pengaturan dan pengawasan terhadap pupuk an-organik …
Post on 17-Oct-2021
23 Views
Preview:
TRANSCRIPT
[1[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PUPUK AN-ORGANIK DAN PESTISIDA
Oleh :
Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2 & Yeni Haerani3, 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton,
E-mail: edy.nurcahyo@umbuton.acid 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, E-mail: ahmadrosidi1001@gmail.com
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, E-mail:
haerani@usn.ac.id
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan dan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk an-organik dan pestisida dalam budidaya
tanaman. Banyaknya tanaman yang dikonsumsi manusia menjadi hal penting untuk menjaga
mutu tanaman dalam budidaya tanaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan
pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran,
dan penggunaan pupuk dan pestisida dalam budidaya tanaman sangat dibutuhkan untuk
melindungi manusia dari bahaya zat kimia yang terkandung dalam tanaman akibat
penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pada dasarnya perlindungan hukum
diberikan untuk melindungi sumber daya alam nabati yang mempunyai peranan penting bagi
kehidupan manusia.
Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Pupuk An-Organik dan Pestisida
Abstract
This article aims to describe the regulation and supervision of the procurement, distribution
and use of inorganic fertilizers and pesticides in crop cultivation. The number of plants
consumed by humans becomes important to maintain the quality of plants in the cultivation of
these plants. The research method used is normative juridical research, which is a library
research by examining library materials related to the object under study. The research uses
a statute approach. The analysis used in the form of qualitative analysis. The results showed
that the regulation and supervision of the procurement, distribution, and use of fertilizers and
pesticides in plant cultivation is needed to protect humans from the dangers of chemicals
contained in plants due to excessive use of fertilizers and pesticides. Basically, legal
protection is given to protect plant natural resources which have an important role in human
life.
Keywords: Regulation, Supervision, Inorganic Fertilizers and Pesticides
[2]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris
yang memiliki sumber daya alam nabati
yang beragam. Sumber daya alam nabati
tersebut memiliki peran penting bagi
kehidupan. Sumber daya alam hayati adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena
itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara
lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Di Negara Republik Indonesia, sistem
pembangunan pertanian harus dilakukan
secara menyeluruh dan terpadu serta perlu
menumbuhkembangkan suatu sistem
pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. Bila pertanian di
Indonesia maju, efesien, dan tangguh akan
mempunyai peran yang penting dalam
pencapaian tujuan pembangunan nasional,
yaitu terciptanya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Sistem budidaya tanaman merupakan
bagian dari pertanian juga perlu
dikembangkan sejalan dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia untuk
mewujudkan pertanian maju, efesien dan
tangguh.
Penggunaan pupuk dan pestisida
sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian.
Pupuk dan pestisida memiliki manfaat dan
kegunaan untuk tanaman guna meningkatkan
kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupuk
merupakan salah satu kebutuhan pokok
dalam kegiatan pertanian.1 Salah satu faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau
kesuksesan sektor pertanian adalah
1Noor, B. F. L, Suradi, Rinitami Njatrijani, R.
(2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani
Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus.
Diponegoro Law journal. 5 (2) Available at
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/vie
w/11128
pemanfaatan pupuk.2 Diantara manfaat
pupuk adalah untuk meningkatkan kadar
kesuburan tanah, sementara manfaat
pestisida adalah untuk membasmi hama
yang menyerang tanaman.
Perioritas petani untuk menghasilkan
hasil panen yang berlimpah kadang
membuat lalai dalam menggunakan pupuk
an-organik dan pestisida yang tidak
terkontrol dan terawasi dengan baik, padahal
penggunaan pupuk dan pestisida yang
berlebihan memiliki dampak negatif baik
bagi tanaman, tanah, maupun ekosistem.
