pedoman teknis penanaman tanaman nilam
Post on 13-Jan-2017
345 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
DRAFT
i
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Penanaman Nilam Tahun 2015 disusun dan dipersiapkan sebagai panduan bagi pelaksana kegiatan pengembangan tanaman nilam yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
Pedoman ini masih bersifat umum yang merupakan acuan untuk pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2015. Selanjutnya Dinas yang menangani Perkebunan di Provinsi agar menjabarkan pedoman teknis ini dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota menjabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat spesifik pada masing-masing daerah.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku “Pedoman Teknis Pengembangan Nilam Tahun 2015” ini.
Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan nilam nasional. Terima kasih.
Jakarta, 2015 Direktur Jenderal Perkebunan
Ir. Gamal Nasir, MS. NIP. 19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................... i DAFTAR ISI ........................................................ ii DAFTAR LAMPIRAN .......................................... iii
I. PENDAHULUAN ............................................ 1
A. Latar belakang ........................................... 1
B. Sasaran nasional ....................................... 3
C. Tujuan ........................................................ 3
D. Pengertian.................................................. 3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN .................... 5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 5
B. Spesifikasi Teknis ...................................... 10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................... 14
A. Ruang Lingkup........................................... 14
B. Pelaksana Kegiatan.................................... 16
C. Lokasi, Jenis dan Volume .......................... 17
D. Simpul Kritis................................................ 17
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN..................................................... 18
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,
PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .... 19
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 22
VII. PEMBIAYAAN .............................................. 24
VIII.PENUTUP .................................................... 24 LAMPIRAN
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Lokasi Penanaman Nilam 25
Lampiran 2. Lokasi Pembekalan/ Pelatihan SPO Penanaman Nilam
26
Lampiran 3. Format Laporan Perkembangan Kegiatan
29
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan perkebunan tanaman semusim diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi, dan produktivitas melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi, serta peningkatan peranan budidaya tanaman semusim. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sesuai dengan tugas Direktorat Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim.
Salah satu komoditas binaan Direktorat Tanaman Semusim yang merupakan tanaman penghasil minyak atsiri adalah tanaman nilam yang telah masuk dalam kelompok tanaman unggulan Perkebunan Nasional sejak tahun 2010. Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri yang mempunyai prospek pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permintaan minyak nilam semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya produk parfum/kosmetika, meningkatnya kebutuhan untuk industri obat-obatan serta belum berkembangnya substitusi
2
essential oil yang bersifat pengikat (fiksasi) dalam industri parfum/ kosmetika.
Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman nilam, dilakukan beberapa kegiatan: (i) penanaman nilam di sentra-sentra produksi yang disertai dengan pembinaan dan pengawalan penerapan budidaya; (ii) menumbuhkan dan mengembangkan serta mempertangguh kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi ataupun asosiasi petani penghasil minyak atsiri.
Penanaman nilam yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, dan produktivitas nilam pada tahun anggaran 2015 difasilitasi oleh dana APBN-P yang dialokasikan pada satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan benih dansarana produksi untuk pengembangan nilam.
2. Pembekalan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Nilam.
3. Pengawalan kegiatan pengembangan tanaman Nilam
Rincian kegiatan dan lokasi penanaman nilam dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3.
3
B. Sasaran Nasional
Terlaksananya penanaman tanaman nilam serta kegiatan pendukungnya di 21 Kabupaten pada 10 Provinsi.
C. Tujuan
Meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman nilam
D. Pengertian
1. Benih nilam adalah bahan tanam nilam hasil
pengembangbiakan secara vegetatif yang
digunakan untuk pengembangan pertanaman
nilam, yang berasal dari induk yang sehat,
bebas dari hama dan penyakit.
2. Varietas adalah kumpulanindividunilam yang
dapat dibedakan berdasarkan sifat morfologi,
fisiologi, kimia, dan sifat-sifat lainnya, bila
diproduksi kembali sifat-sifat tersebut tidak
berubah.
3. Setek pucuk adalah teknik memperbanyak
tanaman dengan cara vegetatif dengan
memakai bagian pucuk tanaman.
4. Setek batang adalah teknik memperbanyak
tanaman dengan cara vegetatif dengan
memakai bagian batang tanaman.
