pelanggaran ham berat di masa lalu · hak asasi manusia survei pelanggaran ham berat di masa lalu....
Post on 21-May-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
SURVEI PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN
WILAYAH PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN
WILAYAH PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Latar Belakang & Tujuan Kajian ini memotret penilaian dan harapan publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu
CURRENT ISSUE
STRATEGIC
OBJECTIVE
RESEARCH
OBJECTIVE
Mendorong Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam program kerja mendatang.
Berbagai kasus Pelanggaran HAM masa lalu belum dituntaskan oleh pemerintahan periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS akan melakukan survei untuk memotret Kepedulian Publik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menggali Harapan Publik terhadap kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo &
Ma’ruf Amin dalam menuntaskan kasus –kasus HAM.
KEY SUBJECT Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu
4
5
Pendekatan Penelitian Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan memetakan persoalan, sebagai acuan Rekomendasi Strategis bagi Komnas HAM
MENGETAHUI PERSEPSI PUBLIK
(awareness) EVALUASI PUBLIK TERHADAP KASUS
PELANGGARAN HAM & PELANGGARAN HAM BERAT MASA
LALU
MENGUKUR KEPUASAN PUBLIK
(satisfaction)
MENGEKSPLORASI EKSPEKTASI PUBLIK
(desire)
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN
WILAYAH PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Cakupan Penelitian Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM Berat masa lalu
7
PEMAHAMAN Mengukur pengetahuan publik tentang: • Kasus-kasus pelanggaran HAM • Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu • Kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya
PENILAIAN Mengukur kepuasan publik terhadap: • Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM & pelanggaran HAM berat masa
lalu • Political Will pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM • Kemampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM
HARAPAN Mengeksplorasi harapan publik terhadap: • Program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Bidang hukum
dan HAM • Peran Lembaga Komnas HAM dalam mendorong penuntasan kasus
pelanggaran HAM • Peran penegak hukum lainnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM
PENUNTASAN KASUS
PELANGGARAN HAM
& PELANGGARAN
HAM BERAT MASA
LALU
Metodologi Penelitian
Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
8
Menggunakan kuesioner
Durasi wawancara maksimal 60 menit
Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih
Menjangkau lebih banyak responden (dalam jumlah
ratusan responden)
Analisa dilakukan secara statistik deskriptif
Tidak bertujuan mendapatkan alasan mendalam atas
pertanyaan: “mengapa”
RESPONDEN
Usia 17 – 65 tahun
Jenis Kelamin Laki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SEC Bawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian 34 Provinsi di Indonesia
Jumlah Responden 1,200 responden ; sampling error +/- 2.8%
Metodologi Penelitian
Kuantitatif Survei - Face to Face Interview
9
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN
WILAYAH PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Wilayah Penelitian Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
Nusa Tenggara
11
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling
12
Timeline Kuantitatif Survei - Face to Face Interview - 12 Weeks
Activity
Week
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preparation
Instrument Construction F2F
Field 23 September – 4 Oktober 2019
QC, Coding, dan Data Entry
Analysis dan Reporting
Presentation
N= 1,200 respondent ; SE = 2.8%
13
LATAR BELAKANG & TUJUAN
CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN
WILAYAH PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
No. Provinsi N (%)
1. D.I Aceh 25 2.1
2. Bali 16 1.3
3. Banten 56 4.7
4. Bengkulu 8 0.7
5. D.I Yogyakarta 16 1.3
6. DKI Jakarta 48 4.0
7. Gorontalo 8 0.7
8. Jambi 16 1.3
9. Jawa Barat 220 18.3
10. Jawa Tengah 172 14.3
11. Jawa Timur 192 16.0
12. Kalimantan Barat 24 2.0
13. Kalimantan Selatan 15 1.3
14. Kalimantan Tengah 16 1.3
15. Kalimantan Timur 12 1.0
16. Kalimantan Utara 4 0.3
17. Kepulauan Bangka Belitung
