pelaksanaan tugas satker pip kab/kota dalam kegiatan

Oleh:

Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Pelaksanaan Tugas Satker PIP Kab/Kota dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jakarta, 23 Mei 2017

Disampaikan dalam acara ‘Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program “Slum Alleviation”pada Kawasan

Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017’

2

BAGIAN 1: PENDAHULUAN

Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur Permukiman

Pendekatan Program

Acuan Normatif Kegiatan Berbasis Masyarakat

Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Ragam Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Komponen Pembiayaan Kegiatan

Pengelolaan Anggaran Kegiatan

Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 201

Tercapainya 100% pelayanan air minum yaitu 85% penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinyuitas, dan Keterjangkauan) dan 15% sesuai kebutuhan dasar.

Tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R, dan pengurangan luas genangan seluas 22.500 Ha) dan 15% sesuai kebutuhan dasar.

Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya Bangunan Gedung Negara; (ii) penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

Sasaran RPJMN 2015-2019

Bidang Infrastruktur Permukiman (Perpres no. 02 Tahun 2015)

3

4

Membangun Sistem Infrastruktur Permukiman

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Daerah

Memberdayakan Masyarakat

Pendekatan Program

5

Mendorong pertumbuhan penyelenggaran SPAM berbasis masyarakat dengan konsep

pemberdayaan terutama untuk masyarakat miskin dan yang belum mendapatkan

pelayanan air minum [Permen PU no. 20/2006 tentang KSNP-SPAM]

Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lingkungan perumahan

melalui pemberdayaan masyarakat setempat [Permen PU no. 21/2006 tentang KSNP-

Sistem Pengelolaan Persampahan]

Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan kumuh

perkotaan yang belum terlayani dengan sIstem pengelolaan air limbah terpusat [Permen PU no. 16/2008 tentang KSNP-SP Air Limbah Permukiman]

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu [Permen PUPR no. 02/20016 tentang

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh]

Acuan Normatif

Kegiatan Berbasis Masyarakat

6

Di rencanakan

Oleh Masyarakat

Di laksanakan

Oleh Masyarakat

Di kelola

Oleh Masyarakat

Pendampingan/pemberdayaan & Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat

Prinsip Dasar Pembangunan

Infrastruktur Berbasis Masyarakat

7

Ragam Kegiatan Infrastruktur

Berbasis Masyarakat

PAMSIMAS Merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan ‘peri-urban’ melalui

peningkatan peri laku hidup bersih dan sehat dengan pendekatan

pembangunan berbasis masyarakat

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Merupakan program penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis

masyarakat, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemda, (2) peningkatan

prasarana lingkungan kumuh, (3) pembangunan permukiman baru bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

SANIMAS Merupakan program penyediaan prasarana sanitasi komunal khususnya

bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah padat dan kumuh

perkotaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat

TPS 3R Merupakan penyelenggaraan prasarana tempat pengolahan sampah

berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, dan pendauran ulang untuk mengurangi sampah

8

1 • Dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas pelaku

2 • Penyediaan tenaga fasilitator masyarakat

3 • Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Komponen Pembiayaan Kegiatan

9

Kementerian Keuangan

Satker Pusat

Kegiatan : - Konsultan Manajemen

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- Pelatihan Konsultan dan Satker

- Pencetakan Pedoman dan publikasi

KPPN

Satker Provinsi

Kegiatan : - Gaji & operasional Fasiltator

- Pelatihan Fasilitator dan Masyarakat

- Rapat koordinasi

- Bantuan Langsung Masyarakat (tertentu)

KPPN Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota

Kegiatan : - Koordinasi

- Konstruksi Fisik

Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota

Kegiatan : - Koordinasi

- Konstruksi Fisik

Satker PIP Kabupaten/Kota

Kegiatan : - Bantuan Langsung Masyarakat

KKM / KSM / LKM / BKM / OMS DESA/KELURAHAN

Bank

Perintah

Pencairan Dana

Pengajuan

pencairan

Dana Pencairan Dana

DIP

A

KA

B./K

OTA

D

IPA

PU

SA

T

KPPN

DIP

A P

RO

V.

Pengelolaan Anggaran Kegiatan

10

22

25

137

206

74

0

PAMSIMAS

PKP-BM (KOTAKU-NUSP)

Total=258 Satker

SANIMAS 5

Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 2017 (Jumlah 469 Satker)

11

BAGIAN 2: TUGAS & FUNGSI SATUAN KERJA

Pengertian

Tugas Kepala Satuan Kerja

Pelaporan Tingkat Satuan Kerja

Tata Cara Pembayaran APBN

Organisasi Satuan Kerja PIP Kab./Kota

• Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

• Satuan Kerja adalah organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit

organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.

• Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara.

• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan

menerbitkan perintah pembayaran.

• Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai

pelaksanaan APBN.

Pengertian (PP no. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

12

• Kasatker memiliki tugas dan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan

kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK).

• Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada

Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pejabat Unit Eselon-I Kementerian melalui Pejabat Unit Eselon-II terkait melaksanakan fungsi pengaturan,

pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Satker.

• Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap Satker dibantu oleh Kepala Dinas

bidang PU Provinsi terkait.

• Setiap Satker wajib membentuk Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB).

• Setiap Satker wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara

(SIMAK BMN).

• Atasan Langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon-I menetapkan pembantu Pejabat Inti Satker,

petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akutansi Keuangan (SAK), SIMAK BMN, dan e-Monitoring.

13

Tugas & Tanggungjawab (Permen PU no. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan……)

Pengelolaan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (menggunakan aplikasi Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) sesuai SE Menteri PUPR no. 01/SE/M/2016);

2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ-BPP) (sesuai Permen PU no. 01/PRT/M/2011);

3. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) (sesuai Permen PU no. 17/PRT/M/2012);

Pengelolaan Barang Milik Negara 1. Laporan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan aplikasi SIMAK BMN (sesuai SE Menteri PU no.

05/SE/M/2014);

2. Penetapan status BMN (sesuai Permen PU no. 10/PRT/M/2013);

Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran 1. Laporan progres fisik dan keuangan menggunakan e-Monitoring Kementerian PUPR;

2. Laporan Akhir Tahun yang berisi informasi dan dokumentasi proges fisik, output yang dihasilkan, serta

outcome yang diperoleh atas kinerja yang dilaksanakan;

3. Laporan khusus, yang berisi permasalahan kegiatan tertentu atau permintaan pimpinan;

Pelaporan Tingkat Satuan Kerja (Permen PU no. 14/PRT/M/2011)

14

Tata Cara Pembayaran APBN (Permenkeu no. 190/PMK.05/2012)

15

KPPN

Selaku BUN

BANK

KSM/BKM/KKM

KEPALA SATKER

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

PEMBUATAN

KOMITMEN

(PPK) SPM SPP PENGUJIAN

(PP-SPM)

KSM/BKM/KKM

Selaku Penerima Hak

SPPB PENGUJIAN

SP2D

Dicatat dalam aplikasi

perbendaharaan

(Sistem Aplikasi Satker),

paling lambat 5 hari kerja

Paling lambat

5 hari kerja

Paling lambat

2 hari kerja

Organisasi Satker PIP Kab./Kota (Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR no. 203/KPTS/M/2017 & no. 311/KPTS/M/2017)

16

ATASAN KPA/KEPALA SATKER

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

PEMBANTU ATASAN II

KEPALA DINAS PU PROVINSI

ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER

KEPALA DINAS PU KAB./KOTA

KEPALA SATUAN KERJA/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KEGIATAN SANIMAS

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KEGIATAN PAMSIMAS

PEJABAT

PELAPORAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KEGIATAN PKPBM

PENGUJI

SPM BENDAHARA

PENGELUARAN

PEMBANTU ATASAN I

DIREKTUR PKP, DIREKTUR PPLP, DIREKTUR PSPAM

SIMAK

BMN SAK E-MONITORING

Petugas

SAS

BAGIAN 3: PERSIAPAN PELAKSANAAN

Administrasi Penggunaan Anggaran

Langkah-langkah Persiapan

Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan

17

18

Administrasi Penggunaan Anggaran

1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN

selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum

ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada

KPPN (PMK-190/PMK.05/2012);

2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai

penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru

membuka rekening) sesuai Lampiran I PMK-252/PMK.05/2014;

Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA); dan

Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam

Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014

3. KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran VI PMK-

252/PMK.05/2014, selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan

melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran

VIII PMK-252/PMK.05/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

19

Administrasi Penggunaan Anggaran

4. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang);

Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur

pencairan dana (sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah

dengan PER-88/PB/2011); Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format

Lampiran III PER-57/PB/2010), dilampiri :

Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D

Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.

Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

5. PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM. Registrasi dilakukan dengan

mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format dalam PER-19/PB/2012,

dilengkapi lampiran sebagai berikut :

Fotokopy KTP

Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM

Satu lembar Meterai Rp.6.000,-

20

Langkah-langkah Persiapan

No Kegiatan Durasi

(Maksimal)

Jadwal

Tentative Keterangan

1 Penetapan Pejabat Perbendaharaan 5 Mei 2017 SK Satker telah terbit

seluruhnya (469 Satker)

2 Perdirjen Perbendaharaan untuk Pencairan Dana PHLN Untuk sumber dana PHLN

3 Pengesahan Revisi DIPA Satker PIP Kab./Kota 29 Mei 2017 Tentative

4 Langkah-Langkah Awal Pencairan Anggaran (di KPPN):

• Penyampain SK Spesimen Tanda Tangan & Cap

Stempel Satker 1 HK 1 Juni 2017

Rujukan:

PMK-90/PMK.05/2012

• Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Bank 1 HK 1 Juni 2017

Rujukan:

PMK-252/PMK.05/2014

• Surat Persetujuan Pembukaan Rekening 2 HK 5 Juni 2017

• Melakukan Pembukaan Rekening di Bank 1 HK 6 Juni 2017

• Menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening ke KPPN 3 HK 9 Juni 2017

• Menunjuk Petugas Pengantar SPM & Menyampaikan ke KPPN 9 Juni 2017 Rujukan:

PER-88/PB/2011 &

PER-57/PB/2010 • KPPN Menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker

(KIPS) 2 HK 13 Juni 2017

• PPSPM Menyampaikan Register Pendaftaran PIN PPSPM 1 HK 14 Juni 2017 Rujukan:

PER-12/PB/2012

• Pengajuan Karwas dengan Aplikasi SAS 14 Juni 2017 Diperlukan pelatihan

penggunaan SAS

21

Langkah-langkah Persiapan

No Kegiatan Durasi

(Maksimal)

Jadwal

Tentative Keterangan

5 Prosedur Pencairan Anggaran ke KPPN

(Pemberkasan):

• BKM/KSM Menyampaikan SPPB ke PPK 8 Juni 2017 Dicatat dalam SAS dan menyusun

Karwas untuk diajukan ke KPPN

• Pengajuan Karwas kepada KPPN 5 HK 14 Juni 2017

• Persetujuan Karwas oleh KPPN 3 HK 16 Juni 2017

• PPK Meneliti Kelengkapan SPPB & Menerbitkan SPP

2 HK 19 Juni 2017

• PPK Menyampaikan SPP ke PPSPM

• PPSPM Menguji SPP & Menerbitkan SPM 5 HK 22 Juni 2017

Petugas e-Monitoring sudah dapat

menginput data realisasi keuangan

berdasarkan SPM yang terbit pada

Aplikasi e-Monitoring Offline dan

mengupload pada e-Monitoring

Online

• Menyampaikan SPM ke KPPN 22 Juni 2017 Perlu perhatian untuk lokasi KPPN

yang berada diluar Kabupaten

• KPPN Menguji SPM & Menerbitkan SP2D 2 HK 3 Juli 2017 Cuti Bersama Idul Fitri 23-30 Mei

• Bank mentransfer BLM ke Rekening BLM/KSM/KKM 2 HK 5 Juli 2017

22

Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan

No Materi Pembekalan Target Peserta Penanggung

Jawab

Rencana /

Jadwal

1. Pembekalan Substansi

Kegiatan IBM Kasatker & PPK

Dit. Sektor (PPLP,

PSPAM dan PKP)

KOTAKU (22

Mei 2017)

2.

Aplikasi SAS (Karwas, SPP,

SPM & SILABI) & Adminstrasi

Pencairan

PPK, Bendahara &

PPSPM Dit. KIP

Difasilitasi oleh

PPK RANDAL

Provinsi pada

tanggal 12-14

Juni 2017

(menyesuaikan

jadwal

pengajuan

Karwas oleh

Satker PIP)

3. Pembekalan Aplikasi SAIBA

(SAKPA & SIMAK BMN) Petugas UAKPA/B

Setditjen Cipta

Karya, Dit.

PSPAM

(UAPPA/B-

Wilayah)

4. Pembekalan e-Monitoring

PUPR

Petugas

e-Monitoring Dit. KIP

23

Terima kasih atas perhatiannya

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan

Email: subditkln@gmail.com; tanozisochi@gmail.com;

No. Provinsi Nama PPK Randal Alamat Tlp. Kantor E-mail

1 Aceh Astuti Sari, ST., MT. Jl. Pemancar No.5 Banda Aceh 0651-42532 randal_ck@yahoo.com

2 Sumut Heru Permadi, S.Hut Jl. Perintis Kemerdekaan No.39 Medan 061-6636679 ppk_randalsumut@yahoo.co.id

3 Sumbar Ir. Syafriyanti, MM Jl. Kali Serayu No. 22 Padang Baru-Kota Padang 0751-7051783 randal_ck@yahoo.com

4 Riau Ikrar Setiaty, ST., MT Jl. Riau No.1 Pekanbaru 0761-38451 randalriau@yahoo.com

5 Kepri Istiadi Nugroho, ST Jl. Peralatan No.1 Km. 7 Tanjung Pinang 0771-443199 pip_kepri@yahoo.co

6 Jambi Ir. Azna Legawaty, MM Jl. H. AgusSalim No.2 Kotabaru 0741-445892 pipjbi@gmail.com

7 Sumsel Yudiansyah, ST., MT Jl. AndiPangerangPettarani No. 90 Palembang 0711-321977 randalsumsel@yahoo.co.id

8 Babel A.I. Kusuma, ST.,MT Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Air Itam

Pangkal Pinang 0717-439383 pip_provbabel@yahoo.com

9 Bengkulu Yennie Lidiawati, ST Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Bengkulu 0736-347214 randal.bengkulu@yahoo.com

