pemerintah kabupaten purbalingga dinas penanaman …
Post on 15-Oct-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Page i
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Purbalingga (0281) 891235
Page ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan
Rahmat NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Setrategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten Purbalingga Tahun
2016-2021 yang memuat Visi-Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupeten Purbalingga dan Tujuan, Strategi, Kebijakan Serta Program dan Kegiatan
yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Rencana Strategis pada dasarnya merupakan Proses Sistematis dan Berkelanjutan dari
keputusan yang di ambil dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan
antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut
dan pengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra
merupakan suatu peroses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1-5 tahun yaitu tahun 2016-2021.
Kami berharap rencana strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten
sehingga menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang
kpegawean pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten
Purbalingga. Kami menyadari bahwa Rensta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupeten Purbalingga masih banyak yang perlu disempurnakan
sehingga di harapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan renstra
ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan
renstra ini.
Smoga Allah SWT Meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan negara.
Purbalingga,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA,
ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19740706 199311 1 001
Page iii
Daftar Isi
Cover .............................................................................................................................. -
Kata Pengantar ............................................................................................................... i
Daftar Isi .......................................................................................................................... i
BAB I Pendahuluan ....................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 3
BAB II Gambaran Pelayanan DPMPTSP ........................................................................ 5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP ...................................... 5
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah ................................................................... 9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................... 13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP .................. 22
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPMPTSP .................................................. 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
DPMPTSP ..................................................................................................... 27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ................................................................................... 29
3.3 Telaah Renstra DPMPTSP …………………………………………..…….……... 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis……………………………………..…………… 33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis………………………………...…………………. 37
BAB IV Tujuan dan Sasaran ............................................................................................ 38
4.1. Tujuan.. ......................................................................................................... 38
4.2. Sasaran ........................................................................................................ 39
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan................................................................................ 42
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ............................................. 46
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan........................................................... 49
BAB VIII Penutup ............................................................................................................ 59
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualits merupakan
salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu
tujuan pendayagunaan aparatur negara, oleh karena itu peningkatan pelayanan
publik harus diupayakan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan
oleh semua elemen aparatur pemerintah terutama bagi penyelenggara
pelayanan publik.
Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut
Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya dengan
memanfaatkan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Disisi lain
keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia merupakan
problem tersendiri yang dialami oleh sebagian pemerintah daerah di Indonesia.
Disinilah letak peran penting instrumen kebijakan atau regulasi yang
diterapkan pemerintah daerah sebagai inovator dan penggerak roda
pembangunan daerah. Pemerintah daerah berusaha mendorong pembangunan
daerah melalui penetapan dan penerapan kebijakan sebagai sarana untuk
mengatur dan mengarahkan agar pembangunan di segala bidang berjalan
selaras, seimbang dan terpadu.
Pelayanan prima adalah salah satu instrumen yang harus dilaksanakan
oleh penyelenggara pemerintah di segala bidang, pelayanan prima dalam arti
pelayanan yang dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel dan
adil, hal ini perlu diarahkan untuk dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja
bagi penyelenggara pemerintahan.
Untuk pelaksanaan program pembangunan agar terarah dan
berkesinambungan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Strategis Pembangunan Lima Tahunan (Renstra).
Page 2
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 - 2021 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ….. Tahun ……. tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 – 2021;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan
Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 20116 - 2021 adalah sebagai
rencana, acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama
tahun 2016 – 2021.
Page 3
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :
1. Menegaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan lima tahunan;
2. Menegaskan tujuan, sasaran, program, kegiatan serta strategi yang digunakan
untuk tercapainya target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
3. Memaparkan tolok ukur keberhasilan kegiatan dan rencana operasional kegiatan.
4. Membantu para pihak terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan
terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
5. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan oleh Bupati Purbalingga.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra ODP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Kedudukan dan Peranan Renstra OPD dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah
E. Sistematika Penulisan
Bab II TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD
A. Struktur Organisasi
B. Kedudukan
C. Tupoksi
D. Fungsi
E. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana
F. Sistem, Prosedur, Mekanisme Pelaksanaan Fungsi OPD
G. Kinerja Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
Page 4
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASRKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
B. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
C. Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
F. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal
B. Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
C. Strategi dan Kebijakan
Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab VI INDIKATOR KINERJA
Bab VII PENUTUP
Page 5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 TUGAS POKOK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingg, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas:
1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman
Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi
kewenangan ddaerah, meliputi :
a. Sub Urusan Pengembangan Iklim penanaman Modal, yaitu :
(a.1). Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan daerah;
(a.2). Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelengaraan promosi
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah
d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian
pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan
data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat
daerah.
2) Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman
modal dan perizinan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Page 6
2.1.2 FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi :
a. Penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;
b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan dan pemantauan di bidang penanaman modal dan perizinan:
d. Pengelolaan informasi dan data dibidang penanaman modal dan perizinan;
e. Pelaksanaan fasilitasi pola kemiteraan dan pengembangan kelembagaan
penanaman modal dan perizinan;
f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten
Purbalingg, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretaris,
2 (dua) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) Kepala Seksi.
Adapun perincian Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, adalah sebagai
berikut :
Sekretariat dengan 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Bidang Penanaman Modal dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Promosi
dan Kerjasama; dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
Bidang Pelayanan Perizinan dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi
Pelayanan Perizinan dan Seksi Pelayanan Nonperizinan.
Page 7
Dalam bentuk bagan, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat digambarkan sebagai berikut :
2.1.4 KEDUDUKAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur
pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Page 8
2.2 Sumberdaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.1. Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.1. Kepegawaian;
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah 31 orang, dengan status kepegawaian, 29 orang PNS dan 2 orang Pegawai
Tidak Tetap (PTT).
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Status Kepegawaian
Jumlah PNS PTT THL
1 SD - - - -
2 SMP 1 - - 1
3 SMA 4 4
4 D3 2 2 3 7
5 S1 15 - 3 18
6 S2 1 - - 1
Jumlah 23 2 6 31
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan
No Pangkat (Golongan, ruang) Jumlah
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1
2 Pembina Tingkat I (IV/b) 1
3 Pembina (IV/a) 2
4 Penata Tingkat I (III/d) 7
5 Penata (III/c) 5
6 Penata Muda Tingkat I (III/b) -
7 Penata Muda (III/a) 2
Page 9
8 Pengatur Tingkat I (II/d) 1
9 Pengatur (II/c) 1
10 Pengatur Muda Tingkat I
(II/b)
1
11 Pengatur Muda (II/a) 2
12 Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2
13 Tenaga Harian Lepas (THL) 6
Jumlah 31
Tabel 1.3
Jumlah Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural
No Tingkat Diklatpim Jumlah
1 I -
2 II -
3 III 4
4 IV 6
Jumlah 10
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon
No Tingkat Esselon Jumlah
1 II a -
2 II b 1
3 III a 1
4 III b 2
5 IV a 6
6 IV b -
Jumlah 10
Page 10
Tabel 1.5
Jumlah Pejabat dan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Struktur
No Jabatan Jml Pejabat Jml Staf
1 Kepala Dinas 1 -
2 Sekretaris Dinas 1 -
3 Sub Bag Umum dan Kepegawaian 1 5
4 Sub Bag Perencanaan dan
Keuangan
1 4
6 Bidang Penanaman Modal 1 -
7 Seksi Promosi dan Kerjasama 1 1
8 Seksi Pengawasan dan
Pengendalian
1 2
9 Bidang Pelayanan Perizinan 1 -
10 Seksi Pelayanan Perizinan 1 7
11 Seksi Pelayanan Non Perizinan 1 2
12 Kelompok Jabatan Fungsional - -
JUMLAH 10 21
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Sarana yang dimiliki Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Purbalingga meliputi : 1 (satu) gedung kantor, 1 (satu) ruang aula, 1
(satu) gedung garasi dan 1 (satu) tempat parkir kendaraan.
