nomor sop tgl. pembuatan tgl. revisi tgl. efektif...
Post on 06-Nov-2020
23 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 01/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENNYUSUNAN RKA K/L KOMPONEN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.
c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
penyusunan RKA K/L
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penetapan RKA K/L
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/
Sekretaris Perencana Komponen
Kaper Kelengkapan Waktu
Output
1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penyusunan RKA K/L komponen
SPA 15 menit
Disposisi
2 Mengonsep penyusunan RKA K/L komponen dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris
Bahan RKA K/L
2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi
3 Memeriksa konsep penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep RKA K/L
1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi
4 Memeriksa draft penyusunan RKA K/L komponen. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid/Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak
Ya
Draft RKA K/L
1 jam RKA K/L, Dsiposisi
5 Menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Perencan Komponen untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
RKA K/L Komponen
10 menit
Dsiposisi
6 Mendokumentasikan dan menyerahkan draft RKA K/L komponen kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
RKA K/L Komponen
10 menit
RKA K/L Komponen, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 02/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENETAPAN RKA K/L
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PKM.02/2019 tentang Standar Biaay Masukan Tahun Anggaran 2020.
c. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 tentangKodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL 2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan
RKA K/L
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan RKA K/L Komponen
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan RKA K/L kurang tepat maka tidak dapat mencapai target output dengan maksimal.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Sebagai bahan KOREN Tk. Nasional
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Wakt
u Output
1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penetapan RKA K/L
SPA 15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penetapan RKA K/L
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag
Dsiposisi 1 jam Bahan RKA K/L, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep penyusunan penetapan RKA K/L dan menyerahkan kepada Sekretaris
Bahan RKA K/L
2 jam Konsep RKA K/L, Disposisi
5 Memeriksa konsep penetapan RKA K/L. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep RKA K/L
1 jam Draft RKA K/L, Dsiposisi
6 Memeriksa draft penetapan RKA K/L. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft RKA K/L
1 jam RKA K/L, Dsiposisi
7 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Kasubbag untuk didokumentasikan
RKA K/L 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan penetapan RKA K/L kepada Analis untuk didokumentasikan
RKA K/L 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan penetapan RKA K/L dan mengirimkannya ke Biro Perencanaan BKKBN
RKA K/L 10 menit
RKA K/L, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 03/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENGAJUAN REVISI ANGGARAN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PKM.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.
c. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL dan SAKTI
2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme revisi
anggaran
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran
1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja adn Anggaran 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Term of Refference 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag
Perencanaan
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/
Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan konsep pengajuan revisi anggaran
Agenda Kerja/ RKAKL
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pengajuan revisi anggaran
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbid
Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep pengajuan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris
Bahan revisi
2 jam Konsep revisi, Disposisi
5 Memeriksa konsep pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
1 jam Draft revisi, Dsiposisi
6 Memeriksa draft pengajuan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid/Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi
1 jam Revisi, Dsiposisi
7 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Kasubbid untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
Revisi 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan diteruskan kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
Revisi 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan dan menyerahkan pengajuan revisi anggaran kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
Revisi 10 menit
Revisi, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 04/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PKM.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.
c. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL dan SAKTI
2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme revisi
anggaran
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Pelaporan Revisi Anggaran
1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja adn Anggaran 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Term of Refference 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Wakt
u Output
1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep penyusunan revisi anggaran
Agenda Kerja/ RKAKL
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan penyusunan revisi anggaran
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan revisi anggaran kepada Kasubbag
Dsiposisi 1 jam Bahan revisi, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep penyusunan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris
Bahan revisi
2 jam Konsep revisi, Disposisi
5 Memeriksa konsep revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
1 jam Draft revisi, Dsiposisi
6 Memeriksa draft revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi
1 jam Revisi, Dsiposisi
7 Menyerahkan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan
Revisi 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan
Revisi 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan revisi anggaran dan menyerahkan arsip revisi anggaran kepada komponen terkait
Revisi 10 menit
Revisi, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 05/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PELAPORAN REVISI ANGGARAN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PKM.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.
c. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi RKAKL dan SAKTI
2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme revisi
anggaran
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Revisi Anggaran 2. SOP Penyusunan Revisi Anggaran
1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja adn Anggaran 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Term of Refference 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kanwil DJPB
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep pelaporan revisi anggaran
Agenda Kerja/ RKAKL
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pelaporan revisi anggaran
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag
Dsiposisi 1 jam Bahan laporan, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep laporan revisi anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris
Bahan laporan
2 jam Konsep laporan, Disposisi
5 Memeriksa konsep laporan revisi anggaran. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep laporan
1 jam Draft laporan, Dsiposisi
6 Memeriksa draft laporan revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft laporan
1 jam Laporan, Dsiposisi
7 Menyerahkan laporan revisi anggaran kepada Kasubbag untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB
Laporan 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan revisi anggaran kepada Analis untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kanwil DJPB
Laporan 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan dan melaporkan revisi anggaran ke Kanwil DJPB
laporan 10 menit
Laporan, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 06/hk.02.01/j1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENGINPUTAN DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan
melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Verifikasi Data Capaian Output pada
Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penginputan capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/
Sekretaris Perencana Komponen
Operator Bidang
Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Perencana Komponen untuk mempersiapkan konsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Data capaian output
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan Operator Bidang untuk mengumpulkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Perencana Komponen
Dsiposisi 1 jam Data capaian outputi, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Kabid/Sekretaris
Data capaian output
2 jam Konsep data capaian output, Disposisi
5 Memeriksa draft penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Perencana Komponen, Jika tidak setuju mengembalikan kepada Perencana Komponen untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep data capaian output
1 jam Draft data capaian output, Dsiposisi
7 Menyerahkan data penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Operator Bidang untuk diinput ke aplikasi
Data capaian output
10 menit
Dsiposisi
9 Melakukan penginputan capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan arsip kepada Sekretaris cq. Subbag Perencanaan
Data capaian output
10 menit
Laporan capaian output pada aplikasi, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 07/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : VERIFIKASI DATA CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SMART DAN E-MONEV BAPPENAS
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
c. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
2. Mengetahui struktur program dan anggaran 3. Mengetahui RKA K/L Komponen 4. Mengetahui capaian output Komponen 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaporan
melalui Aplikasi SMARt dan e-Monev Bappenas
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penginputan Data Capaian Output pada
Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) 2. Struktur Program dan Anggaran 3. Laporan Capaian Output 4. Term of Refference 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila varifikasi data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas tidak dan atau terlambat dilaksanakan maka akan mempengaruhi nilai kinerja.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Wakt
u Output
1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Data capaian output
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag
Dsiposisi 1 jam Bahan capaian output, Disposisi
SOP Pengumpulan bahan
4 Mengonsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas dan menyerahkan kepada Sekretaris
Bahan capaian output
2 jam Konsep capaian output, Disposisi
5 Memeriksa konsep Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep data capaian output
1 jam Draft capain output, Dsiposisi
6 Memeriksa draft Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft capaian output
1 jam Data capaian output, Dsiposisi
7 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Kasubbag untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Data capaian output
10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan Verifikasi data capaian output pada Aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas kepada Analis untuk disesuaikan dengan data capaian output pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Data capaian output
10 menit
Disposisi
9 Melakukan penyesuaian data hasil verifikasi pada aplikasi SMART dan E-Monev Bappenas
Data capaian output
10 menit
Laporan pada aplikasi, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 08/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : LAPORAN BMN DAN CALBMN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/ Daerah;
d. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN
2. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Laporan Keuangan
1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Laporan BMN di Neraca
- Laporan Kuasa Pengguna Barang
- Laporan Penyusutan/ Amortisasi - Laporan Pesediaan
3. Komputer, Printer, Scaner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan BMN dan CalBMN terlambat dibuat maka dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk mebuat laporan BMN dan CalBMN
Agenda Kerja 15 menit
Disposisi
2 Menugaskan UAKPB untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SIMAK BMN
Laporan BMN di Neraca, Laporan KPB, Laporan Penyusutan/ Amortisasi, Laporan Pesediaan
2 jam Bahan Laporan
SOP Pengumpulan bahan
4 Menbuat konsep laporan BMN dan CalBMN
Bahan Laporan
2 hari Konsep Laporan
5 Memeriksa konsep laporan. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Tidak
Ya
Konsep laporan
1 hari Draft laporan, Dsiposisi
6 Memeriksa dan mentelaah draft laporan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft laporan 1 hari Laporan, Dsiposisi
7 Menyerahkan Laporan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL
Laporan 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan menyampaikan ke Sestama BKKBN
Laporan 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan Laporan dan menyampaikan laporan beserta ADK SIMAK-BMN ke Sestama BKKBN
Laporan 10 menit
Laporan, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 09/HK.02.01/J1/2020
TGL.
PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN
OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN / CATATAN
ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CaLK)
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK
Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK
Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
SAIBA dan E-Rekon LK
2. Mampu menyusun Laporan Keuangan
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
(Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)
1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA)
2. Aplikasi E-Rekon LK
3. Komputer/printer
4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Keterlambatan penyusunan laporan keuangan
akan menyebabkan penyusunan laporan
keuangan tingkat Eselon I
Kementerian/Lembaga tertunda.
- Gangguan pada aplikasi
- Gangguan koneksi jaringan internet atau
server
- ADK SAIBA dan DS Keuangan
- Data BMN
- Data Persediaan
- Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Sekretaris Kasubbag UAKPA KPA Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan
BMN untuk mebuat Laporan Keuangan dan CaLK
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Menugaskan UAKPA untuk
menyiapkan dan mengumpulkan
Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan
dokumen pendukung yang diperoleh dari Aplikasi SAIBA dan E-Rekon
LK
BAR
Rekonsiliasi Keuangan
LRA, LO,
LPE dan
Neraca
Keuangan
2 jam Bahan
Laporan
4 Menbuat konsep Laporan Keuangan
dan CaLK
Bahan
Laporan
3 hari Konsep
Laporan
5 Memeriksa konsep laporan. Jika
disetujui disampaikan kepada KPA,
Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk
diperbaiki
Tidak
Ya
Konsep
laporan
1 hari Draft
laporan,
Dsiposisi
6 Memeriksa dan mentelaah draft
laporan. Jika setuju menandatangani
dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak
Ya
Draft laporan 1 hari Laporan,
Dsiposisi
7 Menyerahkan Laporan kepada
Kasubbag Keuangan dan BMN untuk
didokumentasikan
Laporan 10 menit Dsiposisi
8 Menyerahkan Laporan kepada UAKPA untuk didokumentasikan dan
menyampaikan ke Sestama BKKBN
Laporan 10 menit Disposisi
9 Mendokumentasikan Laporan dan
menyampaikan laporan beserta ADK
SAIBA ke Sestama BKKBN
Laporan 10 menit Laporan,
Bukti
dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 10/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 6/2006);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK 96/2007); b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (PMK 120/2007);
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010);
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 184/2010);
g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK 218/2013).
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Simak BMN dan SIMAN
2. Mengetahui mekanisme penetapan status penggunaan BMN
3. Mengetahui manfaat penetapan status penggunaan BMN
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAK BMN 2. SOP Pengoperasian Aplikasi SIMAN
1. Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SIMAN 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN
- Fotocopy Dokumen Kepemilikan/SPTJM Bermaterai
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (Bangunan)
- Dokumen Pendukung Lainnya 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Penetapan status penggunakan ini berguna untuk pengamanan dan pemeliharaan aset.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Keputusan Penetaan Status Penggunaan BMN di
Input dan diupload ke dalam aplikasi SIMAN - Rekapitulasi Penetapan Status Penggunaan BMN
disampaikan kepada BKKBN sebagai Laporan
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag UAKPB Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk menetapkan status penggunaan BMN
Agenda Kerja 15 menit
Disposisi
2 Menugaskan UAKPB untuk meninventarisasi BMN yang belum dilakukan PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menginventarisasi BMN yang belum di PSP serta menyiapkan dan mengumpulkan bahan PSP BMN
Dsiposisi 2 jam Bahan PSP BMN
SOP Pengumpulan bahan
4 Menbuat konsep surat permohonan penetapan status penggunaan BMN
Bahan PSP BMN
1 jam Konsep surat permohonan
5 Memeriksa konsep surat permohonan PSP BMN. Jika disetujui disampaikan kepada Kaper, Jika tidak disetujui menyerahkan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Tidak Ya
Konsep Surat Permohonan
1 jam Draft Surat PSP, Dsiposisi
6 Memeriksa draft PSP. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft PSP 1 jam Surat PSP, Dsiposisi
7 Menyerahkan Surat PSP kepada Kasubbag Keuangan dan BMN untuk didokumentasikan dan diaujukan ke KPKNL
Surat PSP 10 menit
Dsiposisi
8 Menyerahkan Surat PSP kepada UAKPB untuk didokumentasikan dan diajukan ke KPKNL
Surat PSP 10 menit
Disposisi
9 Mendokumentasikan Surat PSP dan mengajukan PSP ke KPKNL
Surat PSP 30 menit
Surat PSP, Bukti dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 11/HK.02.01/J1/2020
TGL.
PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN
OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : REKONSILIASI INTERNAL
DATA KEUANGAN DAN
BMN PADA UAKPA/B
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK
Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi
dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup
Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga.
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
SAIBA, SIMAK-BMN, Persediaan, E-Rekon LK,
SAS, OM-SPAN dan SIMPONI.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
(Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK)
1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA)
2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)
3. Aplikasi Persediaan
4. Aplikasi E-Rekon LK
5. Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)
6. Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-
SPAN)
7. Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI)
8. Komputer, printer, jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan
pada aplikasi e-rekon LK akan menyebabkan
penyusunan laporan keuangan tertunda dan
pembatasan pencairan dana dari KPPN.
- Gangguan pada aplikasi
- ADK SAIBA dan DS Keuangan
- ADK SIMAK-BMN
- ADK Persediaan
- Kertas Kerja
- Gangguan koneksi jaringan internet atau
server
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Operator
Persediaan
Operator
SIMAK
BMN
Operator
SAS
Operator
SAIBA
Kasubbag
Keuangan
dan BMN
Admin
E-Rekon
KPPN
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kelengkapan
Waktu
Output
1 Menginput semua transaksi
persediaan dan mengirimkan ADK ke Operator SIMAK-
BMN.
- Laporan
Transaksi Persediaan
1 hari ADK
Persediaan
2 - Menerima ADK Persediaan .
- Menyiapkan bahan
rekonsiliasi data BMN .
- Mengirimkan ADK BMN ke
SAIBA.
