peran kebijakan moneter bi
Post on 04-Jul-2015
699 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Rangka Mendukung Bangkitnya Sektor Riil Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2011
TUGAS KELOMPOK
Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1
semester dua
Hilmansyah (1110046200005)
Dwi Ariyanti (1110046200019)
Kurniasih (1110046200020)
Muhammad Fahmi Q (1110046200029)
JURUSAN ASURANSI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2011
1
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Segala puji kehadiratan Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat
menyelesaikan makalah ini. Selain itu, penulis juga bersyukur atas kesehatan yang diberikanNya,
sehingga dapat mengumpulkan materi-materi untuk makalah yang berjudul “Peran Kebijakan
moneter BI dalam Sektor Riil guna Membangun Perekonomian Tahun 2011” yang dibuat guna
memenuhi tugas Teori Ekonomi Makro-1.
Penulis juga meminta maaf, jika makalah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan
belum sempurna. Maka dari tu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar ke
depannya akan lebih baik lagi.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi yang membacanya dan tujuan penulis pun dapat
tercapai.
Sekian dari penulis, terimakasih atas perhatiannya.
Jakarta, Mei 2011
Penulis
2
Daftar Isi
Halaman Judul 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Bab I Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah 4
b. Rumusan Masalah 4
c. Tujuan Penulsan 4
Bab II Pembahasan
a. Hakikat Bank Indonesia 5
b. Kebijakan Moneter
a. pengertian kebijakan moneter 7
b. instrumen kebijakan moneter 8
c. tujuan kebijakan moneter 9
c. Peran Kebijakan Moneter terhadap Sektor Riil
a. BI Rate 9
b. transmisi kebijakan moneter 10
c. pengaruh BI Rate terhadap perekonomian Indonesia 12
d. pengaruh BI Rate disektor Riil 13
Bab III Penutup
a. Kesimpulan 15
b. Saran 15
Daftar Pustaka 17
3
Bab I
Pendahuluan
A. Latar belakang masalah
Kestabilan perekonomian dalam suatu negara akan selalu menjadi prioritas yang ingin
dicapai suatu negara, karena dengan stabilitas ekonomi akan menciptakan suasana kondusif dalam
kegiatan perekonomian. Kestabila ekonomi ini dapat diukur dengan melihat stabilitas makroekonomi
yang ada. Namun stabilitas makroekonomi ini sangat rentan terhadap perubahan. Apabila terjadi
guncangan dalam suatu variabel ekonomi akan berdampak pada variabel yang lain dan keadaan ini
menjadikan fluktuasi dalam makroekonomi. Bila fluktuasi yang terjadi relatif kecil dan waktu
mencapai keseimbangan jangka panjang relatif tidak lama, maka dapat dikatakan kondisi
makroekonomi relatif stabil.
Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dikatakan sedang meningkat atau
menurun dapat dilihat dari beberapa indikator dasar makroekonominya, diantaranya suku bunga,
jumlah uang beredar, inflasi, nilai tukar dan pengangguran. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga
otoritas moneter telah melakukan stabilisasi melalui instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan
SBI dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar di
masyarakat terlalu banyak (berlebih), maka hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam
makalah ini, diantaranya yakni :
Bagaimanakah peran Bank Indonesia sebagai pengendali kebijakan moneter terhadap
perekonomian Indonesia ?
Bagaimanakah hakikat kebijakan moneter serta instrumen-instrumennya sebagai kebijakan
untuk mengendalikan perekonomian nasional ?
Bagaimanakah peran kebijakan moneter terhadap sektor riil ?
Bagaimanakah langkah kerja BI Rate dalam menekan laju Inflasi ?
4
Bagaimana keadaan sekor riil perekonomian Indonesia dengan adanya kebijakan BI Rate
yang telah diterapkan pada tahun 2011 ?
