pengumuman hasil kegiatan penilikan ketiga … penilikan phpl... · pengumuman hasil kegiatan...
Post on 27-Mar-2019
273 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 143/EQ.SHPK/II/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 26 Februari 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Bina Daya Bintara
Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
Luas : ±7.550 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 31 Januari s.d. 06 Februari 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Bina Daya Bintara berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 20
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (L. Auditor/Auditor Produksi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Ir. Y. H. Arasyugo (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si. (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT BINA DAYA BINTARA
b. Nomor & Tanggal SK : SK.64/Menhut-II/2007
Tanggal 23 februari 2007
c. Luas dan Lokasi : ± 7.550 Ha di Kabupaten Siak
Provinsi Riau
d. Alamat kantor :
- Kantor : Jl.Dr. Sutomo No.62 Pekanbaru, Riau
e. Nomor telepon/faks/E-mail :
f. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
Komisaris : Roy Chandra
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 20
- Dewan Direksi :
Direktur Utama : Samuel Soengjadi
Direktur : Samsul Bahari
g. Nomor S-PHPL/S-LK : 035.1/EQC-PHPL/III/2017
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 12 Maret 2016 s.d. 11 Maret 2021;
tanggal revisi 06 Maret 2017
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I - -
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
31 Januari 2019
dan 6 Februari 2019
Kantor DisLHK Prov.
Riau; Kantor BPHP Wil.
III Pekanbaru.
Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh
Ardesianto/Kasi PTH (Entry) dan Hambali/an. Kasi
PPKH (Exit).
Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru
yang diwakili oleh Hanosoan Daulay/Kasi PEPHP
(Entry) dan Esi Susilo/Plt. KSBTU (Exit).
Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi
dan Balai setempat sebelum dan sesudah
penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan,
tim menyampaikan rencana pelaksanaan
penilaian dan meminta informasi tambahan terkait
dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah
selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim
melaporkan bahwa penilaian lapangan telah
selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi
yang kurang lengkap.
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 1 Februari 2019
Kantor PT Bina Daya
Bintara
Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Bina Daya
Bintara.
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
1 – 4 Februari 2019
Camp dan areal kerja
Auditee.
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan
menganalisis menggunakan kriteria dan indikator
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 20
pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 5 Februari 2019
Kantor PT Bina Daya
Bintara
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama
penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan
BAP.
Pengambilan Keputusan 19 Februari 2019
Kantor PT EQUALITY
Indonesia
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-
hasil dan kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa
penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY
Indonesia serta mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HTI
SEDANG Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas izin dan
adm tata atas dan operasional Auditee telah memiliki Akte
Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan
telah memiliki dokumen legal lainnya seperti IUPHHK-HT PT
BDB yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-
II/2007 Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 7.550 Hektar
Di Provinsi Riau.
Untuk kelengkapan Adm Tata Batas telah tersedia
Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi
kegiatan yang dikemas dalam bentuk surat menyurat
dengan Kementerian LHK untuk proses penyusunan dan
pengesahan Draft Rencana Kerja Tata Batas. Tahun 2017
terdapat pengesahan Pedoman Tata Batas Nomor :
136/PB/IUPHHK/2016, nomor pengesahan : S.
351/KUH/PKHWI/PLA.12/7/2017, tanggal 28 Juli 2017.
Hasil terhadap dokumen upaya penyelesaian Adm tata
batas pada tahun 2018, telah terdapat bukti upaya untuk
merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan
- Pengesahan Pedoman Tata Batas Nomor :
136/PB/IUPHHK/2016, nomor pengesahan : S.
351/KUH/PKHWI/PLA.12/7/2017, tanggal 28 Juli 2017
- Surat dari Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XIX Pekanbaru. Nomor : S.088/BPKH.XIX/PKH/-
/1/2018, tanggal 30 Januari 2018 hal jawaban Surat
permohonan dari PT Bina Daya Bintara perihal
penerbitan Instruksi Kerja Tata Batas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
- Surat Direktur PT Bina Daya Bintara Nomor :
181/BDB/PKU-XII2018, tanggal 10 Desember 2018,
tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja
IUPHHK-HT PT Bina Daya Bintara. Yang ditujukan kepada
BPKH Wil XIX Pekanbaru.
Hasil verifikasi terhadap dokumen kelengkapan data
terkait keberadaan Areal hutan PT BDB, konflik lahan batas
antara PT Bina daya Bintara dengan PT Bina Daya Bentala,
masih belum terselesaikan, selain itu juga terdapat konflik
lahan dengan masyarakat.
