pendahuluan - umpalangkaraya.ac.id file2 sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali...
Post on 07-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah yang sekarang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai hak dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi Daerah
adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Otonomi Daerah ini
telah menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat Otonomi yang akan
memberikan harapan yang baik bagi Daerah untuk dapat mengembangkan diri.
Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan Daerah dalam pelaksanakan Otonomi
Daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu
Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau pemerintahan sendiri.
Sejalan dengan itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-
sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar
seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumentasi kedaerah dalam jumlah besar.
1
2
Sumber-sumber Penerimaan Daerah yang potensial harus digali secara
maksimal dalam koridor Peraturan Perundangan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang
terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, dan dana perimbangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan
pendoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci
untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah.
Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kota Palangka
Raya juga menjadikan sektor Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber
keuangan yang paling diandalkan. Sektor Retribusi Daerah terdiri dari: Retribusi
Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan merupakan sektor yang sangat besar untuk
digali untuk diperluas pengelolaannya.
3
Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
No Jenis
Penerimaan
Tahun
Anggaran Target Penerimaan %
1.
Retribusi
Pasar
2009 844.200.000 505.170.000 63,49%
2. 2010 450.000.000 284.018.750 63,12%
3. 2011 450.000.000 205.521.550 59,34%
Dari tablel di atas daspat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Pasar di Kota
Palangka Raya sebesar untuk tahun 2009 sebesar 63,49%, sedangkan pada tahun
2010 sebesar 63,12% dan tahun 2011 Realisasi Retribusi Pasar sebesar 59,34%.
Berdasarkan uraian di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sampai
dengan 2011 Realisasi penerimaan Retribusi Pasar tidak mencapai targetnya dan
Realisasi Retribusi Pasar dari tahun ketahun mengalami penurunan, ini
mengindikasikan adanya permasalahan di dalam kinerja pemungutan retribusi
pasar.
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang
bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kualitas
Otonomi Daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan Retribusi
Pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna
4
peningkatan efektivitas Pemungutan. Petugas Pemungut Retribusi Pasar
mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Semakin tinggi
kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat
efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan
daerah, sehingga petugas pemungut Retribusi Pasar diduga mempunyai pengaruh
yang positif terhadap efektivitas penerimaan Retribusi Pasar.
Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar tersebut, maka
pemerintah melakukan berbagai kebijakan, di antaranya dengan menetapkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan diubahnya Undang-Undang tersebut diharapkan Retribusi Daerah akan
menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya,
pemberian kewenangan dalam pengenaan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih
mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan dan
mengidentifikasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi
Pasar.
Pasar adalah salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, sehingga perlu ditata dan dikelola seoptimal mungkin
baik fisik maupun lingkungannya agar dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi
pembeli, pedagang, dan masyarakat sekitarnya.
5
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah
diatur kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom untuk mengatur rumah
tangganya sendiri. Sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya dituntut untuk
mencari peluang dan menggali potensi sumber daya yang tersedia seoptimal
mungkin guna membiayai rumah tangganya sendiri.
Untuk menggali potensi pasar tersebut maka dibentuk Dinas teknis yang
mengurusi permasalahan Pasar yakni Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka
Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008,
tanggal 21 Juli 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palangka Raya.
Dengan terbentuknya Dinas teknis ini diharapkan mampu menciptakan Pasar
yang representatif dan juga bisa menggali potensi Pasar yang ada seoptimal
mungkin guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pasar.
Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang
“Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Palangka Raya”.
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya” .
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan, serta
menjelaskan Bagaimana Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya .
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang
Bagaimana Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Palangka Raya dan
Bagaimana Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan Kota Palangka Raya untuk perbaikan
Kebijakan maupun pembuatan Kebijakan di kedepannya, sehingga pelayanan
kepada masyarakat dapat maksimal serta tercipta kehidupan yang tertib dan
aman.
7
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Evaluasi
Menurut Stufflebeam dalam Daryanto (2008: 1), Evaluasi merupakan proses
menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk
alternatif keputusan.
Sementara itu Suchman dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul
Jafar (2004:1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil
yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung
tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukaoleh Worthen dan Sanders dalam
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jafar (2004:1), dua ahli tersebut
mengatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu tersebut juga
termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu
program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Banyak yang berpikir bahwa Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan di
akhir suatu program/proyek dan itu tidak membutuhkanan yang serius, pendapat
ini adalah suatu hal yang salah karena Evaluasi membutuhkan perencanaan
sebelum mengerjakan suatu program/proyek. Secara garis besar ada dua jenis
Evaluasi yaitu:
Evaluasi formatif meliputi Evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan,
atau sedang dalam pelaksanaan atau setelah program selesai, dan dapat diteliti
7
8
dampaknya. Sedangkan Evaluasi Sumatif adalah Evaluasi yang dilakukan untuk
beberapa periode/tahun sehingga memerlukan pengumpulan data dalam time
series untuk beberapa tuhan yang dievaluasi. (Akdon, 2006: 176)
Michal Sciven dalam Suharsini Arikunto (1993;293) yaitu: (1) Evaluasi
formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu kegiatan berlangsung,
data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk dan memodifikasi
program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal yang
negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang
kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan dapat dicegah,
(2)Evaluasi sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul
selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan
sejauhmana suatu program mempunyai nilai kemanfaatan, terutama jika
dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain.
Dari beberapa pendapat diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan
bahwa Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan
dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu kegiatm telah berjalan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Teknis pelaksanaan Evaluasi meliputi
penetapan objek yang akan dievaluasi, menentukan instrumen yang cocok dengan
apa yang akan dievaluasi, melakukakan pengukuran terhadap objek Evaluasi,
mengumpulkan data hasil pengukuran data mengolah data yang didapatkan dari
basil pengukuran. Berdasarkakn data pengukuran dapat dijadikan babagai
rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keputusan.
9
Bridgman dan Davis (dalam Drs. Hesel Nogi S, Tangkilisan, M.Si:2003)
mengemukan bahwa pengukuran evaluasi bervariasi sesuai dengan jenis
evaluasinya. Jenis Evaluasi kecocokan, efektivitas dan efisiensi mengkin
memerlukan investigasi yang mendalam sebelum sampai pada kesimpulan akhir.
Ini berarti bahwa informasi sebagaimana perbuatan kebijakan juga membutuhkan
data dan informasi yang komplit dan akurat berkaitan dengan implementasi
bervariasi, secara umum Evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu pada empat
indikator pokok yaitu indikator input, process, output, dan outcomes.
Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung
dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan indikator
input ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang, atau infrastruktur lainnya.
Sedangkan indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah
kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada
masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau
cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Sementara
indikator output (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang
dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini
misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa
penduduk miskin yang sudah terkover dalam kebijakan tertentu, demikian
seterusnya. Dan terakhir indikator outcomes (dampak) memfokuskan pada
10
pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena
kebijakan
B. Pemungutan
Secara etimologi Pemungutan bersal dari Pungut yang berarti menarik atau
mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18
tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya
pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
wajib pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran.
Sedangkan menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah,
Pungutan adalah penerimaan pemerintah sehubungan dengan jasa atau fasilitas
yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat
(2005: 179). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemungutan
adalah proses, cara, perbuatan memungut (2007: 908).
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan merupakan
keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang
dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada
pengawasan penyetorannya.
11
C. Retribusi Pasar
1. Retribusi
Pengertian Retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran
kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa
negara”. (Rochmad Sumitro dalam Josef Riwo Kaho, 2005: 170).
Sedangkan menurut S. Munawir (dalam Josef Riwo Kaho, 2005: 170)
retribusi adalah:
. . . iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara
langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja
yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting lainnya. Retibusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (M. Suparmoko, 2002: 85)
Panitia Nasrun (dalam Josef Riwo Kaho, 2005: 171) merumuskan Retribusi
Daerah sebagai berikut:
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan ciri-ciri pokok Retribusi
Daerah sebagai berikut:
a. Retribusi dipungut oleh daerah
12
b. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam
jasa yang disediakan daerah.
Retribusi Daerah, sebagaimana halnya Pajak Daerah merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah, diharapkan salah satu Pendapatan Asli Daerah,
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kreteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Objek Retribusi Daerah
Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa
tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu: Jasa Umum, Jasa
Usaha, dan Perizinan tertentu.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan
Sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
j. Retribusi pengujian kapal perikanaan
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut
dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan
menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelelangan
14
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat usaha parkir
f. Retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa
g. Retribusi penyedotan kakus
h. Retribusi rumah potong hewan
i. Retribusi pelayanaan kapal
j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
k. Retribusi penyeberangan diatas air
l. Retribusi pengolahan limbah cair
m. Retribusi penjualan usaha daerfah.
Retribusi Perizinan Pemerintah adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b.Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan
d.Retribusi izin trayek
15
Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada
Retribusi Pasar. Dimana Retribusi Pasar merupakan bagian dari Retribusi Jasa
Umum.
Secara umum, keunggulan umum sektor Retribusi atas sektor Pajak adalah
berdasarkan pada kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif
seperti halnya sektor Pajak. Pembatas utama bagi sektor Retribusi adalah
terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itulah, maka perlu bagi daerah-daerah tersebut menemukan dan
mengembangkan obyek-obyek baru yang dapat dijadikan obyek Retribusi agar
sektor ini nantinya dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerahnya.