C. Tujuan Penulisan
Mengingat penulisan makalah tentang kebijakan moneter ini, penulis ingin memberi sedikit
penjabaran terhadap perekonomian nasional, daripada itu penulis memiliki tujuan penulisan
sebagai berikut :
Mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengontrol perekonomian Indonesia
Memahami arti dan instrumen dalam kebijakan moneter
Memahami peran BI Rate dan langkah kerrjanya dalam menekan laju inflasi
Mengetahui keadaan perekonomian Indonesia dalam sektor Riil akibat dari penerapan BI
Rate sebagai kebijakan moneter
5
Bab ll
Pembahasan
A. Hakekat Bank Indonesia
Dalam suatu negara pasti terdapat bank sentral yang merupakan pengendali kebijakan-
kebijakan moneter di negara tersebut. Begitu pula di Indonesia, terdapat bank sentral yang
mengandalikan tingkat inlasi, peredaran uang atau kebijakan moneter di Indonesia.
Bank indonesia , dalam perjalanannya memiliki tugas dan tujuan yang berbeda dari waktu
kewaktu seiring dengan perkembangan perekonomian yang ada. Namun daripada itu bank Indonesia
memiliki saatu tujuan tetap yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
Bank sentral yang memiliki otoritas moneter bertanggung jawab penuh terhadap peredaran
uang di Indonesia, dan selain itu kestabilan nilai rupiah juga merupakan tanggung jawab BI sebagai
mana teercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU.NO.3 Tahun 2004 yang menyatakan : “ Tujuan Bank
Indonesiaadalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Dalam melaksanakan tugas ini
Bank Indonesia memiliki Dewan Gubernur sebagai pelaksana tugas dan wewenang Bank Indonesia
yang pelaksanaannya bebas dari intervensi pemerintah.
Peran Bank Indonesia dalam memelihara Stabilitas keuangan
Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui
instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. BI dituntut untuk mampu
menetapkan kebijakan moneter dengan tepat dan berimbang, karena stabilitas
moneter berdampaklangsung terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter
melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat
mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya.
Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan
yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu
dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah
satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial
yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat
mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui 6
pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan
sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak
pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat
mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi
kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan
menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang
tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan
melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR
merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola
krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai
LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini
hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi
memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR
dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun
masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.
B. Kebijakan Moneter
a. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro
ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Melalui
kebijakan moneter ini pemerintah bisa mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang
beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan
inflasi. Kondisi ini akan meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga
(inflasi terkontrol).
Dalam kamus hukum ekonomi yang disusun oleh A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu,
kebijakan moneter (monetary policy) adalah tindakan bank sentral selaku pemegang otoritas
moneter dalam menjaga keseimbangan moneter negara. Otoritas moneter adalah suatu entitas
yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam suatu negara dan
memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan
persediaan uang. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrument Bank Sentral yang
7
sengaja dirancang untuk memengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat
penawaran uang.
Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara stabilitas nilai uang baik terhadap faktor
internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya
akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan
kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil
yang optimum dan stabilitas ekonomi.
b. Instrumen Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki 4 instrumen yang merupakan bagian dari kerangka pelaksanaan
kebijakan moneter yang terdiri atas :
1. Operasi Pasar Terbuka ( open market operation )
Merupakan instrument kebijakan moneter yang berfungsi sebagai pengendali inflasi melalui
penjualan dan pembelian surat – surat berharga. Dengan penjualan terhadap surat – surat berharga
maka uang yang berlebih akan masuk ke dalam otoritas moneter dengan demikian inflasi dapat
dikendalikan.
2. Fasilitas diskonto ( Discount rate )
Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank
umum yang meminjam ke bank sentral. Ini Merupakan suatu tingkat suku bunga yang
mencerminkan perkembangan laju inflasi di Indonesia. Dalam transmisi kebijakan moneter, Fasilitas
diskonto merupakan instrument utama karena memiliki dampak dan pengaruh yang bersifat
sistemik terhadap perekonomian.
3. Rasio cadangan wajib ( reserve requirement ratio )
Merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan kemampuan
pinjaman perbankan terhadap masyarakat. Bila Giro Wajib Minimum dinaikan maka yang akan
terjadi adalah kemampuan perbankan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dan dunia
usaha akan melemah. Begitu juga sebaliknya.