Selain itu, dalam peredaran pupuk an-
organik dan pestisida banyak dijumapai
produk dengan pemalsuan merek, peredaran
pupuk an-organik dan pestisida yang illegal,
atau pupuk an-organik dan pestisida yang
tidak memenuhi standar ataupun yang
mutunya palsu. Hal tersebut pada akhirnya
merugikan petani sebagai pengguna pupuk
dan pestisida.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis
tertarik untuk meneliti bagaimana
pengaturan dan pengawasan terhadap pupuk
an-organik dan pestisida, oleh karena itu
penulis merumuskan judul "Pengaturan dan
Pengawasan terhadap Pupuk An-Organik
dan Pestisida" untuk memperoleh gambaran
yang jelas tentang objek yang diteliti.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan
penggunaan pupuk an-organik dan
pestisida?
2Trimadan, S., & Ernawati. (2016).
Pengawasan Pupuk bersubsidi pada Tanaman Pangan
oleh komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Jurnal
Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. 3 (1). Available at https://jom.unri.ac.id/index
.php/JOMFSIP/article/view/7617
[3[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
2. Bagaimana perlindungan hukum
terhadap sumber daya alam hayati dan
manusia?
C. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum yuridis normatif,
yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan
cara meneliti bahan pustaka terkait objek
yang diteliti. Pada penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Pendekatan
perundang-undangan tersebut digunakan
untuk mengkaji dan menganalisa semua
peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu
semua perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengaturan dan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran, dan penggunaan
pupuk dan pestisida untuk budidaya
tanaman. Analisis yang digunakan berupa
analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan
memberikan deskripsi atas temuan-temuan
untuk menjawab rumusan masalah yang
diteliti.
D. Pembahasan
1. Regulasi Pengadaan, Peredaran dan
Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Regulasi yang mengatur pengadaan,
peredaran, pengunaan pupuk dan pestisida
untuk budidaya tanaman antara lain sebagai
berikut:
1) Peraturan Perundang-undangan terkait
pupuk
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8
Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman
d) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan
e) Peraturan Presiden RI Nomor 5
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan
f) Memorandum of Understanding
(MoU) Nota Kesepahaman tentang
Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Tahun 2006
g) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pedoman Pengawaasan Pengadaan,
Peredaran dan Penggunaan Pupuk
An-Organik
h) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
238/Kpts/OT.210/2003 tentang
Pedoman Penggunaan Pupuk An-
Organik
i) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pengawasan Formula Pupuk An-
Organik
j) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N,
P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik
Lokasi
k) Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013
tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian
l) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pupuk An-Organik
m) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011
tentang Pupuk Organik, Pupuk
Hayati dan Pembenah Tanah
[4]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
n) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang
Komponen Harga Pokok Penjualan
Pupuk Bersubsidi untuk sektor
Pertanian
o) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
2459/Kpts/SR.130/7/2012 tentang
Perubahan Kepmentan No.
780/Kpts/SR.130/3/2012 tentang
Penetapan Harga Pokok Penjualan
(HPP) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian TA. 2012
p) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
69/Permentan/SR.130/11/2012
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk TA. 2013
q) Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Pupuk An-Organik
Tunggal Secara Wajib
r) Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
s) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang
Kelompok Kerja Perumusan
Kebijakan Publik
t) Permentan Nomor 122 Tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian TA. 2014
2) Peraturan Perundang-undangan terkait
pestisida
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman;
Pasal 60 huruf (g) Jo Pasal 38
berbunyi: "Pestisida yang akan
diedarkan di wilayah negara
Republik Indonesia wajib terdaftar,
memenuhi standar mutu, terjamin
efektifvitasnya, aman bagi manusia
dan lingkungan hidup, serta diberi
label."
b) UU No. 11 tahun 1962 Tentang
Hygne Usaha-Usaha bagi Umum
c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7
Tahun 1973 tentang Pengawasan atas
Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Pestisida yang
boleh diedarkan, disimpan dan
digunakan adalah pestisida yang
telah terdaftar dan atau memperoleh
ijin Menteri Pertanian)
d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6
Tahun 1995 tentang Perlindungan
Tanaman
e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang
Pedoman Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan
f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 85
Tahun 1999 Tentang Perubahan PP
Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang
Pengawasan Pestisida
h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pestisida
i) Peraturan Menteri RI Nomor 2005
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom.
j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
k) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan
l) Peraturan Menteri Pertanian RI
Nomor 107/Permentan/SR.140/9/201
4 tentang Pengawasan Pestisida
[5[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pupuk an-organik dan
pestisida dari masa ke masa memiliki banyak
perubahan menyesuaikan kebutuhan dan
perkembangan jaman.