Ada upaya penyelesaian konflik dengan penurunan tingkat
konflik dari waktu ke waktu”, pada tahun 2018 telah
melakukan penyelesaian konflik lahan dengan pihak lain,
semester II dapat diselesaikan konflik dengan perorangan
an Sinambela di Desa Pauh dengan luas 22,16 Ha. Dengan
demikian PT BDB terus menerus melakukan penyelesaian
konflik.
Berdasarkan peta kawasan hutan provinsi Riau Skala 1:
250.000 yang merupakan lampiran Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan no : SK.903/
Menlhk/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016,
bahwa aral kerja PT Bina Daya Bintara berada di kawasan
Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat
di konversi (HPK). Tidak ada perubahan fungsi Kawasan.
sehingga verifier ini masuk kategori tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable (N/A).
Berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait pinjam pakai,
tidak ditemukan terkait pinjam pakai lahan PT Bina Daya
Bintara, pemakaian yang telah terjadi adalah klaim
sepihak perambah, sehingga tidak terdpat penggunaan
lain di luar Sektor Kehutanan, sehingga verifier ini menjadi
Not Applicable (N/A).
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HTI
SEDANG Hasil pemeriksaan sama denga hasil peniiikan II 2018
atau tidak ada perubahan apapun terkait keberadaan Visi
Misi Perusahaan, Auditee telah memiliki dokumen visi dan
misi yang ditetapkan melalui SK Direktur PT BDB Nomor :
007/BDB/PKU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan telah
sesuai dengan kerangka PHL.
Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan sosialisasi visi
misi kepada karyawan termasuk karyawan mitra KSO PT
PAL , untuk sosialisasi kepada masyarakat Desa hanya
dilakukan pada 2 Desa terdampak dari 3 Desa yaitu Desa
Kasang Padang dan Desa Bonai, sedangkan di Desa Pauh
tidak dilaksanakan, yang dilakukan pada tanggal 12
Desember 2018, seluruh kegiatan dibuktikan dengan BA
dan Daftar hadir serta foto kegiatan. Auditee juga sudah
membuat baner Visi Misi di kantor Camp, sebagai salah
satu Media Visi Misi.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Visi Misi
Perusahaan, Auditee telah melakukan sosialisasi dan
implementasi Visi Misi dalam kegiatan operasional
Pengelolaan hutan tanaman. Berdasarkan diskusi dengan
Aspek lain dalam skeman PHPL, untuk kegiatan operaional
tahun 2018, masih terdapat tahapan atau kegiatan yang
implementasinya masih ada yang belum sesuai dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kerangka PHL.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
Berdasarkan hasil telaah dokumen keberadaan Ganis
PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut
Juli 2018 – 11 Februari 2019 dan Kurpet untuk periode
April 2018 – 11 Februari 2019 tidak terpenuhi, PT Bina
Daya Bintara telah melakukan peminjaman pada periode
12 Februari – 11 Mei 2019) atau kurun waktu 3 bulan
untuk kedua Ganis tersebut artinya kelengkapan Ganis
PHPL belum memenuhi syarat minimal sesuai perdirjen
menurut Peraturan Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dengan
demikian keterpenuhan Ganis PHPL luas areal 7.550 Ha,
termasuk pada kelompok luas hutan < 25.000 Ha tenaga
Ganis berkualifikasi Kompetensi hanya terpenuhi sebagian
waktu dalam periode 1 tahun.
Berdasarkan hasil verifikasi realisasi pelatihan pada tahun
2018 yang dilakukan oleh PT Bina Daya Bintara dan mitra
Kerjanya persentasenya mencapai 114 %, dari rencana
sesuai kebutuhan. bila pelatihan dipisahkan berdasarkan
jumlah peserta persentasenya mencapai 100 % sedangkan
persentase berdasarkan jenis pelatihan persentasenya
mancapai 82 %, seluruh pelatihan yang telah
diselenggrakan dibuktikan dengan surat tugas dan
sertifikat pelatihan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan
dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee pada
periode tahun 2018, Auditee telah memiliki dan dapat
memperlihatkan seluruh dokumen ketenagakerjaan, serta
seluruh SOP terkait ketenagakerjaan, dan untuk kewajiban
pelaporan tenaga kerja pada tahun 2018 telah memenuhi
kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK
BAIK
Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki
dan dapat menunjukan kelengkapan Struktur Oragnisasi
perusahaan dan Job Deskription tahun 2018 telah sesuai
dengan kerangka PHPL yang disahkan melalui SK Dirut No.
144/SK/BDB/PKU-IX/2018, tanggal 5 September 2018.
Dalam SK tersebut terdapat lampiran struktur organisasi
bersama PT Bina Daya Bintara dengan PT Perkasa Agung
Lestari, struktur Organisasi tersebut seluruhnya sesuai
dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi
serta tidak terdapat rangkap jabatan.
