pedoman penyusunan awp
Post on 31-Dec-2014
230 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 1
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas perkenan dan ridhoNya, buku panduan penyusunan
Annual Work Plan (AWP) Program Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat
diselesaikan dengan baik.
Buku panduan penyusunan AWP bertujuan untuk
memberikan acuan kepada pengelola Program PLKSDA-BM di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja
tahunan sesuai sequence pelaksanaan kegiatan dan acuan teknis
dalam penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah.
Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam proses tersusunnya buku
panduan penyusunan AWP Program PLKSDA-BM, mudah-mudahan
memberikan manfaat bagi semua pihak.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 2
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR ........................................................................ 1
DAFTAR ISI .................................................................................... 2
DAFTAR ISTILAH .......................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 5
1.1. Latar Belakang ............................................................... 5
1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................... 7
1.3. Hasil yang Diharapkan .................................................. 8
BAB II PROSES PENYUSUNAN AWP/LK ................................... 9
2.1. Paparan dan Diskusi ...................................................... 9
2.2.Verifikasi Data Pendukung .............................................. 9
a. Verifikasi Administratif ................................................ 10
b. Verifikasi Teknis ......................................................... 10
c. Verifikasi Kerangka Acuan Kerja ............................... 11
2.3. Acuan Penyusunan AWP/ LK ........................................ 11
2.4.Review AWP/ LK ............................................................. 13
2.5.Legalitas dan Perbanyakan Dokumen AWP/ LK ............ 14
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 3
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAB III KOMPONEN AWP/ LK ..................................................... 15
3.1. Komponen AWP/LK Provinsi ....................................... 15
3.2. Komponen AWP/LK Kabupaten/Kota ............................ 16
BAB IV STANDAR TEKNIS PROGRAM ..................................... 21
4.1. Jarak Tanaman dan Jumlah Tanaman/ Hektar ............. 21
4.2. Dosis Pupuk Dasar ........................................................ 23
4.3. Dosis Pupuk untuk Pemeliharaan ................................. 25
4.4. Jumlah Benih dan Pupuk Tanaman Sela ...................... 29
BAB V PENUTUP .......................................................................... 30
LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................. 31
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 4
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAFTAR ISTILAH
AWP : Annual Work Plan / Rencana Kerja Tahunan
AD/ART : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BANGDA : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian
Dalam Negeri /
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DIPA : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang dibuat oleh
masing-masing satuan kerja
KAK : Kerangka Acuan Kerja
KTPM : Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat
LK : Lembar Kerja
LSM-PT : Lembaga Swadaya Masyarakat- Perguruan Tinggi
PERDA : Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
PLKSDA-BM : Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat
PP : Peraturan Pemerintah
PRA : Participatory Rural Appraisal/ Pemahaman Partisipatif Kondisi
Pedesaan
RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga
SATKER : Satuan Kerja
SDA : Sumber Daya Air
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPM : Tenaga Pendamping Masyarakat
UU : Undang-Undang
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 5
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.1. Latar Belakang
Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) sudah mulai dilakukan
persiapan lokasi sejak Tahun Anggaran 2011, berupa
survei/verifikasi lokasi dan dilanjutkan dengan penyusunan
anggaran baik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan
untuk Tahun Anggaran 2012, yang meliputi 19 kabupaten/kota
di 7 propinsi. Namun mengingat adanya respon dari daerah
terhadap program ini, maka terdapat sejumlah kabupaten yang
mengusulkan untuk dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan
program PLKSDA-BM.
Program PLKSDA-BM dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyakat prasejahtera melalui
pengelolaan lahan potensial kritis menjadi lahan produktif,
dengan membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi
serta dapat memberikan hasil secara berkelanjutan seperti
tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan.