Tabel 1.6
Jenis dan Jumlah Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga,
adalah :
Page 11
No Nama Barang Jumlah/Unit
1. Kendaraan roda empat (Mobil) 4
2. Sepeda Motor 12
3. Almari Kayu Kadin 1
4. Almari Besi Brother 4
5. Rak Besi 1
6. Meja Kerja 37
7. Meja Tamu / Resepsionis 2
8. Kursi Kerja Biru Brother 45
9. Filling Cabinet 18
10. Komputer 21
11. Laptop 8
12. Printer 18
13. Handycam 1
14. Projektor LCD 2
15. Kipas Angin 3
16. AC 14
17. Saund System 1
18. Brankas 1
19. Kulkas / Lemari Pendingin 1
20. Kompor Gas 1
21. Meja Rapat 1
Page 12
22. Kursi Tamu 10
23. Panel Informasi 2
24. Mesin Absensi 1
25. CCTV 4
26. TV 5
27. Scanner 2
28. Komputer Server 2
29. Meja dan Kursi Sofa 4
30. Dispenser 1
31. Kursi Pelayanan (Putar) 3
32. Meja Pelayanan (Mini Bar) 1
33. Mixer 1
34. Kamera Drone 1
35. Kiosk Informasi Perizinan 2
36. Pesawat PABX 1
37. Mesin Fax 1
38. Sound System Portable 1
39. Kursi Roda 1
40. Meja Konter Pelayanan 1
41. Almari Arsip Kayu + Kaca 2
42. Almari Arsip Dinamis Besi + Kayu 6
43. Almari Arsip Dinamis Kayu 6
Page 13
44. Printer + Foto copy 5
45. Mesin Antrian 3
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Secara umum kinerja pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan
adalah sebagai berikut :
2.3.1 Bidang Penanaman Modal
Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sector swasta
baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman
Modal Asing (PMA) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.12
Tabel Realisasi Investasi Baru di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2015
No Tahun Realisasi Investasi (Rp)
1. 2011 339.768.000.000
2. 2012 342.500.000.000
3. 2013 477.115.287.000
4. 2014 314.812.853.495
5. 2015 230.003.281.000
Tabel 1.13
Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga
Sampai Dengan Tahun 2015.
No. Nama Perusahaan
1 PT. ROYAL KORINDAH
2 PT. BOYANG INDUSTRIAL
3 PT. INDOKORES SAHABAT
4 PT. KESAN BARU SEJAHTERA
5 PT. SUNG CHANG INDONESIA
6 PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL
7 PT. HASTA PUSAKA SENTOSA
Page 14
8 PT. YURO MUSTIKA
9 PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL
10 PT. INTERWORK INDONESIA
11 PT. DU DREAM INTERNATIONAL
12 PT. MIDAS INDONESIA
13 PT. MILAN INDONESIA
14 PT. INTERNATIONAL EYELASH
15 PT. WON JIN INDONESIA
16 PT. YE JIN BEAUTY ORNAMENT
17 PT. SOPHIAN INDONESIA
18 PT. HYUP SUNG INDONESIA
19 PT. NYP WOODWORK
20 PT. HANJUNG BIO ENERGY
21 PT. BOUYOUNG PROFESIONAL
22 PT. FREE SENSEI KOINDO
23 PT. CHUNIL INDONESIA
2.3.2 Bidang Pelayanan Perizinan
Kinerja layanan perizinan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat
dilihat pada table berikut :
Tabel 1.14
Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016
No
Jenis Izin
Jumlah Izin Yang Diterbitkan
2011 2012 2013 2014 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
IUI/TDI
IUI PHHK
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan (IMPP)
Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)
Izin Pemakaian Tanah Pengairan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11
699
1.423
617
475
26
-
845
50
26
10
-
-
6
873
1.338
685
655
15
-
842
61
5
12
-
-
1
768
1.249
744
658
4
-
718
74
3
-
-
-
8
788
725
731
751
18
8
966
145
10
-
22
-
19
787
572
755
708
21
-
962
147
15
-
9
21
JUMLAH 4.277 3.726 4.219 4.181 4.016
Page 15
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan (Tabel T.IV.C.2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dulu KPMPT) Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah investor 67 70 77 477 501 89 80 539 533 627 132.84 114.29 700.00 111.74 125.15
Total nilai investasi 227.867.833.000 250.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 339.768.000.000 342.500.000.000 477.115.287.000
314.812.853.495
230.003.281.000 149.11 137.00 202.68 125.93 76.33
Jumlah PMA 20 (Akumulasi) 2 (penambahan) 2 (penambahan) 2 (penambahan) 1 (penambahan) 21 (akumulasi) 2 (penambahan) 2 (penambahan) 1 (penambahan) 2 (penambahan) 105.00 100.00 100.00 50.00 200.00
Nilai Investasi PMA 151.904..511.500 50.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 10.000.000.000 154.514.511.500 35.000.000.000 29..586.601.000 3,512,100,000 14.923.200.000 101.72 71.60 118.35 14.05 149.23
Jumlah PMDN 2 68 75 475 500 79 78 537 532 625 3950.00 114.71 716.00 112.00 125.00
Nilai Investasi PMDN 8.000.000.000 200.000.000.000 225.000.000.000 225.000.000.000 290.000.000.000 32.000.000.000 306.700.000.000 477.115.787.000 302.280.853.495 214.080.081.000 401.13 153.35 212.05 134.35 73.82
Indek Kepuasan Masyarakat
81 82 81 82 82 88.27 75.23 73.01 82.99 82.59
108.98
91.74
90.14
101.21
100.72
Rata-rata proses perizinan
6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
9 7 5 5 5 12 7 5 16 10
133.33
100.00
100.00
320.00
200.00
Jenis izin yang diterbitkan
Izin Reklame 914 800 850 800 850 845 842 718 966 962 92.45 105.25 84.47 120.75 113.18
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
645 1,000 656 750 700 1,423 1338 1249 725 572
220.62
133.80
190.40
96.67
81.71
Izin Gangguan (HO) 775 643 550 725 725 699 873 768 788 787
90.19
135.77
139.64
108.69
108.55
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
736 650 680 685 685 617 685 744 731 755
83.83
105.38
109.41
106.72
110.22
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
527 500 600 600 625 475 655 658 751 708
90.13
131.00
109.67
125.17
113.28
Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK)
100 33 45 45 75 50 61 74 145 147
50.00
184.85
164.44
322.22
196.00
Izin Pengeringan 7 - - - - 0 - - - -
-
-
-
-
-
Izin Lokasi / Pemanfaatan Tanah
13 10 10 10 16 11 6 1 8 19
84.62
60.00
10.00
80.00
118.75
Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)
78 38 25 10 8 26 5 3 10 15
33.33
13.16
12.00
100.00
187.50
Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri (IUI/TDI)
42 40 22 9 16 31 15 4 18 21
73.81
37.50
18.18
200.00
131.25
Izin Pertambangan Gol. C
9 12 5 5 - - - - - -
-
-
-
-
-
Izin Penggilingan Padi
0 0 10 5 - - - - - -
-
-
-
-
-
Izin Pemakaian Tanah Pengairan
- - - 12 - - - - 22 -
-
-
-
183.33
-
IUIPHHK - - - 4 - - - - 8 -
-
-
-
200.00
-
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- - - - 16 - - - - 21
-
-
- 131.25
PAD Retribusi
1.379.906.000 1.679.906.000 1,744,906,000 1.694.906.000 1.864.906.000 1.633.276.554 1.440.980.566 1.769.229.491 2,426,104,510 2.206.402.211 118.36 85.78 101.39 143.14 118.31
Page 16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Tabel T.IV.C.3) DPMPTSP (dulu KPMPT) Tahun 2011 s/d 2015
Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-2 Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
Belanja Tidak Langsung 1,190,310,000 1,299,637,000 1,323,664,000 1,345,885,000 1,507,938,000 1,173,970,171 1,230,003,763 1,274,954,854 1,317,568,695 1,450,266,835 98.63 94.64 96.32 97.90 96.18 6.19 5.46
Belanja Pegawai
1,190,310,000 1,299,637,000 1,323,664,000 1,345,885,000 1,507,938,000 1,173,970,171 1,230,003,763 1,274,954,854 1,317,568,695 1,450,266,835 98.63 94.64 96.32 97.90 96.18 6.19 5.46
Belanja Langsung
573,191,000
569,814,000
619,038,000
738,794,000
853,654,000
466,539,707
523,678,265
555,647,136
629,741,866
669,063,378
81.39
91.90
89.76
85.24
78.38
10.74
9.48
Belanja Pegawai
38,324,000 37,145,000 40,805,000 53,840,000 75,165,000 34,386,000 34,070,000 37,880,000 50,110,000 66,370,000 89.72 91.72 92.83 93.07 88.30 19.58 18.75
Belanja Barang dan Jasa
507,867,000 478,169,000 530,738,000 553,954,000 648,489,000 405,153,707 435,118,262 472,887,136 460,398,866 475,053,278 79.78 91.00 89.10 83.11 73.26 6.65 4.15