Disamping faktor tersebut di atas, masih ada beberapa faktor lagi yang
sangat mempengaruhi peningkatan pungutan Retribusi. Faktor-faktor tersebut
adalah:
1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi
Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama kelompok orang
yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat
pengetahuan anggota-anggota dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-
prinsip)organisasi.
Asas-asas organisai menurut The Liang Gie (dalam Josef Riwu Kaho,
2005: 180) tersebut antara lain: perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas
pekerjaan, delegasi kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, rentangan
kendali, dan kesatuan perintah dan tanggung jawab.
16
Pemungutan Retribusi Daerah pada umumya dilakukan oleh organisasi
Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah.
2. Disiplin kerja yang tinggi
Disiplin dapat ditegaskan sebagai “suatu kekuatan yang berkembang
didalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri
dengan sukarela kepada Keputusan-Keputusan, Peraturan-Peraturan, dan
nilai-nilai tinggi dari kerjaan dan tingkah laku”. (alfred A. Lateiner dan I. E
Levine dalam Josef Riwu Kaho, 2005: 183).
Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas
pungutan Retribusi, juga hanya dapat difungsikan secara baik dan maksimal
apabila para pegawainya memiliki tingkat disiplin yang tinggi pula.
3. Pengawasan yang Efektif
Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan: standard
(alat pengukur), mengadakan penilaian (evaluate), dan mengadakan tindakan
perbaikan (corrective action), dimana ketiga hal ini disebut juga sebagai
“Proses Pengawasan”.
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
a. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek
Retrbusi Jasa Umum ini dapat merupakan wajib Retribusi Jasa Umum.
17
b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunkan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek
ini dapat merupakan wajib Retribusi Jasa Usaha.
c. Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat
merupakan izin Retrbusi Jasa Perizinan tertentu.
2. Pasar
Pasar adalah salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu ditata dan dikelola
seoptimal mungkin baik fisik maupun lingkungannya agar dapat memberikan
rasa aman, nyaman bagi pembeli, pedagang, dan masyarakat sekitarnya.
Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk
melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. (Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar,
Pasar Grosir dan Pertokoan).
Sedangkan menrut Philip Kotler (dalam modul ekonomi semester gasal: 46)
Pasar adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi atas barang dan
jasa tertentu.
Secara umum Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran
yang pada dasarnya akan mengakibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan
konsumen melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa.
18
a. Jenis-jenis pasar (Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun
2011 Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan) terdiri dari:
1. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dibangun dan dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.
2. Pasar Kerjasama adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
dengan Swasta adalah pasar yang dibangun secara bersama-sama yang
sebagian asetnya milik Pemerintah Daerah dan sebagian milik swasta.
3. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat
usaha berupa kios, lapak/los pelantaran dan tempat berjualan yang
dimiliki /dikelola oleh pedagang dengan usaha skala kecil dan modal
kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
4. Pasar Grosir adalah pasar yang kegiatannya terhadap permintaan dan
penawaran barang atau jasa dalam jumlah yang besar.
5. Blok pasar adalah bangunan dalam bentuk toko, kios maupun los pasar.
6. Toko/ruko adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu
dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan dengan ukuran
luas minimal 4m x 5m
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan
lainnya dengan dinding dipisah mulai dari lantai sampai dengan langit-
19
langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan dengan ukuran luas
minimal 2,5m x 2,5m
8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
b. Fungsi Pasar
Dalam kehidupan sehari-hari, pasar tentunya sangat penting karena pasar
memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Pembentukan nilai harga
Pasar berfungsi untuk pembentukan harga (nilai) karena pasar merupakan
tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar
dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Harga atau nilai ini
merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar.
2. Pendistribusian
Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan
konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dan dari produsen ke
konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik.
3. Promosi
Pasar merupakan tempat yang cocok bagi produsen untuk
memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen.
3. Retribusi Pasar
Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut dengan Retribusi adalah
pembayaran atas penyedian fasilitas pasar yang berupa halaman/pelantaran , los,
20
dan atau kios yang dimiliki Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk
pedagang. (Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun 2011
Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan).
Retribusi Pasar adalah Retribusi yang dipungut dari pedagang atas
penggunaan fasilitas Pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah
Kabupaten Kota.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke
dalam kelompok Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum tersebut tidak
bersifat komersial. Dengan demikian Retribusi Jasa Umum merupakan
pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan umum. Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar sering
mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang
membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila
pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk
membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan
antara lain :
a. Wajib Retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan
barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di
daerah sekitar pasar
21
b. Obyek Retribusi adalah pemakainan tempat-tempat berjualan, sedagkan
subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan
barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah
c. Penerimaan dari Retribusi Pasar masih potensial untuk ditingkatkan.
Apabila Retribusi Pasar sebagai sumber penerimaan Pendapatan Daerah,
maka pengenaan tarif Retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif
mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi
d. Retribusi Pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada
pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan
e. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi,
maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat
menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi
f. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang
yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang
menunggak serta di terapkan sistem denda.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar
Faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi Pasar menurut Soejamto (dalam
Arjanggi Wisnu Raga, 2011:36) adalah sebagai berikut:
a. Subjek dan Objek Retribusi
Subjek dan Objek Retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang
digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban Retribusi
22
yang harus dibayar oleh Subyek Retribusi. Subyek Retribusi di sini adalah
para pedagang .
b. Tarif Retribusi
Dalam penentuan Tarif Retgribusi harus bersifat progress. Dalam Retribusi
Pasar Progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk bedagang.
c. Sistem Pemungutan Retribusi
Pemungutan Retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip
pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan Pajak atau Retribusi Adam Smith
(dalam Arjanggi Wisnu Raga, 2011:37) atau lebih dikenal dengan smith’s
cannons yaitu:
1. Prinsip keadilan (equity)
Yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan rill yang diterima dan
keadilan dalam kemampuan membayar Retribusi.
2. Prinsip kepastian (certainy)
Yaitu persyaratan administrasi atau prinsip kepastian hukum, artinya
pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa
yang meliputi tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat
pembayaran dan lain-lain.
3. Prinsip kelayakan (convenience)
Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan
menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu
menekan Subjek Retribusi.
23
4. Prinsip ekonomi (economy)
Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam
pemungutan Retribusi.
D. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah
1. Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah
yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah .
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut. (Ahmad Yani,2002: 347)
Dalam upaya penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan
24
pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam Otonomi Daerah, masalahnya
bukan hanya pelimpahan kewengan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanaan kepada masyarakat.
Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan
akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses
penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan
Keuangan Daerah pada khususnya.
Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar
daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus
diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan
daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih
adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagaimana
diamanatkan oleh kedua Undang-Undang tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselururuhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah. (Ahmad Yani, 2002: 348)
Salah satu kreteria penting untuk mengetahui secara nyata Kemampuan
Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan
self supporting dalam bidang keuangan.
25
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah
membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini Daerah dapat
memperoleh keuangan untuk daerahnya melalui beberapa cara, yaitu:
1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang direstui oleh pemerintah pusat
2. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, seperti dengan pasar uang atau
bank atau melalui pemerintah pusat
3. Mengambil bagian dalam pajak sentral yang dipungut daerah
4. Menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau
pajak pendapatan
5. Menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.
2. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah .
Pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan
dalam pelaksanakan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi
26
yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah
dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan sumber pendanaan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah.
Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang diterima seperti
pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi , dana
penyesuaian dari otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi dan
pemerintah daerah lain.
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. (Ahmad Yani, 2002: 51)
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri
perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang
27
diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang
setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum
(BLU) Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah
dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang
pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa
antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Yang dimaksud dengan Peraturan
Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah
Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah
terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat atau provinsi
sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang
dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa
antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain retribusi izin masuk kota dan
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif
Melihat permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, adapun cara atau
prosedur dalam melaksanakan penelitian ini mengarah pada pendekatan metode
kualitatif. Jadi dipastikan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif yang desainnya adalah penelitian deskriftif.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2007: 1) Sedangkan penelitian diskriftif kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pencandraan (diskripsi) menganai situasi-situasi atau
kejadian-kejadian.( Sumadi, Suryabrata B.A., M.A., Ed.S., Ph.d.: 1983)
Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan
yang serta mendapatkan gambaran yang mendalam terhadap permasalahan yang
sedang diteliti dengan melakukan pengkajian objek yang alamiah dan apa adanya
tanpa melakukan manipulasi terrhadap permasalah maupun keadaan.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai dari pertama
kali peneliti melakukan observasi awal sampai pada tahap pengumpulan data
29
30
penelitian hingga tahap pelaporan penelitian. Dimana penelitian ini dimulai pada
bulan Agustus 2012 hingga bulan Januari 2013.
Sedangkan tempat penelitian ini di laksanakan adalah di Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya, yang beralamat jalan Tjilik Riwut Km 5,5 dan
Telp. (35345) 31404.
C. Sumber Data
Data adalah satu koleksi fakta-fakta atau sekumpulan nilai-nilai numerik.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Menurut Lofland dan Lofland yang di kutip dari Meleong menyatakan
bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.
