pedoman kaji ulang standar nasional indonesia
Post on 01-Nov-2021
37 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL
INDONESIA
Jakarta, 11 Oktober 2017
Pusat Perumusan StandarBadan Standardisasi Nasional
Alur Proses Pengembangan SNI
2
Perencanaan Drafting/Ratek/Rakon
Jajak Pendapat
(JP)
PenetapanPNPS
UsulanPNPS Ratek/Rakon
Verifikasi
JP
Penetapan**)
JP ulang*)
SISPK
Pemeliharaan***)
PPS BSNKT/BSN
STAKEHOLDER
/MASYARAKAT
Publikasi
Kaji ulang***)
*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yaitu negative vote (justifikasi dari BSN)**) Usulan perwajahan ke PUSIDO dan hasilnya akan kembali ke PPS untuk divalidasi dan diusulkan penetapan ke HOH***) Dilakukan untuk SNI >5 tahun dengan menggunakan Pedoman Kaji Ulang
Penetapan
RASNI
(+)
(-)
(+)
3
Ruang Lingkup
Pedoman ini menetapkan ketentuan yangharus dipenuhi dalam proses kaji ulangStandar Nasional Indonesia (SNI) dantindak lanjutnya. Pedoman ini digunakansebagai acuan dan panduan bagi BSN,Komite Teknis, dan pemangkukepentingan terkait
Acuan Normatif
• Pedoman Pengembangan StandarNasional Indonesia
• Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar NasionalIndonesia
• Pedoman Penulisan Standar NasionalIndonesia
4
Istilah dan Definisi
• Kaji UlangKegiatan pengecekan isi dan format SNIuntuk ditetapkan kembali, direvisi ataudiabolisi dalam rangka menjaga kesesuaianSNI terhadap kepentingan nasional dankebutuhan pasar; mengikuti perkembanganilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi;menilai kelayakan dan kekiniannya, sertamenyesuaikan dengan ketentuan penulisanSNI
5
Istilah dan Definisi (lanjutan)
• RekomendasiKetentuan yang berisi arahan untukmenindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.
• RalatTindakan perbaikan atau pembetulan bagiantertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan ataumakna ganda yang dapat menimbulkan kesalahanatau ketidaknyamanan pada penerapannya
6
Istilah dan Definisi (lanjutan)
• RevisiMemasukkan semua perubahan yang diperlukanpada substansi dan penyajian SNI.
CATATAN Hasil revisi ditetapkan denganmenerbitkan edisi baru SNI tersebut.
• AbolisiMencabut publikasi suatu SNI karena substansiSNI sudah tidak sesuai lagi atau tidak ada lagiyang menggunakan
7
Istilah dan Definisi (lanjutan)
• AmendemenPenambahan atau penghapusan bagiantertentu dari isi SNI dikarenakan tuntutanperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta alasan logis
CATATAN Hasil amendemen SNIdisampaikan dengan menerbitkan dokumenamendemen SNI secara terpisah namumdalam penggunaannya harus menyertakandokumen yang diamendemen tersebut
8
Tujuan Kaji Ulang SNI
Untuk menyusun rekomendasi terhadap SNIyang dikaji ulang untuk direvisi, diabolisi,ditetapkan ulang, diamendemen, ataudiralat dalam rangka menjagakesesuaiannya terhadap kepentingannasional dan kebutuhan pasar; mengikutiperkembangan ilmu pengetahuan, inovasi,dan teknologi; serta menilai kelayakan dankekinian SNI
9
KETENTUAN
10
Kebijakan
1. Pelaksanaan kaji ulang SNI dilakukan paling sedikit 1 (satu)kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan
2. Kaji ulang SNI dilakukan terhadap:– SNI yang berusia lebih dari 5 tahun;– SNI yang memerlukan perubahan mendasar untuk
mendukung kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;– SNI yang memerlukan perubahan karena adanya
perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; – SNI yang memerlukan perubahan karena alasan aspek
keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsipelestarian lingkungan;
– Adanya perubahan terhadap acuan SNI yang mengadopsistandar internasional
11
Kebijakan (lanjutan)
3. Kaji ulang dapat diusulkan oleh pemangku kepentingankepada BSN. Bila usulan kaji ulang disampaikankepada Komite Teknis, maka Komite Teknis harusmenyampaikannya kepada BSN