- ADK persediaan
- Laporan BMN
1 hari ADK BMN
3. Menerima ADK BMN.
ADK BMN 30 menit Bahan
Rekonsiliasi
4. - Mengumpulkan data capaian output per bulan di setiap
Bidang dan menginput pada
aplikasi SAS Modul PPK.
- Pencatatan Nomor SP2D pada aplikasi SAS Modul
PPSPM dengan
menggunakan ADK dari
aplikasi OMSPAN.
- Laporan data capaian output
setiap Bidang
- ADK SP2D
aplikasi OMSPAN
1 hari Bahan
Rekonsiliasi berupa ADK
aplikasi SAS
Menggunakan
kertas kerja berupa Form
Rekap Data
Capaian
Output setiap Bidang
5. - Mengintegrasikan data antara aplikasi SAS dengan SAIBA
untuk pencatatan SP2D dan
SPM.
- Menerima data capaian output dari aplikasi SAS.
- Menginput data Penerimaan
Negara dan Pengembalian Belanja dari aplikasi
SIMPONI.
- Mengirimkan ADK E-Rekon Bulanan ke aplikasi E-Rekon
LK.
- ADK aplikasi SAS
- Bukti printout
setoran pengembalian
belanja dan
penerimaan
negara dan aplikasi
SIMPONI
120 menit ADK SAIBA Sebelum
mengirimkan ADK ke E-
rekon.
Dipastikan
data di Neraca
Aplikasi
SAIBA,
SIMAK-BMN
dan Persediaan
telah sama
6. Konfirmasi dari admin E-Rekon
KPPN.
Website E-Rekon
LK
1 s.d. 2
hari
Status SAI
dan Status
BMN
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Operator
Persediaan
Operator
SIMAK
BMN
Operator
SAS
Operator
SAIBA
Kasubbag
Keuangan
dan BMN
Admin
E-Rekon
KPPN
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kelengkapan
Waktu
Output
7. Memantau perubahan status
rekonsiliasi
- Status SAI “Menunggu TTD
KPA” dan Status BMN
“Upload Data SIMAK BMN
Berhasil” menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan data
antara Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi
(SAI) dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat (SiAP) SAI
dan Data SIMAK BMN berhasil diupload, berarti
proses rekonsiliasi dapat
dilanjutkan dengan
penandatanganan oleh KPA melalui akun KPA pada
aplikasi E-Rekon LK.
- Status SAI “Menunggu
Satker Upload Ulang” menunjukkan terdapat selisih
antara SAI dengan SiAP
maka dilakukan perbaikan
data oleh UAKPA/B berdasarkan file Laporan
Hasil Rekonsiliasi (LHR)
berformat excel dan
melakukan pemgiriman ulang ADK ke apliaksi E-Rekon
LK.
Website E-Rekon
LK
1 s.d. 2
hari
Status SAI
dan Status BMN
Perubahan
status tergantung
pada
kecepatan
waktu pemeriksaan
dari KPPN.
8. Konfirmasi ke Subbag
Keuangan dan BMN terkait
status rekonsiliasi (apakah ada perbaikan atau tidak).
Website E-Rekon
LK
1 hari Status SAI
dan Status
BMN
Tidak
Ya
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Operator
Persediaan
Operator
SIMAK
BMN
Operator
SAS
Operator
SAIBA
Kasubbag
Keuangan
dan BMN
Admin
E-Rekon
KPPN
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kelengkapan
Waktu
Output
9. Konfirmasi ke Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). KPA melakukan
penandatanganan rekonsiliasi
pada aplikasi E-Rekon LK akun
KPA. Status SAI berubah menjadi “BAR Siap
Download”.
Website E-Rekon
LK
30 menit Perubahan
Status menjadi “BAR
Siap
Download”
10. - Konfirmasi ke Kasubbag
Keuangan bahwa BAR
Rekonsiliasi telah terbit.
- Mendownload BAR Rekonsiliasi dan
mengarsipkan.
Website E-Rekon
LK
30 menit BAR
Rekonsiliasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 12/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : DISTRIBUSI ALKON DAN NON ALKON
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR
1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 286 tahun 2011 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Alokon.
c. Peraturan BKKBN Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Subbidang KB dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana.
1. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi Persediaan
2. Mengetahui Cara Distribusi Alokon yang Baik 3. Mengetahui Pengelolaan gudang Alokon 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
Penyaluran Alokon
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyimpanan Alokon
1. Surat Permintaan Alokon 2. Lembar Kerja/ Rencana Kerja 3. Troli dan Kalkulator 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pendistribusian Alokon terlambat atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB di Lini lapangan tidak dapat terpenuhi.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Sekretaris cq. Subbag
Keuangan dan BMN
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kasubbid Bendahara Materil
Staf Gudang
Sekretaris
Kelengkapan Waktu Output
1 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui
Rencana Distribusi Kabupaten
15 menit
Persetujuan distribusi
2 Permintaan dari DPPKB / Dinas PPKBP3A di lakukan analisa dan disetujui Bidang KB
Rencana Distribusi Kabupaten
15 menit
Persetujuan distribusi
3 Melakukan Penghitungan jumlah Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang akan di distribusikan
Rensi dan Kalkulator
10 menit
Rencana Kerja
4 Menyiapkan Alkon dan Obat Pendamping Alkon yang Akan didistribusikan
Troli dan Rencana kerja
1 jam Alkon dan Non Alkon yg siap distribusi
SOP Penyimpanan Alokon
5 Melakukan Pencatatan Nomor Bets, Tanggal Kadaluarsa dan Tahun Produksi Alokon yang telah disiapkan.
Rencana Kerja
15 Menit
Kelengkapan data pembuatan SBBK,SPMB
6 Pembuatan SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah Alkon yang akan didistribusikan.
Kelengkapan data Alkon dan surat permintaan
1 jam SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah
7 Menandatangani SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah (materai)
SBBK, SPMB, Berita Acara dan Naskah Hibah
10 menit
Kelengkapan Administrasi
8 Mempersiapkan Admisintrasi dan dana Akomodasi Pendistribusian Alkon
Surat tugas, Nominatif
2 hari Akomodasi
9 Melakukan Bongkar Muat Alkon kedalam mobil Box.
Surat Tugas, SBBK, Berita Acara, Naskah Hibah
10 menit
Alkon akan didistribusikan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR SOP : 16/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H.,M.Si.
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : UJI PETIK PROGRAM KKBPK KE KABUPATEN/KOTA
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
c. Progra Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020.
1. Pelaksana Uji Petik Program KKBPK di kabupaten/kota harus mempunyai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat jabatan penugasan
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan mulai dari Menyusun Tim, Menyusun PKA, Pelaksanaan Pengawasan sampai Pembuatan Laporan Hasil Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP dalam rangka Melaksanakan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Data-data yang di perlukan dalam Uji Petik 3. Masukan dari Pemberi Penugasan 4. Komputer dan printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pengajuan Uji Petik Program KKBPK di kabupaten / kota terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda.
- Sebelum melakukan Uji Petik Palaksana harus terlebih dahulu menginventaris masalah yang menjadi sasaran pemeriksaan.
- Disampaikan kepada Pemberi Tugas untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas rekomendasi dari hasil Uji Petik.
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid/
Sekretaris Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Adminwas untuk mempersiapkan konsep penugasan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke Kab/kota
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota kepada Kasubbag Adminwas
Disposisi 1 jam Disposisi
4 Mengonsep pengajuan bahan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pengajuan bahan uji petik Program KKBPK ke Kab/kota Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Adminwas untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, Jika tidak setuju mengembalikan kepadaSekretaris untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota kepada Kasubbbag Adminwas untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pengajuan dalam rangka uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota nasional kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
10 menit
Draft
9 Pelaksanaan kegiatan uji petik Program KKBPK ke kabupaten/kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 36/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, SH, M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : FASILITASI KEGIATAN PENERIMAAN TAMU PIMPINAN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
b. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Mengetahui struktur organisasi lembaga
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Layanan Tamu Eksternal
1. Peralatan Komputer 2. Buku Register Tamu 3. Alat Tulis Kantor 4. Papan Tulis
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilakukan, maka program dapat terhambat.
- Pencatatan kegiatan keprotokoleran dan tamu yang berkunjung
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kasubbag
Umum Petugas
Protokoler Pengemudi Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu
Komputer, jadwal acara
1-3 hari
Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu
2 Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi
Komputer, jadwal acara
Draft jadwal dan petugas
3 Mempersipakan kendaraan untuk penjemputan
Kendaraan Kendaraan
4 Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu kantor
Ruangan Tempat acara
5 Menyambut/menjemput tamu
Kendaraan Pelayanan tamu kantor
6 Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan Kendaraan Pelayanan tamu kantor
7 Menerima tamu di kantor
Ruangan Pelayanan tamu kantor
8 Menyediakan jamuan untuk tamu
Snack/makan besar
Pelayanan tamu kantor
9 Mengantarkan tamu pulang sesuai dengan tujuan
Kendaraan Pelayanan tamu kantor
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 13/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : LAYANAN TAMU EKSTERNAL
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 205/PER/B4/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
1. Memiliki kemampuan interpersonal 2. Memiliki kemampuan bela diri 3. Mengetahui struktur organisasi lembaga
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Fasilitasi Kegiatan Penerimaan Tamu Pimpinan
1. Buku Tamu 2. Alat Tulis 3. Papan Tulis 4. Kartu Tamu 5. CCTV
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilakukan, maka kenyamanan dan keamanan kantor dapat terganggu
- Data Tamu BKKBN
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Tamu Satpam Staf Bidang/
Bagian Kelengkapan Waktu Output
1 Tamu mengisi buku tamu untuk dicatat dan direkap oleh satpam, Setelah direkap, satpam meminta kartu tanda pengenal/ identitas (KTP/SIM) milik tamu untuk diletakkan di satpam selama tamu berada di lingkungan kantor. Kemudian satpam memberikan kartu tamu serta mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu tamu
Buku Tamu, Kartu Identitas, Kartu Tamu
Data Tamu
2 Menerima tamu dan menyampaikan informasi pada bidang/bagian yang dituju oleh tamu
Kartu Tamu Laporan
3 Menerima/Menolak tamu yang diinformasikan oleh bidang/bagian yang dituju
Ya
Kartu Tamu Memo
4 Menginformasikan kepada tamu untuk bertemu/tidak bertemu dengan bidang/bagian yang dituju. Setelah selesai, tamu dipersilahkan untuk kembali pada satpam
Tidak Kartu Tamu Memo
5 Memberikan tanda pengenal dan meminta kembali kartu tamu
Memo
Laporan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 14/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : ADMINISTRASI SURAT KELUAR
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoma Umum Tata Persuratan.
b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 144/PER/B5/2016 tentang Pedoman Klasifikasi NaskahDinas di Lingkungan BKKBN.
c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN .
1. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Komputer, Printer dan ATK 2. Buku Ekspedisi Surat Keluar 3. Buku Penomoran Surat 4. Filling Cabiet 5. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Keterlambatan atau penundaan pengiriman surat akan berakibat pada keterlambatan penyampaian surat
- Pengagendaan surat keluar - Arsip Surat Keluar -
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepala Sekretaris/
Kabid Kasubbag/ Kasubbid
Staff/ Arsiparis
Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat konsep surat dinas keluar
Konsep Konsep Surat Dinas
2 Pengetikan konsep surat dinas keluar
Tidak
Konsep Surat Dinas
Konsep Surat Dinas
3 Pemberian nomor Tidak
Konsep Surat Dinas
Nomor Konsep Surat Dinas
4 Memeriksa dan memberi paraf surat dinas
Konsep Surat Dinas
Memo
5 Memeriksa dan menandatangani surat dinas
Ya Konsep Surat Dinas
Surat Dinas
6 Pencatatan nomor dan tanggal surat dinas keluar
Ya
Konsep Surat Dinas
Tanggal & Nomor Surat
7 Menggandakan surat dinas
Surat Dinas
Surat Dinas sebanyak jumlah
8 Pengiriman dan pencatatan buku ekspedisi
Surat Dinas
Laporan Pengiriman
9 Pengarsipan surat dinas keluar
Arsip Surat Dinas
Laporan Pengarsipan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 15/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Mukminin, SH., M.Si
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : PELAPORAN PERSURATAN DAN PENOMERAN SURAT MASUK - KELUAR
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun 2017 TahunAnggaran 2020.
b. Peraturan Kepala ARSIP Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis
c. DIPAPetikanPerwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020tanggal14 November 2019kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Mengetahui klasifikasi dan tata cara kodefikasi naskah dinas
2. Mengetahui tugas dan fungsi serta Alur Persuratan di subbag Umum dan Humas
3. Bisa Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Administrasi Surat Keluar 1. Lembar Kerja/Buku Penomeran Surat Keluar 2. Buku Pemoneran Khusus SK dan NOTA DINAS 3. Buku Penomeran Khusus Perjalanan Dinas 4. Buku Kartu Kendali dan Buku Disposisi 5. Komputer/printer/scanner 6. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian buku penomoran maka akan terjadi penggandaan nomor pada berkas pelaksanaan kegiatan.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan sebagai data kerja untuk mengisi SIVIKA
kegiatan kerja perharinya
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Bidang Arsipa
ris Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Melaporkan surat masuk dan keluar ke Arsiparis
ATK (Kertas, Map, Amplop) dll
10 menit
surat
2 Mencatat setiap surat masuk dan keluar. Melakukan Registrasi/Penomoran Surat – surat (Berkas) masuk dari instansi luar dan memberikan lembar disposisi untuk surat masuk kemudian menyerahkannya kepada Kaper. Melakukan registrasi/ penomoran surat keluar dan mengarsipkan surat keluar.
Surat 5 menit surat SOP Pengumpulan bahan (surat)
5 Kaper memberikan disposisi surat masuk dan menyerahkannya kepada Arsiparis untuk menyampaikan hasil disposisi kepada Bidang/komponen
surat 1 jam disposisi
6 Arsiparis mencatat hasil disposisi surat masuk
disposisi 1 jam Laporan, Dsiposisi
7 Arsiparis menyerahkan hasil disposisi kepada Bidang/komponen
5 menit
11 Arsiparis melakukan Penataan Arsip
disposisi 10 menit Berkas Laporan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 65/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : DAFTAR USULAN
PENETAPAN ANGKA
KREDIT (DUPAK)
PENYULUH KELUARGA
BERENCANA
KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana;
b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana;
c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
2 Tahun 2017 tentang Standard
Kompetensi Penyuluh Keluarga
Berencana;
d. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga;
e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan
Pegawai Begeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Melalui Penyesuaian/Inpassing;
f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
1. Memiliki kemampuan menilai Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit (DUPAK) pejabat fungsional Penyuluh KB
2. Mengetahui mekanisme prosedur mengusulkan daftar usulan
penetapan angka kredit berdasarkan dengan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis pembuatan daftar usulan
penetapan angka kredit
22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di
Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
g. Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana;
h. Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana.
