan Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang
Kearsipan; (Prioritas
Bidang)
Jumlah Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang no. 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan
yang disusun
500.000 4.000.000 2.500.000 - - Biro Hukum
dan
Kepegawaian
42) Terlaksananya
Pembentukan
Organisasi Unit
Pelaksana Teknis
(UPT) Kearsipan.
(Prioritas K/L)
Jumlah organisasi Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
kearsipan yang dibentuk
- - - -
-
43) Tersusunnya
Kumpulan Peraturan
Daerah Dan Pusat
Serta Referensi
Hukum;
Jumlah peraturan daerah
dan pusat serta referensi
hukum dalam wadah
SJDIH
254.300
100.000 260.000 291.200 320.320
44) Terlaksananya
Penyelarasan dan
Penyelesaian SOP di
Unit Kerja; (Prioritas
K/L)
- Jumlah SOP di Unit
Kerja yang disusun
- % SOP yang telah
tersusun sesuai
dengan proses
bisnis yang lebih
sederhana
(pengarusutamaan)
200.000
139.798 205.000 229.600 250.000
45) Tersusunnya Naskah
Kerjasama
Pengembangan
Kearsipan Dengan
Beberapa Perguruan
Tinggi Dalam Negeri;
(Prioritas K/L)
Jumlah naskah
kerjasama yang
dihasilkan
200.000
150.307 210.000 435.200 558.720
147
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
46) Terlaksananya
pemberian bantuan
beasiswa
diploma,sarjana dan
pascasarjana;
(Prioritas K/L)
Jumlah orang penerima
beasiswa
1.530.000
1.000.000 1.549.777 1.735.750 1.845.307
47) Terlaksananya
Training/Kursus
Kearsipan di Dalam
Negeri dan Luar
Negeri; (Prioritas
K/L)
Jumlah peserta
training/kursus
kearsipan di dalam
negeri dan luar negeri
1.325.800
750.000
1.350.000 1.712.057 1.811.516
48) Terlaksananya
Pembentukan
Peraturan Tentang
Standar Pelayanan
Arsip;
Jumlah peraturan
tentang standar
pelayanan arsip
- 150.000
200.000 224.000
296.400
49) Terlaksananya
Pembentukan
Peraturan Yang
Mencakup Materi
Tentang Penciptaan,
Penerimaan,
Pemeliharaan,
Penggunaan, Penataan
Dan Pengelolaaan
Arsip;
Jumlah peraturan
tentang
penciptaan,penerimaan,p
emeliharaan,penggunaan
,
Penataan dan
pengelolaaan arsip
- 150.000
250.000
- -
50) Terlaksananya
Pembentukan
Peraturan Tentang
Sistem Administrasi
Negara Dalam Rangka
Memposisikan Arsip;
Jumlah peraturan
tentang sistem
administrasi Negara
dalam rangka
memposisikan arsip
-
150.000
200.000
-
-
148
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
51) Terlaksananya
Pembentukan
Peraturan Tentang
Kriteria Arsip Dan
Proses Pembuatan
Arsip Yang Memenuhi
Aspek Keabsahan;
Jumlah peraturan
tentang kriteria arsip
dan proses pembuatan
arsip yang memenuhi
aspek keabsahan
-
100.000
250.000 280.000 358.000
52) Terlaksananya
Penyempurnaan
Penjabaran Tugas dan
Fungsi Organisasi
ANRI;
Jumlah peraturan
Kepala ANRI tentang
penyempurnaan tugas
dan fungsi organisasi
ANRI
50.000
-
100.000
100.000
-
13 Terlaksananya
Penyempurnaan Tata
Kerja dan Struktur
Organisasi ANRI;
- Jumlah peraturan
Kepala ANRI
tentang
penyempurnaan Tata
Kerja dan Struktur
Organisasi ANRI
- % Tersusunnya
struktur
kelembagaan(organ
isasi dan tata kerja)
yang
proporsional,efektif
dan efisien
(Pengarusutamaan)
200.000
100.000
200.000
-
-
14. Terlaksananya
Penyusunan
Mekanisme
Penyediaan Informasi
Publik di ANRI;
Jumlah mekanisme