Belanja Modal
27,000,000
35,500,000
47,495,000
131,000,000
130,000,000
27,000,000
35,490,000
44,880,000
119,292,000
127,640,000
100.00 99.97 94.49 91.06 98.18 62.74 57.68
Total BTL + BL
1,763,501,000
1,869,451,000
1,942,702,000
2,084,679,000
2,361,592,000
1,640,509,878
1,753,682,028
1,830,601,990
1,947,310,561
2,119,330,213
93.03 93.81 94.23 93.41 89.74
7.63 6.62
Page 17
2.4 Tantangan dan Peluang
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu pada intinya terdiri :
1. Upaya mendorong peningkatan realisasi investasi atau penanaman modal baru serta
pengembangan atau perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
Penanaman Modal Asing (PMA).
Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan informasi, koordinasi,
intermediasi, fasilitasi serta upaya promosi potensi investasi di berbagai bidang.
2. Upaya meningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih prima dan
memuaskan (cepat, tepat, transparan dan pasti).
Upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan kecepatan,
kemudahan, kepastian serta transparasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui
peningkatan responsifitas, kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta
system pelayanan.
Khusus system pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Perizinan Terstruktur, yaitu layanan jenis perizinan yang harus dilakukan melalui
tahapan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan bersama Tim Perizinan, atau minimal
memerlukan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
2. Perizinan Tidak Terstruktur, yaitu layanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau tidak diperlukan rapat
koodinasi atau kunjungan lapangan oleh Tim Perizinan.
Secara bagan, alur proses perizinan dapat digambarkan sebagai berikut :
Page 18
Gambar 1.
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis perizinan yang memuat
dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pengurusan, ketentuan biaya dan lain-lain
dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) masing-masing jenis izin yang diterbitkan.
Jenis-jenis izin yang dilakasanakan / dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu (dahulu Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu /
KPMPT) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 hingga sekarang adalah sebagai berikut:
Page 19
Tabel 1.7 Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan KPMPT Tahun 2012.
No Jenis Perizinan Waktu Masa Berlaku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Izin Lokasi, Pemanfaatan dan
Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Izin Usaha Industri
Tanda Daftar Industri
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Usaha Pengangkutan
Izin Penggunaan Tanah Pengairan
Izin Usaha Pertambangan Daerah
12 Hari
10 Hari
5 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
7 Hari
5 Hari
5 Hari
7 Hari
5 Hari
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selama beroperasi
Selama beroperasi
5 Tahun (registrasi)
Temporer, max 2 th
5 Tahun
Selamanya
3 Tahun (registrasi)
2 Tahun
Tabel 1.8
Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan KPMPT Tahun 2013.
No Jenis Perizinan Waktu Masa Berlaku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Izin Lokasi, Pemanfaatan dan
Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Izin Usaha Industri
Tanda Daftar Industri
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Usaha Pengangkutan
Izin Penggunaan Tanah Pengairan
Izin Usaha Pertambangan Daerah
IUI PHHK
Izin Penggunaan dan Pengusahaan
Air Tanah
12 Hari
10 Hari
5 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
7 Hari
5 Hari
5 Hari
7 Hari
7 Hari
5 Hari
5 Hari
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selama Beroperasi
Selama Beroperasi
5 Tahun (registrasi)
Temporer, max 2 th
5 Tahun
Selamanya
3 Tahun (registrasi)
2 Tahun
Selama beroperasi
3 Tahun (registrasi)
Page 20
Tabel 1.9
Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan KPMPT Tahun 2014
No Jenis Perizinan Waktu Masa Berlaku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Izin Lokasi, Pemanfaatan dan
Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Izin Usaha Industri
Tanda Daftar Industri
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Usaha Pengangkutan
IUI PHHK
Izin Penggunaan Tanah Pengairan
12 Hari
10 Hari
5 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
7 Hari
5 Hari
5 Hari
5 Hari
7 Hari
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selama Beroperasi
Selama Beroperasi
5 Tahun (registrasi)
Temporer, max 2 th
5 Tahun
Selamanya
Selama beroperasi
3 Tahun (registrasi)
Tabel 1.10
Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan KPMPT Tahun 2015
sampai dengan sekarang :
No Jenis Perizinan Waktu Masa Berlaku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Izin Lokasi, Pemanfaatan /
Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Izin Usaha Industri
Tanda Daftar Industri
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Usaha Pengangkutan
Izin Penggunaan Tanah Pengairan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
12 Hari
10 Hari
5 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
7 Hari
5 Hari
5 Hari
7 Hari
7 Hari
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selamanya
5 Tahun (registrasi)
Selama beroperasi
Selama beroperasi
5 Tahun (registrasi)
Temporer, max 2 th
5 Tahun
Selamanya
3 Tahun (registrasi)
3 Tahun (registrasi)
Page 21
Tabel 1.11
Tabel Ketentuan Biaya / Tarif Layanan Perizinan dan Layanan Lainnya
No Jenis Perizinan Retribusi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Izin Lokasi, Pemanfaatan /
Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
Izin Usaha Industri
Tanda Daftar Industri
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Reklame
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Izin Usaha Pengangkutan
Izin Penggunaan Tanah Pengairan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Izin Gangguan (HO)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Retribusi
Retribusi
No Jenis Layanan Lain Retribusi
13.
14.
15.
Konsultasi Perizinan
Konsultasi Ketataruangan
Penerbitan Surat Keterangan
Gratis
Gratis
Gratis
Page 22
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga. Disamping itu juga dibahas, telaah renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-
isu strategis.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :
3.1.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan
pelayanan perijinan terpadu mencakup:
(1) Masih terdapatnya regulasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan
Lembaga) yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;
(2) Masih belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam
upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
(3) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan
perizinan secara terpadu;
(4) Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman
modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian
penanaman modal;
(5) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor
lainnya.
Page 23
3.1.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
(1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di
bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
(2) Belum optimalnya penggunan teknologi informasi terbaru dalam
menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan
pelayanan perijinan;
(3) Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang
pelayanan umum dan perijinan di bidang penanaman modal.