2. Pengawasan Terhadap Pupuk dan
Pestisida
Dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya
Tanaman, Pupuk didefinisikan sebagai
bahan kimia atau organisms yang berperan
dalam penyediaan unsure hara bagi
keperluan tanaman secara langsung atau
tidak langsung. Sedangkan Pestisida adalah
zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau
perangsang tumbuh, bahan lain, serta
organism renik, atau virus yang digunakan
untuk melakukan perlindungan tanaman.
Baik pupuk maupun pestisida, keduanya
sering digunakan bersamaan untuk budidaya
tanaman.
Penggunaan pupuk dan pestisida
berdasarkan kedua definisi yang terdapat
dalam undang-undang sistem budidaya
tanaman tersebut tentu dapat disimpulkan
bahwa pupuk dan pestisida keduanya
memiliki guna dan manfaat bagi tanaman.
Namun, peredaran dan penggunaan
pupuk dan pestisida yang tak terkendali juga
dapat merusak kelestarian lingkungan.
Untuk mencegah terjadinya dampak
buruk terhadap lingkungan dan untuk
melindungi konsumen, diperlukan
pengaturan yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pupuk an-organik dan pestisida, sekaligus
dibutuhkan pengawasan agar tujuan dari
objek yang diawasi dapat tercapai, seperti
pupuk an-organik dan pestisida yang beredar
dan digunakan untuk budidaya tanaman
harus memenuhi standar mutu dan
persyaratan teknis minimal.
Pengawasan adalah tindakan hukum
untuk memastikan objek yang diawasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan
berjalan sesuai prosedural yang berlaku
secara legal.3
Berdasarkan pengertian pengawasan
tersebut maka dapat disimpulkan objek yang
diawasi adalah pupuk an-organik dan
pestisida.
Pengawasan terhadap pupuk an-
organik tersebut menurut Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003
Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan,
Peredaran, dan Penggunaan Pupul An-
Organik dilakukan dalam bentuk tiga jenis
pengawasan, yaitu: 1) Pengawasan di
tingkat pengadaan; 2) Pengawasan di tingkat
peredaran; dan 3) Pengawasan di tingkat
penggunaan.
Pupuk an-organik, apabila tidak
diawasi melalui tiga jenis pengawasan
tersebut, maka dampak dampak negatifnya
diantaranya yaitu: 1) Memiliki dampak
buruk bagi kelestarian lingkungan; dan 2)
dapat merugikan konsumen.
Sementara itu, untuk pengawasan
terhadap pestisida dapat di lihat
pengaturannya menurut Keputusan Menteri
Pertanian No. 42/Permentan/SR.140/5/2007
tentang Pengawasan Pestisida, juga memiliki
tiga jenis pengawasan yang sedikit berbeda,
yaitu: 1) Pengawasan atas peredaran
pestisida; 2) Pengawasan atas penyimpanan
pestisida; dan 3) Pengawasan atas
penggunaan pestisida.
Definisi pengawasan pestisida
sebagaimana yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/SR.140/5/2007, Pengawasan
Pestisida adalah serangkaian kegiatan
pemeriksaan terhadap produksi, peredaran,
penyimpanan, dan penggunaan pestisida
agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak
3Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan
pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. Jurnal
Magister Hukum Udayana.
