paparan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi inspektorat 12
Post on 13-Jan-2017
299 Views
Preview:
TRANSCRIPT
EVALUASI PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI
SESUAI DENGAN SURAT MENPAN RB NOMOR : B/14/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaianmandiri yang digunakan sebagai metode untukmelakukan penilaian serta analisis yangmenyeluruh terhadap pelaksanaan reformasibirokrasi dan kinerja instansi pemerintah
DASAR HUKUM Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 Peraturan Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri PAN & RB nomor 14 Tahun 2014Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BirokrasiInstansi Pemerintah
SASARAN REFORMASIBIROKRASI
Birokrasi yang bersih danakuntabel
Birokrasiyang efektifdanefisien
Birokrasimemilikipelayananpublikberkualitas
TUJUAN EVALUASI
Menilai kemajuan dan memberi saran perbaikanpelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangkameningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja,mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKNdan meningkatkan kualitas pelayanan publik
PERAN ASESSOR
1. Melakukan Penilaian Mandiri : Pengungkit2. Melakukan Penilaian Mandiri : Hasil3. Memasukkan data Rencana Perbaikan (Rencana Aksi)4. Mencetak Lembar Penilaian
Tim Asessor adalah tim yang dibentuk untukmelakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi diinstansi pemerintah
PengarahKepala BPPT
Kepala ProgramSekretaris Utama
Koordinator AsesorInspektorat
AsesorTIRBRAsesor TIEMAsesor TABAsesor TPSAAsesor PKTAsesor
SETAMA
YadikaKurniawanYuli PuspitaDitya
GumilarNurlinda
DewiRita NurPratiwi
FakhrinaAmalia
Tim Pendamping PMPRB Inspektorat
Tim PMPRB BPPT
AREA PERUBAHANDAN HASILYANG DIHARAPKAN
MENTAL APARATURDAN MANAJEMENPERUBAHAN
Meningkatnyapenerapan/internalisasiasas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kodeperilaku, termasuk
penguatan budaya kinerjadan budaya pelayanan
Meningkatnya penerapanbudaya kerja positif di
setiap instansi pemerintah
Meningkatnya citrapositif aparatur sebagai
pelayan masyarakat
Perubahan ke arahperbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.
PENGAWASAN
Meningkatnyakapasitas APIP
Meningkatnyaintegritasaparatur
Meningkatnyaefisiensi
penyelenggaraanbirokrasi
AKUNTABILITAS
Meningkatnyaakuntabilitasaparatur
Meningkatnyapenerapan sistem
manajemen kinerja
Meningkatnyakualitas penerapansistem akuntabilitas
keuangan dan kinerjayang terintegrasi
KELEMBAGAAN
Meningkatnya ketepatanukuran, ketepatan fungsi dan
sinergisme/kesinergisankelembagaan
Menurunnya tumpang tindihtugas dan fungsi
TATALAKSANA
Meningkatnya penerapansistem, proses dan prosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur
sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis
e- Government
Meningkatnya penerapanketerbukaan informasi
publik;
Meningkatnya penerapansistem pengadaan barang
dan jasa secaraelektronik;
Meningkatnya penerapanmanajemen kearsipan
yang handal;
SUMBER DAYA MANUSIA ASN
Meningkatnyakemampuan unit yang mengelola SDM ASN
untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten
dan kompetitif.
Meningkatnyakepatuhan instansiuntuk penerapanmanajemen SDM
aparatur yang berbasismerit
Meningkatnyapenerapan manajemenkinerja individu untuk
meningkatkankompetensi SDM
aparatur
Meningkatnyaprofesionalisme aparatur
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Meningkatnyaketerlibatan publik
dalam prosesperumusankebijakan;
Meningkatnya kualitasregulasi yang
melindungi, berpihakpada publik, harmonis, tidak tumpang tindihdan mendorong iklimkondusif bagi publik.