(4) Belum terbentuknya Tim Perizinan Permanen yang beranggotakan
petugas dari OPD teknis yang berkantor di PTSP dan memiliki
otoritas mewakili kepala OPD.
3.1.3 Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja
sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan
penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional
pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu :
(1) Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan
kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan
pengembangan di bidang penanaman modal;
(2) Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan
kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan
pengembangan di bidang penanaman modal.
3.1.4 Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal secara manual
maupun elektronik / SPIPISE:
(1) Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang
pelayanan perizinan;
(2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang
mendukung pelayanan perizinan.
3.1.5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah
dan pelayanan perijinan terpadu:
(1) Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
Page 24
(2) Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
3.1.6 Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
(1) Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
(2) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu
organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan
arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan pelayanan yang
harus dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, visi Kabupaten
Purbalingga adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA “. Pernyataan misi
pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, misi Kabupaten Purbalingga adalah:
1. Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif,
bersih dan demokrtatis, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada
masyarkat,
2. Misi 2 : Mendorong kehdupan masyarakat yang religious yang beriman dan
bertaqwa kehadirat Allah swt serta mengembangkan paham kebangsaan guna
mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masayarkat yang berdasar pada
realitas kebhinekaan.
3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya
pangan dan papan secara layak;
Page 25
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap
berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, invenstasi dan
penciptaan lapangan kerja.
6. Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan
menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, social dan budaya melalui
gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana
prasarana wilayah yang memadai.
7. Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dari ke 7 misi tersebut, misi ke 5 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian
utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata,
industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan
potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk
pengembangan usaha, invenstasi dan penciptaan lapangan kerja”, sangat
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu.
3.3 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah mempunyai misi :
(1) Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama
antar daerah/pelaku usaha;
(2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
(3) Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
(4) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
Page 26
(5) Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
(6) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang
penanaman modal.
Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah :
1 Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa
Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal;
2 Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal;
3 Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal;
4 Meningkatkan realisasi penanaman modal;
5 Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan
terkoordinasi;
6 Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
serta pengadaan sarpras aparatur yg diarahkan bagi peningkatan daya saing
penanaman modal.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah :
(1) Meningkatnya kepeminatan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan
promosi dan kerjasama yang tepat sasaran;
(2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang
penanaman modal;
(3) Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal;
(4) Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
(5) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan
terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah;
(6) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung
peningkatan daya saing penanaman modal.
Page 27
Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah :
A. Strategi
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjsama Penanaman
Modal dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan
kepentingan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di
bidang penanaman modal secara profesional dan didukung dengan
sarana prasarana yang memadai;
3. Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang berdaya saing
dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran
penanaman modal;
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas pelaksanaan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan Penanaman Modal yang terpadu
dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral;
6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk
mendukung peningkatan daya saing penanaman modal.
B. Kebijakan
1. Memperkuat peranan penanaman modal terhadap perekonomian daerah
dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing,
kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun
global;
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan,
pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman
modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman
modal.
Page 28
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
Kebijakan Penataan Ruang secara umum adalah sebagai berikut :
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah pengembangan wilayah
untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai
dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program
penataan / pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi
rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.
Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:
a. pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan;
b. pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata
buatan berbasis masyarakat;
c. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri menjadi
kawasan industri;
d. pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan social
ekonomi masyarakat:
e. pemantapan fungsi kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan;
f. pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan, pariwisata,
dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan;
g. pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal; dan
h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
Kebijakan penataan ruang yang erat kaitannya dengan pengembangan
penanaman modal / investasi adalah pengembangan dan peningkatan kawasan
peruntukan industri menjadi kawasan industry dan pengembangan kawasan
Page 29
budidaya sebagai pendukung agropolitan, pariwisata, dan industri dalam rangka
pemerataan pembangunan.
Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan
bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan
dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha
Kawasan Industri.
Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri
menjadi kawasan industri, meliputi:
a. mengembangkan dan memberdayakan industri menengah, industri kecil, dan
mikro;
b. mengembangkan industri agro guna mendukung pengembangan komoditas
pertanian unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
c. meningkatkan pengelolaan limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan
Instalasi Pengolahan Air Limbah secara individual maupun komunal;
d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
e. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan
peruntukan industri;
f. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan
terpadu; dan
g. mengembangkan kawasan industri pada lahan yang kurang produktif.
Kawasan budidaya diantaranya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian,
kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan
peruntukan industry, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan
permukiman.
Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas pertanian tanaman pangan,
pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan. Peternakan terdiri atas : a).
ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda meliputi Kecamatan Bobotsari,
Bojongsari, Bukateja, Karangjambu, Karangmoncol, Karangreja, Kejobong,
Kemangkon, Kutasari, Kecamatan Mrebet, Padamara dan Rembang; dan b).
Page 30
ternak hewan kecil berupa kambing dan domba meliputi Kecamatan Bobotsari,
Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Karangmoncol, Karangreja, Kejobong,
Kemangkon, Kutasari, Mrebet, Padamara, Pengadegan dan Rembang; c). ternak
unggas berupa ayam, itik, dan angsa meliputi Kecamatan Pengadegan, Kejobong,
Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karangmoncol,
Karangreja, Padamara dan Kutasari.
Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan
puluh delapan) hektar meliputi : Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, Desa
Kedungbenda Kecamatan Kemangkon, Desa Majapura dan Desa Banjarsari
Kecamatan Bobotsari, Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, Desa Toyareka
Kecamatan Kemangkon, Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah, Kelurahan
Karangmanyar Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan
Karanganyar, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan
Bojongsari, Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Padamara. Kecuali pada
kawasan peruntukan industri, industri kecil dan mikro menyebar di kawasan
permukiman.
Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi,
wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya,
dan religi.
Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber
daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data
geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan
pertambangan.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan
permukiman terdiri atas:
Page 31
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.
Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan
yang terkonsentrasi di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi
(PKLp) Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) dan Pusat Kegiatan Pelayanan Lingkungan
(PPL). Kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh Kabupaten di luar
PKL, PKLp, dan PPK. Kawasan yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai
PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah kecamatan.
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya
pengaruh lingkungan pada pengembangan investasi / penanaman modal, sebagai
berikut :
a. Alih fungsi lahan
Tumbuh dan berkembangnya investasi di bidang industri, perdagangan dan
jasa serta property yang membutuhkan lahan akan membawa konsekuensi
terjadinya pengalihan lahan budidaya / pertanian menjadi non pertanian.
Dalam hal terjadinya alih fungsi lahan harus dilakukan secara cermat, ketat
tetapi tetap bijaksana agar dapat disinergikan antara kecukupan dan
ketahanan kebutuhan pangan berupa hasil pertanian dengan kebutuhan hidup
hasil olahan hasil industry.
b. Menurunnya kualitas dan daya tampung lingkungan terhadap dampak atau
limbah investasi / penanaman modal.
Kegiatan investasi / penanaman modal atau operasional perusahaan akan
menghasilkan ikutan berupa limbah baik limbah domestik, limbah yang
dihasilkan dari operasional perusahaan / proses produksi serta dampak social
yang timbul. Diharapkan setiap kegiatan investasi / operasionalisasi
perusahaan harus diikuti dengan upaya pengelolaan dan pemantauan limbah
secara bertangungjawab untuk mempertahankan kemampuan daya tampung
dan kualitas lingkungan fisik (tanah, air, udara) serta lingkungan sosial.
Page 32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui melalui
beberapa indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan
proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja.
Jumlah investor PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya pada Tahun 2013-
2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari
539 investor menjadi 627 investor.
Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purbalingga dati
Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 250.000.000.000
menjadi sebesar Rp. 314.413.853.496. Namun demikian, terjadi penurunan di
Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 299.003.281.000. Atas capaian kinerja
penanaman modal dan pelayanan perizinan lima tahun terakhir, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (dulu KPMPT) Kabupaten Purbalingga
telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut
mencakup :
(1) Dominasi penanaman modal yang menyerap tenaga kerja perempuan yang
sudah mulai kekurangan tenaga kerja;
(2) Masih sangat rendah realisasi penanaman modal yang menyerap tenaga kerja
laki-laki;
(3) Masih sangat minim penanaman modal di sektor pertanian;
(4) Terbatasanya lahan peruntukan industri yang strategis dengan aksesibilitas
dan dukungan infrastruktur yang memadai;
(5) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal;
(6) Masih lemahnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK;
(7) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal;
(8) Rendahnya kualitas SDM penanaman modal;
(9) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
penanaman modal;
(10) Rendahnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman
modal;
(11) Belum optimalnya dukungan manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan
tugas teknis.
Page 33
BAB IV
TUJUAN, SASARAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut
mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga
yaitu “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat
sejahtera yang berakhlak mulia”.
Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purbalingga tahun 2016-20121 pada misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian
utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata,
industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan
potensi lokasl serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan
usaha, investasi dan lapangan kerja. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat
kaitannya dengan penanaman modal adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya investasi dan
kegiatan ekonomi masyarakat.
4.1 Tujuan Pembangunan Penanaman Modal
Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajin Pelayanan Dasar dan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan,
Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.
Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan
dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta
Page 34
Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahab menggeser porsi bidang pertanian,
disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari eksport
produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.
Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong
simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,
perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada
kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan
iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan
kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatnya
investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka
tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya realisasi investasi.
Target Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Pada tahun
2021
1.
Meningkatnya
realisasi investasi
Realisasi nilai investasi
Tumbuh 770.000.000.000,
pada tahun ke 5
Pelaku usaha (PMA dan
PMDN) yang beroperasi
Tumbuh 802 unit, pada
tahun ke 5
4.2 Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah : “Meningkatnya
iklim investasi dan pelayanan perizinan”.
Page 35
Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran
Pada tahun 2021
1. Realisasi nilai investasi baru
770.000.000.000,-
pada tahun ke 5
2. Meningkatnya iklim
investasi dan pelayanan
perizinan
Pelaku usaha (PMA dan
PMDN) yang beroperasi
802 unit pada
tahun ke 5
Page 36
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel T.IV.C.24) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
No
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Capaian Kondisi saat ini
Target Kinerja pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.
Meningkatnya realisasi investasi
Realisasi
investasi
Realisasi nilai
investasi baru
rupiah
270
320
470
570
670
770
Meningkatnya
iklim investasi
dan pelayanan
perizinan
Pelaku usaha
(PMA dan
PMDN) yang
beroperasi
Unit
550
552
602
652
702
752
802
Page 37
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang
dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam
rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
Tantangan pembangunan penanaman modal / investasi yang nyata
dihadapi pada masa yang akan datang adalah tercukupinya kebutuhan pokok
masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan sektor ekonomi atau investasi yang
harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik. Sementara ketersediaan
lahan peruntukan investasi sektor riil terutama perdagangan dan jasa, industri
dan perumahan / properti akan yang semakin terbatas, bersaing dengan upaya
mempertahankan kemampuan kecukupan dan ketahanan pangan yang juga
membutuhkan lahan yang cukup.
Sedangkan tantangan pelayanan terpadu yang nyata adalah semakin
meningkatnya keinginan dunia usaha atas pelayanan yang semakin cepat,
mudah, murah, praktis, pasti dan transparan sedangkan regulasi dan
kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan
yang masih sangat terbatas.
Tantangan tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan
teknologi dan peradaban yang semakin maju, yang saat ini dikuasai oleh
teknologi informasi yang serba digital. Hal-hal tersebut diatas berimplikasi
terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten
Purbalingga untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan
penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun
ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan
Page 38
kebijakan pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu
satu pintu di Kabupaten Purbalingga, sekaligus mengatasi permasalahan yang
ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi
lingkungan internal yaitu strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan)
yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu oppurtunity (peluang) dan
threaths (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah :
1. Strength (Kekuatan)
a. Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga kelembagaannya lebih kuat;
b. Adanya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu;
c. Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan
penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu;
d. Tersedianya peraturan perundang-undangan / regulasi lingkup
penanaman modal dan pelayanan publik;
e. Masih tersedianya lahan peruntukan investasi;
f. Infrastruktur yang memadai dan sedang terus dikembangkan;
g. Adanya ketersediaan tenaga kerja produktif dalam jumlah yang cukup.
2. Weakness (Kelemahan)
a. Sinergitas aturan penanaman modal dan perizinan antar kelembagaan
yang masih rendah;
b. Pelayanan masih belum berbasis teknologi infomasi sepenuhnya;
c. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai (dalam
bentuk kajian feasibility study) dari masing-masing bidang;
d. Kinerja pelayanan belum optimal;
e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang
pelayanan perizinan.
3. Opportunity (Peluang)
a. Iklim usaha yang kondusif;
b. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah
ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;
Page 39
c. Potensi investasi di Kabupaten Purbalingga yang masih besar, terutama
bidang pertanian;
d. Pengembangan Bandara Panglima Besar Jendral Soedirman menjadi
bandara komersial;
e. Rencana pembangunan Jalan Tol Brebes – Semarang dengan exit tol di
Pemalang akan memperlancar aksesibilitas Purbalingga ke kota-kota
besar.
4. Threats (Ancaman)
a. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan peruntukan investasi;
b. Menurunnya kualitas dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan
investasi;
c. Persaingan investasi akibat pemberlakuan perdagangan global;
d. Rendahnya minat investasi bidang pertanian;
Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :
A. Strategi
(1) Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan
pelayanan OPD
(2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif
(3) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
B. Kebijakan
1. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
2. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
3. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
4. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
5. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
6. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan
investasi investasi
7. Meningkatakan kapasitas SDM pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
9. Melaksanakan sosialisasi perizinan
Page 40
10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan
mudah
11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung
jadi, izin antar alamat)
12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada
PTSP
14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (Tabel T.IV.C.27) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
Meningkatnya realisasi investasi baru
Menciptakan iklim investasi yang kondusif
1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
2. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
3. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
4. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi.
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
1. Meningkatakan kapasitas SDM pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
3. Melaksanakan sosialisasi perizinan
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
5. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)
6. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
7. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
8. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai
Page 41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Sessuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga bahwa permasalahan
strategis yang dipandang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pembangunan
antara lain meliputi : penyelengaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya efektif; masih
adanya pengangguran dan kemiskinan; belum baiknya kualitas hidup masyarakat;
pertumbuhan ekonomi yang seret; kondisi infrastruktur wilayah yang masih belum memadai;
dan makin tinginya tingkat kerusakan lingkungan; serta sumberdaya keuangan yang masih
terbatas.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga
menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib
non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan
program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan
pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pmerataan
ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya indsutri
pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap
berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokasl serta didukung dengan
penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.
Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu : a). Program Promosi,
Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; b). Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta indikator kinerja Urusan
Penanaman Modal dalam RPJMD digambarkan sebagai berikut :
No.
