mekanisme dan tahapan penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan...
Post on 25-Jun-2015
964 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Bastary Pandji IndraDirektorat PKPS - Bappenas
2
Departemen Keuangan & Unit Pengelola Resiko
Daftar Proyek Sektor Publik
(APBN)
Daftar Proyek Sektor Publik
(APBN)
Daftar Proyek KPS Subsektor setelah
melalui penyaringan awal menggunakan
AMK
Daftar Proyek KPS Subsektor setelah
melalui penyaringan awal menggunakan
AMK
Kementerian mengajukan proyek
KPS sektor
Kementerian mengajukan proyek
KPS sektor
Pelelangan UmumPelelangan Umum NegosiasiNegosiasiPengelolaan
Kontrak Pengelolaan
Kontrak
Daftar Proyek KPS Sektor setelah melalui
penyaringan lingkup sektor menggunakan AMK
Daftar Proyek KPS Sektor setelah melalui
penyaringan lingkup sektor menggunakan AMK
Melaksanakan pra studi kelayakan *
Melaksanakan pra studi kelayakan *
Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan
KKPPI/ Depkeu)
Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan
KKPPI/ Depkeu) Dukungan pemerintah
tersedia
Memerlukan tambahan kajian
bagi kesiapan proyek
Dukungan pemerintah diperlukan
Pemegang Kewenangan (untuk melakukan kontrak)
Kementerian Terkait & Simpul P3
KKPPI& Pusat P3
Non KPS
CATATAN:KPS: Kemitraan Pemerintah dan Swasta AMK: Analisa Multi Kriteria
rute utama; rute pilihan
Prioritas KPS sub-sektor
Prioritas KPS sektor
Non KPS
Daftar proyek KPS nasional setelah
melalui penyaringan lingkup nasional
menggunakan AMK
Daftar proyek KPS nasional setelah
melalui penyaringan lingkup nasional
menggunakan AMKDukungan pemerintah
belum tersedia
LIN
GK
UP
S
UB
SE
KT
OR
LIN
GK
UP
S
EK
TO
RL
ING
KU
P N
AS
ION
AL
Dukungan pemerintah
tidak diperlukan
Laporan Laporan
Laporan Laporan
* untuk proyek KPS yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.
Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok untuk proyek KPS ini
Laporan ke Kementerian
PROSES KPS PADA TINGKAT NASIONAL/SEKTOR
3
Seleksi & Prioritisasi Proyek
Studi Kelayakan & Uji Tuntas
ProsesTender
NegosiasiManajemenKontrak
• Analisis kebutuhan (need analysis)
• identifikasi dan penetapan prioritas proyek
• Analisis Value for Money
• Studi Kelayakan • Identifikasi
kebutuhan dukungan Pemerintah
• Analisis Resiko• Pemilihan
bentuk KPS• Uji Tuntas• Penetapan
untuk dapat ditenderkan
• Penyiapan dokumen Lelang
• Penetapan cara evaluasi
• Pembentukan Panitia (Transaction Team)
• Proses Lelang• Evaluasi Tender• Penetapan
Calon Pemenang
• Checklist negosiasi
• Pembentukan Tim Negosiasi
• Negosiasi draft perjanjian kerjasama
• Negosiasi alokasi risiko
• Penetapan Pemenang
• Financial closing• Konstruksi• Commissioning• Operasi• Monitoring• Pengalihan di
akhir masa konsesi (jika ada)
ALUR PROSES KPS
4
LANGKAH PENYIAPAN PROYEK KPS
LANGKAH 1: menetapan prioritas dan pemilihan proyek-proyek KPS
LANGKAH 2: Pra-Studi Kelayakan/Studi Kelayakan
5
LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS DAN PEMILIHAN
PROYEK KPS (1)
Terdapat banyak proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan badan usaha
Tujuan Langkah 1 adalah mengidentifikasikan proyek yang dapat bertahan dengan atau tanpa dukungan Pemerintah, dan memiliki sedikit risiko, atau risikonya dapat dikendalikan, untuk menarik sektor swasta.