10 Lampung Feri Iskandar, ST., MT Jl, GatotSubroto No. 50 Garuntang Bandar

Lampung 0721-488217 randallampung@gmail.com

11 Banten Rudy Hadisuprapto, ST Jl. SyechNawawi Al Batani Serang 0254-267006 randalbanten@yahoo.com

12 Jabar Taufik Rahmat, S.Pd., MT Jl. Kawayulaan Indah II No. 4 Bandung 022-7313675 ppdiskimrum@yahoo.com

13 Jateng Indrarto Widyatmoko, ST., MT Jl. Madukora Blok AA - BB Semarang 0247-608202 randaljateng.jt@gmail.com

14 DIY Tri Rahayu. ST., MT Jl. Bumijo No.5 Yogyakarta 0274-550822 randal_diy@yahoo.co.id

15 Jatim Ir. Lustiana Dewi Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 031-8282734 randal.jatim@gmail.com

16 Kalbar H.Karyadi,ST.,MM Jl. Ahmad Yani Pontianak 0561-7327360 randal_ckkalbar@yahoo.co.id

Daftar Kontak PPK Randal Provinsi

No. Provinsi Nama PPK Randal Alamat Tlp. Kantor E-mail

17 Kalteng Endy.ST.MT Jl. Letjend S. Parman No. 2 Palangkaraya 0536-3224354 randal.kalteng@yahoo.com

18 Kalsel Patmo Suryo Wiharto, ST., M.Eng Jl. Dl. Panjaitan No. 8 Banjarmasin 0511-3360214 randal_pipkalsel@yahoo.com

19 Kaltara Heryan Noor, ST Jl. Kemayoran, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec.

Tanjung Selor. Bulungan. Kode Pos 77212 081346279355 randal.kaltara@gmail.com

20 Kaltim Mia Amalia, ST Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda 0541-271117 randalkaltim@yahoo.co.id

21 Sulut Doddy Pradityo Hidayat Soetopo,

ST Jl. Tikara Ares No. 80 Manado 0431-854707 randal.sulut@gmail.com

22 Gorontalo Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Jl. Prof Dr. Aloe Sabu, No. 92 Gorontalo 0435-825263 randalgorontalo@yahoo.com

23 Sulteng Djoni Eko Prasetijo, ST Jl. RA. Kartini, No. 102 Palu 0451-453017 randalsulteng@yahoo.com

24 Sulsel Muhammad Syarif, ST., M.Si Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar 0411-458656 randal_sulsel@yahoo.co.id

25 Sulbar Abd. Rahman, ST Jl. GatotSubroto No. 1 Mamuju 0426-21000 randalsulbar@gmail.com;

26 Sultra Alkimran Budullah, ST Jl. A. Yani No. 2 Kendari 0401-3127974 randalsultra@yahoo.co.id

27 Bali I Gusti Agung Ariwibawa, ST Jl. Danau Tamblingan 49 Kota Denpasar. Komplek

Werdhapura Sanur 0361-288763 randalpipbali@gmail.com

28 NTB Indra Rulianti, ST Jl. Majapahit No. 8 Mataram 0370-633738 randalciptakarya@yahoo.co.id

29 NTT Ezrom Micgel Elim, ST Jl. Sukarno, No. 22 Kupang 0380-832501 randal_ntt@yahoo.com

30 Maluku Naomi Paramita Adhi, S.Ars Jl. Dl. Panjaitan No. 2 Ambon 0911-344757 randal.maluku@yahoo.com;

muhijaty@gmail.com

31 Malut Muslim Saleh, ST, M.Eng Jl. Raya Lintashalmaera Ternate 0921-3123292 satkerrandalprovmalut@gmail.com

32 Papua Rr. Diana Juni Anggraeni, ST Jl. Sumatera Dok. IV, No. 15 Jayapura 0967-535176 pip_papua@yahoo.com

33 Pabar Jamaluddin Ugar, ST Jl. Bangung No. 4 Manokwari 0986-2123988 satkerpip@yahoo.co.id;

jamal_ugar@yahoo.co.id

Daftar Kontak PPK Randal Provinsi