pengembangan jabatan fungsional...
Post on 01-Feb-2018
304 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LOGO
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan Hotel Ambhara, 20 Juni 2017
COMPANY LOGO
www.themegallery.com
Overview
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Regulasi Jabatan Fungsional
Pejabat Fungsional Kesehatan
Pendahuluan
COMPANY LOGO
1. PENDAHULUAN
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
UTAMA
MADYA PRATAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR Eselon III
PENGAWAS Eselon IV
PELAKSANA Eselon V dan
Japlak
JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
JABATAN FUNGSIONAL (TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL)
KEAHLIAN/KETRAMPILAN
Utama Madya Muda Pertama
KEAHLIAN
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KETERAMPILAN
1
3
2
COMPANY LOGO
INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat Mutu
Unit pembin
a
Unit kepegawai
-an
Unit Pelatih-
an Penilaian Angka Kredit
Pengembangan Jabatan Fungsional
Koordinator Uji Kompetensi
COMPANY LOGO
Unit Pembina Jabfung Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 1 Pusat Analisis Determinan
Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2 3
Apoteker Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes
4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis
10 Perawat 11 Perawat Gigi 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes
16 Bidan 17 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes
18 Fisikawan Medis 19 Pranata Labkes 20 Radiografer 21 Teknisi Elektromedis
COMPANY LOGO
Unit Pembina jabfung Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian
Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P
22 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P
23 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan, Ditjen P2P
24 Epidemiolog
Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen
Kesmas
25 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,
Ditjen Kesmas
27 Pembimbing
Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas
28 Penyuluh Kesehatan
Masyarakat
COMPANY LOGO
INSTANSI PENGGUNA DI PUSAT & DAERAH
34 Dinas Kesehatan Provinsi
562 Balai/ Labkes/faskes
lain Prov/Kab/Kota
54 RSK Provinsi
52 RSU Provinsi
416 Dinas Kesehatan Kabupaten
98 Dinas Kesehatan Kota
9700
Puskesmas 21 RSK
Kab/Kota 535 RSU Kab/Kota
Data tahun 2015-2016
28 KEMENTERIAN DAN 28 LEMBAGA NON KEMENTERIAN
COMPANY LOGO
Tugas Instansi Pembina : Pasal 99 PP 11 tahun 2017
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung
COMPANY LOGO
Instansi Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang; b. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional
c. Penyelenggaraan Pembinaan - Memfasilitasi pelaksanaan tugas - Melakukan penilaian prestasi kerja. - Menyusun Manajemen diklat
d. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabfung
COMPANY LOGO
2. PEJABAT FUNGSIONAL
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN
TUGAS
melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
PERAN KEDUDUKAN
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
COMPANY LOGO
NO JENIS JABFUNG JLH
1 Adminkes 1.686 2 Apoteker 4.174 3 Asisten Apoteker 12.217
4 Bidan 78.800 5 Dokter 24.126 6 Dokter Gigi 6.939 7 Dokter Pendidik Klinis 1.810 8 Entomolog Kesehatan 112
9 Epidemiolog Kes 1.748 10 Fisikawan Medis 83 11 Fisioterapis 2.372 12 Nutrisionis 11.477
13 Okupasi Terapis 130 14 Ortosis Prostetis 29
NO JENIS JABFUNG JLH 15 Pembimbing
Kesehatan Kerja 192
16 Penyuluh Kesmas 4.498 17 Perawat 154.898 18 Perawat Gigi 10.217 19 Perekam Medis 3.166 20 Pranata Labkes 13.336 21 Psikolog Klinis 152 22 Radiografer 2.792 23 Refraksionis Optisien 386 24 Sanitarian 11.396 25 Teknisi elektromedis 1.319 26 Teknisi Gigi 106 27 Teknisi Transfusi
Darah 139
28 Terapis Wicara 89 JUMLAH 348.389
Sumber Data : e-Jabfung Puskat Mutu BPPSDMK diolah dari SAPK BKN Maret 2017
REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
COMPANY LOGO
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL
Melaksanakan tugas pokok
Mencatat dan menginventarisir
Mengumpulkan bukti fisik hasil
pelaksanaan kegiatan
pelayanan/pekerjaan sehari-hari
sebagai dasar untuk pengumpulan angka
kredit
MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA DIANTARANYA IKUT UJI KOMPETENSI
KEW
AJI
BA
N
Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
COMPANY LOGO
3. REGULASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
REGULASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri dan perubahannya
6. PP No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan perubahannya
7. PP No 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya
8. PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya
9. PP No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya
10.PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan perubahannya
11.PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12.PP No 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
13.Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14.Keppres No 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya
15.Permenkes No 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di Lingkungan Kementerian kesehatan.
16.Kepmenkes Nomor 153/MENKES/SK/III/2006 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Kesehatan di Lingkungan Departemen Kesehatan.
