modul peningkatan integritas, pencegahan bahaya narkoba dan...modul peningkatan integritas,...
Post on 03-Dec-2020
22 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional i
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas selesainya penyusunan Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan
Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender.
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan
Pengarusutamaan Gender terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas
Pendahuluan, Materi Pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang
sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam
memahami pengertian integritas, mampu mencegah bahaya narkoba dan
mampu menerapkan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya
internalisasi nilai-nilai integritas, kewaspadaan terhadap bahaya narkoba,
dan pengarusutamaan gender dalam diri tiap ASN PUPR.
Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan
kepada Penyusun dan Narasumber sehingga modul ini dapat diselesaikan
dengan baik. Penyempurnaan modul akan senantiasa dilakukan untuk
mengakomodir perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus
menerus terjadi. Diharapkan modul ini dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kompetensi ASN Kementerian PUPR.
Jakarta, April 2019
Kepala Pusat Diklat Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional
Ir. Moeh. Adam, M.M
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional ii
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1 1.2 Deskripsi Singkat .................................................................................... 4 1.3 Tujuan Pembelajaran.............................................................................. 4
1.3.1 Hasil Belajar ...................................... ............................................ 4 1.3.2 Indikator Hasil Belajar ................................................................... 4
1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok...................................................... 5 BAB II INTEGRITAS 2.1 Dasar Hukum........................................................................................... 7 2.2 Definisi Integritas ...................................... ............................................ 8 2.3 Prinsip Integritas Publik ...................................... ................................... 9 2.4 Jati Diri Insan PUPR...................................... .......................................... 10 2.5 Korupsi ...................................... ...................................... ..................... 12 2.6 Budaya Integritas Kementerian PUPR ...................................... ............. 18 2.7 Latihan ...................................... ...................................... ..................... 21 2.8 Rangkuman ...................................... ...................................... .............. 22 2.9 Evaluasi ...................................... ...................................... ..................... 23 BAB III PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA 3.1 Dasar Hukum ...................................... ...................................... ............ 24 3.2 Pengertian Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif ........................... 24 3.3 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia ..................... 25 3.4 Tantangan dan Hambatan dalam Pembangunan Berwawasan Anti
Narkoba ...................................... ...................................... .................... 29
3.4.1 Tantangan ...................................... ............................................... 29 3.4.2 Hambatan ...................................... ............................................... 31
3.5 Latihan ...................................... ............................................................. 33 3.6 Rangkuman ...................................... ..................................................... 33 3.7 Evaluasi ...................................... ...................................... ..................... 34
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional iii
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENDER 4.1 Dasar Hukum ...................................... ...................................... ............ 35 4.2 Definisi Pengarusutamaan Gender ........................................................ 35 4.3 Isu Gender Dalam Berbagai Bidang Pembangunan ................................ 36 4.4 Visi dan Misi Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR ................. 38 4.5 Tujuan dan Sasaran Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR 40
4.5.1 Wujud Kesetaraan Gender ...................................... ..................... 41 4.5.2 Unsur Infrastructure For All dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Yang Responsif Gender ........................................ 42
4.6 Penerapan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian PUPR...................................... ...................................... ..........................
42
4.7 Latihan ...................................... ...................................... ...................... 46 4.8 Rangkuman ...................................... ...................................... ............... 47 4.9 Evaluasi ...................................... ........................................................... 48 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan ................................................................................................ 49 5.2 Tindak Lanjut .......................................................................................... 50 DAFTAR PUSTAKA 51
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional iv
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Definisi Integritas 8 Gambar 2.2 Jati Diri Insan PUPR 10 Gambar 2.3 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi per Desember 2018 15 Gambar 2.4 Dampak Korupsi Menurut UNCAC 16 Gambar 2.5 Perbedaan Gratifikasi, Suap, Pemerasan 17 Gambar 2.6 Skenario Pembangunan Budaya Integritas 19 Gambar 2.7 Membangun Unit Kerja Pelayanan Melalui Zona Integritas 19 Gambar 2.8 Tokoh di Indonesia yang memiliki integritas tinggi 20 Gambar 2.9 Kunci Diri Pencegahan Korupsi 21 Gambar 3.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 26 Gambar 3.2 Permasalahan Narkoba di Indonesia 27 Gambar 3.3 Kategori Penyalahguna Narkoba di Indonesia 28 Gambar 3.4 Keterlibatan Aparatur Dalam Penyalahgunaan Narkoba 29 Gambar 3.5 Flow Chart Implementasi Inpres No.6 Tahun 2018 32 Gambar 3.6 Rencana Aksi Nasional K/L dan Pemerintah Daerah Tahun
2018-2019 32
Gambar 4.1 Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPN 2005-2025 39 Gambar 4.2 Jembatan Penyeberangan 44 Gambar 4.3 Zebra Cross Ramah Gender di Semarang 45 Gambar 4.4 Perumahan 45 Gambar 4.5 Sanitasi dan Air Minum 46
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional v
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Estimasi Jumlah Penyalahguna Narkoba 26
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional a
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Deskripsi
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan
Pengarusutamaan Gender ini terdiri dari tiga kegiatan belajar mengajar.
Kegiatan belajar pertama membahas Peningkatan Integritas, kegiatan
belajar kedua membahas Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Kegiatan belajar
ketiga membahas Pengarusutamaan Gender.
Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang
berurutan. Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk
memahami Konsep Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR. Setiap
kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan atau evaluasi yang menjadi alat
ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi
dalam modul ini.
Persyaratan
Dalam mempelajari modul pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan
dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat
memahami dengan baik materi yang ada pada modul. Untuk menambah
wawasan, peserta diharapkan dapat membaca berbagai sumber lain yang
relevan.
