pendahuluan a. latar belakang - beranda – ppid kota mataram · 2018-07-05 · ... selain...
Post on 10-Mar-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Keluarga merupakan Sumber Daya dan Asset Pembangunan, sebagai asset pembangunan,
keluarga sekaligus menjadi pusat dari Strategi Pembangunan berkelanjutan, selaras dengan amanat
pembangunan yang berorientasi pada People Centered Development. Oleh karenanya pemerintah
terus berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan berbagai aspek
kebutuhan keluarga, yang didalamnya menyangkut fungsi-fungi keluarga yakni pendidikan,
kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian keluarga dan nilai agama, yang kesemuanya
merupakan dasar untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga
Berencana telah melakukan Revitalisasi pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan &
Keluarga Berencana dan sebagai upaya memberdayakan kehidupan keluarga melalui konsep
Keluarga Berkualitas. Revitalisasi tersebut ditempuh dengan menjamin kualitas pelayanan KB
dan Kesehatan Reproduksi serta menghargai dan melindungi hak-hak reproduksi dengan tujuan
menyiapkan keluarga, penduduk dan masyarakat yang maju, mandiri dan berketahanan khususnya
di Kota Mataram, yang selaras dengan Visi dan Misi Kota Mataram yaitu terwujudnya masyarakat
Kota Mataram yang maju, Religius dan Berbudaya.
Keluarga Berencana (KB) merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya
bagi kemajuan suatu bangsa, selain pendidikan dan kesehatan. Undang-undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa
Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta
peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil,bahagia,dan sejahtera.
Komitmen pemerintah Daerah (Pemda Kota Mataram) untuk menggairahkan kembali
pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak
sebagaimana yang tertuang dalam rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD Th.2012-2016)
merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan keluarga. RPJMD Kota Mataram kemudian
menjadi acuan Badan PP&KB Kota Mataram untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Program PP&KB tahun 2013-2017, yang merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pokok program PP&KB di Kota Mataram. Rencana strategis ini kemudian dijabarkan
dan disesuaikan dalam bentuk Rencana Strategis Program PP&KB di Kota Mataram , mengingat
Kota Mataram memiliki kondisi dan permasalahan dalam Program PP&KB yang spesifik.
Situasi dan kondisi kependudukan di Kota Mataram, dengan jumlah keluarga sesuai hasil
pendataan Th.2010 sebesar 92.816 keluarga dengan tahapan keluarga, keluarga pra Sejahtera
10.549 (11,37%), Keluarga Sejahtera tahap I 37.306 Keluarga (40,19%) ; Keluarga Sejahtera II
2
21.425 Keluarga (23,08%) ; Keluarga Sejahtera III 20.219 Keluarga (21,78%) Keluarga Sejahtera
III plus 3.317 Keluarga (3,57%).
Dengan demikian, masalah kependudukan di Kota Mataram memerlukan perhatian dan
penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu
dilakukan guna memperkuat pengelolaan dan pelaksanaan Program PP&KB di Kota Mataram,
dilakukan berbagai Komitmen dengan tokoh-tokoh formal, informal
(TOMA,TOGA,LSOM,KS,KR,Taruna,Pramuka,majelis Taklim dll) dan lembaga profisi
(IDI,IBI,PGRI dll) sehingga mempercepat peningkatan pengetahuan bagi keluarga akan pentingnya
Pemberdayaan Perempuan KB, dan dapat mempercepat serta memperluas akses pelayanan KB,
sehingga diharapkan Keluarga yang ada di Kota Mataram menjadi Keluarga yang Berkualitas,
artinya Maju,Religius dan Berbudaya.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Th.2010. tentang pelaksanaan peraturan
Pemerintah No.8 Th.2008, tentang tahapan,tata penyusunan,pengendalian dan Evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.3 Th.2008,tentang rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Th.2005-2025.
4. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.1 Th.2009 tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Th.2009-2013.
5. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.3 Th.2010,tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029.
6. Peraturan Daerah Kota Mataram No.4 Th.2008 tentang urutan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram.
7. Peraturan Daerah Kota Mataram No.5 Th.2008 tentang pembentukan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
8. Peraturan Daerah Kota Mataram, No: 8 Th.2009 tentang pembentukan susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
9. Peraturan Daerah Kota Mataram No.2 Th.2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2011-2015.
10. SK Walikota Mataram No.27/PERT/2008,Tanggal 8 Agustus 2008 Badan PP dan KB
Kota Mataram.