COMPANY LOGO 17
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)
PERMENKES (JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES 2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER 3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 D-III FAR 4 BIDAN 01/2008 1110/2008 551/2009 D-I/D-III/S1 5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER 6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG 7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES 8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED 11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III FIS 12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI 13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP 14 ORTOTIS PROS 122/2005 100//2006 993/2006 D-III 15 PKM 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1
Regulasi Jabfung Kesehatan
COMPANY LOGO 18
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)
PERMENKES (JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 17 PERAWAT 25/2014 5/6/2015 - D-III/Ners 18 PERAWAT GIGI 23/2014 4/5/2015 - D-III/S1 19 PRANATA LABKS 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/S1 22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK 23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 24 TEKNISI ELEKT 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/S1 25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG 26 TEKNISI TRANFSI 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD 27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW 28 PEMBIMBING
KESJA 13/2013
(47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1
29 ASISTEN PENATA ANESTESI
10/2017 D3
30 PENATA ANESTESI 11/2017 D4/S1
Regulasi Jabfung Kesehatan
COMPANY LOGO
Kondisi Regulasi Kebijakan Jabfung
Permenpan/Kepmenpan, Juklak dan Juknis Jabfung sudah relatif lama 0-5 tahun = 6 Jabfung 6-10 tahun = 8 jabfung 11-15 tahun = 8 jabfung > 15 tahun = 6 jabfung
Nomenklatur jabfung yg harus disesuaikan dengan nomenklatur pada UU 36 tahun 2014 tentang nakes:
Permenpan Jabfung UU 36 tahun 2014 Penyuluh Kes Masyarakat
Promotor Kes Masyarakat
Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Pranata Lab Kesehatan Ahli Teknologi Lab Medik Asisten Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian Sanitarian Sanitasi Lingkungan
Banyak yg sdh tidak up to date dengan perkembangan Iptek Kesehatan
COMPANY LOGO
4. UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
www.themegallery.com
COMPANY LOGO
Latar Belakang
UU ASN Nomor 5 tahun 2014
.
PermenPAN no. 28/2013
(T. Elektromedis)
PermenPAN no.29/2013
(Radiografer) PermenPAN no. 23/2014
(Perawat Gigi)
PermenPAN no. 25/2014 (Perawat)
PermenPAN no.30/2013
(Perekam Medis)
Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme yang akan naik jenjang jabatan
PermenPAN no. 47/2013 (13/2013)
Pembimbing Kesja
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perawat 2 1
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perawat Gigi 1 2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
Permenpan dan reformasi Birokrasi RI Nomor 47 tahun 2013 perubahan atas PermenPAN dan RB nomor 13 tahun 2013 tentang Jabfung Pembimbing
Kesja dan Angka Kreditnya
Pasal 36 (1) PNS yang pada saatditetapkan
PermenPAN dan RB ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di –inpassing) dalam jabfung Pembimbing Kesja, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D IV/ Sarjana Terapan di bidang kesehatan;
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol ruang II/a
c. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan d. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun teralhir.
2 1
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Radiografer
1 2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
1 2
COMPANY LOGO
Jabatan Fungsional Perekam Medis
1 2
COMPANY LOGO
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan.
COMPANY LOGO
Organisasi Penyelenggara Uji
Puskatmutu
Dinkes Provinsi UPT Kementerian
Kesehatan Kementerian/Lembaga
selain Kemenkes
Unit Pembina
Dinkes Kab/Kota
UPT K/L selain Kemenkes UPT Dinkes Kab/ Kota
UPT Dinkes Provinsi
COMPANY LOGO
Tugas Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Menyusun regulasi uji kompetensi
Mensosialisasikan penyelenggaraan uji
Mengarahkan penyelenggara dalam penyusunan perencanaan
Menyusun perencanaan secara nasional
Memverifikasi dan merekomendasikan penyelenggaraan uji
Melakukan akreditasi penyelenggaraan uji
Membuat dan mengembangkan sistem informasi
Mengeluarkan nomor sertifikat kepada peserta
Melakukan monev
COMPANY LOGO
Tugas Unit Pembina
Melakukan verifikasi data calon peserta uji
Melakukan verifikasi usulan proposal penyelenggaraan uji
Membentuk tim penguji pusat
Menyusun perencanaan uji kompetensi JF binaannya
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji
Memfasilitasi penyelenggaraan uji
Menerbitkan sertifikat uji yang diuji di tingkat pusat
Melaksanakan monev Berkoordinasi dengan
Pusaktmutu dalam hal pembentukan tim penguji tk. Pusat, Sosialisasi penyelenggaraan, pengelolaan pelaksanaan, monev dll
COMPANY LOGO
Tugas UPT Kementerian Kesehatan (yang dipimpin pimpinan tinggi pratama)
Membuat rencana penyelenggaraan
Membentuk tim penguji di UPT
Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina
Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji
Melakukan pencataan dan pelaporan
Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Tugas Dinas Kesehatan Provinsi
Membuat rencana penyelenggaraan
Membentuk tim penguji provinsi
Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina
Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji
Melakukan pencataan dan pelaporan
Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Membuat rencana penyelenggaraan
Membentuk tim penguji kabupaten/kota
Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke Dinkes Provinsi
Memfasilitasi pelaksanaan uji
Menerbitkan sertifikat uji bagi pejabat fungsional yang diuji di tk. Kab/Kota
Melakukan pencataan dan pelaporan
Membuat BAP Melakukan Monev
COMPANY LOGO
Pembiayaan
Pembiayaan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota, dan sumber dana lainnya yang sah
dan tidak mengikat.
Setiap instansi pengguna Jabatan fungsional
merencanakan dan menganggarkan biaya untuk
penyelenggaraan uji.
LOGO
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
top related