Mekanisme penganggaran dilakukan melalui dana
Dekonsentrasi yang dialokasikan di propinsi untuk mendanai
kegiatan bersifat non fisik, seperti workshop, rakor, perjalanan
Bab I. PENDAHULUAN
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 6
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ke pusat, monitoring pelatihan, dsb serta dana Tugas
Pembantuan yang dialokasikan di kabupaten/kota untuk
mendanai kegiatan bersifat fisik seperti pengadaan sarana
produksi, sarana air siraman, pengadaan KTPM/TPM dsb.
Untuk pelaksanaan kegiatan fisik di kabupaten/kota terdiri dari
2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan antara lain berupa
sosialisasi, survei calon lokasi dan calon petani, pembentukan
dan pemberdayaan kelompok tani serta pengukuran lokasi
dengan pendanaan berasal dana sinergitas (APBD) serta
tahap pelaksanaan antara lain berupa penyiapan lahan,
penyedian bibit tanaman serta kegiatan sipil teknis yang
dananya berasal dari APBN. Agar pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan sesuai urutan (sequence), maka diperlukan
keterpaduan dalam penyusunan anggaran yang berasal dari
APBD dan dari APBN.
Pedoman penyusunan Annual Work Plan ini dibuat untuk
dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas daerah dalam
menyusun kegiatan, khususnya petugas kabupaten/kota,
sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan
kegiatan seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan sarana
produksi (seperti pupuk) dengan jenis tanaman yang akan
dibudidayakan serta kesalahan dalam penentuan jarak tanam
untuk setiap jenis tanaman pokok yang akan ditanam.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 7
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari pembuatan Pedoman Penyusunan AWP dan LK
adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola
program baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam
menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan program
PLKSDA-BM.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan
Padoman Penyusunan AWP tersebut meliputi:
a. Memberikan acuan kepada petugas di propinsi
dan kabupaten dalam menyusun AWP/LK sesuai
sequence pelaksanaan kegiatan, serta acuan
teknis dalam penyusunan kebutuhan sarana
produksi
b. Mengoptimalkan sinkronisasi kegiatan tingkat
Pusat, Provinsi dengan Kabupaten;
c. Memberikan acuan kepada petugas di propinsi
dan kabupaten tentang persyaratan yang harus
dipenuhi dalam penyusunan AWP/LK;
d. Memberikan batasan kegiatan yang dibiayai dari
APBN dan kegiatan yang dibiayai dari dana
sinergitas (APBD);
Formatted: List Paragraph, Numbered +Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1" +Indent at: 1.25", Tab stops: Not at 2.25"
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 8
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.3. Hasil yang Diharapkan
Dengan dibuatnya Pedoman Penyusunan AWP/LK, maka
diharapkan :
(1) AWP/LK yang disusun oleh petugas daerah sudah
mengikuti sekuensi kegiatan yang telah ditentukan
(2) Beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan
sudah disiapkan oleh petugas daerah
(3) Adanya informasi alokasi dana sinergitas (APBD I/II)
terhadap program PLKSDA-BM dari masing-masing
propinsi dan kabupaten/kota.
Formatted: English (United States)
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 9
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bab II. Proses
Penyusunan AWP/LK 2.1. Paparan dan Diskusi.
Sebelum dilakukan penyusunan AWP/LK akan didahului
dengan paparan dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam
Negeri, serta Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Paparan
digunakan guna memberikan pembekalan secara umum dari
sisi kebijakan dan teknis kegiatan, yang dilanjutkan dengan
diskusi untuk klarifikasi dan penyampaian pertanyaan tentang
hal-hal yang dirasa belum jelas.
2.2. Verifikasi Data Pendukung.
Setelah dilakukan pengarahan selanjutnya dilakukan verifikasi
kelengkapan data pendukung oleh Tim Subdit PPSDA
difasilitasi oleh Tim Bantuan Teknis Program Penanganan
Lahan Kritis dan SDA Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).