(Meleong, 2004:157).
Terkait data tentang gambaran kontribusi Retribusi Pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya, jadi sumber data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama
(biasanya dapat melalui angket, wawancara, jejak pendapat dan lain-lain).
(Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd. dan Drs. Syarifudin Hidayat, 2002: 73)
31
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan yang berkaitan
langsung melalui observasi dan wawancara. Seperti wawancara dengan
Kapala Bidang Pasar Kota Palangkaraya, beserta stafnya dan para pedagang
yang dipungut retribusi.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua
(biasanya diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses
pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, misalnya:
Badan Pusat Statistik, Survai Riset Indonesia dan lain-lain. (Dr. Hj.
Sedarmayanti, M.Pd. dan Drs. Syarifudin Hidayat, 2002: 73)
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dan
diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang ada
di Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, guna mendukung
kebutuhan data dan informlitiasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah kegiatan mengumpulkan dan pengolahan data.
Penelitian ini menggunakan instrumen yang tergolong notes diantaranya
mengunakan angket, wawancara, observasi atau studi dokumentasi. Subana dan
Sudrajat (2005:127).
32
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama yaitu peneliti
itu sendiri atau anggota tim peneliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif banyak metode yang dapat
digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data. Beberapa diantaranya seperti
yang dijelaskan dibawah ini.
1. Observasi
Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial
dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
2. Wawancara
Menurut Denzin dalam Goetz dan LeCompte (dalam Prof. Dr. Rochiati
Wiriaatmadja, 2006:117), wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat
memberikan informasi atau penjelasan terhadap hal-hal yang dipandang
perlu.
Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yaitu
berupa daftar pokok-pokok pertanyaan yang harus tercakup oleh
pewawancara selama wawancara berlangsung.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non
manusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Lincoln dan Cuba
33
(1985 dalam Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, 2006: 108),
mengartikan “rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang
dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan
membuktikan adanya suatu peristiwa. Adapun kata dokumen, digunakan
untuk mengacu pada setiap tulisan atau bukan selain rekaman, yaitu tidak
dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku
harian, naskah, editorial, surat kabar, catatan kasus, skrip televisi, foto-foto.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah
pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dibidang
pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti
gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referansi lain). (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 2007: 272)
Pengumpulan data/informasi dalam bentuk dokumentasi, baik itu berbentuk
dokumen maupun foto sangatlah penting dalam penelitian ini. Karena dengan
dokumentasi-dokumentasi tersebut bisa menyatukan dengan hasil
wawancara, sehingga penyajian hasil penelitiannya memang benar tanpa ada
yang dimanipulasi baik itu keadaan maupun permasalahan.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis
trankrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan
untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat
34
dipresentasikan semuanya kepada orang lain(Bogdan & Biklen, 1982 dalam
Syamsudin AR dan Vismaia S. Damaianti, 2006:110)
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis domain
dan analisis taksonomi. Menurut Spradley (Panduan Skripsi, 2012: 58) membagi
analisi data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:
1. Analisi Domain
Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif.
Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang
umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek
penelitian. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang
sebelumnya belum diketahui. Dalam analisi ini informasi yang diperoleh
belum mendalam masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-
domain atau kategori dan situasi sosial yang diteliti.
2. Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul
berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain domain
yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara
rinci dan mendalam melalui analisis tksonomi ini. Hasil analisis taksonomi
dapat disajikan dalam bentuk diagramkotak (box diagram), diagram garis dan
simpul (lines and node diagram) dan out line.
35
G. Rencana Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan
disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kreteria dan paradigmanya sendiri.
Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diteliti, baik
melalui wawancara, pengamatan, atau dari dokumen adalah sesuai dan relevan
dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu yang disampaikan sebagai
permasalahan dalam penelitian ini adalah benar-benar terjadi adanya. Untuk
mengukur validasi suatu data ada beberapa cara yang digunakan, yaitu:
1. Triangulasi
Triangulation/triangulasi merupakan pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri, dan seringkali juga deaksianngan alat yang berbeda-beda (contoh: membandingkan kesaksian catatan lisan dengan catatan tertulis), atau mengacu pada perspektif teoretis yang berbeda. (Dr. dr. H. Boy S. Sabarguna, MARS, 2006: 27) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari:
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.
36
c. Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel.
2. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
3. Member Check
Member check adalah memeriksa kembali keterangan informasi data yang
diperoleh selama observasi atau wawancara, apakah keterangan/informasi itu
tidak berubah atau ajeg.
H. Jadwal Penelitian
Waktu Penelitian, kegiatan penelitian akan dilakukan selama 6 (enam)
bulan mulai dari bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013. Adapun kegiatan pertama
kali yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi awal, pengumpulan data dan
penelitian serta hingga laporan penelitian.
37
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Sejarah Singkat Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya
Palangka Raya adalah salah satu Kota yang berkedudukan di Ibu Kota
Provinsi Kalimantan Tengah, status kategori Kota sedang. Mempunyai luas
wilayah 2.400 km2 terdiri dari 5(lima) Kecamatan yang menjadi lokasi Pasar,
yakni: Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau,
Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.
Adapun jumlah penduduk Kota Palangka Raya 207.315 jiwa yakni
Kecamatan Pahandut 80.829 jiwa, Jekan raya 100.461 jiwa, Sebangau 12.428
jiwa, Bukit Batu 10.888 jiwa, Rakumpit 2.709 jiwa dengan kepadatan
penduduk rata-rata >86,38 jiwa/km2.
Jadi untuk menggali potensi Pasar tersebut maka dibentuklah Dinas teknis
yang mengurusi permasalahan pasar yakni Dinas Pasar dan Kebersihan Kota
Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palangka Raya.
Dengan terbentuknya Dinas teknis ini diharapkan mampu menciptakan
Pasar yang representatif di kota Palangka Raya dan menggali potensi Pasar
yang ada seoptimal mungkin guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari
sektor Pasar.
37
38
Adapun visi dan misi bidang pasar yaitu:
Visi
Mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman.
Misi
a. Meningkatkan aspek pelayanan kepada masyaraka melalui mutu hasil kerja
yang memuaskan.
b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan melalui implementasi program-
program pembangunan daerah.
c. Meningkatkan aspek prasarana sarana pasar sebagai salah satu utilitas
perkotaan.
d. Meningkatkan Asli Daerah dengan memaksimalkan retribusi pasar, retibusi
sewa tanah dalam pasar dan sewa blok, sebagai wujud kemampuan
pemerintah daerah untuk membiayai otonomi daerah.
e. Meningkatkan peranan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
pengembangan pasar.
2. Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya
Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan melalui kerjasama
orang-orang yang terlibat didalamnaya mekanisme yang menggambarkan pola
hubungan antara berbagai fungsi, wewenang, dan tanggung-jawab dituangkan
dalam suatu stuktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pasar
dan Kebersihan Kota Palangka Raya yaitu:
39
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KOTA PALANGKA RAYA
Manuel Notanubun, SH, MM 1. Subag Umum dan
Kepegawaian 2. Subag Keuangan 3. Subag Perencanaan
KADIS
3 2 1
UPT
SEKRETARIS KEL. JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH KEPALA BIDANG KEBERSIHAN KAPALA BIDANG PASAR
Kepala Seksi Kebersihan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Modern Kepala Seksi Limbah Padat
Kapala seksi Angkutan Dan Kepala Seksi Limbah Cair
Kepala Seksi Pengembangan Pasar
Tradisional
Kepala seksi Pemeliharaan dan
Perawatan Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengolahan
Limbah
Kepala Seksi Penertiban Pasar
39
40
STRUKTUR BIDANG PASAR 2010 DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KOTA PALANGKA RAYA
Manuel Notanubun, SH, MM Baruan, SE DIANTO, SE LASIMUN DUMA HARUNA
KADIS
KABID PASAR
KASI PASAR PEMERINTAH KASI PASAR SWASTA KASI PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PASAR
40
41
3. Data Pegawai pada Bidang Pasar Kota Palangka Raya
Jumlah pegawai pada Bidang Pasar Kota Palangka Raya saat ini
sebanyak 15 orang, 13 orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 3
orang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap, yang terdiri dari 1 orang Kepala
Bidang, 3 orang Kepala Seksi dan 11 orang Pelaksana. Untuk lebih jelasnya
komposisi pegawai dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4.1
Nama –Nama Staf Bidang Pasar Tahun 2010
No Nama-Nama/ NIP Pangkat/
Golongan Jabatan
1 Baraun, SE
NIP.196323 198903 1 017 Pembina IV/a
Kepala Bidang
Pasar
2 Duma Haruna
NIP. 19631118 198503 1 007 Penata III/c
Kepala Seksi
Pembinaan dan
Penertiban Pasar
3 Lasimun
NIP. 19620520 198303 1 025
Penata Tk I
III/d
Kepala Seksi
Pasar Swasta
4 Dianto, SE
NIP. 19640602 198603 1 028
Penata Tk I
III/c
Kepala Seksi
Pasar Pemerintah
5 Arus Wasilah, ST
NIP. 19780302 200701 2 010
Penata Muda,
III/b Pelaksana
6 Meliana Simbolong, SE
NIP. 19760920 200701 2 004
Penata Muda,
III/a Pelaksana
7 Frita Fatima, SE
NIP. 19830404 201001 2 044 III/a Pelaksana
8 Gustian
NIP. 19680817 199803 1 014
Pengatur Tk.