11. Peraturan Walikota Mataram No. 9 Tahun 2010, 1 April 2010 tentang Pembentukan
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP
TPPO).
3
12. Keputusan Walikota Mataram No.566/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang
pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram.
13. Keputusan Walikota Mataram No.238/III/2010, 29 Maret 2010 tentang Pemebentukan
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
14. Keputusan Walikota Mataram No.276/IV/2010, 10 April 2010 tentang Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAD
PPTPPO) Kota Mataram.
15. Keputusan Walikota Mataram No.581/XII/2010, 20 Desember 2010 tentang
pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Tahun 2010-2013.
C. PP No. 38 Tahun 2007, tentang 81 Urusan Wajib Pemerintah Kab/Kota dalam
pelaksanaan KB al :
1. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
5. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
6. Keserasian dan Kebijakan Kependudukan.
7. Pembinaan.
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
a. Permasalahan
1. Trend Kelangsungan Penggunaan Kontrasepsi (Current Prevalensi
Rate/CPR),belum sesuai dengan yang diharapkan. (70 % dari PUS yang ada).
Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi berbagai aspek terutama pada
penggunaan alokon yang sederhana (Pil,Suntik) maupun tingkat kedisiplinan dan
pembinaan yang belum Optimal.
2. Trend Penggunaan Metode Kontrasepsi.
Sebagian besar dari PUS (Pasangan Usia Subur) menggunakan alat kontrasepsi
yang Hormonal (Suntikan, Pil dan Inplant).
3. Trend Unmetneed.
Ada pergeseran angka yang cukup memprihatinkan dalam kaitannya dengan
unmetneed. Faktor dominan penyebab tingginya angka unmetneed adalah pada
PUS yang tidak ingin mempunyai anak sementara (Spacing) atau berhenti punya
(Limiting) yang tidak menggunakan kontrasepsi. Prinsip dilayani dan terlayani
4
dengan membantu PUS untukmemilih kontrasepsi yang rasional, efektif dan
efesien adalah prioritas yang harus dilakukan.
4. Partisipasi Pria.
Partisipasi Pria ber KB masih rendah, hal ini di sebabkan karena jenis alkonnya
masih terbatas.
5. Median Umur Persalinan Pertama.
Media persalinan pertama mempunyai korelasi yang sangat signifikan dengan
usia kawin pertama. Berdasarkan hasil empat kali SDKI rata-rata persalinan
pertama terjadi pada usia 18,5 tahun, 18,2 tahun, 19,7 tahun dan 20,4 tahun.
Kondisi demikian menggambarkan bahwa telah terjadi kelahiran pada usia muda
yang masuk pada kelompok resiko tinggi baik untuk ibu maupun bayinya,
sekaligus dimungkinkan terjadinya perkembangan penduduk yang besar secara
alami.
6. Angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR).
Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk angka fertilitas menurut kelompok
umur selama periode 2005. Menunjukan kecenderungan menurun. Hal ini
semakin diperkuat berdasarkan hasil SDKI yang mencerminkan terjadinya trend
penurunan TFR dari 2,5 ;2,3.
7. Trend Angka Kematian Ibu dan Bayi.
Trend penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Mataram. Penurunan
trend tersebut dampak dari pada penanganan program terpadu meliputi
optimalisasi program perencanaan kehamilan dan persalinan serta Keluarga
Berencana. Pendarahan, infeksi, partus lama, BBLR tetanus aspikasia dapat
ditekan.
8. Pemahaman dan kesadaran tentang hak reproduksi dan kesehatan reproduksi
remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk
membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga.
b. Isu Strategis
Selain permasalahan tersebut, beberapa isu strategis yang berkaitan dengan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Mataram
perlu mendapatkan perhatian antara lain :
5
1. Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya PTS.
2. Unmet-Need Pelayanan KB dan KR Masih Tinggi.
3. Jumlah Remaja Meningkat dan Kesiapan Berkeluarga Masih Rendah.
4. Kesadaran Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Gender Rendah.
5. Mekanisme Operasional Lini Lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.
6. Kesinambungan dan Kelangsungan Keluarga Berencana, perlu Pembinaan
Berlanjut.
7. Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat/Propinsi dengan Kabupaten / Kota belum
berjalan seperti yang diharapkan.
8. Sinkronisasi Pengelolaan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
9. Kelangsungan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana
(PKB).
10. Kelangsungan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi disetiap tingkatan wilayah.
11. Sarana dan Prasarana Program Belum Memadai.
E. PELUANG
1. Tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke lini lapangan
(RSU,PKM,Polindes,Pokesdes,Posyandu dan Klinik KB).
2. Dukungan politis maupun dukungan operasional program, baik oleh instansi
pemerintah maupun institusi masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh
masyarakat.
3. Tersedianya tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB). Tenaga penyuluh KB ini
merupakan peluang bagi keberhasilan program KB yang dapat berperan sebagai
ujung tombak lapangan.
4. Adanya kelembagaan pengelola program PP dan KB di Kabupaten/Kota.
5. Adanya sistem pengelolaan data dan informasi serta pencatatan dan pelaporan
program KB Nasional yang berkesinambungan dari dusun/desa sampai ketingkat
nasional.
Dengan adanya permasalahan, isu strategis dan peluang tersebut, program PP dan KB di
Kota Mataram perlu : (1) meningkatkan komitmen instansi lintas sektor, tokoh agama,
tokog masyarakat (2) membangun kemitraan yang tulus dan setara dengan berbagai
kalangan ; (3) menggerakkan dan mengelola peran serta masyarakat ; serta (4)
mengembangkan kualitas pengelolaan KB untuk dijadikan modal membangun masa
depan yang lebih baik.
Mengingat tantangan yang semakin komplek, perlu dilakukan upaya untuk menyamakan
persepsi terhadap visi dan misi Kota Mataram oleh seluruh mitra kerja. Disampng itu,
fokus perhatian di Badan PP dan KB ditujukan pada upaya PANCA PROGRAM, yaitu :
6
(1) Penurunan TFR, (2) Pemberdayaan Keluarga, (3) Penguatan lini lapangan dan
akurasi data ; (4) Peningkatan tertib administrasi dan manajemen ; (5) Peningkatan
Sumber Daya Manusia, yang kesemua tersebut di atas untuk mendukung program
prioritas pembangunan di Kota Mataram, yaitu peningkatan Sumber Daya
Manusia,Pemberdayaan ekonomi Rakyat,dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
A. VISI DAN MISI
Dilain pihak,Visinya Pembangunan Kota Mataram 2013-2017 adalah “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU,RELIGIUS DAN BERBUDAYA”
Visi ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur,
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia
Tahun 1945,disamping itu makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah:
a. Kota Mataram adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat kota menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi,termasuk didalamnya seni dan sosial budaya,sehingga kemajuan yang
dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat mataram dan
memiliki kebanggaan sebagai warga Gumi Mataram.
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai
ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antara umat beragama
dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas
yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta
mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan
berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan
yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
Misi
Untuk mencapai Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM
YANG MAJU,RELIGIUS DAN BERBUDAYA maka Pemerintah Kota Mataram telah
menetapkan lima Misi yaitu :
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukan dengan kehidupan
masyarakat yang kondusif,dinamis,dan harmonis.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing
daerah.
7
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berdasarkan prinsip-prinsip datapemerintahan yang baik (Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Mataram tersebut diatas agar dapat dicapai,
maka seluruh SKPD yang ada di Pemda Kota Mataram antara lain Badan PP & KB Kota
Mataram berupaya melakukan tugas fungsinya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat
melalui pengaturan Kelahiran, Pendewasaan Usia Kawin, Ketahana Keluarga dan
Pemberdayaan Keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualias. Sehingga Visi Badan
PP & KB Kota Mataram mengacu kepada Visi dan Misi Pemda Kota Mataram yaitu:
“TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN
2016” dengan Misi di arahkan untuk membangun setiap keluarga di Kota Mataram agar
memiliki anak ideal,sehat,berpendidikan,sejahtera,berketahanan,dan terpenuhi hak-hak
reproduksi melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi,fasilitasi,
perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan
jejaring KB.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013-2017 adalah
meneguhkan kembali dan menjamin kesinambungan program dengan dukungan segenap
mitra kerja (Stake Holder) sehingga Visi pertumbuhan Penduduk Tumbuh Seimbang 2016
dapat terwujud.