Keterkaitan : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
(DUPAK)
1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan dan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
KB
2. Kelengkapan Dokumen DUPAK :
- Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari
Dinas
- Surat Pengantar Penyampaian Usulan DUPAK dari
Kaper (Jabatan Ahli Madya keatas)
- Formulir DUPAK
- Fotocopy SK Jabatan Terakhir
- Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/ Golongan Terakhir
- Fotocopy PAK Terakhir
- Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyuluhan
Program KKBPK
- Surat Pernyataan Melakukan Pelayanan Program
KKBPK
- Surat Pertnyataan Melakukan Kegiatan Penggerakaan
Program KKBPK
- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Program
KKBPK
- Surat Pernyataan Melakukan Pengembangan Profesi
- Surat Penyataan Melakukan Kegiatan Penunjang
Tugas Penyuluh KB
3. Komputer dan Printer
Peringatan : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Penyuluh KB tidak mengusulkan Daftar
Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) lewat
dari satu tahun per periode, maka DUPAK
tersebut tidak bisa dinilai (0).
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
No
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Kasubbag
PKB/PLKB
OPD KB
Kab/Kota
Tim Penilai
DUPAK
Operator
Kaper
Kelengkapan
Waktu
Output
1 Membuat Tim
Penilai DUPAK
SK 30 Menit SK
2 Melakukan
Rapat Tim
Penilai DUPAK
Buku Petunjuk
Teknis dan
Petunjuk
Pelaksanaan
2 Jam Petunjuk
Tata Cara
Penilaian
DUPAK
3. Membuat Surat
yang ditujukan
kepada OPD
KB Kab/Kota
tentang batas
waktu
pengumpulan
DUPAK
Surat ke OPD KB
Kab/Kota
30 menit Surat ke
OPD KB
Kab/Kota
4. Penerimaan
berkas DUPAK
di bagian
kepegawaian
Berkas DUPAK 15 hari Formulir
Kelengkap
an Berkas
5. Dupak yang
telah terkumpul
dibagikan ke
Tim Penilai
untuk dinilai
Distribusi Berkas
DUPAK
15 Hari Tanda
terima
6. Sidang Pleno
mengenai
keputusan hasil
penilaian
DUPAK
Berkas DUPAK 2 Jam Berita
Acara
Penilaian
No
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Kasubbag
PKB/PLKB
OPD KB
Kab/Kota
Tim Penilai
DUPAK
Operator
Kaper
Kelengkapan
Waktu
Output
7. Pengembalian
DUPAK dan
hasil penilaian ke
bagian
kepegawaian
Berkas DUPAK 1 s.d. 2
hari
Hasil
Penilaian
8. Penerbitan SK
Penilaian
Penetapan Angka
Kredit yang
ditandatangani
oleh Kepala
Perwakilan
kemudian apabila
telah selesai
diserahkan kepada
pegawai yang
bersangkutan
Cetak SK hasil
Penetapan Angka
Kredit (PAK)
1 Bulan SK PAK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 61/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : IZIN BELAJAR
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas belajar dan Izin Belajar pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN
i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul Izin Belajar
2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan Izin Belajar
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Izin Belajar
1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Surat Permohonan Izin Belajar yang ditandatangani Kepala Perwakilan dan ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian
- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6000 asli);
- Surat Keterangan yang mencantumkan TMT Kuliah
- Keterangan Akreditasi; - Jadwal Rencana Perkuliahan
3. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak akan bisa mengajukan Alih Jenjang untuk Fungsional tertentu dan kesulitan dalam usul Penyesuaian Ijazah
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper Ka Biro
Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan usul Izin Belajar
Agenda Kerja
20 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Tidak Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Izin Belajar
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul Izin Belajar
4 Mencetak Surat Pengantar dan Lampiran untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar Izin Belajar
5 Mengirimkan berkas yang telah ditandatangani ke Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat untuk diproses. Jika Berkas disetujui maka akan diproses surat Izin Belajar pegawai, tetapi jika tidak akan dikembalikan ke Kasubbag
Ya
Distribusi Berkas
1 bulan
Dokumen Usulan Izin Belajar
6 Berkas yang telah disetujui oleh Ka Biro Kepegawaian diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan
Berkas 1 hari Izin Belajar
Izin Belajar
7 Operator mengarsipkan Surat Izin Belajar kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
Izin Belajar 30 menit
Izin Belajar
Arsip Izin Belajar
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 62/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : KARIS / KARSU
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
h. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARIS dan KARSU
2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARIS dan KARSU
j. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kartu Istri (KARIS) 2. SOP Kartu Suami (KARSU)
1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS
- Fotokopi Akta Nikah
- Pas foto Suami (Karsu) / Istri (Karis) ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar
- Laporan Perkawinan Pertama
3. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak diusulkan maka pasangan ASN tidak memiliki identitas sebagai Istri/Suami ASN
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karis/Karsu
Berkas 20 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karis/Karsu
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul KARIS/ KARSU
4 Mencetak Surat Pengantar dan Lampiran untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar KARIS/ KARSU
5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag
Distribusi
Berkas 1
bulan Dokumen Usulan KARIS/ KARSU
6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan
Kartu 1 hari KARIS/ KARSU
KARIS/KARSU
7 Operator mengarsipkan kartu kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
KARIS/ KARSU
30 menit
KARIS/ KARSU
Arsip KARIS/ KARSU
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 64/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : KARPEG
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
f. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
i. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan KARPEG
2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan KARPEG
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Kartu Pegawai (KARPEG)
1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS
- Fotokopi Sertifikat Prajabatan
- Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar
3. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak diusulkan maka ASN tersebut tidak memiliki identitas sebagai ASN dan menyulitkan untuk proses administrasi ASN
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Karpeg
Berkas 20 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan Karpeg
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul KARPEG
4 Mencetak Surat Pengantar dan Lampiran untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar KARPEG
5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag
Distribusi
Berkas 1
bulan Dokumen Usulan KARPEG
6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan
Kartu 1 hari KARPEG KARPEG
7 Operator mengarsipkan kartu pegawai kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
KARPEG 30 menit
KARPEG Arsip KARPEG
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 59/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : KENAIKAN PANGKAT
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
g. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAPK
2. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Otomatis
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
1. Aplikasi SAPK 2. Jaringan Internet 3. Map 4. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Kenaikan Jabatan harus diproses terlebih dahulu sebelum Kenaikan Pangkat
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS
- Fotokopi SK KP Terakhir
- Fotokopi SKP 2 Tahun terakhir (nilai SKP sekurang-kurangnya baik dan tidak ada unsur yang bernilai cukup)
- DRH yang telah dicetak melalui SIMSDM
- Fotokopi SK Jabatan Terakhir
- Asli PAK dari KP terakhir sampai sekarang
- Sertifikat Diklat LDU
- Dibuat dalam 3 rangkap
5. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila proses Kenaikan Pangkat terlambat diajukan maka dapat menghambat Kenaikan Pangkat pegawai dan baru dapat diajukan kembali pada periode berikutnya.
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan Kenaikan Pangkat
Agenda Kerja
10 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator SAPK untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Kenaikan Pangkat yang diperoleh dari Aplikasi SAPK
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul Kenaikan Pangkat
4 Mencetak Surat Pengantar dan Usul Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar Kenaikan Pangkat
Print berdasarkan aplikasi SAPK
5 Mengantarkan berkas yang telah dtandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag
Distribusi
Berkas 1
bulan Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat
6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses cetak SK
Pertek 1 hari Pertek Kenaikan Pangkat
Laporan Pertek dari BKN
7 Operator mencetak SK Kenaikan Pangkat dan mengarsipkannya kemudian apabila telah selesai proses cetak diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
Cetak SK 30 menit
SK Kenaikan Pangkat
Cetak SK dari aplikasi SAPK
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 67/HK.02.01/J1/2020
TGL.
PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN
OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan,
H. Mukminin, S.H., M.Si.
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP : KENAIKAN GAJI BERKALA
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIMSDM
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pencairan Gaji dan Tunjangan Pegawai
1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Komputer/printer
3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Keterlambatan dalam proses pembuatan SK
Kenaikan Gaji Berkala menyebabkan
keterlambatan Kenaikan Gaji bagi Pegawai.
- Gangguan pada aplikasi
- Gangguan koneksi jaringan internet atau
server
- - Elektronik
- Manual
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan Pegawai
(User)
Operator Simsdm
Kasubbag
Kepe gawaian &
Hukum
Sekre taris
Kepala Perwakilan
KPPN
Pegawai (User)
Kelengkapan
Waktu
Output
1 Pegawai yang akan mengalami
Kenaikan Gaji Berkala harus :
a. Naik setiap 2 tahun
sekali
b. Tidak dikenai
Hukuman Disiplin
c. Melampirkan SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir
d. Melampirkan SK
Kenaikan Gaji
Berkala Terakhir
Berkas diterima oleh operator
dari Pegawai yang mengalami
Kenaikan Gaji Berkala
- SK KGB
Terakhir
- SK Kenaikan
Pangkat Terakhir
- Surat Pernyataan
tidak pernah
dihukum disiplin
dari yang
bersangkutan
1 hari Tanda terima
untuk
Pegawai/ User
2 Memverifikasi berkas
selanjutnya diinput ke dalam
Aplikasi simsdm disesuaikan
dengan Aplikasi Gaji Pegawai
Pusat.
Surat Keputusan Kenaikan Gaji
Berkala dicetak
- Lampiran PP
nomor 15 tahun
2019
20 menit Konsep SK
KGB
3. Meneliti dan memberikan paraf.
Memberikan koreksi jika
terdapat kesalahan.
Konsep SK KGB 10 menit Konsep SK
KGB
4. Memberikan tandatangan
setelah adanya paraf dari
pejabat esselon dibawahnya
Konsep SK KGB 15 menit SK KGB
5. - Diterima sebagai arsip
- SK KGB 10 menit SK KGB
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 68/HK.02.01/J1/2020
TGL.
PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN
OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan,
H. Mukminin, S.H., M.Si.
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Non Penyuluh
Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera
Selatan
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS
d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah
diubah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden no. 145 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden no.
103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja
lembaga pemerintah Non Kementerian
e. Peraturan Presiden no. 160 tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional
f. Peraturan Kepala BKKBN no. 249/PER/B2/2011
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
BKKBN sebagaimana diubah dengan Peraturan
Kepala BKKBN no. 23 tahun 2017 tentang
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIPP
2. Mengetahui cara kerja pengoperasian Aplikasi Sivika
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi Siknet Handkey
perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN no.
249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan BKKBN
g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional RI no. 5 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan BKKBN
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Pencairan Uang Makan bagi Pegawai
1. Aplikasi Sivika
2. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai
3. Aplikasi Siknet Handkey
4. Komputer/printer
5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Keterlambatan dalam proses pembayaran
Tunjangan Kinerja akan mempengaruhi
terlambatnya pendapatan Pegawai.
- Gangguan pada aplikasi
- Gangguan koneksi jaringan internet atau
server
- - Elektronik
- Manual
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan Operator
Siknet Handkey
Operator
SIPP
Pegawai
Operator
Operator
Operator
PPABP
Kelengkapan
Waktu
Output
1 Dasar Pembayaran Tunjangan
Kinerja bagi Pegawai
menggunakan Aplikasi Siknet
Handkey
Upload hasil Aplikasi siknet
Handkey ke Aplikasi SIPP
Hasil Download
Aplikasi Siknet
Handkey
1 hari Hasil input ke
Aplikasi SIPP
2 Penginputan Surat Tugas yang
telah disampaikan oleh Pegawai
kepada Subbag Kepegawaian
Surat Tugas
3 hari Hasil Input
Surat Tugas
pada Aplikasi
SIPP
3. Feedback disampaikan kepada
Pegawai diberikan waktu
sampai tanggal 5 bulan
berikutnya.
Download dari
Aplikasi SIPP
10 menit Rekap
Kehadiran
Pegawai
4. Hasil feedback diinput kembali
untuk perbaikan
Surat Tugas
Tambahan
15 menit Hasil Input
Surat Tugas
5. Download Rekap Penghitungan
Tunjangan Kinerja dari
Aplikasi SIPP
Download dari
Aplikasi SIPP
10 menit Hasil
Download
dari Aplikasi
SIPP berupa
Rekap
Tunjangan
Kinerja
6. Hasil Download diserahkan
kepada PPABP
Rekap Tunjangan
Kinerja
10 menit Tanda Terima
Rekap
Tunjangan
Kinerja
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 66/HK.02.01/J1/2020
TGL.
PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN
OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan,
H. Mukminin, S.H., M.Si.
NIP. 196512141986031003
NAMA SOP Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Penyuluh
Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera
Selatan
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
b. UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN
c. PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS
d. Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang telah
diubah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden no. 145 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden no.
103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja
lembaga pemerintah Non Kementerian
e. Peraturan Presiden no. 160 tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional
f. Peraturan Kepala BKKBN no. 249/PER/B2/2011
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
BKKBN sebagaimana diubah dengan Peraturan
Kepala BKKBN no. 23 tahun 2017 tentang
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIPP
2. Mengetahui cara kerja pengoperasian Aplikasi e-visum
perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN no.
249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan BKKBN
g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional RI no. 5 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan BKKBN
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Pencairan Uang Makan bagi Pegawai
1. Aplikasi e-Visum
2. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai
3. Komputer/printer
4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
- Keterlambatan dalam proses pembayaran
Tunjangan Kinerja akan mempengaruhi
terlambatnya pendapatan Pegawai.
- Gangguan pada aplikasi
- Gangguan koneksi jaringan internet atau
server
- - Elektronik
- Manual
No.