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM
1 Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
Pertambahan nilai investasi baru
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Peningkatan Promosi Investasi
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Peningkatan kepastian serta kemudahan Perijinan
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu
Page 42
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
2) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
4) Pengadaan sarana dan prasarana kantor
5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
6) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD
2. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Promosi dan pemasaran Potensi Daerah
2) Business Gathering (Temu Usaha)
3) Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal
4) Pemantauan dan pengendalian penanaman modal
3. Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam
Daerah
2) Akuisisi Arsip perizinan
3) Penguatan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi Perizinan)
Page 43
Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
Tujuan Jangka Menengah : Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
SATUAN
Capaian Kondisi Saat
Ini
2015
TARGET KINERJA PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya iklim investasi dan pelayanan perizinan
Pelaku usaha
(PMA dan PMDN)
yang beroperasi
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan perizinan
Peningkatan Promosi Investasi dan Kemudahan Perijinan
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
1. Penambahan pelaku usaha (PMA dan PMDN) baru
1. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
Jumlah Promosi dan Pameran event
1 1 2 2 2 2
2. Cakupan pelaku usaha (PMA dan PMDN) yang berkembang
2. Penyusunan Provil Investasi & PM
Jumlah Dokumen Profil Investasi dan Buku Induk PM
dokumen
1 1 2 2 2 2
3. Bussines Gathering( temu bisnis)
Jumlah Temu Bisnis event
3 3 4 4 4 4
4. Pemantauan dan Pengendalian PM
Jumlah Peusahaan Yang Di Pantau
kali/periode
- 4 4 4 4 4
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu
1. Rata-rata jangka waktu proses perijinan
1. Penguatan Playanan Perizinan
Jumlah Sosialisasi
event
0 3 3 4 4 4
2. Cakupan pelayanan perizinan yang ditangani
2. Akusisi Arsip Perizinan
Tersusunya Arsip Perizinan
dokumen
2400 2400 2400 2400 2400 2400
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Objek dan Subjek retribusi Perizinan Dalam Daerah
Jumlah Dokumen Perizinan
dokumen
675 750 150 150 150 150
Page 44
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Nilai akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah (AKIP)
DPMPTSP
Meningkatkan kualitas kinerja OPD
Optimalisasi kelembagaan perangkat daerah
Penguatan kelembagaan perang-kat daerah
1. % Temuan lembaga pengawasan yang ditindaklanjuti
1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Jasa Perkantoran
bulan
12 12 12 12 12 12
2. Rata-rata nilai SKP
2. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
Kali
100 100 100 100 100 100
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
Bulan
12 12 12 12 12 12
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Mendukung Kinerja Kegiatan
unit
35 11 7 24 10 10
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Terlaksana Diklat ASN orang
10 10 10 10 10 10
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD
Tersusunnya Dokumen LKJIP,LPPD, LKPJ,RENJA, Evaluasi Kinerja
Jenis dokumen
5 5 5 5 5 5
Page 45
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja Akumulatif atau pisisi akhir s/d
Tahun 2021
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp.
(000.000)
Target Rp.
(000.000)
Target Rp.
(000.000)
Target Rp.
(000.000)
Target Rp.
(000.000)
Target Rp.
(000.000)
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
48%
1,60%
51%
2%
1.438.716
58%
2%
1.438.716
62%
2%
1.438.716
66%
2%
1.438.716
70%
2%
1.438.716
75%
2%
1.438.716
Penanaman Modal
1 Program
Promosi,
Pemasaran
Potensi dan
Fasilitasi
Investasi
Program
Pelayanan
Perijinan Satu
Pintu
Penambahan Pelaku Usaha (PMA dan PMDN) baru
502 unit
552 unit
85.000
602 unit
85.000
652 unit
150.000
702 unit
150.000
752 unit
200.000
802 unit
200.000
4.062 unit
Cakupan Pelaku Usaha (PMA dan PMDN) Yang Berkembang
Rata-rata jangka waktu perizinan proses
6 hari 5,6 hari 5,2 hari 5 hari 4,8 hari 4,6 hari 4,2 hari 4,2 hari
Capaian Pelayanan Perizinan Yang Ditangani
12 jenis
5 jenis
14 jenis 16 jenis 18 jenis 20 jenis 22 jenis 24 jenis 24 jenis
Page 46
Label T.IV.C.28 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data capaian pada tahun awal
perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggung
jawab Lokasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Indikator Kinerja pada Tahun 2021
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pada OPD
Meningkatnya kualitas penyelenggara
an dan pelayanan pada OPD
Kecukupan kebutuhan pendukung
operasional dan pelayanan pada OPD
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1) Penyediaan bahan
dan jasa perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
pelaksanaan administrasi kantor DPMPTSP Kab Purbalingga
12 bulan
12 bulan
205,442
12 bulan
245,845
12 bulan
275,000
12 bulan
300,000
12 bulan
350,000
12 bulan
400,000
12 bulan
1,776,287
Sekretariat
DPMPTSP
2) Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya /
keikutsertaan rakor dan konsultasi didalam dan luar daerah
90 kali rapat
90 kali rapat
77,194
85 kali rapat
95,000
90 kali rapat
130,000
90 kali rapat
145,000
90 kali rapat
165,000
90 kali rapat
175,000
90 kali rapat
787,194
Sekretariat
DPMPTSP
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor
Sarana dan prasarana kantor terpelihara dg baik
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda 4, 13
kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda
4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
139,036
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda
4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
235,000
1 gedung kantor, 3
kendaraan roda 4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
245,000
1 gedung kantor, 3
kendaraan roda 4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
265,000
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda
4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
285,000
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda
4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
300,000
1 gedung kantor, 3 kendaraan roda
4, 13 kendaraan roda 2, dan peralatan kantor lainnya
1,469,036
Sekretariat
DPMPTSP
4) Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan
17 jenis barang
17 jenis barang
157,000
3 jenis barang
230,000
6 jenis barang
250,000
8 jenis
barang
300,000
10 jenis
barang
325,000
10 jenis
barang
350,000
10 jenis barang
1,612,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
DPMPTSP
5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
Keikutsertaan kursus/bintek Pegawai DPMPTSP Kab. Purbalingga baik Tk. Nasional, Regional dan Lokal.