Petunjuk penggunaan modul ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta
pelatihan dalam memahami materi yang berkaitan dengan Peningkatan
Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional b
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Oleh karena itu, sebaiknya peserta pelatihan memperhatikan petunjuk
berikut ini:
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini, sampai anda
mempunyai gambaran kompetensi yang harus dicapai, dan ruang
lingkup modul ini.
2. Baca dengan cermat bagian demi bagian, dan tandailah konsep-konsep
pentingnya.
3. Segeralah membuat rangkuman tentang hal-hal esensial yang
terkandung dalam modul ini.
4. Untuk meningkatkan pemahaman anda tentang isi modul ini,
tangkaplah konsep-konsep penting dengan cara membuat pemetaan
keterhubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya.
5. Untuk memperluas wawasan anda, bacalah sumber-sumber lain yang
relevan baik berupa kebijakan maupun subtansi bahan ajar dari media
cetak maupun dari media elektronik.
6. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anda tentang isi
modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal latihan secara mandiri.
7. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, diskusikanlah dengan teman
sejawat atau catat untuk bahan diskusi pada saat tutorial.
8. Peserta membaca dengan seksama setiap sub materi pokok dan
bandingkan dengan pengalaman anda yang dialami di lapangan.
9. Jawablah pertanyaan dan latihan, apabila belum dapat menjawab
dengan sempurna, hendaknya anda latihan mengulang kembali materi
yang belum dikuasai.
10. Buatlah rangkuman, buatlah latihan dan diskusikan dengan sesama
peserta untuk memperdalam materi.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional c
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Tujuan Kurikuler Khusus
Setelah mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini,
peserta mampu menjelaskan konsep Integritas, Bahaya Narkoba dan
Pengarusutamaan Gender sehingga dapat terinternalisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai insan PUPR.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 1
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kementerian PUPR sebagai Kementerian/Lembaga Negara
dengan anggaran terbesar memiliki komitmen untuk
mewujudkan Nawacita presiden RI melalui pembangunan
insfrastruktur PUPR dan telah dituangkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019.
Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan
pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang,
papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
infrastruktur juga memegang peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing
global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur,
berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, responsif
gender, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiga hal tersebut
merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan.
Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 2
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik dapat
menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman,
nyaman meningkatkan kesejahteraannya serta dapat
mengekspresikan dirinya secara maksimal.
Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur,
Kementerian PUPR harus didukung oleh ASN PUPR yang
kompeten dan juga memiliki mental dan moral yang tangguh.
Karena pada masa sekarang ini, Kementerian PUPR
menghadapi tantangan berat untuk menjaga integritas dan
budaya anti korupsi, mengantisipasi masuknya narkoba dan
perlunya perspektif gender dalam penyelenggaraan
infrastruktur.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi
birokrasi. Peraturan tersebut menetapkan tercapainya tiga
sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka
mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project
pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi
percontohan penerapan pada unit – unit kerjanya. Untuk itu
perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 3
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan zona
integritas.
Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi
masalah yang luar biasa di Indonesia, berdasarkan data dari
Badan Narkotika Nasional (BNN) angka prevelensi
penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77% atau
setara dengan 3.376.115 orang dan diproyeksikan menurun
sampai tahun 2022. Angka kematian akibat penyalahgunaan
narkoba pertahun sebesar 11.071 atau 30 orang per hari.
Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah
menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-
upaya yang luar biasa pula dalam penanganannya. Maraknya
kasus penyalahgunaan narkotika juga melibatkan aparatur
negara, dengan kata lain para bandar narkoba membeli
intergitas para penyelenggara negara/penegak hukum.
Dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khusunya
pembangunan infrastruktur bidang PUPR, harus selalu
berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang
memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain
dapat dimanfaatka untuk generasi sekarang juga dapat
diwariskan pada generasi mendatang. Terkait perlunya
pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal yang harus
diperhatikan karena diartikan sebagai strategi yang dibangun
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 4
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang
lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan
kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak
mampu secara ekonomi) yang diperoleh dari indikator
kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan
dalam memperoleh manfaat-manfaat hasil pembangunan.
Dalam kaitan tersebut maka diperlukan peningkatan
efektifitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) ke
dalam budaya internal organisasi, mewujudkan
penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR yang terintegrasi
dengan aspek gender, serta mewujudkan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh organisasi.
1.2 Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membahas berbagai materi tentang
Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Infrastruktur
PUPR.
1.3 Tujuan Pembelajaran
1.3.1 Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu
menjelaskan tentang peningkatan integritas, pencegahan
bahaya narkoba dan Pengarusutamaan Gender dalam
pembangunan infrastruktur PUPR.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 5
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
1.3.2 Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat :
a) Memahami konsep integritas
b) Mampu mencegah Bahaya Narkoba
c) Mampu Menerapkan Pengarusutamaan Gender
1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
a) Materi Pokok 1 : Peningkatan Integritas
1) Dasar Hukum
2) Definisi integritas
3) Prinsip Integritas Publik
4) Jati Diri Insan PUPR
5) Korupsi
6) Budaya Integritas Kementerian PUPR
7) Latihan
8) Rangkuman
9) Evaluasi
b) Materi Pokok 2 : Pencegahan Bahaya Narkoba
1) Dasar Hukum
2) Definisi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif
3) Tantangan dan hambatan dalam pembangunan
berwawasan anti narkoba di Indonesia
4) Latihan
5) Rangkuman
6) Evaluasi
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 6
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
c) Materi Pokok 3 : Pengarusutamaan Gender
1) Dasar Hukum
2) Definisi Pengarusutamaan Gender (PUG)
3) Isu Gender dalam berbagai Bidang Pembangunan
4) Visi dan Misi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kementerian PUPR
5) Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian
PUPR
6) Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di
lingkungan Kementerian PUPR
7) Latihan
8) Rangkuman
9) Evaluasi
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 7
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB II
INTEGRITAS
2.1 Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait pelaksanaan integritas adalah
sebagai berikut :
a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara;
b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami
mengenai konsep integritas dan implementasinya di lingkungan
Kementerian PUPR
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 8
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya
Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pengaduan Pelanggaran
Melalui Whistleblowing System di Kementerian PUPR;
i. SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.18/SE/M/2017 Tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Kementerian PUPR.