4. Imbauan Moral ( Moral Persuasion )
Imbauan moral merupakan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, dimana dalam
pelaksanaanya kebijakan moneter ini merupakan peringatan atau saran dari dewan gubernur Bank
Indonesia mengenai tindakan–tindakan yang semestinya dilakukan oleh pasar agar stabilitas
perekonomian tidak terganggu.
8
c. Tujuan Kebijakan Moneter
Dalam UU NO.3 Tahun 2004 telah tercantum bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan rupiah ini adalah
kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk memenuhi
upaya ini Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai
sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai
tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar ini sangat penting dalam
mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
Dalam melaksanakan tujuan utamanya, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk
menentukan kebijakan moneter melalui penerapan sasaran moneter ( misal uang beredar atau suku
bunga) dengan berpijak pada sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk
mengendalikan sasaran moneter tersebut, Bank Indonesia menggunakan empat instrumen kebijakan
moneter yang telah dijelaskan di atas.
Pada bulan juli 2005 Bank Indonesia telah mengimplementasikan penguatan kerangka kerja
kebijakan moneter konsisten dengan Inflation Targeting Framework (ITF), kerangka kerja ini
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola kebijakan moneter dalam mencapai
sasaran akhir kestabilan harga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut terdiri dari empat elemen dasar, diantaranya adalah :
1. penguatan suku bunga BI Rate sebagai policy reference rate
2. proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif
3. strategi komunikasi yang lebih transparan
4. penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah
C. Peran Kebijakan Moneter Terhadap sektor Riil
Telah dijelaskan di atas bahwa kebijakan moneter yang telah diterapkan Bank Indonesia
adalah mengendalikan laju inflasi dalam posisi yang aman. Untuk melaksanakan hal tersebut Bank
Indonesia telah membuat instrumen yang dapat memudahkan laju inflasi tersebut yaitu BI Rate.
9
a. BI Rate
BI rate adalah suku bunga kebijakan yang tercermin sikap atau stance kebijakan moneter
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada pubik. Tujuan utama adanya BI Rate
ini adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat
inflasi yang rendah dan stabil.
Bank Indonesia berupaya dalam setiap aktivitasnya menentukan tingkat suku bunga yang
wajar dengan tujuan akhir inflasi yang rendah. Namun jalur kegiatan BI Rate ini hingga mencapai
sasara inflasinya memerlukan waktu dan kegiatannya sangat kompleks.
b. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
aliran kerja BI rate yang kompleks tersebut dinamakan Mekanisme Transmisi Kebijakan
Moneter, kerangka tersebut tersusun sebagai berikut :
Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan
instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan
10
keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui
interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI Rate
mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai
tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku
bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat
menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong
aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga
permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga
kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan
meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin
bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon
dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat
sehingga mengurangi tekanan inflasi.
Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering
disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara
suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga
tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen
keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang
lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar
Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di
luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan
mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan
ekonomi dan kegiatan perekonomian.
Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan
harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga
mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan
mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.
Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi
publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong
aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi
11
dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen
kepada konsumen melalui kenaikan harga.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag
masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat
karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor
keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan
moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap
penurunan suku bunga BI rate biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan
konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya
permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan,
penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan
kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor
keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau
tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.
c. Pengaruh Bi Rate Terhadaap Perekonomian Indonesia di Sektor Riil 2011
Dari Kebijakan moneter yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia, telah menunjukan
sedikit hasil terhadap perekonomian nasional, salah satunya dalam sektor Riil. Di lihat dari data
Tinjauan Kebijakan Moneter (TKR) Bank Indonesia pada tiga bulan terakhir Ekonomi Indonesia
dalam sektor riil mengalami peningkatan.
Konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat. Pada triwulan II 2011, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh
mencapai 4,8% dan berada pada kisaran 4,4%-4,9% untuk keseluruhan tahun 2011. Pada tahun
2012, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh lebih tinggi dan mencapai kisaran 4,6%-5,1%.