Dengan demikian tujuan pokok yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2013-2017 adalah
terwujudnya program dan kelembagaan di daerah yang kuat dan berkesinambungan, serta
adannya dukungan staf, dana, sarana, prasarana yang memadai dari pemerintah Kota
Mataram.
Disamping program dan kelembagaan KB di Kabupaten/Kota yang kuat dan
berkesinambungan, berbagai tujuan program yang ingin dicapai dalam kurun waktu
tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu,
bayi dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
b. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan prilaku positif remaja tentang
kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan
8
reproduksi dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung
upaya kualitas generasi mendatang.
c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan
kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam
kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil
berkualitas.
d. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang
diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam
rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.
2. Sasaran
Sasaran Program PP dan KB di Kota Mataram 2013-2017 di jabarkan menjadi sasaran-
sasaran pokok sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah di tetapkan
oleh peraturan Kepala BKKBN, No.55/HK-010/B5/2010,tanggal 1 Pebruari 2010 yaitu :
1. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 Th. 3,5 % s/d Th.2015.
2. Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif 65% s/d Th.2015.
3. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 %s/d
Th.2015.
4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70% Th.2015.
5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS) yang berKB 87%Th. 2015.
6. Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana/penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di
setiap desa/kelurahan Th.2015.
7. Ratio pembantu pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas setiap
desa/kelurahan. Th.2015.
8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaan masyarakat
30% setiaptahun,Th.2015.
9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100%
setiap tahun, Th.2015.
Selain telah ditetapkan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pelayanan KB dan
Keluarga Sejahtera,juga telah ditetapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria No.55/Hk-
010/B.5/2010,Tgl.29 Januari 2010 sehingga arah dan sasaran yang ingin dicapai
jelas,terasah,terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Badan PP dan KB Kota
Mataram, sehingga penetapan Kinerja yang telah di tetapkan dapat di pertanggung
jawabkan kepada Walikota Mataram.
9
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. STRATEGI
Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program PP dan KB Kota Mataram,
mengacu pada RPJMD 2013-2017 Pemda Kota Mataram, maka dirumuskan strategi dasar
dan operasional sebagai berikut :
1. Strategi Dasar
a. Meneguhkan Kembali Program PP dan KB di Daerah Kota Mataram
b. Menjamin Kesinambungan Program PP dan KB di Kota Mataram.
2. Strategis Operasional
a. Peningkatan Kapasitas System Pelayanan Program PP dan KB
b. Peningkatan Kualitas dan Prioritas Program
c. Penggalangan dan Pemantapan Komitmen
d. Dukungan Regulasi dan Kebijakan
e. Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Pelayanan
B. KEBIJAKAN
Searah dengan visi,misi dan strategi Pembangunan Pemda Kota Mataram,maka Visi
dan Misi Badan PP dan KB seta melihat kondisi lingkungan yang ada, dalam kurun waktu
2013-2017 telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut :
1. Menata Kembali Program dan Kelembagaan KB
2. Memberdayakan dan Menggerakkan Masyarakat untuk Membangun Keluarga
Kecil Berkualitas
3. Menggalang Kemitraan dalam Peningkatan Kesejahteaan dan Ketahanan
Keluarga sera Akses dan Kualitas Pelayanan KB/KR
4. Meningkatkan Promosi, Perlindungan, dan Upaya Perwujudan Hak-hak
Reproduksi
5. Memberikan Fasilitas dalam Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Berbasis
Data Mikro bagi Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Keluarga miskin.
