peran inspektorat kota surakarta dalam … · 2017. 12. 31. · nomor 1-d tahun 2015 dan faktor apa...
Post on 31-Oct-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
PERAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DALAM
PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA NOMOR 1-D TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik
Oleh :
YUDHANTARA FAJAR PRADANA
NIM : S311302012
PROGRAM MAGISTER ILIMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
iv
PERNYATAAN
Nama : YUDHANTARA FAJAR PRADANA
NIM : S311302012
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : “Peran
Inspektorat Kota Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan Dan
Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta”, adalah
benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya, untuk
menunjukkan keasliannya, saya mengajukan tesis ini di-upload dalam website Program
Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta, Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan,
YUDHANTARA FAJAR PRADANA
v
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya
penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : “Peran Inspektorat Kota
Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-
D Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kota Surakarta“.
Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan
moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun
bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan
ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I yang banyak
memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menempuh
studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis..
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan selaku
Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis..
5. Bapak/Ibu Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Kedua orang tuaku dan mertuaku serta segenap saudaraku dimanapun berada yang
merupakan sumber inspirasi dan motivasi.
7. Istriku, Diah Ayu serta anakku, Rezqiano Zafflan Aldyantara yang senantiasa
mendoakan suami dan papanya agar sukses dan berhasil.
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan bulan Februari tahun 2013, khususnya
Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
vi
9. Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultras
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang banyak membantu penulis
dalam kelancaran administrasi selama penulis kuliah.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak
membantu dalam penyusunan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih
jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi
siapa penelitian selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan
kekhilafan seperti halnya peribahasa Tiada gading yang tak retak, maka dimohon saran
demi penyempurnaan penulisan ini.Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin.
Surakarta, Juni 2017
Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ......................................... iii
PERNYATAAN ....................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .............................................................................. v
DAFTAR ISI ............................................................................................ vii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ ix
DAFTAR TABEL .................................................................................... x
ABSTRAK …………………………………………………………….... xi
ABSTRACT ……………………………………………………………. xii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………… 1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................ 7
D. Manfaat Penelitian ...................................................... 7
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................... 8
A. Teori Kebijakan Publik ............................................... 8
B. Teori Implementasi …………………………………. 18
C. Konsep Pemerintahan Daerah …………………......... 27
1. Pengertian Pemerintahan Daerah ……………… 27
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ................ 31
3. Konsep Kewenangan ……………………………. 33
D. Tinjauan Pengawasan Inspektorat Daerah .................. 36
1. Pengertian Pengawasan ……………………......... 36
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan ……………….. 39
3. Jenis-jenis Pengawasan …………………………. 40
4. Pengawasan Inspektorat Daerah ……………… 43
E. Penelitian yang Relevan …............................................ 50
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................... 52
viii
A. Jenis Penelitian ……………………………………… 52
B. Lokasi Penelitian ……………………………………. 53
C. Jenis dan Sumber Data................................................. 53
D. Teknik Pengumpulan Data …………………………. 55
E. Teknik Analisa Data ………………………………... 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................... 60
A. Hasil Penelitian............................................................ 60
B. Pembahasan.................................................................. 86
1. Peran Inspektorat Kota Surakarta dalam
Pengiimplementasian Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 Tentang
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta 86
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inspektorat
Kota Surakarta dalam Melaksanakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
Surakarta ………................................................... 98
BAB V PENUTUP ............................................................................ 102
A. Kesimpulan ................................................................. 102
B. Implikasi ..................................................................... 103
C. Saran ........................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Analisis Data Kualitatif Model Interaktif …………….. 59
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Urusan Wajib Pemerintahan Kota Surakarta ……………….. 62
Tabel 2 Urusan Pilihan Pemerintahan Kota Surakarta ………………. 63
Tabel 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta ….. 64
Tabel 4 Mekanisme Pemeriksaan ……………………………………. 69
Tabel 5 Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan ………………………….. 78
Tabel 6 Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Surakarta …….. 82
