pengembangan dan analisis produk halal
Post on 12-Dec-2015
186 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PENGEMBANGAN DAN ANALISIS PRODUK HALAL
Kelompok 3Bella Fara RD 066112090Indra Riyanto 066112094Rizky Karobi 066112095M. Fakhruddin H 066112097Handri Napuri 066112108Windiawati 066112111 Riani Krismayantie 066112118Henhen Herlina 066112123Denti Agustina Sri Lestari 066113019Nurul Farida 066113058Yuli Agista 066113048
Apa Itu Sertifikat Halal
Yang dimaksud sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam
Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Jaminan Halal dari Produsen Untuk memperoleh sertifikat Halal, LPPOM
MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut :
1. sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal, produsen terlebih dahulu menyiapkan Sistem Jaminan Halal, merujuk pada buku panduan penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI
Lanjutan…2.Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3.Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4.Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
Persyaratan Sertifikasi HALAL
Bagi Perusahaan yang ingin mendaftarkan Sertifikasi Halal ke LPPOM MUI , baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran/katering, maupun industri jasa (distributor, warehouse, transporter, retailer) harus memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal yang tertuang dalam Buku HAS 23000 (Kebijakan, Prosedur, dan Kriteria).
Berikut Cuplikan dari Buku HAS 23000 :
1. KRITERIA SJHPenjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada
dokumen HAS 23000:1 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal.
Perusahaan bebas untuk memilih metode dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH, asalkan dapat memenuhi 11 kriteria SJH sebagai berikut :
1.1 Kebijakan HalalManajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan
Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.
1.2 Tim Manajemen HalalManajemen Puncak harus menetapkan Tim
Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
1.3 Pelatihan dan EdukasiPerusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
pelaksanaan pelatihan.Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.
1.4 BahanBahan tidak boleh berasal dari : Babi dan
turunannya, Khamr (minuman beralkohol), Turunan khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, Darah, Bangkai, dan Bagian dari tubuh manusia.
1.5 Produk
Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi.
1.6 Fasilitas ProduksiLini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh
digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.
1.7 Prosedur Tertulis Aktivitas KritisPerusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
mengenai pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dll), disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria.
1.8 Kemampuan Telusur (Traceability)Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.
1.9 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi KriteriaPerusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.
1.10 Audit InternalPerusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit
internal pelaksanaan SJH yang dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dan pihak ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
1.11 Kaji Ulang ManajemenManajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap
efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.
Prosedur Sertifikasi Halal
Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:Berdasarkan penggolongan kategori usaha1.Bagi Industri Pengolahan 2.Bagi Restoran dan Katering3.Bagi Rumah Potong Hewan
Bagi Industri Pengolahan
Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
Bagi Restoran dan Katering
•Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.•Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh
gerai, dapur serta gudang.
Bagi Rumah Potong Hewan
•Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.
Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon:
Mengisi Borang yang telah disediakan Pengembalian borang yang telah diisi beserta
dokumen pendukungnya ke sekretariat LP POM MUI.
LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit.
Hasilpemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI
Lanjutan…
Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan.
Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
Lanjutan…
Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
Pengajuan perpanjangan sertifikat halal dilakukan tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL
Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
Lanjutan…
Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
Sistem Pengawasan Sertifikat Halal:
Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal
Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.
Masa berlaku sertifikat halal sebagai berikut:
1.Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Untuk daging ekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.2.Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM Majelis Ulama Indonesia akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3.Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan produknya kembali utuk sertifikat halal yang baru.4.Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut. Kemudian sertifikat halal itu dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM Majelis Ulama Indonesia.
5.Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus melaporkannya ke LP POM Majelis Ulama Indonesia.6.Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah milik MUI,. Oleh karena itu, jika sesuatu hal diminta kemabali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal wajib menyerahkannya.7.Keputusan Mejelis Ulama Indonesia yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.
Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal:
Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.
TERIMA KASIH
PLEASE GIVE US APPLAUSE :D
top related