Untuk itu, telah ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut :
1. Meningkatkan Perencanaan Kehamilan dan Mencegah Kehamilan yang belum
Diinginkan
2. Meningkatkan Kesehatan Perempuan dan Anak
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Remaja, Termasuk Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba
4. Meningkatkan Kelembagaan dan jejaring Pelayanan KB
5. Mengembangkan dan Memantapkan Ketahanan Keluarga
10
6. Mengembangkan dan Memantapkan Pemberdayaan Keluarga
7. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
8. Penguatan Kualitas Pengelolaan Data Informasi Keluarga
KEBIJAKAN POKOK PROGRAM PP dan KB
Sejalan dengan Prioritas pembangunan Pemda Kota Mataram (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) (RPJMD) Th.2012-2016, maka prioritas pembangunan Program PP dan
KB, dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, yaitu : (1) Program Keluarga Berencana,(2)
Program kesehatan reproduksi remaja, (3) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan (4)
Program Penguatan pelembagaan keluarga kecil bekualitas. Dan (5) Progam Pemberdayaan
Perempuan Serta ProgramPerlindungan Anak.
Berdasarkan program-program tersebut, kegiatan-kegiatan pokok dari setiap program
tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :
A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya menurunkan angka
kematian ibu, bayi, dan anakserta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalamrangka
membangun keluarga kecil berkualitas.
Kegiatan pokok program ini meliputi :
1) Meningkatkan akses informasi serta akses dan kualitas pelayanan KB dan KR khusunya
pada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera -1;
2) Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi;
3) Meningkatkan akses pria terhadap informasi,konseling,dan pelayanan KB dan KR;
4) Meningkatkan perlindungan hak-hak reproduksi bagi individu dan keluarga;
5) Meningkatkan advokasi, promosi, KIE dan Konseling tentang kesehatan ibu,bayi dan anak
(KHIBA), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi (PMKR);
6) Meningkatkan penggunaan air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 (enam) bulan melalui
metode amenoria laktasi (MAL);
7) Meningkatkan pemahaman dan prilaku keluarga tentang kualitas kesehatan dan proses
reproduksi.
B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku
positif remaj atentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan
reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya upaya mendukung
peningkatan kualitas generasi mendatang.
11
Kegiatan pokok program ini meliputi :
1) Menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin
termasuk advokasi, KIE, dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja melalui
pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK-KRR);
2) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program
kesehatan reproduksi remaja yang mandiri melalui pengembangan sumber daya manusia
(Pengelolaan dan Pelaksanaan) KRR.
C. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
Program ini bertujuan untu meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga
dengan memprhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari
janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil
yang berkualitas.
Kegiatan pokok program ini meliputi :
1) Meningkatkan akses informasi dan pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
2) Mengembangkan kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan bina keluarga, balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan penyelenggaraan
pendampingan;
3) Mrningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), bankperkreditan rakyat
(BPR)/perbank, dan mitra usaha dalam penyelenggaraan pendampingan dan menggali
sumber dana/modal serta pembelajaran kewirausahaan, khusunya kepada keluarga pra-
sejahtera dan keluarga sejahtera 1;
4) Mengembangkan penggunaan alat teknologi tepat guna(ATTG) bagi kelompok usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
5) Mengintegrasikan kegiatan UPPKS dengan kegiatan kelompok sosial lannya;
6) Menyiapkan tenaga pengelola dan pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
(PKLK) di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
7) Melakukan Advokasi dan KIE KPLK;
8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKLK.
D. PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA KELUARGA KECIL BERKUALITAS
Tujuan program ini untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan
mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga,
terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat didaerah perkotaan dan pedesaan,
dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.
Kegiatan pokok program ini meliputi:
12
1) Mengembangkan jaringan dan aliansi advokasi program KB ;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan konseling untuk memenuhi hak keluarga dalam program
KB ;
3) Meningkatkan kemandirian masyarakat, keluarga, dan individu dalam penyelenggaraan
program KB ;
4) Memberdayakan petugas lapangan, institusi masyarakat, LSOM,dan swasta dalam
penyelenggaraan pelayanan program KB ;
5) Memberdayakan SDM pengelola dan pelaksana program;
6) Menyediakan data dan informasi Program KB Nasional (data mikro keluarga);
7) Mengembangkan model analisis dan evaluasi program dengan memanfaatkan dan
mendayagunakan teknologi informasi;
8) Mengembangkan sarana dan meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi
informasi.
E. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitasAnak dan Perempuan :
1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. 2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT 3. Penyusunan sistim perlindungan bagi perempuan 4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pengapusan buta aksara perempuan (PBAP) 5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 9. Monitoring; evaluasi dan pelaporan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 3. Kegiatan penyuluh bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 6. Monitoring; evaluasi dan pelaporan 7. Pembinaan pemberdayaan perempuan
13
8. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 9. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
F. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan
perempuan dan anak 2. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5. Evaluasi pelaksanaan PUG 6. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 7. Monitoring; evaluasi dan pelapora
14
P E N U T U P
Rencana strategis ini di susun berdasarkan Rencana Strategis Daerah Kota Mataram,dan
Rencana Strategis Program PP dan KB 2013-2017, menjabarkan program-program RPJMD tahun
2013-2017, terutama yang berkaitan dengan program PP dan KB sebagai upaya peningkatan
kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluargam serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas
serta Program Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak.
Rencana Strategis Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Mataram Tahun 2013-2017 ini disusun sebagai dokumen perencanaan,sehingga Renstra ini juga
dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Daftar Usulan Program dan Anggaran (DUPA)
yang selanjutnya akan disusun menjadi DPA (DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN)
sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana kegiatan yang berkesinambungan,
menyeluruh dan konsinten serta dapat di pertanggung jawabkan.
Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
Program PP dan KB dan peningkatan kualitas perencanaan di Kota Mataram dalam kontribusinya
untuk mewujudkan keluarga berkualitas, serta untuk mewujudkan masyarakat perkotaan yang
“AMAN” yang ditunjukan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif, damai dan kondusif,serta
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing Daerah.
Mataram, 31 Mei 2013 A/n Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan &
Keluarga Berencana kota Mataram Sekretaris,
Drs. Sutrisno S. MBA NIP.19590625 198603 1 010
15
MATRIK RENCANA STRATEGIS
MATRIK RENCANA STRATEGIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MATARAM
TAHUN 2013-2017
Program (RPJMD)
Kebijakan Pokok Kegiatan 2012 2013 2014 2015 2016
I. PROGRAM KB
I) Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas,pengadaan pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE,Peningkatan perlindungan hak Reproduksi Individu, Promosi (KHIBA),
I.I. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin.
1. Pelayanan KB
keliling (Tim KB Keliling) melalui Mobil Pelayanan KB pada wilayah pinggiran
2. Pelayanan KB melalui Klinik KB (PKM,Pustu,Polindes,Pokesdes,Posyandu dan Klinik KB)
3. Operasional Pelayanan KB melalui TMKK : Tk. Kota/Kec.
4. Operasional pelayanan KB melalui kesatuan gerak PKK Tk. Kab/Kota/Kec.
5. Operasional pelayanan KB melalui kegiatan momentum (KB-Bhayangkara,KB-Kesehatan,KB-PGRI,KB-IBI,KB-UW,dll)
6. Pelayanan KIE PP
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
16
Pembinaan KB; Peningkatan partisipasi Pria dalam KB dan KR,
dan KB
Operasional KIE PP dan KB melalui Mobil Pelayanan KB.
Operasional KIE PP dan KB melalui BP 4.
Operasional KIE PP dan KB melalui media Luar Ruang Spanduk,Umbul-umbul.
Media Cetak
Surat kabar dalam bentuk pemberitaan publik,Press Release.
7. Peningkatan perlindungan hak Reproduksi Individu :
Pencabutan Implant.
Biaya Komplikasi.
Biaya Kegagalan.
Biaya Rujukan Komplikasi.
Pengadaan Formulir Informed Consent.
Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Media trasional
Pelatihan KIE dan KIP/K KHIBA bagi penyuluh KB pengelola
Orientasi KHIBA bagi tokoh Masyarakat,TOGA,Kader.
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
17
8. Bimbingan dan
pembinaan Kelestarian ber KB
Kab-Kec.
Kec-Kelurahan.
Konsultasi Kab ke Propinsi.
Operasional Penyuluh KB (PKB).
Pelatihan Kader Umum bagi PKB/PLKB baru.
Pengadaan PKB/PLKB KIT.
Pemberian Penghargaan
Kepada Peserta KB Lestari.
Kepada Pengelola KB Teladan.
1. Promosi dan KIE 2. Pelatihan
KIP/KonselingKBPria. 3. Orientasi
Penyegaran VTP. 4. Orientasi dan
Serasehan KB Pria. 5. Sosialisasi dan
Fasilitasi KB Pria 6. Pengadaan Sarana
Pelayanan KB Pria. 7. Pengadaan
Kelompok Seminat KB Pria.