Dokumen data pendukung yang akan diverifikasi harus sudah
disiapkan oleh petugas daerah, baik propinsi maupun
kabupaten/kota. Verifikasi data pendukung meliputi data
administrasi, teknis dan Kerangka Acuan Kerja.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 10
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
a. Verifikasi Administratif
Verifikasi data administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
Draft KAK Dekon (Provinsi) atau TP (Kabupaten/ Kota);
AWP;
LK/RAB;
RKAKL;
Usulan Satker;
Surat Bupati tentang penunjukan Satker;
Surat Pernyataan Bermaterai (Penyediaan Dana
Sinergitas APBD, Keberlanjutan Program, Jaminan
tidak alih fungsi minimal selama 20 (dua puluh) tahun,
Pembuatan Laporan secera periodik);
SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak)
ditandatangani oleh KPA;
Proposal (dengan data terbaru); dan
SBUD (Standar Biaya Umum Daerah).
b. Verifikasi Teknis.
Verifikasi Teknis meliputi hal-hal sebagai berikut:
Luas lahan yang akan dikerjakan (dalam proposal);
Luas lahan yang telah diverifikasi;
Luas lahan sisa yang belum dikunjungi;
Luas usulan baru diluar proposal (tambahan);
Status kepemilikan lahan;
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 11
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MoU pengelolaan antara Pemkab/ Desa/ Masyarakat
Adat dengan Petani/ Kelompok Tani;
c. Verifikasi Kerangka Acuan Kerja
Verifikasi Kerangka Acuan Kerja dilakukan terhadap draft
Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh petugas
daerah. Adapun hal-hal yang diverifikasi meliputi:
Outline TOR;
Kesesuaian kegiatan dengan Overall Work Plan
(OWP);
2.3. Acuan Penyusunan AWP/LK.
Acuan yang digunakan dalam penyusunan AWP/LK yaitu PP
No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan
Peraturan Menteri Keuangan No.156/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan, yaitu :
a. Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat
non-fisik (sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,
fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi,
penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta
pengendalian).
b. Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan
bersifat fisik (tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan,
irigasi dan jaringan, serta fisik lainnya).
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 12
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagian kecil dapat
dialokasikan sebagai dana penunjang untuk tugas
administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis
pakai dan/atau aset persediaan. Dalam hal ini pada kegiatan
Dekonsentrasi dapat dialokasikan dana untuk kegiatan fisik
seperti peralatan penunjang sekretariat, sedangkan pada
kegiatan Tugas Pembantuan dapat dialokasikan dana untuk
kegiatan non fisik seperti honor pengelola pelaksana
kegiatan, kegiatan perjalanan dinas ke pusat serta
penyusunan laporan kegiatan dengan jumlah dana tidak
melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang
bersangkutan.
d. Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang
akan didekonsentrasikan dan/atau di-TP-kan harus tertuang
dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber
dari APBN melalui DIPA K/L dengan memperhitungkan
kebutuhan anggaran untuk biaya penyusunan dan
pengiriman laporan, operasional dan pemeliharaan atas hasil
pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan, honorarium
pejabat pengelola keuangan dan biaya lainnya dalam rangka
pencapaian target.
e. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping
atau sebutan lainnya yang membebani APBD.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 13
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
f. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai
urusan daerah yang disinergikan dengan program dan
kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau di-TP-kan
2.4. Review AWP/LK.
Setelah selesai dilakukan verifikasi data pendukung dilanjutkan
dengan review draft AWP/LK hasil pra-AWP/LK oleh Tim Subdit
PPSDA difasilitasi Tim Bantuan Teknis Program PLKSDA-BM.
Kegiatan penyusunan pra-AWP/LK dilakukan di setiap provinsi
untuk memfasilitasi satker kabupaten/kota dan satker provinsi
dan dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi lokasi oleh Ditjen
Bina Bangda.
Untuk mempermudah dalam melakukan review dan atau
penyusunan AWP/LK, akan dilakukan pembagian kelompok dan
masing-masing kelompok akan didampingi oleh 2-3 staf Ditjen
Bina Bangda dan 1 orang Tenaga Ahli Bantek PLKSDA-BM
Pusat.
