nasionalisme gol iii-part ii

Indikator keberhasilan :Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan

PBB (1975) : Pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif.

JAMES E. ANDERSON (1978) : Perilaku dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

James E. Anderson: Public policies are those policies developed by government bodies and officials (kebijakan yg dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

David Easton: The authoritative allocation of values for the whole society (pengalokasian nilai-nilai / kewenangan secara sah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat).

Thomas Dye:• Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat &

hati-hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan.

Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal & material.• Pasal 54 UU No. 1/2004: Pengguna Anggaran (Kepala SKPD)

bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

• Meskipun seorang pejabat tidak turut menikmati manfaat dari kebijakan yg dikeluarkan, namun tetap harus bertanggungjawab jika muncul kerugian akibat kebijakannya tsb.

Kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah (government officials and agencies). Implikasinya :1. Kebijakan dipahami sebagai tindakan yang lebih

ber orientasi pada pencapaian tujuan (goal oriented action)

2. Kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

3. Kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas tuntutan kebijakan (policy demands) oleh stake holder lain

4. Kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah

5. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif

Tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai-nilai yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik)

Perumusan kebijakan

Implementasi kebijakan

Pengawasan dan penilaian hasil kebijakan

TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Ruang lingkup :- Usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

- Usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini mencakup satu upaya waktu untuk mengubah keputusan dalam hal operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Tachyan (2006)implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui

Aparatur Sipil Negara Yang Berorientasi Pada Kepentingan

Publik

ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan

ASN adalah jabatan pro-fesional yang menuntut persaingan dan kompe-tensi

ASN melayani kepenting-an publik berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government)

Gaspersz berpendapat dimensi kualitas pelayanan meliputi:

• ketepatan waktu pelayanan• akurasi pelayanan• kesopanan, keramahan dalam memberkan

pelayanan• tanggung jawab• kelengkapan• kemudahan mendapatkan pelayanan• variasi model pelayanan• pelayanan pribadi.• kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.

dan• atribut pendukung pelayanan lainnya.

Ciri utama birokrasi menurut Weber yaitu:• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendele

gasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi• Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-

masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas• Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar

formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya

• Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Menurut Miftah Thoha (1995) kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) paradigma pelayanan publik terbagi atas :

1. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan

2. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (customer driven government)

Menurut Dennis A. Rondinelli (1981) penyebab kegagalan :kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempitKurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil

dalam unit-unit lokalKurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawabAdanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi

wewenangKurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik

ASN harus memahami tugas pengabdiannya adalah untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN.

Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau

pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya

Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

12. Melaksanakan ketentuan peratura

Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Setiap pegawai ASN harus :Berorientasi pada kepentingan publikMenempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di

atas kepentingan lainnyaMemiliki karakter kepublikan yang kuat dan mengaktu-

alisasikannya dalam pelaksanaan kebijakan publik• Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. • Bersikap profesional dan berintegritas• Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak

korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Prinsip Penting Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas

ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik

ASN harus berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk

ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government)

ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya

ASN harus berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku

Indikator keberhasilan :Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK

ASN Profesional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : • profesional adalah sesuatu yang berhubungan dengan

profesi, yang memerlukan keahlian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan

• Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu.

• Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan nya secara terus-menerus.

• Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh dengan profesinya

• Birokrasi profesional adalah sekelompok petugas atau aparat pada sektor privat atau organisasi pemerintah yang bekerja secara profesional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi dan mengimplementasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut

• Jeroen van Bockel (2008) menyebutkan bahwa profesionalisme dapat dipahami sebagai mekanisme institusional yang mengontrol satu-sama lain atas kualitas pekerjaan dilakukan.Di samping itu, profesi juga mengatur konten (content) melalui pelatihan, pendidikan, dan pengujian.

Patologi Birokrasi

• Mengutamakan kepentingan sendiri• Mempertahankan status quo• Resisten terhadap perubahan• Melakukan pemusatan kekuasaan Islamy (2001) menyebutkan aspek penting untuk mewujudkan birokrasi profesional :• Adanya tuntutan dari masyarakat untuk

menerapkan prinsip good governance• Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas

pelayanan publik semakin menurun.• Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah

seharusnya lebih memiliki sense of crisis• Aparat pemerintah mengedepankan prinsip

public accountability dan responsibility. • Pemerintah memperhatikan aspirasi

masyarakat.

Jan-Erik Lane (1995 dalam Islamy 2001) mengandaikan :

• Pemerintahan kecil dan terorganisir agar dapat menjalankan aturan yang jelas dalam mempromosikan prediktibilitas dan legalitasnya

• Aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintahan berdasarkan keahlian profesionalASN yang profesional turut mendorong

terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik yang mendorong terciptanya kemajuan bangsa dan negara.