Penyaringan dilakukan dengan menggunakan Analisis Multi Kriteria (AMK): Metodologinya dapat diterima Menggunakan tujuan-tujuan yang ditetapkan
Pemerintah sebagai kriterianya Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada
kesiapan (readiness) dari proyek
6
LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS DAN PEMILIHAN
PROYEK KPS (2)
Dimulai dengan analisis kebutuhan (demand analysis) Pendekatan Nilai Uang (Value for Money) untuk
memilih apakah akan di-KPS-kan. Prioritisasi pada tingkat sub-sektor Konsultasi publik untuk meng-konfirmasi analisis
kebutuhan dan mendapatkan komitmen stakeholders Prioritisasi pada tingkat sektor Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada
kesiapan (readiness) dari proyek untuk masuk ke proses pra-FS
7
LANGKAH 1: Tabel AMK Untuk Seleksi Proyek KPS
Proyek # 1 Proyek # 2
Nomor kolom 1 2 3 4 1 2 3 4
No. Kriteria Skor Terbilang Skor Bobot Skorx
Bobot
Skor Terbilang Skor Bobot Skorx
Bobot
1 Kelayakan Finansial / Dukungan Fiskal
Menengah 5 15 7.5 Tinggi 9 15 13.5
2 Kesiapan & Risiko Menengah – Tinggi 7 15 10.5 Menengah – Tinggi 8 15 12.0
3 Manfaat sosial ekonomi (termasukpekerjaan & pengentasan kemiskinan)
Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
4 Pembangunan Daerah/ Kontribusi Integrasi Nasional ke PNB
Menengah – Tinggi 7 10 7.0 Menengah – Tinggi 7 10 7.0
5 Peran Proyek di dalam Rencana Sektoral
Tinggi 8 12 9.6 Menengah – Tinggi 8 12 9.6
6 Keamanan Nasional Tinggi 9 0 0.0 Rendah 0 0 0.0
7 Pengadaan Lahan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
8 Lingkungan/ Pemukiman Ulang Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor Menengah 5 10 5.0 Menengah 5 10 5.0
10 Keselamatan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
11 Jenis/Biaya Proyek Menengah 6 5 3.0 Rendah 2 5 1.0
12 Permintaan/ Kapasitas/ Permintaan
Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
Total Skor (dari 100) 80 10 77.1 72 10 82.6
8
LANGKAH 1: Pembobotan Berdasarkan Pengguna
Level Sub Sektor Level Sektor Level Nasional
No. Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot
1Kelayakan Finansial /Dukungan Fiskal
15 Kelayakan Finansial /Dukungan Fiskal 10Kelayakan Finansial /Dukungan Fiskal
15
2 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15
3
Manfaat sosial ekonomi (termasuk pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
10Manfaat sosial ekonomi (termasuk pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
10Manfaat sosial ekonomi (termasuk pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
15
4Pembangunan Daerah/ Kontribusi Integrasi Nasional ke PNB
10Pembangunan Daerah/ Kontribusi Integrasi Nasional ke PNB
10Pembangunan Daerah/ Kontribusi Integrasi Nasional ke PNB
15
5Keutamaan Peran Jaringan Sektoral di dalam Rencana Sektoral
12Keutamaan Peran Jaringan Sektoral di dalam Rencana Sektoral
15Keutamaan Peran Jaringan Sektoral di dalam Rencana Sektoral
12
6 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 15
7 Pengadaan Lahan 11 Pengadaan Lahan 10 Pengadaan Lahan 0
8 Lingkungan/Pemukiman Ulang 11 Lingkungan/Pemukiman Ulang 10 Lingkungan/Pemukiman Ulang 0
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10
10 Keselamatan 11 Keselamatan 10 Keselamatan 8
11 Jenis/Biaya Proyek 5 Jenis/Biaya Proyek 10 Jenis/Biaya Proyek 0
12 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 15
Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00
9
LANGKAH 2: PRA-STUDI KELAYAKAN/ STUDI KELAYAKAN
Kenapa Pra-FS/FS harus disiapkan? Sebagai landasan untuk pembuatan
dokumen tender Mengurangi biaya-biaya transaksi Mempercepat implementasi PSP
Sebagai dasar negosiasi dengan Badan Usaha pemenang tender. Termasuk didalamnya adalah negosiasi mengenai alokasi resiko dan dukungan fiskal
10
LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/ FS
Peramalan (forecasting) Aspek teknis dan biaya Analisis biaya dan manfaat sosial (SCBA),
termasuk didalamnya dampak lingkungan dan dampak sosial
Rencana usaha (business case) yang mencakup rencana dan analisis keuangan serta dukungan Pemerintah yang diperlukan (jika ada)
Kajian resiko dan alokasinya Bentuk kerjasama (PSP modalities) yang sesuai
11
LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (1)
Aspek Teknis, utamanya ketepatan biaya modal Termasuk didalamnya adalah analisis permintaan-penyediaan, engineering dan disain
serta teknologi Prakiraan kebutuhan, termasuk survai kebutuhan khusus jika diperlukan. Prakiraan
tersebut hendaknya untuk jangka pendek, menengah dan panjang (10, 15, 20+ tahun) dan hendaknya menyediakan berbagai skenario dan tingkat sensitivitas.
Rancangan awal, termasuk survai tanah teknis cukup untuk menyusun perkiraan biaya modal sampai dalam batas akurasi ±20%.
Analisis Manfaat Biaya Sosial Ekonomi (SCBA); Tujuan utamanya ialah menentukan apakah suatu Proyek memiliki kesinambungan
ekonomi yaitu pemakaian uang dan sumberdaya publik secara efektif dan tepat waktu. Landasan Proyek, manfaat dan kajian-kajian kuantitatif sesuai dengan Panduan yang
diberikan Harus mencakup pernyataan dampak lingkungan hidup yang menetapkan semua
dampak utama, mitigasi yang diusulkan dan perkiraan kasar biaya-biaya mitigasi (sebagai masukan untuk biaya ekonomi Proyek).
Dampak sosial; Harus mengidentifikasikan semua dampak sosial dan penyelesaiannya, mitigasi yang diusulkan dan biaya-biaya terkaitnya (sebagai masukan untuk biaya ekonomi Proyek).
Menggunakan shadow pricing/harga konstan, SCF
12
LANGKAH 2: Contoh ManfaatPembangkitan Tenaga listrik Transmisi Listrik Minyak dan Gas Bumi Air dan Sanitasi
Manfaat
Biaya-biaya alternatif Beban/Kapasitas meningkatPertambahan Nilai produksi
Penghematan Biaya/ Surplus Konsumen
Konsumsi yang diinduksi/Surplus Konsumen
Pengurangan Kehilangan Transmisi
Penghematan dari penurunan harga bahan bakar dibandingkan dengan bahan bakar lain
Manfaat kesehatan
Biaya Ekonomi Pemadaman Penghematan Waktu (untuk mengumpulkan air)
Penggunaan kapasitas yang lebih efektif
Manfaat lingkungan hidup Manfaat kesehatan
Penghematan efisiensi bahan bakar
Pertambahan nilai produk (irigasi)
Nilai ekonomi pasokan Dampak sosial
Penghematan biaya angkutan (pasokan bahan bakar)
Pelabuhan Bandara Kereta Api Jalan Tol
Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Waktu
Waktu Kapal/antri Penghematan Biaya Pesawat Penghematan Waktu Penghematan biaya operasonal kendaraan
Penghindaran Biaya Pengapalan lanjutan
Penghematan waktu penumpang
Pengoperasian yang lebih efektif
Penghematan biaya bahan bakar
Penghindaran biaya pengalihan jalan
Kepariwisataan Penghindaran biaya jalan Pengurangan kecelakaan
Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen
Biaya inventaris angkutan termasuk berkurangnya kerusakan barang