8. Pengembangan Pelayanan KB Pria di tempat kerja dan BP4. KWA.
9. Pemberian Penghargaan bagi mitra kerja dan pengelola KB Pria.
10. Pelayanan Visi tentang spesialis dan momentum strategis.
11. Pengembangan jejaring kerja KB pria
12. Monitoring dan evaluasi program
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18
II. Program
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Meningkatkan pemahaman,pengetahuan,sikap dan prilaku positif Remaja tentang kesehatan dan hak-hak Reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan Reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
partisipasi pria dalam KB/KR.
Advokasi dan KIE tentang KRR:
Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR kelompok.
Orientasi pengelola KIE KRR.
Latihan Petugas KIE KRR.
KIE KRR melalui kelompok (MUPEN,Posyandu,BKB,BKR,BKL,UPPKS,Masa Orientasi Sekolah (MOS), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Arisan Majelis Talkim,Pesantren Kilat, Remaja Masjid,Remaja Gereja, dll.
KIE kelompok melalui momenttrategis (Jambore Pramuka,Hari Remaja, Hari AIDS, Harganasa dll).
KIE Wawan Muka (oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya, Guru BP,Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda,dll).
Pertemuan Riview KIE antar pengelola, Provider,KonselorSebaya, Pendidik Sebaya.
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat:
Orientasi program KRR bagi mitra kerja (Lintas
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
19
III. Program
Pelayanan Kontrasepsi:
Meningkatkan Sasaran pesertaKB (Baru maupun Ulangan) melalui pelayanan KB standar dan berkualitas
sektor,LSM,Kelompok Remaja,Organisasi Pemuda,Organisasi Keagamaan,dll).
Rapat Koordinasi Program KRR(Karya Tulis,Poster,Pendidi Sebaya, Konselor Sebaya).
Pelayanan Konseling KB
Pengadaan Buku pedoman konseling bagi petugas dan kader.
Pengadaan Buku pedoman konseling medis bagi provider.
Pelatihan konseling kepada petugas, kader dan provider untuk melaksanakan informed choice dan memperoleh tandatangan.
Imformer consent dari klien.
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Operasional pelayanan kontrasepsi didaerah kumuh/pinggiran
Operasional pelayanan KB,Implant,IUD pada fasilitas pelayanan kesehatan/RS pemerintah (Depkes/Dinkes),TNI,POLRI,Kesehatan AD,PKM,Pustu,Polindes,Pokesdes.
Operasional pelayanan IUD dan Kontap melalui momentstrategis.Kad
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
20
er.
Operasionalpelayanan melalui kerjasama dengan mitra potensial (IBI,PKBI,Klinik Swasta,Aisyah,Muslimat,NU dan LSOM).
Mini Lokakarya dengan Puskesmas
Operasional Klinik
Operasional Tim Penjaga Mutu.
Dst.
Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis
Alat/Obat Kontrasepsi
Pil KB
Suntikan KB
IUD
Implant
Kondom
Peralatan Medis :
Disposibel syringe/Autodistruct
IUD KIT
Minilap KIT
Vasectomy KIT
ImplantKIT
ObgynBed
Sarung Tangan
Biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan pengiriman alokon.
Pertemuan koordinasi.Pembentukan Tim dan pengembangan Jaminan ketersediaan kontrasepsi di Tkt Kab/Kota.
Dst.
Pelayanan KB Medis Operasi
Biaya Operasional MOP bagi Gakin (Keluarga Miskin)
Biaya Operasional MOW bagi Gakin
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
21
IV. Program
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri
Membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Biaya Rekanalisasi bagi Gakin
Biaya Komplikasi,dan Kegagalan bagi Gakin
Dst. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB:
Orientasi bagi kader kelompok KB baru.
Operasional kelompok masyarakat peduli KB :
Operasional PPKBD
Operasional Sub PPKBD
Orientasi KB-KR bagi Toma (Tokoh Masyarakat)
Orientasi KB-KR bagi Toma (Tokoh Agama)
Koordinasi Pengelolaan Program
Rakerda
Review
Pertemuan Lengkap PKB
Rakor tingkat Kab/Kota
Rrakor tingkat Kecamatan
Rakor tingkat Desa/Kelurahan
Rapat Konsultasi Tk Kab/Kota.