4
5. Persemaian adalah suatu tempat yang
digunakan untuk menyemaikan benih suatu
jenis tanaman dengan perlakuan dan
perawatan selama jangka waktu tertentu,
sehingga akan dihasilkan benih yang
berkualitas baik, yang memenuhi persyaratan
umur, ukuran dan pertumbuhan yang cukup
baik dan siap untuk ditanam di lapangan.
6. OPT adalah organisme pengganggu
tanaman, yaitu semua organisme yang dapat
menyebabkan penurunan potensi hasil yang
secara langsung karena menimbulkan
kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan
biokimia, atau kompetisi hara terhadap
tanaman budidaya.
5
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
Indonesia sebagai sumber bahan baku minyak atsiri khususnya minyak nilam untuk industri flavour & fragrance serta industri lainnya merupakan peluang besar dan menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman nilam, melalui penanaman nilam, pelatihan kelompok tani, dan pengawalan kegiatan penanaman nilam yang dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut :
1. Pengadaan benih nilam dan pupuk dilakukan
oleh Dinas yang membidangi perkebunan
Provinsi/kabupaten, mengacu kepada Peraturan
Presiden No. 54 tahun 2010 junto No. 70 tahun
2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh
Pemerintah.
2. Manajemen kelompok dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi usaha,
mempermudah akses pembinaan, akses
perolehan informasi (perkembangan
teknologi, pasar, dll.) bagi petani, serta saling
memperkuat posisi tawar petani dengan
mitra usahanya yaitu perusahaan
pengelola/mitra.
6
3. Kegiatan Pengawalan
Pelaksanaan penanaman nilam dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) memerlukan adanya kegiatan sosialisasi dan pengawalan teknis serta monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian target produksi dan luasan penanaman nilam. Selain itu, juga diperlukan kegiatan kelembagaan yaitu melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha. Dengan dilakukannya pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi melalui berbagai fasilitasi pemerintah atau swadaya masyarakat sendiri diharapkan akan tumbuh dan berkembang kelompok tani produktif, profesional, mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga sanggup menghadapi berbagai tantangan.
Metode pelaksanaan kegiatan penanaman nilam adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2015 dilakukan oleh Pusat, Provinsi/Kabupaten Kota yang membidangi perkebunan kepada petani/kelompok tani.
2. Penetapan CP/CL
a. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Sebelum diusulkan ke
7
Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, terlebih dahulu diverifikasi oleh tim teknis kabupaten, jika terjadi perubahan CP/CL maka perlu persetujuan dan rekomendasi dari tim verifikator. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan sebelum melakukan penetapan sebagai petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan, melakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu.
b. Hal-hal yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi, nama kelompok, luas dan kepemilikan lahan.
c. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta penanaman nilam tahun 2015 diatur lebih lanjut dalam Juklak yang disusun oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan mutu benih
Sebelum benih ditanam di lahan penanaman nilam (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh UPTD Benih setempat.UPTD Benih berwenang melakukan pengawasan mutu benih.
8
4. Penanaman nilam
a. Penyediaan benih
(1). Benih nilam dapat berasal dari kebun nilam yang memiliki kelayakan sebagai sumber benih atau sumber benih yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.
(2). Penetapan kebun benih nilam sebagai sumber benih bila sudah dilakukan pemurnian oleh Balittro/BP2MB/UPTD Provinsi serta direkomendasikan sebagai Kebun Sumber Benih Nilam.
(3). Pemilihan varietas untuk benih nilam disesuaikan dengan kondisi lahan dan agroklimat agar mendapatkan produksi dan produktivitas optimal.
(4). Varietas nilam yang telah dilepasoleh Kementerian Pertanian adalah varietas Sidikalang, Lhokseumawe, Tapak Tuan, Patchoulina 1, dan Patchoulina 2.
(5). Pengadaan benih dan pupuk dilakukan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan PERPRESNo.54 tahun 2010 junto PERPRES No 70 tahun 2012 berikut perubahannya.
9
b. Persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan, dan panen dilakukan sesuai dengan GAP nilam.
Pelaksanaan kegiatan penanaman nilam perlu dukungan fasilitasi baik pemerintah maupun stakeholder.