Pendapatan masyarakat yang meningkat secara umum berasal dari peningkatan upah dan
gaji serta pendapatan dari hasil ekspor. Pada tahun 2011, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP)
naik sebesar 8,7%. Kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan pada tahun 2010
sebesar 8%. Lebih tingginya kenaikan UMP 2011 dibandingkan kenaikan UMP 2010 akan mendorong
konsumsi masyarakat. Selain UMP, peningkatan konsumsi rumah tangga berasal dari kenaikan gaji
aparat negara sebesar 10% - 15% dan dibagikannya gaji ke-13. Perbaikan pendapatan aparat negara
diprakirakan juga berasal dari perbaikan remunerasi terkait reformasi birokrasi di beberapa
kementrian/lembaga. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah pegawai negeri
12
sipil pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta pegawai. Peningkatan daya beli dari pegawai
tersebut diperkirakan akan memberi dorongan terhadap kinerja konsumsi rumah tangga.
Dorongan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditopang oleh masih baiknya daya beli
masyarakat, harga barang impor yang relatif rendah, dan relatif stabilnya ekspektasi penghasilan ke
depan. Kinerja konsumsi yang masih kuat terindikasi dari perkembangan berbagai indikator dini
seperti penjualan mobil dan motor serta penjualan eceran yang masih tumbuh tinggi sampai dengan
Januari 2011.
Pertumbuhan investasi pada triwulan I 2011 diprakirakan meningkat terlihat dari beberapa
indikator dini khususnya terkait peningkatan kapasitas produksi dan bangunan. Faktor yang
mendukung peningkatan investasi di antaranya masih tingginya permintaan eksternal, persepsi
pasar yang masih positif terhadap iklim investasi baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri,
peningkatan pembiayaan terutama dari pasar modal serta kemajuan proyek infrastruktur jalan.
Pertumbuhan investasi diperkirakan terjadi hampir di seluruh komponennya. Hingga Januari 2011,
aktivitas investasi mengindikasikan peningkatan baik pada investasi bangunan maupun
nonbangunanibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Indikasi peningkatan investasi
Kinerja ekspor pada triwulan I 2011 diprakirakan masih mencatat pertumbuhan tinggi meski
lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lebih rendahnya pertumbuhan ekspor
sejalan dengan volume perdagangan dunia dan perkembangan indeks produksi di negara maju
maupun emerging markets yang mengalami tren perlambatan. Harga komoditas ekspor sampai
dengan Februari 2011 juga menunjukkan perlambatan kecuali komoditas pertambangan. Selain itu,
sektor-sektor yang menghasilkan produk ekspor juga diperkirakan akan mengalami perlambatan
pada triwulan laporan.
Impor pada triwulan I 2011 diprakirakan masih kuat sejalan dengan masih kuatnya
permintaan. Masih kuatnya impor didukung oleh impor barang konsumsi yang tumbuh tinggi.
Meningkatnya impor barang konsumsi terutama terjadi pada komoditas makanan bahan mentah
maupun makanan jadi serta barang semi durables. Di sisi lain, impor bahan baku dan barang modal
melambat dan terjadi pada seluruh komponennya dengan impor kendaraan penumpang mengalami
penurunan yang terbesar. Impor nonmigas pada Januari 2011 tumbuh sebesar 15,8%, melambat dari
rata-rata pertumbuhan pada triwulan IV 2010 sebesar 20,5%.
d. Tingkat BI Rate di Indonesia tahun 2011
13
Suku bunga acuan (BI Rate) di Indonesia saat ini adalah 6,5 %, angka ini merupakan angka
yang tertinggi di Asia Tenggara karena Malaysia hanya 2,75 %, Thailand 1,75 %, Filipina 4 % dan
Singapura hanya 0.5 %.
Tingkat BI Rate yang dinaikkan sebagai upaya meredam inflasi, adalah sebuah kebijakan
yang salah. Karena semua negara sudah menurunkan suku bunga untuk menaikan sektor riil.