Hasil pemeriksaan dan Observasi terhadap ketersediaan
perangkat Sistem Informasi Manajemen, Auditee telah
memiliki perangkat SIM berupa hard ware dan soft ware
dengan teknologi yang disesuaikan, selain itu sebagai
pedoman Auditee telah memiliki SOP SIM (SOP-CAN-013)
dan Auditee telah menunjuk tenaga pelaksana untuk
mengoperasikan SIM yaitu Sandus Sidauruk.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan SPI/internal
auditor PT Bina Daya Bintara telah memiliki Perangkat
Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang merupakan satu
kesatuan dalam struktur Organisasi PT Bina Daya Bintara
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor :
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
144/SK/BDB/PKU-IX/2018, tanggal 5 September 2018,
tentang Struktur Oragnisasi dan Job Description, struktur
organisasi.
Kegiatan audit Internal yang mengacu pada SOP-SPI-001
serta mekanismen audit, Secara umum, keberadaan SPI
PT Bina Daya Bintara cukup membantu untuk mengontrol
kinerja pegawai dan seluruh tahapan kegiatan, tetapi
dalam operasional di lapangan belum efektiff untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Hasil pemeriksaan terhadap hasil audit, Seluruh temuan
hasil audit internal tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) bidang,
hanya sebagian bidang dilakukan perbaikan/penyelesaian
sebagian baru disarankan untuk diperbaiki.
Dalam pelaksanaannya belum seluruhnya sesuai dengan
SOP misalkan laporan hasil evaluasi tidak memakai form
form sebagaimana terlampir dalam SOP, serta laporan
tindakan perbaikan dibuat dalam format Berita acara
pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pengawasan internal.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK
Hasil pemeriksaan PT Bina Daya Bintara selaku pemegang
izin Areal Hutan Tanaman telah melakukan kegiatan
sosialisasi RKT IUPHHK-HT tahun 2018/2019 pada
tanggal 11 Desember 2018, yang kegiatannya
digabungkan dengan kegiatan sosialisasi lainnya. Kegiatan
sosialisasi hanya dilakukan pada 2 (dua) Desa, yaitu Desa
Bonai dan Desa Kasang Padang, sedangkan 1 Desa yaitu
Desa Pauh tidak dilakukan karena tidak terdampak
langsung RKT 2018/2019 PT Bina Daya Bintara.
Keberadaan dokumen Berita Acara Persetujuan Rencana
Kerja /RKT 2018/2019 yang telah ditandatangani
perangkat Desa dan tokoh tokoh masyarakat
mengindikasikan bahwa kegiatan operasional/RKT
2018/2019 PT Bina Daya Bintara telah disetujui oleh
pihak masyarakat Desa terdampak langsung RKT
2018/2019 pada areal kerja PT Bina Daya Bintara.
Hasil pemeriksaan PT Bina Daya Bintara selaku pemegang
izin Areal Hutan Tanaman telah melakukan kegiatan
sosialisasi Tata batas Areal Kerja IUPHHK-HT pada tanggal
11 Desember 2018 yang kegiatannya digabungkan
dengan kegiatan sosialisasi lainnya hanya untuk di 2 (dua)
Desa, dari 3 (tiga) Desa terdampak yang ada disekitar
areal kerja PT Bina Daya Bintara atau hanya 66,67 %
Berita Acara peretujuan para pihak yang telah
ditandatangani perangkat Desa dan tokoh tokoh
masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat setempat
2 (dua) Desa dari 3 (tiga) Desa terdampak sekitar areal
kerja menyatakan persetujuan terhadap batas batas Areal
kerja PT Bina Daya Bintara.
Hasil pemeriksaan terhadap program kegian sosial, PT
Bina Daya Bintara selaku pemegang izin Areal Hutan
Tanaman telah melakukan kegiatan sosialisasi Tata batas
Areal Kerja IUPHHK-HT yang kegiatannya digabungkan
dengan kegiatan sosialisasi lainnya untuk di 3 (tiga) Desa
terdampak disekitar areal kerja PT Bina Daya Bintara,
untuk Desa Bonai dan Desa Kasang Padang dilakukan
pada tanggal 11 Desember 2018 dan di Desa Pauh pada
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 12 Desember.
Keberadaan dokumen Berita Acara persetujuan CSR/CD
tahun 2018/2019 PT Bina Daya Bintara yang telah
ditandatangani perangkat Desa dan tokoh masyarakat
mengindikasikan bahwa kegaiatn CSR/CD PT Bina Daya
Bintara 2018/2019 , telah disetujui dari para pihak
masyarakat setempat 3 (tiga) Desa sekitar areal kerja PT
Bina Daya Bintara.