Proses
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan Koordinator
PKB
Operator
SIPP
Kasubbag Kepeg & Hukum
Operator
Operator
Operator
PPABP
Kelengkapan
Waktu
Output
1 Pegawai menyerahkan Rekap
Daftar Hadir yang telah
ditandatangani oleh Kepala
Dinas OPD KB Kab/Kota dan
dilampiri dengan Daftar Hadir
Manual dari Kab/Kota
Rekap Daftar Hadir
manual yang
diketahui oleh
Kepala OPD KB
Kab/ Kota
1 Minggu Tanda Terima
untuk
Pegawai/ User
2 Daftar Hadir diverifikasi,
dicek/diperiksa kesesuaiannya
dengan Daftar Hadir Manual
dari Kecamatan, disetujui oleh
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Hukum
Rekap Daftar Hadir
manual yang
diketahui oleh
Kepala OPD KB
Kab/ Kota
2 hari Rekap Daftar
Hadir manual
yang
diketahui oleh
Kepala OPD
KB Kab/ Kota
yang telah
diverifikasi
3. Daftar Hadir Manual diinput ke
dalam Ms. Excel selanjutnya
diupload ke dalam Aplikasi
SIPP
Selanjutnya download Rekap
Tunjangan Kinerja melalui
Aplikasi SIPP
File dalam bentuk
Ms. Excel
10 menit Hasil Upload
SIPP
4. Selanjutnya Rekap Tunjangan
Kinerja diserahkan ke PPABP
untuk Pencairan Tunjangan
Kinerja
Hasil Upload di
SIPP
15 menit Download
Rekap
Tunjangan
Kinerja
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 63/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : PENSIUN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
g. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SAPK
2. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan Pensiun
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pensiun BUP 2. SOP Pensiun Janda/Duda
1. Aplikasi SAPK 2. Jaringan Internet 3. Map 4. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS
- Fotokopi SK KP Terakhir
- Fotokopi Surat Nikah/Cerai - Fotokopi Akte Kelahiran Anak
- Fotokopi Daftar Susunan Keluarga/KK
- Pas foto 3 x 4 sebanyak 6 lembar
- Fotokopi SKP 1 Tahun terakhir
- Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan hukuman pidana
5. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila proses Pensiun terlambat diajukan maka dapat menghambat keluarnya Surat Keterangan Penghentian Penggajian (SKPP) dan pencairan gaji pensiun.
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses usul Pensiun
Agenda Kerja
10 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator SAPK untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul Pensiun yang diperoleh dari Aplikasi SAPK
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul Pensiun
4 Mencetak Surat Pengantar dan Usul Pensiun untuk ditandatangani Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar Pensiun
Print berdasarkan aplikasi SAPK
5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag
Distribusi
Berkas 1
bulan Dokumen Usulan KP
6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses cetak SK
Pertek 1 hari Pertek Laporan Pertek dari BKN
7 Operator mencetak SK Pensiun dan mengarsipkannya kemudian apabila telah selesai proses cetak diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
Cetak SK 30 menit
SK Pensiun
Cetak SK dari aplikasi SAPK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 58/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : REFORMASI BIROKRASI
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Reformasi Birokrasi;
g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
1. Mengetahui mekanisme prosedur kerja tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan bahan dan SK Reformasi Birokrasi
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP REFORMASI BIROKRASI
1. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Rencana Aksi Reformasi Birokrasi - SK Reformasi Birokrasi
2. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak dibentuk Tim Pokja Reformasi Birokrasi maka tidak ada perbaikan kinerja pada sistem birokrasi di lingkungan kerja BKKBN
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag untuk mempersiapkan konsep tim Reformasi Birokrasi
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan Reformasi Birokrasi dan membuat SK Reformasi Birokrasi
Disposisi 15 menit
Disposisi SK Tim Reformasi Birokrsi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan konsep SK dan bahan Reformasi Birokkrasi kepada Kasubbid
Konsep 2 jam Disposisi
4 Memeriksa konsep dan menyerahkan SK kepada Sekretaris untuk dikoreksi.
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pengajuan SK Tim Reformasi Birokrasi. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki.
Ya
Tidak
Konsep revisi
20 menit
Konsep revisi, Disposisi
SK Tim Reformasi Birokrsi
6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak
Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
SK Tim Reformasi Birokrsi
7 Menyerahkan draft pengajuan SK Tim Reformasi Birokrasi kepada Kasubag untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft SK Tim Reformasi Birokrasi kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
10 menit
Draft
9 Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 60/HK.02.01/J1/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
: Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
H. Mukminin, S.H., M.Si
NIP. 19651214 198603 1 003
NAMA SOP : TASPEN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
f. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
1. Mengetahui mekanisme prosedur pemberkasan dan pengajuan usul pembuatan TASPEN
2. Memiliki kemampuan mendokumentasikan dan mengarsipkan TASPEN
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP TASPEN 1. Map 2. Kelengkapan Dokumen antara lain :
- Fotokopi SK CPNS
- Fotokopi SK PNS
- SPMT
3. Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak diusulkan maka menyulitkan ASN saat proses pensiun
Diarsipkan dalam bentuk data elektronik dan manual
Disampaikan kepada Sekretaris c.q Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Sekretaris Kasubbag Operator Kaper BKN Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Hukum untuk membuat proses pemberkasan TASPEN
Berkas 20 menit
Disposisi
2 Menugaskan operator untuk menyiapkan dan mengumpulkan Dokumen Pendukung
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung usul pembuatan TASPEN
Persyaratan berkas
2 jam Surat Usul TASPEN
4 Mencetak Surat Pengantar untuk ditandatangani disampaikan kepada Kaper
Surat Pengantar
1 hari Surat Pengantar TASPEN
5 Mengantarkan berkas yang telah ditandatangani ke BKN untuk diproses. Berkas yang telah disetujui diserahkan kembali ke Kasubbag
Distribusi
Berkas 1 hari Dokumen
Usulan TASPEN
6 Berkas yang telah disetujui oleh BKN diserahkan kembali ke Kasubbag untuk proses pengarsipan
Kartu 1 hari TASPEN TASPEN
7 Operator mengarsipkan TASPEN kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan
TASPEN 30 menit
TASPEN Arsip TASPEN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 37/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : KLAIM DANA PENGGERAKAN DAN PEMANTAPAN KESERTAAN BER KB MKJP MOW DAN MOP SERTA ANYOMAN KOMPLIKASI DAN KEGAGALAN
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi;
b. Pedoman BKKBN terkait Pelaksanaan Dana Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan implan Pada Kegiatan Bakti Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus;
c. Petunjuk teknis dana penggerakan dan pemantapan Kesertaan ber KB MKJP MOW dan MOP serta anyoman komplikasi dan kegagalan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.
1. Memahami petunjuk teknis dana penggerakan dan pemantapan Kesertaan ber KB MKJP MOW dan MOP serta anyoman komplikasi dan kegagalan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
2. Memiliki pemahaman dan ketelitian dalam melakukan verifikasi
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile
1. Petunjuk Teknis kegiatan 2. Checklist Verifikasi 3. Komputer/printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pengajuan klaim lebih dari dua bulan sejak tanggal pelayanan maka dana penggerakkan untuk kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan
- Disimpan sebagai arsip pengajuan - Disampaikan kepada BKKBN Pusat dan OPDKB
Kab/kota
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
OPDKB Kab/ kota
Kepala Perwakilan
Kabid KB KR
Kasubbid Jalsus
Staf Jalsus
BPP Subbid Keuangan
Persyaratan Waktu Out put
1. OPDKB Mengirimkan Surat Permohonan Pengadaan Baksos MOP dan MOW dengan menyebutkan jumlah calon akseptor
Surat Permintaan Kepala OPDKB Kab/kota yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel terkait usulan pelaksanaan pelayanan KB Baksos.
1 hari Surat Masuk dari OPDKB
2 Kepala Perw. BKKBN Sumsel menyetujui pelaksanaan Baksos dan menu gaskan Kabid KB KR dan Kasubbid Jalsus membuat surat persetujuan
Surat Persetujuan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan bakti sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
1 hari Surat Keluar ke OPDKB
3 Pembuatan SK penyelenggaraan Baksos oleh kasubbid Jalsus yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
Surat Keputusan / Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan bakti sosial pelayanan KB di tingkat Kab/Kota
1 hari SK/ST
4 Pelaksanaan Baksos di Kab/Kota Dokumentasi kegiatan 15 menit tiap akseptor
Foto
5
Kasubbid jalsus dan Staf memantau persiapan berkas pengajuan yang akan di klaim ke perwakilan setelah pelayanan serta hasil pelayanan
a. Daftar Hadir dan Fotokopi Identitas akseptor yang dilayani
b. Bukti pembelian konsumsi c. Bukti tanda terima transport dan pengganti
tidak bekerja akseptor; d. Tanda terima biaya penggerakkan dengan
melampirkan visum hasil penggerakkan yang ditandatangani OPD Dalduk KB Kab/Kota;
e. Pemotongan Pajak sesuai peraturan berlaku di tanda terima;
f. Rekapitulasi hasil kegiatan bakti sosial pelayanan KB;
g. Lampiran bukti pembelian BMHP dari Apotik;
h. Kwitansi tanda terima pembayaran biaya medis kepada dokter/bidan.
1 hari Berkas persyaratan
6 OPDKB menyusun berkas klaim kemudian mengirimkannya ke kasubbid Jalsus
7 Staf Jalsus melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalsus apabila membutuhkan perbaikan
tidak
Berkas klaim yang lengkap 1 hari Hasil verifikasi
8 Kasubbid Jalsus menyampaikan Perbaikan berkas ke Kab/Kota
Berkas klaim yang salah 2 hari Berkas Perbaikan
9 BPP membuat daftar pengajuan dana penggerakkan baksos MOP dan MOW untuk berkas yang telah diverifikasi dan diperbaiki
ya Daftar pengajuan BPP 1 jam Buku pengajuan
10 Memproses pengajuan kebagian keuangan SPM
1 hari SP2D
11 Pencairan dana oleh keuangan SP2D
1 hari Kwitansi
12 Melakukan pembayaran kekab/kota Bukti pembayaran ke kabu/kota
1 hari Kwitansi
13 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan dana penggerakan 1 jam Rekap realisasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 38/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan aga Mutu Pelayanan KB;
b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki sertifikat Kompetensi bagi nakes yang
melayani 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama
yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta
2. SOP Klaim Dana Penggerakan Dan Pemantapan Kesertaan Ber Kb Mkjp Mow Dan Mop Serta Anyoman Komplikasi Dan Kegagalan
1. Set IUD dan Implan 2. Mobil Pelayanan KB 3. Komputer/printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Standar pelayanan KB pada kegiatan baksos tetap mengacu pada standar pelayanan KB KR, namun jasa pelayanannya tidak dapat di klaim ke BPJS
- Hasil pelayanan disampaikan di laporan kegiatan Dan dilaporkan ke aplikasi FII/KB/2013 oleh Kab/kota
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
OPDKB Kab/ kota
Kepala Perwakilan
Kabid KB KR
Kasubbid Jalsus
Staf Jalsus
BPP Subbid Keuangan
Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Kespro membuat TOR kegiatan Pelayanan KB melalui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile
Konsep TOR kegiatan Pelayanan KB melalui Baksos, Mobile, Momentum
1 hari TOR yang sudah disetujui Kabid KB
2 Pembuatan Surat ke OPD KB yang akan menjadi lokasi kegiatan pelayanan KB melalui Baksos / Momentum / Mobile yang ditandatangani Kaper
Konsep surat ke OPDKB yang menjadi lokus 1 hari Surat Keluar ke OPDKB
3 Pembuatan ST penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB mellaui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile oleh kasubbid Jalsus yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan Pelayanan KB mellaui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile di Kab/Kota
1 hari ST
4 Pelaksanaan Pelayanan KB melalui kegiatan Baksos / Momentum / Mobile di Kab/Kota Yang menjadi lokus
Dokumentasi kegiatan 1 hari Foto
5
Staf Jalsus bersama OPDKB menyiapkan administrasi pertanggungjawaban kegiatan
i. Daftar Hadir akseptor j. Bukti Pembuatan Spanduk k. Bukti pembelian konsumsi l. Bukti Sewa Tenda dan Sewa Kursi m. Bukti tanda terima jasa Petugas Medis
dan Pendamping Medis Pelayanan KB n. Bukti Akomodasi, Uang Harian,
Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel
1 hari Berkas SPJ
6 Kasubbid Jalsus membuat laporan kegiatan Staf Jalsus mengajukan Klaim dana sosialisasi ke BPP
Laporan Kegiatan Berkas SPJ
1 hari Laporan Kegiatan Berkas SPJ
7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya
Berkas klaim kegiatan sosialisasi, SPM, 1 hari Hasil verifikasi
ke Kasubbid Jalsus apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan
8 Pencairan dana oleh keuangan SP2D
1 hari Kwitansi
9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Jalsus Bukti pembayaran ke Kasubbid Jalsus
1 hari Kwitansi
10 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan 1 jam Rekap realisasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 39/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : Kegiatan Pelayanan KB di faskes
Pemerintah dan Swasta.
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan jaga Mutu Pelayanan KB;
b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki sertifikat Kompetensi bagi nakes yang
melayani 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama
yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Alokon 1. Alokon 2. Tempat pelayanan sesuai standar JNPK 3. Komputer/printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kegiatan mengacu pada standar pelayanan KB terutama pada pencegahan infeksi dan teknik pemasangan alkon.