ASN yang Melayani Publik

Sianipar (1998)• Pelayanan adalah cara melayani, membantu,

menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang

• Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah

Hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik :

• Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban• Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat• Bentuk layanan dapat berupa barang dan jasa

sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

Wujud pelayanan yang didambakan masyarakat

Kemudahan mendapatkan pelayanan

Pelayanan yang

bermutu

Pelayanan yang jujur dan terus

terang

Mendapatkan perlakuan yang sama

Memperoleh pelayanan

secara wajar

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas

Terwujudnya sistem penyelenggaraan

pelayanan publik yang layakTerpenuhinya

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan

perundang-undanganTerwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

Tujuan Penye-lenggaraan Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN

• Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur

• Jika belum memiliki SP, maka yang menjadi ukuran pelayanan prima adalah adanya kepuasaan konsumen atau pelanggan sebagai penerima layanan

Syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan Publik pasal 21 meliputi:

• dasar hukum;• persyaratan;• sistem, mekanisme, dan prosedur;• jangka waktu penyelesaian;• biaya/tarif;• produk pelayanan;• sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;• kompetensi pelaksana;• pengawasan internal;• penanganan pengaduan, saran, dan masukan;• jumlah pelaksana;• jaminan pelayanan;• jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan• evaluasi kinerja pelaksana.

Hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik :• Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan.• Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.• Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.• Mendapat advokasi, perlindungan• Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan

pelaksana untuk memperbaiki pelayanan• Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan

standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman.

• Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai ketentuan-ketentuan

ASN Berintegritas Tinggi

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

Secara etimogolis, integritas berasal dari bahasa Latin integer; atau dalam bahasa Inggris disebut juga incorruptibility, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan.

Stephen Covey juga menyebutkan bahwa integrity is doing what we say will do, yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.

Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul Trustworthiness menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kemampuan :

• Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani.

• Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup.

• Bertindak secara terhormat dan benar• Terus membangun dan menjaga reputasi

baik.

Implementasi ASN Profesional dan Melayani yang Berintegritas Tinggi

Joko Widodo (2001) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi kebijakan, yaitu :

• Fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara

• Fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut

Sudana (2009) menyebutkan peranan etika :• Pedoman, referensi, petunjuk kebijakan politik• Standar penilaian pelaksanaan kebijakan

politik apakah sudah baik atau buruk.

Dwiyanto, dkk. (2002) menyebutkan peranan etika birokrasi• Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di

atas kepentingan pribadi• Etika birokrasi berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan

referensi bagi administrasi negara/birokrasi• Etika birokrasi berfungsi sebagai standar penilaian

mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik atau buruk.

American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut :• Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;• Rakyat adalah berdaulat• Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik• Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi

administrator publik• Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama• Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan

pribadi• Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan• Kesadaran moral memegang peranan penting dalam

memilih alternatif keputusan• Administrator publik berusaha menghindari kesalahan, dan

mencari kebenaran

Indikator keberhasilan :Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA

ASN Sebagai Pemersatu Bangsa

Sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS adalah :Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945,

negara dan pemerintahMenjunjung tinggi martabat PNSMengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan

diri sendiri, seseorang dan golonganAspek Persatuan Indonesia :• Aspek Satu Nusa: yaitu aspek wilayah dari pulau-pulau

yang tadinya bernama Hindia Belanda merupakan wilayah Indonesia merdeka

• Aspek Satu Bangsa: yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada diwilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda dari wilayah Sabang sampai Merauke

• Aspek Satu Bahasa: agar berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Sumber Potensial merusak Persatuan dan Kesatuan :• Masih adanya kelompok kelompok di masyarakat yang

tidak menyetujui ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI

• Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat Negara menjadi tanpa batas (borderless)

• Konflik karena pemekaran daerah sebagai bagian dari otonomi daerah

• Konflik hasil pemilihan kepala daerah karena (i) ketidaksiapan pendukung (ii) ketidak profesionalan lembaga penyelenggaran pilkada (iii) ketidak tegasan aparat dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan konflik dan menindak pelaku pelaku kerusuhan.

• Munculnya ketidak percayaan masyarakat pada insitusi formal negara dan lembaga penegak hukum.

ASN Menjaga Kondisi Damai

Secara umum, konflik terbagi dua1. Konflik yang berlangsung damai tanpa

menyita cost material dan spiritual. Konflik berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung.

2. Konflik yang berwujud vandalistik dan violence

Secara teoritis, ada 4 pendekatan dalam melihat konflik yang terjadi yaitu : sosiologis, politik, ekonomi dan antropologis

Pendekatan sosiologis mengungkap masalah prejudice (prasangka) dan stereotip. Prejudice mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok akibat adanya dugaan kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan

Pendekatan sosiologi-politik :1. Pergerakan peran elit intelektual dan politik dalam

membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok2. Pergerakan budaya, yang merupakan derivasi (turunan)

dari power relation (hubungan kekuasaan) dominan di dalam suatu komunitas.

Pendekatan ekonomi terjadinya konflik karena ketimpangan distribusi pendapatan serta tersendatnya akses sejumlah kelompok atas sumber daya langka menjadi penyebab konflik

Pendekatan antropologis fokus pada aspek manusia selaku sumber konflik. Perhatian diberikan pada ada tidaknya mekanisme resolusi konflik dalam masyarakat. Akar-akar konflik yang diidentifikasi pendekatan ini umumnya adalah terdiri atas sengketa batas wilayah antar kelompok, kepemilikan sumberdaya, pola pengairan tanah, kepemimpinan, atau dinamika keluarga (prosedur warisan, pertikaian rumah tangga, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan).Keuntungan dari penekanan atas aspek manusia adalah :1. Fokus pada how to solve conflict2. Menolak penjelasan konflik yang statecentric.

Peran PNS/ASN dalam Menciptakan Kondisi Damai

PNS dalam melaksanakan tugasnya :• Tidak boleh berlaku diskriminatif • Sikap netral dan adil• PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan

masyarakatnya