materi paparan dirjen bina pemdes kemendagri
Post on 18-Aug-2015
176 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
JAKARTA, 2015
NATA IRAWANDIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN PENGATURAN DESA
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VISI DAN MISI PEMERINTAH
VISI“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
MISI1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DESA
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKAN NEGARA KESATUAN
3
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan
Implementasi Undang-Undang Desa
√
√
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
LANGKAH PEMERINTAH
Bina Pemerintahan DesaPembangunan dan
Pemberdayaan MasyarakatPembangunan kawasan
Perdesaan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT
4 TUSI DIALIHKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
Usaha Ekonomi MasyarakatSDA dan TTG Perdesaan
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PMD
(Tersisa Pemerintahan Desa dan Kelurahan)
Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian NegaraPerpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDTT
PENANGANAN BIDANG DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA PEMDES
Pasal Pasal 4 f: Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
PERPRES 11/2015
Pasal 20 ayat (1): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 20 ayat (2): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMDES
Pasal 21: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22: Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan NSPK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberian bimtek di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, pelaksanaan administrasi , dan pelaksanaan fungsi lain dari menterI.
PERPRES 11/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN DESA
Masih rendahnya efektifitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat;
Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa;
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam pembinaan Desa.
1. Penyesuaian Nomenklatur dan Program/Kegiatan di Kementerian yang Membutuhkan Waktu Panjang.
2. Pelaksanaan revisi DIPA yang membutuhkan waktu.3. Pelantikan pejabat definitif yang membutuhkan waktu cukup lama.4. Revisi penyesuaian anggaran kegiatan yang membutuhkan waktu.
KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UPAYA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI
LANGKAH PERSIAPAN
ATURAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERMENDAGRI NO.111/2014 tentang Pendoman Teknis Peraturan di Desa
PERMENDAGRI NO.112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
PERMENDAGRI NO.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PERMENDAGRI NO.114/2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa
2
3
4
5
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional
Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
Revisi PP 43/2014 dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM:
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup
Regional
Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Bina Pemdes Kemendagri
PROGRAM DAN KEGIATAN
BINA PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN:
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP):
Jlh. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Jlh. Fasilitasi Kapasitas Aparat dan Kader Desa
Jlh. Desa/Kel yang dibina dalam penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa/Kel
Jlh. Aparat Kecamatan , Aparat Desa/Kel, Lembaga Desa dan Kader Desa yang terampil dalam Manajemen Pemdes Lingkup Regional
1
2
3
4
SASARAN
74.093 Desa
148.186 Aparat dan Kader Desa
74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan
1.520 Orang
Quick Wins
Mewujudkan Pemerintahan
Desa yang Mampu
Memberikan Pelayanan Prima
kepala Masyarakat
Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN2 3
PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Menghadirkan Negara dan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 74.093 Desa
2 Jumlah Kapasitas Aparat dan Kader Desa 148.186 Aparat dan Kader Desa
3 Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina Dalam Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan
4 Jumlah Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan Kader Desa yang Terampil Dalam Manajemen Pemerintahan Desa Lingkup Regional
1.520 Orang
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/Kelurahan pada 1000 Desa • Tersusunnya Permen NSPK SPM Desa • Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif
dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif pada 14.098 Desa.• Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa (tersusun dan
tersosialisasi permen Pengelolaan Aset)• Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan,
Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan pada 5 Provinsi (Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng)
QUICK WINS
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4,4%
19,1% 6,0% 7,9%
9,4%
5,5%
47,7% (10,8% Pusat,
89,2% Dekonsentrasi)
ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN
15
KESIMPULAN :• peningkatan peran pemerintahan desa adalah pilihan strategis yang diharapkan dapat
mewujudkan kemandirian pemerintah desa dalam proses implementasi UU desa. • Regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum sepenuhnya lengkap.• Sebagai organisasi baru, direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa membutuhkan dukungan
pendanaan yang optimal dan Adanya Komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang kuat terhadap penyelenggaraan dan pembangunan desa tertuang dalam NAWACITA.
• Dengan dilaksanakannya langkah dalam pembahasan tsb maka diharapkan pemerintahan desa mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
REKOMENDASI :• Perlunya penguatan regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum disusun
antara lain tentang aset desa, musyawarah desa, pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa, evaluasi perkembangan desa serta Pedoman Pengelolaan BUMDes (+/- 15 Permendagri sebagai tindak lanjut PP No. 47 Tahun 2015)
• Perlunya dukungan pendanaan yang optimal terhadap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian keuangan , Bappenas, atas persetujuan DPR-RI.
• Perlunya penjabaran yang kongkrit terhadap program NAWACITA Jokowi-JK kedalam program kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
• Membentuk forum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa antar kementerian/lembaga.
P E N U T U P
top related