- Hasil pelayanan disampaikan di laporan kegiatan Dan dilaporkan ke aplikasi FII/KB/2013 oleh Kab/kota
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
OPDKB Kab/ kota
Kabid KB KR
Kasubbid Jalpemswa
Staf Jalpemswa
Petugas lapangan
Tenaga Kesehatan
BPP Subbid Keuangan
Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Jalpemswa berkoordinasi dengan OPDKB kab/kota terkait pelayanan KB di faskes pemerintah dan swasta
Jadwal kegiatan Pelayanan KB Pemerintah dan swasta
1 hari Jadwal pelaksanaan pelayanan KB
2 Pembuatan TOR dan Surat tugas tim Jalpemswa ke OPD KB yang akan menjadi lokasi kegiatan pelaynan KB di faskes pemerintah dan swasta
Konsep TOR dan Surat tugas tim yang akan ke faskes pemerintah dan swasta
1 hari TOR dan Surat Tugas yang telah disetujui Kabid
3 Pelaksanaan pelayanan KB difaskes pemerintah atau swasta
1. Bukti pembelian konsumsi 2. Bukti tanda terima jasa Petugas Medis dan Pendamping Medis Pelayanan KB 3. Bukti Akomodasi, Uang Harian, Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel 4. Dokumentasi kegiatan 5. Daftar Hadir akseptor
1 hari Foto dan berkas SPJ
4 Pemantauan langsung oleh tim jalpemswa terkait jumlah akseptor yang dilayani serta pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh petugas lapangan dan penyuluh KB
Daftar hadir, KI/KB dan KIV/KB yang telah diisi lengkap oleh petugas
10 menit KI/KB dan KIV/KB akseptor
5 Pemantauan langsung oleh tim jalpemswa terkait standar pelayanan KB yang dilakukan tenaga kesehatan di faskes pemerintah dan swasta terutama KB MKJP IUD dan Implant
1. Persyaratan faskes yang melayani KB 2. Pencegahan Infeksi dan Penanganan limbah 3. sertifikasi nakes dalam pelayanan IUD dan Implant
10 menit Dokumentasi
6 Tenaga kesehatan baik dokter maupun bidan melaksanakan pelayanan KB IUD dan implant didampingi oleh tim dari Jalpemswa
1.Pemeriksaan fisik 2.Pengisian Informed consent oleh nakes 3. Pencegahan Infeksi 4. Persiapan Alat dan Bahan 5.pelayanan KB Insersi IUD atau implant 6. Pemantauan Medis 7. Pemberian Nasehat pasca tindakan
15 menit Berkas SPJ
6 Kasubbid Jalpemswa membuat laporan kegiatan dan staf Jalpemswa mengajukan Klaim dana pelayanan KB di faskes ke BPP
Laporan Kegiatan Berkas SPJ Perjalanan Tanda terima jasa medis dan pendamping medis Kwitansi konsumsi dan daftar hadir
1 hari Laporan Kegiatan Berkas SPJ
7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalpemswa apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan
Berkas klaim kegiatan sosialisasi, SPM, 1 hari Hasil verifikasi
8 Pencairan dana oleh keuangan
SP2D
1 hari Kwitansi
9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Jalsus Bukti pembayaran ke Kasubbid Jalsus
1 hari Kwitansi
10 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan 1 jam Rekap realisasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 40/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : CTU Pre Service Training di
Fakultas Kedokteran
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan jaga Mutu Pelayanan KB;
b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
1. Memahami standar pelayanan KB KR dengan baik 2. Memiliki kompetensi pelayanan KB bagi pembimbing 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama
yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta
1. Manekin IUD dan Implan 2. Alokon dan BMHP 3. Tempat praktek lapangan sesuai standar JNPK 4. Komputer/printer/In focus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Kegiatan mengacu pada standar pelayanan KB terutama pada pencegahan infeksi dan teknik pemasangan alkon. Pelaksanaan pelayanan wajib didampingi oleh pembimbing
1. Akseptor yang dilayani dilakukan follow up setelah 3 hari
2. Dilakukan Post test sebelum kegiatan dan Pre test setelah kegiatan
3. Peserta pelatihan diberikan Sertifikat Pelatihan
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
Fakultas Kedokteran
Kabid KB KR
Kasubbid Jalpemswa
Staf Jalpemswa
Faskes lokasi teklap
Peserta BPP Subbid Keuangan
Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Jalpemswa berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran terkait pelaksanaan kegiatan CTU Pre Sevice Training
Notulen hasil rapat persiapan Jadwal kegiatan Pelayanan KB Pemerintah dan swasta
1 hari Notulen Rapat dan Jadwal kegiatan
2 Pembuatan TOR dan Surat tugas kegiatan CTU Pre Serv ice Training serta Surat ke tempat praktek lapangan
Konsep TOR, Surat tugas dan surat ke tempat praktek lapangan
1 hari TOR dan Surat yang telah disetujui Kabid
3 Kasubbid Jalpemswa mendatangi faskes yang akan dijadikan tempat praktek lapangan kegiatan CTU Pre Service Training Fakultas Kedokteran
Surat terkait tempat praktek lapangan Jadwal Praktek Lapangan
1 hari Foto
4 Pelaksanaan Kegiatan CTU Pre Service Training di Fakultas Kedokteran 1. Pembukaan 2. Pemberian Materi oleh Narasumber (on class) 3. Praktikum pelayanan KB pada Manekin (on class)
1. Daftar Hadir Peserta 2. Tanda terima Jasa Narasumber 3. Pembagian Kelompok 4. Materi CTU Pre Service Training 5. Dokumentasi
Minimal 3 hari
Foto dan berkas SPJ
5 Praktek Lapangan pemasangan KB MKJP IUD dan Implant
1. Persiapan Faskes Teklap 2. Pencegahan Infeksi dan Penanganan limbah 3. Pengisian formulir pelayanan
10 menit KI/KB dan KIV/KB
6 Pelayanan KB IUD dan implant oleh peserta pelatihan CTU Pre Service Training didampingi oleh tim pembimbing terdiri dari : 1. Tim subbid Jalpemswa 2. Tim Fakultas Kedokteran 3. Tim Faskes lokasi Teklap
1.Pemeriksaan fisik 2.Pengisian Informed consent oleh nakes 3. Pencegahan Infeksi 4. Persiapan Alat dan Bahan 5.pelayanan KB Insersi IUD atau implant 6. Pemantauan Medis 7. Pemberian Nasehat pasca tindakan
15 menit Dokumentasi dan Informed Consent
6 Kasubbid Jalpemswa membuat laporan kegiatan dan staf Jalpemswa mengajukan Klaim dana pelayanan KB di faskes ke BPP
Laporan Kegiatan Berkas SPJ Perjalanan Tanda terima jasa medis dan pendamping medis Kwitansi konsumsi dan daftar hadir
1 hari Laporan Kegiatan Berkas SPJ
7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Jalpemswa apabila membutuhkan perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan
Berkas klaim kegiatan sosialisasi, SPM, 1 hari Hasil verifikasi
8 Pencairan dana oleh keuangan
SP2D
1 hari Kwitansi
9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Jalsus Bukti pembayaran ke Kasubbid Jalsus
1 hari Kwitansi
10 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan 1 jam Rekap realisasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 41/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : SOP kegiatan Sosialisasi, Promosi
dan Konseling Kesehatan
Reproduksi
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 64/PER/E1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan jaga Mutu Pelayanan KB;
b. Petunjuk Tehnis Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Promosi dan KOnseling Kesehatan Reproduksi berbasisi komunitas
1. Memiliki Kemampuan untuk memberikan / menjelaskan materi tentang Kesehatan Reproduksi
2. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan OPDKB dan Kader Poktan
3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan Pengadaan materi kespro 2. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan
Swasta
1. Spanduk Kegiatan 2. LCD/Sound system 3. Komputer/printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Sosialisasi, Promosi dan Konseling Kespro tidak terlaksana maka pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi akan terbatas sehingga dapat menyebabkan Angka Kematian Ibu meningkat
1. Pembuatan laporan dan dokumentasi hasil kegiatan
2. Daftar Hadir peserta sosialisasi 3. Laporan kegiatan disimpan sebagai data
elektronik dan manual serta disampaikan kepada komponen yang bersangkutan
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
OPDKB Kab/ kota
Kepala Perwakilan
Kabid KB KR
Kasubbid Kespro
Staf Kespro
BPP Subbid Keuangan
Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Kespro membuat TOR kegiatan sosialisasi, promosi dan konseling kespro
Konsep TOR kegiatan sosialisasi promosi konseling Kespro
1 hari TOR yang sudah disetujui Kabid KB
2 Pembuatan Surat ke OPD KB yang akan menjadi lokasi sosialisasi yang ditandatangani Kaper
Konsep surat ke OPDKB yang menjadi lokus 1 hari Surat Keluar ke OPDKB
3 Pembuatan ST penyelenggaraan Sosialisasi oleh kasubbid Kespro yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
Surat tugas dari Kepala perwakilan provinsi untuk penyelenggaraan sosialisasi Kesproi tingkat Kab/Kota
1 hari ST
4 Pelaksanaan Sosialisasi di Kab/Kota Yang menjadi lokus
Dokumentasi kegiatan 1 hari Foto
5
Staf Kespro bersama OPDKB menyiapkan administrasi pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi, promosi dan konseling kespro,
o. Daftar Hadir peserta sosialisasi p. Bukti Pembuatan Spanduk q. Bukti pembelian konsumsi r. Bukti tanda terima transport dan uang
harian peserta s. Bukti tanda terima jasa narasumber t. Bukti Akomodasi, Uang Harian,
Transport Petugas Pelaksana BKKBN Prop. Sumsel
1 hari Berkas SPJ
6 Kasubbid Kespro membuat laporan kegiatan Staf Kespro mengajukan Klaim dana sosialisasi ke BPP
Berkas Spj Laporan Kegiatan
1 hari Berkas Spj Laporan Kegiatan
7 BPP melakukan verifikasi berkas tersebut dengan panduan juknis dan melaporkannya ke Kasubbid Kespro apabila membutuhkan
Berkas klaim kegiatan sosialisasi, SPM, 1 hari Hasil verifikasi
perbaikan, Jika sudah benar BPP mengajukan ke Subbid Keuangan
8 Pencairan dana oleh keuangan SP2D
1 hari Kwitansi
9 Melakukan pembayaran ke kasubbid Kespro Bukti pembayaran ke Kasubbid Kespro
1 hari Kwitansi
10 Pencatatandanpelaporanrealisasi Form laporan 1 jam Rekap realisasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 42/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : SOP Pelaksanaan Pengadaan
Materi KIE Kespro
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
b. Petunjuk Tehnis Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Promosi dan KOnseling Kesehatan Reproduksi berbasis komunitas
1. Memahami Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa
2. Memiliki integritas yang baik 3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 4. Memahami Materi KIE Kespro 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama
yang baik
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
2. SOP Pengadaan Alkon
1. Materi Pengadaan contoh buku materi KIE kespro 2. Komputer/printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Pengadaan Materi KIE Kespro tidak terlaksana maka pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi akan terbatas sehingga dapat menyebabkan Angka Kematian Ibu meningkat serta Penyedia yang menyelesaikan pekerjaan lebih dari waktu yang tertera di SPK dapat dikenakan denda
1. Dokumentasi kegiatan 2. Rencana distribusi dan SBBK 3. Laporan kegiatan disimpan sebagai data
elektronik dan manual serta disampaikan kepada komponen yang bersangkutan
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
Subbid Kespro
Kabid KB KR
Kepala Perw/KPA
Admin PPK
PPK BPP Penyedia Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Kespro menyiapkan fotokopi DIPA sesuai dengan anggaran yang tersedia dan Contoh Materi KIE Kespro (Buku) yang akan digandakan
Rencana Anggaran kegiatan Contoh Buku yang akan digandakan
1 jam Fotokopi DIPA Contoh Buku
2 Rencana pengadaan dilaporkan ke Kabid KB KR yang kemudian membuat surat permintaan pelaksanaan pengadaan yang ditujukan kepada PPK
Surat permintaan pelaksanaan pengadaan dengan lampiran : 1. Spesifikasi. 3. HPS 5. Rencana Distribusi 6. Fotokopi DIPA
1 hari Persetujuan PPK
3 Subbid Kespro membawa surat tersebut ke Admin PPK untuk selanjutnya ditayangkan di RUP/SIRUP
Penayangan pengadaan di RUP/SIRUP 1 hari Berkas RUP yang telah dicetak
4 Staf PPK membawa hasil cetak RUP ke PPK untuk selanjutnya PPK membuat surat penunjukkan pejabat pengadaan
Berkas RUP yang telah dicetak 1 jam Surat penunjukkan pejabat pengadaan
5 PPK, dan pelaksana melakukan Survey Pasar yang hasilnya dilaporkan dalam berita acara survey pasar dengan lampiran harga dan spesifikasi
Survey Pasar minimal 3 perusahaan 1 hari Berita acara survey pasar
6 Penetapan Spesifikasi dan HPS oleh PPK 1. Spesifikasi 2. HPS
1 hari Spesifikasi dan HPS
7 membuat undangan ke peserta (pihak ketiga) yang memenuhi spesifikasi yang kemudian dilakukan pertemuan pemeriksaan dokumen kelengkapan
Surat undangan ke penyedia 2 hari Surat Undangan
8 Penyerahan dokumen penawaran, Pelaksana, Admin PPK dan PPK memerikasa berkas penawaran dan PPK Menyetujui penyedia melaksanakan pekerjaan tsb
Berkas dokumen penawaran 2 hari Berkas penawaran
9 Penyedia memulai pekerjaan, Pelaksana dan Admin PPK menerima dan memeriksa hasil pekerjaan, Staf Kespro mengajukan pencairan dana ke BPP
Sepesifikasi buku Buku Hasil Penggandaan
Sesuai hari yang tercantum di berkas penawaran
Buku hasil penggandaan
10 BPP membuat daftar pengajuan pembayaran dana penggandaan buku , Memproses pengajuan kebagian keuangan
Daftar pengajuan ke BPP
1 hari BUku Pengajuan
11 Pencairan dana oleh keuangan SP2D
1 hari Kwitansi
12 Melakukan pembayaran ke Penyedia
Bukti pembayaran ke Penyedia
1 hari Kwitansi
13 Subbid Kespro membuat surat pengantar distribusi buku yg ditandatangani Kaper dan melaksanakan pendistribusian ke Kab/Kota
Daftar Rencana Distribusi Buku 2 Minggu
Tanda Terima Buku
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KB-KR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 43/HK.02.01/J3/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Minarti, SE
NIP. 196702031991032002
NAMA SOP : SOP Pelaksanaan Pengadaan
Alokon
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Kepala BKKBNNo 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrsepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB
b. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
1. Memahami Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa
2. Memahami aplikasi pengadaan seperti SIRUP dan e Purchasing
3. Memiliki integritas yang baik 4. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta
2. SOP Kegiatan Pelayanan KB Melalui Kegiatan Bakti Sosial / Momentum / Mobile
1. Spesifikasi alkon dan BMHP 2. Komputer/printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Penyedia yang menyelesaikan pekerjaan lebih dari waktu yang tertera di SPK dapat dikenakan denda dan pelaksanaan distribusi alokon ke Kab/kota harus diawali dengan surat permintaan alkon yang telah disetujui.