1. Fasilitasi pemerintah
Fasilitasi pemerintah melalui dana APBN-P tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satker Provinsi adalah:
a. Benih nilam sebesar 50 % dari kebutuhan standard teknis/ha, sedangkan 50% sisanya dipenuhi petani secara swadaya. Pupuk organik (kandang) sebesar 20 %/ha, pupuk majemuk NPK sebesar 50 kg/ha, dan Pestisida/APH 1 paket.
b. Pembekalan penerapan GAP nilam dilakukan melalui pelatihan penerapan “Good Agricultural Practices” (GAP) sehingga dapat diterapkan dengan baik dan benar.
c. Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRESNo.54 tahun 2010 jo PERPRES No 70 tahun 2012 berikut perubahannya.
10
2. Dukungan Stakeholder
Dukungan berupa kerjasama yang harmonis antara petani, petani penyuling atau pengusaha penyuling, perusahaan mitra, eksportir dan pemakai.
B. Spesifikasi Teknis 1. Calon Petani dan Calon Lahan
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam rangka pemilihan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) adalah:
a. Petani yang mampu dan mau meningkatkan produksi dan produktivitas nilam melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri.
b. Petani bersedia melaksanakan budidaya nilam dengan menerapkan GAP nilam, yaitu penerapan budidaya yang baik dan benar.
c. Bersedia mengikuti petunjuk/ bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping serta sanggup bekerja-sama dengan petani lainnya dalam wadah kelompok tani.
d. Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator kabupaten/kota.
11
2. Benih
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pengadaan benih nilam yang akan digunakan untuk penanaman adalah:
a. Asal varietas benih nilam diketahui
secara pasti dan merupakan varietas
murni atau tidak bercampur;
b. Benih berasal dari tanaman induk yang
sehat, bebas dari hama dan penyakit.
Tanaman induk berumur 5–6 bulan pada
panen pertama dan 4 bulan setelah
panen pertama;
c. Benih berupa setek baik setek batang
maupun setek pucuk yang diambil dari
tanaman induk. Dianjurkan untuk
menggunakan setek pucuk karena
pertumbuhannya lebih cepat daripada
setek batang;
d. Produktivitas pohon induk tinggi, 36–40
ton/ha/th (terna basah) atau 9–10
ton/ha/th (terna kering); Dari 1 (satu)
tanaman induk dapat diperolehsekitar
40–60 setek (benih);
e. Diameter setek 0,8–1,0 cm, tidak
bengkok, mempunyai 3–4 buku;
12
f. Setek benih sepanjang 20–30 cm dan mempunyai 3–4 ruas;
g. Sebelum ditanam dipersemaian setek
terlebih dahulu direndam dalam air yang
dicampur dengan fungisida benomil 0,2%
(5–10 menit) untuk mencegah serangan
cendawan penyebab penyakit budok.
3. Pengawasan Mutu Benih
Sebelum benih ditanam di lahan penanaman (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh BBP2TP/UPTD Provinsi yang berwenang melakukan pengawasan mutu benih.
4. Lokasi Penanaman Nilam
Lokasi penanaman hendaknya mempunyai kesesuaian agroklimat untuk tanaman nilam dan mempunyai aksesibilitas yang baik serta lokasi mudah dijangkau.
Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman nilam.
13
5. Pembekalan Penerapan GAP
Spesifikasi teknis untuk pelaksanaan pembekalan penerapan GAP adalah:
a. Kelompok tani terpilih dan ditetapkan sebagai peserta kegiatan penanaman nilam tahun 2015.
b. Pembekalan penerapan GAP dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan penerapan GAP nilam.
c. Sosialisasi dan pelatihan penerapan GAP Nilam diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
14
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan penanaman tanaman nilam dimulai dari perencanaan, sosialisasi, pengukuran lahan, penetapan CP/CL, pengadaan benih dan pupuk, pelatihan petani/kelompoktani, penanaman tanaman nilam, pengawalan kegiatan penanaman nilam tahun anggaran 2015 meliputi:
1. Sosialisasi Kegiatan pengembangan tanaman nilam kepada CP/CL (petani/ kelompok tani sasaran penerima manfaat). Sosialisasi dapat dilaksanakan bersama-sama oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah tahapan seleksi kelompok sasaran penerima manfaat.