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya sistemmonitoring dan evaluasi
terhadap kinerjapelayanan publik;
Meningkatnya kualitaspelayanan publik sesuaikebutuhan dan harapan
masyarakat;
MEKANISME EVALUASI
17
Memperolehakun danpassword
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasipelaksanaan
RB
APIP mengirimkan
hasil kesekjen/sekda/
sesma
sekjen/sekda/ sesma
mengirimkan keMenpanrb
Hasil EvaluasiEksternal
Panel Evaluator
VerifikasiLapangan
Desk Evaluation
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
PENGUNGKIT (60)
18
ManajemenPerubahan
Penataan SistemManajemen SDM
Penataan PeraturanPerundangan-undangan
PenguatanAkuntabilitas
Penataan danPenguatanOrganisasi
PenguatanPengawasan
PenataanTatalaksana
Peningkatan KualitasPelayanan Publik
HASIL (40)Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Organisasi
(20)
•Nilai AkuntabilitasKinerja (14)
•Nilai KapasitasOrganisasi (SurveiInternal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10)
•Nilai Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (7)
•Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik(10)
•Nilai Persepsi KualitasPelayanan(Survei Eksternal) (10)
19
KOMPONEN PENILAIAN
No Komponen Penilaian NilaiMaks
Asesor2014
Menpan2014
Asesor2015
Nilai2015
Capaian (%)
PENGUNGKIT
1 Manajemen Perubahan 5,00 4,65 3,48 4,65 3,53 70,66
2 Penataan Peraturan Perundang –Undangan
5,00 3,13 2,71 1,88 2,71 54,25
3 Penataan dan PenguatanOrganisasi
6,00 3 1,83 6 4,18 69,61
4 Penataan Tatalaksana 5,00 4,34 3,09 4,59 3,47 69,35
5 Penataan Sistem ManajemenSDM
15,00 8,71 6,93 13,81 12,36 82,40
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 5,8 2,65 4,74 3,53 58,87
7 Penguatan Pengawasan 12,00 8,61 4,72 6,29 6,50 54,13
8 Peningkatan Kualitas PelayananPublik
6,00 5,67 3,48 5,62 3,89 64,90
Sub Total Pengungkit 60,00 43,91 28,90 47,58 40,17 66,95
KOMPONEN PENILAIAN
No Komponen PenilaianNilai
Maks
Asesor
2014
Menpan
2014
Asesor
2015
Nilai
2015
Capaian
(%)
HASIL
1 Kapasitas dan AkuntabilitasKinerja Organisasi
20,00 13,55 13,95 13,55 13,91 69,57
2 Pemerintah Yang Bersih dan BebasKKN
10,00 8,25 3,00 6,5 5,50 55,00
3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8 7,20 8 8,00 80,00
Sub Total Hasil 40,00 29,8 24,15 28,05 27,41 66,53
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 73,71 53,05 75,63 67,58 67,58
Roadmap RB periode tahun 2015-2019 telah memuatstrategi pelaksanaan RB lima tahun mendatang padamasing-masing area perubahan
Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi melaluipenataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Penataan manajemen sumber daya manusia telahdilakukan dengan baik (proses penerimaan cpnsdengan CAT, promosi jabatan terbuka, kode etik BPPTuntuk penjatuhan sanksi bagi pegawai)
BPPT telah menetapkan unit kerja pembangunan ZonaIntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Penilaian Nilai Skala
Indeks Persepsi anti Korupsi 3,14 4
Indeks Kualitas Pelayanan 3,10 4
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi harusmemprioritaskan perbaikan pada unsur waktu pelayanan,kejelasan petugas, kemudahan prosedur dan penangananpengaduan. Sementara unsur yang harus dijaga adalahmaklumat pelayanan , biaya/tarif, sarana prasarana sertaspesifikasi jenis layanan.
Perlu Perhatian Asesor
CATATAN MENPAN RB
Agent Of change (role model belum dibentuk secara formal
Belum seluruh peraturan perundang undangan telah diharmonisasikan (
Assesment pegawai belum menyeluruh dilakukan pada seluruh lapisanjabatan dan belum melakukan analisis yang mendalam terkait gap kompetensi pegawai (
Belum seluruh pimpinan organisasi terlibat secara langsung danberkelanjutan dalam penyusunan perencanaan kinerja sampaipemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Keterlibatan Pimpinan)
REKOMENDASI
Membentuk secara formal agent of change / role model dan memberikanpelatihan intensif untuk menggerakkan organisasi dalam melakukanperubahan
Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui adanya kemungkinan yang tidak harmonis atautumpang tindih
Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi sertamenyusun recnana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawaiberbasis kompetensi secara berkelanjutan
Meningkatkan keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung danberkelanjutan sejak penyusunan perencanaan kinerja sampai pemantauanpencapaian kinerja secara berkala
REKOMENDASI
Meningkatkan kualitas impelemntasi pengendalian gratifikasi , penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya
Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sehingga dapat
ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) danWilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Menindaklajuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan Indeks Persepsianti korupsi dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area
pelayanan publik dan pengawasan
Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanankepada masyarakat
TERIMA KASIH
top related