penyediaan informasi
Publik yang disusun
100.000 - - - -
15. Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan CPNS;
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan CPNS
283.564
100.000
105.000
110.250
115.762
149
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16. Terlaksananya
Pengelolaan
Tunjangan
Pengelolaan Arsip
Statis;
Jumlah pegawai yang
mendapatkan tunjangan
kompensasi sesuai nilai
dan tingkat dampak
resiko
- 27.076
28.430
29.852
31.344
17. Terlaksananya
Pemeriksaan
Kesehatan Resiko
Pekerjaan
Jumlah pegawai yang
mendapatkan
pemeriksaan kesehatan
38.100 40.000 55.000 65.000 71.500
18. Terlaksananya
Poliklinik/Obat-
Obatan
Jumlah pegawai yang
mendapat fasilitas obat-
obatan di poliklinik
60.000 60.000 75.000 85.000 95.000
19. Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Kenaikan Pangkat dan
Gaji Berkala;
Jumlah pegawai yang
mengalami kenaikan
gaji berkala dan
kenaikan pangkat
40.300
42.315
44.430
46.651
48.983
20. Terlaksananya
Penyusunan Formasi
dan Pengadaan
Pegawai;
- Jumlah peserta tes
CPNS
- Tersedianya sistem
rekruitmen yang
transparan
(pengarusutamaan)
61.750
56.810 110.000
170.000
150.000
21. Terlaksananya
Penyesuaian Ijasah
dan Ujian Dinas;
Jumlah peserta ujian
dinas
19.866
17.000
21.902
22.997
24.147
22. Terlaksananya
Penilaian Angka
Kredit Jabatan
Fungsional;
- Jumlah pejabat
fungsional yang
dinilai
- Tersedianya sistem
penilaian kinerja
yang terukur
(pengarusutamaan)
80.000
74.000
88.200
92.610
97.240
23. Terlaksananya Jumlah standar tentang 37.833 35.000 55.000 65.000 72.000
150
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyusunan/
Penyempurnaan
Standar Kompetensi
Jabatan Struktural;
kompetensi jabatan
struktural
24. Terlaksananya Diklat
Pimpinan II-IV
Jumlah peserta diklat
pimpinan II-IV
169.866
156.000 175.000 243.101 255.256
25. Terlaksananya Diklat
Teknis Kepegawaian - Jumlah peserta diklat
teknis kepegawaian
- Tersedianya sistem
diklat berbasis
merit dan
kompetensi
(pengarusutamaan)
56.950 52.000 65.000 72.000 80.000
26. Terlaksananya
Pembinaan Pegawai - Jumlah pegawai yang
dibina
- Tersedianya system
penegakan disiplin
yang efektif
(pengarusutamaan)
- % Pelanggaran
disiplin
mendapatkan
sangsi
(pengarusutamaan)
24.050 24.050 35.000 45.000 50.000
27. Terlaksananya
Pelantikan Dan
Sumpah Jabatan
Jumlah pejabat
struktural dan
fungsional yang dilantik
dan diambil sumpahnya
20.450 20.450 40.000 45.000 55.000
28. Terlaksananya
Pelayanan dan
Pengelolaan
Administrasi Pegawai
Jumlah layanan
pengelolaan
administrasi pegawai
157.612 145.000 175.000 196.000 215.600
151
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
29. Terlaksananya Uji
Kompetensi Pejabat
Struktural
- Jumlah pejabat
struktual yang
mengikuti uji
kompetensi
- Tersedianya system
promosi yang
terbuka dan
transparan
(pengarusutamaan)
39.390 36.000 45.000 55.000 65.000
30. Terlaksananya
Penyempurnaan
Evaluasi Jabatan di
Lingkungan ANRI
Jumlah evaluasi jabatan
yang dismpurnakan
35.862 32.000 - - -
31. Terlaksananya
penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Fungsional Umum
Jumlah standar
kompetensi jabatan
fungsional umum yang
disusun
30.868 27.000 - - -
32. Terlaksananya