Tabel 7 Kondisi dan Formasi Jabatan Struktural Inspektorat Kota
Surakarta ……………………………………………………. 92
Tabel 8 PNS Yang Menjadi Jabatan Fungsional Audit (JFA) ………. 94
Tabel 9 Tingkat Pendidikan Aparatur Inspektorat Kota Surakarta ….. 95
Tabel 10 Anggaran Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2016 …………. 96
Tabel 11 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Inspektorat Kota Surakarta ………………………… 97
xi
ABSTRAK
YUDHANTARA FAJAR PRADANA, S311508002, Peran Inspektorat Kota
Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D
Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Tesis : Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Peran Inspektorat Kota Surakarta Dalam
Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota
Surakarta. Masalah yang dikaji bagaimana implementasin Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 1-D Tahun 2015 dan faktor apa yang mempengaruhi Inspektorat Kota Surakarta
dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam
penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Bentuk
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian diagnostik. Jenis data primer dan sekunder,
dan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Inspektorat Kota Surkarta
sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan
Pengawasan Pelaksanaan APBD Kota Surakarta sudah terlaksana dengan optimal. Untuk
pelaksanaan fungsi pengawasan, maka disusun program kerja pengawasan yang terdiri
atas program jangka menegah dan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 s.d 2021. Faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Surakarta adalah, Faktor
Pendukung, meliputi sumber daya manusia, fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen
pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Surakarta yang bersikap profesional dalam
melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan
yang dilakukan. Faktor penghambat adalah kurangnya tenaga auditor, waktu pelaksanaan
pengawasan dan antusiasme yaitu kurangnya kesadaran dari obyek pemeriksaan yang
mengakibatkan pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan APBD oleh Inspekorat
Kota Surakarta belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik. Rekomendasinya
adalah : 1) Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem pengawasan
terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang, terutama yang mengatur
mengenai kedudukan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga
pengawasan antara lembaga pengawasan internal dan ekternal, sehingga terhindar dari
pengawasan yang tumpang tindih dan pengawasan ”ramai-ramai”. Dengan adanya sistem
pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 2)
Perlu adanya komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga
Inspektorat Kota Surakarta sungguh-sungguh dapat menjadi pengawal dalam
mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. 3) Perlu adanya peningkatan Sumber Daya
Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan,
dan peningkatan sarana kerja pengawasan.
Kata Kunci : Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Inspektorat.
xii
ABSTRACT
YUDHANTARA FAJAR PRADANA, S311508002, The Role of the Inspectorate
Surakarta In Surakarta Mayor Rules Implementation Number 1-D 2015 about Policy
Guidance and Oversight on the Environment Government of Surakarta City. Thesis :
Postgraduate Program of Universitas Sebelas Maret Surakarta.
This research aims to examine the Role of the Inspectorate Surakarta in
Surakarta Mayor Rules Implementation Number 1-D 2015 about Policy Guidance and
Oversight on the Environment Government of Surakarta City. The problem that examined
how the implementation rules of the Mayor of Surakarta Number 1-D by 2015 and what
factors affect the Inspectorate Surakarta City in carrying out supervision of organization
of local governance. In this study used types of sociological legal research (non-
doctrinal). The form of this research include research into the Diagnostics. Types of
primary and secondary data, and data sources include primary, secondary and tertiary
law.
Based on the results of the research, it can be concluded that : Inspectorate of the
city of Surkarta as internal watchdogs of government apparatus of Surakarta in
conducting oversight of the implementation of Budget Revenue and Expenditure of the
Regional city of Surakarta is already done with optimum. For the performance of
supervisory functions, then compiled surveillance work program consisting of annual and
medium-term programmes as contained in the Medium-term Plan of the region of
Surakarta City Year 2016-2021. Factors that affect the supervisory Inspectorate
Surakarta is, factor endowments, including human resources, facilities that is already
providing adequate facilities and infrastructure so that it supports the implementation of
the surveillance, and the commitment of the Chairman and officers of the Inspectorate
Surakarta who acted in the exercise of professional duties, function and its function of
supporting the oversight already conducted. Restricting factor is the lack of energy
auditor, supervisory time and enthusiasm that is lack of awareness of the examination
object which resulted in particular supervisory oversight Budget Revenue and
Expenditure of the Regional by Inspekorat Surakarta not optimal although has done well.
Recommendation is : 1) Need for the rule of law governing the integrated surveillance
system which setting it is set out in legislation, especially the governing position,
authority, and duties and functions of each institution of supervision between the internal
oversight and ekternal, so avoid overlapping oversight and supervision of "a rollicking".
With the integrated surveillance system then surveillance can be carried out efficiently
and effectively. 2) Need for commitment from the holders of powers of local governance,
so that the Inspectorate Surakarta city truly can be a bodyguard in realizing the
implementation of regional autonomy. 3) Need for increased human resources (skill)
Supervisory Officials of the Government, an increase in the budgetary surveillance, and
improved means of supervision work.
Keywords : Supervision, Budget Revenue and Expenditure of the Regional, the
Inspectorates.
top related