Hasil penyusunan AWP selanjutnya ditindaklanjuti dengan
mereview dan atau menyusun Lembar Kerja (LK) kemudian
disampaikan kepada Tim Asistensi Ditjen Anggaran untuk
dikoreksi dan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU),
Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya
sebagai batas tertinggi, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak
(SPTJM) jika spesifikasi tidak ada dalam SBU.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 14
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2.5. Legalisasi dan Perbanyakan Dokumen AWP/LK.
Lembar Kerja yang sudah dikoreksi dan dilakukan perbaikan,
selanjutnya dilakukan legalisasi/paraf para pihak (Kementerian
Keuangan, Bappenas, Bagian Perencanaan Ditjen Bina
Bangda, Subdit PPSDA, dan instansi daerah (Provinsi dan
Kabupaten/ Kota). Dokumen AWP/LK yang sudah dilegalisasi
kemudian difotocopi 4 (empat) kali, yaitu untuk :
1. 1 (satu) copy untuk Bappenas;
2. 1 (satu) copy untuk Bagian Perencanaan, Ditjen Bina
Bangda, Kementerian Dalam Negeri;
3. 1 (satu) copy untuk Subdit PPSDA, Kementerian
Dalam Negeri;
4. 1 (satu) copy untuk daerah yang mengusulkan
(Provinsi/ Kabuaten/Kota).
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 15
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bab III. Komponen AWP/ LK 3.1. Komponen AWP/LK Propinsi (dana Dekonsentrasi) terdiri
dari :
3.1.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:
a. Honor Satker
b. Honor staf Sekretariat (non PNS) sebanyak 2 (dua)
orang
c. Perjalanan Dinas ke Pusat
d. Alat Tulis Kantor
e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir
f. Foto copi, pengiriman laporan dll
3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk kegiatan:
a. Pelatihan Petugas/Petani
b. Fasilitasi Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka
Perencanaan dan Evaluasi.
c. Workshop
d. Bintek Penyusunan Pra-AWP/ LK
e. Peralatan Penunjang Satker
f. Monitoring dan Evaluasi ke kabupaten/kota
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 16
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.2. Komponen AWP/LK Kabupaten/Kota (dana Tugas
Pembantuan)
Dana Tugas Pembantuan Program PLKSDA-BM dialokasikan
untuk kegiatan bersifat non-fisik sebesar 10 persen dan bersifat
fisik sebesar 90 persen.
Sub komponen/kegiatan untuk komponen Pengelola Satker
hanya dialokasikan sebanyak satu kali dalam satu Tahun
Anggaran.
3.2.1.Komponen AWP/LK Lokasi Penanaman Baru.
3.2.1.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:
a. Honor Pengelola Satker
b. Honor Pelaksanaan Kegiatan
c. Perjalanan ke Pusat;
d. Alat Tulis Kantor
e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan
Akhir;
f. Foto Copi, Pengiriman Laporan Bulanan, Triwulan
dan Laporan Akhir.
3.2.1.2.Pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis
a. Penyiapan lahan, untuk pembersihan lahan,
penentuan larikan dan pemasangan ajir,
pembuatan lubang tanam.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 17
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
b. Pengadaan Sarana Produksi, untuk pengadaan
bibit tanaman (buah, perkebunan, kehutanan/
kayu), pupuk organik/ anorganik, pestisida, dll.
c. Pengadaan Sarana Penunjang, untuk
pengadaan ajir/patok dan peralatan pertanian
(seperti hand sprayer, cangkul, parang dll).
d. Sipil Teknis, untuk kegiatan penyediaan sarana
air siraman seperti pembuatan sumur siraman,
sumur resapan, bak penampung, embung,
rehabilitasi saluran, dll.
e. Ekonomi Produktif, untuk kegiatan pengadaan
benih tanaman sela/semusim, pupuk
organik/anorganik, pestisida dll.
3.2.1.3.Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat:
Kegiatan yang difasilitasi program PLKSDA-BM
terkait pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat adalah honorarium dan operasional
TPM/KTPM.
