penyelesaian batas wilayah maritim antar dua negara
Post on 25-Jun-2015
276 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Penyelesaian Batas Wilayah
Maritim antar Dua Negara
Tugas Mata Kuliah Hukum Laut
Internasional
Disusun Oleh :
Asri Yusuf B2A 007 052
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
2009
1. Pendahuluan
Batas wilayah kelautan kadangkala dapat memicu masalah antar kedua Negara.
Tidak jelasnya batas teritori dan banyaknya peraturan pun juga menyebabkan
sengketa maritime. Terkadang sengketa tersebut dapat berkembang kearah yang lebih
serius seperti memburuknya hubungan diplomatik kedua negara hingga dapat
menyebabkan kontak senjata.
Dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB disebutkan bahwa negara anggota harus
menyelesaikan persengketaan Internasional dengan jalan damai dan mempergunakan
cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak
terancam. Penyelesaian secara damai inilah yang terkadang dinomorduakan dan
negara yang bersengketa lebih memilih kekerasan daripada perdamaian.
Penyelesaian sengketa secara damai pun dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Ada yang dengan jasa baik pihak ketiga, ada yang melalui perundingan, bahkan ada
juga yang melalui Mahkamah Internasional. Didalam tulisan ini akan dibahas secara
jelas mengenai penyelesaian sengketa maritim tersebut. Bagaimana cara-cara
penyelesaian sengketa maritim tersebut.
2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai
Menurut Pasal 279 Konvensi, negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap
sengketa diantara mereka mengenai interpretasi atau penerapan konvensi dengan cara
damai sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Dalam pasal 2 ayat (3) Piagam
PBB disebutkan bahwa semua anggota harus menyelesaikan persengketaan
Internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa,
sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.
Dengan demikian, pasal 279 Konvensi tersebut pada hakekatnya menghendaki
diselesaikannya sengketa yang mungkin timbul, dengan jalan baik secara politik
maupun melalui jalur hukum. Secara politik yang dimaksudkan adalah menyarankan
negara-negara untuk melakukan perundingan dan menyetujui syarat-syarat yang
mereka buat sendiri. Sedangkan secara hukum, yang dimaksudkan adalah pihak-pihak
yang bersengketa dapat menerima syarat-syarat penyelesaian yang diajukan untuk
mereka oleh pihak ketiga, misalnya forum pengadilan Internasional atau arbitrase.
Penyelesaian sengketa secara politik dengan jalan damai dapat dilakukan
dengan bentuk:
a). Negoisasi, yaitu suatu cara yang seringkali merupakan cara yang pertama
kaliutnuk menyelesaikan sengketa Internasional. Dengan jalan melakukan
perundingan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.
b). Jasa-jasa baik (good offices), yang menghendaki adanya campur tangan dari pihak
ketiga sebagai katalisator, tetapi tetap mengambil jarak dalam sengketa tersebut
sehingga penyelesaian sepenuhnya tetap tergantung para pihak.
c). Mediasi , yang menggunakan mediator secara aktif serta mempunyai kewenangan
utnuk mengajukan konsep penyelesaian sengketa yang dapat diterima para pihak.
d). Penyelidikan, yang merupakan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab-
penyebab sengketa yang terjadi yang dilakukan oleh Pengadilan atau badan lain yang
melaksanakan proses penyelesaian sengketa.
e). Konsiliasi, dengan jalan pembentukan suatu komisi oleh pihak yang bersengketa
baik yang tetap maupun yang ad hoc. Untuk melakukan pemeriksaan secara tidak
memihak dan menemukan batas penyelesaian yang dapat diterima atau pendapat dan
saran yang dapat diterima oleh para pihak.
f). Melalui organisasi internasional regional dimana para pihak menjadi anggotanya
yang memerlukan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya
melalui organisasi tersebut.
Penyelesaian sengketa secara hukum ditentukan berdasarkan pasal 286 konvensi
yaitu bahwa dalam hal tidak tercapainya penyelesaian sengketa secara politik, maka
atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa dapat dimintakan penyelesaiannya
kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi yang ditentukan
konvensi. Kemudian pada pasal 287 konvensi mengatur mengenai pemilihan
prosedur hukum. Cara-cara untuk penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau
penerapan konvensi yaitu:
a). Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional Hukum Laut
Mahkamah Internasional Hukum Laut dan badan lainnya mempunyai yurisdiksi
mengenai berbagai permaslahan yang berkaitan dengan :
a. Penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi
b. Penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam suatu
perjanjian internasional dimana isi perjanjian tersebut berhubungan dengan tujuan
Konvensi.
Berdasarkan Statuta ITLOS, yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah meliputi:
a. Semua sengketa dan semua permohonan yang diajukan kehadapannya dimana
sengketa dan permohonan tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Konvensi.
b. Semua masalah yang secara khusus diatur dalam perjanjian Internasional lainnya
dimana ketentuan dalam perjanjian tersebut memberikan yurisdiksi kepada
Mahkamah sebagai badan penyelesaian sengketa dalam hal timbulnya sengketa yang
berkenaan dengan perjanjian tersebut.
b). Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional merupakn salah satu organ utama PBB yang berfungsi
sebagai badan peradilan dunia yang mempunyai wewenang untuk memutus sengketa
yang diajukan kepadanya dari para pihak yang bersengketa dan keputusan yang
dikeluarkan bersifat final dan mengikat.
Mengenai ruang lingkup Mahkamah Internasional untuk memeriksa dan
mengadili perkara yang diajukan kepadanya dapat dilihat dalam pasal 36 statuta
Mahkamah Internasional diantaranya menyatakan bahwa wewenang dari mahkamah
akan meliputi perkara-perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal
terutama yang ditentukan dalam perjanjian atau konvensi-konvensi yang berlaku.
c). Suatu Mahkamah Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan lampiran VII
d). Suatu Mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII
untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tercantum didalamnya.
3. Sengketa Batas Wilayah Maritim antara Indonesia dengan Palau
Sampai saat ini antara Republik Indonesia dengan Republik Palau belum
mempunyai hubungan diplomatik, sehingga menjadi kendala untuk melakukan
perundingan mengenai batas wilayah maritim yang berupa hak berdaulat dan
yurisdiksi diwilayah ZEE dan di landas kontinen antara dua negara yang saling
berhadapan. Terdapat tiga pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau,
yaitu pulau Fani, pulau Fanildo dan pulau Bras.
Dalam kenyataanya terdapat tumpang tindih antara Republik Indonesia dengan
Republik Palau, masing-masing sejauh 200 mil laut dari garis pangkal masing-masing
negara. Oleh karena tumpang tindih tersebut maka sengketa maritim antar kedua
negara yang diklaim harus segera diselesaikan, yaitu mengenai batas landas kontinen
dan batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk mencari penyelesaian yang adil.
4. Sumber Bacaan
-Dr. L. Tri Setyawanta R. SH. MH : Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut
Internasional.
- kedaiartikelilmuhukum.blogspot.com
- anoons2unair.blogspot.com
- www.matabumi.com
- www.dekin.dkp.go.id
top related