2.2 Definisi Integritas
Gambar 2.1. Definisi Integritas
Integritas berasal dari bahasa latin “Integer” yang berarti
keseluruhan dan lengkap. Kata integritas juga berasal dari
bahasa Inggris yakni integrity, yang berarti menyeluruh,
lengkap atau segalanya. Sedangkan dalam Kamus Besar
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 9
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Bahasa Indonesia (KBBI) integritas dapat diartikan mutu, sifat
atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan. Selain itu menurut KBBI
integritas dapat juga diartikan sebagai kejujuran.
Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan
dengan nilai-nilai/hukum/norma/aturan yang berlaku serta tidak
menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Berdasarkan Permen PUPR No.26 Tahun 2017 tentang
Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian
PUPR, dijelaskan bahwa pembangunan budaya integritas
merupakan cara yang strategis dalam pencegahan KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dalam rangka pelaksanaan
cita- cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun
aparatur sipil negara yang memiliki itegritas, profesional,
visioner, netral dan bebas dari praktik KKN.
2.3 Prinsip Integritas Publik
Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu memperhatikan 7
prinsip integritas publik :
a. bertindak sesuai dengan prinsip legitimasi kekuasaan;
b. Menghargai hasil dari proses yang sah secara hukum dan
pertimbangan professional;
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 10
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
c. Akuntabel terhadap semua tindakan baik terhadap atasan
maupun publik;
d. Bertindak secara kompeten dan efektif;
e. Mengindari favoritisme, berusaha independent dan
objektif;
f. Menggunakan dana publik secara hati-hati dan efisien
untuk tujuan publik;
g. Menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga
negara.
2.4 Jati Diri Insan PUPR
Gambar 2.2. Jati Diri Insan PUPR
Untuk menjawab tantangan dalam melaksanakan
pembangunan infrastruktur PUPR, dan dalam rangka mewujudkan
visium Kementerian PUPR Tahun 2030 maka Menteri PUPR
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 11
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
menetapkan iProve sebagai Jati diri insan PUPR, yang harus dimiliki
oleh ASN di lingkungan Kementerian PUPR dalam melaksanakan
pembangunan infrastruktur PUPR. JatI diri insan PUPR yang
terangkum dalam iProVe adalah Integritas, Profesional, Orientasi
Misi, Visioner dan Etika Akhlakul Karimah, sebagai berikut:
a. Integritas
Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas dengan jujur,
bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan,
konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil
keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi,
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan
tercela.
b. Profesional
Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas perumusan
kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian
anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan
kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur,
bersungguh-sungguh, mandiri serta memiliki komitmen
terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan
menghindari pertentangan kepentingan
c. Orientasi Misi
Insan Kementerian PUPR senantiasa berpijak pada visi dari
Kementerian PUPR yang merupakan acuan dalam melaksanakan
tugas melalui organisasi unit kerjanya sebagai arah dalam
mencapai sasaran dan kesuksesan dalam mencapai misi
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 12
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
d. Visioner
Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas untuk mencapai
tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk
kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan
makna dalam setiap kegiatan.
e. Etika Akhlakul Karimah
Insan Kementerian PUPR memiliki budi pekerti, akhlak dan
tingkah laku (tabiat) yang terpuji, baik dan yang mulia sesuai
dengan ajaran agama yang harus dimiliki oleh semua manusia
yang hidup di dunia. Dengan demikian keberadaan setiap
karyawan Kementerian PUPR dapat bermanfaat dan
memberikan kenyamanan bagi lingkungan, masyarakat, bangsa
dan negara.
2.5 Korupsi
Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara
umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Dalam uoaya untuk memperoleh keuntungan inlah cenderung
dipergunakan cara-cara yang kurang baik misalnya dengan
melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi. Merujuk pada UU
No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya,
dijelaskan mengenai definisi korupsi dan tindakan yang
dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Berdasarkan pasal – pasal
tersebut terdapat 33 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai
korupsi yaitu:
1. Korupsi yang terkait merugikan keuangan negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 13
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi
7. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam
pengadaan.
Berdasarkan data statistik KPK, penyuapan merupakan jenis
perbuatan korupsi yang paling banyak dijumpai, dilanjutkan
kemudian dengan korupsi pengadaan barang dan jasa menempati
posisi kedua dan posisi ketiga diempati oleh perbuatan
penyalahgunaan anggaran. Manusia melakukan perbuatan korupsi
dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam dirinya yang
terkait dengan aspek perilaku individu, aspek sosial yang bisa berasal
dari lingkungan keluarga dan juga faktor lingkungan, yang terakhir
faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku korupsi seseorang
adalah faktor aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek
ekonomi, aspek politis dan juga aspek organisasi.