3.2.1.4.Peralatan Penunjang Satker, untuk kegiatan
pengadaan GPS, Komputer dan printer, Camera
dll.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 18
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.2.1.5. Studi Banding ke lokasi lain yang sudah berhasil,
dengan peserta petani yang belum pernah
mengikuti studi banding.
3.2.1.6.Monitoring dan Evaluasi.
Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke
lokasi program
3.2.2. Komponen AWP/LK Lokasi Pemeliharaan.
3.2.2.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:
a. Honor Pengelola Satker
b. Honor Pelaksanaan Kegiatan
c. Perjalanan ke Pusat;
d. Alat Tulis Kantor
e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan
Laporan Akhir;
f. Foto Copi, Pengiriman Laporan Bulanan,
Triwulan dan Laporan Akhir.
3.2.2.2. Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman.
a. Pengadaan Sarana Produksi, berupa bibit
tanaman sulaman (dianggarkan untuk diketahui
jumlah tanaman yang perlu disulam), pupuk
organik/ anorganik, pestisida dll.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 19
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
b. Pengadaan Sipil Teknis, berupa kegiatan
penyediaan sarana air siraman dan pembuatan
balai pertemuan kelompok. Untuk kegiatan
penyediaan sarana air siraman dapat dilakukan
apabila belum teralokasi pada tahun anggaran
sebelumnya atau berdasarkan hasil monitoring
diperlukan penambahan sarana air siraman.
c. Ekonomi Produktif, berupa pengadaan benih
tanaman sela, pupuk, pestisida, budidaya
ternak, lebah madu dan jamur serta pembuatan
kebun bibit rakyat/ penangkar bibit/ persemaian.
Untuk kegiatan ekonomi produktif berupa
budidaya ternak, lebah madu dan jamur serta
pembuatan kebun bibit rakyat/ penangkar bibit/
persemaian yang merupakan kegiatan
penghargaan/reward dan akan dilakukan
setelah ada evaluasi terhadap kelompok tani
yang bersangkutan.
3.2.2.3.Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan yang difasilitasi program PLKSDA-BM
terkait pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat adalah honorarium dan operasional
TPM/KTPM.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 20
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.2.2.4. Peralatan Penunjang Satker,
Pengadaan peralatan penunjang satker dapat
dilakukan apabila belum teralokasi anggarannya
pada tahun anggaran sebelumnya atau
diperlukan penambahan peralatan.
3.2.2.5.Monitoring dan Evaluasi.
Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke
lokasi program.
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 21
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bab IV. Standar Teknis Program
4.1. Jarak Tanaman dan Jumlah Tanaman/ hektar
JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN /Ha
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 22
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN / Ha
JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN / Ha
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 23
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4.2. Dosis Pupuk Dasar
A. Tanaman Buah-Buahan
JARAK TANAM PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 24
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B. Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 25
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4.3. Dosis Pupuk untuk Pemeliharaan
A. Tanaman Buah-Buahan
DOSIS PUPUK PEMELIHARAAN
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 26
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DOSIS PUPUK PEMELIHARAAN
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 27
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DOSIS PUPUK PEMELIHARAAN
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 28
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B. Tanaman Perkebunan
C. Tanaman Kehutanan
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 29
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4.4 Jumlah Benih dan Pupuk Tanaman Sela
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 30
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Demikianlah Panduan AWP-LK ini disusun, semoga bisa
memandu Tim Asistensi Bantuan Teknis Program Penanganan
Lahan Kriis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
(PLKSDA-BM) dan peserta AWP-LK baik dari Provinsi maupun
Kabupaten/ Kota.
Sumbangsih saran dan kritik terhadap panduan AWP-LK
ini akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dalam
perencanaan program di masa mendatang .
Bab V. Penutup
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 31
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lampiran-lampiran
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 32
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Format Lembar Legalisasi/ Pengesahan dokumen AWP-
LK Program PLKSDA-BM
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 33
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 34
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 35
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 36
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
top related