10 pegawai
10 pegawai
20,000 10 pegawai
20,000
10 pegawai
35,000
10 pegawai
40,000
10 pegawai
45,000
10 pegawai
50,000
60 pegawai
210,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
Bogor, Jakarta,
Semarang, Solo, Purwokerto
6) Penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan kinerja OPD
Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
5 dokumen (LKPJ,
lap kinerja, renja, lap keuangan, LPP)
5 dokumen (LKPJ, lap kinerja, renja, la keuangan, lap
asset)
8,000
6 dokumen
(Renstra, LKPJ, lap kinerja, renja, lap
keuangan, LKPP)
10,000
5 dokumen (LKPJ, lap
kinerja, renja,
lap keuangan, LPP)
10,000
5 dokumen (LKPJ, lap
kinerja, renja,
lap keuangan, LPP)
15,000
5 dokumen
(LKPJ, lap kinerja, renja, lap
keuangan, LPP)
15,000
5 dokumen
(LKPJ, lap kinerja, renja, lap
keuangan, LPP)
15,000
5 dokumen (LKPJ, lap kinerja, renja,
lap keuangan,
LPP)
73,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman
Modal
DPMPTSP
Meningkatnya
investasi dan kegiatannekonomi masyarakat
Meningkatnya nilai realisasi investasi baru
Program Promosi,
Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Jumlah perusahaan PMDN (baru / unit)
500 unit
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
750 unit
200,000
800 unit
4.050 unit
7) Promosi dan pemasaran Potensi Daerah
Keikutsertaan dalam event pameran promosi investasi
4 kegiatan
4 kegiatan
85,000
4 kegiatan
85,000
4 kegiatan
150,000
4 kegiatan
150,000
4 kegiatan
200,000
4 kegiatan
200,000
20 kegiatan
870,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
Jakata / Solo / Semarang
Jumlah perusahaan PMA (baru / unit)
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
12 unit
8) Business Gathering (Temu Usaha)
Sosialisasi kebijakan dan aturan pemerintah tentang penanaman modal dan perizinan serta penyampaian masukan saran dari pelaku usaha
1 kegiatan
1 kegiatan
25,000
3 kegiatan
50,000
3 kegiatan
100,000
3 kegiatan
100,000
3 kegiatan
100,000
3 kegiatan
100,000
3 kegiatan
475,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
Kab. Purbalingga
Realisasi nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)
215.080.081
250.000.000
300.000.000
450.000.000
550.000.000
650.000.000
750.000.000
2,950,000,000
2,950,000,000
9) Updatting Buku Induk Penanaman Modal
Tersusunnya informasi / Buku Induk Penananaman Modal Kab. Pbg
50 buku
50 buku
10,000
50 buku
50,000
50 buku
50,000
50 buku
50,000
50 buku
50,000
50 buku
50,000
50 buku
260,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
DPMPTSP
Page 47
Realisasi nilai investasi PMA (baru)
14.923.200
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
120,000,000
10). Sosialisasi Perizinan dan promosi Investasi
Tersosialisasikannya aturan, prosedur, persyaratan perizinan dan potensi investasi Purbalingga
0
0
0
3 kegiatan, 2 unit media promosi
75,000
3 kegiatan, 2 unit media promosi
75,000
3 kegiatan, 2 unit media promosi
75,000
3 kegiatan, 2 unit media promosi
75,000
3 kegiatan, 2 unit media promosi
75,000
3 kegiatan, 2 unit media promosi
375,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
Kab. Purbalingga / Luar Daerah
230.003.281
270.000.000
320.000.000
470.000.000
570.000.000
690.000.000
770.000.000
3,070,000,000
11) Pengawasan dan pengendalian penanaman Modal
Terlaksanananya kunjungan pengawasan dan pengendalian penanaman modal ke perusahaan, 3 bulan sekali
0
0
0
4 periode kegiatan
kunjungan
25,000
4 periode kegiatan kunjungan
30,000
4 periode kegiatan kunjungan
30,000
4 periode kegiatan
kunjungan
30,000
4 periode kegiatan kunjungan
30,000
4 periode kegiatan kunjungan
145,000
Sekretariat dan Bidang Penanaman Modal
Kab. Purbalingga
Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu
12) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan dan
penanaman modal
750 obyek /
subyek
750 obyek /
subyek
57,750
750 obyek /
subyek
490,000
750 obyek /
subyek
440,000
750 obyek /
subyek
440,000
750 obyek /
subyek
440,000
750 obyek /
subyek
440,000
750 obyek /
subyek
2,307,750 Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan
Kab. Purbalingga
Rerata lama
proses penerbitan izin
6 hari
5,6 hari
5,2 hari
5 hari
4,8 hari
4,6 hari
4,2 hari
4,2 hari
13) Akuisisi Arsip (perizinan)
Tertibnya penataan arsip perizinan di DPMPTSP Kab. Pbg
3000 dokumen
3000 dokumen
15,000
3000
dokumen
20,000
3000 dokumen
20,000
3000 dokumen
20,000
3000 dokumen
20,000
3000
dokumen
20,000
3000 dokumen
115,000
Sekretariat dan Bidang Pelayanan Perizinan
DPMPTSP
Jumlah izin yang ditangani PTSP
12 jenis
14 jenis
16 jenis
18 jenis
20 jenis
22 jenis
24 jenis
24 jenis
Tertanganinya pengaduan pelayanan
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
30 jenis
Page 48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
pencapaian kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan capaian kinerja
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program urusan
penanaman modal yang mencakup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.
lndikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari
program yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu
indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu
atau lebih indikator capaian kinerja program atau kegiatan (outcome) dan atas suatu
program dapat ditetapkan beberapa indikator.
Tabel penetapan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal yang terdiri
dari Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; dan Program
Pelayanan Perijinan Satu Pintu, adalah sebagai berikut :
Page 49
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, sebagai berikut :
Tujuan
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Sasaran
Kondisi Kinerja
pada Awal Renstra
(Tahun 2016)
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada Akhir
Renstra (Th 2021) / Akumulatif
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
Meningkatnya realisasi investasi
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Pertumbuhan nilai investasi baru (Rp. Juta)
270.000
320.000
470.000
570.000
670.000
770.000
770.000
Pelaku usaha (PMA dan PMDN) yang beroperasi
552
602
652
702
752
802
802
Page 50
Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya realisasi investasi baru
Pertumbuhan
investasi
baru
Menciptakan iklim investasi yang kondusif
Peningkatan Promosi Investasi
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Jumlah perusahaan PMDN baru
Unit 550 600 650 700 750 800
Jumlah perusahaan PMA baru
Unit 2 2 2 2 2 2
Realisasi investasi PMDN
Milyar Rupiah
250 300 450 550 650 750
Realisasi investasi PMA
Milyar Rupiah
20 20 20 20 20 20
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;
Kepuasan
masyarakat
atas
pelayanan
perizinan
(IKM)
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Peningkatan Kepastian serta Kemudahan Perijinan
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu
Rerata lama
waktu
penerbitan
masing-2
izin
Hari 5,6 5,2 5 4,8 4,6 4,2
Jumlah jenis
izin yang
dilaksanakan
di PTSP
Jenis 14 16 18 20 22 24
Jumlah
aduan yang
ditangani
Jenis 5 5 5 5 5 5
Page 51
Program Pendukung
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
FORMULASI INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM
SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Program Penguatan Kelembagaan Daerah
Tercapainya tertib administrasi dan kerumahtanggan dinas
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Dokumen perencanaan yang disusun
Jenis 2 2 2 2 2 2
Jumlah surat-surat yang dikelola
Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola
Unit 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Kecukupan kebutuhan rumahtangga dinas
Pelayanan kerumahtanggaan dinas
Bulan 12 12 12 12 12 12
Tercapainya adminsitrasi keuangan dinas yang baik dan benar
Jumlah jenis dokumen
rencana pendapatan dan
belanja dinas
Rencana pendapatan dan belanja dinas
Jenis 4 4 4 4 4 4
Jumlah pengajuan SPM Dokumen pengajuan SPM Kali 155 155 155 155 155 155
Jumlah SPJ terverifikasi Pegajuan SPJ Kali 120 120 120 120 120 120
Terlaksananya laporan keuangan dinas secara baik dan benar
Laporan adminsitrasi dan
fungsional, penutupan
kas, pemeriksaan kas,
realisasi kegiatan dan
laporan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Page 52
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, terinci, sebagai berikut :
Tujuan
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Program
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
(Tahun 2016)
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada Akhir Renstra (Th 2021) / Akumulatif
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi
masyarakat
Meningkatnya realisasi investasi baru