Teori Mengenai penyebab korupsi :
Berikut ini terdapat beberapa teori mengenai penyebab korupsi :
1. Teori Means-Ends Scheme : Robert Merton
Menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia
yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan
pelanggaran norma-norma.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 14
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
2. Teori Solidaritas Sosial : Emile Durkheim
Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat
pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya.
3. Gone Theory : Jack Bologne
Menurut Gone Theory, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kecurangan meliputi greeds (keserakahan), Opportunities
(kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan).
Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius,
sebagaimana data yang diperoleh dari KPK menunjukkan
peningkatan kasus korupsi tiap tahunnya.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 15
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 2.3. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi per Desember
2018
Apakah yang menjadi penyebab timbulnya masalah integritas dan
korupsi? Masalah integritas dan korupsi timbul ketika aktor (pemerintah,
swasta, masyarakat sipil) akan melanggar prinsip-prinsip integritas atau
melakukan korupsi jika jumlah insentif dan kemanfaatan (langsung atau
tidak langsung) yang didapat lebih besar dari hukuman atau sanksi. Selain
itu pelanggaran integritas dan korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan
serta kewenangan menjalankan kebijakan (discretionary) yang begitu besar
tanpa adanya keterbukaan dalam tata pemerintahan dan lemahnya
ketanggung-gugatan (accountability).
Disebutkan dalam United Nation Convention Against Corruption
(UNCAC)/UU No.7 Tahun 2006 Dampak dari perbuatan korupsi sebagai
berikut ini :
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 16
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 2.4. Dampak Korupsi Menurut UNCAC
Tindakan korupsi dan sistem integritas yang lemah baik berupa
gratifikasi, suap ataupun pemerasan merusak proses demokrasi,
meruntuhkan tatanan hukum, menurunkan kualitas hidup/pembangunan
berkelanjutan, menyebabkan kejahatan lain berkembang, pelanggaran hak
asasi manusia, merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat.
Sebagai aparatur pemerintahan, perlu pemahaman mengenai perbedaan
perbuatan gratifikasi, suap dan juga tindakan pemerasan. Setelah
memahami, sebagai aparatur negara harus meningkatkan integritas dan
Merusak Proses Demokrasi
Merusak harga pasar
dan persaingan yang
sehat
Meruntuhkan
Hukum DAMPAK KORUPSI
Pelanggaran HAM Menurunkan kualitas
hidup/Pembangunan
Berkelanjutan
Menyebabkan
Kejahatan Lain
Berkembang
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 17
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
menghindari segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Gambar 2.5. Perbedaan Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan
Pahami Bedanya
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 18
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
2.6 Budaya Integritas Kementerian PUPR
Pembentukan Komite dan Budaya Integritas Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bagian dari pembangunan
integritas nasional, yang sekaligus juga merupakan upaya dalam
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan budaya
integritas merupakan cara yang strategis dalam pencegahan perilaku
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan budaya integritas dapat
dilakukan dengan internalisasi nilai, membangun sistem integritas dan
kepemimpinan yang berintegritas pada semua tatanan komponen.
Pembangunan budaya integritas bukan merupakan tujuan, namun sebagai
cara pencapaian tujuan sehingga upaya pembangunan integritas perlu
diselaraskan dengan tujuan atau sering disebut dengan visi dan misi yang
dibuat lebih spesifik dan terfokus menjadi visium.
Pembangunan budaya integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
besar integritas nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berintegritas.
Pembangunan budaya integritas yang diselaraskan dengan tujuan nasional
dan tujuan setiap kementerian akan memberikan setiap upayanya memiliki
makna dan kekuatan spiritual sehingga akan memberikan daya tahan,
konsistensi serta keberanian yang tinggi untuk mewujudkannya.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 19
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 2.6. Skenario Pembangunan Budaya Integritasi
Gambar 2.7. Membangun Unit Kerja Pelayanan Melalui
Zona Integritas
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 20
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Upaya Integritas Nasional merupakan upaya positif dari
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), budaya integritas
naik maka KKN akan turun dan begitupun sebaliknya. Semakin besar suatu
rencana maka akan semakin besar pula resikonya, salah satu resiko yang
akan datang adalah resiko KKN. Ketika resiko KKN tidak dapat diatasi maka
akan menimbulkan bencana yang besar pula, untuk itu sangatlah tepat
untuk memastikan aspek-aspek strategis yang menentukan keunggulan
daya saing berkelanjutan dapat dipastikan bukan menjadi sarana untuk
KKN, namun menjadi sarana untuk integritas.
Di Indonesia, dikenal beberapa tokoh teladan yang mempunyai
integritas. Diantaranya adalah Ir. Sutami, Moehammad Hatta dan Jenderal
Sudirman.
Beberapa tokoh di Indonesia yang memiliki integritas tinggi
Gambar 2.8. Tokoh di Indonesia yang Memiliki Integritas Tinggi
Kesederhanaan Ir. Sutami bisa menjadi contoh para pejabat yang
kini banyak tersangkut kasus korupsi. Gedung DPR, Jembatan Semanggi
dan Waduk Jatiluhur telah dengan sukses dibangun dibawah
pengawasannya. Ir. Sutami pulalah yang memimpin proyek pembangunan
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 21
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Bandara Ngurah Rai. Akan tetapi, menteri ini sama sekali tidak pernah
bermewah-mewahan, bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol Jakarta
pusat dibelinya dengan cara mencicil. Barulah saat akan pensiun, rumah itu
lunas. Ir. Sutami yang bersahaja itupun tak pernah mau memanfaatkan
fasilitas negara secara berlebihan. Saat lengser tahun 1978, beliau
mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian seorang pengusaha
berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Ir.Sutami ikut
dikembalikan. Tetapi dengan halus Ir.Sutami menolak, dia hanya minta
diberi diskon sedikit saja dari pengusaha itu.