[6]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
mengganggu kesehatan dan keselamatan
manusia serta kelestarian lingkungan hidup
dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pestisida, apabila tidak diawasi melalui
tiga jenis pengawasat tersebut, maka dampak
negatifnya diantaranya yaitu: 1) dapat
membahayakan keselamatan manusia; 2)
dapat merusak sumber-sumber kekayaan
perairan, fauna, dan flora alami; dan 3) dapat
terjadi kontaminasi lingkungan.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI,
pada Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014
tentang Pengawasan Pestisida, komponen
pengawasan pada pestisida mengalami
perubahan, tidak hanya tiga komponen
malainkan ada lima komponen, yaitu: 1)
Pengawasan terhadap pengadaan pestisida;
2) Pengawasan terhadap produksi; 3)
Pengawasan terhadap peredaran pestisida; 4)
Pengawasan terhadap penyimpanan pestisida
; 5) Pengawasan terhadap penggunaan
pestisida; dan 6) Pengawasan terhadap
pemusnahan pestisida.
Agar tujuan dari pengawasan dapat
berjalan secara maksimal, tentu tidak
terlepas dari pihak atau subjek yang
memberikan pengawasan. Siapa yang
memberikan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran, dan penggunaan
pupuk an-organik dan pestisida?, yang
memberikan pengawasan adalah negara yang
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
pemerintah, kewenangan untuk mengawasi
pengadaan, peredaran dan penggunaan
pupuk an-organik oleh peraturan perundang-
undangan diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota. Sedangkan yang diberikan
wewenang untuk mengawasi peredaran,
penyimpanan, dan penggunaan pestisida
yaitu Petugas Pengawas Pestisida yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tertentu baik di pusat maupun di daerah yang
diberi tugas untuk melakukan pengawasan
pestisida.
Di Dalam Peraturan Menteri Pertanian
RI Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014
tentang Pengawasan Pestisida, pengawasan
terhadap pupuk dan pestisida juga telah
mengalami perubahan, tidak dilakukan oleh
petugas pelaksana pengawasan yang
berbeda, melainkan menjadi satu yaitu
pengawas pupuk dan pestisida, sebagaimana
di taru dalam Pasal 5, "Pengawas Pupuk dan
Pestisida terdiri dari pengawas pupuk dan
pestisida pusat, pengawas pupuk dan
pestisida provinsi, pengawas pupuk dan
pestisida kabupaten/kota"
Tujuan dari pengawasan pestisida
yaitu untuk melindungi kesehatan dan
keselamatan manusia, kelestarian alam dan
lingkungan hidup, menjamin mutu dan
efektivitas pestisida serta memberikan
perlindungan kepada produsen, pengedar
dan pengguna pestisida.
Dari uraian tersebut dapat
disimpulakan bahwa penggunaan pupuk an-
organik dan pestisida memberikan manfaat,
namun juga dapat membahayakan bagi
kesehatan manusia, kelestarian sumber daya
alam hayati dan lingkungan hidup, sehingga
dibutuhkan suatu pengawasan agar terhindar
dari pengaruh samping dari pupuk an-
organik dan pestisida.
3. Tugas, Wewenag dan Pelaksanaan
Pengawasan terhadap Pupuk An-
Organik dan Pestisida
Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat
diangkat oleh Menteri Pertanian atas ususl
dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi
diangkat oleh Gubernur atas usul dari
pimpinan instansi yang bersangkutan.
Penawas pupuk dan pestisida kabupaten/kata
diangkat oleh bupati/walikota atas usul
pimpinan instansi yang bersangkutan.
1) Tugas pengawas Pupuk dan Pestisida
[7[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
Pusat yaitu melaksanakan pengawasan
Pestisida terhadap: 1) Mutubahan teknis dan
formula pestisida dengan memperhatikan
batas toleransi yang diperbolehkan untuk
kadar bahan aktif di tingkat produksi ; 2)
Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor
pendaftaran dan dokumen administrasi
lainnya di tingkat pengadaan ; 3) Ketentuan
keselamatan kerja ; 4) Dampak negative
kesehatan masyarakat dan lingkungan
hidupakibat pengelolaan pestisida ; 5)
Contoh (sample) Pestisida untuk penelitian
dan pengembangan ; 6) Pelasanaan uji
efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam
rangka proses pendaftaran Pestisida ; dan 7)
Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang
digunakan untuk pengelolaan pestisida.
Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
Provinsi yaitu melaksanakan pengawasan
Pestisida terhadap : 1) Mutu bahan teknis
dan jenis pestisida dengan memperhatikan
batas toleransi yang diperbolehkan untuk
kadar bahan aktif di tingkat Peredaran dan
Penggunaan ; 2) Jenis dan jumlah pestisida,
wadah pembungkus, Label serta publikasi
pestisida ; 3) Dokumen perizinan usaha
(SIUP), nomor pendaftaran dan nomor
administrasi lainnya di tingkat Peredaran ; 4)
Ketentuan Keselamatan dan kesehatan kerja
; 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan
yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida
; 6) Dampak negative kesehatan masyarakat
dan lingkungan hidup akibat pengelolaan
Pestisida ; dan 7) Contoh (sample) pestisida
untuk dilakukan uji mutu.
Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
kabupaten atau kota yaitu melaksanakan
pengawasan Pestisida terhadap : 1) Mutu
bahan teknis dan jenis pestisida dengan
memperhatikan batas toleransi yang
diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di
tingkat Peredaran dan Penggunaan ; 2) Jenis
dan jumlah Pestisida, wadah, pembungkus,
label serta publikasi Pestisida; 3) Dokumen
perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran
dan dokumen administrasi lainnya di tingkat
Peredaran ; 4) Ketentuan keselamatan dan
kesehatan kerja ; 5) Penerapan ketentuan
sarana, peralatan yang digunakan untuk
pengelolaan Pestisida ; dan 6) Dampak
negative kesehatan masyarakat dan
lingkungan hidup akibat pengelolaan
Pastisida.
2) Wewenang Pengawas Pupuk dan
Pestisida
Dalam melaksanakan tugas, Pengawas
Pupuk dan Pestisida Pusat mempunyai
wewenang : 1) Memasuki lokasi dan tempat
produksi dan penyimpanan ; 2) memeriksa
Dokumen perizinan dan dokumen
administrasi pendukung di tingkat produsen;
3) Mengambil contoh (sample) Pestisida
untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat
produsen ; 4) Mengambil contoh (sample)
pembungkus, wadah, label dan bahan
publikasi lainnya ; 5) Mengusulkan
pencabutan nomor pendaftaran, penghentian
peredaran dan/atau penarikan pestisida
rusak, illegal dan palsu kepada Menteri
Pertanian melalui pimpinan instansi yang
bersangkutan ; 6) memeriksa kesesuaian
dokumen dan contoh (sample) Pestisida di
lokasi penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Pengawas
Pupuk dan Pestisida Provinsi mempunyai
wewenang : 1) Melakukan pengawasan mutu
bahan teknis dan formula Pestisida dengan
memperhatikan batas toleransi yang
diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di
tingkat Peredaran dan Penggunaan ; 2)
melakukan pengawasan terhadap jenis dan
jumlah Pestisida, wadah, pembungkus, label
serta publikas pestisida ; 3) melakukan
pengawasan dokumen perizinan usaha
(SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen
administraso lainnya di tingkat Peredaran; 4)
melakukan pengawasan terhadap ketentuan
[8]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
keselamatan dan kesehatan kerja ; 5)
melakukan pengawasan terhadap penerapan
ketentuan sarana, peralatan yang digunakan
untuk pengelolaan pestisida ; 6) melakukan
pengawasan dampak negative kesehatan
masyarakat dan lingkungan hidup akibat
pengelolaan pestisidal 7) Melaporkan hasil
pengawasan kepada Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida Pusat.
Dalam melaksanakan tugas, Pengawas
Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota
mempunyai wewenang : 1) Melakukan
pengawasan mutu bahan teknis dan formula
pestisida dengan memperhatikan batas
toleransi yang diperbolehkan untuk kadar
bahan aktif di tingkat peredaran dan
penggunaan ; 2) Melakukan pengawasan
terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah,
bungkus, label serta piblikasi pestisida ; 3)
melakukan pengawasan dokumen perizinan
usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan
dokumen administrasi lainnya di tingkat
peredaran ; 4) melakukan pengawasan
terhadap ketentuan keselamatan dan
kesehatan kerja ; 5) melakukan pengawasan
terhadap penerapan ketentuan sarana,
peralatan yang digunakan untuk pengelolaan
pestisida ; 7) melakukan pengawasan
dampak negative kesehatan masyarakat dan
lingkungan hidup akibat pengelolaan
pestisida ; dan 8) melaporkan hasil
pengawasan kepada Pengawasan Pupuk dan
Pestisida.