Areal Hutan Tanaman telah melakukan kegiatan sosialisasi
Kawasan Lindung dalam Areal Kerja IUPHHK-HT pada
tanggal 11 Desember 2018 yang kegiatannya
digabungkan dengan kegiatan sosialisasi lainnya, hanya
untuk di 2 (dua) Desa, dari 3 (tiga) Desa terdampak yang
ada disekitar areal kerja PT Bina Daya Bintara atau 66,67
%. Berita Acara peretujuan para pihak yang telah
ditandatangani perangkat Desa dan tokoh tokoh
masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat setempat
2 (dua) Desa dari 3 (tiga) Desa terdampak sekitar areal
kerja menyatakan persetujuan terhadap Kawasan Lindung
dalam Areal kerja PT Bina Daya Bintara.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK Dokumen rencana jangka panjang (management plan) PT
PT Bina Daya Bintara yang telah disetujui oleh pejabat yang
berwenang adalah :
- RKUPHHK-HTI Tahun 2009 untuk jangka waktu 10 tahun
periode 2009 – 2018 yang disusun berdasarkan
Deliniasi mikro dan telah mendapatkan pengesahan
melalui SK. Menteri Kehutanan nomor SK.82/VI-BPHT/
2009 tanggal 17 Maret 2009.
- Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun
Periode 2009 – 2018 dan telah mendapatkan
persetujuan/pengesahan dari Kementerian Kehutanan
melalui SK Menteri Kehutanan nomor SK.95/VI-BUHT/
2013 tanggal 19 Desember 2013.
- RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode
tahun 2017 - 2026 yang disusun berdasarkan
perubahan fungsi ekosistem gambut pada areal kerja PT
Bina Daya Bintara dan telah disahkan berdasarkan
keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
nomor SK.1010/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018
tanggal 5 Maret 2018.
- Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10
tahun periode tahun 2017 - 2026 tahun kegiatan 2018 -
2019 dan telah disahkan berdasarkan keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
SK.8912/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal
28 Desember 2018.
Penataan areal kerja pada dokumen RKT 2017/2018 tidak
sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun
2009 - 2018, pada dokumen Revisi RKT 2017/2018 sesuai
dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026,
dan pada dokumen RKT 2018/2019 tidak sesuai dengan
dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017
- 2026. Pada RKT 2018/2019 kegiatan penataan areal
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kerja terdapat luncuran kegiatan pemanenan dan
penanaman RKT 2017/2018. Tanda batas blok dan compartemen terlihat jelas di
lapangan berupa pal pipa paralon berwarna putih dan
diberi cat warna kuning pada bagian atas paralon serta
tulisan cat hitam untuk tanaman pokok. Batas blok RKT
terdapat papan nama (sign board) dicat warna putih
dengan tulisan hitam tertulis Tahun RKT, SK RKT dan
nama perusahaan. Batas areal Tanaman kehidupan
terdapat papan nama (sign board) dicat warna putih
dengan tulisan hijau tertulis Tanaman Kehidupan, Estate
dan nama perusahaan.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
PT Bina Daya Bintara yang seluruh arealnya merupakan
tipe ekosistem hutan gambut, telah memiliki data potensi
berdasarkan kegiatan IHMB dan data potensi berdasarkan
hasil kegiatan inventarisasi hutan tiga tahun terakhir yang
dilengkapi peta sebaran plot dan peta hasil inventarisasi
hutan.
PT Bina Daya Bintara telah melakukan pengukuran riap
tegakan/PSP pada tipe ekosistem yang ada berupa tally
sheet dan bukti Plot PSP di lapangan, dan hasil
pengukuran PSP sudah dilakukan analisa.
PT Bina Daya Bintara telah melakukan analisis data
potensi dan pengukuran riap tegakan/PSP, namun belum
memanfaatkan hasilnya untuk menyusun JTT sendiri,
karena perhitungan JTT masih menggunakan data hasil
PHI.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
PT Bina Daya Bintara telah memiliki SOP seluruh tahapan
kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan
isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
PT Bina Daya Bintara telah mengimplementasikan seluruh
SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur di lapangan.
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan tanaman jenis
Acacia crassicarpa yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Canhut PT Bina Daya Bintara (Silomaury Siregar) dengan
intensitas sampling 1 % pada blok RKT 2017/2018, Revisi
RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019, potensi tegakan
rata-rata sebesar 129,89 m3/Ha, artinya jumlah potensi
tegakan sebelum masak tebang PT Bina Daya Bintara di
blok RKT 2017/2018, Revisi RKT 2017/2018, dan RKT
2018/2019 dalam jumlah yang mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha).