KUNCI DIRI PENCEGAHAN KORUPSI
Gambar 2.9. Kunci Diri Pencegahan Korupsi
Untuk menghindari perilaku korupsi, harus menginternalisasi nilai-
nilai integritas dalam diri sendiri agar terhindar menjadi korban ataupun
pelaku perbuatan korupsi. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 22
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
penting dalam pembentukan karakter bangsa, karena pendidikan
merupakan salah satu sarana ideal dalam menumbuhkembangkan karakter
seseorang.
Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pembentukan
karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif.
Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti
koruptif akan mempertajam integritas.
2.7 Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Sebutkan prinsip – prinsip integritas publik !
2. Jelaskan mengenai budaya integritas Kementerian PUPR !
2.8 Rangkuman
Intergitas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan
dengan nilai-nilai/hukum/norma/aturan yang berlaku serta tidak
menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela.Sebagai insan PUPR harus menginternalisasi nilai-
nilai integritas dalam rangka pembangunan infrastruktur PUPR.
Pembentukan Komite dan Budaya Integritas Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bagian dari pembangunan
integritas nasional, yang sekaligus juga merupakan upaya dalam pencegahan
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 23
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
2.9 Evaluasi
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang paling
benar!
1. Di bawah ini, yang termasuk jati diri insan PUPR adalah, kecuali :
a) Visioner
b) Orientasi Misi
c) Profesional
d) Integritas
e) Loyalitas
2. Dampak dari perbuatan korupsi menurut United Nation Convention
Against Corruption (UNCAC)/UU No.7 Tahun 2006 adalah dibawah ini
kecuali :
a) Pelanggaran Hak asasi manusia
b) Menurunkan Kualitas Hidup/Pembangunan berkelanjutan
c) Menyebabkan kejahatan lain berkembang
d) Merusak proses demokrasi
e) Menyebabkan kesenjangan sosial
3. Yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dibawah ini adalah
sebagai berikut ini :
a) Perbuatan gratifikasi
b) Perbuatan menggelapkan keuangan negara
c) Perbuatan penyalahgunaan wewenang
d) Perbuatan yang terkait dengan suap menyuap
e) Semua benar
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 24
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB III
PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA
3.1 Dasar Hukum
a. Undang – undang RI nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
c. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Preskutor Narkotika (P4GN)
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika
3.2 Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang digunakan disini,
bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama
artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami bahaya
narkoba sehingga dapat menghindarinya
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 25
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si
pemakai.
Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat
digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan
serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau
farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan
dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah
menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama
generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan
bangsa.
Sedangkan yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau
obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melelui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan
adiktif.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan juga dijelaskan pengertian mengenai bahan adiktif yaitu
bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
3.3. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia
Berdasarkan data yang diperoleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai hampir 3,5 juta
orang pada tahun 2017, dimana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan
hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba. Selain itu, setiap
tahunnya terjadi lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba. Hal ini
tidak hanya merugikan penyalahgunanya sendiri. Penggunaan narkoba
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 26
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
merugikan negara baik dari sisi ekonomi dan sosial. Pembuatan,
penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan
bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif
meliputi ekonomi, kesehatan, sosial dan generasi muda.
Gambar 3.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77%
atau setara dengan 3.376.115 orang dan diproyeksikan menurun
sampai tahun 2020. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba
per tahun sebesar 11.071. atau 30 orang per hari.
Tabel 3.1. Estimasi Jumlah Penyalahguna Narkoba
Sumber : BNN, 2019
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 27
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 3.2. Permasalahan Narkoba di Indonesia
Permasalahan narkoba di Indonesia terdiri dari penyalahgunaan
narkoba dan juga peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia saat
ini sangat mengkhawatirkan, menurut data BNN narkoba tidak hanya
beredar di kota besar. Daerah terpencilpun sudah ternodai oleh narkoba
dan para pengedar juga tidak pandang bulu ketika mengedarkan narkoba,
mereka juga menyasar perempuan dan anak-anak.
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
PERMASALAHAN
NARKOBA
PEREDARAN GELAP
NARKOBA
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 28
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
PELAJAR
24%
PEKERJA 59%
POPULASI UMUM 17%
Gambar 3.3. Kategori Penyalahguna Narkoba di Indonesia
Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika juga
melibatkan aparatur negara, dengan kata lain para bandar
narkoba membeli intergitas para penyelenggara negara/penegak
hukum. Selain penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa
kasus juga dimana aparatur negara ikut menjadi pengedar
Kategori Penyalahguna Narkoba di Indonesia
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 29
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
narkoba. Padahal seharusnya para aparatur negara inilah yang
menjadi pengayom bagi masyarakat.
Gambar 3.4. Keterlibatan Aparatur dalam Penyalahgunaan
Narkoba
3.4 Tantangan dan Hambatan dalam Pembangunan Berwawasan Anti
Narkoba
Program Pembangunan berwawasan anti narkoba di Indonesia, belum
efektif karena mengalami banyak tantangan dan hambatan sebagai
berikut ini :
3.4.1 Tantangan
Kebijakan di beberapa negara tetangga yang sangat tegas dan keras
terhadap para sindikat narkoba berimplikasi pada pergerakan
ancaman sindikat narkoba yang mengarah ke Indonesia.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 30
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Kondisi geografis Indonesia yang terbuka menjadi “surga” bagi para
sindikat narkoba dalam menyelundupkan narkoba, terutama melalui
jalur Selat Malaka.