2. Penentuan dan penetapan CP/CL (petani/kelompok tani sasaran penerima manfaat) oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenaran/keabsahan data oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Dalam menetapkan CP/CL agar mempertimbangkan prinsip-prinsip
15
keberhasilan pencapaian sasaran, keadilan dan tertib administrasi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Surat Keputusan tentang kelompok tani sasaran penerima manfaat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan berikut daftar nama petani disampaikan kepada Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Bantuan yang diberikan adalah benih varietas unggul/anjuran atau benih unggul lokal atau benih lokal yang secara teknis layak sebagai benih. Bantuan benih sebanyak 50% dari jumlah kebutuhan standar teknis. Pupuk Kandang 20 % dari kebutuhan, Pestisida/APH 1 paket.
4. Lokasi penanaman nilam dilaksanakan di 21 Kabupaten pada 10 Provinsi, yang tersaji pada Lampiran 1.
5. Pembekalan penerapan GAP yang berupa sosialisasi penerapan Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar dilaksanakan di 21 Kabupaten pada 10 Provinsi, seperti pada lampiran 2.
6. Bimbingan teknis budidaya tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama
16
dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
7. Pembinaan, pengawalan, monitoring & evaluasi penanaman tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Pusat : Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Provinsi: Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten: Dinas yang membidangi perkebunan wilayah penanaman nilam di 21 kabupaten, yaitu : Pidie, Aceh Barat, Aceh Utara, Pasaman Barat, Tanah Datar, Dairi, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pahuwato, Bonebolangu, Konawe, Kolaka, Sumedang, Garut, Purbalingga, Pemalang, Kuilon Progo, Nganjuk, Trenggalek, Karangasem, Jembrana.
17
C. Lokasi dan volume kegiatan
1. Kegiatan penanaman tanaman nilam seluas 180 ha, dilakukan pada 10 Provinsi di 21 Kabupaten. (Lampiran 1).
2. Lokasi pembekalan penerapan GAP dan volume seperti pada Lampiran 2.
D. Simpul Kritis
Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2015 diperkirakan terdapat beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir risiko. Simpul kritis tersebut diantaranya adalah:
1. Penetapan CP/CL tidak tepat sasaran, luasan dan waktu. Untuk meminimalisir risiko kegagalan, maka sosialisasi dan pengawalan dilakukan secara rutin dengan lebih intensif.
2. Pengadaan benih nilam, anomali iklim, serangan hama dan penyakit.
Untuk mengurangi resiko kegagalan dalam proses persemaian, hingga penanaman maka diperlukan pengawalan secara intensif dalam proses penyiapan lahan, pemilihan varietas dan proses pengolahan lahan.
18
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
1. Dinas Perkebunan Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman pelaksanaan dari Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta mensosialisasikan kepada Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten;
2. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan yang lebih rinci;
3. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:
Pengadaan benih, pupuk dan pestisida dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 junto PERPRES No. 70 Tahun 2012 berikut perubahannya.
Penyedia wajib menyalurkan benih, pupuk dan pestisida sampai ke titik bagi paling lambat satu minggu sebelum jadwal tanam.
19
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
Kegiatan penanaman nilam dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terkendali oleh: (1) Tim Pembina Pusat; (2) Tim Pembina Provinsi; (3) Tim Teknis Kabupaten; (4) Pengusaha Penyuling/Mitra Petani; (5) Petani; dan (6) Eksportir dengan masing-masing fungsi sebagai berikut :
1. Pembina Pusat yang dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, berfungsi :
a. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Nilam Tahun 2015.
b. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat.
c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan.
d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikannya kepada Direktur Tanaman Semusim.
2. Tim Teknis Provinsi yang dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan, berfungsi:
20
a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Nilam Tahun 2015.
b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Tim Teknis di Kabupaten.
c. Membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan serta membantu menyelesaikan masalah di lapangan di Kabupaten.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pusat (Direktorat Tanaman Semusim) yang meliputi: Daftar CP/CL, Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.
3. Tim Teknis di Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten fungsinya :
a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2015 di daerahnya.
b. Melakukan sosialisasi kepada petani/ kelompok tani sasaran.
c. Melakukan seleksi dan verifikasi petani/ kelompok tani nilam.
d. Mengusulkan penetapan petani/kelompok tani nilam peserta kegiatan penanaman nilam tahun 2015.
e. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pemantauan ke lokasi.