Kecukupan potensi permudaan PT Bina Daya Bintara rata-
rata sebesar 93,37%, artinya jumlah permudaan tanaman
PT Bina Daya Bintara mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman per
hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah
lingkungan nomor SOP-NEN-007 yang isinya sesuai dengan
karakteristik areal PT Bina Daya Bintara yaitu hutan rawa
gambut.
Berdasarkan hasil telaah dokumen, pengamatan dan
wawancara terdapat penerapan teknologi ramah
lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil di
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
lokasi pemanenan PT Bina Daya Bintara.
Berdasarkan perbandingan antara realisasi volume kayu
yang diekstraksi ke mill dari luasan yang ditebang dengan
Volume kayu berdasarkan LHP + volume kayu yang
tertinggal di dalam areal yang ditebang nilai Fe adalah
0,95.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
PT Bina Daya Bintara telah memiliki dokumen RKT
2017/2018, Revisi RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019
yang disahkan secara mandiri (self approval) dan disusun
berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Bina Daya Bintara
yaitu :
- Dokumen RKT 2017/2018 disusun berdasarkan
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode Tahun 2009 –
2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.95/VI-BUHT/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- Dokumen Revisi RKT 2017/2018 disusun berdasarkan
dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017 - 2026
yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1010/
MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret
2018.
- Dokumen RKT 2018/2019 disusun berdasarkan
dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI periode Tahun
2017 - 2026 Tahun Kegiatan 2018 - 2019 yang telah
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8912/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
Terdapat peta kerja PT Bina Daya Bintara yang sesuai
dengan peta RKT dan RKU yang telah disahkan, yang
menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/
dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Terdapat implementasi peta kerja RKT tahun 2017/2018
PT Bina Daya Bintara berupa penandaan pada seluruh
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung.
Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis
kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada
lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak
melebihi luas yang direncanakan, yaitu :
- Realisasi produksi PT Bina Daya Bintara RKT tahun
2017/2018 berdasarkan rekapitulasi laporan produksi
tahunan HTI PT Bina Daya Bintara untuk RKT tahun
2017/2018, bahwa produksi kayu untuk jenis Acacia
crassicarpa sebanyak 0 M3 dari rencana 89.116 M3 atau
realisasi 0 M3 (Nihil atau 0%).
Berdasarkan surat keterangan Direktur Utama PT Bina
Daya Bintara nomor 031/SK/BDB/PKU-I-2019 tanggal
28 Januari 2019, bahwa sesuai RKT 2017/2018
(SK nomor 233/SK/BDB/PKU-XII/2017 tanggal 28
Desember 2017), rencana pemanenan seluas 1.024,02
Ha. Dengan adanya peraturan Kementerian Lingkungan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Hidup dan Kehutanan tekait pengelolaan ekosistem
gambut, maka dilakukan perubahan RKUPHHK-HTI dan
telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan nomor SK.1010/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018,
tentang persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 - 2026
dalam rangka perbaikan tata kelola gambut atas nama
PT Bina Daya Bintara. Berdasarkan perubahan RKU
tersebut diatas, dilakukan revisi RKTUPHHK-HTI Tahun
2017/2018 (SK nomor 067/SK/BDB/PKU-IV/2018
tanggal 02 April 2018) dengan rencana pemanenan
seluas 682 Ha (pada FLEG seluas 96 Ha, pada FBEG
seluas 586 Ha). Dengan luasan rencana pada Revisi
RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yang relatif kecil dan
tidak terdapat perusahaan HTI dalam satu group yang
berdekatan dengan lokasi PT Bina Daya Bintara, maka
tidak ada kontraktor yang menyanggupi untuk
mengerjakan areal Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun
2017/2018 karena luas areal yang akan dikerjakan
tidak cukup memadai berdasarkan pertimbangan biaya
operasional khususnya biaya mobilisasi dan profit
margin pihak kontraktor, disebabkan biaya operasional
pada saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga Management PT Bina
Daya Bintara memutuskan untuk tidak melakukan
kegiatan pemanenan pada RKT 2017/2018.
- Realisasi volume tebangan PT Bina Daya Bintara blok
RKT 2018/2019 pada bulan Januari 2019 untuk jenis
Acacia crassicarpa sebanyak 919,96 M3 dari rencana
3.998,10 M3 atau sebesar 23,01%. Lokasi penebangan
telah sesuai dengan lokasi blok tebangan pada peta RKT
2018/2019 yang telah disetujui/disahkan
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
SEDANG Nilai Likuiditas > 150%, Solvabilitas < 100%, dan nilai
rentabilitas menghasilkan nilai positif. Catatan akuntan
publik terhadap Laporan Keuangan PT Bina Daya Bintara
yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Wajar.