Modifikasi teknis (modus) penyelundupan narkoba yang terus
berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat.
Berdasarkan analisis BNN, Pperedaran gelap narkoba yang diungkap
selalu mengarah kepada para penghuni Lapas.
Para bandar narkoba membeli integritas para penyelenggara
negara/penegak hukum.
Perkembangan narkoba jenis baru yang dikemas dalam berbagai
bentuk seperti permen, makanan ringan, suplemen, obat kuat dll
yang semakin sulit diidentifikasi.
Kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan
menggunakan obat – obatan legal yang diracik dengan berbagai
macam obat-obatan.
Merebaknya fenomena narkoba masuk kampung dengan
penggunanya kalangan pimpinan lembaga pemerintahan desa
(lurah, sekdes). Bergulirnya anggaran dana desa ditengarai turut
menjadi salah satu faktor.
Fenomena strategis perang asimetris yang dimainkan oleh negara-
negara asing melalui “operasi candu” yang bertujuan melemahkan
atau menghancurkan generasi dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 31
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
3.4.2 Hambatan
Pendidikan anti narkoba di seluruh strata pendidikan belum dapat
dilaksanakan dengan baik, secara masif dan komprehensif.
Masih kuatnya mind set bahwa penyalah guna narkoba merupakan
aib.
Masih rendahnya kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Institusi
Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatlan perawatan.
Masih rendahnya komitmen seluruh komponen bangsa untuk turut
berpartisipasi melaksanakan P4GN.
Keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba baik yang
dikelola pemerintah maupun masyarakat. Para pecandu narkoba
yang akan menjalani rehabilitasi atau pemulihan harus menunggu
karena keterbatasan fasilitas dan kapasitas.
Belum dilakukannya pemulihan kawasan-kawasan merah (sarang
narkoba) secara komprehensif seperti Kampung Ambon dan
Kawasan Berland di Jakarta, Kampung Beting di Pontianak,
Kampung Kubur di Medan dll.
Untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam dalam
pembangunan berwawasan anti narkoba, terbitlah Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Preskutor Narkotika (P4GN) menjadi payung hukum bagi bagi semua
Kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama melaksanakan
kegiatan tersebut.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 32
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 3.5. Flowchart Implementasi Inpres No. 6 Tahun 2018
Gambar 3.6. Rencana Aksi Nasional K/L dan Pemerintah Daerah Tahun
2018-2019
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 33
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Agenda utama yang dapat diselenggarakan seluruh kementerian
dan lembaga negara di bidang pencegahan antara lain : sosialisasi
bahaya narkoba kepada pegawai, pembentukan regulasi tentang
P4GN, pelaksanaan tes urine, pembentukan satuan tugas anti
narkoba, dan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan
rawan nakoba.
3.5 Latihan
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar !
1. Jelaskan pengertian narkotika, psikotropika dan bahan adiktif !
2. Jelaskan mengapa kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan dalam
pembangunan berwawasan anti narkoba !
3. Jelaskan hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan integritas para
aparatur negara !
3.6. Rangkuman
Berdasarkan data yang diperoleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai hampir 3,5 juta
orang pada tahun 2017, dimana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan
hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba. Selain itu, setiap
tahunnya terjadi lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba. Hal ini
tidak hanya merugikan penyalahgunanya sendiri. Penggunaan narkoba
merugikan negara baik dari sisi ekonomi dan sosial. Pembuatan,
penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan
bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak
negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial dan generasi muda.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 34
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
3.7 Evaluasi
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang
paling benar!
1. Dibawah ini adalah dasar hukum mengenai narkotika, kecuali
a) Undang – undang RI nomor 23 Tahun 1992
b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
c) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018
d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018
e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
2. Dibawah ini termasuk tantangan dalam melaksanakan
pembangunan berwawasn anti narkoba, kecuali :
a) Kondisi geografis Indonesia yang terbuka menjadi “surga” bagi
para sindikat narkoba dalam menyelundupkan narkoba,
terutama melalui jalur Selat Malaka.
b) Kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan
menggunakan obat – obatan legal yang diracik dengan
berbagai macam obat-obatan.
c) Para bandar narkoba membeli integritas para
penyelenggara negara/penegak hukum.
d) Masih kuatnya mind set bahwa penyalah guna narkoba
merupakan aib.
e) Perkembangan narkoba jenis baru yang dikemas dalam
berbagai bentuk seperti permen, makanan ringan,
suplemen, obat kuat dll yang semakin sulit diidentifikasi.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 35
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB IV
PENGARUSUTAMAAN GENDER
4.1 Dasar Hukum
a. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN
b. Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan
Gender
c. Pemendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah
4.2 Definisi Pengarusutamaan Gender
Berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2000, yang dimaksud
Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai
bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami
mengenai konsep pengarusutamaan gender dan implementasinya
dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 36
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Konsep Gender
Jenis Kelamin Gender
Tidak bisa berubah Dapat berubah
Tidak bisa dipertukarkan Dapat dipertukarkan
Berlaku sepanjang Masa Tergantung budaya masing-masing
Berlaku dimana saja Berbeda antara kelompok masyarakat dan
antar satu kelas dengan kelas lainnya.
Berlaku bagi siapa saja Ditentukan oleh manusia (masyarakat)
Ditetapkan oleh Tuhan Non-kodrat
Kodrat
Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai
Perempuan dan Laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sehingga gender
berbeda-beda sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Gender tidak akan
menjadi masalah apabila dilakukan secara adil dan menguntungkan kedua
belah pihak, tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-
laki di rumah, tempat kerja atau masyarakat.