Keselamatan Pertambahan nilai bersih dari produk-produk yang diangkut
Keselamatan
Keselamatan/Kecelakaan berkurang
Keselamatan
13
LANGKAH 2: Proyek Infrastruktur Yang Memerlukan AMDAL
Sektor-sektor usaha Kapasitas
Listrik: Pembentukan jaringan transmisi PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU Pembangkit tenaga listrik air Eksploitasi dan pembangunan gas panas bumi Pembangkit tenaga listrik listrik dari sumber-sumber lain
• > 150 KV• > 150 MW• > 15 m/20 Ha/50 MW• > 55 MW• > 10 MW
Minyak dan Gas Bumi: Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di
darat Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di
pantai laut Transmisi Minyak dan Gas Bumi
Lapangan MInyak > 5.000 BOPD
Lapangan Gas > 30 MMSCFD Seluruh kapasitas
• Tanah:- Panjang > 50 Km- Garis tengah > 20
inci• Laut: seluruh kapasitas
Transportasi: Kereta Api Pelabuhan dengan sarana sbb:• dermaga• tembok laut• terminal, gudang, dsb• teluk tambatan tunggal Bandara beserta sarana-sarananya
• Panjang > 25 Km• Panjang > 200 m atau lebar > 6.000 m • Panjang > 200 m• Lebar > 5 Ha• Untuk kapal > 10.000 DWT• Semua kapasitas
Pekerjaan Umum: Jalan Tol Persediaan air dan sanitasi:• Pembangunan penyaluran• Pembangunan transmisi
• Semua kapasitas• Lebar > 500 Ha• Panjang > 10 Km
14
LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (2)
Analisis Aspek bisnis/komersial Model keuangan harus dihasilkan dalam bentuk yang
sederhana namun lengkap Skenario-skenario keuangan harus diuji termasuk;
Tarif-tarif yang ada, perolehan kembali biaya, lain-lain Eskalasi/kenaikan tarif Pilihan perbandingan hutang-modal Pilihan pengembalian hutang (pembayaran bunga/jangka
pengembalian pokok dsb) Keluaran model keuangan harus mencakup paling sedikit: FIRR,
FNPV, Pembayaran kembali dan rasio kecukupan pengembalian hutang
Model itu juga harus mengidentifikasikan kebutuhan dukungan fiskal/subsidi dari pemerintah jika ada
Model itu harus mengkaji jenis dukungan kontinjen (bersifat tidak pasti) dan non- kontinjen (bersifat tetap).
Biaya-biaya dan waktu penyediaan setiap dukungan fiskal /subsidi juga harus diidentifikasi.
15
LANGKAH 2: Analisis Keuangan
Analisis keuangan harus mampu menunjukkan:
Apakah Proyek memiliki kesinambungan keuangan dan menetapkan kinerja keuangan Proyek sepanjang usianya;
Apa yang akan diperlukan untuk menjaga kelangsungan Proyek itu jika ternyata hanya memiliki kesinambungan marjinal; dan
Identifikasi secara jelas mengenai sumber dukungan fiskal Proyek dan bagaimana dukungan tersebut dapat disediakan dan diminimalkan.
16
LANGKAH 2: Input Model Keuangan
Biaya-biaya keuangan Proyek (konstruksi, tanah, rekayasa, survai dsb.) dan menurut tahun pengeluarannya
Kebutuhan/permintaan (output, volume lalu lintas, dsb.) Tarif Tahun Pertama dan Rumusan Eskalasi Tarif yang disepakati Biaya-Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan (perkiraan
tahun dasar ditambah kenaikan yang terkait dengan inflasi atau dapat dikaitkan pro rata dengan pendapatan terkait dengan inflasi)
Pengaturan pengembalian hutang dan biaya-biayanya (berdasarkan jenis hutang dan suku bunga, tenggang waktu dan jangka waktu pembayaran kembali)
Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Copportunity Cos of Capital) – sebagai gambaran diasumsikan 20% pada sub-proyek Dephub tahun 2005.