Penyusunan Pedoman
Pola Dasar Mutasi
Pejabat Struktural
- Jumlah pedoman pola
dasar mutasi pejabat
struktural yang
disusun
- Tersedianya system
mutasi yang terbuka
dan transparan
(pengarusutamaan)
36.632 33.000 45.000 - -
33. Terlaksananya
Pencetakan Perka. dan
Kepka. ANRI tentang
Organisasi dan Tata
Kerja ANRI dari
Tahun 1974 s.d. 2009
Jumlah Perka. dan
Kepka. ANRI yang
dicetak
30.000 25.000 35.000 45.000 55.000
34. Terlaksananya
Penyebarluasan
Produk Hukum
Jumlah produk hukum
yang disebarluaskan
50.000 45.000 60.000 75.000 82.500
152
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
35. Terlaksananya
Harmonisasi dan
Sinkronisasi
Keputusan Kepala
ANRI
Jumlah pembahasan
rancangan peraturan di
lingkungan ANRI
63.962 60.000 70.000 80.000 90.000
36. Terlaksananya
Penyuluhan Hukum
Pegawai ANRI
Jumlah pegawai yang
mendapat penyuluhan
hukum
Tersedianya system
penegakan kode etik
yang efektif,disertai
penerapan reward and
punishment
(pengarusutamaan)
66.662 60.720 70.000 80.000 90.000
37. Tersusunnya Program
Legislasi ANRI
Jumlah rencana
pembentukan dan
pembahasan peraturan
di ANRI
50.000 46.000 55.000 65.000 71.500
38. Terlaksananya
Kerjasama Luar
Negeri
Jumlah naskah
perjanjian kerja sama
150.000 140.000 200.000 297.000 450.000
39. Terlaksananya Rakor
penyelesaian
Mekanisme Kerja
Antar Unit di
Lingkungan ANRI
Jumlah peserta rakor
penyelesaian
mekanisme kerja antar
unit di lingkungan
ANRI
100.000 92.000 105.000 120.000 135.000
40. Terlaksananya
Seminar Kearsipan
dan Kesehatan
Jumlah peserta seminar
kesehatan dan kearsipan
43.830 - 55.000 65.000 75.000
TOTAL KEGIATAN
6.107.647
8.236.526
9.087.739
7.178.268
7.916.095
153
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PEMBINAAN
ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN
ANGGARAN SERTA
PELAYANAN
PENUNJANG
PELAKSANAAN
TUGAS ANRI
48. Terlaksananya
Pengelolaan Gaji,
Lembur, Honorarium,
dan Tunjangan;
Jumlah pegawai yang
harus dibayar
gaji,lembur,
Honorarium, dan
tunjangan
26.039.167
26.039.167 27.597.645 31.271.980 33.458.169 Biro Umum
49. Terlaksananya
Pengadaan Makanan
dan Minuman
Penambah Daya Tahan
Tubuh;
Jumlah pegawai yang
mendapatkan makanan
dan minuman
penambah daya tahan
tubuh
363.000
400.000 440.000 492.800 527.296
50. Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas Pegawai
Jumlah pegawai yang
mendapatkan pakaian
dinas
182.240
220.000 250.000 280.000 299.600
51. Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung
Kantor;
Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
2.184.213 2.644.834 2.842.200
3.154.200 3.358.120
52. Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor;
Jumlah pengadaan
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
139.000
155.000 200.000 250.000 275.000
53. Terlaksananya
Perawatan Kendaraan
Bermotor;
Jumlah kendaraan
bermotor yang terawat
1.040.250
1.150.000 1.265.000 1.416.800 1.515.976
54. Terlaksananya
Perawatan Sarana
Gedung;
Jumlah sarana gedung
yang terpelihara
1.470.192
1.247.301
1.372.031
1.509.234
1.660.157
55. Terlaksananya
Pembayaran
Langganan Daya dan
Jasa;
Jumlah bulan
pembayaran langganan
daya dan jasa
3.960.000
3.960.000
4.356.000
4.791.600 5.270.760