Realisasi alokasi dana untuk seluruh tahapan
pembangunan hutan tanaman PT Bina Daya Bintara tahun
2018 adalah sebesar Rp 10.020.497.680,- dari rencana
Rp 9.955.000.000,- atau terealisasi sebesar 100,66% (>
80%) namun revisi laporan biaya tahapan silvikultur PT
Bina Daya Bintara tahun 2018 tanggal 08 Februari 2019
belum diaudit oleh akuntan publik.
Perbedaan proporsi alokasi dana untuk pembangunan
hutan tanaman PT Bina Daya Bintara pada tahun 2018
sebesar 25,26%, artinya alokasi dana untuk seluruh
bidang kegiatan diberikan secara kurang proporsional.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berjalan lancar (terealisasi 100,66%) dan sesuai dengan
tata waktu.
Rencana penanaman RKT Tahun 2017/2018 adalah 586
Ha dan realisasi penanaman setelah kegiatan pemanenan
adalah 0 Ha, namun demikian modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan
tanaman sebesar 102,70%.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Rencana penanaman RKT Tahun 2017/2018 adalah
586,00 Ha dan realisasi fisik penanaman setelah kegiatan
pemanenan adalah 0 Ha atau realisasi sebesar 0,00%,
namun demikian realisasi kegiatan pembinaan hutan yaitu
pemeliharaan tanaman sebesar 96,33%.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
Luas kawasan dilindungi waktu penilikan ke-3 (2019)
sesuai dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI (Desember,
2018) periode 2017 sd. 2026 tahun kegiatan 2018 sd.
2019 mengalami penambahan luas dan jenis yaitu seluas
2.998 Ha (39,58% dari luas areal) terdiri Sempadan
Sungai, KPPN, KPSL dan Fungsi Ekosistem Gambut; serta
sesuai dengan biofisiknya.
Kondisi faktual kawasan lindung Auditee yang telah ditata
dilapangan mencapai 28.670 m (99,81%) dari yang
seharusnya dan penandaan batas terlihat dilapangan
berupa Pipa Paralon dan patok kayu dengan cat warna
merah.
Luas kawasan lindung Auditee yang berhutan mencakup
652 Ha (67,29%) berupa hutan sekunder (LOA), dan
terdapat realisasi rehabilitasi sempadan sungai seluas
47,9 Ha (96% dari rencana 50Ha).
Sosialisasi dalam rangka pengakuan kawasan lindung
telah dilakukan pada sebagian para pihak (66,67%),
namun masih terdapat klaim di sempadan sungai dan
selama periode tahun 2018 masih terjadi gangguan hutan
di sempadan sungai akibat kegiatan masyarakat (illegal
loging).
Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang
sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap sebagian
kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam
RKUPHHK-HTI dan Masih terdapat pengelolaan kawasan
lindung yang belum dilakukan pada sebagian kawasan
lindung.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki
Auditee telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan
hutan, meliputi : potensi gangguan kebakaran hutan,
pembalakan liar, perambahan, klaim kawasan hutan dan
hama penyakit tanaman termasuk perburuan satwa.
Sarana prasarana perlindungan hutan telah memadai dan
umumnya sesuai dengan ketentuan serta sesuai dengan
fungsinya. Hasil pengamatan dilapangan sarpras
perlindungan kebakaran masih berfungsi dengan baik dan
telah sesuai untuk regu inti pengendalian kebakaran.
Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan
jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai
dengan ketentuan.
Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) namun
belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan,
seperti belum terdapat pelaporan kejadian illegal loging
dan kebakaran hutan yang terjadi pada periode tahun
2018.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai
dengan dokumen perencanaan lingkungan
AMDAL/RKL/RPL (2003); dokumen RKUPHHK-HTI;
dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dengan
kondisi yang masih berfungsi dengan baik.
Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan
dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2003, RKU,
dan Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut) dan telah
diimplementasikan sesuai ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun
2003, RKU, dan Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut)
yang sebagian besar (90%) telah diimplementasikan
sesuai ketentuan.
Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap kualitas air sungai. Meskipun demikian,
Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap
dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada
verifier 3.3.4.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
Auditee telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh
jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE dan telah
mengacu kepada ketentuan jenis dilindungi sebagaimana
Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
jo. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.
Kegiatan identifikasi folra dan fauna dilindungi dan/atau
RTE tahun 2018 telah dilakukan pada sebagian kawasan
lindung yaitu KPPN dan hasil identifikasi flora dan fauna
dilindungi dan/atau RTE terkini yang ditemukan belum
dirinci status perlindungannya menurut Permen LHK No.