Jenis Modal Rasio Hutang terhadap Modal (berkisar antara 80:20 dan 60:40,
umumnya 70:30) Tarif pajak (tarif perusahaan nasional) Tingkat penyusutan yang diizinkan (berdasarkan peraturan
nasional)
17
LANGKAH 2: Output Model Keuangan
Arus kas Proyek secara menyeluruh. Arus kas yang tersedia bagi pemilik modal (para investor). Profitabilitas/Kesinambungan: Tingkat Pendapatan Intern
Keuangan/Pendapatan atas Modal (FIRR/atau ROE Proyek). Ini didasarkan atas proses matematika yang sama seperti EIRR akan tetapi sebagai gantinya menggunakan biaya-biaya keuangan dan pendapatan sepanjang usia Proyek dan menggunakan biaya sebenarnya (riil) yang dibandingkan dengan pendapatan sebenarnya.
Waktu Pengembalian Biaya: jumlah tahun untuk membayar kembali investasi modal (normanya adalah 5-7 tahun untuk Proyek komersial akan tetapi Proyek Infrastruktur umumnya menyediakan pembayaran kembali dalam waktu 10-15 tahun atau lebih).
Rasio Pengembalian hutang: proyeksi arus kas minimal haruslah mencukupi pembayaran kembali hutang. Persyaratan yang umum digunakan adalah bahwa arus kas bersih tiap tahun harus paling sedikit 1,2 kali nilai pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam tahun tersebut.
Perkiraan FNPV
18
LANGKAH 2: Kajian Output Model Keuangan
Lamanya waktu konsesi yang diperlukan untuk menghasilkan imbal hasil modal yang diinginkan.
Dampak keuangan berbagai jenis hutang dan modal Rasio hutang-modal yang paling optimal Kerugian-kerugian pada tahun-tahun awal (jika ada) yang perlu
diantisipasi oleh pemegang konsesi KPS (dan/atau melalui dukungan fiskal).
Dukungan fiskal yang mungkin diperlukan (dan sebagai masukan proyeksi biaya jaminan)
Dampak keuangan dan penentuan waktu optimal untuk ‘menarik kembali’ [‘claw back’] dukungan fiskal yang diberikan Pemerintah.
Pendapatan Pajak Perusahaan untuk Pemerintah Dampak perubahan variabel utama seperti tarif, biaya-biaya
proyek dsb. Pendapatan Pemerintah jika menjadi pemilik modal (dan jika
dalam posisi berbeda terhadap sektor swasta, misalnya sebagai penyedia modal sekunder).
19
MODUL 2: Lingkup Pra-FS/FS (3)
Pengkajian dan Alokasi Risiko Risiko harus diidentifikasi dan dikaji Alokasi risiko awal harus dilakukan
Bentuk/skema kerjasama KPS Bentuk/skema kerjasama harus ditinjau untuk melihat
kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada masing-masing jenis kerjasama berkaitan dengan Proyek tertentu.
Rekomendasi-rekomendasi harus dibuat bagi jenis kerjasama yang paling tepat (atau dalam beberapa hal alternatif bentuk/skema kerjasama)
Laporan termasuk Ringkasan Eksekutif dan rekomendasi termasuk tentang Struktur Proyek KPS
20
LANGKAH 2: Manajemen Risiko
Suatu risiko hendaknya dipikul oleh pihak yang paling mampu mengelolanya dengan biaya terendah. Alokasi risiko yang optimal tidak sama dengan pengalihan risiko secara maksimal kepada sektor swasta.