I,II/d Pelaksana
10 Mariuh Mantuh Pengatur, II/c Pelaksana
42
NIP. 010 210 866
11 Syarifudin
NIP. 19591021 198601 1 004
Pengatur Muda,
II/a Pelaksana
12. Doni Pujianto
NIP. 19780606 199903 1 007 II/c Pelaksana
13
Pegawai Tidak Tetap:
a. Roberto
b. Aprinova Natalia
c. Komala Cita Dewi,
SH
Pelaksana
Sumber Data: “Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2012”
Tabel 4.2
Komposisi Pegawai pada Bidang Pasar Kota Palangka Raya
No Jabatan Keterangan
1 Kepala Bidang 1 orang
2 Kepala Seksi 3 orang
3 Pelaksana 11 orang
Jumlah 15 orang
Sumber Data: “Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2012”
43
Tabel 4.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Keterangan
1 S1 6 orang
2 SLTA 8 orang
3 SD 1 orang
Jumlah 15 orang
Sumber Data: “Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2012”
Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pangkat
No Golongan/ Pangkat Keterangan
1 Pembina (IV/a) 1 orang
2 Penata Tk I (III/d) 2 orang
3 Penata (III/c) 1 orang
4 Pelaksana 11 orang
Jumlah 15 orang
Sumber Data: “Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, 2012”
44
Tabel 4.5
Nama-Nama Pengurus Pasar Kota Palangka Raya
No Lokasi Pasar Nama-Nama Keterangan
1 Ketua Umum Pasar Besar
a. Pasar Blauran
b. Pasar Baru A
c. Pasar Baru B
d. Pasar Lombok
e. Pasar Payang Sari
f. Pasar Citra Raya
g. Pasar Pahandut Jaya
h. Pedagang Emas
i. Pedagang Pasar Bukit Raya
H.Muchran M
Ramayun
M.Rusli A. Gani
H.Mas’ud
Sarif Rosadi, Amd
H.Syamsuri
H.Anang Nasir
Abdul Wahab
H.Ermas
H.Hamidan
Pasar Swasta
j. Pasar Subuh
i. Blok Mini Wilayah Pasar
Besar
CV. Tana Utama, Suhardi
Lentam, Armadi Lentam,
Bundo E.Djahan
Pemerintah Kota Palangka
Raya
Pengelola Blok
Pasar Swasta
Milik Pemerintah
Kota Palangka
Raya
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Grosir Jalan Seram
Pasar Kahayan
a. Pertokoan Blok “L”
b. Pertokoan Primkopad
c. Pasar KUDP
Pasar Kameloh
Pertokoan Jalan A. Yani
Pasar Datah Manuah
Pasar Rajawali
Pasar Tangkiling
Pasar Banturung
Saiful Bahri
H.Noorjani
H.Lamran
H.Makmur Armi
H.Marhaban
Satria, SE
Mukjidin
Solon Zevelston
Garinda Jamin
Badul Belut (LKK
Tangkiling)
Pengelola
Milik Pemerintah
Kerjasama
Milik TNI-AD
Milik Pemerintah
Milik Pemerintah
Pasar Kerjasama
Milik Pemerintah
Milik Swasta
Milik Pemerintah
Milik Pemerintah
45
10.
11.
12.
13.
Pasar Cafe Tenda Jl. Yos
Sudarso
Jl. Cristopel Mihing
Garuda
Jl. Lambung Mangkurat
LKK Kel. Banturung
H.Sunarto, Jaya Imam,
Lugiman Pakhrul Jani dan
Alexander Zen
Asmuni
Mohtar Balelo
Sajino
Kerjasama
Sumber Data: “Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
B. Hasil Penelitian
1. Data Jumlah pasar di Kota Palangka Raya
Jumlah Pasar yang ada di Kota Palangka Raya sebanyak 22 buah pasar,
yang terdiri dari 11 buah pasar milik pemerintah dengan jumlah blok/lapak
yang berfungsi 1.061 dan jumlah pedagang 1.191 orang pedagang, 4 buah
pasar swasta dengan jumlah blok/lapak yang berfungsi 1.270 dan jumlah
sebanyak 1.254 orang, serta pasar kerjasama berjumlah 7 buah pasar dengan
727 blok/lapak dan 727 pedagang. Untuk lebih jelasnya jumlah pasar yang
ada di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut:
46
Tabel 4.6
GAMBARAN UMUM PASAR DI KOTA PALANGKA RAYA
NO Nama Pasar Jumlah
Blok/Lapak (buah/unit)
Kondisi Jumlah
pedagang (orang)
Keterangan Berfungsi (buah)
Tidak berfungsi
(buah)
1. Pasar Milik Pemerintah Kota
1.598 1.061 537 1.191 11 buah
pasar 2. Pasar swasta 1.965 1.270 695 1.254 4 buah pasar
3. Pasar Kerjasama
727 727 - 727 7 buah pasar
Jumlah 4.290 3,058 1.232 3.172 22 buah pasar
Supermarket/Swalayan/ Dept. Store
1. Pemerintah - - - - 2. Kerjasama 2 2 - - 3. Swasta 8 8 - - Jumlah 10 10 - - Ruko/Toko
1. Pemerintah 11 11 - 2. Kerjasama 132 132 - 3. Swasta 4.540 3.978 564 1.335 Jumlah 4.683 4.121 564 1.335
Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
47
Tabel 4.7
PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
No Nama Pasar Alamat Jumlah
Blok/lapak
Kondisi Jumlah
pedagang (orang)
Kecamatan Berfungsi (buah)
Tidak Berfungsi
(buah)
1. Blok Mini Pasar besar Jl. Jawa-Halmahera
65 65 - 65 Pahandut
2. Pasar Kameloh Jl. A. Yani 120 37 83 37 Pahandut
3. Pasar Kahayan Tradisional Modern Blok Babi
Ji. Tjilik Riwut Km 1,5
592
20
588
20
4 -
588
20 Jekan Raya
4.
Blok Pertokoan Pasar Kahayan
a. Bertingkat b. Tidak bertingkat c. Blok toko buah d. Blok babi e. Los PKL
Tahap pembangunan
Ji. Tjilik Riwut Km 1,5
46 145 20 18 5
- - - - -
46 145 20 18 5
- - - - -
Jekan Raya
5. Kalimantan Urban Development Project (KUDP)
Ji. Tjilik Riwut Km 1,5
118 115 3 115 Jekan Raya
6. Pasar Datah Manuah 1. a. Bertingkat
Jl. Yos Sudarso
50
-
50
50
Jekan Raya
48
b. blok sayur dan ikan c. blok babi
(belum diserahkan Perindagkop) 2. blok sementara
64 16
80
- -
80
64 16 -
64 16
80
7. Pasar Tangkiling
a. toko b. lapak
Tangkiling
10 46
10 46
- -
10 46
Bukit Batu
8. Pasar Mingguan Banturung
Banturung 15 15 - 15 Bukit Batu
9. Pasar Takaras Betuk Brunai 5 - 5 - Rakumpit
10. 11.
Pasar burung Pasar Kalampangan
Temanggung Tilung Kalampangan
36
- 36 - Jekan Raya
a. dibangun Pemkot b. Disperindagkop c. LKK Kelurahan
16 26 85
- -
85
16 26
- -
Sabangau
JUMLAH
1.598 1.061 537 1.191
Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
49
Tabel 4.8
PASAR MILIK SWASTA/ PERORANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
No Nama Pasar Alamat Jumla
Blok/Lapak (buah)
Kondisi Jumlah
Pedagang (orang)
KecamatanBerfungsi (buah)
Tidak Berfungsi
(buah) 1. Pasar Besar
a. Pasar Subuh - Suhardi Lentam - CV. Tana Utama - Armadi Lentam
b. Tampung Untung c. Bukit Raya d. Pasar Baru A e. Pasar Baru B f. Pasar Payang
Pasar Kameloh (BBM) Pasar Rakyat Depan PU Pasar Rajawali
Jl. Sumatra Jl. Sumatra Jl. Sumatra Jl. Jawa Jl. Lombok Jl. Sumatra-Jl. Jawa Jl. Halmahera-Jl. Jawa Jl. Halmahera-Jl. Jawa Jl. A. Yani Jl. S. Parman Jl. Rajawali
140 600 41 139 230 200 200 121 108 66 120
50 184 41 48 230 200 195 81 108 63 70
90 416
- 91 - - 5 40 - 3 50
50 184 41 48 84 200 195 81 108 63 70
PahandutPahandutPahandutPahandutPahandutPahandutPahandutPahandutPahandut
Jekan RayaJekan Raya
Jumlah 1.965 1.270 695 1.124 Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
50
Tabel 4.9
SUPER MARKET/DEPARTMENT STORE/SWALAYAN
No Nama Pasar Alamat Jumla Blok/Lapak (buah)
Kondisi Jumlah Pedagang (orang)
Kecamatan Berfungsi (buah)
Tidak Berfungsi (buah)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pasar Blauran Pasar Grosir (mobil) Warung Tenda Tanaman Hias dan Holtikultura Tanaman Hias dan Holtikultura Kios Warung Terminal
Jl. Jawa-Jl. Halmahera Jl. Seram Jl. Yos Sudarso Jl. Garuda Jl. Lambung Mangkurat Jl. Cristopel Mihing Jl. Tjilik Riwut Km 8
307 70 210 27 23 66 24
307 70 210 27 23 66 24
- - - - - - -
307 70 210 27 23 66 24
Pahandut Pahandut Jekan Raya Jekan Raya Jekan Raya Jekan Raya Jekan Raya
Jumlah 727 727 - 727 Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
51
Tabel 4.10
SUPER MARKET/ DEPARTMENT STORE/ SWALAYAN
No Nama Alamat Jumlah (unit)
Kondisi Kepemilikan
Berfungsi Tidak
Berfungsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Citra Raya Sendy’s swalayan Telaga Biru Barata Dept Store LCC Talens Palangka Mall Togoyo Mega Top Mega Mart
Jl. Let. D. Sugondo Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. Diponegoro Jl. Tjilik Riwut Jl. Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso Jl. Rajawali
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - -
Swasta Swasta Swasta
Kerjasama Swasta Swasta
Kerjasama Swasta Swasta Swasta
Jumlah 10 10 Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
51
52
Tabel 4.11
RUKO/TOKO/WARUNG/KIOS
No Lokasi Jumlah Kondisi
Kepemilikan Ruko Toko Warung berfungsi
Tidak berfungsi
1. Jl. Tjilik Riwut dan sekitarnya
284 424 258 877 89 Swasta
2. Ruko Blok L 29 - - 29 - Kerjasama 3. Jl. Tjilik Riwut Km 1,5 - 55 - 55 - Primkopad 4. Jl. Rinjani dan sekitarnya - 22 5 27 - Swasta 5. Jl. Kutilang dan Jl. Punai 5 22 9 36 - Swasta 6. Jl. Antang dan jl.