Tingginya inflasi saat ini adalah akibat dari naiknya harga minyak dunia, jadi apabila BI Rate dinaikan
adalah cara yang kurang tepat, karena akan menurunkan minat masyarakat terhadap perekonomian
seperti kredit perbankan.
Apabila BI Rate naik maka yang diuntungkan adalah kalangan perbankan dan jasa keuangan,
namun berdampak bagi kegiatan investasi langsung sector riil akan tertekan.
14
Bab III
Penutup
A. Kesimpulan
Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro
ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan
moneter ini dilakuakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan rupiah ini adalah kestabilan terhadap
harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inlasi.
Salah satu kebijakan moneter yang dilakuakan BI adalah dengan BI rate atau disebut juga
dengan suku bunga. Dari Kebiakan moneter yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia, telah
menunjukan sedikit hasil terhadap perekonomian nasional, salah satunya dalam sektor Riil. Di lihat
dari data Bank Indonesia pada tiga bulan terakhir Ekonomi Indonesia dalam sektor riil mengalami
peningkatan.
Konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat. Pada triwulan II 2011, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh
mencapai 4,8% dan berada pada kisaran 4,4%-4,9% untuk keseluruhan tahun 2011. Pada tahun
2012, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh lebih tinggi dan mencapai kisaran 4,6%-5,1%.
Pendapatan masyarakat yang meningkat secara umum berasal dari peningkatan upah dan gaji serta
pendapatan dari hasil ekspor. Pada tahun 2011, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) naik
sebesar 8,7%. Kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan pada tahun 2010 sebesar
8%.
Dengan data di atas, bisa membuktikan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 ini. Meski belum terlalu
banyak peningkatan, namun jika dilakukan dengan lebih baik lagi, tbukan tidak mungkin Indonesia
akan lebih maju perekonomiannya, terutama dalam sektor riil dan bisa bersaing di dunia global.
15
B. Saran
Menanggapi masalah kebijakan moneter yang diterapkan BI, sungguh sangat kompleks. Itu
diakibatkan saat ini terjadipergolakan di dunia Internasional, khususnya negara-negara timur tengah.
Akibat pergolakan itu tekanan inflasi cenderung meningkat, walaupun prospek perekonomian dunia
meningkat pula.
Melihat masalah ini Bank Indonesia diharapkan agar bisa selalu mempertimbangkan
kebijakan-kebijakan moneternya agar tingkat bunga deposit dan kredit bisa selalu terjaga dengan
baik dan semakin menunjukan penurunan suku bunga tersebut. Karena apanila tingkat bunga
deposit dan kridit semakin menurun akan berdampak pada perekonomian masyarakat membaik,
karena masyarakat bisa meminjam pinjaman kepada bank dengan suku bunga yang rendah.
16
Daftra Pustaka
Rahardja Pratama, Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Empat, Jakarta :
UI Press.
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Transmisi+Kebijakan+Moneter/
http://www.newsbanking.com/2011/03/tinjauan-kebijakan-moneter-maret-2011.html
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/BI+Rate/Penjelasan+BI+Rate/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/peran-bank-indonesia-dalam-pemeliharaan- kestabilan-sektor-keuangan/
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/
http://indocashregister.com/2009/10/22/hatta-rajasa-berjanji-akan-gerakan-ekonomi-sektor-riil-kita-nantikan/
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2567A97B-06E8-40C6-B064-FC464A88A1F8/22831/LKMI2011BIndonesia1.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2642E170-FFD7-4761-BA48-D9E06240298D/22305/zTKMFEB2011.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/311062A2-9F33-4EC8-A167-CF1352E5071A/22558/TKMMaret2011.pdf
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/01/17/membedah-perekonomian-indonesia-di-tahun-2011-bersama-aviliani/
http://www.kabarindo.com/?act=dnews&no=6488
1.1 Pengertian Sektor Riil
Sektor riil meliputi kegiatan yang terkait dengan permintaan agregat
(aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply) dalam perekonomian.
Sektor riil mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui
pemanfaatan bahan baku dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja,
tanah, modal, atau peralatan produksi lainnya.17
18
top related