3) Pelaksanaan Pengawasan.
Pelaksanaan Pengawasan pupuk dan
pestisida dapat dilakukan secara langsung
dan maupun tidak langsung. Pengawasan
secara langsung dilakukan secara berkala
atau sewaktu-waktu dengan cara : 1)
mengumpulkan data penyediaan, peredaran
dan penggunaan pestisida dalam rangka
pemantauan di lapangan ; dan 2) Melaporkan
hasil pengawasan.
Sedangkan pengawasan tidak
langsung, dilakukan berdasarkan laporan
dari produsen, distributor, petani atau
masyarakat pengguna pestisida.
4. Perlindungan Konsumen dan
Perlindungan Tanaman
1) Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen,
menjelaskan perihal perlindungan
konsumen, perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk member
perlindungan kepada konsumen, sementara
yang dimaksud dengan konsumen adalah
setiap orang pemakai barang atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.
Mencermati dari pengertian
perlindungan konsumen dan konsumen
tersebut diatas, dapat dipahami bahwa
pengawasan terhadap pupuk an-organik dan
pestisida jelas merupakan bentuk
perlindungan konsumen. Konsumen yang
mendapat perlindungan dapat berupa
pengguna pupuk an-organik dan/atau
pestisida (petani) atau pihak lainya.
2) Perlindungan Tanaman
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6
Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman,
Pasal 15 mengatur : (1) penggunaan
pestisida dalam rangka pengendalian
organism pengganggu tumbuhan dilakukan
secara tepat ; (2) Penggunaan Pestisida
dalam rangka pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan yang mempunyai
dampak terhadap kesehatan manusia
dilakukan dengan memperhatikan
persyaratan kesehatan dan keselamatan
kerja.
Dalam pengawasan terhadap pestisida
memperhatikan aspek perlindungan tanaman
[9[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
dan juga dampak terhadap kesehatan
manusia.
Sehinggan dapat disimpulkan dalam
pengawasan terhadap pestisida juga
memiliki aspek perlindungan terhadap
tanaman dan juga kesehatan manusia.
Perlindungan konsumen dan
perlindungan tanaman dalam pemanfatan
pupuk an-organik dan pestisida, diberikan
dalam bentuk pengaturan dan pengawasan
terhadap pengadaan, produksi, peredaran,
penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan
pestisida dan pupuk an-organik.
Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pertanian Repuplik Indoneia Nomor
107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang
Pengawasan Pestisida, memiliki hubungan
dengan berbagai peraturan perundang-
undangan diatasnya diantaranya adalah: 1)
UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem
Budidaya Tanaman; 2) UU No. 8 Tahun
1999 Tentang perlindungan Konsumen; 3)
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; 5) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan; 6) UU No. 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian; 7) UU No. 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan; 8) PP No. 7
Tahun 1973 Tentang Pengawasan atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan
Pestisida ; 9) PP No. 6 Tahun 1995 Tentang
Perlindungan Tanaman ; 10) PP No. 18
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun ; 11) PP No.
74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun ; 12) Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 472/Menkes/PER/XI/1996 Tentang
Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi
Kesehatan ; 13) Keputusan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Pertanian No.
881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/Kpts/TP.2
70/8/1996, Tentang Batas Maksimum
Residu Pestisida pada Hasil Pertanian ; 14)
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
642/Kpts/OT.160/2/2012 Tentang Komisi
Pestisida.