Gender akan menjadi masalah ketika terjadi ketimpangan dan satu
pihak dirugikan, satu jenis kelamin dibedakan derajatnya, satu jenis
kelamin dianggap tidak mampu dan diperlakukan lebih rendah serta
mengalami ketidakadilan gender.
4.3 Isu Gender Dalam Berbagai Bidang Pembangunan
a. Kesehatan
Indonesia termasuk negara ASEAN dengan Angka Kematian Ibu (AKI)
tertinggi. Menurut data SDKI pada 2012 sebesar 359 per 100.000
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 37
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
kelahiran hidup. Sementara itu , menurut SUPAS pada tahun 2015
sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Kekerasan terhadap perempuan
1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik
dan atau seksual sepanjang hidupnya. Dan 1 dari 10 perempuan
mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
c. Perkawinan Anak
Tahun 2016, sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah
kawin menikah pertama kali.
d. Ekonomi
Berdasarkan data BPS Tahun 2016 diperoleh keterangan bahwa
Tahun 2016, tingkat partisipasi angka kerja perempuan sebesar
50,8%
Perempuan lebih banyak menjadi penganggur terbuka (5,5%)
dibandingkan laki-laki (5,7%)
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 50,8% dan
laki-laki 82%
e. Politik
Berdasarkan data BPS Pada tahun 2015 diperoleh data bahwa
Keterwakilan perempuan di DPR mengalami penurunan dari sekitar
17,9% pada periode 2009 – 2014, menjadi 17,3% pada periode
(2014-2019).
Keterwakilan perempuan dalam jabatan Eselon I sebanyak 18% dan
eselon II sebanyak 13% (BKN 2015).
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 38
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
4.4 Visi dan Misi Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, sejalan
dengan komitmen nasional dan internasional yang dimiliki yaitu :
Komitmen Nasional
Secara filosofis, untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Secara yuridis, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didasarkan pada
peraturan perundangan (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam
pembangunan nasional, Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN, PMK
tentang penyusunan RKAKL.
Komitmen internasional
Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kesetaraan gender,
Beijing platform for Action (BPfA) 12 kritis area, Planet 50 : 50 gender
equality pada tahun 2030.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
(tahun 2005 – 2025), pembangunan kesetaraan gender menjadi tujuan
pembangunan yang dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 1 s.d 4 .
Dapat diambil kesimpulan, bahwa pengarusutamaan gender (PUG)
dalam kerangka RPJMN adalah sebagai berikut :
a. Meningktanya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
b. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Pembangunan Kesetaraan Gender Dalam RPJPN 2005-2025
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 39
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
c. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai
bidang pembangunan
d. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindakan
kekerasan, termasuk TPPO
e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat
nasional.
Gambar 4.1. Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPN 2005-
2025
Visi Pengarusutamaan Gender PUPR adalah terwujudnya kebijakan PUG
dalam penyelenggaraan infrastuktur PUPR yang responsif gender untuk
mendukung pencapaian Visi Kementerian PUPR Tahun 2025.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 40
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Sedangkan Misi PUG PUPR adalah :
a. Menyamakan pola/pandangan/persepsi/pemahaman tentang
penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang responsif gender
b. Mewujudkan terselenggaranya penyelenggaranya infrastruktur yang
responsif gender.
c. Mewujudkan terselenggaranya industri konstruksi yang kompetitif dan
responsif gender
d. Mewujudkan terselenggaranya penelitian dan pengembangan serta
penerapan : IPTEK, norma dan standar pedoman dan kriteria yang
responsif gender.
4.5 Tujuan dan Sasaran Pengarustamaan Gender (PUG) Kementerian
PUPR
Tujuan
Tujuan Pengarustamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR adalah
untuk memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur PUPR telah
mengintegrasikan perspektif gender, dengan mempertimbangkan
kebutuhan, kesulitan, aspirasi perempuan, laki-laki, anak-anak,
penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Memastikan bahwa penyelenggaraan infrastruktur PUPR telah
mengintegrasikan perspektif gender, dengan mempertimbangkan
kebutuhan, kesulitan, apirasi perempuan, laki-laki, anak-anak,
penyandang disabilitas dan kelompom rentan.
Sasaran
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 41
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Terintegrasinya perspektif gender dalam budaya internal Kementerian
PUPR dan penyelenggaraan infrastruktur oleh seluruh pelaku
pembangunan, baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
Pemanfaatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan sosial gender
4.5.1 Wujud Kesetaraan Gender
Wujud kesetaraan gender meliputi beberapa hal :
a. Akses
Kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-
laki pada sumber daya pembangunan. Contoh : Memberikan akses
yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat
mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, tanpa ada
pengecualian.
b. Partisipasi
Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses
pembangunan melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan pembangunan.
c. Kontrol
Perempuan dan laki-laki disertakan dalam proses pengambilan
keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contoh :
memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki
untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan kesempatan
yang sama untuk duduk dalam posisi pimpinan organisasi.
d. Manfaat
Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi
perempuan dan laki-laki. Contohnya, program pendidikan dan
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 42
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
pelatihan (diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS
laki-laki dan perempuan.
4.5.2 Unsur Infrastructure for All dalam penyelenggaraan pembangunan
yang responsif gender. :
Universal utilization
Dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok
berkebutuhan khusus lainnya (lansia, disable, anak-anak) sesuai
dengan kebutuhannya.
Safety, security, convinience
Memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna
(misalnya : penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang
aman, desain trotoar yang bebas halangan).