Dst. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Operasional Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Bantuan Permodalan
Bantuan Alat TehnologitepatGuna (ATTG)
Dst.
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
22
V. Program
Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kegiatan kelompok di masyarakat,
VI. Program
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR,
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi, dan Anak melalui kegiatan di masyarakat Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR:
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Meliputi :
Penggandaan form R/I KS,R/R Dalap,R/R Pelkon
Orientasi/refresing kader pendataan
Operasional pendataan Tk Desa/Kelurahan
Operasional pengolahan dan analisis data
Sarasehan hasil pendataan Tk Desa,Kec,Kab/Kota
Operasional penyebarluasan data
Pembuatan buku resiko keluarga.
Operasional pekan ASI sedunia tingkat Kab/Kota
Operasional hari anak nasional tingkat Kab/Kota
Operasional penyuluh KIP/K.
Pembentukan dan Operasionalisasi PIK-KRR:
Orientasi atau pelatihan petugas PIK KRR (Pengelola, Pendidik Sebaya dan konselor Sebaya)
Fasilitas,dukungan sarana dan prasarana PIK KRR (RuangmMeubelair,Line Telepon,Komputer,Materi KIE dan Konseling KRR)
Dukungan dana Operasional PIK KRR (Kegiatan KIE dan Konseling KRR)
V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V
23
VII. Program
Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
VIII. Program
Pengembang
Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok sebaya diluar sekolah pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR: Penyuluh Penanggulangan narkoba dan PMS. Pengumpulan bahan
Promosi PIK KRR (Pengembangan Media Promosi dan Sosialisasi PIK KRR)
Peningkatan kualitas PIK KRR (Pengembangan PIK KRR tahap TUMBUH,TEGAK,TEGAR, melalui perconthoan disekolah,Pesantren,Pramuka,kelompok minat,LSM dll)
Lomba PIK KRR (Tingkat Desa, Kecamatan dan Kab/Kota)
Penyuluhan penanggulangan narkoba di sekolah
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi Remaja di luar sekolah
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi kelompok Khusus
Operasional TIM penyuluhan HIV/AIDS melalui berbagai media atau event penting.
Dst.
Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) KIT
Pengadaan bahan dan materi BKB.(BKB Kit)
Pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak)
Operasional Poktan BKB-LatihanBKB bagi kader
Latihan BKB bagi PKB/PPLKB.
Dst.
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
24
an bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,
IX. Program
penyiapan tenagapendamping kelompok bina keluarga
X. Program
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu :
XI. Program
pemberdayaan
informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Peningkatan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-Padu: ProgramKeserasian kebijakan
Temu kreatifitas kader BKB
Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak,pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia bagi keluarga melalui :
Temu kader (Jambore) BKB,BKR,BKL.
Koordinasi Keterpaduan BKB,BKR,BKL dengan usaha ekonomi produktif.
Dst.
Operasional Pengembangan BKB-Posyandu-Padu percontohan disetiap kecamatan BKB-Posyandu-Padu
Operasional Penilaian BKB-Posyandu-Padu terbaik
Pemantapan Keterpaduan BKB-Posyandu-Padu
Dst. 1. Perumusan
kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisiperempuan di bidang politik dan
V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V
25
Perempuan
peningkatan kualitasAnak dan Perempuan Programpeningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
jabatan publik. 3. Pelaksanaan
sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan.
1. Pelaksanaan
Kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT.
3. Penyusunan sistem perlindugnan bagi perempuan.
4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pengapusan buta aksara perempuan (PBAP).
5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindugann tenaga kerja perempuan.
6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat.
8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
9. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan.
1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
26
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan
2. 3. Kegiatan penddikan
dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender.
4. Kegiatan penyuluh bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
5. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
6. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
7. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan.
8. Pembinaan pemberdayaan perempuan.
9. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.
10. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
1. Pemetaan organisasi
dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
27
XII. Program
Perlindungan Anak
Programpenguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
gender dan anak. 4. Peningkatan
kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Evaluasi pelaksanaan PUG.
6. Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
7. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan.
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
Mataram, 31 Mei 201399 Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana kota Mataram
Sekretaris,
Drs. Sutrisno S. MBA NIP.19590625 198603 1 010
top related