Tangkasiang - 69 3 45 27 Swasta
7. Jl. Garuda dan sekitarnya 10 15 1 26 - Swasta 8. Jl. Tingang dan sekitarnya 2 25 7 34 - Swasta 9. Kawasan Bukit Tunggal 5 26 14 35 10 Swasta 10. Kawasan terminal 8 4 62 14 50 30 Swasta 11. Bumi Palangka 4 51 12 51 16 Swasta 12. Jl. Mendawai 11 74 88 162 11 Swasta 13. Kawasan Bukit Hindu 25 143 236 383 21 Swasta 14. Kawasan Unpar 3 6 50 56 3 Swasta 15. Kawasan Bukit Raya - 20 52 66 6 Swasta 16. Jl. Beliang - 54 37 66 25 Swasta 17. Jl. Rajawali 109 389 100 524 74 Swasta 18. Jl. Bukit keminting 8 39 32 47 32 Swasta
53
19. Jl. Tingang dan sekitarnya 4 34 38 62 14 Swasta 20. Jl. Yos Sudarso 7 110 75 188 4 Swasta 21. Jl.RTA Milono 142 123 310 559 16 Swasta 22. Jl. Pangeran Diponegoro 23 14 36 73 - Swasta 23. Jl. Pangeran Diponegoro - 18 - 10 8 Primkopad 24. Jl cempaka dan sekitarnya 19 41 62 122 - Swasta 25. Jl. Karet dan sekitarnya 56 43 78 167 10 Swasta 26. Jl. Pinus dan sekitarnya 59 39 49 147 - Swasta 27. Jl. Seth Adj dan sekitarnya 80 171 146 388 9 Swasta 28. Jl. Seth Adj - 123 - 123 - Primkopad 29. Kawasan panurung 31 18 74 111 12 Swasta 30. Jl. Mahir Mahar 12 8 19 31 8 Swasta 31. Jl. Tambun Bungai dan
sekitarnya 26 34 29 89 - Swasta
32. Jl. H. Ikap dan Jl. Kartini - 12 27 39 - Swasta 33. Jl. Galaxi - 19 17 31 5 Swasta 34. Kawasan Tunjung Nyahu 5 41 91 137 - Swasta 35. Jl. G. Obos 27 145 105 246 31 Swasta 36. Jl. Raden Saleh dan Jl. C.
Bangas - 35 18 50 3 Swasta
37. Jl. Temanggung Tilung - 137 68 177 28 Swasta 38. Jl. Bangas Permai - 15 12 27 - Swasta 39. Flamboyan Bawah - - 37 37 - Swasta 40. Jl. A. Yani Flamboyan Atas 74 - - 74 - Kerjasama 41. Jl. A. Yani 51 180 20 236 15 Swasta
54
42. Jl. S. Parman - 29 - 29 - Kerjasama 43. Jl. S. Parman 32 27 14 67 6 Swasta 44. Jl. Murjani dan Jl. Bali 56 14 - 63 7 Swasta 45. Jl. Arut - 3 9 11 1 Swasta 46. Jl. Irian, Jl. Sulawesi, Jl.
Kalimantan dan Jl. Jawa 47 44 44 126 9 Swasta
47. Jl. Darmosugondo dan sekitarnya
130 20 17 149 18 Swasta
48. Jl. Sumbawa, Jl. Nias, Jl. Bali dan Jl. Riau
12 22 46 75 5 Swasta
49. Jl. Halmahera, jl. Sumatra, Jl. Batam
- 75 48 112 11 Swasta
50. Tangkiling dan Banturung - 58 88 - - Swasta Jumlah 1.392 3.148 2.495 6.337 578 Sumber Data: “ Profil Pasar Kota Palangka Raya 2010”
55
2. Evaluasi
Pada penelitian ini yang menjadi acuan dalam Mengevaluasi Pemungutan
Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menurut
pendapat Bridgman dan Davis, yaitu secara umum Evaluasi kinerja kebijakan
tersebut mengaju pada empat indikator pokok yaitu indikator input, proses,
output dan outcomes.
a. Input (Masukan)
Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah Indikator input
memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-
bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan indikator
input ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang, atau infrastruktur
lainnya.
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam penelitian ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud
adalah Petugas Pemungut Retribusi itu sendiri. Pemungut Retribusi
adalah orang yang bertugas memungut tarif Retribusi Pasar langsung
dari para pedagang. Dan untuk saat ini Petugas Pemungut Retribusi
Pasar yang ada di Kota Palangka Raya jika di lihat dari dari segi
kualitas Sumber Daya Manusianya sudah cukup baik. Hal itu seperti
yang di ungkapkan oleh Kepala Seksi Pasar Pemerintah.
. . .menurut saya, untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah Pemungut Retribusi Pasar sudah cukup baik. Terutama
56
untuk Petugas Pemungut Retribusi yang lama, karena mereka sudah memahami Peraturan Daerah yang ada dan juga tentang penggunaan/fungsi karcis pada saat pemungutan retribusi dan yang paling penting adalah para Pemungut ini sudah bisa membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang. Sehingga sampai saat ini, tidak pernah ada masalah atau komplen dari para pedagang… Dianto, SE (wawancara, 5 Februari 2013)
Meskipun dilihat dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemungut Retribusi Pasar ini cukup baik, namun yang jadi masalah
dalam melakukan Pemungutan Retribusi adalah jumlah para Petugas
Pemungut Retribusi Pasar dilapangan masihlah kurang. Hal itu seperti
yang telah di ungkapkan oleh Kepala Seksi Pasar Pemerintah, yaitu:
. . . untuk jumlah pemungut Retribusi Pasar di lapangan idealnya masih kurang. Untuk saat ini jumlah Petugas Pemungut Retibusi atau pengelola yang terdaftar di Dinas Pasar dan Kebersihan berjumlah 23 orang. . . Dianto, SE (wawancara, 5 Februari 2013)
2. Tarif Retribusi
Pungutan retribusi dilakukan terhadap pedagang yang menempati
lokasi fasilitas pemerintah atau yang diizinkan oleh Pemerintah
Daerah. Selain itu pungutan retribusi sewa blok dilakukan terhadap
pedagang yang menempati fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah.