8 0.7
No. Provinsi N (%)
18. Kepulauan Riau 8 0.7
19. Lampung 36 3.0
20. Maluku 8 0.7
21. Maluku Utara 8 0.7
22. Nusa Tenggara Barat 24 2.0
23. Nusa Tenggara Timur 24 2.0
24. Papua 8 0.7
25. Papua Barat 8 0.7
26. Riau 28 2.3
27. Sulawesi Barat 8 0.7
28. Sulawesi Selatan 40 3.3
29. Sulawesi Tengah 16 1.3
30. Sulawesi Tenggara 8 0.7
31. Sulawesi Utara 8 0.7
32. Sumatera Barat 8 0.7
33. Sumatera Selatan 36 3.0
34. Sumatera Utara 68 5.7
Total Responden 1.200 100 %
82.0
15.3
2.7
Berdasarkan
pembagian wilayah (%)
Barat Tengah
Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Wilayah Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Wilayah Timur : Maluku dan Papua
Profil Responden Responden sudah mewakili populasi Indonesia secara proporsional
N = 1.200; SE = ±2,8%
15
16
Profil Responden Proporsi kelompok usia produktif lebih besar, dengan tingkat pendidikan lulusan menengah dan tinggi
2.0
28.0
31.8
19.8
14.0
4.4
Silent Gen (>71)
Baby Boomers (53 - 71)
Gen X (41 - 52)
Gen Y/Millenia Tua (31 -
40)
Gen Y/Millenia muda (22 -
30)
Gen Z - Pemilih mula (<
22)
Usia (%)
N = 1.200; SE = ±2,8%
40.1
43.9
16.0
Tingkat Pendidikan (%)
Rendah Menengah Tinggi
D3-S3
SMA
SD – SMP
17
Profil Responden Sebagian besar responden berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah
35.9
58.5
5.6
Kelas Sosial Ekonomi (%)
Bawah Menengah Atas
N = 1.200; SE = ±2,8%
1.9
3.4
3.9
4.1
4.3
4.8
10.4
11.7
12.2
12.7
30.8
Lainnya
Tidak Bekerja
Petani/Nelayan/Peternak Pemilik
Pegawai Pemerintah/BUMN
Pelajar/Mahasiswa
Pensiunan
Pegawai Swasta Non-BUMN
Pekerja Lepas/Penggarap
Pedagang
Wirausaha Non-Pedagang
Ibu rumah Tangga
Pekerjaan (%)
18
Profil Responden Sebagian besar responden beragama Islam dengan suku terbanyak Jawa, Sunda dan Melayu
N = 1.200; SE = ±2,8%
58.8 27.9
5.3
3.8
2.2 1.6
0.3 0.2
0.2
Berdasarkan agama (%)
Islam (NU)
Islam (selain
NU/Muhammadiyah)
Kristen Protestan
Islam (Muhammadiyah)
Kristen Katolik
Hindu
12.2
0.9
1.3
1.4
1.6
1.9
2.8
3.3
4.3
4.6
5.0
14.3
46.4
Lainnya
Minahasa/Man…
Palembang
Banjar
Aceh
Sasak
Batak/Tapanuli
Minang/Padang
Betawi
Bugis/Makasar
Melayu
Sunda
Jawa
Berdasarkan suku bangsa (%)
19.2
15.7
12.4 14.4
15.9
34.9 32.1
43.4 42.2 40
38.6
44.8
36.5 37.3 35.2
7.3 7.4 7.7 6.1
8.9
Peristiwa 1965 Penembakan Misterius
(Petrus) 1982-1985
Penculikan Aktivis 1997-
1998
Penembakan Trisakti-
Semanggi 1998
Kerusuhan Mei 1998
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu Tidak Jawab
Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu Penyelesaian kasus masih simpang siur di mata publik
N = 1.200; SE = ±2,8%
19
20
11.3%
20.0% 19.3%
39.6%
33.6% 35.4%
49.1% 46.4% 45.3%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
Penyelesaian Kasus: Peristiwa 1965 Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas
21
3.8%
15.6% 16.6%
37.7%
30.9% 32.4%
58.5%
53.6% 51.0%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
Penyelesaian Kasus: Penembakan Misterius 1982-1985 Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas
22
7.5%
15.6% 14.3%
43.4%
39.0%
43.9%
49.1%
45.4%
41.8%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
Penyelesaian Kasus: Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998 Kecuali GenX+ , generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi, sebagian menyatakan sudah tuntas
23
3.8%
13.6% 12.4%
47.2%
41.2% 44.4%
49.1%
45.2% 43.2%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
Penyelesaian Kasus: Penculikan Aktivis 1997-1998 Kecuali GenX+ , generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus penculikan aktivis, sebagian menyatakan sudah tuntas
24
5.7%
17.0% 16.1%
41.5%
37.3%
41.4%
52.8%
45.7% 42.5%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
Penyelesaian Kasus: Kerusuhan Mei 1998 Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Mei 1998, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas
25
Penyelesaian Semua Kasus (Indeks) Diperlukan edukasi terkait kasus HAM dan proses penyelesaiannya, di semua generasi
6.4%
16.3% 15.7%
41.9%
36.4% 39.5%
51.7%
47.3% 44.8%
Gen Z (<22) Milenial (22-40) Gen X+ (41+)
Sudah Tuntas Belum Tuntas Tidak Tahu
2.7
15.1
[VALUE]
13.1
Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan (%)
Kasus HAM Masa Lalu - Perlu Dituntaskan Meski mayoritas responden berpendapat Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada sebagian yang berpendapat tidak perlu
