pemaparan proses judicial review undang-undang … · setelah diyakini bahwa pernikahan anak yang...
Post on 13-Jul-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
oleh :
Zumrotin K Susilo
Yayasan Kesehatan Perempuan
PEMAPARAN PROSES JUDICIAL REVIEW
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
Nomor Perakara: 30/PUU-XII/2014
Tren Perkawinan Anak Data Dunia: 60 persen anak perempuan menikah
pada usia kurang dari 18 tahun (sumber UNICEF 2010)
34,5 persen anak perempuan di Indonesia menikah pada usia kurang dari 19 tahun (BPS 2008)
Perkawinan anak di Indonesia nomor 2 se Asean sesudah Kamboja (UGM)
Indonesia sendiri berada pada peringkat 22 dibandingkan negara-negara Islam (Iran, Arab Saudi) yg hampir 0% perkawinan anak.
ALASAN PERNIKAHAN ANAK
Kemiskinan ( Ekonomi )
Budaya masyarakat
Interpretasi agama yang tidak tepat
Kehamilan yang tidak di inginkan
PROSES YKP MELAKUKAN JR
Pada Awalny YKP telah melakukan intervensi di 10
kabupaten dan 3 kecamatan, yang angka kematian ibu dan
angka kematian anaknya tinggi. Kabupatennya adalah:
• Bondowoso
• So’e
• Sambas
• Bogor
• Cianjur
• Tasikmalaya
• Batang
• Kampar
• Kebumen
• Timika
• Jakarta ( Gambir,
Pesanggrahan dan
Jagakarsa)
BENTUK BENTUK KEGIATAN / PROGRAM DI SETIAP KABUPATEN
Pendidikan sebaya tentang Kespro remaja
Pelatihan Kespro untuk guru dan provider
Sosialisasi Kespro pada Toga, Tomas, dan orang tua
murid
Pelatihan kampanye melalui media film, poster dan
artikel
Melakukan lomba poster, artikel dan film dengan
tema kampanye pencegahan perkawinan anak
Melakukan siaran di radio interaktif di radio lokal
kabupaten tentang Kespro dan permasalahanya
6
BENTUK –BENTUK KEGIATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dan KAMPANYE
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINII
SOSIALISASI PEMKAB Kepada TOGA,
TOMAS, ORTU MURID dan GURU
SOSIALISASI Kepada MURID
Melalui RADIO
SOSIALISASI Kepada MASYARAKAT
Salah satu hasil assessment (Kab. Bondowoso)
Pada tahun 2010 Bondowoso merupakan kabupaten dengan
peringkat ke-2 paling buruk untuk Kematian Ibu se-provinsi Jawa
Timur.
Angka kematian bayi di 2010 adalah 56.62 per 1000 kelahiran
hidup, terburuk ke-3 untuk kabupaten se-provinsi Jawa Timur.
Tingkat kemiskinan yang tinggi di kab. Bondowoso
Masih tingginya angka perkawinan anak ( dibawah 18 tahun) sebesar
49% dan dalam waktu 1 tahun 50% persen dari pernikahan
tersebut bercerai. Atas temuan inilah YKP diminta oleh Pemda
(Bupati) Bondowoso melakukan pendidikan dan penyuluhan
Pencegahan Perkawianan Anak dalam aspek Kespro.
Tahun Jml Pernikahan Dini Total
Pernikahan
2011 2759 5418
2012 2800 5597
(Asumsi capaian
2013)
2331 5363 Sumber Data : KBPP, 2013
Capaian Kab. Bondowoso
Proses menuju JR (1)
Setelah diyakini bahwa pernikahan anak yang berdampak pada
hilangnya hak anak untuk memperoleh kehidupan yang baik seperti
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dll. Beberapa rangkaian kegiatan
yang dilakukan
1. Workshop “Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Anak”
(27 November 2012)dihadiri 50 tokoh agama se-Jawa.Dalam
workshop ini semua tokoh agama sepakat bahwa usia pernikahan
anak dinaikan menjadi 21 tahun.
2. Rangkaian diskusi bersama stakeholders (Pemerintah, LSM dan
Lembaga Donor) “Menggugat Batasan Usia Pernikahan Menurut
UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 Yang Bertentangan Dengan
Konstitusi“ (April-Mei-Juni 2013)
Proses menuju JR (2)
3. Workshop surat mengetahui pandangan Pemerintah “Perlunya
Review Kembali Batasan Usia Pernikahan Menurut UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 Nov 2013). Bekerjasama
dengan BKKBN. Hadir menjadi narasumber Kepala BKKBN,
Bupati Bondowoso, Pemuka Agama Bapak KH Solahodin Wahid,
dan Pelaksana lapangan pendidikan Kespro di kab. Tasikmalaya
Bpk. Endang
4. Dari rangkaian kegiatan diatas, meyakinkan YKP untuk segera
menindaklanjuti rencana JR UU Perkawinan No 1 tahun 1974 ke
MK. Untuk itu YKP menunjuk Ibu Rita Serena Kolibonso S.H,.