4. Atas dasar usulan yang diterima, BSN mengkaji usulankaji ulang untuk melihat kesesuaian antara lingkup SNIdengan lingkup Komite Teknis
12
Penugasan Komtek
1. BSN menugaskan Komite Teknis untuk melakukan kajiulang SNI
2. Apabila tidak ada Komite Teknis yang memiliki ruanglingkup SNI yang dikaji ulang, maka BSN dapat:• Menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup
yang sesuai atau kelompok lingkup yang sama;• Menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah
ada;• Membentuk Komite Teknis baru; atau• Membentuk tim ad hoc
13
Penugasan Komtek (lanjutan)
3. Penambahan ruang lingkup dan pembentukan KomiteTeknis baru mengikuti pedoman yang berlaku
4. Pembentukan tim ad hoc berasal dari Komite Teknismaupun dari luar Komite Teknis denganmemperhatikan keterwakilan pemangku kepentingandan keahlian yang relevan
5. Tim ad hoc dapat dibentuk atas dasar tidak adanyaKomite Teknis yang sesuai dengan ruang lingkup SNIyang akan dikaji ulang atau adanya keberatan dariKomite Teknis dengan alasan yang dapat diterimaCATATAN Tim ad hoc hanya bertugas hinggapenyampaian rekomendasi kaji ulang
14
Pelaksanaan Kaji Ulang
1. Sekretariat Komite Teknis menyusun program kajiulang secara terencana
2. Sekretariat Komite Teknis mensirkulasi SNI yang akandikaji ulang kepada seluruh anggota Komite Teknisuntuk mendapatkan tanggapan dengan menggunakanform tanggapan sirkulasi Kaji Ulang SNI
3. Setelah disirkulasi untuk mendapat tanggapan,dilakukan rapat Kaji ulang yang dihadiri oleh anggotaKomite Teknis yang mewakili seluruh pemangkukepentingan, serta dapat mengundang narasumberterkait
15
Pembahasan Kaji Ulang
1. Pembahasan SNI yang dikaji ulang sekurang-kurangnyaharus mencakup aspek berikut: • kesesuaian judul SNI dengan isi substansi;• kebutuhan terhadap SNI;• topik/isi SNI relevan dengan perkembangan IPTEK terkini;• kesesuaian SNI dengan ketentuan Pedoman Penulisan
SNI dan Pedoman lainnya yang berlaku;• acuan normatif/referensi masih berlaku;• CATATAN Dalam hal SNI adopsi identik standar
internasional namun ternyata standar acuan yang diadopsi telah diabolisi/withdrawn maka, SNI tersebutharus direvisi.
• untuk SNI produk minimal harus mencakup persyaratanmutu dan metode ujinya, serta pengambilan contoh
16
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
2. Untuk melakukan kaji ulang SNI hasil adopsiidentik standar internasional perlumemperhatikan hal berikut:a) Status standar acuan yang diadopsi
mengalami perubahan (revisi, amendemenatau abolisi);
b) Publikasi terbaru dari standar yang diadopsi.c) Berdasarkan butir a dan b Komite Teknis
dapat langsung mengajukan usulanrekomendasi sesuai dengan perubahanstandar acuan atau publikasi yang diadopsikepada BSN
17
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
3. Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi identikStandar Internasional yang tidakmemungkinkan untuk mengadopsi identikpublikasi yang terbaru, maka:• Tetap mengadopsi standar acuan atau
publikasi sebelumnya;• Disarankan untuk melakukan modifikasi
dalam hal belum ada kemampuan secaranasional;
• Menyusun SNI pengembangan sendiri bilatidak memungkinkan untuk melakukanmodifikasi.
18
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
4. Untuk Kaji ulang SNI hasil adopsi modifikasiStandar Internasional, maka:• Sebaiknya mengadopsi secara identik
publikasi standar internasional yang terbaru;• Disarankan untuk melakukan modifikasi
dalam hal belum ada kemampuan secaranasional;
• Menyusun SNI pengembangan sendiri bilatidak memungkinkan untuk melakukanmodifikasi
19
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
5. Untuk Kaji ulang SNI hasil pengembangansendiri, maka:• sebaiknya mengadopsi identik publikasi
Standar Internasional terbaru yang relevan;• tetap menyusun SNI pengembangan sendiri
dengan memperhatikan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kondisigeografis maupun kepentingan nasional.