Dalam sistem pemungutan Retribusi Pasar ada dua jenis Retribusi di
bidang pelayanan pasar yang dipungut Pemerintah Daerah:
a. Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional
b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
57
Adapun besarnya nilai pungutan, dipungut berdasarkan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04
tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar untuk tahun
2010 sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yang
menjadi dasar pemungutan Retribusi adalah Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan pada Pasal 09. Hal ini dikemukan
langsung oleh Kepala Seksi Bidang Pasar dalam kegiatan wawancara
sebagai berikut:
. . . adapun yang menjadi dasar dalam penarikan atau pemungutan Retribusi Pasar adalah Peraturan Daerah, namun Pemungutan Retribusi Pasar di lapangan tidak harus kaku artinya harus ada kesepakatan antara Pemungut Retribusi Pasar dan Pedagang dalam menentukan jumlah Retribusi yang dibayar. Misalnya Retribusi untuk toko/kios, menurut Peraturan Daerah dikenakan Rp. 1.200, tapi di pungut Rp. 1000 oleh pemungut Retibusi, hal tersebut tidak apa-apa asalkan ada kesepakatan antara pedagang dan pemungut Retribusi . . .Dianto, SE (wawancara, 23 Januari 2013) Untuk lebih jelasnya stuktur dan besarnya tarif Retribusi dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
58
Tabel 4.12
Tarif Retribusi Pasar Tahun 2010
Struktur besarnya tarif berdasarkan jenis fasilitas pasar yang
digunakan
Jenis Bangunan Tarif/ Hari
Kios Rp. 750
Lapak Rp. 500
Halaman
Pelantaran Rp. 350
Sumber: Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar
Tabel 4.13
Tarif Retribusi Pasar Tahun 2011-2013
Struktur besarnya tarif berdasarkan jenis fasilitas pasar yang
digunakan
Jenis Bangunan Tarif/ Hari
Kios Rp. 1.200
Lapak Rp. 800
Halaman Pelantaran Rp. 500
Sumber: Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan
59
Jika melihat dari Peraturan Daerah yang telah dibuat Pemerintah
mengenai jumlah tarif Retribusi Pasar yang dibayarkan oleh pedagang
kepada Pemerintah, hal itu masih wajar atau pantas dengan fasilitas
yang telah di sediakan oleh Pemerintah. Hal itu di tunjang oleh hasil
wawancara kepada Kepala Seksi Pasar pemerintah yang berbunyi,
yaitu:
. . . untuk acuan pemungutan Retribusi Pasar adalah peraturan daerah, sedangkan Peraturan Daerah produk Pemerintah yang telah di ajukan dan telah di sepakati oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat. Jadi saya kira, masih relevanlah tarif Retribusi itu dipakai karena jumlah tarifnya juga kecil. . . Dianto, SE (wawancara, 5 Februari 2013). Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pedagang sembako, yaitu:
. . . saya tidak keberatan dipungut Retribusi Pasar Rp. 1.000,-/harinya.
Karena menurut saya tarif tersebut cukup terjangkaulah buat kami para
pedagang. . .Epi (wawancara, 4 Februari 2013).
3. Sarana dan Prasarana Pasar
Sarana dan prasarana pasar merupakan salah satu faktor penting dalam
menunjang untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari Retribusi
Pasar.
Untuk sarana dan prasarana Pasar di Kota Palangka Raya, berdasarkan
observasi di lapangan sebagian sudah cukup memadai. Hal serupa juga
diungkapkan oleh Kepala Seksi Bidang Pasar Pemerintah pada saat
wawancara, yaitu:
60
. . . untuk sarana dan prasarana pasar, terutama untuk Pasar Pemerintah
sebagian sudah cukup memadai. Seperti contoh, Pasar Kahayan, yang
sekarang sudah baik. . .Dianto, SE (wawancara, 5 Februari 2013)
b. Process (Proses)
Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah
kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada
masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari
metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik
tersebut.
1. Sistem Pemungutan Retribusi
Sistem pemungutan Retribusi Pasar adalah tata cara dalam pemungutan
terhadap retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang.
Adapun pungutan Retribusi Pasar dan Kebersihan di Kota Palangka
Raya terhadap objek berjumlah 3.094 pedagang. Dan pemungutan
Retribusi Pasar bekerjasama dengan pengurus pasar dan kelompok
masyarakat/ orang pribadi sebagai pemungut yakni dengan jumlah 23
orang pemungut Retribusi Pasar, dan 10 orang pemungut Retribusi
sewa blok. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan pada kegiatan
wawancara yang menyebutkan bahwa:
. . .sistem penarikan Retribusi Pasar dengan memakai sistem kontrak,
dengan diserahkan kepada pihak ketiga dan kontrak tersebut
61
diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan … Dianto, SE (wawancara, 23
Januari 2013).
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Pasar, yaitu:
. . . untuk pemungutan Retribusi Pasar dilapangan, pemerintah melakukan kerja sama kepada para masyarakat melalui kontrak yang telah disepakati. Sedangkan untuk upah atau honor untuk para pemungut Retribusi Pasar berasal dari jumlah Retribusi Pasar yang sudah disepakati dalam kontak dengan besarannya berjumlah 60% buat Pemerintah Daerah dan 40% untuk pemungut Retribusi Pasar dari nilai kontrak yang telah disepakati. . . Baraun, SE (wawancara, 29 Januari 2013).
2. Prosedur Pemungutan Retribusi
Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar dimaksudkan, bagaimana
seorang petugas pemungut Retribusi atau pengelola melakukan
Pemungutan Retribusi Pasar kepada para pedagang.
Sesuai keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Bidang Pasar
Pemerintah Kota Palangka Raya, sesorang pengelola atau pemungut
Retribusi Pasar haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan
Kota Palangka Raya, seperti:
a. Pengelola Retribusi Pasar harus mempunyai surat kontrak yang
telah disepakati dengan Dinas Pasar dan kebersihan Kota Palangka
Raya.
b. Pengelola harus mengerti tentang isi Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pasar.
62
c. Jika pemungutan didelegasikan kepada seseorang, maka harus
membuat surat penugasan densgan diketahui oleh pihak Dinas Pasar
dan Kebersihan Kota Palangka Raya.
d. Pemungutan Retribusi Pasar harus menggunakan karcis yang telah
disediakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya.
3. Ketentuan Sanksi
Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang
bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli
Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah
sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber Penerimaan Daerah
sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban
belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan
kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga
kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
dapat dilaksanakan. Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya dalam
menggali sumber Pendapatan Daerah khususnya Retribusi Pasar
diharapkan agar lebih efisien, efektif dan produktif sehingga dapat
memberikan Kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
63
Adapun yang menjadi dasar pengenaan Retribusi Pasar di Kota
Palangka Raya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dalam
pengelolaan Retribusi Pasar dan pemungutan Retribusi Pasar adalah
Peraturan Daerah yaitu: untuk tahun 2010 Retribusi Pasar didasarkan
pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2009
tentang Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar sementara untuk tahun
2011 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir
dan Pertokoan.
Dalam pemungutan Retribusi Pasar sering kali mengalami hambatan-
hambatan atau pelanggaran-pelanggaran. Untuk mengantisipasi adanya
bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, maka dibuatlah sanksi-sanksi
seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir
dan Pertokoan. Hal tersebut bias dilihat dalam Pasal 17 dan Pasal 30
yang disebutkan bahwa:
a. Sanksi Administrasi (Pasal 17)
1. Dalam hal wajib Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar pemerintah
tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
sekenanya sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi dan sewa blok yang terutang atau kurang
64
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD).
2. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Pasar dan
Sewa Blok Pasar dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Pasar
dan Sewa Blok Pasar harus melunasi Retribusi Pasar dan Sewa
Blok pasar yang terhutang.
4. Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ini dilakukan pejabat yang ditunjuk.
b. Ketentuan Pidana (Pasal 30)
1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan
negara.
65
Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara Kepala Seksi Bidang
Pasar Pemerintah, yang berbunyi:
. . . meskipun menurut Peraturan Daerah, bagi para pedang yang tidak membayar Retribusi Pasar dikenakan sanksi, namun hal tersebut sulit untuk diterapkan atau dilakukan kepada para pedagang. Yang terpenting adalah pihak Dinas Pasar tidak pernah bosannya untuk memberi pemahan atau penjelasan untuk meminta kesadaran para pedagang untuk membayar Retribusi, karena tugas Pemerintah adalah membina masyarakatnya. Dan kalaupun ada pedagang yang tidak membayar Retribusi Pasar,setelah diberi peringatan atau dipanggil maka izin usahanya bisa dicabut sebagai konsekuensi yang harus diterima pedagang tersebut karena tidak membayar retribusi, dan selama ini di Kota Palangka Raya belum ada pedagang yang dikenakan sanksi tersebut . . Dianto, SE (wawancara, 23 Januari 2013)
c. Output (Hasil)
Sementara indikator output (hasil), memfokuskan penilaian pada
hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan
publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti
program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah terkover dalam
kebijakan tertentu, demikian seterusnya.
Penelitian ini mengambil setting lokasi di Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya. Adapun hasil dari kebijakan yang dibuat
oleh Pemerintah yaitu untuk mengatur tentang Retribusi Pasar adalah
jumlah Realisasi Retribusi Pasar yang berhasil dipungut dari para pedagang.
Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya mengacu pada data
Realisasi Retribusi Pasar selama 3 (tiga) tahun terakhir saja, yaitu dengan
66
objek penelitian adalah jumlah Retribusi Pasar dimulai tahun 2010 sampai
dengan 2012.
Dari data hasil penelitian juga diketahui bahwa jumlah pasar yang ada
di Kota Palangka Raya sebanyak 22 buah pasar, yang terdiri dari 11 buah
pasar milik pemerintah dengan jumlah blok/lapak yang berfungsi 1.061 dan
jumlah pedagang 1.191 orang pedagang, 4 buah pasar swasta dengan jumlah
blok/lapak yang berfungsi 1.270 dan jumlah sebanyak 1.254 orang, serta
pasar kerjasama berjumlah 7 buah pasar dengan 727 blok/lapak dan 727
pedagang.
Adapun Pungutan Retribusi Pasar dan Kebersihan di Kota Palangka
Raya terhadap objek berjumlah 3.094 pedagang. Dan Pemungutan Retribusi
Pasar bekerjasama dengan pengurus pasar dan kelompok masyarakat/ orang
pribadi sebagai pemungut yakni dengan jumlah 23 orang Pemungut
Retribusi Pasar, dan 10 orang Pemungut Retribusi sewa blok.