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, sehingga baru
mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau
RTE yang terdapat diareal Auditee.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
SEDANG
Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang
ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang
terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.
Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora
sebagian (75,00%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan
pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi
dan/atau RTE diareal Auditee.
Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dijelaskan pada verifier 3.5.2.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang
ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang
terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.
Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna
sebagian (87,50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan
pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi
dan/atau RTE diareal Auditee.
Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.6.2.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan
jelas.
Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang
dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para
pihak dan masih terdapat konflik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
SEDANG Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal
tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya
sebagian.
Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi, namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
SEDANG Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
namun tidak lengkap dan tidak jelas.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
para pihak Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan
jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Auditiee telah memiliki bukti implementasi sebagian
(<50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas
ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin.
Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak, dan masih ada dokumen laporan yang belum
lengkap.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki peta konflik, namun belum lengkap
dan jelas.
Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang memadai untuk mengelolaa konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan
konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
BAIK
Auditeee telah merealisasikan sebagian besar hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee memperoleh IUPHHK- HTI PT Bina Daya Bintara
dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan SK No :
SK.64/MENHUT- II/2007, tanggal 23 Pebruari 2007 atas
areal Hutan Produksi Seluas ± 7.550 Hektar di Kabupaten
Siak, Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil overlay antara Peta Lampiran SK
IUPHHK Nomor: SK.64/MENHUT-II/2007, tanggal 23
Pebruari 2007 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. 903/Menlhk/ Setjen/
PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016), menunjukan
bahwa areal kerja auditee seluas 7.550 Ha statusnya
masih dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI Tersedia bukti bayar IIUPHHK atas nama PT Bina Daya Bintara
sebesar Rp 20.800.000,- untuk areal seluas 8.000 Ha dan
telah dibayarkan sesuai dengan SPP
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
NOT APPLICABLE Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa dalam
areal Auditee hanya terdapat kegiatan pemanfaatan kayu HTI
Jenis Acasia dan tidak ada penggunaan kawasan yang sah di
luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPHHK-HT beserta kelengkapan
lampiran nya an. PT Bina Daya Bintara Periode Tahun 2009
s/d 2018 di Provinsi Riau telah disahkan dan mendapat
persetujuan berdasar kan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.82/VI- BUHT/2009, tanggal 17
Maret 2009, dan telah terbit pula dokumen RKUPHHK-HT
Periode Tahun 2017 s/d 2026 yang disahkan sesuai SK
Menteri Kehutanan No : SK.8912/ MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2018 tanggal 28 Desember 2018.
Tersedia Dokumen RKT 2018/ 2019 beserta
kelengkapannya yang telah disahkan secara self approval
oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bintara (Samuel
Soengdjadi), dokumen RKT telah dilengkapi dengan
lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut (SILOMAURY SIREGAR/No. Register : 01586 - 03/
CANHUT/III/2014).
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa
Kawasan Perlindungan Setempat / Kawasan Fungsi Lindung
Ekosistem Gambut pada Kubah Gambut (di peta ditandai
dengan warna merah dan arsiran).
2.1.1.c MEMENUHI Tersedia Peta Blok/Petak Tebangan RKT 2018/2019 seluas
1.556 Hektar, yang disahkan (dicap) secara self approval oleh
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
Direktur Utama Direktur Utama PT Bina Daya Bintara (SAMUEL
SOENGDJADI) melalui SK Nomor : 206/SK/BDB/ PKU-
XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, dan posisinya benar
dan terbukti di lapangan serta sesuai dengan Peta RKT yang
telah disahkan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI RKUPHHK tersedia lengkap dan absah :
Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009-2018 disahkan
sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.82/VI-
BPHT/2009 tanggal 17 Maret 2009 (mengalami revisi
dengan pengesahan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor:
SK.66/VI- BUHT/2014, tanggal 19 Desember 2014).
Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 disahkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
melalui Surat Keputusan Nomor : SK.8912/ MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2018, tanggal 28 Desember 2018.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
pada saat dilakukan kegiatan Penilikan ketiga (Tahun 2019),
Auditee telah masuk dalam tanaman daur kedua dengan jenis
tanaman akasia dan sudah tidak melakukan penebang- an
pada hutan alam untuk persiapan hutan tanamannya.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI Dokumen LHP dan Buku Ukur tersedia lengkap, yang
diunggah melalui aplikasi SIPUHH online dan telah
disahkan oleh petugas PLHP yang berwenang (SANDUS
SIDAURUK/No Register : 01255- 03/PKB-R/III/2017).
Dengan realisasi Laporan Hasil Produksi (LHP) periode
bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 sebesar 4.774,05
M3. Hasil Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur
menunjukan adanya kesesuaian.