Namun pada pokoknya, Objek
pengawasan pestisida dilakukan terhadap :
1) kualitas dan kuantitas produk pestisida ;
2) Dokumen perizinan dan dokumen
lainnya ; 3) kecelakaan dan keselamatan
kerja ; 4) dampak lingkungan ; 5) contoh
(sample) pestisida untuk penelitian dan
pengembangan ; 6) jenis dan dosis pestisida
serta komoditas dan organism sasaran dalam
penggunaan pestisida ; 7) efikasi dan
resurjensi pestisida ; 8) residu pestisida pada
produk pertanian dan media lingkungan ; 9)
dampak negative terhadap kesehatan
masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa
liar ; 10) Publikasi pada media cetak
dan/atau media elektronik ; dan 11) sarana
dan peralatan, antara lain gedung, gudang,
pengolah limbah, mesin, dan peralatan untuk
memproduksi, menyimpan, mengangkut dan
menggunakan pestisida.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa instrument hukum yang mengatur
tentan penggunaan pupuk an-organik dan
pestisida sangat banyak yang telah
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan, jadi instrument hukum dan
pengawasan difugsikan agar dapat
memberikan perlindungan hukum secara
maksimal dan menyeluruh (komprehensip).
5. Upaya Tindak Lanjut dari Pengawasan
Pupuk An-Organik dan Pestisida
Apabila ditemukan pelanggaran : 1)
Tidak memiliki izin usaha, maka kepala
yang bersangkutan diberikan peringatan
tertulis dan untuk sementara dilarang
melakukan kegiatan usaha sampai
diperolehnya izin usaha ; 2) Tidak memiliki
nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan
wajib untuk menarik pestisida dari
peredaran, atau apabila tidak ada yang
[10]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
betanggung jawab pestisida tersebut wajib
dimusnahkan ; 3) Pestisida tidak layak pakai,
maka diberikan peringatan dan diwajibkan
penarikan pestisida dari peredaran ; 4)
Pestisida illegal, maka diberikan peringatan
dan diwajibkan menarik dari peredaran
untuk dimusnahkan ; 5) Pestisida palsu,
maka diberikan peringatan dan diwajibkan
menarik dari peredaran untuk dimusnahkan ;
6) Penggunaan dan peredaran pestisida
terbatas oleh orang yang belum memiliki
sertifikat maka diberikan peringatan dan
menghentikan Penggunaan sampai pengguna
mempunyai sertifikat ;7) Terjadi pencemaran
lingkungan, penghentian sesuai dengan
kasusnya ; 8) Berjangkitnya penyakit atau
gangguan kesehatan dilakukan penghentian
kegiatan serta penanggulangan dan
bimbingan sesuai kasusnya ; 9) Terhadap
publikasi yang menyesatkan dilakukan
peringatan dan pencabutan publikasi tersebut
sesuai dengan kasusnya ; 10) Sarana dan
peralatan yang tidak memenuhi persyaratan,
maka diberikan peringatan dan diwajibkan
untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan
yang berlaku ; 11) Terlampauinya batas
maksimum residu dalam produk pertanian
dan media lingkungan wajib dilakukan
pengendalian dan pemulihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Apabila peringatan tersebut diabaikan
(tidak dilaksanakan), maka Pengawas Pupuk
dan Pestisida melaporkan kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat
Kepolisian Negara republik Indonesia untuk
dilakukan tindakan hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
E. Kesimpulan
Banyaknya tanaman yang dikonsumsi
manusia menjadi hal penting untuk menjaga
mutu tanaman dalam budidaya tanaman.
Pengaturan dan pengawasan terhadap
penggunaan pupuk dan pestisida dalam
budidaya tanaman sangat dibutuhkan untuk
melindungi manusia dari bahaya zat kimia
yang terkandung dalam tanaman akibat
penggunaan pupuk dan pestisida yang
berlebihan. Pada dasarnya perlindungan
hukum diberikan untuk melindungi sumber
daya alam nabati yang mempunyai peranan
penting bagi kehidupan manusia.
Pupuk dikelompokkan menjadi dua,
yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik,
yang mendapat pengawasan hanyalah pupuk
an-organik, mengingat pupuk an-organik
mengandung bahan kimia. Ada tiga jenis
pengawasan terhadap pupuk an-organik,
yaitu: 1) Pengawasan di tingkat pengadaan;
2) Pengawasan di tingkat peredaran; dan 3)
Pengawasan di tingkat penggunaan, dapat
disingkat dengan bentuk pengawasan 3P
pupuk an-organik.