Data Realisasi Retribusi Pasar mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012,
yaitu:
67
Table 4.14
Realisasi Retribusi Pasar
No Jenis
Penerimaan
Tahun
Anggaran Target Penerimaan
1.
Retribusi
Pasar
2010 450.000.000 284.018.750
2. 2011 450.000.000 205.521.550
3. 2012 450.000.000 233.653.850
Dari tabel 4.14 diketahui bahwa, selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Realisasi Retribusi Pasar
tidak pernah mencapai target Retribusi yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat
dari Realisasi Retribusi Pasar, yaitu untuk tahun 2010 Realisasi Dari
Retribusi Pasar sebesar Rp.284.018.750 dari yang ditargetkan yaitu sebesar
Rp.450.000.000 dan tahun 2011 Realisasi dari Retribusi Pasar sebesar Rp.
205.521.550 dengan target yang telah ditentukan sebesar Rp. 450.000.000
sedangkan untuk 2012 Realisasi dari Retribusi Pasar sebesar Rp.
233.653.850 dari target Retribusi Pasar sebesar Rp. 450.000.000. Dan dari
tabel tersebut juga diketahui target Retribusi yang diharapkan tidak tercapai,
hal itu disebabkan karena beberapa macam kendala yang dihadapi pada saat
penarikan atau Pemungutan Retribusi Pasar, seperti:
a. Kesadaran pedagang masih rendah untuk membayar Retribusi.
68
b. Retribusi daerah sifatnya tidak mengikat
c. Penarikan atau pemungutan Retribusi Pasar tidak tepat waktunya,
misalnya pada saat pemungutan dilakukan oleh petugas Retribusi ada
toko yang masih belum buka.
d. Kurangnya informasi atau data tentang jumlah Potensi Retribusi Pasar
(jumlah pedagang) yang ada.
Hal itu seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pasar dan
Kepala Seksi Bidang Pasar , yaitu:
. . . faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan Retribusi Pasar adalah: pertama, kesadaran pedagang masih rendah dalam membayar Retribusi; kedua Retribusi sifatnya tidak mengikat dan penarikan Retibusi tidak tepat waktunya. . .Dianto, SE (wawancara, 23 Januari 2013).
. . .selain kurangnya pengetahuan pedagang tentang membayar
Retribusi Pasar, adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Retribusi Pasar adalah jumlah potensi Retribusi Pasar (pedagang) belum tahu. . . Baraun, SE (wawancara, 29 Januari 2013).
Sedangkan untuk data kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data realisasi
Retribusi Pasar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2012, yaitu:
69
Tabel 4.15
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
No Tahun Realisasi
Retribusi Realisasi PAD Persentasi (%)
1. 2010 284.018.750 25.815.783.567,08 1,10
2. 2011 205.521.550 30.200.752.807,56 0,68
3. 2012 233.653.850 47.029.621.283,35 0, 49
Dan dari tabel 4.14 tersebut diketahui bahwa Kontribusi Retribusi
Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil. Hal tersebut
didukung dengan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bidang Pasar, yang
berbunyi sebagai berikut:
. . . selama beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan atau peningkatan jumlah Retribusi Pasar tidak terlalu signifikan. Artinya peningkatan jumlah Retribusi Pasar relatif masih datar meskipun tidak mengalami penurunan pendapatannya. Dan menurut saya, Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal dengan kata lain masih kurang. . .Dianto, SE (wawancara, 23 Januari 2013)
d. Outcomes (Dampak)
Dan terakhir indikator outcomes (dampak) memfokuskan pada
pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang
terkena kebijakan.
70
Adapun masyarakat yang terkena langsung kebijakan Retribusi Pasar
adalah para pedagang yang ada di Kota Palangka Raya. Berbicara mengenai
dampak, pasti ada 2 (dua) hal yang ditemukan, yaitu dampak positif dan
dampak negatif.
Untuk dampak negatifnya, karena sifat Retribusi Daerah sifatnya
tidak mengikat dan kurangnya pengetahuan pedagang tentang wajib
membayar Retribusi Pasar, maka menyebabkan Retribusi Pasar tidak
pernah mencapai target yang diharapkan.
Sedangkan dampak positifnya, masyarakat khususnya para pedagang
ikut berpartisifasi dalam pembangunan daerah. Yaitu, melalui jumlah
Pungutan Petribusi Pasar yang telah di bayarkan kepada Pemerintah. Hal itu
seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Bidang Pasar Pemerintah pada
kegiatan wawancara, yaitu:
. . . adapun manfaat dari Retribusi Pasar bagi pedagang, secara khusus tidak ada. Namun dengan pedagang membayar Retribusi Pasar setidaknya mereka ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangun daerah. Sedangkan bagi Pemerintah, pastilah ada manfaat dari Retribusi Pasar yang dibayarkan daerah yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga nantinya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itulah Daerah bisa membiayai pembangunan di Daerahnya. . . Dianto, SE (wawancara, 6 Februari 2013).
Dan masyarakatpun khususnya para pedagang tidak merasa keberatan
atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mengenai Retribusi
Pasar yang harus mereka bayar. Hal itu di ungkapkan salah satu pedagang
jasa (penjahit), melalui kegiatan wawancara yang berbunyi seperti berikut
ini:
71
. . .karena itu sudah aturannya, mau tidak mau harus bayar. Lagipula jumlahnya masih kecil jadi masih bisa dijangkau oleh kami para pedagang. Jadi intinya kami tidak keberatan atas pungutan tersebut, karena jumlahnya masih kecil. . . Salimah (wawancara, 6 Februari 2013)
C. Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli (PAD) di
Kota Palangka Raya
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada penulis merasa ada
beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu meliputi hal-hal seperti dibawah ini:
1. Evaluasi Input
Untuk jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah petugas
Pemungut Retribusi Pasar, perlu ada penambahan petugas Pemungut Retribusi
Pasar di lapangan mengingat jumlah pedagang yang ada di Kota Palangka
Raya begitu banyak dan luas Kota Palangka Raya yang begitu luas
wilayahnya. Selain itu perlu ada perbaikan dari sarana dan prasarana pasar
yang ada, meskipun selama ini sarana dan prasarana pasar yang ada sebagian
sudah cukup memadai. Karena sarana dan prasarana merupakan hal yang
penting dalam menarik minat para pedagang untuk berjualan di Pasar yang
telah disediakan oleh Pemerintah. Sehingga, semakin banyak pedagang yang
berjualan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah, maka semakin banyak
pula jumlah Retribusi Pasar yang diterima oleh Pemerintah. Sehingga
kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin
besar pula.
72
2. Evaluasi process
Untuk Pemungutan Retribusi Pasar, ada prinsip-prinsip Pemungutan Pajak
atau Retribusi yang di gunakan. Adapun prinsip-prinsip pemungutan tersebut
lebih dikenal dengan smith’s cannons. Maka dalam penelitian ini, untuk
Mengevaluasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Palangka Raya peneliti
mengacu kepada prinsip-prinsip pemungutan smith’s cannons.
a. Evaluasi terhadap prinsip keadilan (equity)
Tarif Retribusi Pasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, yaitu
untuk tahun 2010 yang menjadi dasar tarif Retribusi Pasar adalah
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar sementara untuk tahun 2011 sampai
2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan. Hal
tersebut berlaku untuk semua pedagang, sesuai dengan fasilitas pasarnya.
Baik itu pedagang yang mendapatkan fasilitas pasar dibagian luar maupun
dalam pasar, atau lingkungan luar pasar. Semua dikenakan tarif yang sama
berdasarkan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan fasilitas pasar yang
digunakan. Selain itu juga jumlah tarif Retribusi Pasar juga masih wajar
atau sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah.
b. Evaluasi terhadap prinsip kepastian (certainty)
Yaitu persyaratan administrasi atau prinsip kepastian hukum, artinya
pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang
73
meliputi tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran
dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan Pemungutan Retribusi
Pasar masih belum tegas, baik dari segi waktu Pemungutan tarif dan
sanksi. Hal itu bisa dilihat, dari hasil penelitian. Dilihat dari segi waktu
Pemungutan Retribusi Pasar, tidak ada kepastian atau kesepakatan antara
pedagang dan Pemungut Retribusi Pasar kapan waktu yang tepat untuk
Pemungutan Retribusi Pasar. Sedangan jika dilihat dari segi tarif
Retribusi, masih belum tegas. Hal itu dikarenakan Retribusi Daerah
sifatnya tidak mengikat dan untuk besarnya tarif Retribusi sedang dan
Pemungut yang dipungut berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan
Pemungut Retribusi Pasar, sehingga jika ada pedagang yang tidak bayar
Retribusi Pasar atau membayar Retribusi Pasar tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan daerah, maka para pedagang tersebut tidak dikenakan
sanksi seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah, dan selam ini belum
pernah ada pedagang di Kota Palangka Raya, yang dikenakan sanksi baik
itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
c. Evaluasi berdasarkan prinsip kelayakan (convenience)
Dalam melakukan Pemungutan Retribusi Pasar, seorang Pemungut
Retribui haruslah menggunakan karcis yang telah disediakan oleh Dinas
Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya dalam melakukan pemungutan.