Gender Equity for basic needs
Memberikan kesetaran aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki
dan perempuan, lansia, disable, anak-anak, safety, security, health
(human needs).
Environmental friendly
Dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan
sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok
berkebutuhan khusus lainnya.
4.6 Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan
Kementerian PUPR
Kebijakan Kementerian PUPR yang menerapkan pengarusutamaan
gender antara lain tersedianya 31 ruang laktasi di gedung
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 43
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Kementerian PUPR dan Taman Penitipan Anak di Kampus PUPR.
Lingkungan Kampus PUPR juga didesain ramah bagi penyandang
difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di
area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai
ruang terbuka hijau, lift dan rauang parkir khusus bagi difabel.
Sebagai bukti kesetaraan peran pria dan wanita di Kementerian PUPR
dalam pembangunan infrastruktur, saat ini dari 16 Pejabat tinggi
madya, 4 diantaranya merupakan wanita.
Kementerian PUPR juga telag berhasil menerbitkan berbagai
peraturan yang bersifat responsif gender, antara lain Pedoman
pelaksanaan program Sanitasi berbasis Masyarakat (SANIMAS),
Pengelolaan air minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Selain itu peraturan tentang
kemudahan dan/atau bantuab untuk mendapatkan rumah subsidi
menyertakan bahwa penghasilan yang diperhitungkan tidak hanya
suami namun juga penghasilan istri.
Penerapan Aspek Gender Pada Infrastruktur Bidang PUPR juga dapat
dilihat dalam hal-hal berikut ini :
a. Bidang Jalan/Bina Marga
Pendekatan : seminimal mungkin adanya tangga, sebanyak mungkin
adanya ruang terbuka publik.
b. Bidang Jalan/Bina Marga
Pendekatan : seminimal mungkin adanya tangga, sebanyak mungkin
adanya ruang terbuka publik.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 44
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
c. Jalan Raya
Tersedia tempat peristirahatan untuk publik dengan fasilitas
toiletnya, tersedia tempat penyebrangan yang dapat diakses oleh
semua kelompok gender.
d. Jalan Lingkungan
Tersedianya penerangan jalan yang cukup untuk pejalan kaki di
malam hari.
Gambar 4.2. Jembatan Penyeberangan
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 45
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 4.3. Zebra Cross Ramah Gender di Semarang
Gambar 4.4. Perumahan
Penyediaan rumah untuk kelompok disabilitas, baik akses mendapatkan
rumah murah maupun akses pendanaan perumahan.
Fasilitas di dalam rumah aman bagi kelompok disabilitas
Sarana di Lingkungan perumahan aman bagi berbagai kelompok
masyarakat termasuk anak-anak.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 46
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
Gambar 4.5. Sanitasi dan Air Minum
Masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi melalui keran
umum, toilet umum atau MCK umum dengan cara cicilan atau discount
untuk biaya sambungan rumah.
Tersedia saluran pengaduan pelayanan air minum dan sanitasi yang
responsive.
4.7 Latihan
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar !
1. Jelaskan definisi pengarusutamaan gender berdasarkan Inpres No.9
Tahun 2000 !
2. Jelaskan mengenai isu gender dalam berbagai bidang pembangunan !
3. Jelaskan mengenai wujud kesetaraan gender !
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 47
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
4.8 Rangkuman
Dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya
pembangunan infrastruktur bidang PUPR, harus selalu berlandaskan pada
prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung
agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi
sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang. Tekait perlunya
pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal yang harus diperhatikan
karena diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman,
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang
lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan
berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara
ekonomi),yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol,
partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil
pembangunan.
Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan peningkatan efektifitas
kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam budaya internal
organisasi, mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR yang
terintegrasi dengan aspek gender, serta mewujudkan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh unit organisasi.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 48
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
4.9 Evaluasi
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang
paling benar!
1. Dibawah ini adalah kelompok masyarakat yang responsif gender,
kecuali :
a) Wanita
b) Lansia
c) Anak kecil dan pemuda
d) Person with disabilities
e) Anggota kepolisian
2. Yang termasuk konsep gender adalah sebagai berikut ini :
a) Tidak bisa berubah
b) Berlaku sepanjang masa
c) Berlaku dimana saja
d) Tergantung budaya masing-masing
e) Ditetapkan oleh Tuhan
3. Konsep kesetaraan gender adalah sebagai berikut ini, kecuali :
a) Akses
b) Partisipasi
c) Kontrol
d) Fleksibiltas
e) Manfaat
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 49
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan
pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang,
papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
infrastruktur juga memegang peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing
global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur,
berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, responsif
gender, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur,
Kementerian PUPR harus didukung oleh ASN PUPR yang
kompeten dan juga memiliki mental dan moral yang tangguh.
Karena pada masa sekarang ini, Kementerian PUPR
menghadapi tantangan berat untuk menjaga integritas dan
budaya anti korupsi, mengantisipasi masuknya narkoba dan
perlunya perspektif gender dalam penyelenggaraan
infrastruktur.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 50
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
5.2 Tindak Lanjut
Peserta pelatihan diharapkan dapat mengimplementaskan materi
peningkatan integritas, pencegahan bahaya narkoba dan
pengarusutamaan gender. Peserta dapat memperkaya informasi
untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui pendalaman materi
terhadap literatur mauun kebijakan yang tertera dalam Daftar Pustaka
modul ini.
Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 51
Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender
2019
DAFTAR PUSTAKA
Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Melalui
Whistleblowing System di Kementerian PUPR;
SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.18/SE/M/2017
Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian
PUPR.
top related