Perlu Sangat Perlu
Sangat Tidak Perlu
Tidak Perlu
17.8 % n=214
Tidak Perlu
26
N = 1.200; SE = ±2,8%
27
1.8 2.6 2.8 6.3
14.3 16.2
73.9 70.8
67.9
18.0
12.3 13.1
Gen Z (<22) Milenial (22 - 40) Gen X+ (41+)
Penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu berdasarkan generasi (secara umum)
Sangat tidak perlu Tidak perlu Perlu Sangat perlu
Kasus-kasus HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan Seluruh kelompok generasi berpendapat kasus-kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan
N = 1.200; SE = ±2,8%
3.0
10.4
27.0
28.9
57.8
Tidak memperbaiki masalah
Membebani pemerintah
Orangnya sudah mati
Sudah buntu, berhadapan dgn kekuasaan politik
tertentu
Kasusnya sudah terlalu lama
Alasan Kasus HAM masa lalu (secara umum) tidak perlu dituntaskan (%)
n=367
Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan Mereka pesimis sebab kasus sudah terlalu lama, dan berhadapan dengan kepentingan politik
28
21.8 23.6
32.4 36.6
30.7
67.9
61.1
52.1 53.5 53.3
5.1 9.7
14.1
8.5
14.7
3.8 5.6 1.4 1.4 1.3 1.3
Peristiwa 1965 Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 Penculikan Aktivis 1997-1998 Penembakan Trisakti-Semanggi 1998 Kerusuhan Mei 1998
Alasan Kasus HAM masa lalu (per kasus) tidak perlu dituntaskan (%)
Sudah buntu,
berhadapan dgn
kepentingan politik
Kasusnya sudah terlalu
lama
Membebani pemerintah
Orangnya sudah mati
Tidak Perbaiki masalah
Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan Peristiwa 1965 dan penembakan mahasiswa Trisakti 1998, dianggap sebagai kasus yang sulit dituntaskan
29
N = 367
9.4 7.2 13.8
6.6 8
40.9 42.6
51.7
41.8 42.7
47.1 48
34.5
48.9 46.8
2.6 2.2 2.7 2.4
Peristiwa 1965 Penembakan Misterius
(Petrus) 1982-1985
Penculikan Aktivis 1997-
1998
Penembakan Trisakti-
Semanggi 1998
Kerusuhan Mei 1998
Kemampuan Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf dalam penyelesaian kasus HAM (%)
Sangat Tidak Mampu Tidak mampu Mampu Sangat Mampu
Keyakinan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Publik meragukan kemampuan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis
30
N = 1.200; SE = ±2,8%
0.0
23.6 73.9
2.5
Hambatan bagi Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf selesaikan Kasus
HAM
Ketidakmampuan presiden Nuansa politis/menjaga harmonisasi politik Lainnya
Hambatan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Nuansa Politis/harmonisasi politik dianggap sebagai hambatan terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu
31
N = 1.200; SE = ±2,8%
13.2 86.8
Program Kerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf tentang Kasus HAM masa
lalu (%)
Komitmen terhadap penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Mayoritas responden berpendapat Jokowi – Ma’ruf perlu mencantumkan penyelesaian kasus HAM dalam Program Kerja Pemerintah 2019-2024
Tidak Perlu Perlu
32
N = 1.200; SE = ±2,8%
62.1 37.2
0.5
Mekanisme penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu (%)
Melalui Pengadilan Nasional Melalui Pengadilan Internasional Lainnya
Mekanisme Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional
33
N = 1.200; SE = ±2,8%
2.1
0.3
0.8
0.8
4.4
20.7
70.9
Lainnya
Bentuk Tim Penyidik
Bantuan Untuk Korban HAM
Kerja Komnas HAM ditingkatkan
Menjaga keamanan dan ketentraman rakyat
Tegas terhadap penegakan hukum
Cepat Menyelesaikan Kasus-Kasus HAM
Harapan Terhadap Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf (%)
Harapan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas
34
N = 1.200; SE = ±2,8%
35
Kesimpulan dan Rekomendasi (1)
1 Penyelesaian kasus HAM masa lalu masih simpang siur di
mata publik
Diperlukan edukasi terkait pemahaman kasus HAM dan proses penyelesaiannya di semua generasi
Meski mayoritas responden berpendapat kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada 17.8% yang berpendapat tidak perlu ; karena kasusnya dianggap sudah terlalu lama dan berhadapan dengan kepentingan politik
36
Kesimpulan dan Rekomendasi (2)
1 Publik meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi -
Ma’ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, karena ada nuansa politis
Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional
Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas
37
TERIMA KASIH
top related