Sedangkan untuk waktu Pemungutan Retribusi masih perlu ada perbaikan,
74
yaitu kapan waktu yang tepat dalam Pemungutan retribusi dilakukan.
Karena selama ini, pada saat petugas Pemungut Retribusi melakukan
Pemungutan Retribusi ada beberapa toko/kios yang belum buka,
begitupun sebaliknya seperti pasar yang buka pada malam hari, tidak ada
petugas Pemungut Retribusi yang melakukan Pemungutan.
Sedangkan untuk tarif Retribusi sudah sesuai dengan prinsip kelayakan.
Karena tarif Retribusi yang dibayarkan oleh pedagang kepada petugas
Pemungut Retribusi berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan petugas
Pemungut Retribusi, meskipun itu tidak sesuai dengan yang di tentukan
dalam Peraturan Daerah.
d. Evaluasi berdasarkan prinsip ekonomi (economy)
Pasar memiliki eksternalitas positif, sehingga keberadaan Pasar
mendukung efisiensi ekonomi. Pasar merupakan tempat yang tepat untuk
memasarkan hasil produksi dalam daerah, sehingga kegiatan produksi
barang akan terinsentif untuk menghasilkan lebih banyak karena adanya
penyerapan hasil produksi lewat Pasar. Kegiatan transportasi dan jasa
angkut lainnya juga akan berkembang. Bagi penduduk di lingkungan
sekitar Pasar, Pasar menjadi sumber mata pencaharian, antara lain dengan
ikut menjadi pedagang atau sebagai pengelola parker di Pasar tersebut.
Keberadaan Pasar di suatu daerah akan membuat daerah tersebut menjadi
lebih cepat berkembang.
75
Karena manfaat sosial yang ditimbulakan dari Pasar untuk, maka
Pemerintah lebih mengutamakan tujuan untuk menyebarluaskan
pemanfaatan Pasar daripada tujuan mendapatkan laba. Agar para
pedagang terinisiatif untuk ikut berdagang dan memanfaatkan fasilitas
yang telah disediakan Pemerintah di Pasar, maka tarif yang dipungut
kepada pedagang tidak boleh memberatkan mereka, namun juga harus
dapat mencapai cost recovery pengelolaannya. Karena pungutan-pungutan
yang memberatkan akan membuat mereka enggan untuk berdagang,
sehingga tujuan Pasar sebagai pendorong perekonomian daerah tidak
akan tercapai.
Jadi meskipun keberadaan pasar memiliki manfaat secara sosial, namun
manfaat ini belum maksimal dalam mendukung efisiensi perekonomian
Kota Palangka Raya, hal itu dapat dilihat dari jumlah kontribusi Retribusi
Pasar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya yang
masih relatif kecil.
3. Evaluasi output
Selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2012 jumlah Realisasi Retribusi Pasar tidak pernah
mencapai target yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari Realisasi Retribusi
Pasar, yaitu untuk tahun 2010 Realisasi Dari Retribusi Pasar sebesar
Rp.284.018.750 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.450.000.000 dan tahun
2011 Realisasi dari Retribusi Pasar sebesar Rp. 205.521.550 dengan target
76
yang telah ditentukan sebesar Rp. 450.000.000 sedangkan untuk 2012
Realisasi dari Retribusi Pasar sebesar Rp. 233.653.850 dari target Retribusi
Pasar sebesar Rp. 450.000.000.
Dan kenapa hal itu bisa terjadi, karena ada beberapa hambatan yang ditemui
dalam pemungutan Retribusi Pasar tersebut, yaitu:
a. Kesadaran pedagang masih rendah untuk membayar Retribusi.
b. Retribusi daerah sifatnya tidak mengikat
c. Penarikan atau pemungutan Retribusi Pasar tidak tepat waktunya, misalnya
pada saat pemungutan dilakukan oleh petugas Retribusi ada toko yang
masih belum buka.
d. Kurangnya informasi atau data tentang jumlah Potensi Retribusi Pasar
(jumlah pedagang) yang ada.
4. Evaluasi outcomes
Untuk dampak negatifnya, karena ada beberapa masalah yang ditemui dalam
Pemungutan Retribusi Pasar, sehingga target Retribusi Pasar tidak pernah
tercapai dan kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masih kecil.
Sedangkan untuk dampak positif dari kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar
adalah masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam menunjang
Pembangunan Daerah, melalui Retribusi Pasar yang mereka bayar.
77
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut ini:
1. Dalam malaksanakan Pemungutan Retribusi Pasar dilapangan, terdapat
beberapa hambatan. Sehingga perlu adanya Evaluasi baik dari input,
proses,output dan outcomes.
2. Adapun hambatan yang ditemui dilapangan pada saat Pemungutan Retribusi
Pasar dilihat dari segi inputnya adalah seperti kurangnya jumlah tenaga
Pemungut Retribusi pasar, sarana dan prasarana yang sebagian belum
memadai. Sedangkan dari process Pemungutan Retribusi Pasar adalah
kebijakan Retribusi Daerah yang sifatnya tidak mengikat dan ketentuan sanksi
bagi pedagang yang tidak membayar Retribusi Pasar masih tegas dan
kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pedagang tentang wajib
membayar Retribusi Pasar. Sehingga berdampak pada jumlah Realisasi
Retribusi Pasar yang tidak pernah mencapai apa yang telah diharapkan atau
ditargetkan.
3. Selain jumlah Realisasi Retibusi Pasar yang tidak pernah mencapai target
yang diharapkan, akibat lain dari hambatan-hambatan seperti yang dikemukan
77
78
di atas adalah jumlah Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2010 sampai
dengan tahun 2012 cenderung menurun. Hal itu bisa dilihat dari: Realisasi
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
tahun 2010 sebesar 1,10%, sedangkan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing
sebesar 0,68% dan 0,49%.
B. Saran
1. Bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini yaitu Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya perlu melakukan penambahan jumlah
petugas Pemungut Retribusi Pasar yang ada dilapangan.
2. Selain itu Pemerintah Kota Palangka Raya juga harus melakukan perbaikan
sarana dan prasarana pasar, agar para pedagang mau berjualan di tempat yang
telah disediakan oleh Pemerintah sehingga Retribusi yang diterimapun
semakin besar.
3. Untuk pembuat kebijakan, perlu mengubah kebijakan Retribusi Pasar yang
tadinya sifatnya tidak mengikat, diubah menjadi mengikat. Agar para
pedagang mau membayar Retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Dan untuk sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, hendaknya
dilaksanakan dengan tegas agar tidak ada lagi pedagang yang tidak mau
membayar Retribusi Pasar.
79
5. Untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya agar memberikan penyuluhan atau
penjelasan kepada para pedagang agar mau membayar Retribusi Pasar.
80
DAFTAR PUSTAKA
Akdon. 2006. Strategic Management For Educational Management (Manajemen
Strategik untuk Manajemen Pendidikan). Bandung. Alfabeta.
Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Japar. 2004. Evaluasi Program
Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.
Bahry, Zainal. 1996. Kamus Umum, Khususnya Bidang Umum dan Politik. Bandung.
Angkasa.
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). PT Indeks.
Daryanto. 2008. Evaluasi Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.
Balai Pustaka.
Kaho,Josef Riwu. 2005. Prosfek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung. Refika
Aditama.
Meleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya.
Modul Ekonomi Untuk Semester Gasal. CV Hayati Tumbuh Subur.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT Bumi
Aksara.
Panduan Penulisan Skripsi. 2012. Palangka Raya. Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya.
Peraturan Daerah Nomor 03 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan Pertokoan.
Raga, Arjanggi Wisnu. 2011. Skripsi, Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar
di Kabupaten Demak. Surabaya. Universitas Diponegoro.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung. Alfabeta.
81
Sumadi, Suryabrata B.A., M.A., Ed.S., Ph.d. 1983. Metedologi penelitian. Jakarta. PT
Raja Grafindo Persada.
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publi. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
Wiriaatmadja, Rochiati. 2006. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung. Program
Pancasarjna Universitas Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya.
Yani. Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
82
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Eka Mera A
NIM : 09.11.10887
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau
pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan,
maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisan, telah sesuai dengan Pedoman
Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Palangka Raya, Februari 2013
Yang Membuat pernyataan,
Tanda Tangan
Eka Mera A
83
RIWAYAT HIDUP
Eka Mera A dilahirkan di Kumai tanggal 24 Oktober 1990, anak pertama dari
empat bersaudara, anak pasangan dari Bapak Asmara dan Ibu Masniati. Pendidikan
Dasar, Menengah telah ditempuh di Kumai. Tamat SD Negeri 2 Kumai tahun 2003,
dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Kumai dan tamat pada tahun 2006 dan SMA Negeri 1
Kumai pada tahun 2009.
Pendidikan berikutnya di tempuh di Program Studi Administrasi Negara
FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tahun 2009 samapi sekarang.
Selama masih dibangku sekolah aktif dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS), di SMP
pernah menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2001-2002 dan di SMA menjabat
sebagai Bendahara OSIS periode 2007-2008. Selain itu juga pernah aktif
berorganisasi di luar sekolah, Pramuka, Rapala. Di samping itu pernah mengikuti
lomba di bidang pelajaran Bahasa Indonesia Se-Kecamatan Kumai dan menjadi Juara
III.
top related