56. Terlaksananya
Pembayaran Jasa
Jumlah bulan restribusi
pengamanan kantor
412.680
532.000
668.000
704.000 840.000
154
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keamanan dan
Kebersihan;
Dan kebersihan
57. Terlaksananya
Penerimaan dan
Pengiriman Surat
Dinas
Jumlah surat masuk
dan keluar
70.000 70.000 80.000 90.000 96.300
58. Terlaksananya
pembayaran Honor
Pengelola APBN;
Jumlah bulan
pembayaran honor
pengelola keuangan
335.865 335.865 375.000 420.000 449.400
59. Terlaksananya
Pembayaran
Langganan Internet
Jumlah bulan
pembayaran jaringan
internet
96.000 106.000 105.000 117.600 125.832
60. Terlaksananya
Pengadaan Keperluan
Kantor
Jumlah bulan
pengadaan keperluan
kantor yang disediakan
466.320 420.000 480.000 537.600 575.232
61. Terlaksananya
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah bulan
pengadaan peralatan
rumah tangga yang
disediakan
16.619 17.000 25.000 30.000 35.000
62. Terlaksananya
operasional
perkantoran;
Jumlah orang dalam
pertemuan,jamuan
tamu dan rapat-rapat
dinas
620.250
750.000 750.502
825.552
908.108
63. Terlaksananya
Pengelolaan Perjalanan
Dinas Pimpinan;
Jumlah perjalanan
dinas
682.400
1.197.500 1.392.500
1.532.900 1.624.628
64. Terlaksananya
Implementasi SAPP
Jumlah laporan
keuangan
190.876
181.788
220.000 246.400 263.648
65. Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan;
Jumlah dokumen
administrasi keuangan
yang dapat
diselesaikan secara
326.568
295.000 350.000 392.000 419.440
155
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
transparan dan
akuntabel
66. Terlaksananya
Pengembangan
Aplikasi Pengelolaan
Keuangan
Jumlah pengembangan
aplikasi pengelolaan
keuangan
50.000 45.000 60.000 70.000 80.000
67. Terlaksananya
Pengembangan Sistem
Informasi Perjalanan
Dinas
Jumlah pengembangan
aplikasi sistem
informasi perjalanan
dinas
35.000 - 50.000 60.000 70.000
68. Terlaksananya
Penghapusan Barang
Milik Negara (BMN);
Jumlah BMN yang
dihapus
36.249
34.000 50.000 60.000 75.000
69. Terlaksananya Sistem
Akuntansi BMN
Jumlah item data yang
di entry
26.749
24.000 40.000 50.000 60.000
70. Terlaksananya
Inventarisasi BMN
Jumlah Inventarisasi
BMN
72.765
65.488 85.000 95.200 105.864
71. Terlaksananya
Pengadaan Bahan-
Bahan Kearsipan;
Jumlah pengadaan
bahan-bahan kearsipan
586.800
850.000 900.000 1.008.000 1.036.800
72. Terlaksananya
Pencetakan Agenda
dan Map
Jumlah pelaksanaan
pencetakan agenda dan
map
250.000 500.000 600.000 672.000 719.040
73. Terlaksananya
penerapan e-
procurement dalam
pengadaan barang
dan jasa
% pengadaan barang
dan jasa
menggunakan e-
procurement
(pengarusutamaan)
74. Terlaksananya
Sosialisasi Petunjuk
Pelaksanaan PNBP
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi petunjuk
pelaksanaan PNBP
32.556 - 40.000 50.000 60.000
156
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
75. Terlaksananya
Pemutahiran Data
BMN
Jumlah pemutahiran
data/rekonsiliasi data
laporan
26.649 20.000 45.000 55.000 60.000
76. Terlaksananya
Pendistribusian Barang
Inventaris
Jumlah Pelaksanaan
pendistribusian barang
inventaris
35.000 31.000 50.000 60.000 65.000
77. Terlaksananya
Pendistribusian Barang
Persediaan Non
Inventaris
Jumlah Pelaksanaan