Beberapa risiko di sisi Pemerintah Ketersediaan dan perolehan tanah (jika lahan tidak tersedia pada saat
lelang); Repatriasi laba; Konstruksi dan operasi infrastruktur; Kelayakan komerisal/pasar dari infrastruktur tersebut; dan Aturan perundang-undangan (regulasi) Spesifik:
Fuel supply Right of way
21
LANGKAH 2: Dukungan Fiskal
Dukungan fiskal jumlahnya sangat terbatas: Idealnya tidak ada dukungan fiskal untuk proyek-
proyek KPS Jika dukungan fiskal diperlukan maka jumlahnya
harus diminimalkan Terdapat berbagai jenis dukungan dengan
dampak yang berbeda-beda Estimasi biaya
Mengurangi biaya-biaya transaksi Mempercepat implementasi PSP
Prinsip pengembalian (claw back) dukungan fiskal yang telah dikeluarkan Pemerintah sebaiknya dimasukkan dalam kontrak KPS
22
LANGKAH 2: Strategi Pemberian Dukungan Pemerintah
Mengkaji perlunya dukungan melalui hasil-hasil studi kelayakan Tentukan maksud dan tujuan dukungan Memastikan bahwa dukungan memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Depkeu Mengkaji bagaimana memfokuskan dukungan dan waktunya Mengkaji bagaimana memperkecil dukungan dan risiko-risiko Mengkaji biaya-biaya dan risiko-risiko dari berbagai jenis dukungan Mengkaji persetujuan strategi dukungan terbaik dari sudut
pandang Pemerintah Tentukan dukungan maksimal yang dapat dibenarkan untuk proyek Menyepakati strategi awal yang tepat untuk dukungan Pemerintah
sebelum melakukan lelang Menegaskan dan/atau mempertajam strategi dukungan Pemerintah
dalam kaitan dengan pelelangan proyek Bernegosiasi atas dasar informasi di atas yang dapat sempurnakan
selama proses KPS.
23
LANGKAH 2: Pemilihan Bentuk KPS (Modality)
Investasi Swasta
EfisiensiSektor swasta
Ketrampilan Manajemen
Ketrampilan Teknis
Kontrak Jasa Tidak Beberapa sedikit ya
Kontrak operasi dan pemeliharaan
tidak Beberapa beberapa ya
BT tidak Beberapa beberapa ya
BOT tidak Ya ya ya
BOOT ya Ya ya ya
ROOT ya Ya ya ya
BOO ya Ya ya ya
ROO ya Ya ya ya
Privatisasi ya Ya ya ya
24
LANGKAH 2: Struktur Tipikal KPS
25
SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN USAHA (1)
Dalam KPS, pengadaan dimaksudkan untuk mendapatkan Badan Usaha yang dianggap mampu sebagai mitra Pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPS atau sebagai pemegang konsesi
Pengadaan kontraktor EPC menjadi tanggung jawab Badan Usaha pemegang konsesi
26
SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN USAHA (2)
Proses pengadaan dilakukan melalui 2 tahap:
Proses prakualifikasi Proses tender dan seleksi
Diperlukan studi yang mencukupi bagi semua peserta untuk mengikuti tender
27
SELANJUTNYA: Proses Pelelangan
Pembentukan Panitia Evaluasi Pembentukan
Panitia Evaluasi
Permintaan Kualifikasi (RFQ)Permintaan Kualifikasi (RFQ)
Penyiapan Dokumen Penawaran
Penyiapan Dokumen Penawaran
Penjelasan Tender (anwising)
Penjelasan Tender (anwising)
Langkah 2Langkah 2
MODUL 3
Tahap Pertama
Pra-kualifikasi Pra-kualifikasi
Pengajuan PenawaranPengajuan Penawaran
Pengumuman Pemenang Lelang
Pengumuman Pemenang Lelang
NegosiasiNegosiasi
Evaluasi Penawaran Evaluasi Penawaran
Tahap Kedua
Permintaan Surat Penawaran (RFP)Permintaan Surat Penawaran (RFP)
28
PENUTUP
Kualitas proyek menjadi prioritas utama untuk mengangkat kredibilitas Pemerintah
Tujuan KPS adalah tersedianya layanan infrastruktur secara efisien dan tepat waktu
Proses transaksi tidak hanya terbatas pada proses lelang tetapi juga pencapaian financial close, operasi infrastruktur, monitoring, penghentian kerjasama dan pengalihan (jika ada)
Rencana transaksi yang jelas dan komitmen pemrakarsa akan sangat membantu penyiapan model proyek
29
Terima Kasih!
top related