LL.M. Dan Bapak Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. Sebagai kuasa
hukum.
Proses menuju JR (3)
5. Tanggal 5 April 2014 YKP memasukan gugatan ke MK
dan mendapatkan nomer perkara 30/PUU-XII/2014.
6. Pada tanggal yang sama 5 April 2014 , YKP juga
melakukan konfrensi pers
7. Mengundang organisasi lain untuk menjadi pihak terkait .
Lima (5) organisasi yang menjadi pihak terkait, adalah:
PKBI, Kalynamitra, Rahima, WRI dan ARI.
8. Mempersiapkan saksi ahli dan korban
9. Jumlah persidangan atas gugatan yang dilakukan YKP dan
pihak terkait sebanyak 10 kali
10. Dalam melakukan kegiatan ini YKP harus memanfaatkan modal sosial untuk memperkuat dan mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat, LSM dan lembaga/institusi lainnya, berupa:
Amicus Currie (sahabat persidangan)dari kelompok koalisi +18
Koalisi +18 mengajukan gugatan yang sama ke MK dengan nomor perkara 74/PUU-XII/2014
Beberapa media kampanye pencegahan perkawinan anak yang dilakukan mitra, seperti:
• Film dokumenter perkawinan anak yang dikeluarkan Kalyanamitra dan WRI
• Petisi dan Videografis stop perkawinan anak oleh koalisi+18
• Ruang-ruang diskusi (cth. YKP-sentilan-sentilun Metro TV tentang Perkawinan Anak, Traveling Journal on Women Rural-Philipina-Kisah Lina dari Bondowoso, dll)
Proses menuju JR (4)
Gambaran Persidangan di MK (1)
Sebelum didaftarkan gugatan ke MK, YKP melakukan kajian tentang
pasal-pasal dalam konstitusi yang dilanggar dalam praktek
perkawinan anak. Salah satunya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang dan perlindungan dari berbagai bentuk
kekerasan dan diskriminasi” Dimana pada perkawinan
anak hal ini tidak dapat dilaksanakan.
Disamping itu juga YKP mengkaji adanya kegagalan kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena perkawinan anak,
seperti: Program wajib belajar 12 tahun, perbedaan definisi usia
anak pada UU Perlindungan anak usia 18 tahun masuk dalam
kategori anak.Kajian ini untuk memastikan bahwa perkawinan anak
melanggar UUD 1945.
Gambaran Persidangan di MK (2) Menyusun strategi menampilkan saksi ahli dan korban perkawinan
anak. Saksi ahli dibagi dalam:
- Cluster 1: kesehatan dan psikolog , Cluster 2; Pelanggaran HAM
- Cluster 3: Akademisi dan Media, Cluster 4: Agama
- Testimoni korban perkawinan anak
Setelah saksi ahli yang diajukan YKP berbicara pada persidangan,
pihak MK pun mengajukan ahli dari lembaga Agama yang ada di
Indonesia seperti: MUI, NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, KWI,
Hindhu Parisadha dan Matakin. YKP melakukan pendekatan
langsung kepada 7 lembaga tersebut untuk menjelaskan apa yang
menjadi gugatanYKP dan mengetahui respon awal dari masing-
masing lembaga agama tersebut.
Gambaran Persidangan di MK (3)
Setelah saksi ahli yang diajukan YKP berbicara pada
persidangan, pihak MK pun mengajukan saksi dari
perwakilan Agama yang ada di Indonesia seperti: MUI, NU,
Muhammadiyah, Walubi, PGI, KWI, Hindhu Parisadha dan
Matakin.
Pada sidang terakhir saksi ahli dari MUI juga mengajukan
ahli dari psikolog
Daftar Saksi Ahli dan korban
NO NAMA BIDANG
1 dr. Julianto Witjaksono
Sp.OG
Ahli Endocrinologi (Ahli
Hormon)
2 Maria Ulfa Anshor Ahli Hak Asasi Anak
3 Prof. Dr. M. Quraish
Shihab
Ahli Tafsir Agama Islam
4 Prof. Dr. Muhadjir
Darwin
Ahli Kependudukan dan
Peneliti
5 dr. Kartono Mohamad Ahli Kesehatan Reproduksi
6 Prof. Saparinah Sadli Ahli Psikologi
7 Ninuk Pambudi Ahli Media Analisis
8 Roichatul Aswidah
Rasyid
Ahli Hak Asasi Manusia
9 Yunianti Chuzaifah Ahli Hak Asasi Perempuan
10 Musri Munawaroh Korban
Menuju Putusan MK
Pada tanggal 27 Februari 2015, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengirimkan kesimpulan Presiden dalam perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 perihal pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945.
Dalam kesimpulannya, Pemerintah menggarisbawahi pentingnya penghentian perkawinan usia anak dan yang terpenting adalah Pemerintah secara terbuka mengapresiasi dan mendukung upaya hukum yang telah dilakukan oleh para Pemohon dalam hal pengujian di MK untuk menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan
top related