1. Upload rencana pengadaan di aplikasi SIRUP 2. Rekam jejak pelaksanaan e Purchasing 3. Dokumentasi kegiatan 4. Rencana distribusi dan SBBK
NO Kegiatan Pelaksana MutuBuku
Subbid Jalpemswa
Kabid KB KR
Kepala Perw/KPA
Admin PPK
PPK PP BP/ BPP
Penyedia Persyaratan Waktu Out put
1. Kasubbid Jalpemswa menyiapkan fotokopi DIPA sesuai dengan anggaran yang tersedia
Rencana Anggaran kegiatan
1 jam Fotokopi DIPA
2 Rencana pengadaan dilaporkan ke Kabid KB KR yang kemudian membuat surat permintaan pejabat pengadaan yang ditujukan kepada KPA
Surat permintaan pejabat pengadaan dengan lampiran : 1. Spesifikasi 2. kerangka acuan kegiatan 3. HPS 4. Rancangan Kontrak 5. Rencana Distribusi 6. Fotokopi DIPA
1 hari Persetujuan KPA
3 Subbid Jalpemswa membawa surat tersebut ke Admin PPK untuk selanjutnya ditayangkan di RUP/SIRUP
Penayangan pengadaan di RUP/SIRUP 1 hari Berkas RUP yang telah dicetak
4 Staf PPK membawa hasil cetak RUP ke PPK untuk selanjutnya PPK membuat surat penunjukkan pejabat pengadaan
Berkas RUP yang telah dicetak 1 jam Surat penunjukkan pejabat pengadaan
5 PPK, pejabat pengadaan dan pelaksana melakukan Survey Pasar yang hasilnya dilaporkan dalam berita acara survey pasar dengan lampiran harga dan spesifikasi
Survey Pasar minimal 3 perusahaan 1 hari Berita acara survey pasar
6 Penetapan Spesifikasi dan HPS oleh PPK 1. Spesifikasi 2. HPS
1 hari Spesifikasi dan HPS
7 membuat undangan ke peserta (pihak ketiga) yang memenuhi spesifikasi yang kemudian dilakukan pertemuan pemeriksaan dokumen kelengkapan
Surat undangan ke penyedia minimal 2 perusahaan (hanya untuk pengadaan yang bersifat tidak umum atau khusus)
2 hari Pertemuan dengan 2 penyedia
8 Penyerahan dokumen penawaran, pada PP dan Pelaksana. PP memerikasa berkas penawaran
Berkas dokumen penawaran: 1. Ijin usaha 2. wajib pajak 3. fakta integritas 4. surat pernyataan
2 hari BA pengadaan langsung dan surat penetapan pemenang
9 Penyampaian Hasil Penetapan Pemenang dari PP ke PPK. PPK memerintahakan penyedia untuk memulai pekerjaan pengadaan
Surat Penetapan Pemenang 1 hari SPK dan Lampiran
10 Penyedia memulai pekerjaan,
Spesifikasi alokon Sesuai hari yang tercantum di berkas penawaran
Alokon
11 PPK dan pjphp menerima dan memeriksa hasil pekerjaan, Staf Jalpemswa mengajukan pencairan dana ke BPP
1. Berita acara serah terima dan pemeriksaan serta lampiran hasil pemeriksaan 2. Surat tugas PJPHP
1 hari Berkas pengajuan hasil pekerjaan
12 BPP membuat daftar pengajuan pembayaran dana penggandaan buku , Memproses pengajuan kebagian keuangan.
Daftar pengajuan ke BPP
1 hari Buku Pengajuan
13 Pencairan dana oleh keuangan dengan pembayaran langsung ke Penyedia
SP2D Bukti pembayaran ke Penyedia
1 hari Kwitansi
14 Subbid Jalpemswa membuat surat rencana distribusi alokon yg ditandatangani Kaper dan melaksanakan pendistribusian ke Kab/Kota
Daftar Rencana Distribusi Alokon 2 Minggu Tanda Terima Alkon/SBBK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA ANAK DAN
KETAHANAN KELUARGA LANSIA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 22/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M.
NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK BKB
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKB
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKB
3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKB
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Kelompok BKB 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKB tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKB akan terhambat.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKB
dan Lansia
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok
BKB Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKB
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKB
Disposisi 10 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKB kepada Kasubbid
Disposisi 2 jam Disposisi
4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKB dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKB. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
20 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKB kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKB kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
15 menit
Draft
9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKB di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA ANAK DAN
KETAHANAN KELUARGA LANSIA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 23/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK BKL
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKL
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKL
3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKL
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Kelompok BKL 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKL tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKL akan terhambat.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKB
dan Lansia
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok
BKL Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKL
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKL
Disposisi 10 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKL kepada Kasubbid
Disposisi 2 jam Disposisi
4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKL dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKL. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
20 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKL kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKL kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
15 menit
Draft
9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKL di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA ANAK DAN
KETAHANAN KELUARGA LANSIA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 24/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana. M.M NIP. 19621212 199003 2 001
NAMA SOP : Sosialiasi Materi dan Media Kie
Pro Pn Tk. Kab/Kota
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 14 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Memiliki Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak OPD KB.
2. Memiliki Kemampuan untuk mengkonsep kegiatan. 3. Memiliki Kemampuan untuk mengkoordinir massa
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Stunting
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Sosialiasi Materi dan Media Kie Pro Pn tidak
terlaksana maka pengetahuan masyarakat akan
stunting tidak berjalan jumlah stunting akan
bertambah
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Kabid Kasubbid Analis Kaper OPD KB
Kab/Kota
Kelengkapan Waktu Out Put
1 Menugaskan Kasubbid untuk
mempersiapkan konsep kegiatan
Agenda Kerja
15 Menit Disposisi
2 Menugaskan analis untuk
mengumpulkan bahan penyusunan
Kegiatan
Disposisi 15 Menit Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan
bahan kepada Kasubbid
Disposisi 15 Menit Disposisi
4 Mengkonsep kegiatan dan
menyerahkan kepada Kabid
Konsep Lap. 1 Jam Konsep
5 Memeriksa konsep kegiatan. Jika setuju
menyampaikan kepada Kaper, Jika
tidak setuju menyerahkan kepada
Kasubbid untuk diperbaiki.
Tidak
Ya
Draft 15 Menit Konsep
Revisi
Disposisi
6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan
kepada Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki
Tidak
Draft 15 Menit Konsep
Revisi
Disposisi
7 Menyerahkan draft kepada Kasubid
untuk didokumentasikan
Draft 15 Menit Draft
8 Menyerahkan draft kepada Analis
untuk didokumentasikan dan
menyerahkan kepada OPD KB
/Kab/Kota
Draft 10 Menit Draft
9 Pelaksanaan Keg. Di OPD KB
Pelaksanaan Dokumen
tasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 25/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana. M.M NIP. 19621212 199003 2 001
NAMA SOP : APRESIASI DUTA GENRE TINGKAT
PROVINSI.
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019 kode Digital Stamp : 0404-9800-7235-2809.
1. Memiliki Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak remaja dan terkait.
2. Memiliki Kemampuan untuk mengkonsep kegiatan. 3. Memiliki Kemampuan untuk mengkoordinir massa
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Apresiasi Duta GenRe Tingkat Provinsi.
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Term of Refference 3. Komputer/printer/scanner 4. Jaringan internet. 5. Ruangan tes/wawancara. 6. T.Shirt/Kaos.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika Apresiasi Duta GenRe Tingkat Provinsi tidak
terlaksana, maka salah satu program Bangga Kencana
Triad KRR tidak sampai pada sasaran (remaja).
- Penetapan kepada 20 pasang Duta GenRe - Pemenang I (satu) mengikuti pemilihan Tk. Nasional. - Disampaikan kepada komponen yang bersangkutan
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Kabid Kasubbid Analis Kaper OPD KB
Kab/Kota
Kelengkapan Waktu Out Put
1 Menugaskan Kasubbid untuk
mengkonsep pelaksanaan dan
menyiapkan bahan pembentukan
panitia pelaksana
Agenda Kerja
1 hari Disposisi
2 Menugaskan analis untuk
mengumpulkan bahan pelaksanaan
kegiatan
Disposisi 30 hari Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan
bahan pelaksanaan kepada Kasubbid
Disposisi 1 hari Disposisi
4 Mengkonsep kegiatan pelaksanaan dan
menyerahkan kepada Kabid
Konsep Lap. 1 hari Konsep
5 Memeriksa konsep pelaksanaan
kegiatan. Jika setuju menyampaikan
kepada Kaper, Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kasubbid untuk
diperbaiki.
Tidak
Ya
Draft 1 hari Seleksi
6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan
kepada Kabid. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki
Tidak
Draft 1 hari Kwalitas.
7 Menyerahkan draft pelaksanaan
kepada Kasubid untuk
didokumentasikan
Draft 2 hari Draft
8 Menyerahkan draft pelaksanaan
kepada Analis untuk didokumentasikan
dan menyiapkan pelaksanaan
Draft 1 hari Draft
9 Pelaksanaan apresiasi duta genre
tingkat provinsi
Pelaksanaan 1 hari. Dokumen
tasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 27/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : Pembinaan Kelompok BKR
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok BKR
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok BKR
3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok BKR
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Kelompok BKR 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembinaan terhadap Kelompok BKR tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok BKR akan terhambat.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKR
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok
BKR Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok BKR
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok BKR
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok BKR kepada Kasubbid
Disposisi 2 jam Disposisi
4 Mengkonsep pembinaan Kelompok BKR dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok BKR. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok BKR kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok BKR kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
15 menit
Draft
9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok BKR di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG BINA KETAHANAN REMAJA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 26/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : Pembinaan Kelompok PIK R/M
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok PIK R/M
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok PIK R/M
3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok PIK R/M
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Kelompok PIK/R M 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembinaan terhadap Kelompok PIK R/M tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok PIK R/M akan terhambat.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid BKR
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok
PIK R/M Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok PIK R/M
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok PIK R/M
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok PIK R/M kepada Kasubbid
Disposisi 2 jam Disposisi
4 Mengkonsep pembinaan Kelompok PIK R/M dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok PIK R/M. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok PIK R/M kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok PIK R/M kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
15 menit
Draft
9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok PIK R/M di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 28/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : Pelaksanaan Pameran dan Gelar Dagang dalam rangka Hari Keluarga tingkat Nasional
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pameran dan gelar dagang
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola kegiatan pameran dan gelar dagang
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan pengajuan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid PEK
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan konsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada Kasubbid
Disposisi 1 jam Disposisi
4 Mengkonsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pelaksanaan fasilitasi pameran dan gelar dagang kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
10 menit
Draft
9 Pelaksanaan kegiatan pameran dan gelar dagang dalam rangka Hari Keluarga tingkat Nasional
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 29/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : Pembinaan Kelompok UPPKS
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola Kelompok UPPKS
3. Memiliki kemampuan pembinaan terhadap Kelompok UPPKS
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Monev Kelompok UPPKS 1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pembinaan terhadap Kelompok UPPKS tidak dilakukan maka keberlangsungan kegiatan Kelompok UPPKS akan terhambat.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid PEK
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelompok
UPPKS Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pembinaan Kelompok UPPKS
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pembinaan dan fasilitasi Kelompok UPPKS
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pembinaan Kelompok UPPKS kepada Kasubbid
Disposisi 1 jam Disposisi
4 Mengkonsep pembinaan Kelompok UPPKS dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pembinaan Kelompok UPPKS. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep kegiatan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pembinaan Kelompok UPPKS kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pembinaan Kelompok UPPKS kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
10 menit
Draft
9 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kelompok UPPKS di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dokumentasi
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KS/PK)
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR SOP : 30/HK.02.01/J4/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH : Kabid KS/PK BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hj. Desliana, S.E., M.M. NIP. 196212121991032001
NAMA SOP : Pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang Dalam Rangka Hari Keluarga Tingkat Nasional
DASAR HUKUM : KLASIFIKASI PELAKSANA
a. DIPA Petikan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-068.01.2.018403/2020 tanggal 12 November 2019
1. Memiliki kemampuan untuk mengkonsep kegiatan pameran dan gelar dagang
2. Memiliki kemampuan mengkoordinir dan mengelola kegiatan pameran dan gelar dagang
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Struktur Program dan Anggaran 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pengajuan fasilitasi pameran dan gelar dagang dalam rangka hari keluarga tingkat nasional terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan tertunda
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disampaikan kepada Kabid KS/PK cq. Subbid PEK
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kabid Kasubbid Analis Kaper Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang
Agenda Kerja
15 menit
Disposisi
2 Menugaskan analis untuk mengumpulkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang
Disposisi 15 menit
Disposisi
3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kasubbid
Disposisi 1 jam Disposisi
4 Mengkonsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep 2 jam Konsep
5 Memeriksa konsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang. Jika setuju menyampaikan kepada Kaper, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbid untuk diperbaiki
Ya
Tidak
Konsep revisi
15 menit
Konsep revisi, Disposisi
6 Memeriksa draft konsep pengajuan. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki
Tidak Ya
Draft revisi 1 jam Konsep revisi, Disposisi
7 Menyerahkan draft konsep pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kasubbid untuk didokumentasikan
Draft 10 menit
Draft
8 Menyerahkan draft pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada analis untuk didokumentasikan
Draft
10 menit
Draft
9 Mendokumentasikan dan menyerahkan pengajuan Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang kepada Kabid cq. Subbid PEK
Pelaksanaan Dokumentasi
NOMOR SOP : 32/HK.02.01/J5/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP : Pembinaan peningkatan kinerja
Penyuluh KKBPK
DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; mekanisme operasinal lapangan
c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014.
3. Mengetahui tugas dan fungsi penyuluh KB
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer
Lapangan 2. Komputer dengan aplikasi design grafis dan foto editorJaringan internet
3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor
4. keranKerangka Acuan Kegiatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebgai arsip
dianggap tidak mencapai target secara maksimal - Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan
PROVINSI SUMATERA SELATAN NIP. 19650516 198511 1001
BIDANG : ADPIN
SUBBID : ADVOKASI DAN KIE
Plt. Kepala Bidang Adpin
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL Zamhari, SH
No. Kegiatan Keterangan
Analis Analis Waktu Output
M. Frans Agus Rizki Putra, SE A. Pikri, SH
10 Memeriksa Laporan/SPJ
Bahan laporan/SPJ 15 menit Arsip
Bahan laporan/SPJ 15 menit Disposisi
11 Mengumpulkan Laporan/SPJ
9 Menyiapkan bahan Laporan/SPJRencana Kerja,
berkas kegiatan1 Jam Bahan laporan/SPJ
8kegiatan pelaksanaan mekanisme operasinal
lapangan
Bahan power point
pembinaan dan
berkas kegiatan
2 jam
Pembinaan
Mekanisme
Operasional
7Menghubungi Tenaga Lini Lapangan dan Mitra
Kerja di daerah
Bahan power point
pembinaan dan
berkas kegiatan
15 menit
Jadwal
Kegiatan
pembinaan
6Memeriksa kelengkapan berkas kegiatan
pelaksanaan mekanisme operasinal lapangan
Bahan power point
pembinaan dan
berkas kegiatan
1 Jam Disposisi
5Menyiapkan kelengkapan berkas kegiatan
pelaksanaan mekanisme operasinal lapanganRencana Kerja 1 Jam
Berkas
Kegiatan
4menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan
mekanisme operasinal lapanganRencana Kerja 3 Jam
Bahan Power
Point dan
Banner
3
Kasubbid memerintahkan analis menyiapkan
bahan pembinaan pelaksanaan mekanisme
operasinal lapangan
Rencana Kerja 15 menit Disposisi
2 Menyusun rencana kerja
1
Menugaskan Kasubbid untuk menyusun
kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan
mekanisme operasinal lapangan
Dipa 1 Jam Rencana kerja
Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasubbid Kelengkapan
Dipa 15 menit Disposisi
bahan pembinaan
Ya
Ya
Ya
TidakYa
Tidak
Tidak
Tidak
NOMOR SOP : 33/HK.02.01/J5/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP : Pemberian Tanda Kehormatan dan
Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK
DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
b.