pendistribusian barang
non inventaris
19.375 17.000 35.000 45.000 55.000
78. Terlaksananya
Pengamanan,
Pemeliharaan dan
Penyelamatan Bukti
Kepemilikan Arsip
Jumlah bukti
kepemilikan arsip yang
diamankan
39.000 35.000 50.000 60.000 65.000
79. Terlaksananya
Penyusunan Juklak
Pengelolaan BMN
Jumlah juklak
pengelolaan BMN
yang disusun
29.626 - - - -
80. Terlaksananya
Penyusunan Prosedur
Tetap Kerumahtangga-
An
Jumlah prosedur tetap
kerumah tanggaan
yang disusun
8.384 - - - -
81. Terlaksananya
Pendataan dan
Penataan Arsip Inaktif;
Jumlah arsip inaktif
yang didata dan ditata
100.000
90.000 140.079
154.087
169.495
82. Tersusunnya Pedoman
Arsip Vital;
Jumlah pedoman -
50.000
75.000
-
-
83. Terlaksananya
Inventarisasi Arsip
Vital Anri;
Jumlah daftar Arsip
Vital
- 150.000 200.000 225.000 240.750
84. Tersusunnya Daftar
Pencarian Arsip Yang
Memiliki Nilai Guna
Sejarah;
Jumlah daftar arsip
-
50.000
75.000 -
-
157
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
85. Tersusunnya Pedoman
Arsip Terjaga;
Jumlah pedoman
-
50.000
75.000 -
-
86. Terlaksananya
Inventarisasi Arsip
Terjaga;
Jumlah record arsip -
50.000
75.000 85.000 -
87. Tersedianya Basis
Data Arsip Aktif Unit
Kerja di Lingkungan
ANRI
Jumlah basis data
-
75.000
100.000
115.000
-
88. Terlaksananya
Penyusunan Juknis
Pengaksesan Arsip
Dinamis dan JRA
Subtantif ANRI
Jumlah Juknis
pengaksesan arsip
dinamis dan JRA
subtantif yang disusun
86.761 50.000 - - -
89. Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Basis Data Arsip
Inaktif ANRI
Jumlah program basis
data pengelolaan arsip
inaktif
50.000 45.000 75.000 85.000 90.950
90. Terlaksananya
Pembuatan
Laboratorium Sistem
Kearsipan
Jumlah laboratorium
sistem kearsipan yang
dibuat
96.762 - 95.000 106.400 113.848
91. Terlaksananya
penyusunan pedoman
pengamanan internal
di lingkungan ANRI
Jumlah pedoman - 100.000 - - -
92. Terlaksananya
pengamanan internal
di lingkungan ANRI
Jumlah pengadaan
peralatan keamanan
- 200.000 200.000 50.000 50.000
93. Terlaksananya
pengamanan eksternal
di lingkungan ANRI
Jumlah pengadaan
peralatan keamanan
- 200.000 200.000 50.000 50.000
94. Terlaksananya Lomba
Kearsipan di
Jumlah peserta lomba
kearsipan
- 150.000
200.000
225.000 240.750
158
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Lingkungan ANRI.
TOTAL KEGIATAN
40.177.316
42.602.943
46.283.957
51.443.353
55.110.163
PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN
AKUNTABILITAS
APARATUR ANRI
12. Terlaksananya
Pengawasan Internal
ANRI;
- Jumlah laporan
hasil pengawasan
- Tersedia dan
terlaksananya
system
pengendalian
internal yang
efektif(pengarus-
utamaan)
- % Temuan yang
ditindaklanjuti
(pengarusutama-
an)
- Opini BPK atas
LK K/L
(pengarusutama-
an)
54.120 70.000
95.000
200.000
318.500
Inspektorat
13. Terlaksananya
Optimalisasi Audit di
ANRI
Jumlah laporan hasil
audit
- 50.000
85.000 185.000 292.000
14. Terlaksananya
Pemantauan
Pelaksanaan Dana
Dekonsentrasi
Jumlah laporan
pemantauan
pelaksanaan dana
dekonsentrasI
213.370
210.000
250.000 320.000 422.000
159
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15. Terlaksananya Forum
Bersama Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah.