21
f. Membantu kelompok tani binaannya menyusun RUK usaha tani nilam.
g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Tim Pembina Provinsi melalui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan yang meliputi: daftar CP/CL, laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.
4. Petani nilam sebagai produsen tanaman nilam atau minyak nilam, berfungsi melakukan usaha tani nilam sesuai dengan Pedoman Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar yang telah disosialisasikan pada waktu pelatihan penerapan GAP nilam.
22
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Monitoring dan Pelaporan
a. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota secara berkala.
b. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan di lapangan.
c. Pelaporan perkembangan lapangan pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam secara berjenjang dilakukan oleh:
1) Petugas teknis lapangan
Melakukan monitoring dan pencatatan perkembangan lapangan dan menyampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi Perkebunan setempat.
2) Tim Teknis Kabupaten
Berdasarkan laporan petugas teknis lapangan tersebut melakukan evaluasi hasil laporan ke lapangan, menyusun hasil evaluasi lapangan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Teknis Provinsi.
23
3) TimTeknis Provinsi
Tim Teknis Provinsi melaporkan rekapituasi laporan Kabupaten/Kota dan hasil pembinaan dan pengawalan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim.
4) Pusat
Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penanaman tanaman nilam kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
2. Evaluasi
a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala.
b. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan di lapangan.
24
VII. PEMBIAYAAN
Kegiatan penanaman tanaman nilam dibiayai oleh dana APBN–P tahun anggaran 2015 yang dialokasikan pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan.
25
VIII. PENUTUP
Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Pedoman Teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi Perkebunan.
Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2015.
26
Lampiran 1. LOKASI PENANAMAN NILAM
No Penanaman Nilam
Ket Prov Kabupaten
Luas (Ha)
1. ACEH Pidie 10
Aceh Barat 10
Aceh Utara 10
2. SUMBAR Pasaman Barat 10
Tanah Datar 10
3. SUMUT Dairi 5
4. GORONTALO Gorontalo 10
Gorontalo Utara 10
Pohuwato 10
Bonebolangu 10
5. SULTRA Konawe 10
Kolaka 10
6. JAWA BARAT Sumedang 10
Garut 10
7. JAWA TENGAH Purbalingga 5
Pemalang 5
8. DI YOGYAKARTA Kulon Progo 5
9. JAWA TIMUR Nganjuk 5
Trenggalek 5
10. BALI Karangasem 10
Jembrana 10
Jumlah 180
Catatan : Bantuan benih, pupuk dasar, pestisida dalam bentuk belanja barang.
27
Lampiran 2. LOKASI PEMBEKALAN/PELATIHAN SPO PENANAMAN NILAM
No
PEMBEKALAN/PELATIHAN SPO PENANAMAN NILAM
Ket Prov Kab
Volume (Paket)
1. ACEH Pidie 1
Aceh Barat 1
Aceh Utara 1
2. SUMBAR Pasaman Barat 1
Tanah Darat 1
3. SUMUT Dairi 1
4. GORONTALO Gorontalo 1
Gorontalo Utara 1
Pohuwato 1
Bone Bolango 1
5. SULTRA Konawe 1
Kolaka 1
6. JAWA BARAT Sumedang 1
Garut 1
7. JAWA TENGAH Purbalingga Pemalang
1 1
8. DI YOGYAKARTA Kulon Progo 1
9. JATIM Nganjuk 1
Trenggalek 1
10. BALI Karangasem 1
Jembrana 1
Jumlah 21
28
Lampiran 3. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN
(Semester/Akhir Tahun*)) 1. Perkembangan Kegiatan Nama : Nama Kelompok : Jenis Usaha Kegiatan: Lokasi Kegiatan : - Desa/Kec. : - Kabupaten : - Provinsi :
No. Rincian
Kegiatan
Target Realisasi
Keuangan (Rp.)
Fisik ( %)
Keuangan (Rp.)
Fisik ( %)
Ket. *) Pilih salah satu 1. Kondisi Perkembangan fisik 2. Permasalahan 3. Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
top related