UU no. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa
dan Tanda Kehormatan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
d.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
62/PER/G2/2016, tentang pedoman pemberian
tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang
KKBPK
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer
Lapangan 2. Komputer dengan aplikasi design grafis dan foto editorJaringan internet
b. peningkatan program KKBPK 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor
4. keranKerangka Acuan Kegiatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebagai arsip
dianggap tidak mencapai target secara maksimal - Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan
3. Mengetahui dan memahami dasar statistik untuk penilaian
pemberian tanda penghargaan dan kehormatan
PROVINSI SUMATERA SELATAN NIP. 19650516 198511 1001
BIDANG : ADPIN
SUBBID : ADVOKASI DAN KIE
1. Memiliki pengetahuan pedoman mekanisme pemberian tanda
kehormatan dan tanda penghargaan bidang KKBPK
2. Mengetahui pencapaian program KKBPK di daerah
Plt. Kepala Bidang Adpin
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL Zamhari, SH
No. Kegiatan Keterangan
Tim Penilai Analis Waktu Output
3Menyusun kerangka acuan kerja dan SK Tim
penilai pelaksanaan Pemberian Tanda
Kehormatan dan Tanda Penghargaaan Bidang
Rencana Kerja 1 hariKonsep KAK dan
SK
6
Memeriksa /menandatangani kerangka acuan
kerja dan SK Tim penilai pelaksanaan
Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda
Penghargaaan Bidang KKBPK
Konsep KAK dan
SK 1 jam KAK dan SK
7
Mengedarkan kerangka acuan kerja dan SK Tim
penilai pelaksanaan Pemberian Tanda
Kehormatan dan Tanda Penghargaaan Bidang
KKBPK
Kerangka acuan
Kerja dan SK2 jam KAK dan SK
10Melakukan penilaian Tanda Kehormatan dan
Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK
profil
penghargaaan 1 hari
profil
penghargaaan dari
Kabid Kasubbid KelengkapanKaper
15 menit Disposisi
Pelaksana Mutu Baku
Rencana Kerja 1 Jam Disposisi
1
Menugaskan Kabid untuk membentuk Tim
penilaian Tanda Kehormatan dan Tanda
Penghargaaan Bidang KKBPK
2
Menugaskan Kasubbid untuk menyusun
kerangka acuan kerja dan SK Tim penilai
pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan
dan Tanda Penghargaaan Bidang KKBPK
Rencana Kerja
Konsep KAK dan SK 30 menit KAK dan SK5
Menyerahkan/memperbaiki kerangka acuan
kerja dan SK Tim penilai pelaksanaan
Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda
Penghargaaan Bidang KKBPK
profil
penghargaaan dari
Kab/kota
9
Mengumpulkan bahan penilaian Tanda
Kehormatan dan Tanda Penghargaaan Bidang
KKBPK
11
membuat berita acara usulan Tanda
Kehormatan dan Tanda Penghargaaan Bidang
KKBPK
berita acara tim
penilai15 menit
berita acara tim
penilai
profil
penghargaaan
dari Kab/kota
1 Jam
13mengirim berita acara dan rekomendasi dari
gubernur ke BKKBN Pusat c/q ditbinhubberkas usulan 2 Jam berkas usulan
surat
rekomendasi2 jam surat rekomendasi12
mengusulkan ke gubernur dan ketua TPPKK
Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi
Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaaan
Bidang KKBPK
8
Menugaskan tim penilai mengumpulkan bahan
penilaian Tanda Kehormatan dan Tanda
Penghargaaan Bidang KKBPK
KAK dan SK 1 hari
profil
penghargaaan dari
Kab/kota
YaYa
TidakTidak
NOMOR SOP : 34/HK.02.01/J5/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP : Penguatan program KKBPK bagi pengelolaan
Kampung KB di tingkat Desa/lurah
DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan pengelolaan Kampung KB Online
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; mekanisme operasinal lapangan
c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014.
3. Memahami aplikasi databasis laporan kampung KB
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer/Printer/proyektor
Lapangan 2. Komputer dengan aplikasi design grafis dan foto editorJaringan internet
b. pelaporan kegiatan kampung KB 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor
4. keranKerangka Acuan Kegiatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebgai arsip
dianggap tidak mencapai target secara maksimal - Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan
PROVINSI SUMATERA SELATAN NIP. 19650516 198511 1001
BIDANG : ADPIN
SUBBID : ADVOKASI DAN KIE
Plt. Kepala Bidang Adpin
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL Zamhari, SH
No. Kegiatan Keterangan
Analis Waktu Output
M. Frans Agus Rizki Putra, SE
Disposisi
11 Mengumpulkan Laporan/SPJ Bahan laporan/SPJ 15 menit Arsip
1 Jam Bahan laporan/SPJ
10 Memeriksa Laporan/SPJ Bahan laporan/SPJ 15 menit
9 Menyiapkan bahan Laporan/SPJRencana Kerja,
berkas kegiatan
8
kegiatan pelaksanaan penguatan program
KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB di tingkat
Desa/lurah
Bahan penguatan
pengelolaan
kampung KB dan
2 jam
panduan
pengelolaan
kampung KB
7Menghubungi PKB/PLKB wilayah Binaan,
Poktan dan Pokja Kampung KB
Bahan panduan
pengelolaan
kampung KB dan
15 menit
Jadwal
Kegiatan
pembinaan
1 JamBerkas
Kegiatan
6
Memeriksa kelengkapan berkas kegiatan
penguatan program KKBPK bagi pengelolaan
Kampung KB di tingkat Desa/lurah
Bahan penguatan
pengelolaan
kampung KB dan
3 Jam
5
Menyiapkan kelengkapan panduan penguatan
program KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB
di tingkat Desa/lurah
Rencana Kerja
Disposisi
4
menyiapkan bahan pembinaan penguatan
program KKBPK bagi pengelolaan Kampung KB
di tingkat Desa/lurah
Rencana Kerja 3 Jam
Bahan
panduan
pengelolaan
3
Kasubbid memerintahkan analis menyiapkan
bahan penguatan program KKBPK bagi
pengelolaan Kampung KB di tingkat Desa/lurah
Rencana Kerja 15 menit Disposisi
2 Menyusun rencana kerja kegiatan Dipa 1 Jam
1
Menugaskan Kasubbid untuk menyusun
kerangka acuan penguatan program KKBPK
bagi pengelolaan Kampung KB di tingkat
Dipa
Rencana kerja
Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasubbid Kelengkapan
15 menit Disposisi
bahan penglolaankampung KB
Ya
Ya
TidakYa
Tidak
Tidak
Ya
NOMOR SOP : 35/HK.02.01/J5/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH :
NAMA SOP : Monitoring penggunaan aplikasi
e-visum penyuluh KKBPK
DASAR HUKUM KLASIFIKASI PELAKSANA
a. UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 1. Memiliki kemampuan penggunaan aplikasi e visum
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; mekanisme operasinal lapangan
c. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014.
3. Memahami aplikasi databasis laporan e-visum
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. pelaksanaan pembinaan program KKBPK di Lini 1. Komputer
Lapangan 2. Komputer dengan aplikasi design grafis dan foto editorJaringan internet
b. pelaporan kegiatan PKB/PLKB 3. Jaringan InternetAlat Tulis Kantor
4. keranKerangka Acuan Kegiatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila pelaksanaan tidak sesuai, maka - Disimpan sebgai arsip
dianggap tidak mencapai target secara maksimal - Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan
PROVINSI SUMATERA SELATAN NIP. 19650516 198511 1001
BIDANG : ADPIN
SUBBID : ADVOKASI DAN KIE
Plt. Kepala Bidang Adpin
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL Zamhari, SH
No. Kegiatan Keterangan
Waktu Output
laporan monitoring e
5konsep bahan laporan dari e
visum
disposisi
6 1 jam
15 menit
Rencana Kerja 3 Jam
Bahan panduan
pengelolaan kampung
KB
15 menit Berkas Kegiatan
15 menit
Rencana Kerja
4memonitor kegiatan PKB/PLKB dan melakukan
pengaturan jam kerja di E visum
7
memberikan rekomendasi ke bagian
kepegawaian mengenai hasil laporan dari
kegiatan PKB/PLKB dari penginputan di E -
Visum
memberikan laporan hasil monitor kegiatan
PKB/PLKB baik penyuluhan dan non
penyuluhan telah sesuai dengan hari kerja
memeriksa hasil laporan dari E - visumkonsep bahan laporan dari e
visum
3
Kasubbid menugaskan analis untuk memantau
aplikasi E-Visum kegiatan harian PKB/PLKB dan
melakukan pengaturan hari kerja di E-Visum
Rencana Kerja 15 menit Disposisi
Disposisi
2Menyusun rencana kerja kegiatan monitoring
laporan e visumlaporan e visum 1 Jam
1
Menugaskan Kasubbid untuk menyusun
kerangka acuan penggunaan aplikasi E-visum
penyuluh KKBPK
Rencana Kerja
laporan e visum
Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasubbid KelengkapanAnalis
Ya
Ya
Tidak
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 48/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP
: PERENCANAAN PERUMUSAN ISU TENTANG DAMPAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan
Agenda Kerja/RKAKL
15 Menit Disposisi
2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan
Disposisi 15 Menit Disposisi
3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan perumusan isu kependudukan tingkat provinsi Sumatera Selatan
RKAKL dan Buku Panduan Penyusunan GDPK
1 Jam Konsep TOR kegiatan
4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan perumusan isu kependudukan Tk. Provinsi
Draft TOR Kegiatan
2 jam Rancangan TOR beserta jadwal pelaksnaan kegiatan
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan workshop perumusan isu kependudukan Tk. Provinsi Sumatera Selatan
TOR dan Jadwal Kegiatan
3 Jam Draft Pengajuan administrasi kegiatan
YA
TIDAK
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 49/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP : PELAKSANAAN PERTEMUAN WORKSHOP PERUMUSAN ISU KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
TIDAK
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi Sumatera Selatan
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
15 Menit Disposisi
2 Analis menyusun konsep administrasi surat menyurat kepada stakeholder internal di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal mitra kerja provinsi
Disposisi 1 Jam Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
3 Kasubbid memeriksa konsep surat menyurat yang telah disusun analis
Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
30 Menit Ajuan Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi
TOR, Jadwal, Nominatif Keuangan
1 Jam Usulan Pencairan Dana
SOP Pencairan Dana
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan teknis untuk pelaksanaan kegiatan
RKAKL 2 Jam Nota pembelian, sewa dan sebagainya
6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan workshop perumusan isu kepenudukan Tk. Provinsi
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
2 Hari Laporan Kegiatan
YA
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 50/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN LAPORAN PERTEMUAN WORKSHOP PERUMUSAN ISU KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran 3. SOP Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Ya
Tidak
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep laporan pertemuan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan laporan pertemuan
Disposisi 15menit Disposisi, Bahan Laporan
3 Memverifikasi bahan laporan pertemuan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Bahan Laporan
30 menit Bahan Laporan
4 Mengonsep laporan pertemuan dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep Laporan
1 Jam Konsep Laporan
5 Menyerahkan/memperbaiki konsep laporan kepada Kabid
BahanLaporan 15 menit Konsep Laporan
6 Memverifikasi konsep laporan pertemuan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Konsep Laporan
30 menit Konsep Laporan
7 Menyerahkan hasil final penyusunan laporan
Laporan 10 menit Laporan Pertemuan
Ya
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 51/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP : PERENCANAAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan
Agenda Kerja/RKAKL
15 Menit Disposisi
2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan
Disposisi 15 Menit Disposisi
3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan penyusunan GDPK tingkat provinsi Sumatera Selatan
RKAKL dan Buku Panduan Penyusunan GDPK
1 Jam Konsep TOR kegiatan
4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan penyusunan GDPK Tk. Provinsi
Draft TOR Kegiatan
2 jam Rancangan TOR beserta jadwal pelaksnaan kegiatan
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi Sumatera Selatan
TOR dan Jadwal Kegiatan
3 Jam Draft Pengajuan administrasi kegiatan
YA
TIDA
K
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 52/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP : PELAKSANAAN PERTEMUAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
TIDAK
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi Sumatera Selatan
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
15 Menit Disposisi
2 Analis menyusun konsep administrasi surat menyurat kepada stakeholder internal di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal mitra kerja provinsi
Disposisi 1 Jam Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
3 Kasubbid memeriksa konsep surat menyurat yang telah disusun analis
Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
30 Menit Ajuan Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi
TOR, Jadwal, Nominatif Keuangan
1 Jam Usulan Pencairan Dana
SOP Pencairan Dana
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan teknis untuk pelaksanaan kegiatan
RKAKL 2 Jam Nota pembelian, sewa dan sebagainya
6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan fasilitasi penyusunan GDPK Tk. Provinsi
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
2 Hari Laporan Kegiatan
YA
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG PENETAPAN PARAMETER KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 53/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN LAPORAN PERTEMUAN PENYUSUNAN GDPK TINGKAT PROVINSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran 3. SOP Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Ya
Tidak
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep laporan pertemuan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan laporan pertemuan
Disposisi 15menit Disposisi, Bahan Laporan
3 Memverifikasi bahan laporan pertemuan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Bahan Laporan
30 menit Bahan Laporan
4 Mengonsep laporan pertemuan dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep Laporan
1 Jam Konsep Laporan
5 Menyerahkan/memperbaiki konsep laporan kepada Kabid
BahanLaporan 15 menit Konsep Laporan
6 Memverifikasi konsep laporan pertemuan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Konsep Laporan
30 menit Konsep Laporan
7 Menyerahkan hasil final penyusunan laporan
Laporan 10 menit Laporan Pertemuan
Ya
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 54/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP
: PERENCANAAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
FORMAL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kabid Dalduk untuk melaksanakan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal
Agenda Kerja/RKAKL
15 Menit Disposisi
2 Kabid menugaskan Kasubbid untuk membuat konsep kerangka acuan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal
Disposisi 15 Menit Disposisi
3 Kasubbid menyusun konsep kerangka acuan kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal
RKAKL dan Buku Panduan Penyusunan GDPK
1 Jam Konsep TOR kegiatan
4 Kasubbid berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/kab/kota dan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal
Draft TOR Kegiatan
2 jam Rancangan TOR beserta jadwal pelaksnaan kegiatan
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal
TOR dan Jadwal Kegiatan
3 Jam Draft Pengajuan administrasi kegiatan
YA
TIDA
K
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 55/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP : PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN FORMAL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan membuat konsep kerangka acuan kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
TIDAK
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kaper Kabid Kasubbid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk pelaksanaan pembentukan pendidikan kependudukan formal
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
15 Menit Disposisi
2 Analis menyusun konsep administrasi surat menyurat kepada stakeholder internal di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal mitra kerja provinsi
Disposisi 1 Jam Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
3 Kasubbid memeriksa konsep surat menyurat yang telah disusun analis
Draft Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
30 Menit Ajuan Naskah Dinas berupa surat dinas/nota dinas
4 Kasubbid mengajukan pencairan dana untuk kegiatan pembentukan pendidikan kependudukan formal
TOR, Jadwal, Nominatif Keuangan
1 Jam Usulan Pencairan Dana
SOP Pencairan Dana
5 Menugaskan analis mempersiapkan kebutuhan teknis untuk pelaksanaan kegiatan
RKAKL 2 Jam Nota pembelian, sewa dan sebagainya
6 Pelaksnaan Kegiatan kegiatan pertemuan pembentukan pendidikan kependudukan formal
Kerangka Acuan Kegiatan dan Jadwal Kegiatan
2 Hari Laporan Kegiatan
YA
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
SUBBIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
NOMOR SOP : 56/HK.02.01/J2/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI :
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Zamhari, SH NIP. 19650516 198511 1 001
NAMA SOP
: PEMBUATAN LAPORAN PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN FORMAL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; 2. Peraturan PemerintahNomor 87 Tahun 2014; 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Naskah/Surat Dinas 2. SOP Pencairan Anggaran 3. SOP Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertemuan berikutnya akan tertunda.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Ya
Tidak
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep laporan pertemuan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan laporan pertemuan
Disposisi 15menit Disposisi, Bahan Laporan
3 Memverifikasi bahan laporan pertemuan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Bahan Laporan
30 menit Bahan Laporan
4 Mengonsep laporan pertemuan dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep Laporan
1 Jam Konsep Laporan
5 Menyerahkan/memperbaiki konsep laporan kepada Kabid
BahanLaporan 15 menit Konsep Laporan
6 Memverifikasi konsep laporan pertemuan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Konsep Laporan
30 menit Konsep Laporan
7 Menyerahkan hasil final penyusunan laporan
Laporan 10 menit Laporan Pertemuan
Ya
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELATIHAN
NOMOR SOP : 171/HK.02.01/J6/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 196603 2 001
NAMA SOP : ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki pengetahuan tentang analisis kebutuhan diklat
2. Memahami materi kegiatan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme analisis kebutuhan diklat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Instrument
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila analisis kebutuhan diklat kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid TIM AKD Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan rapat persiapan analisis kebutuhan diklat
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Melakukan kerjasama dengan Tim AKD untuk menyiapkan bahan instrumen AKD
Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan persiapan AKD
3 Mengonsep bahan instrument AKD dan penetapan sasaran pengambilan data AKD
Bahan persiapan AKD
2 hari Konsep Instrumen Fokus Area
4 Memverifikasi bahan instrument AKD dan penetapan sasaran pengambilan data AKD
Konsep Instrumen Fokus Area
30 menit Konsep Instrumen Fokus Area
5 Menugaskan Tim AKD untuk melakukan pengumpulan data di focus area yang telah ditetapkan
Konsep Instrumen Fokus Area
15 menit Instrumen Fokus Area
6 Tim AKD melakukan pengumpulan data dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data dalam bentuk laporan analisis kebutuhan diklat
Instrumen Fokus Area
14 hari Bahan pengumpulan data Konsep laporan AKD
7 Memverifikasi konsep laporan analisis kebutuhan diklat yang sudah disusun oleh Tim AKD
Bahan pengumpulan data Konsep laporan AKD
1 hari Konsep Laporan AKD
8 Memverifikasi draft laporan analisis kebutuhan diklat yang telah disusun
Konsep Laporan AKD
30 menit Konsep Laporan AKD
9 Menyerahkan hasil final laporan analisis kebutuhan diklat dan Mendokumentasikan
Konsep Laporan AKD
10 menit Laporan AKD Bukti Dokumentasi
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELATIHAN
NOMOR SOP : 18/HK.02.01/J62020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 196603 2 001
NAMA SOP : PERSIAPAN PELATIHAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan tata operasional pelatihan
2. Memiliki kemampuan persiapan penyelenggaraan pelatihan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan pelatihan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan Pelatihan 2. SOP Laporan Penyelenggaraan Pelatihan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Sarana dan Prasarana penyelenggaraan pelatihan/kediklatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang
Ya
Tidak
Ya
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan konsep persiapan pelaksanaan pelatihan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan persiapan pelaksanaan pelatihan
Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan persiapan pelatihan
3 Memverifikasi bahan persiapan pelaksanaan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Bahan persiapan pelatihan
30 menit Bahan persiapan pelatihan
4 Mengonsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan dan menyerahkan kepada Kabid
Konsep persiapan pelatihan
1 Jam Konsep persiapan pelatihan
5 Menyerahkan/memperbaiki konsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan kepada Kabid
Bahan Persiapan pelatihan
15 menit Konsep persiapan pelatihan
6 Memverifikasi konsep bahan persiapan pelaksanaan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Konsep persiapan pelatihan
30 menit Konsep persiapan pelatihan
7 Mendokumentasikan dan Menyerahkan hasil final bahan persiapan pelaksanaan pelatihan
Surat pelaksanaan pelatihan
10 menit Surat pelaksanaan Pelatihan Bukti Dokumentasi
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELATIHAN
NOMOR SOP : 19/hk.02.01/j6/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 196603 2 001
NAMA SOP : PENYELENGGARAAN PELATIHAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan tata operasional pelatihan
2. Memiliki kemampuan melakukan penyelenggaraan pelatihan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan pelatihan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Persiapan Pelatihan 2. SOP Laporan Penyelenggaraan Pelatihan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Sarana dan Prasarana penyelenggaraan pelatihan/kediklatan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang
Ya
Tidak
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Widyaiswara Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan konsep bahan penyelenggaraan pelatihan
Disposisi 15 menit Disposisi, Konsep Bahan
3 Memverifikasi bahan penyelenggaraan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Konsep Bahan Jadwal
30 menit Bahan Jadwal
4 Memberikan jadwal pelatihan kepada widyaiswara dalam penyelenggaraan dikjartih
Bahan Jadwal
30 menit Bahan Jadwal
5 Melaksanakan tupoksi Dikjartih dalam penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkan bahan pembelajaran kepada kasubbid
Jadwal 15 menit Bahan Pembelajaran
6 Menyerahkan bahan pelatihan kepada Analis untuk dilaksanakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan
Bahan Pelatihan
15 menit Bahan Pelatihan
7 Menyerahkan bahan penyelenggaraan pelatihan kepada Kasubbid
Bahan pelatihan
15 menit Bahan pelatihan
8 Memverifikasi bahan penyelenggaraaan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Bahan pelatihan
30 menit Bahan pelatihan
9 Menyerahkan hasil final bahan penyelenggaraan pelatihan untuk didokumentasikan
Bahan pelatihan
10 menit Bahan Bukti Dokumentasi
Ya
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELATIHAN
NOMOR SOP : 20/HK.02.01/J6/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM
NIP. 19660925 196603 2 001
NAMA SOP : LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan mengevaluasi pelatihan
2. Memiliki kemampuan membuat laporan penyelenggaraan pelatihan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan pelatihan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Persiapan Pelatihan 2. SOP Penyelenggaraan Pelatihan
1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kerangka Acuan Kegiatan 3. Bahan Dokumentasi Pelatihan 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyelenggaraan Pelatihan/kediklatan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang
Ya
Ya
Tidak
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan laporan penyelenggaraan pelatihan
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Memerintahkan analis untuk mengumpulkan bahan dokumentasi pelaksanaan pelatihan
Disposisi 15 menit Disposisi, Bahan dokumentasi
3 Memverifikasi bahan laporan penyelenggaraan pelatihan yang sudah dikumpulkan oleh Analis
Bahan dokumentasi
30 menit Bahan dokumentasi
4 Mengonsep laporan penyelenggaraan pelatihan dan menyerahkan kepada Kabid
Bahan dokumentasi Konsep
1 Jam Draft Laporan
5 Menyerahkan draft laporan penyelenggaraan pelatihan kepada Kabid
Draft Laporan
15 menit Draft Laporan
6 Memverifikasi laporan penyelenggaraan pelatihan yang sudah disusun oleh Kasubbid
Draft Laporan
30 menit Laporan Penyelenggaraan
7 Mendokumentasi dan menyerahkan hasil final laporan penyelenggaraan pelatihan
Laporan Penyelenggaraan
10 menit Bukti dokumentasi Laporan Penyelenggaraan
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELATIHAN
NOMOR SOP : 21/HK.02.01/J6/2020
TGL. PEMBUATAN : 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM
NIP. 19660925 196603 2 001
NAMA SOP : PENYUSUNAN BAHAN AJAR DIKLAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011, yang telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan memahami panduan pelatihan
2. Memiliki kemampuan memahami materi kegiatan
3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan materi pelatihan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Kerangka Acuan Kegiatan 2. Panduan Pelatihan 3. Materi Pelatihan 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan materi pelatihan kurang maksimal maka tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Disimpan sebagai bahan Akreditasi Latbang
Ya
Tidak
Tidak
Ya
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Analis Widyaiswara Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyusun Bahan Ajar/Materi Diklat
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Melakukan kerjasama dengan widyaiswara untuk menyiapkan bahan dan konsep Bahan Ajar/Materi Diklat
Disposisi Petunjuk Panduan Pelatihan
1 hari Konsep Materi Pelatihan
3 Membuat konsep Bahan Ajar/Materi Diklat dan menyerahkan ke Kasubbid
Konsep Materi Pelatihan
2 hari Konsep Materi Pelatihan
4 Memverifikasi konsep Bahan Ajar/Materi Diklat yang sudah dibuat oleh Widyaiswara dan memerintahkan analis untuk mengetik perbaikan dan menjadikan draft materi pelatihan
Konsep Materi Pelatihan
2 hari Konsep Materi Pelatihan
5 Mengetik perbaikan draft Bahan Ajar/Materi Diklat dan menyerahkan untuk diverifikasi
Konsep Materi Pelatihan
1 hari Draft Materi Pelatihan
6 Memverifikasi draft Bahan Ajar/Materi Diklat dan diserahkan ke kabid
Draft Materi Pelatihan
30 menit Draft Materi Pelatihan
7 Menyerahkan hasil Bahan Ajar/Materi Diklat untuk menggandakan dan mendokumentasikan
Draft Materi Pelatihan
15 menit Materi Pelatihan
Sumatera Selatan
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN
OUTPUT PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR SOP : 31/HK.02.01/J6/2020
TGL. PEMBUATAN
: 30 Januari 2020
TGL REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 30 Januari 2020
DISAHKAN OLEH
:
Kepala Bidang Pelatihan, PenelitiandanPengembangan
Drs. H. Dharma Wijaya, MM NIP. 19660925 1966032 001
NAMA SOP : KEGIATAN PENELITIAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undangNomor 52 Tahun 2009;
2. PeraturanPemerintahNomor 87 Tahun 2014;
3. PeraturanKepalaBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasionalNomor
72/PER/B5/2011, yang
telahdiubahdenganPeraturanKepalaBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasionalN
omor 273/PER/B4/2014.
1. Memiliki kemampuan dalam menyusun instrument
penelitian
2. Memilikikemampuanpengumpulan data
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
persiapankegiatanpenelitian
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Persiapan Pelaksanaan Penelitian 2. SOP Pelaksanaan Penelitian 3. SOP Hasil Penelitian
1. Proposal Penelitian 2. Instrumen Penelitian 3. Kerangka Acuan Penelitian 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila persiapankegiatanpenelitianterlambatdibuatmakapelaksanaanpenelitianberikutnyaakantertunda.
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Ya
Tidak
Tidak
ya
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabid Kasubid Peneliti Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbid untuk menyiapkan Proposal Penelitian
Agenda Kerja 15 menit Disposisi
2 Berkoordinasi dengan peneliti untuk menyiapkan Proposal Penelitian
Disposisi 7 hari Disposisi, Bahan persiapan penelitian
3 Memverifikasi konsep Proposal penelitian yang telah disusun bersama peneliti
Konsep jadwal penelitian
30 menit Bahan persiapan penelitian
4 Menyusun konsep intrumen dan jadwal penelitian
Konsep jadwal dan instrument
2 hari Konsep jadwal instrument
5 Bersama peneliti melakukan verifikasi instrument penelitian
Konsep jadwal dan instrument
15 menit Jadwal Instrumen Konsep surat
6 Memverifikasi konsep persiapan dan jadwal pelaksanaan penelitian yang disusun oleh Kasubbid dan Peneliti
Konsep surat instrumen
30 menit Konsep surat pelaksanaan penelitian
7 Menugaskan kasubbid menyusun hasil pelaksanaan penelitian
Disposisi 15 menit Disposisi
8 Berkoordinasi dengan peneliti untuk mengumpulkan bahan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian
Bahan laporan
15 menit Draft Bahan laporan
9 Menyusun bahan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian
Bahan laporan 3 minggu
Draft Laporan
10 Verifikasi draft laporan kegiatan pelaksanaan penelitian. Jika setuju, diserahkan kepada kabid, jika tidak setuju diserahkan kepada peneliti untuk diperbaiki.
Draft laporan 20 menit Draft Laporan Disposisi
11 Memeriksa laporan kegiatan penelitian, jika setuju diserahkan kepada kasubbid untuk
Laporan
15 menit Disposisi
Tidak
didokumentasikan. Jika tidak setuju, dikembalikan lagi untuk diperbaiki.
12 Mendokumentasikan laporan kegiatan pelaksanaan penelitian
Laporan 15 menit Laporan Bukti dokumentasi
top related