Jumlah peserta forum
bersama aparat
pengawasan intern
pemerintah
- 15.000
35.000 95.000 167.000
16. Terlaksananya Review
Laporan Keuangan
ANRI
Jumlah review laporan
keuangan
46.840 42.000 60.000 125.000 197.000
17. Terlaksananya
Evaluasi Kegiatan di
Lingkungan ANRI
Jumlah laporan
evaluasi kegiatan
23.774 20.000 55.000 120.000 192.000
18. Terlaksananya
Pemantauan Hibah
BMN di Lingkungan
Kearsipan Daerah
Jumlah laporan
pemantauan hibah
BMN di lingkungan
kearsipan daerah
98.935 58.000 125.000 225.000 282.000
19. Terlaksananya
Penilaian Angka
Kredit Jabatan
Fungsional Auditor
Jumlah auditor yang
dinilai angka kreditnya
62.961 45.000 65.000 75.000 137.000
20. Terlaksananya
penerapan Pakta
Integritas bagi
pejabat eselon I-III
% Pejabat yang telah
menandatangani dan
melaksanakan
integritas
(pengarusutamaan)
21. Terlaksananya
pengisian LHKPN
% Pejabat yang telah
melaporkan LHKPN
(pengarusutamaan)
22. Terlaksananya
tindaklanjut
pengaduan
masyarakat
- Tersedianya
system pengaduan
masyarakat yang
efektif(pengarus-
utamaan)
- % Penyelesaian
tindak lanjut atas
pengaduan yang
160
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
disampaikan
masyarakat(penga
rusutamaan)
TOTAL KEGIATAN
500.000 510.000 770.000 1.345.000 2.007.500
PENINGKATAN JASA
SISTEM DAN
PEMBENAHAN,
PENYIMPANAN,
DAN PERAWATAN
ARSIP
5. Terlaksananya
Penjajagan
Kerjasama
Kearsipan;
- Jumlah instansi
pemerintah dan
swasta yang
dilakukan penjajagan
kerjasama
- Tersusunnya
rencana
peningkatan
kualitas pelayanan
publik sesuai batas
waktu yang telah
ditetapkan
(pengarusutamaan)
150.000
170.000
275.000 450.000 600.000 Pusat Jasa
Kearsipan
6. Terlaksananya
Monitoring/ Evaluasi
Pasca Layanan Jasa
Jumlah laporan hasil
monitoring pasca
layanan jasa kearsipan
75.000 75.000 125.000 200.000 300.000
7. Terlaksananya
Presentasi Aplikasi
Pengelolaan
Dokumen/Arsip
Inaktif Berbasis TI
Jumlah Instansi yang
dilakukan presentasi
aplikasi pengelolan
dokumen/arsip inaktif
berbasis TI
150.000 150.000 200.000 250.000 450.000
8. Terlaksananya Jasa
Penataan,
Pemeliharaan dan
Perawatan serta
Penyimpanan Arsip
Komersial. (PNBP)
Jumlah instansi
pemerintah dan swasta
yang menggunakan jasa
penataan,pemeliharaan
dan perawatan serta
penyimpanan arsip
komersial
8.816.308 5.299.362 - - -
161
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL KEGIATAN
9.191.308
395.000
600.000
900.000
1.350.000
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR ARSIP
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
Meningkatnya Efektifitas
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kantor untuk
Mendukung Layanan
Arsip
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
kantor untuk
mendukung layanan
arsip
Sekretariat
Utama
TOTAL PROGRAM
11.435.800
31.375.640
19.756.560
18.032.000
5.000.000
PEMBANGUNAN/
PENGADAAN/
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
7. Terlaksananya
Pembangunan
Gedung Kantor
ANRI Pusat dan
Pusdiklat Bogor;
Jumlah pembangunan
gedung kantor ANRI
pusat dan Pusdiklat
Bogor
- -
5.089.560 -
- Biro Umum
8. Terlaksananya
Pembangunan
Gedung Pengolahan
Arsip 8 Lantai
Keperluan Transit
Arsip, Fumigasi
Arsip, Pemilahan
(Sortir) Arsip dan
Pemusnahan Arsip,
(Lanjutan) Tahap IV;
Jumlah pembangunan
gedung pengolahan
arsip
6.815.200 11.500.000 - - -
9. Terlaksananya
Rehabilitasi/Re-
novasi Gedung
Kantor ANRI Pusat
dan Pusdiklat Bogor;
Jumlah
rehabilitasi/renovasi
gedung kantor ANRI
pusat dan Pusdiklat
Bogor
- 3.705.407
5.887.000
10.532.000
-
162
PROGRAM/KEGIATA
N OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
ALOKASI (ribuan Rp.) UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10. Terlaksananya
Pembangunan Depo
Penyimpanan Arsip
Elektronik
Jumlah Depo
Penyimpanan Arsip
Elektronik
- - 4.000.000 5.000.000 5.000.000
11. Terlaksananya
Peningkatan/Pengada
-an Sarana dan
Prasarana serta
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor ANRI Pusat
dan Pusdiklat Bogor;
Jumlah peningkatan/
Pengadaan Sarana dan
Prasarana serta
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
kantor ANRI pusat dan
Pusdiklat Bogor
3.265.600
14.485.545
3.280.000 2.500.000 -
12. Terlaksananya
Rehabilitasi Jaringan
Listrik
Jumlah rehabilitasi
jaringan listrik
1.355.000 1.680.000 1.500.000 - -
TOTAL KEGIATAN
11.435.800
31.370.952
19.756.560
18.032.000
5.000.000
top related