20
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
6. Pembahasan dan evaluasi dilakukan secaraaklamasi oleh seluruh anggota Komite Teknisdengan menggunakan Form Kaji Ulang SNIsesuai Lampiran II dan diparaf oleh seluruhanggota Komite Teknis yang hadir.CATATAN Persetujuan anggota Komite Teknisdituangkan dalam satu form kaji ulang untuksetiap judul SNI.
7. Apabila tidak dicapai keputusan secaraaklamasi maka dilakukan voting oleh seluruhanggota Komite Teknis yang hadir
21
Pembahasan Kaji Ulang (lanjutan)
8. Apabila juga tidak dicapai keputusan berdasarkanvoting, maka Komite Teknis melaporkan kepadaBSN untuk menetapkan rekomendasi kaji ulang.
9. Komite Teknis melaporkan pelaksanaan kaji ulangSNI ke BSN untuk ditindaklanjuti denganmenyampaikan hasil rekomendasi berupa:• Revisi• Abolisi• Tetap• Amendemen• Ralat (corr)
22
TINDAK LANJUT REKOMENDASI KAJI ULANG
23
Rekomendasi Revisi
a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkan revisiSNI kepada BSN untuk menjadi PNPS denganmenyertakan form hasil Kaji ulang
b) Hasil rekomendasi yang telah disetujui olehBSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Timad hoc
c) Proses perumusan SNI dengan rekomendasirevisi mengikuti ketentuan pedomanStandardisasi Nasional tentangPengembangan Standar Nasional Indonesia.
24
Rekomendasi Abolisi
a) Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasiabolisi SNI kepada BSN dengan menyertakan form hasil Kajiulang.
b) BSN mempublikasikan hasil tindak lanjut abolisi dalamwebsite BSN dan/atau SISPK selama 1 (satu) bulan untukmendapatkan tanggapan.
c) Dalam hal terdapat keberatan yang bersifat substansial daristakeholder, maka perlu dilakukan rapat pembahasan yangdihadiri oleh anggota Komite Teknis/Tim ad hoc yangmewakili pemangku kepentingan.
d) Jika dalam rapat pembahasan masih terdapat keberatan,maka keputusan abolisi dilanjut atau tidak, diserahkansepenuhnya kepada Komite Teknis untuk kemudiandisampaikan ke BSN.
e) Keputusan abolisi ditetapkan dan dipublikasikan oleh BSN25
Rekomendasi Tetap
a) Komite Teknis/Tim ad hoc menyampaikan rekomendasitetap kepada BSN dengan menyertakan form hasil Kajiulang serta dokumen RSNI6 dalam bentuk soft copy.
b) BSN menerbitkan keputusan penetapan kembali SNI.
CATATAN Istilah RSNI6 diberikan untuk soft copy SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap. RSNI6 ini di-review oleh BSN sebelum ditetapkan.
26
Rekomendasi Amendemen
a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkanamendemen SNI kepada BSN untuk menjadiPNPS dengan menyertakan form hasil Kajiulang.
b) Hasil rekomendasi yang telah disetujui olehBSN diinformasikan kepada Komite Teknis/Timad hoc.
c) Proses perumusan SNI dengan rekomendasiamendemen mengikuti ketentuan PedomanStandardisasi Nasional tentang PengembanganStandar Nasional Indonesia.
27
Rekomendasi Ralat
a) Komite Teknis/Tim ad hoc mengusulkanrekomendasi kaji ulang SNI dengan hasil ralatkepada BSN dengan menyertakan form hasilKaji ulang.
b) BSN menerbitkan keputusan penetapan ralatSNI. Hasil ralat SNI disampaikan denganmenerbitkan dokumen ralat SNI secaraterpisah namum dalam penggunaannya harusmenyertakan dokumen yang diralat tersebut.
28
Formulir tanggapan sirkulasi kaji ulang SNI
29
Formulir tanggapan sirkulasi kaji ulang SNI (lanjutan)
30
Formulir kaji ulang SNI
31
Formulir kaji ulang SNI (lanjutan)
32
Masukan untuk Pedoman Kaji Ulang SNI dapat dikirim melalui e-mail ke:
perumusan@bsn.go.id
33
34
top related