Hasil Uji petik antara dokumen LHP yang disahkan dengan
fisik kayu di lapangan, menunjukkan kesesuaian.
Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak
kayu di lapangan tidak dilakukan karena Auditee
merupakan pemegang Izin Usaha Pengelola- an Hasil
Hutan Kayu pada HTI (IUPHHK-HTI) dengan system
silvikultur tebang habis (THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
MEMENUHI Kayu yang diangkut Auditee dari TPK Hutan ke Industri PT
Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) periode Februari
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
2018 s/d Januari 2019 seluruhnya telah dilindungi dengan
Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Hasil uji petik antara LMK dengan dokumen SKSHHK
terkait yang diterbitkan jumlah dan volumenya telah sesuai.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga
tidak ada penandaan hasil hutan pada tunggak. Penandaan
hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPn dengan label
yang berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan,
panjang, lebar dan tinggi rata-rata tumpukan kayu..
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan
sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga
tidak ada penandaan/ identitas pada kayu bulat hasil
produksinya.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, Auditee
dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan (di
TPK Hutan sebanyak 19 set = 919,96 M3) oleh petugas yang
berwenang yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS PKB-R
yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bintara.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Dokumen SPP PSDH periode bulan Februari 2018 s/d Januari
2019 telah terbit melalui Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI) dengan Nilai SPP PSDH sebesar Rp 40.102.020,-
untuk jumlah volume kayu yang telah di LHP kan sebanyak
4.774,05 M3.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti
pembuatan tagihan yang terbit melalui Sistem Informasi PNBP
Online (SIMPONI) dengan volume 4.774,05 M3, pembayaran
PSDH nya sebesar Rp. 40.102.020,- dibuktikan dengan Print
Bukti Penerimaan Negara dan Input SPP PSDH.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
MEMENUHI Pembayaran PSDH yang dilaksana- kan oleh Auditee pada
bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 telah sesuai dengan
persyaratan ukuran serta dibayar sesuai dengan jenis, volume
dan tarif yang berlaku.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena
Auditee tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau,
karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau. Selain itu pula
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun
2018, telah dinyatakan bahwa Ketetapan Permendag No :
68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar
Pulau Terdaftar dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga
verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa Auditee tidak melakukan
pengangkutan kayu keluar pulau sehingga tidak ada
penggunaan dokumen kapal atau Surat izin Berlayar (SIB).
Kayu hasil penebangan hanya dikirim menuju industri PT Riau
Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang berada di Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan diangkut
menggunakan jalur angkutan darat, sehingga verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan pengguna- an tanda V-Legal yang
dicantumkan dalam dokumen angkutan kayu SKSHHK dari
TPK Hutan menuju ke TPK Mill.
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee
telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 6
tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Analisis Dampak
Lingkungan, RKL dan RPL PT Bina Daya Bintara disetujui
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 19 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
dan disahkan oleh Bupati Siak No. :
660/Bapedalda/32/200 tanggal 7 Januari 2003.
Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai
ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada
dokumen AMDAL PT Bina Daya Bintara.yang telah disahkan
oleh Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda /32/2003 tanggal 7
Januari 2003.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Auditee telah melakukan pemantau an dan pengelolaan
lingkungan sesuai dengan rencana yang tercantum pada
dokumen RKL dan RPL serta diimplementasikan sesuai
dampak penting yang terjadi dilapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang K3, dan telah
ditunjuk penanggung jawab pelaksana K3 atas nama Aries
Enrico Pandiangan yang menjabat sebagai sekretaris P2K3
pemilik liseni K3 dari Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan
SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No :
KEP.6230/NAKER-BIWASK3/X/2016, tanggal 14 Oktober
2016.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan, kondisinya berfungsi
dengan baik dan telah di distribusikan ke setiap unit kerja di
lapangan
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang
dibuat setiap bulan sekali oleh Ahli K3 Umum dan telah ada
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk
program K3.
Tercatat selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019
tidak ada kasus kecelakaan kerja (Nihil).
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
MEMENUHI Tersedia surat pernyataan diatas materai Nomor
007/SP/BDB/ PKU/2013 tanggal 10 Januari 2013
(ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bintara)
tentang Pemberian Kebebasan, Berkumpul, dan Berserikat
bagi seluruh karyawan PT Bina Daya Bintara.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 20 dari 20
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi
bahwa hak-hak karyawan telah dipenuhi dan diberikan
fasilitas yang memadai.
5.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
(PP)
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan Auditee yang telah disahkan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI PT Bina Daya Bintara beserta Mitra Kerja dan kontraktor di
lapangan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di
bawah 18 tahun)
top related