Sedangan untuk pengaturan pestisida,
Pestisida yang beredar wajib terdaftar
(memiliki izin edar), memenuhi standar
mutu, terjamin efektifvitasnya, aman bagi
manusia dan lingkungan hidup, serta diberi
label.
Peraturan Menteri Pertanian republik
Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2
014 tentang Pengawasan Pestisida,
Pengawasan terhadap pupuk dan pestisida
dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan
Pestisida (KP3) yang terkoordinasi.
Komponen pengawasan pada pestisida
mengalami perubahan, tidak hanya tiga
komponen malainkan ada lima komponen,
yaitu : 1) Pengawasan terhadap pengadaan
pestisida ; 2) Pengawasan terhadap produksi
; 3) Pengawasan terhadap peredaran
pestisida ; 4) Pengawasan terhadap
penyimpanan pestisida ; 5) Pengawasan
terhadap penggunaan pestisida ; dan 6)
Pengawasan terhadap pemusnahan pestisida.
Penggunaan pupuk an-organik dan
pestisida memberikan manfaat, namun juga
dapat membahayakan bagi kesehatan
[11[
Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12
manusia, kelestarian sumber daya alam
hayati dan lingkungan hidup, sehingga
dibutuhkan suatu pengawasan agar terhindar
dari pengaruh samping dari pupuk an-
organik dan pestisida.
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut
(penelitian hukum empiris) berkaitan dengan
pelaksanaan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran, dan penggunaan
pupuk an-organik dan pestisida apakah telah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, mengingat fungsi
pengawasan sangat penting untuk
memberikan perlindungan terhadap
konsumen dan juga terhadap tanaman
sebagai sumber daya alam nabati.
Daftar Pustaka
Buku:
Diantha, I. M. P., (2016). Metodologi
Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum. Jakarta:
Prenadamedia Group
Salim, H.S., & Nurbani, E. S. (2013).
Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan disertasi.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Jurnal:
Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan
Pengawasan Produk Pangan Olahan
Kemasan. Jurnal Magister Hukum
Udayana. 7 (3). Available at
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmh
u/article/view/42227
Noor, B. F. L, Suradi, Rinitami Njatrijani, R.
(2016). Perlindungan Hukum
Terhadap Petani Sebagai Konsumen
Pupuk Bersubsidi di Kudus.
Diponegoro Law journal. 5(2)
Available at https://ejournal3.undip.
ac.id/index.php/dlr/article/view/111
28
Trimadan, S., & Ernawati. (2016).
Pengawasan Pupuk bersubsidi pada
Tanaman Pangan oleh komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
(KP3) di Kecamatan Bunga Raya
Kabupaten Siak. Jurnal Online
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. 3 (1). Available at
https://jom.unri.ac.id/index.php/JO
MFSIP/article/view/7617
Internet:
Safrizal. (2016). Peran Penyidikan Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dalam
Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
Diakses pada laman:
file:///C:/Users/ACER/Downloads/
Kementan.pdf
Peraturan Perundangan Terkait Pupuk dan
Pestisida http://psp.pertanian.go.id/i
ndex.php/page/newsdetail/72
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budi Daya Tanaman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1995
tentang Perlindungan Tanaman
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Bahan Berbahaya
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan
[12]
Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042
Keputusan Menteri Pertanian Nomor
237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan,
Peredaran dan penggunaan Pupuk
An-Organik
Keputusan menteri Pertanian Nomor
239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pengawasan Formula Pupuk An-
Organik
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60/Permentan/SR.130/12/2015
tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi untuk Sektor
Pertanian TA.2016
Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2
011 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Produk An-Organik
Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/
2011 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor
107/Permentan/SR.140/9/2014
tentang Pengawasan Pestisida
Dokumen lain:
Pedoman Pengaaawasan Pupuk Pestisida
Tahun 2018
top related