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi
Jumlah perusahaan PMDN (baru / unit)
550 unit
600 unit
650 unit
700 unit
750 unit
800 unit
4.050 unit
Jumlah perusahaan PMA (batu / unit)
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
Tumbuh 10
unit
Realisasi nilai
investasi PMDN (baru/ Rp.000)
250.000.000
300.000.000
450.000.000
550.000.000
650.000.000
750.000.000
2.950.000.000
Realisasi nilai investasi PMA (baru/ Rp.000)
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
100.000.000
Meningkatkan kepuasan
masyarakat atas layanan perizinan
Program Pelayanan Perijinan Satu
Pintu,
Rata-rata jangka waktu proses
perizinan
5,6 hari
5,2 hari
5 hari
4,8 hari
4,6 hari
4,2 hari
4,2 hari
Jumlah ijin yang dilayani di PTSP
14 jenis
16 jenis
18 jenis
20 jenis
22 jenis
24 jenis
24 jenis
Jumlah aduan yang
tertangani
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
5 jenis
Jumlah Izin yang diterbitkan :
Izin Reklame 800 825 850 875 900 925 925
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
500
550 600 650 700 750 750
Izin Gangguan (HO) 500 550 600 650 700 750 750
Izin Usaha Perdagangan (IUP)
600 650 675 700 750 800 800
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
600 650 675 700 750 800 800
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
125 135 145 155 165 170 170
Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan
15 17 19 21 22 23 23
Page 53
Izin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan (IMPP)
8 10 12 14 16 18 18
Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI)
16 18 20 22 24 25 25
Izin Pemanfaatan Tanah Pengairan
12 13 14 15 16 17 17
Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
12 14 16 18 20 22 22
Page 54
Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA KEGIATAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya
realisasi investasi baru
Pertumbuhan
investasi baru
Menciptakan
iklim investasi yang kondusif
Peningkatan
Promosi Investasi
Program
Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi
Investasi
Promosi dan
Pemasaran Produk Daerah
Terselenggara
nya kegiatan pameran dan promosi potensi daerah
Jumlah
pameran potensi daerah
Event 1 2 2 2 2
Jumlah promosi di media
media 2 (web dan surat
kabar)
2 (web dan surat
kabar)
2 (web dan surat
kabar)
2 (web dan surat
kabar)
2 (web dan surat
kabar)
Temu Usaha / Business
gathering
Terselenggaranya business gathering
Jumlah pelaksanaan business
gathering
event 3 5 5 5 5
Up datting
Buku Induk Penanaman Modal
Tersedianya
Buku Induk Penanaman Modal yang terbaru
Tersusunnya
Buku Induk Penanaman Modal
Eksemplar
buku
50 50 50 50 50
Pengawasan
dan
Pemantauan
Kegiatan
Penanaman
Modal
Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan
Penanaman Modal
Jumlah kunjungan monitoring ke perusahaan
Kali /periode
4 4 4 4 4
Sosialisasi
Perizinan dan
Promosi
Investasi
Terlaksananya
sosialisasi
perizinan dan promosi investasi
Tersosialisasika
nnya potensi
investasi Purbalingga
kali 2 2 2 2 2
Pengolahan
Data
Investasi
Terlaksananya pengolahan data investai
Tersedianya data realisasi investasi
Kali / bulan
12 12 12 12 12
Page 55
SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA KEGIATAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan perizinan;
Kepuasan
masyarakat
atas
pelayanan
perizinan
(IKM)
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Peningkatan Kepastian serta Kemudahan
Perijinan
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu
Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan
Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
Terlaksananya pemeriksaan perusahaan yang belum
berizin maupun yang sudah berizin
Jumlah obyek retribusi perizinan yang diperiksa
Lokasi 750 150 150 150 150
Melaksanakan pelayanan
penerbitan izin
Terlaksananya peayanan
penerbitan izin bagi
masyarakat
Jumlah pelayananan
penerbitan izin
Bulan 12 12 12 12 12
Melaksanakan
survey Kepuasan Masyarakat atas layanan perizinan
Telaksananya
survey kepuasana masyarakat atas layanan perizinan
Diperolehnya Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kali /
setahun
1 1 1 1 1
Melaksanakan
Perhitungan
waktu proses
penerbitan izin
Terlaksananya
Perhitungan lama waktu proses penerbitan izin
Jumlah kali
perhitungan lama proses penerbitan izin
Kali
/periode
1 1 1 1 1
Akuisisi Arsip
Perizinan
Tersedianya data kearsipan perizinan yg dikelola
DPMPTSP
Jumlah dokumen izsin yang diakuisisi / diarsipkan
dokumen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Page 56
Kegiatan Pendukung (Sekretariat)
SASARAN INDIKATOR SASARAN
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA KEGIATAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Program Penguatan Kelembagaan Daerah
Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor
Ketersediaan kebutuhan kantor
bulan 12 12 12 12 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang
terlaksana
kali 100 100 100 100 100
Pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor
Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
Persentase
sarana dan prasarana kantor yang terpelhara
bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan
sarana dan
prasarana
kantor
Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana
kantor
Jumlah pengadaan terealisasi dibanding
rencana
% 100 100 100 100 100
Pendidikan
dan Pelatihan
Pegawai
Terlaksananya diklat bagi pegawai PTSP
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
orang 10 10 10 10 10
Penyediaan
alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor sesuai
kebutuhan
Realisasi penyediaan alat tulis kantor
dinading
rencana pengadaan
bulan 12 12 12 12 12
Pelaksanaan
pemeliharaan
kebersihan
kantor dan
lingkungan
kantor
Terjaganya kebrsihan kantor dan lingkungan
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan
kantor dan lingkungan
bulan 12 12 12 12 12
Page 57
SASARAN INDIKATOR
SASARAN STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA KEGIATAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Pemeliharaan keamanan
kantor dan lingkungan
Terjaganya keamanan
kantor dan lingkungan
Jumlah bulan pelaksanaan
pengamanan kantor dan lingkungan
bulan 12 12 12 12 12
Penyusunan program dan dan rencana kerja dinas
Tersusunnya rencana kerja dinas
Jumlah jenis rencana kerja yang disususn (renstra, renja,
DPA, DPA P)
jenis 3 3 3 3 4
Penyelanggaraan
Kerumahtanggan dinas
Terselenggara
nya kerumahtanggaan dinas secara baik
dan lancar
Jumlah bulan
penyelenggaraan kerumahtanggan dinas
bulan 12 12 12 12 12
Penyelenggaraan
pengelolaan
adminsitrasi
surat menyurat
dinas
Terselenggaranya pengelolaan
administrasi surat menyurat dinas dengan
tertib dan baik
Jumlah jenis laporan kegiatan dinas (tribulanan,
laporan kinerja, LKPJ)
jenis 3 3 3 3 3
Penyusunan
rencana
anggaran
pendapatan dan
belanja dinas
Tersusunnya rencana pendapatan
dan belanja
dinas
Jumlah dokumen rencana pendapatan dan
belanja dinas
(RKA/DPA, RKA P / DPA P)
jenis 14 14 14 14 14
Pelaksanaan
administrasi
keuangan dinas
Terlaksananya administrasi keuangan
dinas yang terverifikasi
Jumlah jenis administrasi keuangan yang
terlaksana (SPM, buku kas, buku kas bantu, buku register, SPJ
belanja, dll
jenis 12 12 12 12 12
Pelaksanaan
laporan
keuangan dinas
Terlaksananya
pelaporan
keuangan dinas secara
Jumlah jenis
laporan
keuangan dinas (administrative,
jenis 10 10 10 10 10
Page 58
tertib fungsional,
pemeriksaan kas, penutupan kas, LKD, Evaluasi
Kinerja OPD, Simbangda, dll)
Page 59
BAB VII
PENUTUP
Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016- 2021. Terwujudnya tujuan urusan
penanaman modal Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana
efektifitas pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan urusan penanaman modal akan memberikan kontribusi
dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.
Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatkan
investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah
meningkatnya realisasi investasi baru dan meningkatnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan perizinan. Program urusan penanaman modal adalah Program Promosi,
Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; dan Program Pelayanan Perijinan Satu
Pintu.
Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan
program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Semoga dapat
dilaksanakan dan didukung oleh segenap unit dan personil, dengan tingkat
keberhasilan yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap
pencapaian Visi Misi Kabupaten Purbalingga.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
ATO SUSANTO, AP, M.Si
top related